PENGERTIAN HUKUM

- Definisi ttg hukum yang baku dan lengkap serta

yang dapat diterima oleh semua ahli hukum.

Belum ada

- HUKUM ≠ UNDANG-UNDANG.

- Orang awam jika mendengar perkataan Hukum, seketika itu juga mereka akan teringat gedung pengadilan, hakim, jaksa, pengacara dan polisi, atau mereka akan teringat suatu perkara.

- Hukum mencampuri urusan manusia sebelum lahir (masih dalam kandungan) hingga meninggal dunia.

1. Hukum merupakan ringkasan ilmu pengetahuan tentang bagaimana kita sendiri dan orang lain biasanya bertindak; bahwa hukum adalah bayangan masyarakat yang tercermin dalam jiwa manusia atau merupakan bayangan pantulan dari hidup kemasyarakatan manusia (H. J. HAMAKER, 1988).

2. EUGEN EHRLICH, telah membagi hukum menjadi 2 macam :a. Entscheidungsnormen, yaitu peraturan-peraturan yang terbentuk oleh perundang-undangan dalam praktek, yang digunakan oleh Hakim sebagai dasar dalam keputusannya; b. Gewohnheitsrecht atau Tatsachen des Gewohnheitsrech, yaitu peraturan-peraturan yang memuat kebiasaan.

3. Hukum adalah sekumpulan penuntun yang berwibawa atau dasar-dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang sudah diterima (ROSCOE POUND).

4. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu (C. UTRECHT).

SUBJEK HUKUMSUBJEK HUKUM

PENDUKUNG

HAK KEWAJIBAN

PELINDUNG HAK & KEWAJIBAN

SESEORANG YG PUNYA HAK

& KEWAJIBAN

ORANG BADAN HUKUM

10

OBYEK HUKUM

SESUATU YG BERGUN BAGI SUBYEK

ATAU DIGUN OLEH SUBYEK HUKUM

DLM HUB SATU DG LAIN

OBYEK TSB BENDA

BERGERAK & TDK BERGERAK

BERWUJUD& TDK BERWUJUD

Tata hukum suatu negara adalah tata hukum yang ditetapkan atau disahkan oleh negara itu, dengan demikian Tata Hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Tata hukum Indonesia terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa dan antara aturan-aturan itu saling berhubungan dan saling menentukan.

Tata hukum suatu negara selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan masyarakat, tata hukum juga akan berubah sesuai dengan rezim yang berkuasa pada suatu negara.

Tata hukum Indonesia berkembang dan selalu mengikuti sejarah Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari masa Pra-Kemerdekaan dan Pasca-Kemerdekaan.

Tata Hukum

Indonesia

Pra-Kemerdekaan: a. Masa VOC (1602-1799)b. Masa Besluiten Regering (1814-1855)c. Masa Regering Reglement (1855-1926) d. Masa Indische Staatsregeling (1926-1942) e. Masa Penjajahan Jepang (1942-1945)

Pasca-Kemerdekaan :a. 1945-1949 (18-08-45 s/d 26-12-49)b. 1949-1950 (27-12-49 s/d 16-08-50)c. 1950-1959 (17-08-50 s/d 04-07-59)d. 05-07-1959 s/d sekarang.

Pada masa Pra-Kemerdekaan penduduk Indonesia digolong-golongkan sesuai asal/keturunan dan diberlakukan hukum yang berbeda-beda, dengan skema sebagai berikut :

Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda Wetboek van Kophandel

Eropa Non Bld (WvK)

Wetboek van Strafrecht (WvS) EROPA

Reglement of de Burgerlijk Rechtsvordering (hk.ac.pid.)

Reglement of de Strafvordering

Hk. Adat

BW & WvK dng bbrp

pengecualian

Wvs

IR (acr.pdt) HIR (acr.pdt)

BW hk.adat

WvS.

tdk diatur

Hk.Pdt

Hk. Pid

Hk.Acr

Hk.Pdt

Hk.Pid.

Hk Acr

Hk.Pdt

Hk.Pid

Hk.Acr

Jepang

Gol lain yg hk. Keluarganya sama dgn Bld, mis : AS, Aust

Keturunan dr keempat

Gol tsb di atas.

Ind. asli

Keturunan

Cina

Bukan Cina

(India, Arab)

PRIBUMI/

BUMI

PUTERA

TIMUR

ASING

PENDUDUK

IND

Sistem Hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan hukum yang terdiri dari bagian atau unsur-unsur (subsistem) yang saling berhubungan dan berkaitan.

Sistem Hukum di dunia dapat digolongkan dalam 5 (lima) sistem yaitu : - Sistem Hukum Eropa- Sistem Hukum Anglo-Saxon (Anglo Amerika)- Sistem Hukum Adat- Sistem Hukum Islam- Sistem Hukum Kanonik

Sistem Hukum Indonesia tidak sama dengan sistem hukum Belanda, meskipun antara Indonesia dengan Belanda terdapat hubungan sejarah yang cukup lama.

Sistem Hukum Indonesia

Norma/Cita Hukum PANCASILA - Sebagai sumber hukum - Sebagai nilai-nilai yg memberi arah pembangunan hukum

Hukum Dasar UUD 1945 - Garis-garis besar pembangunan hukum - Sbg intruksi pembuatan peraturan perundangan.

Undang Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya

tidak memberikan keterangan arti Kekuasaan Kehakiman

secara tuntas. Namun ketentuan-ketentuan dalam Pasal 24

dan Pasal 25 antara lain menegaskan “Kekuasaan

Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain

badan kehakiman menurut undang-undang”.

Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24 adalah

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelengarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara

Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka mengandung

pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari

campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, kebebasan

dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak

luar.

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam

lingkungan :

- Peradilan Umum

- Peradilan Agama

- Peradilan Tata Usaha Negara

- Peradilan Militer

Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara

Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam

melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh

pemerintah dan pengaruh lainnya. Mahkamah Agung

berwenang memeriksa dan memutus :

- Permohonan Kasasi;

- Sengketa tentang kewenangan mengadili;

- Permohonan Peninjauan Kembali putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap.

PENGADILAN HAM

UU NO. 26 TAHUN 2000

Kewenangan :

-Periksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat

-Periksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yg diluar batas wilayah negara RI yg dilakukan oleh WNI

Pelanggaran HAM berat meliputi :

-Kejahatan Genosida

Yaitu : perbuatan yg dilakukan dgn maksud utk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bgs, ras, kelompok etnis dan kelompok agama.

-Kejahatan thd kemanusiaan

Yaitu : perbuatan yg dilakukan sbg bagian dari serangan yg meluas atau sistematik ditujukan secara langsung thd penduduk sipil, berupa :

- pembunuhan

- pemusnahan

- perbudakan

- pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.

- penyiksaan.

- perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain sec. sewenang-wenang yg melanggar ketentuan pokok hk. Internasional

- perbudakan seksual, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yg setara.

- penghilangan orang secara paksa

- kejahatan apartheid

- Jika tdk ditentukan lain dlm UU ini Hukum Acara menggunakan KUHAP

MAHKAMAH KONSTITUSI

UU NO. 24 TAHUN 2003

- Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Rep. Indonesia

- Kewenangan :

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yg putusannya berdifat

final untuk :

a. Menguji UU thd UUD 1945

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yg kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

c. Memutuskan pembubaran partai politik

d. Memutus perselisihan ttg hasil pemilu

2. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan thd negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sbg Pres dan/atau Wapres sbgmana dimaksud dlm UUD 1945

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memuat antara lain prinsip-prinsip (azas) penyelenggaraan peradilan, yaitu :- Azas Legalitas;- Azas Praduga tak bersalah;- Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;- Sidang terbuka untuk umum & diperiksa oleh majelis;- Diwajibkan bagi hakim, jaksa atau panitera yang terikat hubungan keluarga dengan terdakwa untuk mengundurkan diri;- Hak memperoleh bantuan hukum sejak penangkapan dan atau penahanan;- Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, dengan menambah beberapa pasal.

Yang berkaitan dengan TNI adalah ketentuan Pasal 22, yang berbunyi : “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer”.

HAL-HAL YG BERKAITAN DGN TNI