tesis untuk memperoleh gelar magister dalam program …skripsi.narotama.ac.id/files/12108013 - a....
TRANSCRIPT
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENGANGKATAN ANAK MENURUT
HUKUM ISLAM(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sumenep)
TESISUntuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Magister Ilmu HukumPada Program Pascasarjana Universitas Narotama
Oleh
A. MUKHSINNIM : 12108013
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUMUNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
2009
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur hanya untuk Allah, pemilik segala ilmu pengetahuan
yang telah memberikan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
Kesejahteraan, kedamaian dan kemakmuran semoga Allah SWT melimpahkannya
kepada Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan sahabat-Nya yang telah
berupaya keras menyebarkan ilmu pengetahuan kepada generasi dahulu, sehingga
bisa sampai pada masa sekarang ini.
Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :
1. Bapak Rektor Universitas Narotama Surabaya
2. Bapak Direktur Program Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya
3. Bapak Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program
Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya
4. Bapak Djarot Pribadi, SH. MH. MSi sebagai Pembimbing yang dengan
kebesaran jiwa, penuh kesabaran, ketelitian, dan kecermatannya berkenan
membimbing penulis dalam menyusun tesis ini
5. Kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Narotama Surabaya yang telah
turut membantu menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep (Drs. H. Abdullah Cholil,
M.Hum) dan seluruh pejabat serta pegawai Pengadilan Agama Sumenep yang
telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini
7. Kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan
tesis ini
8. Kepada seluruh keluarga dan famili, khususnya kepada ayahanda H. Ach.
Zakarijah yang mendorong serta membantu menyelesaikan penulisan tesis ini
Semoga Allah SWT. memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tak
terhingga
Sumenep, 10 Oktober 2009
Penulis
RINGKASAN
Hukum memang benar-benar tidak ada yang tetap, selalu berubah dan
berkembang mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat. Kewenangan
penetapan pengesahan/pengangkatan anak, yang semula menjadi wewenang
absolute pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kini berubah menjadi
wewenang absolute pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah memperluas kewenangan
pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan perkembangan
hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim.
Perluasan kewenangan tersebut antara lain meliputi tentang penetapan
pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
Namun masyarakat muslim khususnya di Kabupaten Sumenep sebagian belum
menerima dan tidak percaya bahwa Pengadilan Agama Sumenep berwenang
memutus perkara pengangkatan anak.
Untuk itu penulis mencoba meneliti dasar hukum yang digunakan Pengadilan
Agama Sumenep baik hukum formil maupun hukum materiilnya.
Dengan penelusuran penelitian hukum formil dan materiil Pengadilan Agama
Sumenep, akhimya ditemukan dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama
Sumenep memutus perkara pengangkatan anak.
Secara formal tercantum dalam Undang-undang nomor : 3 Tahun 2006 Pasal 49
hurufa nomor 20 merupakan landasan hukum kewenangan Pengadilan Agama
Sumenep memutus perkara pengangkatan anak.
Hukum materiilnya adalah tetap berdasarkan kepada hukum Islam yaitu anak
angkat tidak boleh putus hubungan nasab dengan orang tuanya, hal ini sesuai
dengan al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4 dan 5
Demikian juga akibat pengangkatan anak yang ditetapkan di Pengadilan Agama
Sumenep tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi hanya
mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan
orang tua angkatnya.
Pada tahun 2008 Pengadilan Agama Sumenep telah memutus perkara
pengangkatan anak sebanyak 1 (satu) buah perkara. Dan pada tahun 2009 (sampai
saat ini) Pengadilan Agama Sumenep telah memutus perkara pengangkatan anak
sebanyak 3 (tiga) perkara. Perkara pengangkatan anak tersebut merupakan perkara
voluntair yaitu suatu perkara yang berbentuk permohonan dan putusannya
berbentuk penetapan. Nomor perkara tersebut adalah :
1. Perkara Nomor : 26/Pdt.P/2008/PA-Smp
2. Perkara Nomor : 344/Pdt.P/2009/PA-Smp
3. Perkara Nomor: 348/Pdt.P/2009/PA-Smp
4. Perkara Nomor: 382/Pdt.P/2009/PA-Smp
Keempat perkara tersebut merupakan ilustrasi kasus pengangkatan anak
yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Sumenep yang menjadi bukti bahwa
Pengadilan Agama Sumenep berwenang memutus perkara pengangkatan anak.
ABSTRACT
Law is true really nothing that remain to always change and expand to
follow society growth and change. Authority stipulating authentication / child
lifting what initially become justice absolute authority in General Court
environment now a days turn into justice absolute authority in Religion Court
environment
Number 3 Year 2006 about Change to the Number 7 Year 1989 about
Religion Court, have extended justice authority Religion Court environment. This
matter as according to growth punish and requirement punish society, specially
Moslem society. extension the authority for example covering about stipulating
child lifting pursuant to Islam law
But Moslem society specially Sub-Province Sumenep some of not yet
accepted and unconvinced that authoritative Religion Court Sumenep judge the
case of child lifting.
With trace research punish formal and is material Religion Court Sumenep,
and then found authority legal fundament Religion Court Sumenep judge the case
of child lifting.
Formally contained in number 3 Year 2006 Section 49 a number 20
representing the basis for authority law Religion Court Sumenep judge the case of
child lifting.
Material law of remain to pursuant to Islam law that is foster child may not
drop the ball lineage with its old fellow, this matter as according to al-Ahzab letter
al-Qur'an article 4 and 5
And so do effect of specified child lifting Religion Court Sumenep not get
heritage from its foster parent, however only get wajibah escrow equal to 1 / 3 (
per three) of is part of its foster parent heritage.
In the year 2008 Religion Court Sumenep have judged the case of child
lifting counted 1 (one case ). And in the year 2009 ( until now) Religion Court
Sumenep have judged the case of child lifting counted 3 ( three case ). the Lifting
child case represent volunteer case that is an case which is in form of application
and decision in form of stipulating. the case number :
1. Case Number : 26/Pdt.P/2008/PA-Smp
2. Case Number : 344/Pdt.P/2009/PA-Smp
3. Case Number : 348/Pdt.P/2009/PA-Smp
4. Case Number : 382/Pdt.P/2009/PA-Smp
Fourth the case represent child lifting case illustration which have breaking
by Religion Court Sumenep becoming evidence that authoritative Religion Court
Sumenep judge the case of child lifting.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................
DAFTAR ISI ...............................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1
B. Rumusan Masalah ...................................................................... 3
C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 3
D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 3
E. Tinjauan Pustaka ........................................................................ 4
F. Metode Penelitian ....................................................................... 11
G. Sistimatika Penulisan .................................................................. 14
BAB II PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM
A. Sejarah Pengangkatan Anak Dalam Islam ................................... 15
B. Kewenangan Pengadilan Agama Sumenep Memutus Perkara
Permohonan Pengangkatan Anak ................................................ 26
BAB III PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SUMENEP
A. Status Hukum Pengangkatan Anak ............................................. 50
B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak ............................................ 59
C. Ilustrasi Kasus Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama
Sumenep ..................................................................................... 66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ................................................................................. 71
B. Saran ........................................................................................... 71
DAFTAR PUSTAKA
A. LITERATUR
Alam, Andi Syamsu, dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,
Media, Jakarta, 2008
Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan),
Rajawali Press, Jakarta, 1997
Al-Bari, Zakaria Ahmad, Ahkamul Aulad al-Islam, Bulan Bintang Jakarta, 1977
Al-Alusi, Ruhul Ma’ani, Darul Fikri, Beirut,tt.
Al-Shabuni, Muhammad Ali, Rawaiul Bayan Fi Tafsiri al-Ahkam, Maktabah al-
Iman, Kairo, tt.
Al-Asqolani, Ahmad bin Ali Hajar, Fathul Barry, al-Maktabah al-Salafiyah,
Kairo, tt.
Al-Qurthuby, Abu Abdillah Muhammad, Al-Jami’ul Ahkam al-Qur’an Jilid VII,
Darul Fikri, Beirut, 2002
An-Nawawi, Syarah Muslim, Darul Bayan li Turats, Jilid I, Kairo, tt.
Al-Qordhawi, Yusuf, Halal Haram Dalam Islam (Terjemahan Abu Hana
Zulkarnain, dkk), Akbar, Jakarta, 2004
Fathurrahman, Ilmu Waris, al-Ma’arif, Bandung, 1984.
Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Adat, UI Alumni, Bandung, 1977.
Khatib, Adrianus, Kedudukan Anak Asuh ditinjau dari Hukum Islam,
Problematika Hukum Islam Kontemporer, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002
Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama, Kencana Pranada Media Group, Cet IV, Jakarta, 2006
Meliala, S. Djaja, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, Tarsito, Bandung,
1982
Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, Kalam Mulia, Jakarta, 2003
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta,
1998
Nasution, Chadijah, Hukum Anak-anak Dalam Islam (Saduran), Bulan Bintang,
Jakarta, 2004
Prinst, Darwan, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
Satrio, J, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang, PT.
Citra Aditya, Bandung, 2005
Suroso, R, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2004
Syaltut, Mahmud, al-Fatawa, Kairo Mesir
Usman, Suparman, Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam, Gaya Media
Pratama, Jakarta, 1997
Zaini, Muderis, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta, Sinar
Grafika, 1982.
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Al-Qur’an dan Terjemahnya
Al-Hadits
Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang RI nomor 3 Tahun 2009, Tentang Perubahan atas Undang-
undang RI nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung.
Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang-undang
nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama.
Undang-undang nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
Surat Edaran nomor 2 Tahun 1979, Tentang Pengangkatan Anak.
Surat Edaran nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan Surat Edaran nomor
2 Tahun 1979.
Surat Edaran nomor 4 Tahun 1989, Tentang Pengangkatan Anak. yang harus
dilaporkan ke Mahkamah Agung RI.
Surat Edaran nomor 3 Tahun 2005, Tentang Pengangkatan Anak. yang berkaitan
dengan gempa sunami di Aceh.
C. JURNAL, MAJALAH, MAKALAH DAN KARYA ILMIAH LAINNYA
Ka’bah, Rifyal, Sejarah Ringkas Peradilan Agama, Jurnal Mimbar Hukum,
nomor 59, Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2003.
Subekti, Wienarsih Imam, Pengaturan Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak
Menurut Hukum Perdata, Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI,
September 2007.
Sarmin, Hukum Formil dan Materiil Penetapan / Pengangkatan Anak pada
Pengadilan Agama, Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI, September
2007.