riki yuniagara: hak menguji peraturan . . . . · untuk menilai apakah legislative acts, ......

Riki Yuniagara: Hak Menguji Peraturan . . . .

Buku Saku: Studi Perundang-Undangan, Edisi Ke-2 1



HAK MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DI INDONESIA

Riki Yuniagara, S.HI

Publisher

Rikiyuniagara.wordpress.com

Banda Aceh 2013



DAFTAR ISI

Daftar Isi .............................................................................. 3

1. Judicial Review .............................................................. 6

2. Executive Review ........................................................... 9

3. Legislative Review ......................................................... 12

Daftar Pustaka .................................................................... 17

Daftar Riwayat Hidup ....................................................... 19



PENDAHULUAN

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di

Indonesia, peraturan yang lebih rendah tidak boleh

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau

yang sederajat dengannya. Hal tersebut dikarenakan

Indonesia menganut sistem hirarki peraturan

perundang-undangan. Dengan adanya sistem tersebut,

semua peraturan perundang-undangan di Indonesia

tersusun dengan rapi dan sistematis serta terhindar dari

perbenturan antar peraturan perundangan-undangan.

Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan menyebutkan tata

urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



1. UUD 1945

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perpu)

4. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Presiden

6. Peraturan Daerah Propinsi

7. Peraturan Daerah Kabupaten /Kota.

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan pula,

bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan

sesuai dengan hirarkinya. Setiap peraturan perundang-

undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di

atasnya atau setara dengannya. Apabila ada yang

dianggap bertentangan maka akan diuji kelayakannya.

maka dari itulah muncul yang namanya hak menguji



peraturan perundangan-undangan yaitu judicial review,

legislative review dan eksekutive review.

1. Judicial review

Judicial review merupakan kewenangan hakim

untuk menilai apakah legislative acts, executive acts,dan

administrative action bertentangan atau tidak dengan

UUD (tidak hanya menilai peraturan perundang-

undangan).1 Definisi judicial review di sini digunakan oleh

negara yang menganut common law system seperti

Amerika Serikat dan Inggris.2

Sedangkan definisi judicial review menurut negara

yang menganut civil law system, seperti yang

dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yaitu upaya

1 Fatmawati, Hak Menguji (toetsingsrecht) yang dimiliki Hakim

dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005),

hlm. 8.

2 Ibid., hlm. 38.



pengujian oleh lembaga judicial terhadap produk hukum

yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan negara legislatif,

eksekutif, ataupun yudikatif dalam rangka penerapan

prinsip checks and balances berdasarkan sistem pemisahan

kekuasaan negara (separation of power).3 Negara yang

menganut civil law system system seperti, Prancis dan

Jerman.4

Di Indonesia, definisi judicial review sama seperti

yang dianut oleh negara Prancis dan Jerman karena

sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum

Eropa Kontinental (civil law system).5

3 Jimly Asshiddiqie, Menelaah Putusan Mahkamah Agung tentang

Judicial Review atas PP No. 19 Tahun 2000 yang bertentangan dengan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, (tanpa tempat, tanpa tahun), hlm.

1.

4 Fatmawati, Hak Menguji (toetsingsrecht) yang dimiliki Hakim

dalam Sistem Hukum Indonesia, hlm. 38.

5 Ibid., hlm. 92.



Praktek Judicial review bertujuan agar peraturan

perundang-undangan tidak saling bertentang antara

yang satu dengan yang lain, antara peraturan yang lebih

rendah dengan peraturan yg di atasnya (peraturan yg

lebih tinggi darinya) atau yang sederajat dengannya.

Kewenangan judicial review ini dimiliki oleh dua lembaga

tinggi Indonesia yakni Mahkamah Konstitusi dan

mahkamah Agung. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal

24a dan 24c UUD 1945.

Pasal 24c ayat (1) UUD 1945 (setelah amandemen)

menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh



Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai

politik, dan memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum”

Mahkamah Konstitusi berkewenangan menguji

undang-undang terhadap UUD, sedangkan Mahkamah

Agung berkewenangan menguji Peraturan perundang-

undangan dibawah undang-undang (PP, Perpres, Perda

provinsi/qanun provinsi, perda Kabupaten/perda

kabupaten) apabila terindikasi bertentangan dengan

peraturan diatasnya. Dengan demikian, peraturan

perundang-undangan di Indoesia tersusun dengan

sistematis dan tidak saling tumpah tindih.

2. Legislative Review

Legislative review adalah upaya ke lembaga

legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan

legislasi untuk mengubah suatu peraturan perundang-



undangan. Misalnya, pihak yang keberatan terhadap

suatu undang-undang dapat meminta legislative review ke

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk

mengubah undang-undang tertentu.6

Dalam legislative review, setiap orang dapat

meminta agar lembaga legislasi melakukan revisi

terhadap produk hukum yang dibuatnya dengan alasan,

misalnya peraturan perundang-undangan itu sudah

tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman,

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi atau sederajat dengannya.7 Dengan

demikian, produk hukum yang lama tidak berlaku lagi

6 Hukumonline.com, Praktik Legislative Review dan Judicial

Review di Indonesia, 2012. Diakses Pada tanggal 02 Mei 2012 dari situs:

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1105/praktik-legislative-revie

w-dan-judicial-review-di-indonesia.

7 Ibid.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1105/praktik-legislative-revie%20w-dan-judicial-review-di-indonesia

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1105/praktik-legislative-revie%20w-dan-judicial-review-di-indonesia



apabila telah dikeluarkannya produk hukum yang baru

melalui revisi yang dilakukan oleh lembaga legislatif.

Contoh lainnya, mengenai Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpu). Apabila dalam

jangka satu tahun, suatu Perpu tidak mendapat

persetujuan DPR, maka Perpu itu harus dicabut oleh

Presiden. Sebelum Perpu dijadikan sebagai undang-

undang, terlebih dahulu harus diuji kelayakannya oleh

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), apakah layak Perpu

tersebut dijadikan sebagai undang-undang atau tidak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila Perpu

telah melewati proses legislative review yang dilakukan

oleh DPR, maka Perpu akan naik tingkatannya menjadi

undang-undang, tapi apabila Perpu tersebut tidak

memenuhi syarat untuk dijadikan undang-undang

melalui proses legislative review, maka perpu tersebut



tidak dapat diberlakukan menjadi undang-undang dan

ditolak secara keseluruhan. Bentuk pengujian seperti ini

merupakan bentuk pengujian lembaga legislatif terhadap

produk hukum yang dibentuk lembaga eksekutif

(executive acts).

3. Executive Review

Selain itu, pengujian terhadap peraturan

perundang-undangan dapat juga dilakukan oleh

lembaga eksekutif (pemerintah) dikenal dengan istilah

eksekutif review.

Executive review adalah segala bentuk produk

hukum pihak executive diuji oleh baik kelembagaan dan

kewenangan yang bersifat hirarkis. Dalam konteks ini

yang diperkenalkan istilah “control internal” yang

dilakukan oleh pihak itu sendiri terhadap produk hukum



yang dikeluarkan baik yang berbentuk regeling maupun

beschikking.8

Sasaran objek “executive review” adalah peraturan

yang bersifat regeling melalui proses pencabutan atau

pembatalan. Pengujian yang disebut “executive review” ini

dilakukan untuk menjaga peraturan yang diciptakan

oleh pemerintah (eksekutif) tetap sinkron atau searah, dan

juga konsisten serta adanya kepastian hukum untuk

keadilan bagi masyarakat.9

Pemberlakuan executive review ini telah diatur

dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Proses

8 Paulus effendi Lotulung, Laporan Akhir Dan Evaluasi Hukum

tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak uji Materil

(judicial review), (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Departemen hukum

Perundang-undangan Ri tahun 1999/2000), hlm. xix.

9 Zainal Arifin Hoesein, Judicial Review Di Mahkamah Agung

Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undang, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2009), hlm. 63.



executive review Peraturan Daerah dilakukan dalam

bentuk pengawasan oleh pemerintah pusat melalui

Kementerian Dalam Negeri.

Executive review dilakukan oleh pemerintah pusat

melalui Kementerian Dalam Negeri terhadap peraturan

daerah ditingkat provinsi dan tingkat Kabupaten.

Pemerintah pusat berhak membatalkan peraturan-

peraturan di daerah yang diajukan oleh pemerintah

daerah atau kabupaten untuk disahkan apabila dinilai

bertentangan dengan peraturan di atasnya atau sederajat

dengannya. Pembatalan peraturan didaerah yang

dilakukan oleh pemerintah pusat sering terjadi

belakangan ini karena dinilai bertentangan dengan

peraturan diatasnya.



Contohnya di Aceh, sebanyak 45 qanun dibatalkan

oleh Kementerian Dalam Negeri (lihat Serambi

Indonesia, selasa 21 Mei 2013). Alasan Kemendagri

membatalkan qanun tersebut karena terindikasi

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,

bertentangan dengan peraturan yang sederajat,

bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak jelas

parameter HAM-nya. Atas dasar itulah qanun-qanun

tersebut batal demi hukum untuk diberlakukan atau

disahkan.

Adanya ketiga hak menguji peraturan perundang-

undangan di Indonesia yang telah diuraikan di atas

bertujuan agar setiap peraturan perundangan-undangan

selalu dipantau dan diawasi oleh pemerintah baik dari

lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif sehingga



tidak terjadi perbenturan antara peraturan yang satu

dengan peraturan yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

H.R. Sri Soemantri M, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung: PT. Alumni, 2006.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

_______________, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

_______________, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Leonard W. Levy, Judicial review: Sejarah kelahiran, wewenang dan fungsinya dalam negara demokrasi (terj. Eni Purwaningsi), Bandung: Penerbit Nusamedia, 2005.

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, cet. XI, Yogyakarta : Kanisius, 2006.



Muhammad Siddiq Armia, Studi Epistimologi Perundang-Undangan, Jakarta: CV. Teratai Plubisher, 2011.

Muhammad Siddiq Armia, M. Ya’kub AK, Epistimologi Perundang-Undangan Studi Legislasi Hukum Nasional Dan Hukum Internasional,Edisi Revisi, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2009.

Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

a. Biodata Diri

Nama : Riki Yuniagara

Tempat / Tanggal Lahir : Terbangan, 02 Juni 1989

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh

Status : Belum Kawin

Alamat : Jl. Rukoh Utama No. 3, Lr.

Lam Ara, Desa Rukoh, Banda

Aceh.

Email/web : [email protected]/

rikiyuniagara.wordpress.com

mailto:[email protected]/



b. Pendidikan

1. Sekolah Dasar : SD Negeri 1 Blangpidie

Berijazah Tahun 2001

2. SLTP : SLTP N 2 Blangpidie


3. SLTA : SMA N 1 Blangpidie


4. Perguruan Tinggi :Fakultas Syari'ah Jurusan

Perbandingan Mazhab dan

Hukum IAIN Ar-Raniry

Tahun 2012.

5. Program Pendidikan dan Peningkatan Mutu Dosen

Muda (P3MDM)/SPU Ke-35 di IAIN Ar-Raniry

Tahun 2013

c. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Koordinatoriat Wilayah Kesatuan

Mahasiswa Islam Provinsi Aceh Periode 2013-2015

2. Pengurus Pemuda Islam Provinsi Aceh Periode

2013-2016

3. Sekretaris Kabinet BEMA IAIN Ar-Raniry Tahun

2011-2012

4. Pengurus BEM se-Aceh Tahun 2012-2013



5. Ketua Umum MPM Fakultas Syariah Tahun 2010-

2011

6. Peneliti Muda The Aceh Institute tahun 2009

7. Ketua Litbang Himpunan Mahasiswa Islam Kom.

Fak. Syariah Tahun 2010

8. Ketua HUAL Himpunan Pelajar Mahasiswa

ABDYA (HIPELMABDYA) Tahun 2010-2012

9. Wakil Ketua HMJ-SPH Tahun 2009-2010

10. Wakil Ketua Lembaga Seni Mahasiswa Islam HMI

Tahun 2009-2010

11. Dewan Pembina HMJ-SPH Tahun 2010-2011

12. Ketua Komisi Pemilihan Raya Fakultas Syariah

IAIN Ar-Raniry tahun 2010

13. Pengawas Pemilihan Raya Fakultas Syariah IAIN

Ar-Raniry Tahun 2011

14. Penanggungjawab Tabloid Media Diplomasi dan

Aspirasi (MEDIASI) Tahun 2010-2011

d. Pelatihan dan Kegiatan yang diikuti

1. Debat Konsitusi Tahun 2012 di Fakultas Syari’ah

IAIN Ar-Raniry

2. Jelajah Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Aceh tahun 2011



3. Bakti Sosial IAIN Ar-Raniry Di Kabupaten

Simeulue Tahun 2009

4. Bakti Sosial BEMA IAIN ar-Raniry di Kecamatan

Tangse Tahun 2012

5. Latihan Kepemimpinan Mahasiswa IAIN Ar-

Raniry Tahun 2010

6. Seminar Mahasiswa Tingkat Nasional Tahun 2011

7. Kampanye Pendidikan di Kabupaten ABDYA

Tahun 2009

8. Sosialisasi Napza dan HIV/AIDS di ABDYA

Tahun 2009

9. Pelatihan tentang Revitalisasi lembaga Keuangan

Syari’ah Tahun 2009

10. Pelatihan Manajemen Keuangan Tahun 2009

11. Pelatihan Spiritual Awareness and Leadership

Training Tahun 2010

12. Training Motivation and Public Speaking Tahun

2010

13. Seminar Nasional “Peran Pemuda dan Mahasiswa

dalam Mensukseskan Pemilikada Aceh” Tahun

2011

14. Pelatihan Sehari Pertolongan Pertama dan

kesiagaan Menghadapi Bencana Tahun 2008



15. Survey “Pelayanan Publik” di Kabupaten ABDYA

tahun 2010

16. Survey “Musyawarah Rencana Gampong

(Musrembang)” di Banda Aceh tahun 2010

17. Kursus Bahasa Inggris “Basic Comversation” di

KIES Aceh 2012

18. Kursus Test Of English Foreign Language

(TOEFL) di Pusat Bahasa Unsyiah tahun 2013

e. Karya Ilmiah/Opini

1. Kewenangan Judicial Review Terhadap TAP MPR

RI (diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ar-

Raniry ) tahun 2012

2. Keberadaaan Mahkamah Konstitusi Mahasiswa di

Kampus IAIN Ar-Raniry (diterbitkan Oleh IAIN

Ar-Raniry) tahun 2012

3. Fungsionalitas Badan Legislatif Kampus

(diterbitkan oleh tabloid MEDIASI) tahun 2011

4. Peran Lembaga Adat dalam Penerapan Qanun

Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum di

Kota Banda Aceh (diterbitkan Oleh The Aceh

Institute) Tahun 2010



5. Sistem Kekerabatan Aceh Singkil (diterbitkan oleh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh)

Tahun 2011

6. Buku Saku: Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-

Undangan Di Indonesia (TAP MPR dari Masa Ke

Masa). (diterbitkan melalui website:

rikiyuniagara.wordpress.com)

7. Dan masih banyak tulisan lainnya yang berbentuk

Opini dan Karya Ilmiah dalam website

rikiyuniagara.wordpress.com

riki yuniagara: hak menguji peraturan . . . . · untuk menilai apakah legislative acts, ......

Documents