T E S I S

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI

MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI

.

OLEH :

BURHANUDDINNIM. 12106076

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2008

2

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI

MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI

T E S I S

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir PerkuliahanGuna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Studi Hukum Bisnis

OLEH :

BURHANUDDINNIM : 12106076

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA 2008

3

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, .

Pembimbing

……………………………………..

4

Telah dijui pada

Tanggal :

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : ________________________

Anggota : 1._______________________

2 . ______________________

5

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. atas berkah

dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan merampungkan penulisan

tesisi ini dengan tepat waktu.

Adapun judul tesis ini adalah “ Penyelesaian Perkara Perdata Melalui

Mediasi di Pengadilan Negeri ”. Penulis sengaja mengambil judul ini

dikarenakan adanya hubungan yang erat dengan pekerjaan Penulis sebagai Hakim

Pengadilan Negeri sekaligus sebagai sumbangan pemikiran/pengetahuan untuk

rekan-rekan Hakim, utamanya dilingkungan kerja penulis.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penulisan tesis ini tidak terlepas

dari bantuan do’a dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada

kesempatan ini dengan rasa hormat yang tulus dengan disertai ucapan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. R. Djoko Soemadijo, SH Rektor Universitas Narotama Surabaya

selaku penanggung jawab penyelenggara Program Magister Ilmu Hukum.

2. Bapak Prof. DR. H.R. Sri Soemantri M.SH.MS., Direktur Program

Pascasarjana.

3. Bapak Dr. H. Ismanto Hadi Santoso, Ir. MS., Direktur Pelaksana Program

Pascasarjana.

4. Bapak DR. Sadjijono, SH., MHum, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum.

5. Bapak DR. Soemali, SH., MHum., selaku Pembimbing yang telah

membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

6

6. Bapak/Ibu/Dosen/Staf Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Narotama yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan

bagi penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Magister Ilmu

Hukum. Dan juga kepada Pegawai/Staf Administrasi pada Sekretariat Program

Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama yang memberikan pelayanan

administrasi bagi penulis.

7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro yaitu Ebo Muala Maulana,

SH.MH., I Nyoman Karma, SH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro

yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik moril maupun materiil

serta memberi izin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Magister Ilmu

Hukum di Universitas Narotama.

8. Seluruh rekan-rekan Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan

Pegawai/Staf Pengadilan Negeri Bojonegoro yang banyak memberi bantuan

dorongan, semangat, lebih-lebih doa hingga penulis dapat mengikuti

perkuliahan di Magister Ilmu Hukum hingga terselesainya tesis ini.

9. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas

Narotama Angkatan ke XV tahun 2006 – 2007 yang juga turut membantu

dalam menyempurnakan dan memperbaiki tesis ini.

10. Serta khusus kepada istri SITTI FARIDA, Skm dan ketiga orang anakku

tercinta dan tersayang yang telah memberikan dorongan semangat yang besar

bagi penulis selama mengikuti pendidikan sampai selesainya penulisan tesis

ini dan tesis ini penulis persembahkan bagi anak-anakku MUHAMMAD

FAUZI RAMADHAN, MUHAMMAD AUDI NAUVAL dan INAYAH

AQILA SALSA. Untuk dijadikan sebagai dorongan untuk lebih giat belajar.

7

11. Ibunda tercinta Hj. SITTI KHADIJAH dan saudara-saudaraku beserta keluarga

lainnya karena atas doa merekalah penulis dapat mengikuti pendidikan hingga

terselesainya penulisan tesis ini.

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah

membantu penulis selama mengikuti pendidikan S2 dan dalam menyelesaikan

tesis ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan telah diberikan kepada penulis akan

mendapat balasan yang berlimpah dari Allah S.W.T.

Surabaya, April 2008

Hormat Penulis

( BURHANUDDIN )NIM. 12106076

.

8

RINGAKASAN

Pelaksanaan mediasi merupakan ketertiban hukum dapat diraih dengan mandirinya kekuasan peradilan. Dan kemandirian bisa berjalan asalkan posisi hakim bebas. Tulisan ini mengatakan bawha peradilan dapat berjalan baik asalkan dapat mengatasi beberapat faktor penghambat yang nyatanya cukup kompleks. Tidak diturutnya prinsip Trias Politik dan dikukuhkannya kembali konsep Integralistik telah membuat dunia peradilan kurang berperan secara maksimal. Padahal semuanya tahu, kekuasan peradilan adalah pilar bagi tegaknya negara hukum. Melalui tulisan ini diajak untuk membaca kembali, beberapa peraturan yang punya kaitan erat dengan kekuasaan peradilan.

Adanya yang tidak begitu jelas bila kita bicara tentang budaya hukum. Sebab disana bergulat aneka nilai seperti Feodalisme, kapitalisme dan liberalisme yang sedikit banyak mengambil peran dalam wacana kualitas hukum di Indonesia. Gunjingan tentang merosotnya kualitas sumber daya manusia di kalangan aparat penegak hukum sudah cukup lama. Harus dikatakan bahwa pendekatan profesional harus disertai dengan komitmen moral. Tulisan ini melihat banyaknya missi yang dibawa oleh aparat adalah salah satu sebab yang membuat kalangan penegak hukum mengalami distorsi profesionalisme.

Gagasan tentang independensi lembaga peradilan ini mencuat kembali. Tulisan ini beranggapan tetaplah relevan untuk melepaskan cengeraman kekuasan eksekutif dalam membina dunia peradilan. Tegasnya, badan-badan peradilan harus dilepaskan dari Departemen Pemerintahan dan meski institusi tidak mengharuskan pemisahan tapi itu perlu bagi kebebasan kekuasan kehakiman. Mudahnya kekuasan diluar peradilan melakukan intervensi sebenarnya satu faktor penyebab tidak mandirinya kekuasan peradilan. Ada akibat yang dicatat dalam tulisan ini, kalau iklim ini dibiarkan, yaitu tergesernya posisi peradilan dari kedudukan sentra berubah ke posisi marginal. Demikian kajian yang dibahas dalam penulisan tesis ini. Terima kasih.

9

DAFTAR ISI

JUDUL ............................................................................................... i

LEMBARAN PENGESAHAN ........................................................... ii

UCAPAN TERIMA KASIH .............................................................. iv

RINGKASAN .................................................................................... vii

DAFTAR ISI ...................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN................................................................ 1

1. Latar Belakang Masalah ................................................ 1

2. Rumusan Masalah ......................................................... 6

3. Tujuan Penelitian ........................................................... 6

4. Manfaat Penelitian.......................................................... 7

5. Tinjauan Pusataka .......................................................... 7

6. Medote Penelitian .......................................................... 12

a. Pendekatan Masalah ................................................ 12

b. Sumber bahan hukum .............................................. 12

c. Proses pengumpulan dan pengolahan bahan

Hukum...................................................................... 13

d. Analisis bahan hukum .............................................. 13

7. Sistematika Penulisan ..................................................... 14

BAB II PERAN MEDIATOR SETELAH TERJADI KONFLIK PERDATA DI

PENGADILAN ................................................................... 15

1. Terjadinya Konflik ......................................................... 15

2. Peran Mediator .............................................................. 20

3. Menyusun Rencana Mediator ........................................ 25

10

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI ....... 34

1. Ketidaksepakatan Dalam Proses Mediasi........................ 34

2. Kesepakatan Dalam Proses Mediasi .............................. 40

3. Pelaksanaan terhadap Putusan Melalui Mediasi .............. 53

BAB IV PENUTUP ............................................................................ 64

1. Kesimpulan .................................................................... 64

2. Saran.............................................................................. 66

DAFTAR BACAAN ........................................................................... 68

11

DAFTAR PUSTAKA

Masyhur Effendi, Hak asasi manusia dalam nasional dan internasional dan Gunawan Setiardja, Hak-hak asasi manusia berdasarkan ideologi Pancasila.

Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan di Indonesia, 1942, hal 179.

Sudikno Mertokusumo, 1999, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia, Sejak Tahun 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Bangsa Kita Bangsa Indonesia, Yogyakarta, Liberty, hal. 13.

Retnowulan, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Prakek, Bandung, Alumni, hal. 48.

Disebutkan dalam : Sarmini. 2001. Hukum dan Penegakan Hukum. Solo : Panepen Mukti Hal. 56

Ibid, hal. 49

Ibid, hal. 67

Yusniar Kamil. 2001 Eksekusi dan eksekutorial. Yogyakarta : Hanindita hal. 70.

Ibid, hal. 280.

Peraturan Perundang-undangana. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang

No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. b. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang

No. 14 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Mahkamah Agung. c. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang

No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.d. Undang-undang Hukum Acara Perdata ( HIR dan Rbg ). e. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 06 Tahun 1992 tentang Penanganan

dan Penyelesaian Perkara selesai dalam Tempo 6 bulan.