(6.354) hukum tinjauan yuridis b.+isi

7/24/2019 (6.354) hukum TINJAUAN YURIDIS B.+ISI

1/82

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yang merupakan salah satu persyaratan mutlak atau conditio sine qua non

dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri,

netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa

hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya pengadilan yang

memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia.

Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat

penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya.

Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan

seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan

sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan

penghilangan hak hidup seseorang. Oleh sebab itu, semua kewenangan yang dimiliki

oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan

keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur

dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di

depan hukum dan hakim. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut

tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan

irah-irah Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti

bahwa kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib


2/82

2

dipertanggung-jawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara

vertikaldipertanggung-jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1

Seperti kita ketahui bahwa setiap profesi termasuk hakim menggunakan

sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin

tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman para

profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi

pengembanan profesinya sehari-hari. Etika merupakan norma-norma yang dianut oleh

kelompok, golongan atau masyarakat tertentu mengenai perilaku yang baik dan

buruk. Dan etika merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai norma-norma yang

terwujud dalam perilaku hidup manusia, baik secara pribadi atau kelompok.

Sistem etika bagi profesional dirumuskan secara konkret dalam suatu kode

etik profesi yang secara harafiah berarti etika yang ditulis. Kode etik ibarat kompas

yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin

mutu moral profesi itu dalam masyarakat. Tujuan kode etik ini adalah menjunjung

tinggi martabat profesi atau seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus

dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.

Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan dalam

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku

hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi

hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Oleh karena

1Pembukaan rancangan pedoman etika dan perilaku Hakim,

http://www.hukumonline.com/artikel/html, 24 juli 2006.


3/82

3

itu, hakim dituntut untuk berintegritas dan professional, serta menjunjung tinggi

pedoman etika dan perilaku hakim. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya

bebas sayap (vluegel vrij) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan.

Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya lumpuh sayap (vluegel

lam) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak.2

Pelanggaran atas suatu pedoman etika dan perilaku hakim itu tidaklah terbatas

sebagai masalah internal badan peradilan, tetapi juga merupakan masalah masyarakat

dan pencari keadilan. Akan tetapi untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana

dikemukakan di atas tidaklah mudah karena adanya berbagai hambatan. Hambatan itu

antara lain timbul dari dalam badan peradilan sendiri terutama yang berkaitan dengan

kurang efektifnya pengawasan internal, dan cenderung meningkatnya berbagai bentuk

penyalah-gunaan wewenang oleh hakim.

Padahal sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan, hakim harus

berintegritas dan profesional, serta membutuhkan kepercayaan masyarakat dan

pencari keadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu hal

penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari

hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam

kesehariannya. kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan sikap dan

perilaku yang berbudi pekerti luhur. Budi pekerti luhur adalah sikap dan perilaku

2Ibid


4/82

4

yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma

yang berlaku di dalam masyarakat.

Orang yang berbudi pekerti luhur dalam bertindak dan berperilaku

menggunakan perasaan, pemikiran, dan dasar pertimbangan yang jelas, dalam arti ada

dasar yang mengatur dan berdasarkan akal sehat. Keluhuran menunjukkan bahwa

profesi hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi hakim adalah suatu officium

nobile. Bila suatu profesi terdiri dari aspek-aspek (1) organisasi profesi yang solid,

(2) standar profesi, (3) etika profesi, (4) pengakuan masyarakat, dan (5) latar

belakang pendidikan formal, maka suatu profesi officium nobile terutama

berlandaskan etika profesi dan pengakuan masyarakat. Sedangkan martabat

menunjukkan tingkat hakekat kemanusiaan, sekaligus harga diri. Sedangkan perilaku

dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau

lingkungan. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga

menyebabkan ketidak-percayaan masyarakat kepada putusan pengadilan3.

Sejalan dengan dengan hal tersebut, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka

menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Untuk itulah dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia di bentuk sebuah

Komisi Yudisial agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen

dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan

pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan

3Ibid.


5/82

5

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan

kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman

yang merdeka dan bersifat imparsial (independent and impartial judiciary) diharapkan

dapat diwujudkan, yang sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan

kehakiman, baik dari segi hukum maupun segi etika. Untuk itu diperlukan suatu

institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri. Oleh karena

itu, institusi pengawasan itu dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung, melalui

institusi tersebut aspirasi masyarakat di luar struktur resmi dapat dilibatkan dalam

proses pengangkatan para Hakim Agung serta dilibatkan pula dalam proses penilaian

terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran

terhadap etika.

Pada dasarnya Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga yang masih tergolong

baru di Negara kita. Sebuah komisi yang bersifat mandiri yang mana kewenangannya

adalah untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan lain yaitu

menjaga (mengawasi) dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta

perilaku Hakim4( UUD 45 pasal 24B ayat (1) ). Bahwa salah satu wewenang Komisi

Yudisial sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang Undang

No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

4UUD 1945 Pasal 24B Ayat (1)


6/82

6

Untuk melaksanakan kewenangannya itu secara efektif dibutuhkan adanya

suatu pedoman etika dan perilaku hakim. Dalam menjaga dan menegakkan

kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang

dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari

masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim

Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai

pedoman etika dan perilaku hakim, dan memperoleh pengakuan masyarakat, serta

mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiannya,

berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan

perbuatan tercela. Selain itu juga, yang menjadi alasan Utama Bagi Terwujudnya

Komisi Yudisial Di Dalam Suatu Negara Hukum adalah:

1. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif

terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat

dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal

saja;

2. Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara

kekuasaan pemerintah (Executive Power) dan kekuasaan kehakiman (Judicial

Power) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan

kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan

pemerintah.

3. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan

(Judicial Power) akan semakin tinggi dalam banyak hal; baik yang


7/82

7

menyangkut rekruitmen dan monitoring Hakim Agung maupun pengelolaan

keuangan kekuasaan kehakiman.

4. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan

memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga

khusus (Komisi Yudisial).

5. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (Judicial

Power) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan Hakim

Agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan

merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai

kepentingan politik5.

Akan tetapi kewenangan untuk mengawasi para hakim ini masih bersifat

terlalu umum dalam artiannya, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran

yurisdiksi tugas pengawasan perilaku hakim. Mahkamah Agung menganggap bahwa

yang dimaksud pengawasan perilaku tidak termasuk pengawasan atas putusan hakim

(dan eksekusi putusan). Pengawasan terhadap putusan (teknis yudisial) adalah

wewenang Mahkamah Agung. Sebab, jika hal tersebut dilakukan oleh Komisi

Yudisial dapat mengancam independensi hakim6 (Rifqi S. Assegaf Mahkamah

Konstitusi VS Komisi Yudisial).

Dalam batas tertentu, alasan ini dapat dimengerti. Apalagi ada kekhawatiran

lain bahwa nantinya bisa jadi Komisi Yudisial ditempatkan selayaknya lembaga

5Latar belakang pembentukan Komisi Yudisial http://www.komisiyudisial.go.id/html, 17 april 20066Rifqi S. Assegaf, 2006 Mahkamah Konstitusi VS Komisi Yudisial,

http://www.republika.com/artikel/html, 14 september 2006.


8/82

8

banding jika ada ketidakpuasan pencari keadilan atas suatu putusan. Pada gilirannya

hal ini akan merusak sistem dan melahirkan ketidakpastian hukum. Komisi Yudisial

memandang bahwa sudah selayaknya pengawasan terhadap putusan masuk dalam

wilayah kerja mereka. Pertimbangannya adalah, UU menyatakan bahwa hakim dapat

diberhentikan karena alasan ketidakcakapan, yakni jika kerap melakukan kesalahan

besar dalam bertugas (lihat antara lain, UU No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

UU No.2/1986 tentang Peradilan Umum).

Jadi independensi hakim ada batasannya. Kewenangan penting, namun cara

pelaksanaannya juga penting. Bukan mustahil Komisi Yudisial menganggap cara

mereka--misalnya untuk memanggil dan memeriksa hakim--telah sesuai dengan UU,

yakni tetap menghargai harkat dan martabat hakim serta telah merahasiakan

informasi hasil pemeriksaan (Pasal 22 UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi

Yudisial). Di sisi lain, Mahkamah Agung mungkin berpandangan sebaliknya. Perlu

dilakukan penyamaan frekuensi penafsiran. Misalnya, tidak boleh membuat

pernyataan ke publik yang seakan-akan telah memvonis suatu fakta yang masih

dalam tahap pemeriksaan. Pemanggilan hakim seyogyianya dilakukan di akhir masa

pengumpulan bukti.

Dan hanya jika ada bukti awal yang kuat saja seorang hakim akan dipanggil.

Tidak perlu ada publikasi nama hakim yang akan atau tengah diperiksa (kecuali jika

kasusnya sudah diketahui publik). Publikasi (demi akuntabilitas dan transparansi)

dilakukan jika sudah ada rekomendasi sanksi ke Mahkamah Agung.


9/82

9

Kedudukan dan martabat masing-masing institusi harus dijaga. Model

pemanggilan (pengundangan) hakim agung perlu dibedakan dari hakim biasa,

mengingat kedudukannya. Dalam hal seorang hakim agung akan diminta

keterangannya sebagai saksi, sebaiknya dilakukan di Mahkamah Agung atau tempat

yang netral. Namun jika hakim agung tersebut akan diminta keterangan sebagai

terlapor (jika ada bukti yang cukup kuat), maka yang bersangkutan harus datang ke

Komisi Yudisial sebagai bentuk penegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Dari kasus tersebut diatas, membuktikan bahwa ada kesalah pahaman diantara

pihak pihak tersebut diatas. Maka berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin

mengangkat permasalahan tersebut kedalam suatu penulisan skripsi dengan judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Pasca

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU No. 22 Tahun 2004.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana ketentuan yuridis wewenang pengawasan Hakim yang dilakukan

oleh Komisi Yudisial dalam UU No.22 Tahun 2004.


oleh Komisi Yudisial dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-

IV/2006.


10/82

10


oleh Komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-

IV/2006.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk :

a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan yuridis terhadap

pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam

UU No.22 Th 2004 .

b. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan yuridis terhadap

pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam

dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai acuan untuk menjawab dan mengetahui bagaimana

ketentuan yuridis terhadap pengawasan hakim yang dilakukan oleh

Komisi Yudisial.

b. Bagi dunia pendidikan khususnya fakultas hukum dapat dijadikan

sebagai bahan referensi yang berguna untuk menambah wawasan

dan pengetahuan tentang masalah masalah hukum yang ada

dalam masyarakat.

c. Dan sebagai referensi bagi Perpustakaan Universitas

Muhammadiyah Malang.


11/82

11

D. Metode Penelitian

1.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang penting bagi penelitian, karena sebagai

pembatas studi agar tidak melebar dan menjadi layak sehingga informasi dan data

yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Untuk

menganalisa permasalahan utama tentang tinjauan yuridis terhadap pengawasan

hakim oleh Komisi Yudisial diperlukan data yang relevan dan akurat. Oleh

karenanya, penelitian ini dibatasai pada hal hal yang hanya berkaitan dengan

kewenangan Komisi Yudisial saja, sehingga pengumpulan data akan lebih terarah.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana

sumber data diperoleh. Sumber data adalah benda, hal atau orang dimana peneliti

mengamati, membaca, dan bertanya tentang data. Sumber data penelitian merupakan

faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan

data.

Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu data data

yang diperoleh dengan cara pengkajian terhadap peraturan perundang undangan

dalam hal ini adalah UUD 1945 dan UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dan juga data sekunder yaitu data - data yang diperoleh dengan cara penelusuran dan

pengumpulan data pada media cetak, media elektronik, buku buku literature, dan

peraturan perundang undangan, selain itu juga opini opini atau catatan catatan


12/82

12

lainnya yang terkait dengan obyek penelitian, yang mana hal ini dilakukan guna

mendapatkan landasan teoritis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan penelitian, pengumpulan data merupakan suatu kegiatan

penting karena dengan metode pengumpulan data ini akan diperoleh data data yang

akan dianalisa dan hasilnya disajikan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.Untuk

memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir ini, maka penulis

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Yaitu suatu metode dimana penulis akan mengumpulkan data dengan cara

membaca dan mempelajari dokumen, yaitu berupa peraturan perundang undangan

antara lain UUD 45, UU No. 22 Th. 2004 Tentang Komisi Yudisial.

b. Pengamatan

Yaitu suatu metode dimana penulis akan melakukan penelusuran dan

pengumpulan data dengan mengikuti dan mengamati berita yang terdapat pada media

cetak maupun media elektronik.

4) Analisa Data

Data yang bisa diperoleh oleh penulis didapat dari studi pustaka dan

merupakan data primer yang selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan metode

kualitatif deskriptif yaitu suatu analisa yang menggambarkan suatu gejala tertentu

secara tetap kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan.


13/82

13

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih dapat memahami dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika

penulisan legal opini ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dimana, masing masing

bab terdiri dari sub bab. Adapun bab bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diberikan suatu gambaran yang masih bersifat umum

yang meliputi latar belakang masalah yang juga berisi pertimbangan alasan pemilihan

judul. Disamping itu juga diberikan rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan

tujuan dan kegunaan penelitian. Setelah itu akan dikemukakan metode penelitian.

Dan sebagai akhir dari bab ini akan diuraikan tentang sistematika penulisan legal

opini ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dikemukakan tentang pendekatan teoritik mengenai

kerangka dasar yang diangkat, yaitu mengenai perundang undangan dan juga

literatur literatur lain yang berkaitan dengan Komisi Yudisial.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan berisikan tentang penjelasan dari hasil yang telah

diperoleh untuk membahas permasalahan yang sudah ada secara sistematis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran, dimana penulis menarik

kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada babbab sebelumnya serta


14/82

14

memberikan saran saran berdasarkan hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi

pihakpihak yang berkepentingan.


15/82

15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakim

Lembaga peradilan di Indonesia dari tahun ke tahun mulai menunjukkan

perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan,

hakim saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat dan media.

Secara yuridis, hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum.

Tanpa adanya hakim yang memiliki integritas, sikap dan perilaku yang baik dalam

lembaga peradilan, maka jargon-jargon good government dan good governance yang

selama ini digembar-gemborkan oleh banyak pihak tidak akan dapat terealisasi, hanya

sebatas mimpi semata.

A.I. Pengertian Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun

2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan

peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung

serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagimana dimaksud dalam Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sedangkan secara etimologi atau

secara umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya

telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu

ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak


16/82

16

boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan

Yang Maha Esa.

7

Melihat dari pengertian hakim yang dijabarkan oleh Bambang

Waluyo, S.H maka bisa diketahui bahwa yang dimaksud hakim olehnya adalah tidak

jauh berbeda dengan apa yang tercantum dalam UU No.22 Th 2004, bukankah hakim

agung, hakim yang berada dibawah peradilan, dan juga hakim konstitusi itu juga

merupakan organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya

telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu dapat

ditegakkan. Hal ini senada juga dengan apa yang diungkap kan oleh Al. Wisnu Broto,

pendapatnya ialah, yang dimaksud dengan Hakim adalah konkretisasi hukum dan

keadilan secara abstrak, Bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil

tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.8

Kalau kita perbandingkan dari keduanya, secara normatif hakim merupakan

institusi yang mempunyai kekuasaan kehakiman, yang mencakup Mahkamah Agung

dan badan peradilan dibawahnya sampai ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan

penjelasan tentang hakim secara umum, hakim haruslah seseorang yang mempunyai

tanggung jawab, integritas, dan kemampuan untuk berbuat adil dalam membuat

keputusan.

Pada dasarnya pengertian hakim, apabila kata tersebut ditafsirkan secara

generik maka dapat diartikan bahwa hakim adalah seluruh hakim disemua jenis dan

7Bambang Waluyo, S.H.Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika

Edisi 1 Cet. 1. Jakarta 19912. hal 11.8Al. Wisnu BrotoHakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Penerbitan

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997, hal 2


17/82

17

tingkatan peradilan yaitu Hakim Agung, hakim pada badan peradilan di semua

lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi.

A.II. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Hakim

Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk

menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan

membenarkan orang yang benar. Dan, didalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya

bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berpekara saja, dan menjadi tumpuan

harapan pencari keadilan, tetapi juga mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan

Yang Maha Esa. Bukankah dalam tiap - tiap amar putusan hakim selalu didahului

kalimat: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Begitu pentingnya profesi hakim, sampai-sampai ruang lingkup tugasnya

harus dibuatkan undang-undang. Tengok saja, dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dengan

UU No.35 Tahun 1999 dan disesuaikan lagi melalui UU No.4 Tahun 2004 tentang

kekuasaan kehakiman. Kemudian, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (KUHAP), UU Komisi Yudisial, dan peraturan perundangan lainnya.

Bahkan, dalam menjalankan tugasnya diruang sidang, hakim terikat aturan

hukum, seperti hal nya pada pasal158 KUHAP yang mengisyaratkan: Hakim dilarang

menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan

mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Begitupun dalam menilai alat bukti, UU telah

dengan tegas mengingatkan hakim untuk bertindak arif lagi bijaksana (Pasal 188 ayat

(3) KUHAP). Tak hanya itu saja, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian


18/82

18

yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum,

demikian bunyi pasal 32 UU No. 4/2004.

Profesi hakim merupakan profesi hukum, karena pada hakekatnya merupakan

pelayanan kepada manusia dan masyarakat dibidang hukum. Oleh karenanya hakim

dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, yang kesemuanya

dituangkan dalam prinsip prinsip dasar kode etik hakim, antara lain:

a. Prinsip kebebasan.

Prinsip ini memuat kebebasan peradilan adalah suatu prasyarat terhadap

aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh

karena itu, seorang Hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai

kebebasan peradilan baik dalam aspek perorangan maupun aspek kelembagaan.

b. Prinsip Ketidakberpihakan.

Prinsip ini sangatlah penting untuk pelaksanaan secara tepat dari peradilan.

Hal ini tidak hanya berlaku terhadap keputusan itu sendiri tetapi juga terhadap proses

dalam mana keputusan itu dibuatan.

c. Prinsip Integritas.

Prinsip integritas sangat penting untuk pelaksanaan peradilan secara tepat

mutu pengemban profesi

d. Prinsip Kesopanan.

Kesopanan dan citra dari kesopananitu sendiri sangat penting dalam

pelaksanaan segala kegiatan seorang Hakim.

e. Prinsip Kesetaraan.


19/82

19

Prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang dihadapan

pengadilan sangatlah penting guna pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.

f. Prinsip Kompetensi dan Ketaatan.

Prinsip kompetensi dan ketaatan adalah prasyarat terhadap pelaksanaan

peradilan sebagaimana mestinya.9

Kedudukan hakim telah diberikan tempat pada konstitusi Negara kita. Dalam

amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa kekuasaan

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan; Ayat (2): Kekuasaan kehakiman dilakukan

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi.

Disamping itu, pada Pasal 25 amandemen UUD 1945 ditentukan bahwa

syaratsyarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan oleh

undangundang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim dalam

melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguhsungguh dan memiliki independensi,

secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain

dalam masyarakat.

9Disiplin F. Manao, SH,Hakim sebagai pilihan profesi, artikel, ditulis untuk workshop pembekalanprofesi hukum, diselenggarakan IKA PERMAHI (Ikatan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Hukum

Indonesia), Jakarta, 19 Juli 2003. Disiplin F. Manao, seorang Hakim, juga pengurus IKA PERMAHI.


20/82

20

Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan dalam

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku

hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi

hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral, untuk

mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas tidaklah mudah

karena adanya berbagai hambatan. Hambatan itu antara lain timbul dari dalam badan

peradilan sendiri terutama yang berkaitan dengan kurang efektifnya pengawasan

internal, dan cenderung meningkatnya berbagai bentuk penyalah-gunaan wewenang

oleh hakim.

Hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua

lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim

Mahkamah (UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 1 ayat 5).

A.II.a. Kewenangan Hakim (hak & kewajiban)

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan

memahami nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (UU Kekuasaan

Kehakiman No. 35 th 1999 Pasal 27 ayat 1).

Dalam hal ini ketika berada dalam masyarakat yang masih mengenal hukum

tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan

perumus dan penggali dari nilainilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat,

untuk itu ia harus terjun ketengah tengah masayarakat untuk mengenal, merasakan

dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam


21/82

21

masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan

hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

memperhatikan pula sifat sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.1 (UU

Kekuasaan Kehakiman No. 35 th 1999 Pasal 27 ayat 2). Dalam hal ini sifat sifat

yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam

mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaankeadaan pribadi

seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil

adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orangorang dari

lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

A.II.b. Kekuasaan Hakim.

Demi mendukung kelancaran tugas tugas yang amat mulia yang dilakukan

oleh hakim, maka diperlukan adanya suatu kemandirian bagi hakim. Asas

kemandirian hakim dalam menangani suatu perkara juga di anut oleh Indonesia, hal

ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yang dalam penjelasannya

disebutkan Kekuasaan hakim ialah kekuasaan yang merdekaartinya terlepas dari

pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu maka harus diadakan

jaminan dalam undang undang tentang kedudukan para hakim.10

Dalam penafsiran Undang-undang dasar 1945 Bab IX pasal 24 menyebutkan :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

10Al. Wisnu Broto, Op Cit


22/82

22

2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkung peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah

konstitusi.

3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan

kehakiman diatur dengan undang-undang.

B. Komisi Yudisial

Sebagaimana telah diperintahkan UUD 1945 hasil amandemen, khususnya

pasal 24A ayat (3), pasal 24B pasal 25, maka perlu dibentuk lembaga negara baru

bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Lembaga Negara baru ini bernama Komisi Yudisial, yang dibentuk

berdasarkan UU Komisi Yudisial. Mengenai kewenangan Komisi Yudisial, pasal 13

UUKY menentukan :

a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan

b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku

hakim.

Sedangkan tugas Komisi Yudisial ditentukan pasal 14 ayat (1) UUKY, yaitu:

a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;

b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;


23/82

23

c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan

d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR

Disamping itu, Komisi Yudisial juga bertugas melakukan pengawasan

terhadap perilaku hakim (Pasal 20 UUKY). Dalam melaksanakan kewenangannya

menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim,

Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada

pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (Pasal 21 UUKY).

Penjatuhan sanksi ini diajukan kepada Mahkamah Agung untuk hakim agung dan

kepada Mahkamah Konstitusi untuk hakim konstitusi.

Bagaimana pengawasan itu dilakukan. Sesuai Pasal 22 ayat (1), maka Komisi

Yudisial:

a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;

b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan

perilaku hakim;

c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;

d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode

etik perilaku hakim; dan

e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan

disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta

tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.


24/82

24

Sedangkan pasal 22 ayat (2) menegaskan, bahwa dalam melaksanakan

pengawasannya, Komisi Yudisial wajib:

a. Menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia

Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Yang dimaksud dengan mentaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan

perundang-undangan dalam ketentuan ini misalnya tidak memperlakukan semena-

mena terhadap hakim yang dipanggil untuk memperoleh keterangan atau tidak

memperlakukan hakim seolah-olah tersangka atau terdakwa. Hal ini untuk menjaga

hak dan martabat hakim yang bersangkutan

Pelaksanaan tugas Komisi Yudisial tidak boleh mengurangi kebebasan hakim

dalam memeriksa dan memutus perkara (pasal 22 ayat 3). Itu artinya, hakim tetap

diberikan kemandirian dalam melaksanakan tugasnya.

Hanya saja, manakala hakim akan diperiksa Komisi Yudisial, maka pasal 22

ayat (4) menegaskan: Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan

atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku

hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan

Komisi Yudisial diterima. Yang dimaksud dengan hakim dalam ketentuan ini

termasuk hakim pelapor, hakim terlapor, atau hakim lain yang terkait. Sedangkan

yang dimaksud dengan keterangan itu dapat diberikan secara lisan dan/atau tertulis

(penjelasan pasal 22 ayat 4).


25/82

25

Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban tersebut,

Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan

berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan

atau data yang diminta (Pasal 22 ayat 5).

Apabila badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan atau paksaan

tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pimpinan badan peradilan atau

hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dibidang kepegawaian (pasal 22 ayat 6). Semua keterangan dan data ini

bersifat rahasia (pasal 22 ayat 7). Sedangkan mengenai ketentuan tata cara

pelaksanaan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) di atur oleh Komisi

Yudisial.

Di dalam pasal 23 ayat (1) UUKY ditegaskan mengenai usul penjatuhan

sanksi yang dapat diberikan Komisi Yudisial kepada hakim sesuai dengan tingkat

pelanggarannya, yaitu:

a. Teguran tertulis;

b. Pemberhentian sementara; atau

c. Pemberhentian.

Usul pemberhentian sanksi teguran tertulis ini disertai alasan kesalahannya,

bersifat mengikat, disampaikan Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung

dan/atau Mahkamah Konstitusi (pasal 23 ayat 2). Sedangkan usul penjatuhan sanksi

pemberhentian sementara dan pemberhentian ini diserahkan Komisi Yudisial kepada

Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (pasal 23 ayat 3). Untuk hakim


26/82

26

yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian diberi

kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim

(pasal 23 ayat 4). Dalam hal pembelaan ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan

oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada presiden paling

lambat 14 hari sejak pembelaan ditolak oleh Majelis Kehormatan (pasal 23 ayat 5).

Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim, ditetapkan dalam jangka waktu

paling lama 14 hari sejak presiden menerima usul Mahkamah Agung (pasal 23 ayat 6)

Selain tugas pengawasan, Komisi Yudisial juga dapat mengusulkan kepada

Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan

kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan

keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (pasal 24 ayat 1).

Harus diakui, dilahirkannya lembaga Komisi Yudisial ini tidak lain akibat dari

banyaknya penyimpangan perilaku hakim, bahkan sampai-sampai memunculkan

istilah mafia peradilan, sementara system yang ada untuk membersihkan

penyimpangan penyimpangan hakim, misalnya suap dan korupsi dinilai tidak mampu

menembus dinding korps hakim. Boleh jadi, jika saja hakim dinegeri ini banyak yang

berperilaku bersih, tak perlu dibentuk Komisi Yudisial.

Sekelompok orang yang ditunjuk dan atau diberi wewenang oleh pemerintah

untuk menjalankan suatu tugas tertentu yang berhubungan dengan lembaga hukum

atau lembaga yudikatif. Latar Belakang Lahirnya Komisi Yudisial dan

Kedudukannya Dalam Susunan Ketatanegaraan Indonesia. Guna pembenahan

terhadap masalah masalah dalam hal kekuasaan kehakiman yang selama ini seringkali


27/82

27

dimanfaatkan oleh kepentingan politik pihakpihak tertentu maka diperlukan adanya

gagasan gagasan tentang perlunya lembagalembaga khusus yang mempunyai

fungsi fungsi tertentu yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial

dibentuk dalam rangka memenuhi gagasangagasan tersebut sebagai penyeimbang

yang berjalan bukan pada rel atau koridor peradilan tetapi untuk melakukan

pengawasan atau sebagai fungsi control sehingga perwujudan konsep chek and

balance bisa tercapai dengan benar.

Kedudukan Komisi Yudisial dalam ketatanegaraan di Indonesia adalah

termasuk kedalam lembaga tinggi Negara setingkat presiden dan bukan lembaga

pemerintahan bersifat khusus atau lembaga khusus yang bersifat independent yang

dalam istilah lain disebut lembaga Negara mandiri (state auxiliaries

institution).dengan demikian status kelembagaan Komisi Yudisial tidak sama dengan,

misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komnas HAM, Komnas perempuan,

Komisi Pemeriksaan Kekayaan Negara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi

Hukum Nasional, Komisi Kebenaran dan Rekosiliasi, Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Konstitusi, Komisi Penyiaran

Indonesia, dan Komisi Perlindungan Anak, karena ada alasan sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Yudisial diberikan langsung oleh UUD 1945, yaitu pasal

24B

2. Komisi Yudisial secara tegas dan tanpa keraguan merupakan bagian dari

kekuasaan kehakiman, karena pengaturan ada dalam bab IX kekuasaan

kehakiman yang terdapat dalam UUD 1945.


28/82

28

Yang jelas kedudukan Komisi Yudisial disini sebagai lembaga Negara, yakni

lembaga yang kewenangannya ditentukan oleh UUD, dimana Komisi Yudisial itu

sendiri dalam pasal 24b ayat 1 dan 2 dalam hubungannya dengan lembaga Negara

yang lain seperti MK, MA, Presisen, MPR, DPR itu sejajar.

Pola hubungan yang ada diantara lembaga lembaga ini yakni pola hubungan

fungsional dan bukan structural. Yang membedakan antara pola hubungan fungsional

dengan pola hubungan structural disini adalah tidak lagi pola hubungan yang bersifat

instruktuif tetapi bersifat berjalan sesuai fungsi masing masing lembaga tersebut

yang mana konsepsi ketenegaraan sekarang yakni konstruksi check and balance yang

artinya ada fungsi control dan penyeimbang dalam lembaga Negara (Aan Eko

Widiarto.SH, MHum)11

B.I. Kewenangan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan

Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 24 B ayat

(1) UUD 1945).

B.II. Fungsi Komisi Yudisial

1. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif

terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat

11Aan Eko Widiarto KY Merupakan Perwujudan Check and balanceAZAS Edisi

XVIII/Tahun/XIV/2006, Fakultas Hukum UMM.


29/82

29

dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal

saja;

2. Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara

kekuasaan pemerintah (Executive Power) dan kekuasaan kehakiman (Judicial

Power) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan

kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan

pemerintah.

3. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan

(Judicial Power) akan semakin tinggi dalam banyak hal; baik yang

menyangkut rekruitmen dan monitoring Hakim Agung maupun pengelolaan

keuangan kekuasaan kehakiman.

4. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan

memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga

khusus (Komisi Yudisial)

5. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (Judicial

Power) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan Hakim

Agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan

merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai

kepentingan politik.

C. Pengawasan Terhadap Hakim

Banyaknya kasus kasus penyalahgunaan wewenang oleh hakim serta pejabat

peradilan lain yang banyak dipublikasikan oleh berbagai media akhir akhir ini


30/82

30

menjadi cerminan dari lemahnya integritas moral dan perilaku hakim serta pegawai

lembaga peradilan. Keadaan ini tidak saja terjadi dilingkungan pengadilan negeri dan

pengadilan tinggi, tetapi juga telah terjadi dilingkungan Mahkamah Agung sebagai

penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tertinggi, sehingga menimbulkan sebuah

pandangan bahwa lembaga peradilan sebagai suatu sistem dianggap sudah tidak

bersih dan kurang berwibawa.

Pada dasarnya Hakim itu adalah manusia biasa, yang tidak luput dari

kesalahan dan kekilafan, yang mempunyai banyak kelemahan kelemahan dan harus

selalu diingatkan akan kelemahannya, untuk itu diperlukan adanya pengawasan

terhadap para hakim agar supremasi hukum bisa terealisasi secara signifikan.

D. Komisi Yudisial Berwenang Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim

Karena selama ini kedudukan hakim sebagai salah satu dari bagian lembaga

peradilan dirasakan tidak berjalan secara optimal maka pemerintah melakukan

pembenahan pembenahan yang salah satunya yaitu dengan melakukan

pembentukan lembaga yang independen yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan

terhadap hakim. Seperti yang kita tahu, akhirnya dilahirkanlah suatu lembaga baru

melalui perubahan ketiga UUD 1945 yaitu Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Yang secara legislatif salah satu kewenangan dan tugas Komisi Yudisial adalah

menegakkan kehormatan, dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 24B

UUD 45). Tugas dan kewenangan tersebut dilaksanakan Komisi Yudisial dengan

melakukan pengawasan terhadap hakim, yakni dengan meneliti, menguji, dan


31/82

31

melakukan verifikasi terhadap perilaku hakim sedemikian rupa sehingga kehormatan,

martabat dan perilaku hakim tetap tegak, luhur dan terjaga.

Tidak efektifnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung

membuat kehadiran Komisi Yudisial menjadi amat beralasan pada suatu negara yang

berlandaskan hukum seperti negara Indonesia ini.

Pada prinsipnya pelaksanaan kewenangan yang diemban oleh Komisi

Yudisial ini bertujuan untuk mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para

hakim, agar hakim pada semua tingkat peradilan dapat menjalankan wewenang dan

tugasnya secara sungguh sungguh dengan berdasarkan kebenaran, rasa keadilan,

peraturan perundang undangan yang berlaku dan bebas dari pengaruh dan intervensi

kekuasaan serta menjunjung tinggi kode etik hakim, sehingga terciptanya kepastian

hukum dan keadilan serta terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa

dapat tercapai.

E. Dampak Hukum

Kehadiran Komisi Yudisial sebagai pengawas terhadap hakim membawa

dampak yang begitu besar pada dunia peradilan. Kata hakim yang menjadi objek

pengawasan Komisi Yudisial yang seharusnya mencakup seluruh hakim dibantah

oleh Mahkamah Agung, karena menurut Mahkamah Agung pengertian hakim

tersebut hanya sebatas hakim yang ada di lingkup lembaga peradilan yang berada

dibawahnya saja. Disamping itu Mahkamah Agung sendiri juga mempunyai

wewenang pengawasan seperti yang tercantum dalam pasal 32 UU No.5 Th 2004

tentang Mahkamah Agung.


32/82

32

Dengan alasan ini maka Mahkamah Agung meminta kepada Mahkamah

Konstitusi untuk melakukan peninjauan kembali terhadap UU No. 22 Th 2004

tentang Komisi Yudisial agar dilakukan revisi dan tidak mencantumkan Hakim

Agung sebagai salah satu objek kepengawasan yang di lakukan oleh Komisi Yudisial.

Akan tetapi keputusan Mahkamah Konstitusi malah mencabut pasal - pasal yang ada

didalam UU No.22 Th 2004 yang berkaitan dengan pengawasan. Hal ini

menyebabkan hilangnya fungsi pengawasan Komisi Yudisial atas hakim dan

membuat fungsi lembaga tersebut menjadi tumpul dan sistem check and balance

antarlembaga tinggi negara jadi terganggu.

F. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Makamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, sedangkanperan MK penting dalam mengharmoniskan hubungan antar

lembaga negara yang sering berbenturan. Untuk menjamin akuntabilitas putusannya,

hakim MK perlu dilengkapi kelompok ahli yang berfungsi memberikan wawasan dan

pertimbangan bagi MK. Banyaknya lembaga negara baru yang muncul pasca

reformasi menimbulkan konflik antar lembaga yang mengganggu penyelenggaraan

negara. Konflik antar lembaga negara sebenarnya dapat diarahkan menjadi sesuatu

yang konstruktif bagi perkembangan demokrasi pada masa depan12 (Gubernur

12Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi, Selasa 5 Desember 2006 Resume BeritaMengenai Mahkamah Konstitusi, http://www.republika.com/artikel/html, Selasa 20 Desember 2006


33/82

33

Lembaga Ketahanan Nasional Muladi Resume Berita Mengenai Mahkamah

Konstitusi).

Makamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang berkedudukan di

Ibukota Negara Republik Indonesia. Dan mengenai susunan MK menurut UU RI No.

24 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1, 2, 3, 4, 5 Tentang Susunan MK yang berbunyi :

1. Makamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

2. Susunan Makamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota,

seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim

konstitusi

3. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa

jabatan selama 3 (tiga) tahun.

4. Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Makamah Konstitusi terpilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), rapat pemilihan ketua dan wakil Ketua Makamah

Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya.

5. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Makamah Konstitusi.

Mengenai kewenangan Makamah Konstitusi dalam hal mengadili putusannya

bersifat final pada tingkat pertama dan terakhir, untuk menguji undang-undang

terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, kemudian memutuskan sengketa kewenangan

antar lembaga yang kewenangannya diberikan atau diatur oleh UUD Negara

Indonesia Tahun 1945, membubarkan partai politik dan memutuskan perselisihan.


34/82

34

Aturan mengenai wewenang dan tanggung jawab MK terdapat dalam UU No. 24

Tahun 2003 BAB III Tentang Kekuasaan Makamah Konstitusi Pasal 10 yang

menyatakan :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai politik; dan

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa

Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum

berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana

berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap

keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.


35/82

35

b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan

sebagaimana diatur dalam undang-undang.

c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat

Presiden dan/atau Wakil Presiden.

e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan guna mendukung pelaksanaan wewenang MK sebagaimana dimaksud

pasal 10 MK Berhak memanggil pejabat Negara, pejabat pemerintah, atau warga

masyarakat untuk memberikan keterangan. Sesuai pasal 11 UU No. 24 Tahun 2003

yang menyatakan : Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat

negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan

keterangan.13

Sedangkan mengenai tanggung jawab MK diatur dalam pasal 12, 13 ayat 1

dan 2 mengenai tanggung jawab dan akuntabilitas yang menyatakan : Mahkamah

Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan

keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. (Pasal 12 UU

No. 24 Tahun 2003). Dan pasal 13 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

13UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Makamah Konstitusi Pasal 11


36/82

36

1. Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada

masyarakat secara terbuka mengenai:

a. permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;

b. pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkala

yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

G. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

Secara universal, kewenangan pengawasan Komisi Yudisial tidak menjangkau

Hakim Agung pada Mahkamah Agung, karena Komisi Yudisial adalah merupakan

mitra dari Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim

pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang ada dibawah Mahkamah

Agung; Pasal 32 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

yang berbunyi sebagai berikut :

1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap

penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam

menjalankan kekuasaan kehakiman;

2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan pada Hakim di

semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya;14

Adapun usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim menurut Pasal 21jo Pasal 23

ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diserahkan kepada

14Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung


37/82

37

Mahkamah Agung dan kepada Hakim yang akan dijatuhi sanksi pemberhentian diberi

kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim. Di samping

itu khusus mengenai usul pemberhentian terhadap Hakim Agung dilakukan oleh

Ketua Mahkamah Agung dan kepada Hakim Agung yang bersangkutan diberi

kesempatan untuk membela diri lebih dahulu dihadapan Majelis Kehormatan

Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 5

Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Sedang bagi Hakim Mahkamah Konstitusi usul pemberhentiannya dilakukan

oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan kepada Hakim Konstitusi yang bersangkutan

diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu dihadapan Majelis Kohormatan

Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4)

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanpa campur

tangan dari Komisi Yudisial. Hal ini berbeda dengan Hakim pada badan peradilan

dibawah Mahkamah Agung selain mensyaratkan usul penjatuhan sanksi dari Komisi

Yudisial, juga Hakim yang bersangkutan diberi kesempatan lebih dahulu untuk

membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Atas dasar tersebut maka Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat

(5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur tentang usul

penjatuhan sanksi terhadap Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi

oleh Komisi Yudisial bertentangan dengan Pasal 24B.

Karena pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi

serta usul penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial tidak termasuk Hakim Agung


38/82

38

dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi, maka sepanjang mengenai pengawasan dan

usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebagaimana

diatur dalam Pasal-pasal: 1 butir 5, 20, 21, 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), 23 ayat

(2) dan ayat (3) serta ayat (5), 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial serta Pasal 34 ayat (3)

Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman harus

dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24B Undang- Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Hakim Agung dan Hakim

Mahkamah Konstitusi. Mengingat seperti apa yang tercantum dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Yang mana isi nya adalah ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

2. Menyatakan:

a. Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata hakim Mahkamah

Konstitusi;

b. Pasal 20, yang berbunyi, Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas

melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka

menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku

hakim;

c. Pasal 21, yang berbunyi, Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan


39/82

39

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas

mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan

Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi;

d. Pasal 22 ayat (1) huruf e, yang berbunyi, Dalam melaksanakan

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial:

membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan

disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi,

serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR;

e. Pasal 22 ayat (5), yang berbunyi, Dalam hal badan peradilan atau hakim

tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan

penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk

memberikan keterangan atau data yang diminta;

f. Pasal 23 ayat (2), yang berbunyi, Usul penjatuhan sanksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat

mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah

Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi;

g. Pasal 23 ayat (3), yang berbunyi, Usul penjatuhan sanksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi

Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, dan;

h. Pasal 23 ayat (5), yang berbunyi, Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul

pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau


40/82

40

Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas)

hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim;

i. Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata dan/atau Mahkamah

Konstitusi;

j. Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata dan/atau Mahkamah

Konstitusi;

k. Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata dan/atau Mahkamah

Konstitusi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4415), bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

l. Pasal 34 ayat (3), yang berbunyi, Dalam rangka menjaga kehormatan,

keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan

dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


41/82

41

3. Menyatakan:

a.

Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata hakim Mahkamah

Konstitusi,

b. Pasal 20,

c. Pasal 21,

d. Pasal 22 ayat (1) huruf e,

e. Pasal 22 ayat (5),

f. Pasal 23 ayat (2),

g. Pasal 23 ayat (3), dan

h. Pasal 23 ayat (5)

i. Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata dan/atau Mahkamah

Konstitusi;

j. Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata dan/atau Mahkamah

Konstitusi;

k. Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata dan/atau Mahkamah

Konstitusi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4415) tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat;

l. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik


42/82

42

Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4358), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah untuk memuat amar putusan ini

dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

5. Menolak permohonan untuk selebihnya.

Untuk keputusan Mahkamah Konstitusi selengkapnya bias dilihat di

lampiran No.1


43/82

43

BAB III

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Yuridis Wewenang Pengawasan Hakim Yang Dilakukan Oleh

Komisi Yudisial Dalam UU No.22 Tahun 2004.

1. Undang undang No. 22 Tahun 2004.

Pada era seperti sekarang ini kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan

sudah mulai dipertanyakan, ketika para penegak keadilan itu sendiri sudah enggan

untuk menjaga dan memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta

perilakunya.

Menghadapi situasi semacam ini tentunya pemerintah sudah berupaya untuk

mewujudkan keseimbangan (check and balance) antara penegak keadilan itu sendiri

dengan masyarakat sehingga kebenaran dan keadilan yang berdasarkan ke Tuhanan

yang maha esa itu benar benar terwujud. Dengan membentuk suatu Komisi

Yudisial yang dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam

rangka menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

yang didasari oleh UUD 1945 dan UU No 22 Tahun 2004.15

Kinerja Komisi Yudisial tentang pengawasan perilaku hakim inilah yang

kemudian menjadi salah satu hal yang diatur dalam UU No 22 Tahun 2004 BAB III

tentang wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Pasal pasal tersebut pada dasarnya

15Pembukaan rancangan pedoman etika dan perilaku Hakim, Op Cit..


44/82

44

mengatur bahwa dalam menjalankan tugasnya Komisi Yudisial dituntut untuk

konsisten, apabila terjadi suatu penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh

Hakim. Adapun ketentuan ketentuan pengawasan yang diatur dalam UU No 22

Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial adalah :

1. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku

hakim (Pasal 13 huruf b UUKY)

2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf

b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap

perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran

martabat serta menjaga perilaku hakim (Pasal 20 UUKY)

3. Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan

sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau

Mahkamah Konstitusi (Pasal 21 UUKY).

4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,

Komisi Yudisial:

a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim.

b. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan

dengan perilaku Hakim.

c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.

d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga


45/82

45

melanggar kode etik perilaku hakim; dan

e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan

disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah

Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR

(Pasal 22 ayat (1) UUKY).

5. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Komisi Yudisial wajib:

a. menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

b. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan

rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya

sebagai anggota. (Pasal 22 ayat (2 )UUKY)

6. Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang

diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim

dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak

tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima (Pasal 22 ayat (4) UUKY).

7. Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah

Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan

peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta

(Pasal 22 ayat (5) UUKY).


46/82

46

8. Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta

alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial

kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (Pasal 23

ayat (3) UUKY).

9. Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh

Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling

lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis

Kehormatan Hakim (Pasal 23 ayat (5) UUKY).

10. Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau

Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas

prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat

serta menjaga perilaku hakim (Pasal 24 ayat (1) UUKY) .

Untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus

diimplementasikan secara konkrit dan konsisten. Konkrit dalam arti Komisi Yudisial

dalam kepengawasannya harus fokus terhadap beberapa hal yaitu, teknik yudisial

yang berkaitan dengan keputusan keputusan yang dikeluarkan oleh hakim, serta

sikap dan perilaku hakim. Sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan

hukum, kebenaran dan keadilan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh

Komisi Yudisial, diharapkan para hakim sadar akan betapa pentingnya menjaga

kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku mereka.


47/82

47

Kehormatan adalah kemulian atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan

dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi

pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya,

dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan

yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa

keadilan yang timbul dari masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran

martabat yang merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia

yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan melalui

sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau

perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim

dapat dijaga dan ditegakkan.

Agar pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bisa terlaksana,

Masyarakat diharapkan turut andil dengan cara mau melaporkan langsung ke Komisi

Yudisial jika menemukan ada hakim yang "nakal". Hal ini dimaksudkan agar warga

masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses

pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim.16

Selain itu

Komisi Yudisial juga berhak untuk mendapatkan laporan secara berkala dari badan

peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, dan juga berhak untuk memeriksa,

memanggil dan meminta keterangan (baik secara lisan maupun tertulis) langsung

dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim. Dalam melakukan

16Wawan Tunggul Alam,SH, Memahami Profesi Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat,

dan Konsultan Hukum Pasar Modal), Milenia Populer, Jakarta, 2004


48/82

48

kepengawasannya Komisi Yudisial harus menaati Norma, hukum, dan ketentuan

peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini misalnya tidak memperlakukan

semena-mena terhadap hakim yang dipanggil untuk memperoleh keterangan atau

tidak memperlakukan hakim seolah-olah sebagai tersangka atau terdakwa. Hal ini

untuk menjaga hak dan martabat hakim yang bersangkutan.

Komisi Yudisial berhak meminta keterangan atau data kepada badan peradilan

atau hakim yang digunakan dalam rangka kepengawasannya, dan jika badan

peradilan atau hakim tidak mau memberikan keterangan atau data yang diminta oleh

Komisi Yudisial, maka Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib

memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk

memberikan keterangan atau data yang diminta

Setelah semua data itu dikumpulkan, maka Komisi yudisial harus segera

membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan

kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya

disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Memang jika dilihat hal ini akan mengancam idependensi hakim, akan tetapi

melihat dari kinerja para hakim yang selama ini banyak yang bermain dalam

memutus perkara, dan juga melihat dari UU yang menyatakan bahwa hakim dapat

diberhentikan dengan alasan ketidakcakapan, yakni jika kerap melakukan kesalahan

besar dalam bertugas (lihat antara lain, UU No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

UU No.2/1986 tentang Peradilan Umum). Jadi independensi hakim tetap saja ada

batasannya.


49/82

49

Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial itu bukan

hanya dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga

perilaku hakim yang notabene nya bahwa hakim selalu nakal, akan tetapi jika

dalam menjalankan kepengawasannya itu Komisi Yudisial mendapati ada hakim yang

berprestasi maka Komisi Yudisial berhak untuk mengajukan usul kepada Mahkamah

Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk memberi penghargaan kepada hakim

tersebut.

Dari apa yang telah dijabarkan diatas maka kita dapat mengetahui bahwa

begitu mulianya tugas Komisi Yudisial yang dengan segala keterbatasan

wewenangnya bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak

bersifat final dalam arti Komisi Yudisial bukanlah sebagai eksekutor atas apa yang

telah dilakukannya selama ini, melainkan yang menjadi eksekutor itu adalah

Mahkamah Agung karena Komisi Yudisial hanya bisa membuat laporan hasil

pemeriksaan yang berupa rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada

Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi akan tetapi Komisi Yudisial

masih saja mau menjalankan tugasnya yaitu melakukan pengawasan dalam rangka

menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dan

mau memainkan peran yang selama ini diharapkan publik, yang pasti publik

menginginkan agar pihak yang berwenang berani mengambil sikap untuk

menghukum hakim yang melakukan perbuatan tercela, yang sebagian

termanifestasikan dalam putusan yang tidak adil dan bertentangan dengan hukum.


50/82

50

2. UUD 1945 Pasal 24B Ayat (1)

Adapun kewenangan Komisi Yudisial yang diatur dalam UUD 1945 Pasal

24B ayat (1) adalah ; Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku

hakim.

Melihat dari hal ini maka bisa diketahui bahwa Komisi Yudisial mempunyai

dua (2) wewenang yang di atur didalam UUD 1945, yaitu mengusulkan pengangkatan

hakim agung dan yang kedua adalah wewenang lain dalam rangka menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dalam melaksanakan wewenang yang pertama, Komisi Yudisial mempunyai

tugas :

1. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;

2. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;

3. menetapkan calon Hakim Agung;dan

4. mengajukan calon Hakim Agung

yang dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial adalah

Mahkamah Agung, Pemerintah dan Masyarakat. Setelah calon calon Hakim Agung

diterima, Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan

kepribadian calon Hakim Agung. Seleksi dilaksanakan secara terbuka dalam jangka

waktu paling lama 20 (dua puluh) hari. Kemudian Komisi Yudisial menetapkan dan


51/82

51

mengajukan 3 (tiga) orang nama calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap satu

lowongan Hakim Agung.

Selain wewenang untuk melakukan rekrutisasi calon Hakim Agung, Komisi

Yudisial juga mempunyai wewenang lain, yaitu melakukan pengawasan terhadap

perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan, dan keluhuran martabat serta

menjaga perilaku hakim.

Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Komisi Yudisial:

1. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;

2. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan

dengan perilaku hakim;

3. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;

4. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga

melanggar kode etik perilaku hakim;dan

5. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan

disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah

Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada presiden dan DPR.

Ketentuan ini menimbulkan masalah, karena tidak cukup jelas apa yang

dimaksud dengan "wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim." Masalah semakin jelas, jika

wewenang lain tersebut diartikan sebagai pengawasan, karena dalam peraturan

perundang-undangan ada lembaga lain (selain Komisi Yudisial) yang diberi

kewenangan untuk melakukan pengawasan.


52/82

52

Masalah lainnya adalah siapa yang dimaksud "hakim" dalam "wewenang lain

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta

perilaku hakim. Interpretasi dari pasal tersebut adalah sangat beragam, kata

wewenang lain yang tidak tegas tercantum dalam UUD 1945 menjadi peluang bagi

Komisi Yudisial untuk dapat mengambil posisi yang signifikan dalam sistem

kenegaraan di Indonesia. Terlebih Komisi Yudisial diberi amanah untuk menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.17

Sah sah saja

bagi Komisi Yudisial mengartikan bahwa hakim adalah seluruh hakim, baik itu

Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang

berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi, dan juga

mengartikan bahwa yang dimaksud dengan wewenang lain dalam rangka menjaga

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim itu adalah

pengawasan. Karena bukankah dengan melakukan pengawasan, kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku hakim itu baru bisa dijaga dan ditegakkan. Oleh

karena itu, sudah seharusnyalah jika setiap lembaga kehakiman itu

mempertimbangkan posisi Komisi Yudisial sebagai pengawas atas kinerja mereka.

Keberadaan Komisi Yudisial di negara Indonesia saat ini merupakan respon

terhadap tuntutan realita sosial yang telah gemas terhadap kondisi penegakkan

keadilan dan independensi pengadilan yang bermartabat. Postulat moral yang melatar

belakangi lahirnya Komisi Yudisial; tidak lepas dari beban berat institusi yang

17Majalah AZAS, edisi XVIII/Tahun XIV/2006 Laporan Utama, UMM, hal. 19


53/82

53

memikul tugas pembinaan dan pengawasan badan badan pengadilan.18

Sehingga

Komisi Yudisial harus didudukkan sebagai mitra dalam membangun sebuah

peradilan yang bermartabat dan mampu menjadi pemberi keadilan dinegara kita ini.

B. Ketentuan Yuridis Wewenang Pengawasan Hakim Yang Dilakukan Oleh

Komisi Yudisial Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/Puu-

IV/2006.

1. Tafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Wewenang Pengawasan Hakim

Yang Dilakukan Oleh Komisi Yudisial

Didalam tafsirannya terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD1945 Mahkamah

Konstitusi berpendapat bahwa Hakim Agung dan Hakim Konstitusi memiliki konsep

yang berbeda dengan hakim, hal ini dikemukakan berdasarkan atas pendapat ahli

yaitu. Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. (guru besar Universitas Airlangga di

Surabaya) yang menggunakan pendekatan kontekstual dalam menganalisis Pasal 24B

ayat (1) UUD 1945. Dengan mendasarkan diri pada pendapat Jan McLeod dalam

bukunya Legal Method, dalam pendekatan contextual tersebut, menurut Ahli,

terdapat 3 (tiga) asas yang penting, yaitu (1) asas noscitur a sociis, yang berarti suatu

kata ditentukan dari konteks pengertian yang berhubungan dengannya (a thing is

known by its associates); (2) asas ejusdem generis, yang mengandung makna of the

same class; dan (3) asas expressio unius exclusio alterius yang berarti the expression

(or the inclusion) of one thing implies the exclusion of another.

18Ibid


54/82

54

Berdasarkan asas pertama noscitur a sociis, dalam konteksnya bahwa

dibagian depannya itu adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan

kemudian tugas lain itu menjaga dan menegakkan kehormatan serta dan

seterusnya perilaku hakim. Oleh karenanya, mengingat bahwa Indonesia tidak

memiliki istilah yang spesifik untuk Hakim Agung, tidak seperti Amerika Serikat

memilikijudge danjustice serta Belanda memiliki rechter dan de leden van den Hoge

Raad der Nederlanden ataupun Philipina yang mengenal konsep Member of the

Supreme Court sehingga Indonesia hanya mengenal istilah Hakim Agung. Oleh

karenanya makna kata hakim tersebut tidak termasuk Hakim Agung, juga hakim pada

Mahkamah Konstitusi. Asas yang kedua yaitu asas ejusdem generis, artinya

mengandung makna of the same class, pada genus yang sama, pada kelompok yang

sama. Bahwa yang dimaksud dengan kelompok yang sama, pada genus yang sama,

yaitu Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Menurut Ahli, terdapat

perbedaan konsep antara Hakim Agung dan hakim. Asas yang ketiga yaitu asas

expressio unius exclusio alterius, mengandung makna hakim dalam konteks Pasal

24B ayat (1) tidaklah termasuk hakim agung, oleh karena itu, haruslah ditolak

ketentuan dalam undang-undang menyangkut kewenangan Komisi Yudisial

mengawasi perilaku hakim dengan mengartikan hakim agung dan hakim Mahkamah

Konstitusi termasuk pengertian hakim dalam konteks Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa berdasarkan asas pertama yaitu

noscitur a sociis yang berarti bahwa suatu kata ditentukan dari konteks pengertian

yang berhubungan dengannya, maka disini dapat dikatakan bahwa kata hakim yang


55/82

55

berada dalam pasal 24B UUD 45 itu juga berhubungan dengan Hakim Agung, karena

bukankah Hakim Agung juga merupakan seorang hakim yang dalam pengertiannya

adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah

diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan,

baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh

ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang

Maha Esa. Seperti apa yang diungkapkan oleh Bambang Waluyo, S.H. tentang

pengertian hakim.19

Sedangkan untuk asas yang kedua yaitu pada kelompok yang

sama, penulis mengartikan bahwa disini dapat dikatakan bahwa semua jenis hakim,

baik itu Hakim Agung, Hakim Konstitusi maupun hakim pada badan peradilan di

semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung itu adalah

hakim, dalam arti bahwa sama sama mempunyai kewajiban dan tanggun jawab

dalam penegakkan hukum dan keadilan. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan bahwa asas

asas tersebut tidak bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk mengamputasi pasal

pasal tentang pengawasan yang ada didalam UU No. 22 Tahun 2004.

Didalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi juga sependapat dengan

seorang ahli lagi yang bernama Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia, dan mantan Anggota PAH I BP MPR-RI yang terlibat

dalam perubahan UUD 1945) yang berpendapat bahwa pada saat ini, Indonesia

memiliki dua badan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung

19Bambang Waluyo, S.H Op Cit hal 12


56/82

56

dan Mahkamah Konstitusi. Pengisian hakim pada kedua lembaga ini berbeda. Hakim

Konstitusi diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden, sedangkan Hakim

Agung dipilih melalui prosesfit and proper test di DPR. Untuk menjaga kemandirian

dari Mahkamah Agung tersebut, dibentuklah Komisi Yudisial yang berwenang

mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Artinya, Komisi Yudisial hanya merekrut

calon, sedangkan kewenangan penuh untuk memilih calon tetap berada di tangan

DPR. Dengan demikian, kedudukan Komisi Yudisial tidak sama dengan DPR yang

menyetujui, juga tidak sama dengan Presiden yang menetapkan. Tugas utama dari

Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan, sedangkan kewenangan lain itu

merupakan kewenangan tambahan yang seharusnya tidak boleh lebih besar dari

kewenangan pokok. Yang menegakkan keluhuran martabat dan kehormatan hakim

bukanlah Komisi Yudisial, melainkan hakim itu sendiri. Komisi Yudisial tidak

memiliki hubungan dengan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak relevan apabila

Komisi Yudisial juga mengawasi hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Untuk kedudukan Komisi Yudisial yang dikatakan tidak sama dengan DPR

maka penulis berpendapat bahwa, pada awalnya sebelum dilakukan perubahan yang

ketiga terhadap UUD 1945, MPR adalah lembaga tertinggi Negara, hal ini

berdasarkan atas:

1. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh

MPR (pasal 1 ayat (2));

2. Presiden dan wakil presiden dipilih Oleh MPR dengan suara yang

terbanyak;


57/82

57

3. Kekuasaan Negara yang tertinggi ada ditangan MPR (Penjelasan

Umum Tentang Sistem Pemerintahan Negara);

4. MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.20

Akan tetapi setelah dilakukan perubahan yang ketiga UUD 45, maka dalam

pasal 1 ayat (2) diubah menjadi kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan

menurut Undang Undang Dasar. Dengan terjadinya perubahan atas pasal ini maka

sudah tidak lagi Lembaga tertinggi Negara, atau lembaga Negara tinggi. Karena yang

ada hanyalah lembaga lembaga Negara (yang dalam hal ini adalah Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA),

Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK)21

) yang masing masing kedudukannya adalah sederajat. Dengan

demikian kedudukan Komisi Yudisial dengan ketujuh lembaga Negara lainnya adalah

sama.

Sedangkan tentang masalah tugas Komisi Yudisiial, penulis berpendapat

bahwa tugas utama mengusulkan pengangkatan seperti yang disebutkan oleh

Mahkamah Konstitusi itu adalah tidak benar karena wewenang mengusulkan

pengangkatan itu adalah tugas pertama. Perlu digaris bawahi bahwa kalimat yang ada

dalam pasal 24B ayat (1) UUD 45 yang mengatakan dan wewenang lain itu

20Prof. (EM) Dr. Taufik Sri Soemantri. S.H. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi Komisi Yudisial

Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RepublikIndonesia, Komisi Yudisial, Jakarta 2006, hal 2521Ibid hal 24


58/82

58

adalah tugas kedua yang dalam hal ini kedua duanya adalah sebagai tugas pokok

dari Komisi Yudisial dan bukan merupakan kewenangan tambahan seperti yang

didalilkan oleh Mahkamah Konstitusi karena kalimat yang ada dalam pasal 24B UUD

45 tersebut dihubungkan oleh kata dan (yang merupakan penghubung kata, frase

klausa dan kalimat yang sama22

) dengan demikian kalimat yang pertama adalah

mempunyai posisi yang sama dengan kalimat yang kedua.

Secara universal, kewenangan pengawasan Komisi Yudisial tidak menjangkau

Hakim Agung pada Mahkamah Agung, karena

(6.354) hukum tinjauan yuridis b.+isi

Documents