tindakan hukum untuk pengasuh yang melakukan kekerasan

pada anak

tindakan hukum untuk pengasuh yang melakukan kekerasan

pada anak

Apa yang harus dilakukan bila pengasuh melakukan kekerasan pada anak?

Jika sudah tidak mempertimbangkan penyelesaian kekeluargaan dan ingin melapor ke polisi,

apa saja yang harus dipersiapkan?

Jangan lupa membawa identitas diri.

Lebih baik jika mempersiapkan kronologi kasus dugaan tindak pidana.

Lebih baik lagi jika disiapkan dalam bentuk tertulis.

Kronologi kasus ini penting agar pelapor mudah menyampaikan keterangan secara runtut

sekaligus agar keterangan tidak melebar.

Siapkan bukti pendukung lain, seperti perjanjian kerja (bila ada) dan identitas pengasuh.

Bila pengasuh tinggal serumah dengan korban, persiapkan juga surat keterangan dari RT

yang menyatakan pengasuh tersebut tinggal serumah.

Walaupun tidak langsung diperiksa, kumpulkan saksi yang mengetahui kejadian

beserta keterangannya. Polisi biasanya akan menanyakan adanya saksi atau tidak.

Bagaimana soal visum?

Yang berhak meminta visum adalah penyidik. Jadi, pelapor cukup mengingatkan saja kepada penyidik jika diperlukan visum.

Persiapan sudah. Musti lapor ke kantor polisi yang mana?

Bila tindak pidana dilakukan di suatu kecamatan, kita bisa melaporkan ke Kepolisian tingkat Sektor

(POLSEK).

Namun, kita juga dapat melapor ke wilayah administrasi di atasnya,

Seperti Polres, Polda, atau Mabes Polri.

Laporkan pada bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). SPKT memiliki tugas memberikan pelayanan

terhadap laporan masyarakat.

Untuk perkara dengan korban anak-anak atau perempuan, terdapat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di tingkat Polres hingga Mabes Polri yang akan menerima

laporan dan membantu korban mendapatkan perlindungan.

Sanksi apa yang mungkin dikenakan pada pelaku jika terbukti bersalah?

Bila pelaku tidak tinggal bersama dalam satu rumah, maka ia dapat dikenakan Pasal 80 ayat (1)

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pidana penjara maks. 3 tahun 6 bulan

atau denda maks. Rp 72 juta.

Bila pelaku tinggal bersama dalam satu rumah, maka ia juga dapat dikenakan Pasal 44 ayat (1)

UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Pidana penjara maks. 5 tahun atau denda maks. Rp 15 juta.

Bila pelaku melakukan perbuatan cabul pada anak, maka ia juga dapat dikenakan Pasal 82

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pidana penjara maks. 15 tahun atau denda maks. Rp 300 juta.

Perbuatan cabul pada anak juga dapat dijerat dengan Pasal 292 KUHP.

Pidana penjara maks. 5 tahun.