tgas psan education of malaysia.docx

EDUCATION OF MALAYSIA

A. PROFIL MALAYSIA

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan

tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah

Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk

negara ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan — Malaysia Barat

dan Malaysia Timur — oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan.

Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini

terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah Yang di-

Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model

pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.

Malaysia sebagai negara persekutuan tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya,

sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan paro barat Malaysia

modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal

sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali

sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun

kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31

Agustus 1957.

Pada 16 September 1963 sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dalam proses

dekolonialisasi, Singapura, Sarawak, Borneo Utara atau yang sekarang lebih dikenal sebagai

Sabah berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru yang bernama Malaysia

termasuk dengan Federasi Malaya. dan pada 9 Agustus 1965 Singapura kemudian dikeluarkan

dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang bernama Republik Singapura. saat tahun-tahun

awal pembentukan federasi baru terdapat pula tentangan dari Filipina dan konflik militer dengan

Indonesia

Bangsa-bangsa di Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi dan menjalani

perkembangan yang cepat di penghujung abad ke-20. Pertumbuhan yang cepat pada dasawarsa

1980-an dan 1990-an, rata-rata 8% dari tahun 1991 hingga 1997, telah mengubah Malaysia

PROFIL NEGARA MALAYSIA DAN POLA PENDIDIKAN 1

menjadi negara industri baru. Karena Malaysia adalah salah satu dari tiga negara yang menguasai

Selat Malaka, perdagangan internasional berperan penting di dalam ekonominya. Pada suatu

ketika, Malaysia pernah menjadi penghasil timah, karet dan minyak kelapa sawit di dunia.

Industri manufaktur memiliki pengaruh besar bagi ekonomi negara ini. Malaysia juga dipandang

sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia.

Suku Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula komunitas

Tionghoa-Malaysia dan India-Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayudan Islam masing-

masing menjadi bahasa dan agama resmi negara.

Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi

internasional, seperti PBB. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota

Negara-Negara Persemakmuran. Malaysia juga menjadi anggota D-8.

Pembagian administratif

Secara administratif, Malaysia memiliki 13 negara bagian (11 di Malaysia Barat dan 2 di

Malaysia Timur) dan 3 wilayah persekutuan (semua tiga wilayah persekutuan digabungkan

menjadi satu dalam bendera Malaysia) yang dilambangkan sebagai empat belas jalur dan sudut

bintang di Bendera Malaysia yang dinamakan "Jalur Gemilang":

Malaysia Barat (Semenanjung)

1. Johor Darul Takzim

2. Kedah Darul Aman

3. Kelantan Darul Naim

4. Melaka Bandaraya Bersejarah

5. Negeri Sembilan Darul Khusus

6. Pahang Darul Makmur

7. Perak Darul Ridzuan

8. Perlis Indera Kayangan

9. Pulau Pinang Pulau Mutiara


10. Selangor Darul Ehsan

11. Terengganu Darul Iman

12. Wilayah Persekutuan

1. Kuala Lumpur

2. Putrajaya

Malaysia Timur

1. Sabah Negeri Di Bawah Bayu

2. Sarawak Bumi Kenyalang

3. Wilayah Persekutuan

1. Labuan

Kota-kota Besar

1. Kuala Lumpur

2. Johor Bahru

3. Shah Alam

4. Subang Jaya

5. Alor Setar

Geografi

Malaysia adalah negara berpenduduk terbanyak ke-43 dan negara dengan daratan terluas

ke-66 di dunia, dengan jumlah penduduk kira-kira 27 juta dan luas wilayah melebihi

320.000 km2. Jumlah penduduk sedemikian cukup sebanding dengan jumlah penduduk Arab

Saudi dan Venezuela, dan luas wilayah sedemikian sebanding dengan luas wilayah Norwegia

dan Vietnam, atau New Mexico, sebuah negara bagian di Amerika Serikat.

Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut Cina Selatan. Keduanya

memiliki bentuk muka bumi yang hampir sama, yaitu dari pinggir laut yang landai hingga hutan

lebat dan bukit tinggi. Puncak tertinggi di Malaysia (dan juga di Kalimantan) yaitu Gunung


Kinabalu setinggi 4.095,2 meter di Sabah. Iklim lokal adalah khatulistiwa dan dicirikan oleh

angin muson barat daya (April hingga Oktober) dan timur laut (Oktober hingga Februari).

Tanjung Piai, terletak di selatan negara bagian Johor, adalah tanjung paling selatan benua

Asia. Selat Malaka, terletak di antara Sumatera dan Semenanjung Malaysia, jalur pelayaran

terpenting di dunia.

Kuala Lumpur adalah ibukota resmi dan kota terbesar di Malaysia. Putrajaya di pihak

lain, dipandang sebagai ibukota administratif pemerintahan persekutuan Malaysia. Meskipun

banyak cabang eksekutif dan judikatif pemerintahan persekutuan telah pindah ke sana (untuk

menghindari kemacetan yang tumbuh di Kuala Lumpur), tetapi Kuala Lumpur masih dipandang

sebagai ibukota legislatif Malaysia karena di sanalah beradanya kompleks gedung Parlemen

Malaysia. Kuala Lumpur juga merupakan pusat perdagangan dan keuangan Malaysia.

Kota utama lain termasuk Ipoh, George Town, Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu, Miri, Alor

Star, Kota Melaka, dan Petaling Jaya.

Demografi

Penduduk Malaysia terdiri dari berbagai kelompok suku, dengan Suku Melayu sejumlah

50,4% menjadi ras terbesar dan bumiputra/suku asli (aborigin) di Sabah dan Sarawak sejumlah

11% [71] keseluruhan penduduk. Menurut definisi konstitusi Malaysia, orang Melayu adalah

Muslim, menggunakan Bahasa Melayu, yang menjalankan adat dan budaya Melayu. Oleh karena

itu, secara teknis, seorang Muslim dari ras manapun yang menjalankan kebiasaan dan budaya

Melayu dapat dipandang sebagai Melayu dan memiliki hak yang sama ketika berhadapan dengan

hak-hak istimewa Melayu seperti yang dinyatakan di dalam konstitusi. Melebihi separo bagian

dari keseluruhan penduduk, bumiputra non-melayu menjadi kelompok dominan di negara bagian

Sarawak (30%-nya adalah Iban), dan mendekati 60% penduduk Sabah (18%-nya adalah

Kadazan-Dusun, dan 17%nya adalah Bajaus).[71] Bumiputra non-Melayu itu terbagi atas puluhan

kumpulan ras tetapi memiliki budaya umum yang sama. Hingga abad ke-20, kebanyakan dari

mereka mengamalkan kepercayaan tradisional tetapi kini telah banyak yang sudah memeluk

Kristen atau Islam. Masuknya ras lain sedikit banyak mengurangi persentase penduduk pribumi


di kedua negara bagian itu. Juga terdapat kelompok aborigin dengan jumlah sedikit di

Semenanjung, mereka biasa disebut Orang Asli.

23,7% penduduk adalah Tionghoa-Malaysia, sedangkan India-Malaysia sebanyak 7,1%

penduduk. Sebagian besar komunitas India adalah Tamil (85%), tetapi berbagai kelompok

lainnya juga ada, termasuk Malayalam, Punjab, dan Gujarat. Sebagian lagi penduduk Malaysia

berdarah campuran Timur Tengah, Thailand, dan Indonesia. Keturunan Eropa dan Eurasia

termasuk Britania yang menetap di Malaysia sejak zaman kolonial, dan komunitas Kristang yang

kuat di Melaka. Sejumlah kecil orang Khmer dan Vietnam menetap di Malaysia sebagai

pengungsi Perang Vietnam.

Sebaran penduduk sangat tidak merata, dengan lebih dari 17 juta penduduk menetap di

Malaysia Barat, sedangkan tidak lebih dari 7 juta menetap di Malaysia Timur. Karena

tumbuhnya industri padat tenaga kerja, Malaysia memiliki 10% sampai 20% pekerja imigran

dengan besarnya ketidakpastian jumlah pekerja ilegal, terutama asal Indonesia. Terdapat sejuta

pekerja imigran yang legal dan mungkin orang asing ilegal lainnya. Negara bagian Sabah sendiri

memiliki hampir 25% dari 2,7 juta penduduknya terdaftar sebagai pekerja imigran ilegal menurut

sensus terakhir. Tetapi, gambaran 25% ini diduga kurang dari setengah gambaran yang

diperkirakan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Sebagai tambahan, menurut World Refugee Survey 2008, yang diterbitkan oleh Komisi

Pengungsi dan Imigran Amerika Serikat, Malaysia menampung pengungsi dan pencari suaka

mendekati angka 155.700. Dari jumlah ini, hampir 70.500 pengungsi dan pencari suaka berasal

dari Filipina, 69.700 dari Myanmar, dan 21.800 dari Indonesia. Komisi Pengungsi dan Imigran

Amerika Serikat menamai Malaysia sebagai salah satu dari sepuluh tempat terburuk bagi

pengungsi karena adanya praktik diskriminasi negara kepada pengungsi. Petugas Malaysia

dilaporkan memulangkan pendatang secara langsung kepada penyelundup manusia pada 2007,

dan Malaysia menugaskan RELA, milisi sukarelawan, untuk menegakkan undang-undang

imigrasi negara itu.


Pendidikan

Pendidikan di Malaysia dipantau oleh Kementerian Pendidikan Pemerintah Persekutuan.

Sebagian besar anak-anak Malaysia mulai bersekolah pada usia tiga sampai enam tahun, di

Taman Kanak-Kanak. Sebagian besar taman kanak-kanak dijalankan pihak swasta, tetapi ada

sedikit taman kanak-kanak yang dijalankan pemerintah.

Anak-anak mulai bersekolah dasar pada usia tujuh tahun selama enam tahun ke muka.

Terdapat dua jenis utama sekolah dasar yang dijalankan atau berbantuan pemerintah. Sekolah

berbahasa asli (Sekolah Jenis Kebangsaan) menggunakan bahasa Tionghoa atau bahasa Tamil

sebagai bahasa pengantar. Sebelum melanjutkan ke tahap pendidikan sekunder, siswa-siswi di

kelas 6 dipersyaratkan untuk mengikuti Ujian Prestasi Sekolah Dasar (Ujian Pencapaian Sekolah

Rendah, UPSR). Sebuah program yang disebut Penilaian Tahap Satu, PTS digunakan untuk

mengukur kemampuan siswa-siswi yang cerdas, dan memungkinkan mereka naik dari kelas 3 ke

kelas 5, meloncati kelas 4.[84] Tetapi, program ini dihapus pada 2001.

Pendidikan tahap dua di Malaysia dilaksanakan di dalam Sekolah Menengah Kebangsaan

(setara SMP+SMA di Indonesia) selama lima tahun. Sekolah Menengah Kebangsaan

menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Khusus mata pelajaran Matematika

dan Sains juga bahasa non-Melayu, ini berlaku mulai tahun 2003, dan sebelum itu semua

pelajaran non-bahasa diajarkan di dalam bahasa Malaysia. Di akhir Form Three, yaitu kelas tiga,

siswa-siswi diuji di dalam Penilaian Menengah Rendah, PMR. Di kelas lima pendidikan tahap

dua (Form Five), siswa-siswi mengikuti ujian Ijazah Pendidikan Malaysia (Sijil Pelajaran

Malaysia, SPM), yang setara dengan bekas British Ordinary pada tahapan 'O'. Sekolah tertua di

Malaysia adalah Penang Free School, juga sekolah tertua di Asia Tenggara.

Pendidikan tahap dua nasional Malaysia dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu National

Secondary School (Sekolah Menengah Kebangsaan), Religious Secondary School (Sekolah

Menengah Agama), National-Type Secondary School (Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan)

yang juga disebut Mission School (Sekolah Dakwah), Technical School (Sekolah Menengah

Teknik), Sekolah Berasrama Penuh, dan MARA Junior Science College (Maktab Rendah Sains

MARA).


Juga terdapat 60 Chinese Independent High School di Malaysia, yang sebagian besar di

antaranya berbahasa pengantar bahasa Tionghoa. Chinese Independent High School dipantau dan

distandardisasi oleh United Chinese School Committees' Association of Malaysia (UCSCAM,

lebih lazim disebut di dalam bahasa Tionghoa, Dong Zong 董总), tetapi, tidak seperti sekolah

pemerintah, tiap-tiap sekolah independen bebas menentukan keputusan. Belajar di sekolah

independen memerlukan waktu 6 tahun untuk tamat, terbagi ke dalam Tahap Junior (3 tahun)

dan Tahap Senior (3 tahun). Siswa-siswi akan mengikuti uji standardisasi yang diadakan oleh

UCSCAM, yang dikenal sebagai Unified Examination Certificate (UEC) (Ijazah Pengujian

Bersama) di Menengah Junior 3 (setara Penilaian Menengah Rendah) dan Menengah Senior 3

(setara tahap A). Sejumlah sekolah independen mengadakan kelas-kelas berbahasa Malaysia dan

berbahasa Inggris selain berbahasa Tionghoa, memungkinkan siswa-siswi mengikuti Penilaian

Menengah Rendah dan Sijil Pelajaran Malaysia juga.

Sebelum perkenalan sistem matrikulasi, siswa-siswi yang hendak memasuki universitas

publik harus menyelesaikan 18 bulan tambahan sekolah sekunder di Form Six (kelas 6) dan

mengikuti Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia, STPM; yang setara British Advanced atau tahap

'A'. Karena perkenalan program matrikulasi sebagai alternatif bagi STPM pada 1999, siswa-siswi

yang menamatkan program 12 bulan di perkuliahan matrikulasi (kolej matrikulasi di dalam

bahasa Malaysia) dapat mendaftar di universitas lokal. Tetapi, di dalam sistem matrikulasi,

hanya 10% dari bangku yang tersedia bagi siswa-siswi non-Bumiputra dan sisanya untuk siswa-

siswi Bumiputra.

Terdapat universitas publik seperti Universitas Malaya, Universitas Sains Malaysia,

Universitas Putra Malaysia Universitas Teknologi Malaysia, Universitas Teknologi Mara, dan

Universitas Kebangsaan Malaysia. Universitas swasta juga mendapatkan reputasi yang cukup

untuk pendidikan bermutu internasional dan banyak siswa-siswi dari seluruh dunia berminat

memasuki universitas-universitas itu. Misalnya Multimedia University, Universitas Teknologi

Petronas, dan lain-lain. Sebagai tambahan, empat universitas bereputasi internasional telah

membuka kampus cabangnya di Malaysia sejak 1998. Sebuah kampus cabang dapat dilihat

sebagai ‘kampus lepas pantai’ dari universitas asing, yang memberikan kuliah dan penghargaan

yang sama seperti kampus utamanya. Siswa-siswi lokal maupun internasional dapat meraih

kualifikasi asing identik ini di Malaysia dengan biaya rendah. Kampus cabang universitas asing


di Malaysia adalah: Monash University Malaysia Campus, Curtin University of Technology

Sarawak Campus, Swinburne University of Technology Sarawak Campus, dan University of

Nottingham Malaysia Campus.

Siswa-siswi juga memiliki opsi untuk mendaftar di lembaga tersier swasta setelah

menamatkan pendidikan sekunder. Sebagian besar lembaga memiliki pranala pendidikan dengan

universitas-universitas seberang lautan semisal di Amerika Serikat, Britania Raya, dan Australia,

memungkinkan mahasiswa menghabiskan periode perkuliahannya dengan mendapatkan

kualifikasi seberang lautan. Satu contoh adalah SEGi College yang bermitra dengan University

of Abertay Dundee.[85] Mahasiswa Malaysia belajar di luar negara seperti di Indonesia, Britania

Raya, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Kanada, Singapura, Jepang dan negara-negara

di Timur-Tengah seperti Yordania dan Mesir. Ada juga mahasiswa Malaysia di beberapa

universitas di Korea Selatan, Jerman, Perancis, Republik Rakyat Cina, Irlandia, India, Rusia,

Polandia, dan Republik Ceko.

Sebagai tambahan untuk Kurikulum Nasional Malaysia, Malaysia memiliki sekolah

internasional. Sekolah internasional memberi para siswa kesempatan untuk mempelajari

kurikulum dari negara lain. Sekolah-sekolah ini utamanya dibuka karena bertambahnya

penduduk ekspatriat di negara ini. Sekolat internasional termasuk: Sekolah Indonesia (kurikulum

Indonesia), Australian International School, Malaysia (kurikulum Australia), Alice Smith School

(kurikulum Britania), elc International school (kurikulum Britania), Garden International School

(kurikulum Britania), Lodge International School (kurikulum Britania), International School of

Kuala Lumpur (kurikulum Amerika dan Sarjana Muda Internasional), Japanese School of

Kuala Lumpur (Kurikulum Jepang), The Chinese Taipei School, Kuala Lumpur and The

Chinese Taipei School, Penang (Kurikulum Cina-Taipei), International School of Penang

(Kurikulum Britania dan Sarjana Muda Internasional), Lycée Français de Kuala Lumpur

(Kurikulum Perancis), dan lain-lain.

Kewarganegaraan

Sebagian besar orang Malaysia diberikan kewarganegaraan oleh lex soli.

Kewarganegaraan di negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia Timur berbeda dengan


kewarganegaraan di Malaysia Barat untuk tujuan imigrasi. Setiap warga negara diberi selembar

kartu identitas biometric smart chip, yang biasa disebut MyKad, pada umur 12 tahun, dan harus

membawa kartu itu kapanpun.

B. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Pembangunan pendidikan di Malaysia sehingga seperti sekarang ini bukan membutuhkan

waktu yang cepat. Adalah jauh sebelum mantan perdana mentri DR Mahatir Muhamad,

meletakan visi Malaysia 2020 negara ini sudah berbenah dalam memperbaiki pendidikan dan

sistem pendidikan di negaranya. Ada beberapa tahapan hingga Malaysia dapat meningkatkan

taraf pendidikanya dan dapat diperhitungkan di tingkat international. Tentu saja yang pertama,

kita harus melihat sejarah pendidikan di Malaysia itu sendiri. Sufean Hussin(2004) dalam

bukunya yang berjudul Pendidikan di Malaysia sejarah, sistem dan falsafah membagi

perkembangan pendidikan di Malaysia dalam empat tahapan yaitu:

1. Sejarah awal pendidikan tanah Melayu

2. Pendidikan pada zaman pemerintahan British

3. Perkembangan pendidikan tahun 1957-1970

4. perkembangan pendidikan tahun 1970-1990

Namun, perkembangan pendidikan di Malaysia menemukan momentumnya ketika

perdana menteri DR Mahatir Muhamad, menetapkan visi Malaysia 2020 atau di Malaysia lebih

dikenal dengan sebutan matlamat 2020 pada tahun 1991. Matlamat ini, bertujuan menjadikan

Malaysia sebuah negara industri maju (nordin, 1994). Dengan matlamat itu, semua bidang

kehidupan dirancang untuk mencapai apa yang sudah digariskan termasuk juga di dalamnya

aspek pendidikan. Untuk mencapai wawasan 2020 itu, maka diluncurkanlah beberapa program

yang kesemuanya bertujuan mencapai wawasan 2020 yaitu menjadikan Malaysia sebagai sebuah

negara industri maju pada tahun 2020. Dalam mencapai matlamat 2020 dalam bidang

pendidikan, kerajaan malaysia meluncurkan beberapa program yaitu:

PIPP (Pelan induk pembangunan pendidikan) 2006-2010

Pembangunan pendidikan Malaysia 2001-2010

Dan rancangan Malaysia ke 9 atau RM9


Kesemua rancangan diatas secara garis besarnya adalah menjadikan Malaysia maju

dalam bidang pendidikan. Semua program itu, selaras diciptakan saling dukung mendukung

untuk menjayakan pendidikan di Malaysia.

PIPP, mempunyai tujuan untuk:

1. Membina negara bangsa

2. Membangun modal insan

3. Memperksakan sekolah kebangsaan

4. Merapatkan jurang pendidikan

5. Memartabatkan profesion keguruan

6. Melonjakan kecemerlangan institusi pendidikan.

Sedangkan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2001-2010 adalah

1. Meningkatkan akses kepada pendidikan.

2. Meningkatkan ekuiti

3. Meningkatkan kualiti pendidikan

4. Meningkatkan tahap keberkesanan dan kepengurusan pendidikan

Sedangkan tujuan Rancangan Malaysia ke 9 adalah

1. Meningkatkan ekonomi dan rantaian nilai yang lebih tinggi.

2. Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi serta memupuk minda kelas pertama

3. Menangani ketidak seimbangan sosio ekonomi yang berterusan secara membina dan

produktif.

4. Meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup.

5. Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan.

Nampaklah jelas, bagaimana pemerintah Malaysia menaruh perhatian serius dalam

masalah pendidikan. Semuanya dirancang dengan baik dan disosialisasikan kepada seluruh

lapisan masyarakat. Dan bagusnya lagi, masyarakat Malaysia sangat bangga dan mendukung

semua upaya kerajaan dalam memajukan dunia pendidikan di negara itu.


Dan terbukti, dari tahun ketahun pendidikan di Malaysia semakin diminati oleh pelajar-

pelajar asing. Dalam hal sumber daya manusia, kita mungkin tidak jauh tertinggal. Namun

banyak hal yang mesti dibenahi. Pemerintah, hendaknya bersungguh-sungguh membenahi sistem

pendidikannya. Dan masyarakat pun hendaknya mendukung upaya pemerintah. Sehingga

pendidikan malaysia bisa setara dan sejajar dengan negara lain.

C. IMPLEMENTASI

ISU-ISU PENTING DALAM SISTEM PENDIDIKAN

Tanggungjawab sistem pendidikan adalah untuk menyediakan generasi muda dengan

pelbagai pengetahuan dan kemahiran supaya mereka dapat menghadapi alam dewasa. Dalam

konteks menyediakan pendidikan yang ideal, tujuan dan matlamat pendidikan negara pada abad

ke 21 amat jelas sekali. Kementerian Pendidikan telah menyusun dan merancang untuk

memperbaiki, memperkukuh, dan mempertingkatkan mutu pendidikan negara sesuai dengan

perubahan sosialisasi masyarakat hari ini. Salah satu unsur yang penting adalah memberikan

peluang pendidikan yang sama kepada semua pelajar tanpa mengambil kira budaya, kelas sosial,

kelompok etnik dan amalan atau cara hidup.

Dalam buku Pembangunan Pendidikan 2001-2010 ( KPM, 2001 ). Kementerian Pelajaran

Malaysia menyatakan bahawa pembangunan pendidikan dari Zaman Dasar Pembangunan hingga

ke Zaman Dasar Wawasan Negara telah berjaya mencapai banyak kemajuan khususnya dalam

penyediaan infrastruktur, kemudahan pendidikan dan latihan perguruan. Strategi meningkatkan

peluang pendidikan berjaya mencapai sasarannya. Walau bagaimanapun, apa yang dilihat pada

masa ini masih terdapat pelbagai isu yang ditimbulkan berkaitan dengan pencapaian Dasar

Pendidikan Kebangsaan, antaranya perkara berhubung sengan struktur pendidikan ; akses kepada

pendidikan; ekuiti; kualiti tenaga pengajar; ketidakseimbangan penyediaan infrastruktur;

Pelaksanaan Program PPSMI ; dan kurikulum yang relevan. Ini selaras dengan pendapat Sufean

( 2004 ) yang menyatakan terdapat banyak isu pendidikan yang boleh dikatagorikan iaitu

pentadbiran, peringkat pendidikan, teknologi pendidikan, organisasi sekolah dan keguruan.

Struktur Pendidikan.


Beberapa isu berkaitan dengan struktur pendidikan antaranya termasuklah struktur

pendidikan menengah yang tidak selaras kurang menepati keperluan, misalnya:

Bilangan tahun persekolahan struktur pendidikan Malaysia tidak sama dengan

kebanyakan negara lain di dunia;

Tidak terdapat keseragaman dalam kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT)

disebabkan wujudnya pelbagai haluan;

Kebanyakan pelajar memilih untuk menamatkan persekolahan mereka selepas Sijil

Pelajaran Malaysia (SPM); dan

Skop kurikulum Tingkatan 1 hingga 6 sangat luas.

Akses Pendidikan.

Selaras dengan perkembangan teknologi semasa, KPM telah memperkenalkan Teknologi

Maklumat dan Komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) dalam

pendidikan yang meliputi aspek prasarana, pengisian dan latihan guru. KPM telah melaksanakan

pelbagai projek ICT dengan pembekalan komputer sebagai aktiviti utama penyediaan

infrastruktur ICT. Namun isu dan masalah yang menjejaskan usaha penggunaan ICT dalam

proses pengajaran dan pembelajaran. Antara masalah tersebut adalah berkaitan dengan:

pembekalan komputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar;

perisian komputer untuk P&P yang sesuai sukar diperoleh;

latihan dalam perkhidmatan untuk guru mengendalikan sistem komputer di sekolah yang

kurang berkesan;

penyenggaraan komputer yang kurang memuaskan di sekolah; dan

bilangan guru terlatih dalam ICT yang belum mencukupi.

Justeru adalah menjadi cabaran kepada KPM untuk memastikan setiap sekolah akan memperoleh

komputer menjelang usaha menjadikan setiap murid dan guru celik ICT.

Ekuiti Pendidikan.


Dalam pelaksanaan Pembangunan Pendidikan 2001-2010, setiap institusi pendidikan di

bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan dipastikan mempunyai infrastruktur yang

berkesan yang mencukupi dan berkualiti untuk pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang

berkesan. Oleh itu, input pendidikan yang meliputi guru, peruntukan kewangan, bahan dan

peralatan pengajaran serta program sokongan akan diagih secara adil ke semua sekolah bagi

mengurangkan jurang perbezaan antara sekolah beruntung (advantaged school) dan sekolah

kurang beruntung (disadvantaged school). (Sumber: Pembangunan Pendidikan 2001-2010,

KPM).

Namun, setelah lebih kurang tujuh tahun pelaksanaan program tersebut, masih terlalu

banyak sekolah-sekolah di Malaysia yang belum dapat menikmati kemudahan yang dijanjikan.

Ini menyebabkan timbulnya beberapa isu yang dikaitkan dengan ekuiti atau peruntukan yang

disediakan oleh KPM tidak mencukupi untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di

sekolah. Sebagai contoh, kementerian tidak menyediakan prasarana yang amat diperlukan,

seperti bilik darjah yang mempunyai kemudahan khusus, terutamanya sekolah-sekolah luar

bandar atau pedalaman. Selain itu, kemudahan lain seperti sumber pengajaran dan pembelajaran

dan kelengkapan buku teks juga masih berkurangan.

Tenaga pengajar.

Kekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran turut menjadi isu dalam pelaksanaan

pendidikan pendidikan yang berkesan. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Bahagian

Perancangan Pembangunan Pendidikan (BPPDP) Kementerian Pelajaran Malaysia, pada tahun

2000 sebanyak 61.8 guru terdiri daripada guru perempuan dan KPM menghadapi masalah

menempatkan mereka di sekolah luar bandar, khususnya di pedalaman dan pulau. Kebanyakan

sekolah di pedalaman dan pulau mendapat guru yang kurang berpengalaman atau kurang latihan.

Keadaan ini juga turut menyebabkan berlaku ketidaksepadanan (mismatch) dalam pengagihan

guru mengikut opsyen. Maka berlakulah keadaan di mana kebanyakan guru yang mengajar di

sekolah menjadi “bidan terjun”. Guru yang bukan opsyen terpaksa mengajar mata pelajaran

kritikal seperti Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan pelajar.

Disebabkan kurang pengalaman dan pengetahuan tentang subjek berkenaan maka kewibaan guru

dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar mula dipertikaikan.


Program PPSMI.

Sejajar dengan matlamat ingin melahirkan pelajar yang “bertaraf dunia”, KPM juga telah

melaksanakan Program Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa

Inggeris (PPSMI). Walau bagaimanapun penggunaan bahasa Inggeris sebagai pengantar subjek

sains dan matematik telah mendapat respon yang negatif daripada rakyat. Ini kerana penggunaan

bahasa asing bukan sahaja merosakan kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa ilmu,

tetapi turut memusnahkan reputasi pelajar, khususnya di luar bandar. Mereka belajar melalui

medium yang mereka tidak faham. Komunikasi tidak berkesan dalam pelajaran sudah tentu

memberi kesan yang buruk.

Kesan globalisasi.

Selain daripada itu, isu-isu berkaitan pendidikan juga turut melibatkan penggunaan

internet. Era dunia tanpa sempadan atau globalisasi telah memudahkan maklumat diperoleh

dengan cepat dan berkesan melalui internet atau laman-laman web dan sebagainya melalui

komputer. Implikasinya, isu-isu Moral semasa khususnya isu-isu yang membabitkan nilai-nilai

sosial menjadi begitu kompleks dan menjadi sukar untuk diselesaikan. Fenomena ini disebabkan

nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang ingin diterapkan bercanggah dengan nilai-nilai di

Barat atau negara-negara maju yang lain yang mana mereka lebih mementingkan materialistik,

individualistik dan budaya kosmopolitan.

Sahsiah Pelajar.

Kualiti sahsiah pelajar pada pelbagai peringkat pendidikan juga turut menjadi isu dan

dipersoalkan kerana masih terdapat sebilangan pelajar rendah yang naik ke sekolah menengah,

atau pelajar menengah rendah yang naik ke Tingkatan 4 memiliki kualiti sahsiah yang kurang

baik. Hal ini berlaku pada kebanyakan murid tanpa mengira kaum dan agama. Sebagai contoh,

tabiat merokok di kalangan pelajar, gejala vandalisme, melepak, ponteng sekolah dan sebagainya

di kalangan pelajar sekolah semakin menjadi-jadi.

Isu-isu lain dalam sistem pendidikan.


Selain isu-isu yang dikemukakan di atas, terdapat pelbagai lagi isu yang timbul

berkenaan pencapaian Dasar Pendidikan Kebangsaan, antaranya:

Kepimpinan sekolah masih tidak dapat berfungsi sepenuhnya sebagai pemimpin

pengurusan dan pemimpin pengajaran (instructional leadership) yang berkesan;

Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad. Semua sekolah masih perlu mengikuti satu

sistem, prosedur dan pendekatan yang seragam dan tidak mengambil kira kemampuan,

keupayaan khusus dan potensi untuk sekolah melaksanakan dasar dan program

pendidikan sendiri;

Layanan yang sama diberi kepada semua sekolah walaupun pada realitinya sekolah

mempunyai keperluan, kekuatan dan kelemahan serta keupayaan yang berbeza;

Keselamatan di sesetengah sekolah masih belum terjamin sepenuhnya;

Penandaarasan bagi menjamin sekolah di Malaysia setanding dengan sekolah di negara

maju adalah terhad;

Struktur organisasi antara lapisan pentadbiran di KPM yang tidak setara menyebabkan

penyaluran dasar dan pelan pelaksanaan kurang sistematik dan berkesan;

Sistem penyampaian masih belum cekap dan berkesan khususnya daripada aspek

pemberian bantuan; dan

Sistem maklumat tidak menyeluruh dan tidak bersepadu.


tgas psan education of malaysia.docx

Documents