pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam …skripsi.narotama.ac.id/files/12108050 - abu...

14
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM HAL KERUGIAN YANG DITIMBULKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN T E S I S Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Dalam Studi Magister Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Narotama Oleh : ABU YASIS NIM : 12108050 PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2009

Upload: trinhliem

Post on 08-May-2019

231 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM …skripsi.narotama.ac.id/files/12108050 - ABU YASIS.pdfRINGKASAN Permasalahan krusial yang menjadi penghambat bagi upaya ... Undang-Undang

i

PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASIDALAM HAL KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992TENTANG PERKOPERASIAN

T E S I S

Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Dalam Studi Magister Ilmu Hukum

Pada Program Pascasarjana Universitas Narotama

Oleh :

ABU YASIS

NIM : 12108050

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA2009

Page 2: PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM …skripsi.narotama.ac.id/files/12108050 - ABU YASIS.pdfRINGKASAN Permasalahan krusial yang menjadi penghambat bagi upaya ... Undang-Undang

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 1 Oktober 2009

Oleh :Pembimbing

SOEMALI, SH., MH.

Mengetahui,Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Narotama

Dr. MAARTEN L. SOUHOKA, SH., MS.

Page 3: PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM …skripsi.narotama.ac.id/files/12108050 - ABU YASIS.pdfRINGKASAN Permasalahan krusial yang menjadi penghambat bagi upaya ... Undang-Undang

iii

HALAMAN PANITIA PENGUJI

Telah Diuji Pada

Tanggal 31 Oktober 2009

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Muhadar, SH., MH.

Anggota : 1. Soemali, SH., MH.

2. Tutik Retnowati, SH., MH.

Page 4: PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM …skripsi.narotama.ac.id/files/12108050 - ABU YASIS.pdfRINGKASAN Permasalahan krusial yang menjadi penghambat bagi upaya ... Undang-Undang

iv

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dalam penulisan tesis ini sehingga

dapat terselesaikan dengan baik, dalam rangka memenuhi persyaratan

untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Ilmu

Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Narotama di Surabaya.

Pada kesempatan yang baik ini pula, Penulis menyadari bahwa

penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan tidak terlepas dari

adanya suatu kesalahan, oleh sebab itu Penulis mengharapkan saran dan

masukan yang berupa nasehat dari semua pihak yang bersifat

membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Dengan tersusunnya tesis ini, Penulis mengucapkan banyak terima

kasih kepada :

1. R. Djoko Soemadijo, SH, selaku Rektor Universitas Narotama di

Surabaya.

2. Dr. Maarten L. Souhoka, SH., MS., selaku Ketua Program Studi

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya.

3. Soemali, SH., MH., selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan

arahan dan bimbingan selama menempuh perkuliahan hingga

terselesaikannya tesis ini.

4. Ketua dan Para Anggota Panitia Penguji Tesis Universitas Narotama

Surabaya.

Page 5: PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM …skripsi.narotama.ac.id/files/12108050 - ABU YASIS.pdfRINGKASAN Permasalahan krusial yang menjadi penghambat bagi upaya ... Undang-Undang

v

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Narotama

Surabaya, yang selama ini memberikan ilmu pengetahuan, dinamika

pemikiran dan analisis teori pada Program Pascasarjana Magister Ilmu

Hukum.

6. Rekan-rekan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang

telah memberikan dorongan moril dan kebijaksanaan dalam proses

studi Program Pascasarjana sampai dengan penyelesaian penulisan

tesis ini.

7. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Universitas

Narotama Surabaya yang membantu penulis dalam urusan

administrasi yang berhubungan dengan penulisan tesis.

8. Rekan-rekan satu angkatan Program Pascasarjana Magister Ilmu

Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang telah mencurahkan

tenaga tanpa pamrih demi kelancaran penulisan tesis ini.

9. Untuk yang terhormat kedua orang tua kami atas do’a dan dorongan

moril yang diberikan selama penulisan tesis ini hingga selesai.

10.Buat istri dan anak-anakku tercinta, yang telah memberikan bantuan

moril dan motivasi yang tidak dapat dinilai dengan apapun, hingga

tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Sumenep, Oktober 2009

Penulis

Page 6: PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM …skripsi.narotama.ac.id/files/12108050 - ABU YASIS.pdfRINGKASAN Permasalahan krusial yang menjadi penghambat bagi upaya ... Undang-Undang

vi

RINGKASAN

Permasalahan krusial yang menjadi penghambat bagi upaya pengembangan koperasi adalah diterapkannya pola penyelesaian non-formal mengenai pertanggungjawaban pengurus terhadp kerugian koperasi akibat kesalahannya. Pola penyelesaian yang bersifat internal dan diadakan melalui forum rapat anggota ternyata tidak memberi manfaat yang bernilai materiil bagi lembaga koperasi karena putusan yang dihasilkan tidak menetapkan pembebanan ganti rugi yang harus dibayar oleh pengurus.

Berdasar wawancara yang dilakukan dengan Pejabat Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumenep sampai dengan tutup tahun buku 2002 penyelesaian terhadap kerugian akibat dari kesalahan pengurus hanya sebatas pada dilakukannya penggantian pengurus yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya kerugian.

Pola penyelesaian yang bersifat internal tersebut berbasis pada tidak adanya pemahaman dari anggota koperasi mengenai ketentuan hukum positif dibidang keperdataan yang dapat dirujuk untuk menyelesaikan pertanggungjawaban pengurus terhadap terjadinya kerugian. Padahal dengan pola penyelesaian ini lembaga koperasilah yang pada akhirnya akan sangat dirugikan karena akan berdampak signifikan baik pada sektor kelembagaan maupun permodalan koperasi yang bersangkutan.

Oleh sebab itu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode doktrinal penyusunan tesis ini bertujuan untuk melakukan kajian normatif terhadap ketentuan hukum positif dibidang perkoperasian yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, AD/ART dan RK/RAPB koperasi dan dibidang hukum perdata dalam hal ini terhadap ketentuan pasal 1655, 1656, 1801 dan pasal 1243 KUH Perdata.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menganalogkan pengurus koperasi sebagai pengurus suatu perkumpulan sekaligus sebagai penerima kuasa dari rapat anggota maka ketentuan pasal 1655, 1656 dan 1801 KUH Perdata dapat dirujuk sebagai dasar hukum dalam proses pembuktian di pengadilan tentang adanya kesalahan pengurus terhadap kerugian yang terjadi. Selanjutnya dengan merujuk pasal 1243 KUH Perdata angga melalui pengawas koperasi dapat meminta kepada hakim untuk membebankan kerugian tersebut kepada pengurus.

Page 7: PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM …skripsi.narotama.ac.id/files/12108050 - ABU YASIS.pdfRINGKASAN Permasalahan krusial yang menjadi penghambat bagi upaya ... Undang-Undang

vii

ABSTRACT

The crucial problem which become obstructor to developing a cooperative society is the nonformal settlement’s pattern applied to the loss responsibility cause its mismanagement. The internally settlement pattern and be accomplished through the member’s meeting forum give no materalistic benefit to be institution infact because of the resulted decision doesn’t determine the loss burdening should be paid by the managers.

Based on the interview with the cooperation, UKM’s public officer of Sumenep regency until the end of book year 2002 the loss’ settlement from the managers mistake limited only to the managers replacemnet who are considered responsible to the loss occurred.

Those settlement’s pattern based on the cooperation’s members missunderstanding on the positive law’s determination in civil which can be reviewed to settle the managers responsibilty. Whereas with those settlements will finally be harmed because they will significantly influence either the institutiion sector or the cooperation’s capital.

Therefore the doctinal’ s method research on this thesis purpose is making normative research to the postive law’s determination in cooperation namely law of the Repubclik of Indonesia Number 25 of the year 1992 Concerning Cooperative, the determine article 1655, 1656, 1801 dan 1243 of Civil Lawbook.

From the research’s result can be concluded that with analoging the cooperative a manager as association’s managers also as authority’s receiver of mambers meeting so those articles determineation can be reviewed as law’s basic on proving process about the managers mistake in court. By reviewing article 1243 of Civil Lawbook the members through the cooperation watch can ask the judge to burden the loss to the managers.

Keyword : Cooperative Society

Page 8: PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM …skripsi.narotama.ac.id/files/12108050 - ABU YASIS.pdfRINGKASAN Permasalahan krusial yang menjadi penghambat bagi upaya ... Undang-Undang

viii

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR TANDA PERSETUJUAN................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI TESIS ...................... iii

KATA PENGANTAR ........................................................................ iv

RINGKASAN..................................................................................... vi

ABSTRAKSI ..................................................................................... vii

DAFTAR ISI ..................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .............................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................ 12

C. Tujuan Penelitian .......................................................... 12

D. Manfaat Penelitian ........................................................ 12

E. Tinjauan Pustaka .......................................................... 13

F. Metode Penelitian ......................................................... 42

G. Sistematika Penulisan ................................................... 46

BAB II TANGGUNGJAWAB PENGURUS KOPERASI TERHADAP

KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT KESALAHANNYA

A. Pertanggungjawaban Terhadap Kerugian Dalam Koperasi 48

B. Tanggungjawab Pengurus Koperasi Terhadap Kerugian

Yang Timbul Akibat Kesalahannya................................ 59

Page 9: PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM …skripsi.narotama.ac.id/files/12108050 - ABU YASIS.pdfRINGKASAN Permasalahan krusial yang menjadi penghambat bagi upaya ... Undang-Undang

ix

BAB III GUGAT BERDASAR KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

PERDATA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN

PENGURUS ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT

KESALAHANNYA

A. Gugat Berdasar KUH Perdata Terhadap Pertanggung

jawaban Pengurus Atas Kerugian Yang Timbul Akibat

Kesalahannya ................................................................ 64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................... 76

B. Saran-Saran .................................................................. 77

DAFTAR BACAAN

Page 10: PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM …skripsi.narotama.ac.id/files/12108050 - ABU YASIS.pdfRINGKASAN Permasalahan krusial yang menjadi penghambat bagi upaya ... Undang-Undang

x

T E S I S

PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASIDALAM HAL KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992TENTANG PERKOPERASIAN

Oleh :

ABU YASIS

NIM : 12108050

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA2009

Page 11: PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM …skripsi.narotama.ac.id/files/12108050 - ABU YASIS.pdfRINGKASAN Permasalahan krusial yang menjadi penghambat bagi upaya ... Undang-Undang

xi

TESIS INI DISETUJUIPADA TANGGAL 2009

JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASIDALAM HAL KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992TENTANG PERKOPERASIAN

OLEH :PEMBIMBING

SOEMALI, SH., MH.

MENGETAHUI,KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

Dr. MAARTEN L. SOUHOKA, SH., MS.

Page 12: PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM …skripsi.narotama.ac.id/files/12108050 - ABU YASIS.pdfRINGKASAN Permasalahan krusial yang menjadi penghambat bagi upaya ... Undang-Undang

xii

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

Akhlan Nor, Organisasi dan Manajemen Koperasi, Balai Diklat

Koperasi, PK dan M Prop. Jawa Timur, Malang, 2001.

Buku Pedoman Penelitian dan Tesis, Program Studi Magister Ilmu

Hukum, Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945,

Surabaya, 2002.

Kariady, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi,

Balai Diklat Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Malang,

2001.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982.

Nirbito, Seminar tentang Pemberdayaan SDM dalam Pengembangan

Koperasi Dimasa Depan, Panitia Hari Koperasi ke 54,

Tulungagung, 2001.

Pedoman Akuntansi KUD, Buku I, Dirjend. Pembinaan Koperasi

Pedesaan, Dept. Koperasi PK dan M, Jakarta, 1995.

Pedoman, Tatacara Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar

Koperasi, Pembubaran Koperasi, Penggabungan Koperasi,

Proyek Peningkatan Produktivitas Usaha PKMK Jatim, Dinas

Koperasi PK dan M Prop. Jatim, Surabaya, 2001.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27, Ikatan

Akuntan Indonesia, Jakarta, 1994.

Page 13: PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM …skripsi.narotama.ac.id/files/12108050 - ABU YASIS.pdfRINGKASAN Permasalahan krusial yang menjadi penghambat bagi upaya ... Undang-Undang

xiii

Petunjuk Pengurus dan Badan Pemeriksa Koperasi/KUD, Departemen

Koperasi Dirjend. Bina Lembaga Koperasi, Jakarta, 1986.

Prasetya, Rudhi dan Oemar Wongsodiwiryo, Dasar-Dasar Hukum

Persekutuan, Dept. Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas

Airlangga, Surabaya, 1976.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,

Program Pascasarja Univ. 17 Agustus 1945, Surabaya, 2000.

----------------------- dan Marthalena Pohan, Onrechtmangedaad, Univ.

Airlangga, Surabaya, 1979.

Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi

di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1985.

Rencana Strategi Pembangunan Koperasi, PK dan M, Kantor Meneg

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Jakarta, 2000.

Rusli, Hardiyan, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Luw,

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Soejono Ibnoe, Pengurus Koperasi, Kewajiban dan

Tanggungjawabnya sebagai Pimpinan Perusahaan, Dept.

Koperasi Propinsi Jawa Timur, Surabaya, 19659.

Soerjono, Penyelenggara Rapat Anggota Koperasi, Balai Diklat

Koperasi, PK dan M Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.

Sudiharto, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Koperasi, Balai Diklat Koperasi, PK dan M Prop. Jawa

Timur, Malang, 2001.

Page 14: PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM …skripsi.narotama.ac.id/files/12108050 - ABU YASIS.pdfRINGKASAN Permasalahan krusial yang menjadi penghambat bagi upaya ... Undang-Undang

xiv

Surachmad, Permodalan SHU dan Lapangan Usaha Koperasi, Balai

Diklat Koperasi PK dan M Prop. Jawa Timur, Malang, 2001.

Wignjosoebroto, Soetandyo, Kumpulan Hand Out MPH dan Statistik,

Program Pascasarjana Univ. 17 Agustus 1945, Surabaya, 2000,

hlm. 1-27.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Burgerlijk Wetboek, Pardnya Paramita, Jakarta, 1978.

-----------------------, KUHD dan Undang-Undang Kepailitan, Pradnya

Paramita, Jakarta, 1980

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian, Kanwil Depkop dan PPK Prop. Jatim, Surabaya,

1997.