kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia …

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telp. 021-5253004 ext.204, Fax. 021-5252975, PO BOX 3489 Laman: http://itjen.kemenkumham.go.id, E-mail: [email protected]

Nomor : ITJ.PW.03.06-02 18 Januari 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Akhir Tahun 2020 Pelaksanaan Program Pengawasan

Yth. Inspektur Jenderal

Kementerian Hukum dan HAM

di -

Tempat

1. Rujukan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No.60

tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Hukum dan HAM.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut dengan ini disampaikan Laporan Akhir Tahun 2020

Pelaksanaan Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Laporan Akhir Tahun 2020 ini sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan

Pelaksanaan Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia yang diemban oleh Inspektorat Jenderal Th.2020;

b. Ruang lingkup Laporan meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal

Kementerian Hukum dan HAM selama Tahun 2020 meliputi capaian sasaran dan target

Indikator Kinerja Utama (IKU) ITJEN, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ITJEN serta

Perjanjian Kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) ITJEN, penyelenggaraan SPIP

ITJEN, penyelenggaraan Manajemen risiko ITJEN, dan pelaksanaan SAKIP ITJEN, dan

capaian lainnya serta rangkuman kegiatan pengawasan (audit, reviu, evalausi,

pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya termasuk kegiatan dukungan

manajemen) yang dilaksanakan dilingkungan Inspektorat Jenderal selama Tahun 2020.

mailto:[email protected]

c. Sebagai bahan salah evaluasi serta bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Unit Inspektorat Jenderal Tahun 2020, untuk peningkatan Kinerja

Inspektorat Jenderal di tahun berikutnya.

Demikian Laporan Akhir Tahun 2020 ini disampaikan. Atas perkenan Bapak Inspektur

Jenderal diucapkan terima kasih..

Sekretaris Inspektorat Jenderal Tholib NIP. 19630811 198811 1 001

1 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Nomor : ITJ.PW.03.06-02 Tanggal : 18 Januari 2020

Program Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

2 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas

tersusunnya Laporan Akhir Tahun 2020 unit Inspektorat Jenderal Kementerian

Hukum dan HAM. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan

program/kegiatan serta capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan

HAM RI, sebagai perwujudan peran dan layanan pada tahun 2020 sebagai quality

assurance dan advisory services. Laporan Tahun 2018 ini bukan sekedar formalitas

kewajiban pemenuhan pertanggung jawaban tetapi merupakan segala upaya dan

jerih payah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang wajib

direfleksikan dan dievaluasi guna perbaikan dalam tahun mendatang. Terhadap

target kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan terealisasi bukan tanpa

kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yang meliputi terbatasnya sumber

daya manusia, anggaran, sarana prasarana, pedoman pelaksanaan tugas dan

koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun patut disyukuri dengan adanya

keterbatasan tersebut akan tampak upaya kerja keras dari Inspektorat Jenderal

Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai tujuan bersama dan mewujudkan Visi

Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan

tahun 2020, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, internal

maupun eksternal Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung tugas dan fungsi

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Kami menyadari bahwa

Inspektorat Jenderal selaku pengawas internal di lingkup Kementerian Hukum dan

HAM harus terus berbenah diri. Masih banyak yang memerlukan optimalisasi

sehingga pengawasan yang dilaksanakan lebih efektif. Inspektorat Jenderal

Kementerian Hukum dan HAM akan terus menerus melakukan upaya-upaya

perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin

kualitas (Quality Assurance) dan memberikan layanan konsultasi (Advisory Services).

Semoga laporan ini dapat bermafaat bagi semua pihak yang berkepentingan.Terima

kasih.

KATA PENGANTAR

3 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2020

mengemban Program Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan

Intern di Lingkungan Kemnetraian Hukum dan HAM yang di jabarkan pada 7 (tujuh)

Kegiatan yaitu Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V dan VI

serta Kegiatan Dukungan Manajmeen Sekterariat ITJEN. Di level Program dilaksanakan

melalui arahan dan pembinaan serta korodinasi pimpinan baik internal Inspektorat

Jenderal, maupun terhadap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

dan juga koordinasi eksternal dengan Instansi terkait seprti BPK, BPKP, KEMENPANRB,

BKN, KPK dan Instansi lainnya. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan intern Tahun

2020 antara lain sumber daya manuasia menjadi faktor utama dalam hal ini

keterbatasan jumlah auditor dibandingkan dengan jumlah satuan kerja yang dilakukan

pengawasan, selain itu keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. Laporan Akhir

Tahun 2020 ini mengambarkan capaian target Indikator Kinerja Utama (IkU), Indikator

Kinerja Kegiatan (IKK), pelaksanaan reformasi birokrasi (RB), penyelenggaraan SPIP,

dan pelaksanaan sistem akuntabiltas (SAKIP) dan capaian lainnya serta rangkuman

kegiatan pengawasan (audit, reviu, evalausi, pemantauan dan kegiatan pengawasan

lainnya termasuk kegiatan dukungan manajemen) yang dilaksanakan dilingkungan

Inspektorat Jenderal selama Tahun 2020.

Kata Kunci: IKU, IKK, RB, SPIP, SAKIP, Pengawasan (audit, reviu, evalausi,

pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya termasuk kegiatan dukungan

manajemen)

ABSTRAK

4 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

A. UMUM

Dalam pasal 33-36 Perpres No.44 Th.2015 tentang Kementerian Hukum dan

HAM dan dalam pasal 948-950 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM bahwa

kedudukan dan tugas fungsi Inspektorat Jenderal adalah Kedudukan, berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri, serta dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Tugas, menyelenggarakan pengawasan intern, dan mempunyai fungsi penyusunan

Kebijakan Teknis Pengawasan, pelaksanaan Pengawasan Intern, Tujuan Tertentu,

penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan administrasi dan fungsi lain yang

diberikan Menteri. Pengawasan internal tersebut dilakukan melalui kegiatan audit,

reviu, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya dalam mengawal

peningkatan kualitas laporan keuangan, Reformasi Birokrasi, wilayah bebas korupsi,

peningkatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan integritas pegawai. Pengawasan

intern dilaksanakan agar harmoni dalam gerak dan langkah melaksanakan kolaburasi

untuk mencapai target kinerja yang menjadi amanah RPJMN ke IV Tahun 2020-2024

dan mendukung pencapaian program-program prioritas Kementerian Hukum dan

HAM.

Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi selain mengacu

pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, juga

mengikuti dan mengadopsi perkembangan terkini dan best practice mengenai peran

dan fungi lembaga pengawasan internal lainnya. Dalam rangka mewujudkan visi dan

misi serta mengimplementasikan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal menyusun

Kebijakan Pengawasan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan system

pengendalian internal yang kuat melalui :

a. Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian internal yang berkelanjutan

Pelaksana audit kinerja, audit kepatuhan (compliance) dan audit investigasi yang

berfokus pada program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi.

b. Pemberian konsultasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektifitas operasi,

pemerintahan yang baik dan manajemen risiko,

BAB. I.

PENDAHULUAN

5 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

c. Pelaksana pendampingan/ rekonsiliasi penyusunan Laporan Keuangan dan reviu

Laporan Keuangan dalam rangka menjamin kualitas laporan keuangan Kementerian

Hukum dan HAM

d. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengawasan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akhir Tahun 2020 Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban/akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan

fungsi yang telah diamanatkan, pelaporan ini bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal

Kementerian Hukum dan HAM selama 1 (satu) tahun termasuk capaian kinerjanya

kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

2. Memberikan masukan dan bahan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan tugas dan

fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada tahun berikutnya.

C. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan

HAM selama Tahun 2020 meliputi capaian sasaran dan target Indikator Kinerja Utama

(IKU) ITJEN, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ITJEN, pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(RB) ITJEN, penyelenggaraan SPIP ITJEN, penyelenggaraan Manajemen risiko ITJEN,

dan pelaksanaan SAKIP ITJEN, dan capaian lainnya serta rangkuman kegiatan

pengawasan (audit, reviu, evalausi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya

termasuk kegiatan dukungan manajemen) yang dilaksanakan dilingkungan Inspektorat

Jenderal selama Tahun 2020.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi

No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM

6 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

A. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA Dalam RPJMN ke IV Th 2020-2024 bahwa Presiden terpilih menyampaikan hanya

ada satu visi dan misi yaitu Visi Misi Presiden yang capaian targetnya diturunkan ke

dalam program Kementerian/Lembaga/Pemda. Visi dan Misi Presiden sebagai

berikut :

Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai mana Visi dan Misi Preseiden

sebagai berikut :

BAB. II.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

7 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Tujuan Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

Visi Inspektorat Jenderal mengemban Visi kementerian Hukum dan HAM,

sedangkan Misinya mengemban Misi ke 7 dan Tujuan Kemenkumham No.7, yaitu

8 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

B. STRUKTUR ORGANISASI

C. SUMBER DAYA 1. SUMBER DAYA MANUSIA

Bezetting keadaan pegawai Inspektorat Jenderal sampai dengan Semester

II Tahun 2020 adalah sebanyak 284 orang. Selama tahun 2020 terjadi Mutasi

(penambahan dan pengurangan) pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal

Kemenkumham yaitu terjadi Mutasi masuk sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) orang

dan Mutasi keluar sebanyak 4 (empat) orang. Mutasi masuk terdiri dari CPNS

sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) orang dan pindahan dari Satuan Kerja di

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lainnya sebanyak 3

(tiga) orang.

9 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Pada tahun 2020, Inspektorat Jenderal melantik 30 (Tiga Puluh) Pejabat

Fungsional Tertentu yang terdiri atas 25 (Dua Puluh Lima) Jabatan Fungsional

Auditor, 3 (tiga) Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan 2 (dua) Jabatan

Fungsional Arsiparis, sehingga pada saat ini terdapat 107 (Seratus Tujuh)

Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

dengan Jabatan Fungsional Tertentu. Bezzering pegawai per Desember 2020

sebagai berikut :

I.a II.a III.a IV.aAuditor

Madya

Auditor

Muda

Auditor

Pertama

Auditor

Pelaksana

Lanjutan

Analis

Kepegawaia

n

Arsiparis

IRJEN 1 1

SES ITJEN 1 1

INSPEKTORAT WILAYAH I 1 1 4 5 7 5 23

INSPEKTORAT WILAYAH II 1 1 5 5 4 1 6 23

INSPEKTORAT WILAYAH III 1 1 5 6 7 1 7 28

INSPEKTORAT WILAYAH IV 1 1 5 6 7 6 26

INSPEKTORAT WILAYAH V 1 1 5 4 6 1 6 24

INSPEKTORAT WILAYAH VI 1 1 5 5 7 6 25

BAGIAN PHP 1 4 9 14

BAGIAN KEPEGAWAIAN 1 3 3 1 4 12

BAGAIAN KEUANGAN 1 4 10 15

BAGIAN S.I.P 1 4 12 17

BAGIAN UMUM 1 3 2 14 20

CPNS 2019 49 49

BKO POLRI 6 6

TOTAL 1 7 5 24 29 31 38 2 2 4 91 49 284

Struktur/Eselon

BagianFUNGSIONAL

UMUMJumlah

Fungsional Tertentu

CPNS

Sebagai unit dengan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Jenderal

didukung dengan Sumber Daya Manusia yang sesuai, didominasi oleh Jabatan

Fungsional Auditor. Selain Auditor yang sudah dilantik dan menjabat, pada tahun

2020 Inspektorat Jenderal memiliki formasi pegawai dengan Jabatan Auditor

Pertama yang belum dilantik sejumlah 71 (Tujuh Puluh Satu) dengan rincian 31

(Tiga Puluh Satu) sudah lulus Pendidikan Auditor dan 40 (Empat Puluh) CPNS.

Selain itu dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat

Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sampai dengan Tahun

2020 telah dilaksanakan kegiatan Pendidikan dan Latihan Pimpinan dan

Pembentukan Pejabat Fungsional. Pada tabel berikutnya disajikan informasi

pengembangan profesi pada Inspektorat Jenderal dengan perbandingan pejabat

eksisting pada Tahun 2020. Tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan Pendidikan

Laki-laki; 157

Perempuan; 127

Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

10 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

dan Latihan Pimpinan dan Pembentukan Pejabat Fungsional. Pada tabel

berikutnya disajikan informasi pengembangan profesi pada Inspektorat Jenderal

dengan perbandingan pejabat eksisting pada Tahun 2020. Pemenuhan Standar

Kompetensi Jabatan sebagai berikut :

No Jabatan Eksisting Lulus Diklat Pim/

Pembentukan

1 Pimpinan Tinggi Madya 1 1

2 Pimpinan Tinggi Pratama 7 7

3 Pejabat Administrator 5 5

4 Pejabat Pengawas 24 10

5 Pejabat Fungsional Auditor 100 131

6 Pejabat Fungsional Arsiparis 4 4

7 Pejabat Fungsional Analis Kepeg. 3 0

8 Pejabat Pelaksana 62 62

Total 206 220

Persentase 106,8%

Jumlah kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) yang dilaksanakan pada

tahun 2020 ada sebanyak 14 diklat yang diikuti oleh 174 pegawai dengan total

Jam pelatihan sebesar 14.424 jam, dan kegiatan non-diklat sebanyak 25

kegiatan/129 jam diikuti oleh 1180 pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

11 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

2. SUMBER DAYA ANGGARAN

Tahun 2020 pada Inspektorat Jenderal dibiayai oleh DIPA Inspektorat

Jenderal TA.2020 No. SP DIPA-013.02.1.409241/2020 tanggal 12 November

2019 telah mengalami 6 (enam) kali revisi DIPA. Berdasarkan data SPAN

(monev anggaran) realisasi anggaran belanja sampai dengan 31 Desember

2020 sebesar Rp. 39.241.200.164,- atau 97,25% dari total pagu Rp.

40.351.639.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Per Program/ Kegiatan Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Program Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham

40.451.639.000 39.241.200.164 97,25%

Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I

1.653.602.000 1.606.055.923 97,12%

Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II

1.561.472.000 1.531.024.705

98,05%

Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III

2.129.572.000

2.028.089.050

95,23%

Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV

1.653.602.000

1.606.211.644

97,13%


1.653.602.000

1.588.149.734

96,04%


1.675.956.000

1.637.789.363

97,72%

12 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Perbandingan realisasi anggaran Tahun 2019 dengan Tahun 2020, sebagai berikut:

Pada Tahun 2020 alokasi DIPA ITJEN sesuai DIPA Inspektorat Jenderal

TA.2020 No. SP DIPA-013.02.1.409241/2020 tanggal 12 November 2019

semula sebesar Rp. 43.416.063.000 telah dilakukan revisi sebanyak 6 (enam)

kali sebagai berikut :

• Revisi-1, disahkan dengan Surat an. Direktur Jenderal Anggaran

No.592/AG/2020 Tanggal 27 April 2020;

• Revisi-2, disahkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan No.S-

1927/WPB.12/2020 Tanggal 29 Mei 2020;


2998/WPB.12/2020 Tanggal 29 Mei 2020;

• Revisi-4, disahkan dengan Surat an. Direktur Jenderal Anggaran

No.132/AG/AG-5/2020 Tanggal 6 Oktober 2020;


3965/WPB.12/2020 Tanggal 20 Oktober 2020;

• Revisi-6, disahkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan No.S-4395/WPB.

12/2020 Tanggal 10 November 2020.

Pada revisi pertama, merupakan revisi penghematan untuk direalokasi

kepada kas negara dalam rangka pembiayaan pencegahan dan

penanggulangan Covid-19 secara Nasional berdasarkan amanat pada

Prepres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi

Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Untuk Revisi ke dua dan ke tiga merupakan revisi antar komponen dalam satu

kegiatan untuk efektif pemanfaatan anggaran. Revisi ke empat merupakan

revisi terkait belanja modal, kemudian pada revisi ke lima dan enam dilakukan

Kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat ITJEN

30.023.833.000 29.243.879.745

97,40%

13 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

kembali revisi antar komponen dalam satu kegiatan untuk efektif pemanfaatan

anggaran. Dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, Inspektorat

Jenderal mengaloaksikan PAGU sebesar Rp. 564.876.000,- dan telah

terealisasi sebesar Rp. 563.475.620,- (99,75%). Alokasi tersebut

diperuntukkan belanja penanganan dan penanggulangan Covid-19 dan

protokol kesehatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal berupa masker,

handsanitizer, vitamin, tes kesehatan pegawai berupa Medical Check-up,

rapid-test/ antigen dan SWAB/PCR, sarung tangan, Face Shield, dan

Penyemprotan Disinfektan di lingkungan kantor.

Selama RPJMN ke III, berakhirnya RENSTRA Tahun 2015 s.d. 2019 realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Th.2015 sd 2019

TAHUN ANGGARAN 2015

KETERANGAN Pagu Realisasi %

Belanja Pegawai 13.612.312.000 13.157.359.153 96,66%

Belanja Barang 20.573.437.000 19.475.280.608 94,66%

Belanja Modal 1.962.399.000 1.954.921.502 99,62%

TOTAL 36.148.148.000 34.587.561.263 95,68%

TAHUN ANGGARAN 2016


Belanja Pegawai 13.777.655.000 13.704.085.286 99,47%

Belanja Barang 21.200.868.000 20.139.441.958 94,99%

Belanja Modal 1.808.881.000 1.748.489.428 96,66%

TOTAL 36.787.404.000 35.592.016.672 96,75%

TAHUN ANGGARAN 2017


Belanja Pegawai 13.387.831.000 13.141.628.010 98,16%

Belanja Barang 16.664.914.000 16.066.354.286 96,41%

Belanja Modal 252.550.000 238.632.988 94,49%

TOTAL 30.305.295.000 29.446.615.284 97,17%

TAHUN ANGGARAN 2018


Belanja Pegawai 13.880.184.000 13.628.563.265 98,19%

Belanja Barang 18.778.858.000 18.335.819.186 97,64%

Belanja Modal 207.865.000 203.949.970 98,12%

TOTAL 32.866.907.000 32.168.332.421 97,87%

TAHUN ANGGARAN 2019


Belanja Pegawai 15.897.571.000 15.710.899.038 98,83%

Belanja Barang 19.846.566.000 19.578.269.735 98,65%

Belanja Modal - - -

TOTAL 35.744.137.000 35.289.168.773 98,73%

14 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Pada Tahun 2020 Alokasi dalam DIPA Inspektorat Jenderal sebesar Rp.

40.351.639.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 39.241.200.164,-

(97,25%), Terlihat bahwa Anggaran yang relatif kecil dibandingkan dengan

jumlah satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (896 Satuan kerja) yang dilakukan pengawasan mengharuskan

Inspektorat Jenderal menentukan prioritas kegiatan agar efesiensi

pemanfaatan anggaran dapat digunakan kepada hal yang diutamakan untuk

mengawal mencapai visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia. Dalam aplikasi monev smart kinerja anggaran pada website

http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id bahwa efesiensi anggaran

Inspektorat Jenderal adalah 20 sebagai berikut :

Gambar 3.7 Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART

Nilai efisiensi 20 dengan penjelasan bahwa terdapat pencapaian realisasi

pemanfaatan anggaran output program dan anggaran output kegiatan

Inspektorat Jenderal lebih efisien sebesar 20% dari yang direncanakan.

Dengan catatan bahwa Indeks efesiensi anggaran dlm aplikasi smart

mempunyai nilai maksimum 20% dan nilai minimum -20%.1

1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.02.2017

http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/

15 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

3. SUMBER DAYA PERATURAN

Inspektorat Jenderal meprakarsai penyusunan Surat Keputusan Menteri Hukum

dan HAM No.M.HH-07.PW.02.03 Tahun 2020 tanggal 27 Nov 2020 tentang

Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian

Hukum dan HAM. Pedoman ini sebagai tindaklanjut atas rekomendasi evalausi

Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM Th.2017. Pedoman ini digunakan

oleh Satuan Kerja dan APIP dalam melakukan evalausi terpisah atas suatu

prosedur atau kejadian yang melanggar prosedur, sebelum dilakukan evalausi

oleh APIP maupun pihak eksternal seperti BPKP. Di Tahun 2020 Inspektorat

Jenderal melakukan sosialisasi atas dua Peraturan yang ditetapkan tanggal 27

November 2019 yaitu tentang Permenkumham No.27 Th.2019 tentang

penyelenggaraan Pengawasan di lingkungan Kemenkumham dan

Permenkumham No.28 Th.2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disipin

dan Sanksi Administrasi bagi pegawai dilingkungan Kemenkumham. Selain itu

sumber daya peraturan lainnya memiliki 110 SOP meliputi :

NO NAMA SOP NOMOR SOP TANGGAL PENANGGUNG JAWAB

1 SOP PENGUSULAN KENAIKAN JABATAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR ITJ.OT.02.02-36 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Kepegawaian

2 SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT ITJ.OT.02.02-37 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Kepegawaian

3 SOP REKAPITULASI LHKASN ITJ.OT.02.02-38 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Kepegawaian

4 SOP MUTASI DAN PROMOSI ITJ.OT.02.02-40 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Kepegawaian

5 SOP PENGUSULAN MUTASI DAN PROMOSI ITJ.OT.02.02-39 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Kepegawaian

6 SOP MUTASI KE DALAM ITJ.OT.02.02-41 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Kepegawaian

7 SOP PENGUSULAN PENSIUN ITJ.OT.02.02-42 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Kepegawaian

8 SOP PENERBITAN KARIS DAN KARSU ITJ.OT.02.02-74 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Kepegawaian

9 SOP PENGELOLAAN RAKAPITULASI ABSENSI PEMBAYARAN TUNKIR ITJ.OT.02.02-75 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Kepegawaian

10 SOP PENGENDALIAN ABSENSI PEGAWAI ITJ.OT.02.02-76 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Kepegawaian

11 SOP PENGENDALIAN DAN MENGHIMPUN BERKAS SKP ITJ.OT.02.02-77 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Kepegawaian

12 SOP KENAIKAN GAJI BERKALA ITJ.OT.02.02-78 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Kepegawaian

13 SOP PENGUSULAN TANDA PENGHARGAAN ITJ.OT.02.02-80 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Kepegawaian

14 SOP PENGAJUAN CUTI ITJ.OT.02.02-82 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Kepegawaian

15 SOP PERMOHONAN PENGAJUAN KARPEG, BPJS, TASPEN ITJ.OT.02.02-83 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Kepegawaian

16 SOP PERMOHONAN PENGAJUAN PLH ITJ.OT.02.02-83 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Kepegawaian

17 SOP PENCAIRAN TUNJANGAN KINERJA ITJ.OT.02.02-44 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Keuangan

18 SOP PENGAJUAN UANG MAKAN ITJ.OT.02.02-45 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Keuangan

19 SOP ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS ITJ.OT.02.02-46 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Keuangan

20 SOP PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN ITJ.OT.02.02-47 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Keuangan

21 SOP PENGAJUAN TUNJANGAN KINERJA ITJ.OT.02.02-43 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Keuangan

22 SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS ITJ.OT.02.02-06 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

23 SOP PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA ITJ.OT.02.02-07 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

24 SOP PENYUSUNAN RENJA PAGU INDIKATIF ITJ.OT.02.02-08 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

25 SOP PENYUSUNAN ARSITEKTUR DATA INFORMASI KINERJA (ADIK)

INSPEKTORAT JENDERAL ITJ.OT.02.02-09 TAHUN 2016 10-Aug-16Bagian PHP

26 SOP PENYUSUNAN KEBUTUHAN ANGGARAN IDEAL ITJ.OT.02.02-10 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

27 SOP PENYUSUNAN RKA K-L PAGU ANGGARAN, ALOKASI ANGGARAN

DAN DIPA ITJ.OT.02.02-11 TAHUN 2016 10-Aug-16Bagian PHP

28 SOP PENYUSUNAN TOR DAN RAB ITJ.OT.02.02-12 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

29 SOP PENELITIAN BIRO PERENCANAAN, REVIU APIP DAN PENELAAHAN

DJA-BAPPENAS RKA-K/L ITJ.OT.02.02-13 TAHUN 2016 10-Aug-16Bagian PHP

30 SOP PENELITIAN KONSEP DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ITJ.OT.02.02-14 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

31 SOP PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR JENDERAL, PARA

INSPEKTUR WILAYAH, DAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL ITJ.OT.02.02-15 TAHUN 2016 10-Aug-16Bagian PHP

32

SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGAWASAN (JAKWAS)

ITJ.OT.02.02-16 TAHUN 2016 10-Aug-16

Bagian PHP

33 SOP PENYUSUNAN PKAU SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL ITJ.OT.02.02-17 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

34 SOP PENYUSUNAN PKPT INSPEKTORAT WILAYAH ITJ.OT.02.02-18 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

35 SOP REVISI OUTCOME, OUTPUT DAN INDIKATOR DIPA (REVISI

LEVEL/KEWENANAGAN DJA DAN BAPPENAS) ITJ.OT.02.02-19 TAHUN 2016 10-Aug-16Bagian PHP

36 SOP PERENCANAAN REFORMASI BIROKRASI ITJ.OT.02.02-20 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

37 SOP PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI ITJ.OT.02.02-21 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

38 SOP LAPORAN EVALUASI DAN PELAKSANAAN RB ITJ.OT.02.02-22 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

39 SOP PENGELOLAAN PEMBUATAN BERITA WEBSITE ITJ.OT.02.02-23 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

40 SOP PEMBUATAN MAJALAH ITJ.OT.02.02-24 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

DAFTAR SOP PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

16 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

41 SOP PENGELOLAAN PEMBUATAN KLIPING ITJ.OT.02.02-25 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

42 SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN ITJ.OT.02.02-26 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

43 SOP KEGIATAN PELIPUTAN ITJ.OT.02.02-27 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

44 SOP PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN ITJ.OT.02.02-28 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

45 SOP PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN ITJ.OT.02.02-29 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

46 SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN ITJ.OT.02.02-30 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

47 SOP PENYUSUNAN LAPORAN SPIP ITJ.OT.02.02-31 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

48 SOP PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA ITJ.OT.02.02-32 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

49 SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA ITJ.OT.02.02-33 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

50 SOP PENYUSUNAN TARGET KINERJA ITJ.OT.02.02-34 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

51 SOP PELAKSANAAN E-MONEV ITJ.OT.02.02-35 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

52 SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL ITJ.OT.02.02-06 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

53 SOP Kelembagaan ITJ.OT.02.02-20 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian PHP

54 SOP REVISI DIPA YANG DITUJUKAN KE DIREKTORAT JENDERAL

ANGGARAN KEMENKEU ITJ.OT.02.02-03 TAHUN 2019 23-Jan-19 Bagian PHP

55 SOP REVISI DIPA LEVEL / YANG DITUJUKAN KE DIRJEN

PEREBENDAHARAAN, KANWIL DIRJEN KANWIL JAKARTA DAN KUASA

PENGUNAAN ANGGARAN ITJEN KEMENKUMHAM ITJ.OT.02.02-02 TAHUN 2019 23-Jan-19 Bagian PHP

56 SOP PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN SISTEM TI ITJ.OT.02.02-49 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian SIP

57 SOP PENGELOLAAN DAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN ITJ.OT.02.02-50 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian SIP

58 SOP PENGELOLAAN DAN ANALISIS TINDAK LANJUT TEMUAN ITJ.OT.02.02-51 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian SIP

59 SOP INPUT DATA HUKUMAN DISIPLIN DAN DATA CELA ITJ.OT.02.02-52 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian SIP

60 SOP LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT BPK, BPKP, DAN OMBUDSMANITJ.OT.02.02-53 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian SIP

61 SOP PROSES PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT ITJ.OT.02.02-54 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian SIP

62 SOP PERENCANAAN PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI ITJ.OT.02.02-48 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian SIP

63 SOP PENGHAPUSAN BMN ITJ.OT.02.02-62 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Umum

64 SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK ITJ.OT.02.02-56 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Umum

65 SOP PENOMORAN JUKTIB ITJ.OT.02.02-57 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Umum

66 SOP PENOMORAN SURAT KHUSUS ITJ.OT.02.02-58 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Umum

67 SOP PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN ITJ.OT.02.02-59 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Umum

68 SOP PENATAUSAHAAN BMN ITJ.OT.02.02-60 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Umum

69 SOP PERAWATAN KENDARAAN DAN RUMAH DINAS ITJ.OT.02.02-61 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Umum

70 SOP TEKNISI ITJ.OT.02.02-63 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Umum

71 SOP PERJALANAN DINAS PIMPINAN ITJ.OT.02.02-64 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Umum

72 SOP PENGURUSAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

INSPEKTUR JENDERAL ITJ.OT.02.02-65 TAHUN 2016 10-Aug-16Bagian Umum

73 SOP PENERIMAAN TAMU PIMPINAN ITJ.OT.02.02-66 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Umum

74 SOP MENGHADIRI KEGIATAN DAN RAPAT ITJ.OT.02.02-67 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Umum

75 SOP PELAKSANAAN APEL PAGI DAN SORE ITJ.OT.02.02-68 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Umum

76 SOP PEMENUHAN KEBUTUHAN PIMPINAN ITJ.OT.02.02-69 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Umum

77 SOP LAPORAN KEGIATAN TATA USAHA PIMPINAN ITJ.OT.02.02-70 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Umum

78 SOP TATA PERSURATAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL ITJ.OT.02.02-71 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Umum

79 SOP PENCATATAN JADWAL KEGIATAN PIMPINAN ITJ.OT.02.02-72 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Umum

80 SOP PENGARSIPAN DOKUMEN PIMPINAN ITJ.OT.02.02-73 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Umum

81 SOP ADMINISTRASI SURAT KELUAR ITJ.OT.02.02-55 TAHUN 2016 10-Aug-16 Bagian Umum

82 SOP AUDIT PENGELOLAAN KEUANGAN ITJ.OT.02.02-04 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah I

83 SOP AUDIT KINERJA ITJ.OT.02.02-05 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah I

84 SOP MONITORING/ PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ITJ.OT.02.02-06 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah I

85 SOP EVALUASI SPIP ITJ.OT.02.02-07 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah I

86 SOP PROGRAM AUDIT KINERJA ITJ.OT.02.02-08 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah II

87 SOP PENDAMPINGAN PMPRB ITJ.OT.02.02-09 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah II

88 SOP REVIU RKA / KL ITJ.OT.02.02-10 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah II

89 SOP PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ENTRY

SIMWAS (INPUT ST) ITJ.OT.02.02-22 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah II

90 SOP PERSIAPAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS ITJ.OT.02.02-11 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah III

91 SOP PENGADMINISTRASIAN TANGGAPAN ATAS USUL HUKUMAN

DISIPLIN ITJ.OT.02.02-12 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah III

92 SOP PENGADMINISTRASIAN TANGGAPAN ATAS TINDAK LANJUT

PENGAWASAN ITJ.OT.02.02-13 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah III

93 SOP PENGADMINISTRASIAN TELAAHAN ATAS PENGADUAN MASYARAKATITJ.OT.02.02-14 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah III

94 SOP PENGELOLAAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN ITJ.OT.02.02-15 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah III

95 SOP SELF ASSESSMENT SATUAN KERJA ZONA INTEGRITAS WBK/WBBM ITJ.OT.02.02-16 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah III

96 SOP AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA INSPEKTORAT JENDERAL ITJ.OT.02.02-17 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah IV

97 SOP AUDIT PENGELOLAAN BMN INSPEKTORAT JENDERAL ITJ.OT.02.02-18 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah IV

98 SOP REVIU PROSES PENGADAAN BARANG/JASA INSPEKTORAT JENDERAL ITJ.OT.02.02-19 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah IV

99 SOP REVIU PENGELOLAAN ANGGARAN INSPEKTORAT JENDERAL ITJ.OT.02.02-20 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah IV

100 SOP ReVIU RKBMN ITJ.OT.02.02-21 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah IV

101 SOP PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN ITJ.OT.02.02-23 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah IV

102 SOP AUDIT KHUSUS ITJ.OT.02.02-24 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah V

103 SOP REVIU LAPORAN KINERJA (LKJ) ITJ.OT.02.02-25 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah V

104 SOP EVALUASI SAKIP ITJ.OT.02.02-26 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah V

105 SOP AUDIT KINERJA DAN KEUANGAN BIDANG KEIMGIRASIAN PADA

PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI ITJ.OT.02.02-27 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah VI

106 SOP EVALUASI PELAYANAN PUBLIK DAN PENILAIAN KINERJA UNIT

PENYELNGGARA PELAYANAN PUBLIK ITJ.OT.02.02-28 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah VI

107 SOP PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISPLIN KEWENANGAN MENTERI ITJ.OT.02.02-29 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah VI

108 SOP PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISPLIN KEWENANGAN KANTOR

WILAYAH ITJ.OT.02.02-30 TAHUN 2018 17-Jul-18 Wilayah VI

109 SOP PELAYANAN KONSULTASI SECARA TATAP MUKA ITJ.OT.02.02-04 TAHUN 2019 01-Apr-19 Wilayah VI

110 SOP PELAYANAN KONSULTASI MELALUI WEBSITE ITJ.OT.02.02-05 TAHUN 2019 01-Apr-19 Wilayah VI

17 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Bahwa Selama Tahun 2020 telah ditetapkan :

a) Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor ITJ-36.0T.02.01 tanggal 23 September 2020 tentang

proses Bisnis Inspektorat Jenderal dan telah melakukan mapping atas

keterkaitan 110 Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ada

dengan Proses Bisnis, dimana Proses Bisnis yang belum ada SOP nya

akan menjadi fokus untuk disusun pada Tahun 2021

b) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH-

07.PW.02.03 Tahun 2020 tanggal 27 Nov 2020 tengang Pedoman

Evaluasi Terpisah atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Hal ini untuk menindaklanjuti rekomendasi BPKP atas Penilaian

maturitas SPIP Kemenkumham Tahun 2019.

c) Kebijakan Anti Penyuapan di lingkungan Inspektorat Jenderal tanggal 20

Oktober 2020 yang ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia dan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen

Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan Inspekrorat Jenderal, sebagai

implementasi Inspektorat Jenderal dalam Pembangunan Zona Integritas

WBK/WBBM dan Reformasi Birokrasi.

d) Selain itu, pada Tahun 2020 telah disosialisasikan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan

Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi

Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. PELAKSANAAN SPIP, SAKIP, REFORMASI BIROKRASI DAN MANAJEMEN RISIKO 1) Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah-ITJEN

Sebagai satuan kerja, ITJEN berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah dirubah

dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tanggal 31

Desember 2013 bahwa setiap satuan kerja wajib menyelenggarakan SPIP dan

menyusun laporan penyelenggaraan tersebut secara verkala. Penyelengaraan

SPIP Inspektorat Jenderal meliputi 5 unsur yaitu lingkungan pengendalian,

penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan

18 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

pemantauan pengendalian intern, melalui tahapan kegiatan Pemahaman

(Knowing), Pemetaan (Diagnostic Assessment), Penilaian Risiko tingkat entitas

program dan kegiatan, Pembangunan infrastruktur (norming), Internalisasi/

Implementasi (forming) dan pengembangan berkelanjutan melalui penilaian

maturitas SPIP oleh APIP, menindaklanjuti rekomendasi APIP atas temuan

evaluasi SPIP Itjen, menyusun laporan Triwulan SPIP,dan menyusun Laporan

Akhir Tahun penelengaraan SPIP ITJEN.

2) Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - ITJEN.

Sebagai Satuan Kerja, ITJEN menyusun perencanaan dan peranjian kinerja

meliputi penyusunan konsep RENSTRA yang didalamnya memuat Aspek

Strategis Organisasi, Pemasalahan utama, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator

Kinerja, Strategi, Kebijakan serta menyusun Perjanjian Kinerja dan realisasi

anggaran. Yang kemudian dilakukan monitoring atas Capaian Kinerja

Organisasi melalui aplikasi Smart-DJA pada website

http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart dan aplikasi Monev RKP

Bappenas pada website https://e-monev.bappenas.go.id/2020 dan aplikasi e-

performance.kemenkumham.go.id. Selanjutnya dilakukan analisis atas capaian

kinerja dimaksud dan dituangkan dalam LKIP ITJEN Th.2020.

Sebagai APIP telah melaksanakan worksop SAKIP dan melakukan evaluasi

SAKIP pada 11 Unit Eselon I dan reviu LKIP Kementerian.

3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ITJEN.

Sebagai Satuan Kerja, ITJEN menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi

ITJEN Th.2020 yang dilakukan monitoring capaian nya per triwulan serta

menginput data dukung dalam aplikasi e-rb.kemenkumham dan e-pmprb,

meliputi 8 (delapan) unsur percepatan Reformasi Birokrasi yaitu Manajemen

Perubahan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Kelembagaan,

Penguatan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, Penguatan Akuntabilitas,

Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik. Sebagai APIP

telah melaksanakan worksop PMPRB dan melakukan evaluasi PMPRB pada 11

Unit Eselon I.

4) Penerapan Manajemen Risiko ITJEN.

Sebagai Satuan Kerja, ITJEN menyusun Penerapan Manajemen Risiko

Th.2020 berpedoman pada Permenkumham No.5 Th.2018 meliputi Piagam

Manajemen Risiko, Penetapan Tujuan, Identifikasi Risiko, Analisa Risiko,

http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart

https://e-monev.bappenas.go.id/2020%20dan%20aplikasi%20e-performance.kemenkumham.go.id


19 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Analisis Risiko, Penanganan/Mitigasi Risiko dan Pemantauan Risiko. Penerapan

Manajemen Risiko disusun pada level program ITJEN, level Kegiatan

Inapektorat Wilayah dan level Kegiatan Dukungan Manajemen Sekkretariat

ITJEN. Selanjutnya dilakukan Pemantauan atas penanganan risiko persemester

dan diakhir tahun disusun Laporan Penerapan Risiko Th.2020. Sebagai APIP

telah melaksanakan worksop Manajemen Risiko dengan menghadirkan

narasumber dari Kementerian Keuangan, Bimtek penyusunan Manajemen

Risiko dengan peserta para auditor, pendampingan penyususnan risiko ke

Kantor Wilayah.

20 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

A. CAPAIAN KEGIATAN

1. Rencana Strategis Th.2020-2024

Ikut serta berkontribusi Menyusun Rencana Strategis Kementerian Hukum dan

HAM yang saat ini dalam tahap harmonisasi di Ditjen Peraturan Perundang-

undngan, setelah melalui tahapan penelaahan oleh DJA Kemenkeu, Bappenas

dan KemenpanRB. Penyusunan konsep Renstra Kementerian Hukum dan HAM

serta unit eselon I telah dimulai sejak Maret 2019, seiring perjalanan di Tahun

2020 terjadi Redesign Sistem Perencanaan Penganggaran Pemerintah (RSPP),

yang merubah 11 program menjadi 4 program dan diberlakukan untuk TA.2021

dikarenakan untuk TA.2020 telah ditetapkan dokumen anggaran dan

perencanaan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam RKAKL dan

RENJA Th.2020, sebagai berikut :

BAB. III.

HASIL YANG DICAPAI

21 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Konsep Renstra ITJEN Th.2020-2014 disusun berdasarkan dengan format

sebagaimana tertera dalam PerKa.Bappenas N.5 Th.2019 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis K/L Th.2020-2024, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Kendala yang dihadapi, penyusunan kembali konsep RENSTRA baik Kementerian

maupun unit eselon I dikarenakan RSPP terbit pada pertengahan Bulan Juni

Th.2020 saat konsep Renstra telah 95% dalam tahap penyelesaian. Pada

tanggal 14 Januari 2020, RENSTRA Kemenkumham daru selesai harmonisasi

dan disampaikan kepada kami, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Hukum

dan HAM No.33 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 (sebagai salah satu

dasar hukum dalam Surat Keutusan tentang RESNTRA ITJEN Th.2020-2024.

2. Capaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Instansi

Pemerintah Inspektorat Jenderal

Tahun 2020 SPIP ITJEN memperoleh indeks 3.963 berada pada level 3-

Terdefinisi. Untuk memperoleh Level 4-Terkelola dan Terukur beberapa

rekomendasi wajib di tindaklanjuti oleh ITJEN terutama terkait dengan

pembangunan aplikasi si setiap unsur penyelengaran SPIP sebagaimana tertera

dalam Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaran Sistem

22 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No.ITJ.2.PW.03.01-203 Tanggal 21 September 2020 dari APIP Inspektorat

Wilayah I, meliputi:

Rekomendasi Tindaklanjut sd Des 2020

Lingkungan Pengendalian

a. Melakukan evaluasi yang terdokumentasi atas aturan perilaku dan penegakkan disiplin.

b. Berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal untuk penerbitan peraturan Menteri terkait

Orta hasil evaluasi. c. Melakukan evaluasi yang terdokumentasi atas

prosedur pendelegasian wewenang dan

tanggung jawab. d. Melakukan pengembangan berkelanjutan atas

program aplikasi (database kepegawaian)

yang berfungsi sebagai pemantauan otomatis dalam pemenuhan standar kompetensi pegawai.

e. Melakukan pengembangan berkelanjutan terhadap program aplikasi sebagai pemantauan otomatis atas kebijakan dan

prosedur. f. Melakukan pengembangan berkelanjutan

terhadap aplikasi sebagai pemantauan

otomatis atas mekanisme saling uji.

Penilaian Resiko a. Melakukan pengembangan berkelanjutan

aplikasi untuk memantau pemuktahiran daftar risiko sesuai dengan perubahan kebutuhan

atau harapan stakeholder sebagai pemantauan otomatis.

b. Melakukan pengembangan berkelanjutan

aplikasi komputer yang memantau pemuktahiran RTP/rencana penanganan risiko sesuai dengan perubahan kebutuhan atau

harapan stakeholders sebagai pemantauan otomatis.

Kegiatan Pengendalian a. Melakukan evaluasi berkala yang

terdokumentasi atas pengendalian umum

dan pengendalian aplikasi. b. Melakukan pengembangan berkelanjutan

terkait aplikasi pemantauan otomatis atas

pengamanan aset. c. Melakukan evaluasi berkala yang

terdokumentasi atas pemisahan tanggung jawab dan tugas.

d. Melakukan pengembangan berkelanjutan

atas aturan dan pelaksanaan otorisasi transaksi.

e. Melakukan pengembangan aplikasi/sistem

a. Akan Menyusun evaluasi perilaku b. Saat ini masih dalam pembasahan dengan

menpanRB dan kami selalu ikut dalam setiap kegiatan terkait

c. Prosedur, wewenang dan tanggung jawab

telah tertuang di Orta dan di setiap SK Tim/coordinator

d. Akan dilakukan update data base kepegawaian

e. Telah di terapkan E-WAS, SIMWAS 3.0,

SIPIDU sebagai upaya pengembangan

berkelanjutan

f. Akan berkoordinasi dengan Bagian SIP

dan ITWIL I terkait apliaksi seperti apa yang dimaksud.

a. Telah disusun MR Itjen Th,2020 dan

dilakukan pemantauan per semester serta penyusunan laporan akhir tahun. Serta

telah disusun MR khusus anti penyuapan dan MR khusus disiplin protocol Covid-19

b. Untuk ke depan akan kami koordinasikan

dengan Bagian SIP dan ITWIL I serta ITWIL III terkait apliaksi yang direkomendasikan, mengingat di level

Kemenkumhampun belum ada aplikasi dimaksud

a. Akan dikoordinasikan kepada ITWIL dan

Bagian agar dilakukan Evaluasi sesuai

rekomendasi b. Akan kami koordinasikan dengan Bagian

SIP dan ITWIL I sebagaimana apliaksi

yang direkomendasikan c. Prosedur, wewenang dan tanggung jawab

telah tertuang di Orta dan di setiap SK Tim/coordinator, evaluasi dilakukan

dengan adanya konsep perubahan ORTA maupun revisi SK Tim/Koordinator

d. Akan berkoordinasi dengan ITWIL I,

pengembangan berkelanjutan atas aturan dan pelaksanaan otorisasi dalam bentuk yang seperti apa, mengingat untuk

otorisasi di area kegiatan ada Bagian/pegawai yang khusus menangani dnegan user ID dan password

e. Akan berkoordinasi dengan Bagian SIP

23 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

komputer untuk mencatat transaksi dan kejadian penting,

f. Melakukan evaluasi berkala yang terdokumentasi terhadap kebijakan dan prosedur pembatasan akses atas sumber

daya pencatatan. g. Melakukan pengembangan dan analisis

sistem aplikasi komputer yang melaporkan

sumber daya dan pencatatan transaksi dan kejadian penting secara berkelanjutan.

h. Melakukan pengembangan berkelanjutan atas pendokumentasian implementasi SPI

serta transaksi kejadian penting.

Informasi dan Komunikasi

a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Infokom.

Pemantauan a. Melakukan pengembangan melalui sistem

aplikasi komputer yang terintegrasi serta

perbaikan berkelanjutan melalui analisa tentang adanya ketidakakuratan dan penyimpangan yang dapat mengindikasikan

permasalahan pengendalian intern. b. Melakukan tindak lanjut atas temuan dan

rekomendasi audit dan reviu dengan tepat

waktu..

Selanjutnya untuk meningkatkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP menjadi level 4 “Terkelola dan Terukur”, direkomendasikan kepada

Inspektorat Jenderal untuk melakukan evaluasi pengendalian intern secara formal, berkala, dan terdokumentasi sebagai berikut:

1. Menyediakan secara mudah dan konsisten kebijakan dan SOP untuk setiap personil pelaksanaan kegiatan pokok K/L/P.

2. Menerapkan kebijakan dan SOP ke dalam

kegiatan sehari-hari.

3. Memfasilitasi pendokumentasian pelaksanaan Kebijakan dan SOP dalam pelaksanaan tugas secara rutin sehingga dapat didokuemntasikan

secara konsisten. 4. Memantau serta mengevaluasi secara

periodic, formal, dan terdokumentasi

pelaksanaan kebijakan dan SOP dan menggunakan hasilnya untuk perbaikan SPIP.

5. Memastikan adanya pembelajaran yang efektif dari pengalaman menerapkan SPIP,

sehingga dapat memperbarui dan memperkuat proses SPIP, misalnya dengan metode pengendalian baru dan pelatihan

personil secara teratur. 6. Melakukan evaluasi berkala atas

penyelenggaraan SPIP untuk memastikan

bahwa SPIP tetap berjalan efektif. 7. Memastikan bahwa risiko menjadi

pertimbangan dan dimasukkan sebagai

kriteria rutin dalam semua pengambilan keputusan.

dan ITWIL I terkait rekomendasi tersebut

f. Akan berkoordinasi dengan Bagian SIP dan ITWIL I terkait rekomendasi tersebut

g. Akan berkoordinasi dengan Bagian SIP

dan ITWIL I terkait rekomendasi tersebut

h. Akan berkoordinasi dengan Bagian SIP dan ITWIL I terkait rekomendasi tersebut

a. Sudah ada kebijakan infokom dalam SK PPID ITJEN dan masih berlaku sampai dengan saat ini

a. Telah ditearpkan SIPIDU, E-WAS dan

SIMWAS 3.0, SIPIT dan e-office dalam

kegiatan ITJEN

b. Temuan Audit Kinerja 2019 telah selesai

kami tindaklanjuti. Temuan reviu RKAKL

telah ditindaklanjuti, temuan Evalausi SAKIP telah ditindaklanjuti.

1. Sudah disusun proses bisnis level L0 sd L3, sudah dibuat pemetaan SOP dengan proses bisnis dan telah disusun IKU dan

IKK serta uraian jabatan sebagai dasar penyusunan SKP.

2. SOP telah diterapkan dalam kegiatan

ITJEN 3. SOP terupload dalam aplikasi e-sop pada

website kemenkumham.

4. SOP telah dilakukan evalausi melalui

pemetaan SOP dengan proses bisnis

5. Akan diusulkan adanya PKS tentang penyelenggaraan SPIP, penyusunan

laporan SPIP dan akan meminta pendampingan oleh ITWIL I dalam pelaksaan dimaksud.

6. Telah disusun laporan Triwulan I sd IV dan Laptah SPIP

7. Disetiap rapat pimpinan selalu

diinformasikan tentang hambatan, kendala dan risiko dalam kegiatan ITJEN.

24 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

8. Mewajibkan pimpinan unit/bagian melaporkan penyelenggaraan SPIP sebagai bagian penting

bagi reviu pimpinan K/L/P.

8. Telah disusun laporan Triwulan I sd IV

dan Laptah SPIP

Dan sebagai APIP, telah melakukan workshop SPIP dengan menghadirkan

narasumber dari BPKP, melakukan penilaian maturitas SPIP terhadap 11 unit

eselon I dan Kementerian

Kendala dalam penyelenggaran SPIP meliputi :

a) Kurangnya kerja sama Tim Satgas SPIP Itjen, yaitu anggota yang ditetapkan

dalam SK Irjen Nomor ITJ-06.OT.02.01 Tahun 2019 di setiap tahapan

pengendalian terutama dalam hal penyusunan Laporan SPIP, seharusnya

Tim Satgas yang menyusun laporan dimaksud bukan diserahkan pada

Bagian Program, Hubungan Masyarakat dan Pelaporan. Untuk dioptimalkan

kembali atensi Tim terhadap penyusunan laporan SPIP, mengingat

pentingnya dokumen tersebut karena dapat menjelaskan sejauh mana

implementasi SPIP dilaksanakan di Unit Inspektorat Jenderal. Selain itu,

Laporan SPIP juga sebagai dokumen pemenuhan data dukung saat Evaluasi

SPIP, WBK/WBBM dan PMPRB oleh APIP;

b) Komitmen pimpinan untuk lebih menekankan kepada tim SPIP Itjen agar

lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPIP terutama dalam

menyusun dokumen-dokumen di setiap tahapan, sehingga sangat

dibutuhkan komitmen dan dukungan pimpinan.

c) Pengisian target capaian dalam bentuk persentase (%) di setiap tahapan

seperti yang tertuang dalam Pemenkumham No. 33 Tahun 2013 menyulitkan

penyusun Laporan SPIP. Agar ITWIL I selaku koordinator SPIP dapat

mengajukan inisiasi untuk merevisi Permenkumham tersebut dengan

menyusun Pedoman dan petunjuk teknis yang jelas pertahapannya.

d) Kurangnya pendampingan dari APIP tentang bagaimana menyusun rencana

aksi SPIP dan bagaimana menyusun Laporan SPIP;

3. Capaian Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah-Inspektorat Jenderal

Sebagai Satuan Kerja, ITJEN menyusun perencanaan dan peranjian kinerja

meliputi penyusunan konsep RENSTRA yang didalamnya memuat Aspek

Strategis Organisasi, Pemasalahan utama, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator

Kinerja, Strategi, Kebijakan serta menyusun Perjanjian Kinerja dan realisasi

anggaran. Yang kemudian dilakukan monitoring atas Capaian Kinerja

Organisasi melalui aplikasi Smart-DJA pada website

25 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0


Bappenas pada website https://e-monev.bappenas.go.id/2020 dan aplikasi e-

performance.kemenkumham.go.id. Selanjutnya dilakukan analisis atas capaian

kinerja dimaksud dan dituanggkan dalam LKIP ITJEN Th.2020. Hasil evaluasi

SAKIP ITJEN memperoleh nilai 82,88 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 Nomor:

ITJ.6.PW.03.01-228/IX/2020 tanggal 28 September 2020 , sebagai berikut :

PERENCANAAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

PELAPORAN KINERJA




26 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Telah ditindaklanjuti melalui Surat Ses. ITJEN Nomor: ITJ.1. PW.03.01.I-48 tanggal 1 Des 2020, hal: Jawaban Tindak lanjut Hasil Evaluasi atas

Implementasi SAKIP Unit ITJEN Th.2020, sebagai berikut :

EVALUASI INTERNAL

CAPAIAN KINERJA

27 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

28 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

29 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Sebagai APIP telah melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu

atas Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019 Nomor:

ITJ.6.PW.03.01-53/III/2020 tanggal 3 Maret 2020. Kegiatan reviu dilaksanakan

selama 7 Hari kerja mulai tanggal 20 Februari 2020 s.d. 28 Februari 2020

berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor: ITJ.KP.04.01.5-14

tanggal 20 Februari 2020.2 Selain itu, pada Tahun 2020 Inspektorat Jenderal

telah melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dimana hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi

atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 Nomor:

ITJ.6.PW.03.01-228/IX/2020 tanggal 28 September 2020.3 Kegiatan Evaluasi

berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor: ITJ.KP.04.01.5-33

tanggal 20 Mei 2020 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan

evaluasi pada pada 11 (sebelas) Unit Eselon I yang dilaksanakan pada tanggal

17 s.d. 23 Juni 2020 dan selanjutnya pada tahap kedua dilaksanakan kegiatan

Panel Penilaian Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang terlaksana pada

2 LHR atas LK Kemenkumham Tahun 2019 Nomor: ITJ.6.PW.03.01-53/III/2020 tanggal 3 Maret 2020

3 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 Nomor: ITJ.6.PW.03.01-228/IX/2020

tanggal 28 September 2020.

30 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

tanggal 24 s.d. 26 Juni 2020.4 Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut

didapatkan nilai Impelementasi SAKIP pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia sebesar 80.78 yang rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

dari penilaian terhadap bobot tersebut, capaian yang diperoleh dari masing-masing komponen pada setiap Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

No Unit Kerja Nilai Kategori

1 Sekretariat Jenderal 82.33 A

2 Inspektorat Jenderal 82.88 A

3 Direktorat Jenderal Imigrasi 81.12 A

4 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 80.26 A

5 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 81.12 A

6 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 82.08 A

7 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 80.21 A

8 Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 81,69 A

9 Badan Pembinaan Hukum Nasional 76.28 BB

10 Balitbang HAM 82.47 A

11 BPSDM 78.11 BB

Nilai Rata-Rata 80.78 A

4. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasar Laporan Hasil Evaluasi Lembar Kerja Penilaian (LKP) Pusat Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 Nomor: ITJ.3.PW.03.01-88 tanggal

25 September 2020 bahwa ITJEN memperoleh indeks/nilai PMPRB sebesar

memperoleh Indkes sebesar 14.7 dari nilai tertinggi 14.6 untuk penilaian level

unit eselon I (PermenpanRB Th.2020). Adapun capai pelaksanaan Reformasi

Birokrasi ITJEN sebagai berikut :

4 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kemenkumham Periode Tahun 2020

Nomor: ITJ.6.PW.03.01-88/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020

No Komponen Bobot Nilai Hasil Evaluasi Es. I

1 Perecanaan Kinerja 30% 24,83

2 Pengukuran Kinerja 25% 21,29

3 Pelaporan Kinerja 15% 11,81

4 Evaluasi Internal 10% 7,36

5 Capaian Kinerja 20% 15,50

Nilai Hasil Evaluasi 100% 80,78

31 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Pelaksanan 8 area percepatan reformasi birokrasi ITJEN meliputi :

a) Manajemen Perubahan

32 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

b) Penataan Organisasi

c) Deregulasi Kebijakan

d) Penguatan Tata Laksana

33 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Di Tahun 2020 Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi melalui pemetaan

SOP yan telah ada disesuaikan dengan Peta Proses Bisnis, dimana area

proses bisnis yang belum ada SOP nya akan menjadi prioritas

penyusunan di Tahun 2021, sebagai berikut :

No Unit

Data Eksisting

esop

kemenkumham

1 III.1.1.1.1 SOP Penyusunan Kebijakan

Pengawasan

SOP No.32

III.1.1.1.2 SOP Penyusunan Program Kerja

Administrasi Umum Sekretariat

Inspektorat Jenderal

SOP No.33

III.1.1.1.3 SOP Penyusunan Program Kerja

Pengawasan tahunan (PKPT)

Inspektorat Wialyah

SOP No.34

III.2 III.2.1 Pelaksanaan

pengawasan

intern terhadap

III.2.1.1.1 SOP Audit Pengelolaan keuangan SOP No.82

III.2.1.1.2 SOP Audit Kinerja SOP No.83

III.2.1.1.4 SOP AUDITPengelolaan BMN


SOP No. 89

III.2.1.1.3 SOP audit Kinerja dan Keuangan Bidang

Kimigrasian pada Perwakilan Luar

Negeri

SOP No.105

III.2.1.2.1 SOP REVIU PROSES PENGADAAN

BARANG/JASA INSPEKTORAT

JENDERAL

SOP No.98

III.2.1.2.2 SOP REVIU PENGELOLAAN

ANGGARAN INSPEKTORAT

JENDERAL

SOP No.99

III.2.1.2.3 SOP REVIU RKA / KL SOP No.88

III.2.1.2.4 SOP ReVIU RKBMN SOP No.100

III.2.1.2.5 SOP REVIU LAPORAN KINERJA (LKJ) SOP No.103

III.2.1.3.1 SOP EVALUASI SPIP SOP No.85

III.2.1.3.2 SOP EVALUASI SAKIP SOP No.104

III.2.1.3.3 SOP EVALUASI PELAYANAN PUBLIK

DAN PENILAIAN KINERJA UNIT

PENYELNGGARA PELAYANAN PUBLIK

SOP No.106

III.2.1.3.4 SOP SELF ASSESSMENT SATUAN

KERJA ZONA INTEGRITAS

WBK/WBBM

SOP No.95

III.2.1.2

III.2.1.3 Evaluasi

Audit

Reviu

Pelaksanaan

Pengawasan

Inventaris Pemetaan SOP Berdasarkan Proses bisnis Level 02 Unit Utama

PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT JENDERAL

Proses Bisnis Level 01

Proses Bisnis Level 02 Proses Bisnis Level 03 Judul SOP

ITJEN

(PROSES

BISNIS

UTAMA/INTI)

III.1.1.1 Kebijakan Teknis

pengawasan dan

Penyusunan Program

kerja Pengawasan

Tahunan

III.1 Perencanaan

Pengawasan

III.1.1 Penyusunan

Kebijakan

Pengawasan

Intern di

Lingkungan

Kemenkumham

III.2.1.1

34 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

III.2.1.5 III.2.1.5.1 SOP PROGRAM AUDIT KINERJA SOP No.86

III.2.1.5.2 SOP PENDAMPINGAN PMPRB SOP No.87

III.2.1.5.3 SOP PENYUSUNAN STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ENTRY SIMWAS

SOP No 89

III.2.1.5.4 SOP PENGADMINISTRASIAN

TANGGAPAN ATAS USUL HUKUMAN

DISIPLIN

SOP No 91


TANGGAPAN ATAS TINDAK LANJUT

PENGAWASAN

SOP No 92


TELAAHAN ATAS PENGADUAN

MASYARAKAT

SOP No 93

III.2.1.5.7 SOP PERSIAPAN PELAKSANAAN

PERJALANAN DINAS

SOP No 90

III.2.1.5.8 SOP PELAYANAN KONSULTASI

SECARA TATAP MUKA

SOP No 109

III.2.1.5.9 SOP PELAYANAN KONSULTASI

MELALUI WEBSITE

SOP No 110

III.2.1.6 Survei pelaksanaan

kinerja APIP

III.2.1.6.1 Belum ada

III.2.2 III.2.2.1 SOP Audit Khusus III.2.2.1.1 SOP Audit Khusus SOP No.102

III.2.2.1.2 SOP PROSES PENJATUHAN

HUKUMAN DISPLIN KEWENANGAN

MENTERI

SOP No.107

III.2.2.1.3 SOP PROSES PENJATUHAN

HUKUMAN DISPLIN KEWENANGAN

KANTOR WILAYAH

SOP No.108

III.2.3.1 Audit III.2.3.1.1 SOP PENYUSUNAN LAPORAN HASIL

PENGAWASAN

SOP No.101

III.2.3.2 Laporan Reviu, Evaluasi,

Pemantauan, Kegiatan

Pengawasan Lainnya

III.2.3.2.1 SOP PENGELOLAAN LAPORAN HASIL

PENGAWASAN

SOP No 94

III.3 III.3.1 III.3.1.1 Penyusunan Rencana

Strategis

III.3.1.1.1 SOP PENYUSUNAN RENCANA

STRATEGIS

SOP No.22

III.3.1.2.1 SOP PENYUSUNAN KEBUTUHAN

ANGGARAN IDEAL

SOP No.26

III.3.1.2.2 SOP PENYUSUNAN RENJA PAGU

INDIKATIF

SOP No.24

III.3.1.2.3 SOP PENYUSUNAN INDIKATOR

KINERJA

SOP No.23

III.3.1.2.4 SOP PENYUSUNAN TOR DAN RAB SOP No.28

III.3.1.3 Penyusunan Perjanjian

kinerja

III.3.1.3.1 SOP PENYUSUNAN PERJANJIAN

KINERJA INSPEKTUR JENDERAL,

PARA INSPEKTUR WILAYAH, DAN

SEKRETARIS INSPEKTORAT

SOP No.31

III.3.1.4 Penyusunan RKAKL dan

DIPA ITJEN

III.3.1.4.1 SOP PENYUSUNAN RKA K-L PAGU

ANGGARAN, ALOKASI ANGGARAN

DAN DIPA

SOP No.27

SOP PENELITIAN BIRO

PERENCANAAN, REVIU APIP DAN

PENELAAHAN DJA-BAPPENAS RKA-

K/L

SOP No.29

SOP PENELITIAN KONSEP DAFTAR

ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

SOP No.30

III.3.1.5.1 SOP PENYUSUNAN PKAU

SEKRETARIAT INSPEKTORAT

JENDERAL

SOP No.33

III.3.1.5.2 SOP PENYUSUNAN PKPT

INSPEKTORAT WILAYAH

SOP No.34

III.3.1.6.1 SOP REVISI OUTCOME, OUTPUT DAN

INDIKATOR DIPA (REVISI

LEVEL/KEWENANAGAN DJA DAN

BAPPENAS)

SOP No.35

III.3.1.6.2 SOP REVISI DIPA YANG DITUJUKAN

KE DIREKTORAT JENDERAL

ANGGARAN KEMENKEU

SOP No.54

III.3.1.6.3 SOP REVISI DIPA LEVEL / YANG

DITUJUKAN KE DIRJEN

PEREBENDAHARAAN, KANWIL

DIRJEN KANWIL JAKARTA DAN KUASA

PENGUNAAN ANGGARAN ITJEN

SOP No.55

III.3.1.2 Penyusunan Rencana

Kerja

III.3.1.6 Revisi anggaran (Level

DJA)

Penyusunan

Disbursment Plan,

procurement Plan,

Kalender kerja

III.3.1.5

ITJEN

(PROSES

BISNIS

PENDUKUNG /

SEKRETRARIAT

Perencanaan,

Kehumasan,

Reformasi

Birokrasi dan

Pelaporan

Kegiatan Pengawasan

Lainnya

Perencanaan

Program dan

Anggaran

III.2.3 Pelaporan hasil

pengawasan

Pelaksanaan

pengawasan

untuk tujuan

tertentu atas

penugasan

Menteri

III.3.1.6.3 SOP REVISI DIPA LEVEL / YANG

DITUJUKAN KE DIRJEN

PEREBENDAHARAAN, KANWIL

DIRJEN KANWIL JAKARTA DAN KUASA

PENGUNAAN ANGGARAN ITJEN

KEMENKUMHAM

SOP No.55

35 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Hubungan

Masyarakat

III.3.2.1 Peliputan kegiatan

pimpinan

III.3.2.1.1 SOP KEGIATAN PELIPUTAN SOP No.43

III.3.2.2 Pengelolaan PPID dan

JDIH


III.3.2.3 Pengelolaan

Perpustakaan

III.3.2.3.1 SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SOP No.42

III.3.2.3.2 SOP PEMBUATAN MAJALAH SOP No.40

III.3.2.3.3 SOP PENGELOLAAN PEMBUATAN KLIPING SOP No.41

III.3.2.4 Fasilitas Kerjasama

antar lembaga

pemerintah/ non


III.3.2.5 Pengelolaan Website

dan Media Sosial

III.3.2.5.1 SOP PENGELOLAAN PEMBUATAN

BERITA WEBSITE

SOP No.39

III.3.3.1 Penataan Kelembagaan III.3.3.1.1 Belum ada

III.3.3.2 Penyusunan Proses

Bisnis dan SOP


III.3.3.3.1 SOP PERENCANAAN REFORMASI

BIROKRASI

SOP No.36

III.3.3.3.2 SOP PENILAIAN MANDIRI

PELAKSANAAN REFORMASI

BIROKRASI

SOP No.37

III.3.3.3.3 SOP LAPORAN EVALUASI DAN

PELAKSANAAN RB

SOP No.38

III.3.3.4 Penyusunan Rancangan

Peraturan

Kemenkumham


III.3.4.1.1 SOP PENYUSUNAN LAPORAN

CAPAIAN KINERJA

SOP No.48


KINERJA

SOP No.49

III.3.4.1.3 SOP PENYUSUNAN TARGET KINERJA SOP No.50

III.3.4.2 III.3.4.2.1 SOP PENYUSUNAN LAPORAN

BULANAN

SOP No.44


TRIWULAN

SOP No.45


TAHUNAN

SOP No.46

III.3.4.3 Monitor Realisasi

anggaran

III.3.4.3 SOP PELAKSANAAN E-MONEV SOP No.51

III.3.4.4 Penyusunan Laporan

SPIP

III.3.4.4 SOP PENYUSUNAN LAPORAN SPIP SOP No. 47

III.3.4.5 Pelaksanaan Monev

Kegiatan Pengawasan

III.3.4.5 Belum ada

III.3.4.6 PeNyusunan Bahan

rapat Pimpinan

III.3.4.6 Belum ada

III.4.1.1.1 SOP PEMELIHARAAN DAN

PENGAMANAN SISTEM TI

SOP No 56

III.4.1.1.2 SOP PERENCANAAN

PENGEMBANGAN SISTEM

TEKNOLOGI INFORMASI

SOP No 62

III.4.2.1.1 SOP PENGELOLAAN DAN ANALISIS

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

SOP No 57

III.4.2.1.2 SOP PENGELOLAAN DAN ANALISIS

TINDAK LANJUT TEMUAN

SOP No 58

III.4.2.2 Pengelolaan Hasil

Rekapitulasi Hukuman

Disiplin

III.4.2.2.1 SOP INPUT DATA HUKUMAN DISIPLIN

DAN DATA CELA

SOP No 59

III.4.3 Pengelolaan dan

Analisis Data

Hasil

Pengawasan II


Pengawasan Eksternal

III.4.3.1.1 SOP LAPORAN HASIL PENGAWASAN

DAN TINDAK LANJUT BPK, BPKP, DAN

OMBUDSMAN

SOP No 60

III.4.4 Layanan

Pengaduan

III.4.4.1 Layanan Pengaduan III.4.4.1.1 SOP PROSES PENGELOLAAN

PENGADUAN MASYARAKAT

SOP No 61

III.4.1.1 Pengelolaan Teknologi

Informasi ITJEN

Penyusunan Laporan

Kegiatan Pengawasan

III.3.3 Kelembagaan

dan reformasi

birokrasi

III.3.2

III.3.3.3 Fasilitasi Pelaksanaan

RB

Pengelolaan dan

Analisis Data

Hasil

Pengawasan I

III.4.1 Pengelolaan

Teknologi

Informasi


Akuntabilitas Kinerja

III.3.4 Evaluasi dan

Pelaporan


Pengawasan Internal

(ITJEN)

Pengelolaan

Sistem

Informasi

Pengawasan

III.4

III.4.2

36 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

III.5 III.5.1.1 Penyiapan Formasi Belum Ada

III.5.1.2 Pengelolaan Sasaran

Kinerja

III.5.1.2.1 SOP PENGENDALIAN DAN

MENGHIMPUN BERKAS SKP

SOP No 11

III.5.1.3.1 SOP PENGENDALIAN ABSENSI

PEGAWAI

SOP No 10

III.5.1.3.2 SOP PENGAJUAN CUTI SOP No 14

III.5.1.3.3 SOP PENGELOLAAN RAKAPITULASI

ABSENSI PEMBAYARAN TUNKIR

SOP No 9

III.5.1.3.4 SOP KENAIKAN GAJI BERKALA SOP No 12

III.5.1.4.1 SOP PENERBITAN KARIS DAN KARSU SOP No 8

III.5.1.4.2 SOP PERMOHONAN PENGAJUAN

KARPEG, BPJS, TASPEN

SOP No 15

III.5.1.5 Pemberian Penghargaan

Pegawai

III.5.1.5.1 SOP PENGUSULAN TANDA

PENGHARGAAN

SOP No 13

III.5.2.1.1 SOP PENGUSULAN MUTASI DAN

PROMOSI

SOP No 5

III.5.2.1.2 SOP MUTASI DAN PROMOSI SOP No 4

III.5.2.1.3 SOP MUTASI KE DALAM SOP No 6

III.5.2.2 Kenaikan Jenjang

JFT/JFA

III.5.2.2.1 SOP PENGUSULAN KENAIKAN

JABATAN PEJABAT FUNGSIONAL

AUDITOR

SOP No 1

III.5.2.3 Kenaikan Pangkat III.5.2.3.1 SOP PENGUSULAN KENAIKAN

PANGKAT

SOP No 2


Administrasi Hukuman

Disiplin

III.5.2.4.1 Belum Ada

III.5.2.5 Pemberhentian dan

Pensiun

III.5.2.5.1 SOP PENGUSULAN PENSIUN SOP No 7

III.5.2.6 Pengelolaan Pelaporan

LHKASN

III.5.2.6.1 SOP REKAPITULASI LHKASN SOP No 3


Administrasi Jabatan

Struktural dan fungsional


III.5.3.2 Perencanaan dan

Analisa kebutuhan

Pengembangan Pegawai


III.6 III.6.1.1 Penerimaan Surat

Masuk

III.6.1.1.1 SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK SOP No 64

III.6.1.2.1 SOP ADMINISTRASI SURAT KELUAR SOP No 81

III.6.1.2.2 SOP PENOMORAN JUKTIB SOP No 65

III.6.1.2.3 SOP PENOMORAN SURAT KHUSUS SOP No 66

III.6.1.3 Layanan Kearsipan III.6.1.3.1 Belum Ada

III.6.2.1.1 SOP PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN SOP No 67

III.6.2.1.2 SOP PERAWATAN KENDARAAN DAN

RUMAH DINAS

SOP No 69

III.6.2.1.3 SOP TEKNISI SOP No 70

III.6.2.2.1 SOP PENATAUSAHAAN BMN SOP No 68

III.6.2.2.2 SOP PENGHAPUSAN BMN SOP No 63

III.5.1.4 Administrasi Asuransi

Kesehatan, karpeg,

Karis/Karsu dan Taspen

III.5.2.1 Mutasi dan/atau Promosi

III.6.2.1 Layanan Sarpras dan

Operasional Perkantoran

III.5.1.3 Administrasi Penggajian

dan Tunjangan Kinerja

III.6.2 Rumah Tangga

dan Pengelolaan

BMN

III.6.1 Persuratan dan

Arsip

III.6.1.2 Penerimaan Surat

Keluar

III.6.2.2 Layanan Penatausahaan

dan Penghapusan BMN

III.5.1

III.5.2 Mutasi dan

Pemberhentian

Umum

III.5.3

Pengelolaan

Umum

Pengelolaan

SDM

Administrasi

Jabatan dan

Pengembangan

37 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

e) Bahwa berdasarkan hasil pemetaan SOP disandingkan dengan Prose

Bisnis, terdapat 17 Proses Bisnis yang belum ada SOP nya yaitu :

III.6.3.1 Layanan Persuratan

Pimpinan

III.6.3.1.1 SOP TATA PERSURATAN TATA

USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL

SOP No 78

III.6.3.1.2 SOP LAPORAN KEGIATAN TATA

USAHA PIMPINAN

SOP No 77

III.6.3.2.1 SOP PERJALANAN DINAS PIMPINAN SOP No 71

III.6.3.2.2 SOP PENGURUSAN ADMINISTRASI

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

INSPEKTUR JENDERAL

SOP No 72

III.6.3.2.3 SOP PENERIMAAN TAMU PIMPINAN SOP No 73

III.6.3.2.4 SOP MENGHADIRI KEGIATAN DAN

RAPAT

SOP No 74

III.6.3.2.5 SOP PELAKSANAAN APEL PAGI DAN

SORE

SOP No 75

III.6.3.2.6 SOP PEMENUHAN KEBUTUHAN

PIMPINAN

SOP No 76

III.6.3.2.7 SOP PENCATATAN JADWAL

KEGIATAN PIMPINAN

SOP No 79

III.6.3.2.8 SOP PENGARSIPAN DOKUMEN

PIMPINAN

SOP No 80

III.7 Pengelolaan

Keuangan

III.7.1.1 Pengajuan Gaji Induk

Pegawai


III.7.1.2 Pengajuan Uang Makan

dan Lembur Pegawai

III.7.1.2.1 SOP PENGAJUAN UANG MAKAN SOP No 18

III.7.1.3.1 SOP PENGAJUAN TUNJANGAN

KINERJA

SOP No 21

III.7.1.3.2 SOP PENCAIRAN TUNJANGAN

KINERJA

SOP No 17

III.7.1.4 Penyusunan Revisi

Anggaran Level Kanwil

DJPB



Realisasi Anggaran


III.7.2 Perbendaharaan III.7.2.1 Pelaksanaan Urusan

Perbendaharaan dan

Tata Usaha Keuangan

III.7.2.1.1 SOP PERTANGGUNGJAWABAN

KEGIATAN

SOP No 20

III.7.3 Akuntansi dan

Pelaporan

III.7.3.1 Pelaksanaan Akuntansi,

Rekonsiliasi dan

Pelaporan Keuangan


III.7.4 Perjalanan Dinas III.7.4.1 Pelaksanaan Urusan

Administrasi Perjalanan

Dinas

III.7.4.1.1 SOP ADMINISTRASI PERJALANAN

DINAS

SOP No 19

III.7.1.3 Pengajuan Tunjangan

Kinerja Pegawai

Tata Usaha

Pimpinan dan

Protokol

III.6.3

III.6.3.2 Layanan Keprotokolan

Pelaksanaan

Anggaran

III.7.1

No Proses Bisnis Yang Belum Terdapat SOP

1 Survei pelaksanaan kinerja APIP

2 Pengelolaan PPID dan JDIH

3 Fasilitas Kerjasama antar lembaga pemerintah/ non Pemerintah

4 Penataan Kelembagaan

5 Penyusunan Proses Bisnis dan SOP

6 Penyusunan Rancangan Peraturan Kemenkumham

7 Pelaksanaan Monev Kegiatan Pengawasan

8 Penyusunan Bahan rapat Pimpinan

9 Penyiapan Formasi

10 Pengelolaan Administrasi Hukuman Disiplin

11 Pengelolaan Administrasi Jabatan Struktural dan fungsional

12 Perencanaan dan Analisa kebutuhan Pengembangan Pegawai

13 Layanan Kearsipan

14 Pengajuan Gaji Induk Pegawai

15 Penyusunan Revisi Anggaran Level Kanwil DJPB

16 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

17 Pelaksanaan Akuntansi, Rekonsiliasi dan Pelaporan Keuangan

38 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

f) Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia

g) Peningkatan Akuntabilitas

39 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

h) Peningkatan Pengawasan

i) Peningkatan Pelayanan Publik

40 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

5. Penyelenggaran Manajemen Risiko

Manajemen risiko menjadi bagian yang terpisahkan dari tanggung jawab

manajemen dalam memastikan tercapainya sasaran organisasi. Inspektorat

Jenderal menysun penerapan manajemen risiko berdasar pada Permenkumham

No.5 Th.2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan

Kemenkumham meliputi penyusunan Penetapan Tujuan, Identifikasi Risiko,

Analisa Risiko, Evalausi Risiko, Penanganan Risiko dan Pemantauan Risiko,

sebagai berikut :

Menyusun Laporan Pemantauan/Mitigasi Risiko Semester I (ITJ.1.PR.04.03-02 -

1 September 2020) dan Laporan Akhir Tahun Penerapan Manajemen Risiko

ITJEN Th.2020 ( ITJ.1.UM.01.01-91 – 11 Januari 2021). Implementasi

penerapan proses manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal

umumnya sudah memenuhi prinsip corporate governance (GCG), namun masih

ada kelemahan, sebagian besar risk owner belum memahami akan pentingnya

pengelolaan manajemen risiko terhadap sasaran tugasnya dan belum

disesuaikan dan dintegrasikan dengan praktik-praktik bisnis dan budaya

organisasi Inspektorat Jenderal.

6. Pelaksanaan Instruksi Presiden

Instruksi Presiden No.2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024, dengan capaian

target pertriwulan, sebagai berikut :

Target B03 : Sosialisasi P4GN melalui website itjen.kemenkumham.go.id

Target B06 : Penyusunan kebijakan P4GN dilingkungan Kemenkumham,

dengan ditetapkannya ITJ-25.OT.02.01 Tahun 2020 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

41 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di

Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Target B09 : Tes Urine Pegawai Kemenkumham dengan target 330 orang

Target B12 : Tes Urine Pegawai Kemenkumham dengan target 330 orang

Sampai dengan 31 Desember 2020, tercapai target sebanyak 4.317 pegawai

Kemenkumham telah melakukan tes urine (1308 %) terdiri dari 4.076 pegawai

Non dan 241 pegawai serta PPNP Itjen.

7. Capaian Pelaksanaan Target Kinerja (TARJA) KEMENKUMHAM

Ditetapkan dengan KEPMENKUMHAM No.M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019

tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020

tanggal 22 November 2019, dengan Target ditetapkan per triwulan yaitu B03,

B06, B09 dan B12, yaitu :

a) Delapan Target Kinerja ITJEN, meliputi :

1) Penguatan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal (SPIP)

2) Meningkatnya jumlah Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM di lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM

3) Laporan Keuangan (LK) Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan

SAP

4) Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi SAKIP Kemenkumham

5) Optimalisasi Pelaporan Gratifikasi dan WBS di Lingkungan Kementerian

Hukum dan HAM RI

6) Terlaksananya Audit Pengadaaan Barang dan Jasa

7) Pendampingan Penlaiam Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB)

8) Optimalisasi Pelaporan LHKASN di lingkungan Kementerian Hukum dan

HAM RI

b) Empat Target Kinerja Turunan ITJEN ke Kantor Wilayah, meliputi :

1) Seluruh Satuan Kerja melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)

2) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan fokus

kepada peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi dan peningkatan

nilai maturitas SPIP

3) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Itjen) dan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

4) Optimalisasi Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

(LHKASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI berbasis

Teknologi Informasi

42 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Capaian Target TARJA ITJEN per periode pelaporan berhasil dicapai tepat waktu.

8. Capaian Pelaksaaan Monitoring Program/Anggaran/Kegiatan dan Prioritas

Nasional

Monitoring dilaksanakan dengan melakukan penginputan secara triwulan

capaian sasaran, indikator kinerja, perjanjian kinerja, realisasi output dan

anggaran serta prioritas nasional pada aplikasi Smart-DJA pada website


Bappenas pada website https://e-monev.bappenas.go.id/2020 serta

eperformance.kemenkumham.go.id, sebagai berikut :


https://e-monev.bappenas.go.id/2020%20serta%20eperformance.kemenkumham.go.id

https://e-monev.bappenas.go.id/2020%20serta%20eperformance.kemenkumham.go.id

43 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

44 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

45 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Target RKP Tahun 2020 Inspektorat Jenderal hanya mengemban kegiatan

Prioritas Nasional yaitu Pembangunan Zona WBK/WBBM Integritas

WBK/WBBM sebagai berikut :

PN 5 RKP 2020 : Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Program Prioritas : Penguatan Upaya Anti Korupsi

Kegiatan Prioritas : Penguatan Upaya Anti Korupsi

Sasaran : Berkurangnya Praktik Koruptif

Proyek Prioritas Nasional

(Pro PN) : Optimalisasi Upaya Anti Suap pada Sistem Peradilan

Sasaran Pro PN : Menurunnya Praktik Suap pada Sistem Peradilan

Program : Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham

Kegiatan : Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah

I, II, III, IV, V dan VI

Output : Jumlah Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM

di Lingkungan KEMENKUMHAM

Target dan Satuan Output : 30 satker

Angaran : Rp.1.990.400.000

Capaian output : 83 Satker

46 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

9. Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Inspektorat Wilayah

a) Audit Barang dan Jasa

Telah dilaksanakan Audit pada 14 (empat belas) Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM RI masing–masing: Kanwil Aceh, Riau,

Maluku, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, DIY dan Papua Barat dengan

temuan sebagai berikut:

1) Kanim Takengon, Kanwil Aceh (4 temuan):

Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi

pembangunan gedung kantor sehingga gedung belum dapat

dimanfaatkan;

Adanya kekurangan volume dan perbedaan spesifikasi pelaksanaan

pekerjaan fisik pembangunan gedung kantor sebesar Rp.58.870.000,-;

Adanya Laporan progres prestasi pekerjaan konstruksi belum dibuat;

Jaminan masa pemeliharaan tidak dilaksanakan oleh penyedia.

2) Rutan Siak, Kanwil Riau (3 temuan):

Terdapat kelebihan bayar konsultan atas biaya personil dan non

personil sebesar Rp. 15.430.000;

Terdapat kelebihan pembayaran progres pekerjaan fisik sebesar

Rp.15.430.000;

Distribusi pengadaan BMN tidak dilengkapi BAST.

3) Kanim Ambon, Kanwil Maluku (2 temuan):

Terdapat barang sisa bongkaran hasil rehabilitasi yang belum dilelang;


personil sebesar Rp. 22.020.000,-.

4) Rutan Janeponto, Kanwil Sulawesi Selatan (2 temuan):

Terdapat pertanggungjawaban biaya pengelolaan kegiatan

(interpolasi) yang tidak tertib;

Konsultan perencana tidak melaksanakan ketentuan kontrak.

5) Kanim Sambas Kanwil Kalimantan Barat (2 temuan):


personil sebesar Rp. 7.700.000;

Terdapat pertanggungjawaban biaya pengelolaan kegiatan

(interpolasi) yang tidak tertib.

6) Kanim & LPP Yogyakarta, Kanwil DIY (masing–masing 1 temuan):

Terdapat kelebihan pembayaran progres pekerjaan fisik pada Kanim

Yogyakarta sebesar Rp.6.623.152.- dan LPP Yogyakarta Kanwil DIY

sebesar Rp.23.712.793.

47 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

7) Lapas Perempuan Manokwari Kanwil Papua Barat (2 temuan):


personil sebesar Rp. 378.290.800; Adanya keterlambatan

penyelesaian pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor

sebesar Rp. 156.768.765.

b) Audit Pengadaan Bahan Makanan (BAMA)

Telah dilaksanakan audit pada 3 (tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM RI, masing-masing Kanwil Jawa Tengah, Bali, dan Kanwil

Kalimantan Timur, dengan temuan sebagai berikut :

Terdapat kekurangan Volume Bahan Makanan yang dikirim tidak sesuai

kontrak, pada Lapas Kerobokan Kanwil Bali, Lapas Semarang Kanwil

Jawa Tengah, Lapas Balikpapan dan Lapas Samarinda Kanwil

Kalimantan Timur.

Terdapat kualitas bahan makanan yang dikirim tidak sesuai kontrak, pada

Lapas Semarang Kanwil Jawa Tengah dan Lapas Kerobokan Kanwil Bali.

c) Audit Pengelolaan Keuangan Terhadap Tata Kelola Administrasi

Telah dilaksanakan audit pada 11 (sebelas) Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM RI masing-masing: Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Bali,

Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera

Barat, Sumatera Selatan, Maluku Utara dan Yogyakarta dengan temuan

sebagai berikut:

Terdapat administrasi pertanggungjawaban keuangan Belanja Barang

dan Belanja Perjalanan dinas yang belum lengkap tetapi sudah dibayar

pada Kanim Polewali dan Lapas Polewali Kanwil Sulawesi Barat, Lapas

Kerobokan dan Lapas Tabanan Kanwil Bali, Kanim Pangkalpinang Kanwil

Bangka Belitung, Lapas Pati Kanwil Jateng, Rutan Balikpapan Kanwil

Kalimantan Timur, Kanim Pamekasan Kanwil Jawa Timur, Kanwil

Sumatera Selatan dan Kanwil Sumatera Utara.

Terdapat tata kelola Kewajiban Perpajakan yang tidak sesuai dengan

pajak yang harus dipungut pada Lapas Kerobokan Kanwil Bali, Lapas

Polewali Kanwil Sulawesi Barat, dan Kanwil Maluku Utara.

Terdapat tata kelola pembayaran uang makan pegawai tidak sesuai

dengan absensi pegawai pada Kanim Pati Kanwil Jawa Tengah, Kanim

Mamuju, Kanim Polewali dan Lapas Polewali Kanwil Sulawesi Barat,

Rutan Painan Kanwil Sumatera Barat, Rutan Bantul, Rutan Wates dan

Lapas Sleman Kanwil Yogyakarta.

48 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Terdapat Sewa BMN Rumah dinas dan Kantin belum dipungut sesuai

dengan tarif yang ditentukan pada Lapas Sungailiat dan Kanim Pangkal

Pinang Kanwil Bangka Belitung, Lapas Pati Kanwil Jawa Tengah serta

Lapas Samarinda dan Rutan Balikpapan Kanwil Kalimantan Timur.

d) Audit Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan


dan HAM masing-masing Kanwil Lampung, Sulawesi Selatan, dan

Kalimantan Barat dengan temuan sebagai berikut:

Terdapat Petugas P2U yang Tidak Tertib Melakukan Pencatatan Atas

Keluar dan Masuknya barang dan orang, pada Lapas Narkotika Lampung

Kanwil Lampung;

Terdapat klien yang tidak melapor dan tidak mengikuti pembimbingan

dengan baik, pada Bapas Palopo Kanwil Sulawesi Selatan;

Terdapat surat izin penggunanaan senjata api dan buku kepemilikan

banyak yang sudah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang,

pada Rutan Sanggau Kanwil Kalimantan Barat;

Terdapat pemusnahan barang hasil penggeledahan yang belum

dibuatkan berita acara, pada Rutan Sanggau Kanwil Kalimantan Barat.

e) Audit Tugas dan Fungsi Keimigrasian


dan HAM masing-masing Kanwil Lampung, Jambi dan Bangka Belitung

dengan temuan sebagai berikut:

Terdapat Pejabat dan Staf Wasdakim belum mengikuti diklat PPNS;

Terdapat Penggantian paspor yang habis masa berlaku/rusak tidak

sesuai ketentuan;

Terdapat Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pelabuhan laut belum

memiliki Sarana dan Prasarana (Perkantoran), pada Kanim Tanjung

Pandan Kanwil Bangka Belitung;

Terdapat perbedaan alamat dalam pemberian izin alih status WNA pada

KITAS dan alamat domisili pada Kanim Pangkal Pinang Kanwil Bangka

Belitung;

Terdapat proses clearance alat angkut kapal laut tanpa memeriksa buku

pelaut crew kapal, pada Kanim pangkal Pinang Kanwil Bangka Belitung;

Terdapat hotel dengan kunjungan orang asing yang belum melaporkan

melalui Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA), pada Kanim

Tanjung Pandan Kanwil Bangka Belitung;

49 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Terdapat Blanko paspor tidak ditempatkan pada brankas, pada Kanim

Tanjung Pandan Kanwil Bangka Belitung; 8. Anggaran PNBP

keimigrasian tidak dapat digunakan seluruhnya karena target

pengumpulan PNBP tidak tercapai pada Kanim Tanjung Pandan Kanwil

Bangka Belitung

f) Audit Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan

Penanganan COVID-19.

Telah dilaksanakan audit pada Sekretariat Jenderal dengan temuan sebagai

berikut:

Terdapat pembayaran konsumsi pegawai WFO tanpa mempertimbangkan

kewajaran dan pengendalian serta efisiensi dan efektivitas dalam kondisi

pandemi COVID-19 sebesar Rp. 412.925.000.

Terdapat pemberian translok pegawai WFO yang menggunakan kendaraan

dinas dan tidak dilengkapi daftar kehadiran pegawai.

Terdapat inefisiensi anggaran untuk sewa laptop yang digunakan untuk

kunjungan online satker pemasyarakatan di lingkungan Kanwil DKI Jakarta.

Terdapat tata kelola kewajiban perpajakan yang tidak sesuai dengan pajak

yang harus dipungut sebesar Rp. 2.505.000,-.

Terdapat pembayaran honorarium penguji atas kegiatan seleksi terbuka

jabatan pimti (Job Fit) yang belum sesuai dengan Bagan Akun Standar

(BAS).

Terdapat berkas pertanggungjawaban administrasi keuangan yang belum

lengkap.

Terdapat tata kelola pembayaran translok dan pembayaran uang makan

Pegawai WFO tidak sesuai ketentuan.

g) Temuan Berulang

Dalam pelaksanaan audit terdapat beberapa temuan berulang yang wajib

mendapat perhatian, dalam bidang/tugas fungsi :

1) Pemasyarakatan, meliputi Buku registrasi tidak tertib, Aplikasi SDP tidak

optimal, Terdapat WBP tidak tertib, Ijin Luar Biasa tidak sesuai prosedur,

Geledah barang masuk lapas/rutan tidak maksimal (kirim bahan makanan,

barang koperasi, pegawai, besuk), Penyaluran bahan makan tidak tertib,

Peredaran dan pengendalian narkoba oleh WBP.

2) Keimigrasian, meliputi Proses pengajuan permohonan dokumen

keimigrasian dan status keimigrasian belum sesuai prosedur, Pihak

sponsor/penjamin WNA fiktif (tidak diketahui alamatnya), Pelaksanaan

50 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Pengawasan Orang Asing melalui Aplikasi Pengawasan Orang Asing

(APOA) belum maksimal.

3) Barang Milik Negara, meliputi Transfer keluar dan masuk tidak sesuai

dengan kebutuhan satker, Pengelolaan tanah dan rumah negara tidak

tertib, penetapan tarif sewa BMN belum sesuai ketentuan, Proses

penetapan status penggunaan BMN butuh waktu lama, Penghapusan

BMN belum tertib dan Pencatatan BMN belum maksimal.

4) Pengelolaan Keuangan, meliputi Pertanggung jawaban keuangan tidak

sesuai ketentuan, Kode akun keuangan tidak sesuai penggunaan,

Kelebihan bayar dan kekurangan volume pekerjaan dan Penatausahaan

buku kas umum belum memadai.

h) Reviu Laporan Keuangan

Reviu pada tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian

Hukum dan HAM, terdapat catatan sebagai berikut:

Pencatatan tidak sesuai Akun.

Transfer Masuk-Keluar BMN tidak akurat.

Piutang yang tidak bergerak mutasinya belum diungkapkan dalam CaLK.

Kebijakan akuntansi pada Satker BHP belum disusun.

Jurnal tidak lazim belum diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan senilai

Rp156.363.572.205,- belum diusulkan untuk dihapuskan.

Terdapat salah pencatatan akun hewan dan tanaman untuk

dijual/diserahkan kepada masyarakat pada akun 117123 ke dalam akun

117199 persediaan lainnya.

Konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap yang tidak digunakan belum

diungkap dalam CaLK dan CaLBM

i) Reviu RKAKL dan Revisi Anggaran

Reviu Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi dan revisi dilakukan terhadap 11

(sebelas) unit Eselon I dengan catatan sebagai berikut:

Pencatatan tidak sesuai Akun dalam penganggaran.

Penganggaran tidak sesuai dengan postur anggaran.

Penganggaran melebihi SBM.

Data dukung usulan (RKA-K/L/Revisi) belum lengkap (TOR, RAB dan

data dukung lainnya).

j) Reviu RKBMN

Reviu dilakukan terhadap 11 (sebelas) unit Eselon I dengan catatan sebagai

berikut:

51 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Usulan Rencana Pengadaan dan pemeliharaan BMN belum sesuai

dengan Standar Barang Standar Kebutuhan.

Data dukung diperlukan dalam rangka pemantauan/tindak lanjut Satker

atas catatan hasil reviu reval BMN.

Usulan rencana pengadaan dan pemeliharaan belum dilengkapi hasil

penelitian dari Kepala Satuan Kerja sampai Kepala Biro Keuangan

k) Reviu Penilaian Kembali BMN

Reviu dilakukan terhadap 14 (empat belas) objek reviu masing - masing

Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPHN, Balitbang, Kanwil Aceh,

Banten, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Bangka

Belitung, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Kanwil Sulawesi Barat,

dengan catatan sebagai berikut:

Ketersediaan dokumen pendukung belum lengkap.

Keakuratan pengisian data Form Inventarisasi belum memadai.

Terdapat BMN dengan status tidak ditemukan yang tidak dapat dilakukan

penilaian kembali oleh KPKNL.

Terdapat BMN berupa Tanah yang belum tersertifikasi dan sudah

tersertifikasi namun belum sesuai kepemilikian (Pemerintah RI c.q.

Kementerian Hukum dan HAM).

l) Reviu LAKIP

Reviu dilakukan terhadap LKIP Sekretariat Jenderal dengan catatan sebagai

berikut:

Format penulisan dan penomoran LKIP belum sesuai tata naskah dinas,

belum sajikan capaian kinerja IP yang memadai, belum sajikan info

keuangan yang terkait dengan pencapaian Sasaran Strategis dan belum

di dukung lampiran data-data informasi.

Data/informasi kinerja LKIP belum seluruhnya diyakini keandalan.

Tujuan/sasaran LKIP belum selaras dengan Renstra dan IKU. Belum

seluruh indikator kinerja penuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik

(Spesific, Measurable, Achievable, Relevance, Timebond dan Cukup). 4.

Analisis LKIP masih sajikan data proses, bukan hasil.

m) Reviu Tunas Integritas

Reviu dilakukan terhadap 11 (sebelas) unit Eselon I dengan catatan bahwa

secara umum Penguatan tunas integritas belum berjalan optimal.

n) Evaluasi PMPRB

52 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Telah dilaksanakan evaluasi tPMPRB erhadap 11 Unit Eselon I, dengan nilai

sebagai berikut :

Beberapa catatan atau hal-hal yang perlu mendapat perhatian sebagai

berikut: Belum maksimal melakukan monitoring dan evaluasi rencana

kerja RB pada unit kerja masing masing.

Belum memiliki peta proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi,

dimana penjabaran peta proses bisnis dalam SOP masih dalam bentuk

konsep, belum di legalisasi.

Belum melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan

perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron.

Belum ada Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan

yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis, kajian,

dan policy paper.

Belum melakukan Perhitungan analisa beban kerja yang menunjang

kinerja utama instansi dan diformalkan.

Belum melakukan tindaklanjut hasil evaluasi atas Penanganan Benturan

Kepentingan.

Belum Optimal dalam pemanfaatan TIK terutama pada implementasi

SPPT-TI.

o) Evaluasi SAKIP

Telah dilaksanakan evaluasi SAKIP dan Reviu LAKIP terhadap 11 Unit

Eselon I, dengan nilai dan predikat sebagai berikut:

53 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Berdasarkan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2019, capaian nilai evaluasi pada Unit Eselon I adalah sebesar 80.78

atau A (memuaskan), dengan interpretasi memimpin perubahan, berkinerja

tinggi dan sangat akuntabel. Beberapa catatan atau hal-hal yang perlu

mendapat perhatian sebagai berikut:

Renstra Eselon I Tahun 2015-2019 belum dilengkapi dengan tujuan

beserta indikatornya dan indikator kinerja yang telah ditetapkan belum

berkriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevance,

timebound) serta Cukup untuk mengukur sasaran.

Perlunya disusun pohon kinerja s/d tingkat Eselon III dan IV (UPT)

sehingga memudahkan penjabaran (cascading) kinerja.

Perjanjian Target kinerja belum sepenuhnya didasari basis data dan

penghitungan logis.

Belum terdapat pemberian reward and punishment atas pencapaian IKU.

p) Evaluasi Maturitas SPIP

Evaluasi dilakukan terhadap 11 Unit Eselon I dan 12 Kantor Wilayah (Kanwil

Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Riau, DKI, Jambi, Jawa Tengah, Bali,

Sumatera Selatan, Yogyakarta, Lampung, dan Jawa Timur) dengan skor

sebagai berikut:

54 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Hasil evaluasi tingkat Kementerian Hukum dan HAM tetap dapat menjaga

predikat “Terdefinisi” dengan skor sebesar 3,882 yang artinya telah

melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik,

namun evaluasi dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Skor tersebut

mengalami peningkatan dari hasil penilaian mandiri tahun sebelumnya

dengan skor sebesar 3,4648 (hasil quality assurance oleh BPKP sebesar

3,3091). Dari hasil evaluasi terdapat beberapa catatan/hal yang perlu

mendapat perhatian sebagai berikut:

Kebijakan dan SOP untuk setiap personel pelaksanaan kegiatan pokok

Kementerian belum sepenuhnya tersedia dan implementasikan dalam

kegiatan rutin keseharian.

Fasilitasi pendokumentasian pelaksanaan Kebijakan dan SOP dalam

pelaksanaan tugas belum sepenuhnya tersedia secara konsisten.

Pelaksanaan kebijakan dan SOP belum sepenuhnya dipantau dan

dievaluasi secara periodik untuk perbaikan sistem pengendalian intern

secara berkelanjutan.

55 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Evaluasi berkala atas penyelenggaraaan SPIP untuk memastikan bahwa

sistem pengendalian intern tetap berjalan efektif belum sepenuhnya

dilakukan.

Risiko belum sepenuhnya dijadikan pertimbangan dan dimasukkan

sebagai kriteria rutin dalam semua pengambilan keputusan.

Pelaporan penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya digunakan sebagai

bagian penting bagi reviu Pimpinan

q) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM (Prioritas Nasional)

Tim Penilai Internal (TPI) telah

menerima usulan dari Unit

Eselon I selaku Unit Pembina

satker sebanyak 796 satker

untuk memperoleh predikat

WBK/WBBM dengan rincian

sebagai berikut:

Dari 796 satker yang dilakukan penilaian oleh TPI melalui metode Desk

Evaluasi dan

Uji Petik, 520 satker dinyatakan

lulus untuk diusulkan memperoleh

predikat WBK/WBBM kepada Tim

Penilai Nasional (TPN) dengan

rincian sebagai berikut:

Kemudian gugur Desk Evaluation karena kasus viral (Lapas Pekan Baru).

Dari 465 satker yang mengikuti

desk evaluasi, TPN memutuskan

83 satker lulus untuk memperoleh

predikat WBK/WBBM

dengan hasil sebagai berikut:

56 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

10. Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

a) Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, meliputi :

Revisi Anggaran level DJA Kemenkeu

RENSTRA ITJEN Th.2020-2024

RENJA KRISNA Th.2021

Baseline/KPJM Th.2021

RKAKL, KAK dan RAB periode pagu anggaran Th.2021 sesuai Redisgn

Sistem Perencanaan Penganggaran Pemerintah (RSPP)

RKAKL, KAK dan RAB periode Alokasi anggaran Th.2021Konsep

RENSTRA ITJEN Th.2020-2024

Kegiatan koordinasi, sosialisasi, supervisi-reviu-penelaahan RKAKL

periode pagu anggaran Th.2021

Kegiatan koordinasi,sosialisasi, supervisi-reviu-penelaahan RKAKL

periode pagu anggaran Th.2021

Kebijakan Pengawasan Th.2021

PKPT, PKAU dan Kalender Kerja Th.2021

Procurement Plan dan Disburshement Plan Th.201

Indikator Kinerja Utama dan Kegiatan Th.2020-2024

Perjanjian Kinerja Th.2021.

Kebutuhan Anggaran Th.2022

b) Penyusunan Rencana Kerta Tahun 2020 Reformasi Birokrasi ITJEN dan

pengelolaan capaian target RB pe triwulan.

57 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

c) Penyusunan Laporan Kinerja berkala (LKIP, SPIP, LAPTAH, Manajemen

Risiko, PMPI, Layanan Kesekretariatan) dan Bahan Rapat Pimpinan

d) Koordinator ISO SMAP 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

e) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) Th.2020 dan

koodinator pelaksaan survei penilaian integritas (SPI) oleh KPK Th,2020.

f) Penyusunan TARJA ITJEN dan Turunan TARJA ITJEN ke KANWIL Th.2021

g) Publikasi Berita Pengawasan melalui website dan media sosial itjen

h) Kerjasama menyusun Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama

dengan Instansi lain.

i) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum pada aplikasi

http://jdih.itjenkemenkumham.go.id

j) Pengelolaan publikasi data pada apliaksi PPID (pejabat pengelola informasi

dan dokumentasi) Itjen.

k) Pengelolaan Kepegawaian

Pengembangan Kompetensi Pegawai

http://jdih.itjenkemenkumham.go.id/

58 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Sipil padal 203 ayat dan Per LAN Nomor 5 Tahun

2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, pengembangan

kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP

dalam 1 (satu) tahun. Dan Jumlah kegiatan Diklat yang dilaksanakan pada

tahun 2020 ada sebanyak 14 diklat yang diikuti oleh 174 orang pegawai

dengan total Jam Pelatihan sebesar 14.424 jam. Adapun hasil perhitungan

rasio Diklat TA 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan: • JO = Jumlah Orang • JD = Jumlah Diklat • JP = Jam Pelatihan (Jumlah Peserta x Jam Pelatihan x Jumlah Hari)

59 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Pengembangan SDM berbasis Kompetensi :

Penilaian Karya Tulis Auditor

l) Fasilitasi sarana dan prasarana kerja meliputi pengelolaan BMN,

pengelolaan pemeliharaan dan opersional perkantoran.

m) Pengelolaan pencegahan dan penanganan covid-19 dilingkungan ITJEN

60 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

n) Pengelolaan tata usaha persuratan, kearsipan dan protokoler pimpinan

o) Pengelolaan perjalanan dinas, pelaksanaan anggaran,perbendaharaan dan

penyusunan Laporan Keuangan.

p) Pengeloaan pertangungjawaban keuangan, pajak dan kartu kredit dinas

q) Pengelolaan analisis rekomendasi temuan internal dan eksternal (data

simwas dan siptl)

r) Pengelolaan pengaduan/wbs, gratifikasi, pungutan liar dan SIPIDU serta

e-was

s) Pengelolaan layanan teknologi informasi.

B. CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA/PERJANJIAN KINERJA

1. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama/Perjanjian Kinerja Eselon I

61 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

2. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan/ Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I s.d VI

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Inspektorat Wilayah I

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaia

n Penjelasan

Meningkatkan peran


sebagai Quality Assurance dan

Consulting

Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham

3 (Integrate

d)

Tercapai 3

(Integrated)

Berdasarkan Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Polkumham, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – BPKP Nomor SP-214/D2/02/2019 Tanggal 10 November 2019 Perihal Laporan Hasil Penjaminan Mutu atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kemenkumham Tahun 2018.

Perencanaan pengawasan

intern berbasis risiko, untuk

meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham

dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL

50% 70%

Keterangan: Jumlah satker yang telah dilakukan evaluasi

MR

Jumlah satker yang telah menerapkan MR

99 𝑥100%

141

Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan

Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL

90% 90,37%

Jumlah rekomendasi yang di TL

𝑥100% Jumlah rekomendasi

651

𝑥100% = 98,19% 663

Jumlah rekomendasi rupiah yang di

TL 𝑥100

% Jumlah rekomendasi rupiah

Rp. 482.446.361

𝑥100% = 83% Rp. 584.444.496

Capaian Kinerja TL

98,19% + 82,55% = 90,37%

2

62 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan

Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL

90% 100%

Satuan Kerja yang menjadi mitra Inspektorat Wilayah I NIHIL dari temuan pemeriksaan BPK

Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah selesai melakukan

pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya),

dilingkungan ITWIL

85% 93%

Jumlah LHP yang telah terbit

𝑥100%

Jumlah laporan harus terbit sesuai PKPT

230 𝑥100

% 246

Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal

Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat

WBK/WBBM dilingkungan ITWIL

5 Satker WBK/WB

BM

100%

Terdapat 10 Satuan Kerja Yang Lolos Predikat WBK/WBBM dari total 99 Satuan Kerja yang diusulkan ke Menpan RB sebagai berikut: Satuan kerja yang lulus: 1. Kanwil Kalbar 2. Kanwil Sulsel 3. Kanim Takengon 4. Kanim Tangerang 5. Kanim Singkawang 6. Kanim Makassar 7. LPKA Tangerang 8. Rutan TJ. Balai Karimun 9. Rutan Pangkajene 10. Bapas Watampone

63 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian Penjelasan

Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal


Consulting


3 (Integrated)

Tercapai 3 (Integrated)

Surat BPKP tentang hasil nilai kapabilitas

Perencanaan pengawasan intern

berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan

Zona Integritas WBK/WBBM

Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL

50% 96,42%

Total satuan kerja di Inspektorat Wilayah II yang dalam pelaksanaannya menerapkan manajemen risiko antara lain dalam kegiatan WBK/WBBM, revaluasi BMN, rencana kebutuhan barang dan jasa, audit pengelolaan keuangan, audit tusi keimigrasian dan PNBP, evaluasi PMPRB, penilaian SPIP, reviu RKA-KL pagu anggaran dan pagu alokasi, reviu laporan keuangan, audit tata kelola percepatan penanganan Covid-19 serta kegiatan lainnya sebanyak 138 Satker dari 156 Satker mitra kerja Inspektorat Wilayah II

Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari

kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL

90% 100%

Surat Inspektorat Wilayah II untuk tndak lanjut rekomendasi APIP ke satuan kerja (sebanyak 14 surat)

Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari

kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL

90% 83%

Surat untuk tindak lanjut temuan Satker pada Inspektorat Wilayah II kepada Kanwil Riau

Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja

setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan

lainnya), dilingkungan ITWIL

85% 88%

Data rekap jumlah LHP yang terbit

64 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat


5 Satker WBK/WBBM

18 Satker (360%)

1. Kanwil Kemenkumham Riau 2. Kanim Kelas II Bagan Siapi-api 3. Lapas Terbuka Kelas III Rumbal 4. Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru 5. Kanim Kelas II Bengkalis 6. Lapas Kelas I Cirebon 7. Lapas Kelas IIA Banceuy 8. LPKA Bandung 9. Rupbasan Kelas I Bandung 10. Lapas Kelas IIA Cibinong (WBBM) 11. Kanim Kelas I Bogor 12. Kanim Kelas II Bekasi 13. Kanim Kelas II Sukabumi 14. Kanim Kelas II Karawang (WBBM) 15. LPKA Kelas II Palangkaraya 16. Rupbasan Kelas I Palangkaraya 17. Kantor Wilayak Kemenkumham Sulawesi

Tenggara 18. Kantor Wilayah Kemenkumham NTB

65 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Wilayah III

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian Penjelasan

Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal


Consulting


3 (Integrated) Tercapai 3

(Integrated)

Berdasarkan Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Polkumham, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – BPKP Nomor SP-214/D2/02/2019 Tanggal 10 November 2019 Perihal Laporan Hasil Penjaminan Mutu atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kemenkumham Tahun 2018 Karena pada tahun 2020 BPKP masih belum melakukan validasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham


berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan

Zona Integritas WBK/WBBM

Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di

lingkungan kerja ITWIL

50% 89%

Pada Inspektorat Wilayah III pendekatan untuk memperoleh nilai persentase pemanfaatan Manajemen Risiko dengan membandingkan satuan kerja yang memiliki dokumen Manajemen Risiko dibandingkan dengan jumlah total satuan kerja mitra Inspektorat Wilayah III.

1. Pada TA 2020, terdapat total usulan 125 satuan kerja WBK/WBBM dari Inspektorat Wilayah III. Dalam data dukung yang harus dipenuhi dalam kontestasi predikat WBK/WBBM mensyaratkan satuan kerja memiliki dokumen Manajemen Risiko, sehingga dirumuskan formula: Jumlah Satker memiliki analisa penilaian risiko X 100% Jumlah Total Satker Atau 125 satuan kerja usulan WBK/WBBM X 100% 140 satuan kerja mitra Itwil III Sehingga diperoleh hasil 89%.

2. Pada tanggal 18 Juni 2020, telah dilaksanakan pendampingan Penerapan Manajemen Risiko terhadap 29 (dua puluh Sembilan) Kantor Wilayah yang menghadiri

66 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

kegiatan tersebut melalui virtual (aplikasi zoom). 3. Pada TA 2020, Inspektorat Jenderal telah melakukan

kegiatan Pendampingan Penyusunan MR, dengan rincian: a. Itwil I : Kanwil Banten; b. Itwil II : Kanwil Jawa Barat dan Lapas IIB Sumedang; c. Itwil III : Kanwil Jambi dan Kanwil Sulawesi Utara; d. Itwil IV : BPHN dan Kanwil Bali; e. Itwil V : Kanwil DIY dan Kanwil Sumatera Selatan; f. Itwil VI : Kanwil Sulawesi Tengah

serta dilaksanakan evaluasi MR pada satuan kerja dilingkungan Kanwil DKI Jakarta dengan rincian:

a. Kanwil DKI Jakarta b. Lapas Kelas I Cipinang c. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan d. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta

Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti

dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL

90% 36%

Jumlah rekomendasi yang di TL

𝑥100% Jumlah rekomendasi

302

𝑥100% = 98,19% 836

Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti


90% 91%

Perhitungan diperoleh dari persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi. 156 X 100% 172

1. Nomor Surat ITJ.PW.03.03.03-16 Tanggal 11 Desember 2020;

2. Nomor Surat ITJ.PW.03.03.03-17 Tanggal 11 Desember 2020; dan Nomor Surat ITJ.PW.03.03.03-18 Tanggal 11 Desember 2020.

67 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7

hari kerja setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya),

dilingkungan ITWIL

85% 97%

Pada TA. 2020 terdapat total 76 Penugasan dan seluruh laporan penugasan telah diselesaikan, namun masih terdapat 2 (dua) laporan pemeriksaan khusus yang diperlukan pendalaman oleh Inspektur Jenderal.

Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal

Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat


5 Satker WBK/WBBM

12 (dua belas) Satuan Kerja

predikat WBK dan 1

(satu) satuan kerja

predikat WBBM.

Berdasarkan Kepmenpan-RB Nomor 934 Tahun 2020, pada Inspektorat Wilayah III terdapat 13 satuan kerja berpredikat WBK/WBBM TA 2020. Adapun satuan kerja usulan dirinci sebagai berikut: WBBM:

1. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan WBK:

1. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 2. Jambi a. Kantor Imigrasi Jambi b. Kantor Imigrasi Kuala Tungkal c. LPKN Muara Sabak 3. DKI Jakarta a. Kantor Wilayah DKI Jakarta b. Kantor Imigrasi Jakarta Barat c. LPP Jakarta d. Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur-Utara 4. Kalimantan Selatan a. Balai Pemasyarakatan Banjarmasin 5. Sulawesi Utara

a. Kantor Imigrasi Bitung

b. Rumah Detensi Imigrasi Manado

c. LP IIB Tahuna

68 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Capaain Indikator Kinerja Inspektorat Wilayah IV

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian Penjelasan

Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai

Quality Assurance dan

Consulting

Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN

Kemenkumham

3 (Integrated) Tercapai 3 (Integrated)






Persentase pemanfaatan penerapan manajemen

risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja

ITWIL

50% 96,42%

Total Satuan Kerja di Inspektorat Wilayah IV yang dalam pelaksanaannya menerapkan manajemen resiko antara lain dalam kegiatan WBK WBBM, Revaluasi BMN, Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, Audit Barang dan Jasa, Audit Pengelolaan Keuangan, Audit Tusi Keimigrasian dan PNBP, Evaluasi PMPRB, Penilaian SPIP, Reviu RKA-KL Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi, Reviu Laporan Keuangan, Audit Tata Kelola Percepatan Penanganan Covid-19 serta kegiatan lainnya sebanyak 135 Satker dari 140 Satker mitra kerja Inspektorat Wilayah IV.

Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti


90% 275%

Surat Inspektorat Wilayah IV untuk tindak lanjut rekomendasi APIP ke Satuan Kerja (sebanyak 11 Surat)

1. Lapas Tarakan 2. LPKA Mamuju 3. Lapas Samarinda 4. Rutan Balikpapan 5. LPP Mamuju 6. Kanim TPI Samarinda 7. Kanim TPI Denpasar 8. Lapas Tabanan 9. Lapas Balikpapan 10. Lapas Semarang 11. Kanim Pangkal Pinang

69 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti


90% 100%

4 Surat untuk Tindak Lanjut Temuan Satker pada Inspektorat Wilayah IV kepada Sekretariat Jenderal dan Kanwil Kalimantan Timur.

Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah

selesai melakukan pengawasan (audit, reviu,

evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan

ITWIL

85% 91,86%

Selama Tahun Anggaran 2020 dari total 246 (dua ratus empat puluh enam) laporan yang terbit di lingkungan Inspektorat Wilayah IV, terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) laporan yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja dan hanya terdapat 17 (tujuh belas) laporan yang tidak selesai tepat waktu.

Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL

5 Satker WBK/WBBM

19 Satker

1. BPHN

2. Kanim Kelas I Khusus Ngurah Rai

3. Kanim Kelas II Singaraja

4. LPP Kelas IIA Denpasar

5. Rupbasan Kelas I Denpasar

6. Kanim Kelas I Denpasar

7. Badiklat Jawa Tengah

8. Bapas Kelas I Surakarta

9. Kanim Kelas I Semarang

10. Kanim Kelas I Surakarta

11. Kanim Kelas II Pati

12. LPKA Kelas I Kutroarjo

13. Rudenim Semarang

14. Rutan Kelas II B Batang

15. Rutan Kelas IIB Purworejo

16. Rutan Kelas IIB Wonosobo

17. LPP Kelas IIA Semarang

18. LPP Kelas III Pangkal Pinang

19. Kanim Kelas II Tanjung Pandan

70 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Inspektorat Wilayah V

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Capaian Penjelasan

Meningkatkan peran



Consulting

Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN

Kemenkumham

3 (Integrated) Tercapai 3

(Integrated)






Persentase pemanfaatan

penerapan manajemen risiko dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di


50% 50%

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah V Sebagian besar satuan kerja telah menerapkan manajemen risiko berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 5 tahun 2018 tentang Manajemen Risiko. Kendala pelaksanaan penerapan manajemen risiko adalah kurangnya pemahaman satuan kerja terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 5 tahun 2018 tentang Manajemen Risiko. Penerapan kinerja dengan menganalisis risiko yang ada dan membuat rencana pengendalian merupakan hal baru yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya.

Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari

kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan

kerja dilingkungan ITWIL

90%

52%

Sampai dengan bulan Desember 2020 terdapat 31 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja atas hasil rekomendasi audit Inspektorat Wilayah V dari total 60 rekomendasi temuan. Sehingga persentase capaian indikator kinerja kegiatan adalah 52%.

71 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Persentase rekomendasi BPK yang

ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja,

setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL

90% 100%

Inspektorat Wilayah V selaku mediator antara satuan kerja dan Badan Pemeriksa keuangan selalu melakukan pendampingan dan konsultasi agar rekomendasi temuan BPK dapat tuntas ditindak lanjuti. Pada tahun 2020 terdapat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk pemeriksaan tahun anggaran 2019. terdapat 9 rekomendasi atas pemeriksaan LK TA 2019 untuk DJKI yang merekomendasikan pengembalian atas keuangan negara, memberikan teguran kepada pengelola keuangan dan melakukan verifikasi atas piutang paten. Seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh DJKI dan diajukan sebagai bahan monitoring BPK Semester II tahun 2020. Sehingga indikator kinerja kegiatan telah tercapai 100%.

Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari

kerja setelah selesai melakukan

pengawasan (audit, reviu, evaluasi,

pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL

85% 100%

Seluruh laporan kegiatan telah diselesaikan oleh masing-masing tim yang ditugaskan dalam kegiatan tersebut, sehingga capaian atas indikator kinerja kegiatan adalah 100%. Inspektorat Wilayah V melakukan monitoring atas ketepatan dan keakuratan data dalam laporan kegiatan sehingga menghasilkan output pengawasan yang berkualitas dan memiliki nilai tambah bagi organisasi.

Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim

Penilai Internal Yang berhasil diusulkan

memperoleh predikat WBK/WBBM

dilingkungan ITWIL

5 Satker WBK/WBBM

8 Satker

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

2. Kantor Wilayah D.I Yogyakarta.

3. Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta.

4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

5. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta.

6. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosari.

7. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Kelas IIB Wonosari.

8. Kantor Imigrasi Kelas II Belawan.

72 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Inspektorat Wilayah VI

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan Target Capaian Penjelasan

Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance

dan Consulting

Level IACM / Kapabilitas APIP

ITJEN Kemenkumham

3 (Integra

ted)

Tercapai 3

(Integrated)

Berdasarkan Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Polkumham, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – BPKP Nomor SP-214/D2/02/2019 Tanggal 10 November 2019 Perihal Laporan Hasil Penjaminan Mutu atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kemenkumham Tahun 2018 Karena pada tahun 2020 BPKP masih belum melakukan validasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham


berbasis risiko, untuk



Persentase pemanfaatan penerapan

manajemen risiko dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi satuan kerja di


50% 53%

Persentase tersebut didapat dengan formula: Jumlah Satker dgn analisa risiko yg sesuai X 100% Jumlah Total Satker Sehingga 86 x 100% = 53% 149 *) jumlah satuan kerja di lingkungan Inspektorat Wilayah VI : 149 **) jumlah satuan kerja dengan analisis resiko yang sesuai berbanding lurus dengan jumlah satuan kerja yang diusulkan untuk berpredikat WBK/WBBM ke KemenPAN&RB

Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima

satuan kerja dilingkungan ITWIL

90% 31%

Persentase tersebut didapat dengan formula: Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti X 100% Jumlah temuan keseluruhan

Sehingga 237 x 100% = 31% 745 1. Jumlah temuan dari tahun 2016 s.d. 2020 sebanyak 745 temuan, dengan nilai Rp

1.171.181.673,00 2. Jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 237 temuan dengan nilai Rp

133.677.919,00 3. Jumlah temuan yang masih dalam proses penyelesaian tindak lanjut sebanyak 508

temuan, dengan nilai Rp 1.037.503.754,00 4. Temuan dengan nilai pengembalian ke kas negara paling banyak yakni sebesar Rp

535.059.565,00 hasil Audit Pegadaan Barang dan Jasa pada LPP Manokwari Tahun

Audit 2020. Surat percepatan TL Itjen dan BPK pada mitra kerja Isnpektorat Wilayah VI dalam proses tanda tangan Inspektur Jenderal.

73 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima

satuan kerja dilingkungan ITWIL

90% 88%

Persentase tersebut didapat dengan formula: Jumlah tindak lanjut satker X 100% Jumlah rekomendasi BPK keseluruhan

Sehingga 211x 100% = 88% 331 Dari total 331 Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Tahun 2019 dengan jumlah nominal yang harus dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp 202.275.278.287,71 (dua ratus dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma tujuh puluh satu rupiah) dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Sesuai Rekomendasi :

i. Jumlah: 211 rekomendasi ii. Nominal yang disetor ke Kas Negara Rp 45.463.734.779,57

2. Belum Sesuai Rekomendasi : i. Jumlah: 79 rekomendasi ii. Nominal yang disetor ke Kas Negara Rp 147.360.656.818,81

3. Belum Tindak Lanjut : i. Jumlah: 41 rekomendasi ii. Nominal yang belum disetor ke Kas Negara Rp 11.202.261.591,33

Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari

kerja setelah selesai melakukan

pengawasan (audit, reviu, evaluasi,

pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL

85% 71,26%

Jumlah LHP yang telah terbit

𝑥100%

Jumlah laporan harus terbit sesuai PKPT

61

𝑥100%

=

71,26%

87

74 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim

Penilai Internal Yang berhasil diusulkan

memperoleh predikat WBK/WBBM

dilingkungan ITWIL

5 Satker

WBK/WBBM

78 Satker

1. Jumlah usulan satuan kerja dari eselon I Pembina sebanyak 129 satuan kerja yang terdiri dari: i. 6 satuan kerja WBBM. ii. 123 satuan kerja WBK.

2. Jumlah usulan satuan kerja yang diusulkan ke KemenPAN&RB sebanyak 86 satuan kerja yang terjadi dari: i. 6 satuan kerja WBBM. ii. 82 satuan kerja WBK.

3. Jumlah satuan kerja yang mengikuti desk evaluasi KemenPAN&RB sebanyak 78 satuan kerja yang terdiri dari: i. 6 satuan kerja WBBM. ii. 72 satuan kerja WBK.

75 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Target

Capaian Penjelasan

Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/ pungutan liar

Pengelolaan Unit Pemberantasan

Pungutan Liar (UPP) Kementerian

Hukum dan HAM

1

Rekomen

dasi

1

Rekomen

dasi

Laporan pengelolaan unit pemberantasan pungli bagian SIP

Optimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal

Indeks RB ITJEN 91 14,17 dari

nilai 14,60

(Surat IRJEN No.ITJ.3.PW.03.01-388, Tgl. 28 September 2020)

Berdasarkan Permenpan RB No.26 Th.2020, terdapat perubahan

penilaian hanya unsur penungkit yg dinilai oleh APIP, nilai maksimal

unit 14.6

Nilai SAKIP ITJEN “Baik” 85 82,88 Surat IRWIL V No. ITJ.6.PW.03.01-88/VI/ 2020 Tgl 26 Juni 2020)

Nilai Maturitas SPIP ITJEN Level 3 3.963

Surat Irjen No. ITJ.2.PW.03.01-203 Tgl.21 Sept 2020)

Nilai WBK/WBBM ITJEN 82 ISO 37001:

2016

Itjen tidak ikut serta dalam kontestasi WBK/WBBM sehingga tidak

dapat diukur capaian targetnya.

Persentase Peningkatan

Pengelolaan Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan

Internal terkait Kerugian Negara/

pengembalian ke kas negara

60% 39,83% Data Bagian SIP per akhir

Des 2020)




Internal terkait Administrasi

80% 59,94% (data SIP per akhir

Des 2020)



Rekomendasi Hasil Pemeriksaan


Des 2020)

76 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Eksternal terkait Kerugian Negara




Eksternal terkait Administrasi


Des 2020)

Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan profesional

Persentase SDM yang memenuhi

standar kompetensi

80% 106,8% Sampai dengan tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan pendidikan

dan latihan pimpinan dan pembentukan pejabat fungsional

Tingkat Internalisasi Pegawai

ITJEN atas Tata Nilai

Kemenkumham

3 4.16 Hasil Survei Internalisasi Th.2020

Mengembangkan kualitas Sistem Informasi dilingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif

Persentase Pemenuhan

Pengembangan Teknologi

Informasi yang Menunjang Proses

Bisnis Bidang

Pengawasan/Pengendalian

Internal

80% 85% Laporan pengembangan teknologi informasi Inspektorat Jenderal

Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel

Persentase realisasi Layanan

Perkantoran yang akuntabel

85% 98,40% Lampiran rekap realisasi anggaran gaji dan pemeliharaan kantor

Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan akuntabel

Laporan Keuangan ITJEN yang

Akuntabel

WTP WTP Surat BPK tentang WTP Kumham 20 Mei 2020

Persentase efektifitas

pemanfaatan anggaran


85% 98,10% Lampiran data % realisasi keuangan

77 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

4. CAPAIAN LAINNYA

a) Kapabilitas APIP

BPKP tidak melakukan penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal

Kemenkumham di tahun 2020, namun di Th.2019 berada di level 3 menuju

level 4. Namun berdasarkan Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah

bidang Polkumham, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: SP-214/D2/02/2019

tanggal 10 November 2019 serta Simpulan Hasil Penjaminan Mutu atas Hasil

Penilaian Mandiri tingkat Kapabilitas APIP Kemenkumham 2019, BPKP

menetapkan tingkat kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham berada pada

level 3-Integrated (APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu

kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen

risiko, dan pengendalian intern). Dan berusaha untuk memperoleh level 4-

Managed (APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata

kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern).

b) Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dengan mempertimbangkan bahwa Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai

Mandiri (TPI) dalam kontestasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak

dapat ikut berartisipasi, Inspektur Jenderal memberikan arahan agar

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk

memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti

Penyuapan sebagai salah satu bentuk penguatan peran APIP sebagai Quality

Assurance yang dikuatkan dengan Nota Dinas Inspektur Jenderal kepada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: ITJ.UM.01.01-843/III/2020

tanggal 9 Maret 2020 hal: Rencana Inspektorat Jenderal mengusulkan

Sertifikasi ISO 37001:2016 tantang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Menindaklanjuti arahan dan Nota Dinas Inspektur Jenderal tersebut,

Inspektorat Jenderal pada Triwulan I 2020 telah melaksanakan kegiatan Studi

Tiru ke Pusat Pendidikan dan Pelathian Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP-RI

sebagai salah satu instansi pemerintahan yang sudah terlebih dahulu

memperoleh sertifikasi yang dimaksud. Selanjutnya pada Bulan Maret 2020

Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan pertama dalam rangka sertifikasi

berupa Rapat Pembahasan Sertifikasi ISO 37001:2016, yang selanjutnya

dilakukan pemilihan penyedia Jasa Konsultan dalam rangka mendampingi

Inspektorat Jenderal dalam pemenuhan persyaratan administratif dengan

78 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

perusahaan terpilih PT. Aurora. Sebagai salah satu tahap yang dipersyaratkan

dalam rangka sertifikasi, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Kick Off

Meeting pada tanggal Kamis 6 Agustus 2020 dengan para Pimpinan Tinggi di

jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pendampingan dalam rangka Sertifikasi ISO dilaksanakan dalam beberapa

tahap yaitu:

1. Preparation;

2. Document Development;

3. Implementation;

4. Evaluation.

Masih dalam tahap Preparation, Inspektorat Jenderal menyusun Tim Kerja

ISO berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-33.OT.02.01

Tahun 2020 tentang Susunan Tim Kerja Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem

Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan Inspektorat Jenderal

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dilaksanakan

kegiatan Gap Analysis dalam rangka memetakan dokumen yang sudah dan

belum comply dengan persyaratan dalam sertifikasi, dimana pada tahap ini

Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan Rapat Dalam Kantor pada

tanggal 22 s.d. 23 September 2020. Dalam rangka memenuhi syarat Audit

Internal sebagai salah satu tahap sertifikasi, Inspektorat Jenderal didampingi

dengan PT. Aurora telah melaksanakan Training Audit Internal dengan 113

(Seratus Tiga Belas) pegawai Inspektorat Jenderal sebagai peserta untuk

memperoleh Sertifikasi Auditor Internal. Pada minggu ke-3 Bulan September

ditentukan penyedia pemenang sebagai Lembaga Sertifikasi yang akan

melakukan audit ekternal dalam rangka penerapan ISO 37001:2016 pada

Inspektorat Jenderal yaitu PT. Tuv-Nord Indonesia. Selanjutnya pada minggu

ke-4, Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan Audit Internal yang

dilakukan oleh Auditor yang telah lulus Training sebelumnya. Setelah

pelaksanaaan Audit Internal, sebagaimana tahap-tahap yang telah dijelaskan

dilakukan Reviu Manajemen (Management Review) yaitu menyampaikan hasil

audit internal serta laporan implementasi SMAP kepada Fungsi Kepatuhan

(Para Inspektur Wilayah) untuk selanjutnya disampaikan kepada Manajemen

Puncak (Inspektur Jenderal dan Sekretaris Inspektorat Jenderal) yang

puncaknya disampaikan kepada Dewan Pengarah (Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia).

Mengingat telah diimplementasikannya SMAP dengan menyampaikan

Laporan kepada Dewan Pengarah, pada Bulan Oktober minggu ke-2, PT.

79 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Tuv-Nord Indonesia melaksanakan Audit Eksternal secara virtual melalui

aplikasi zoom dengan hasil masih terdapat 1 (satu) temuan terkait Manajemen

Risiko untuk penyuapan yang belum sesuai sehingga Inspektorat Jenderal

diberikan waktu untuk menindaklanjuti agar sertifikasi

dapat segera diterbitkan.

Pada tanggal 27 Oktober 2020, tepat pada

saat pelaksanaan Acara Hari Dharma Karya

Dhika (HDKD) Inspektorat Jenderal berhasil

mempersembahkan Sertifikasi ISO

37001:2016 SMAP kepada Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan penyerahan

sertifikat dengan Nomor: 03 13 J 20022 oleh

PT. Tuv-Nord dilaksanakan secara langsung

pada tanggal 3 November 2020 kepada

Sekretaris Inspektorat Jenderal serta Para Inspektur Jenderal I s.d. VI.

c) Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)

Dalam rangka Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sesuai dengan Instruksi

Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

dan Prekursor Narkotika (P4GN) bahwa Inspektorat Jenderal merupakan

Unit Pelaksana dalam Program Peningkatan Kampanye Publik tentang

Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Aksi

Pembentukan Regulasi tentang P4GN di lingkup Kementerian/ Lembaga/

Pemerintah Daerah, selain itu Inspektorat Jenderal juga bertanggungjawab

atas Program Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor

Narkotika dengan Rencana Aksi Tes Urine kepada seluruh Aparatur Sipil

Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk Rencana Aksi Pembentukan Regulasi, Inspektorat Jenderal

Menyusun Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor: ITJ-25.OT.02.01 Tahun 2020 tentang P4GN di

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan

rekomendasi tindak lanjut berupa Surat Edaran akan ditingkatkan menjadi

Permenkumham pada Tahun 2021.

80 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Untuk Rencana Aksi Tes Urine kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Inspektorat

Jenderal telah berhasil mengumpulkan data yang disampaikan oleh Satuan

Kerja sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Inspektur Jenderal

Nomor ITJ-25.OT.02.01 Tahun 2020 tentang P4GN di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan target sebesar 330

(Tiga Ratus Tiga Puluh) Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia yang melaksanakan Tes Urin, dicapai 4317 (Empat

Ribu Tiga Ratus tujuh Belas) Pegawai di Lingkungan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga dicapai progress sebesar

1308,18%.

Selain itu, Inspektorat Jenderal

bekerja sama dengan Badan

Narkotika Nasional Jakarta

Selatan telah melaksanakan

kegiatan Penyuluhan Bersih dari

Narkoba (BERSINAR)yang

dilaksanakan secara serentak

dengan Tes Urine Pegawai

serta PPNPN di Lingkungan

Inspektorat Jenderal pada Tahun

2020 dengan peserta sebanyak 241 orang.

d) Whistle Blowing System (WBS)

Atas dasar Peraturan

Menteri Hukum Hak Asasi

Manusia No. 57 tahun 2016

tentang Petunjuk

Penanganan Laporan

Pengaduan, pada 30

Agustus Tahun 2016

diluncurkan aplikasi WBS

untuk pengelolaan atas

pengaduan masyarakat baik dari kalangan pegawai internal maupun

masyarakat. Penyampaian laporan melalui aplikasi WBS Kemenkumham

(wbs.kemenkumham.go.id) ini mulai dimanfaatkan oleh masyarakat &

pegawai terhitung mulai tanggal 8 maret 2017.

81 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Pada tahun 2017, Kemenkumham melalui Inspektorat Jenderal bekerja

sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pembangunan

Koneksitas Whistle Blowing System dengan salah satu ruang lingkupnya

berupa Pertukaran data atau informasi sesuai peraturan perundang-

undangan.

Berikut kegiatan yang berindikasi pelanggaran di lingkungan Kementerian

Hukum dan HAM RI yang dapat dilaporkan.

a. Pelanggaran Disiplin Pegawai;

b. Penyalahgunaan Wewenang, Mal Administrasi dan Pemerasan/

Penganiayaan;

c. Perilaku Amoral/ Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

d. Korupsi;

e. Pengadaan Barang dan Jasa/BAMA;

f. Pungutan Liar, Percaloan, dan Pengurusan Dokumen;

g. Narkoba;

h. Pelayanan Publik;

i. Laporan dan Klarifikasi.

Bahwa berdasarkan Laporan Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System

Target B12 Tahun 2020 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia pemanfaatan aplikasi WBS tercatat 66 (Enam Puluh Enam)

Laporan masuk pada Tahun 2020, dengan rincian yaitu Pending 22 (Dua

Puluh Dua), Proses Disposisi 13 (Tiga Belas), Proses Unit Utama/Kanwil 8

(delapan), Proses telaah Inspektorat Wilayah 17 (Tujuh Belas), Terbukti 0

(nol), Tidak terbukti 1 (satu), Selesai 1 (satu) dan Bukan Kewenangan

Kemenkumham 4 (empat).5

Selain itu beberapa Unit Kerja dan Kantor Wilayah telah menyampaikan

penunjukan admin pengelola aplikasi WBS yaitu 6 (enam) Unit Utama dan

24 (Dua Puluh Empat) Unit Kanwil.

e) Gratifikasi/Unit Pengendalian Gratifikasi

Didasari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58

tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta berdasarkan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi

5 Laporan Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System Target B12 Tahun 2020 di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

82 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa

Inspektorat Jenderal memiliki fungsi pelaporan pengendalian Gratifikasi

sehingga pada tahun 2016 diluncurkan Aplikasi pelaporan Gratifikasi

melalui website upg.kemenkumham.go.id.

Berdasarkan Laporan Evaluasi

Program Pengendalian Gratifikasi

Target B12 (Periode Oktober sampai

dengan Desember) Tahun 2020 di

Lingkungan Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia, disampaikan

bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, terdapat Pelaporan

Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

sebanyak 10 (sepuluh) laporan, dengan status 7 (tujuh) laporan telah

mendapatkan penetapan KPK dan 3 (tiga) laporan masih dalam proses.6

f) E-LHKASN

Dalam rangka Implementasi

Surat Edaran Menteri

Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan

Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi

Pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah

melaksanakan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara. Pada

Tahun 2020. Guna mengoptimalisasi pelaporan LHKASN di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia silakukan kegiatan verifikasi

atas kewajaran penginputan data wajib lapora LHKASN oleh Inspektorat

Jenderal pada beberapa Kantor Wilayah/ Satuan Kerja di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, kegiatan verifikasi

juga bertujuan untuk meningkatkan persentase kepatuhan pelaporan

LHKASN Tahun 2020 mengingat Persentase Kepatuhan Pelaporan

LHKASN pada Tahun 2019 sebesar 95,84%. Sampai dengan Bulan

Desember 2020, persentase pelaporan LHKASN di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencapai 97,53% atau

49017 (Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Belas) pejabat/pegawai telah

6 Laporan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Target B12 (Periode Oktober sampai dengan

Desember) Tahun 2020 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

83 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

melaporkan LHKASN melalui Aplikasi https://lhkasn.kemenkumham.go.id/.

Sehingga, pelaporan LHKASN dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 sudah

meningkat sebesar 1,69%.7

g) Penguatan Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal

Dalam usaha mengintegrasikan unit kerja pengawasan, Inspektorat

Jenderal mengembangkan dan meningkatkan kinerja administratif berbasis

Sistem Informasi melalui pembangunan Sistem Informasi Manajemen

pengawasan (SIMWas) Inspektorat Jenderal. Didasarkan pada Instruksi

Inspektur Jenderal Nomor ITJ.OT.01.01-15 Tahun 2015 tanggal 7 Juni

2013 tentang Sistem Insformasi Manajemen Pengawasan. SIMWAS mulai

dioperasikan pada Tahun 2016 untuk melakukan percepatan pelaksanaan

pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-Government) dalam

manajemen pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam

aplikasi SIMWAS terdiri dari hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh

APIP, hasil pemeriksaan external dan pengelolaan data hukuman disiplin.

Pada Tahun 2020, Inspektorat dalam rangka penguatan pengawasan telah

melakukan inovasi berupa

pengembangan Aplikasi

SIMWas Versi 3.0, SIPIDU

dan E-Was. Berdasarkan

inovasi ini aplikasi SIMWas

versi 3.0 memiliki

kemudahan dalam

menginput data juga

memudahkan seluruh satuan kerja untuk mengakses aplikasi melalui

www.simwas.kemenkumham.go.id, yang selanjutnya disosialisasikan

melalui kegiatan workshop pada

tanggal 1 s.d. 3 Desember 2020

sesuai dengan Surat Perintah

Inspektur Jenderal Nomor:

ITJ.09.OT.02.02 Tahun 2020 yang

mengundang seluruh Sataun Kerja di

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk

berpartisipasi melalui media virtual online Zoom.

7 Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2020 Optimalisasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara (LHKASN) di Lingkugan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

https://lhkasn.kemenkumham.go.id/

http://www.simwas.kemenkumham.go.id/

84 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Rekapitulasi Surat Keputusan Hukuman Disiplin yang diterbitkan pada

Tahun 2020 berjumlah 94 Surat dengan rincian sebagai berikut:

Ringan Sedang Berat PP11/17 Sanksi

Administrasi Total

22 32 32 8 95

Sedangkan, proses hukuman disiplin yang belum tuntas sampai dengan

tanggal 31 Desember 2020 berjumlah 148 berdasarkan hasil monitoring

tahun 2020 dan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Ringan Sedang Berat

PP11/17

Sanksi

Administrasi

Belum Input Total

10 22 50 8 58 148

h) e-Consul, Layanan Pengaduan dan Konsultasi

Dalam rangka merubah Mindset Pengawasan dari WATCH DOG menjadi

Quality Assurance and Consulting, melalui Surat Keputusan Inspektur

Jenderal Nomor: ITJ-05.OT.02.02 Tanggal 09 April 2019 tentang Tim

Konsultasi Pelayanan Publik Melalui Tatap Muka dan Website Pada

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Tahun 2019, Inspektorat Jenderal membangun layanan Konsultasi melalui

Tatap Muka yang selanjutnya dikembangkan dalam bentuk website

(http://konsulitjen.kemenkumham.go.id) yang terdiri dari 13 Jenis Layanan

sebagai berikut:

b. Proses penjatuhan Hukuman Disiplin/ Tindakan Administratif/

Kepegawaian;

http://konsulitjen.kemenkumham.go.id/

85 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

c. Pengaduan Masyarakat dan WBS;

d. Pengelolaan Keuangan;

e. Pengelolaan BMN;

f. Pengadaan Barang/ Jasa;

g. PMPRB;

h. SPIP;

i. LKJ dan SAKIP;

j. WBK/ WBBM;

k. Manajemen Risiko;

l. LHKASN;

m. Pengendalian Gratifikasi/ UPG;

n. Penanganan Benturan Kepentingan.

Pada Tahun 2020 layanan konsultasi memiliki capaian sebagai berikut:

Pada Layanan Tatap Muka sampai dengan Desember 2020 tercatat 17

(Tujuh Belas) client/consultee yang sudah dijawab dengan status tuntas,

selain itu Layanan

pada Website

sampai dengan

Bulan Desember

2020 tercatat 38

(Tiga Puluh

Delapan)

client/consultee

dengan status 33

(Tiga Puluh Tiga)

tuntas, 4 (empat) telah disampaikan dan ditanggapi oleh tim tapi menunggu

tanggapan satuan kerja, dan 1 (satu) pertanyaan dalam tahap diskusi.

i) Penyusunan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

M.HH-07.PW.02.03 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Terpisah

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern sudah dirancang

dan diimplementasikan dengan baik, perlu dilakukan pemantauan secara

terus-menerus. Secara khusus, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, pimpinan Instansi

86 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern

yang dilaksanakan melalui Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah,

dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu lainnya.

Berdasarkan hasil Penilaian Kapabilitas APIP serta Maturitas SPIP oleh

BPKP Tahun 2017, salah satu rekomendasi yang harus dilakukan oleh

Inspektorat Jenderal terkait Pemantauan Sistem Pengendalian Intern

adalah menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP.

Adapun untuk Pemantauan Berkelanjutan serta Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu lainnya, sudah dilaksanakan dan

sudah ada pedomannya.

Penyusunan Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini selain bertujuan untuk

melaksanakan Rekomendasi BPKP untuk peningkatan nilai Maturitas SPIP

Kementerian Hukum dan HAM juga sebagai upaya Inspektorat Jenderal

untuk membuat panduan bagi APIP dan manajemen dalam

menyelenggarakan Evaluasi Terpisah di lingkungan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia, mulai dari Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan,

dan Tahap Pelaporan.

Berikut kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam

rangka penyusunan Keputusan Menteri yang dimaksud:

1) Mengusulkan Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia tentang Pedoman Evaluasi Terpisah Pemantauan

Penyelenggaraan SPIP di Lingkubgan Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia yang dituangkan dalam Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asai Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun

2020 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020;

2) Menyusun Tim yang ditetapkan melalui Surat Keputusan

Inspektur Jenderal Nomor ITJ-12.OT.02.01 Tahun 2020 tanggal

7 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan

Pembahas Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia tentang Pedoman Evaluasi Terpisah Pemantauan

Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia;

3) Penyusunan pedoman evaluasi terpisah sebelumnya ditargetkan

selesai pada Bulan April Tahun 2020, akan tetapi karena adanya

87 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Pandemi Covid-19, pembahasan draft Pedoman Evaluasi

Terpisah belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal;

4) Pembahasan I dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2020 dihadiri

oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal beserta Tim Penyusun dan

Pembahas;

5) Pembahasan II dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020

melalui kegiatan tatap muka dan virtual dengan Aplikasi Zoom;

6) Pendampingan I dilaksanakan pada tangal 3 September 2020

secara virtual/online menggunakan Aplikasi Zoom dengan

peserta rapat terdiri atas Inspektur Wilayah I, Tim Penyusun

Pedoman serta Tim Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

Undangan (Ditjen PP);

7) Pendampingan II dilaksanakan pada tanggal 29 September 2020

secara virtual/online menggunakan Aplikasi Zoom dengan

peserta Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur Wilayah I, Tim

Penyusun, Tim Ditjen PP dan Pejabat pada Biro Perencanaan;

8) Finalisasi Draft dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2020

secara virtual/online dengan peserta Para Inspektur Wilayah,

Biro Perencanaan, serta Tim Penyusun;

9) Penyampaian Penjelasan Perubahan Permenkumham menjadi

Kepmenkumham kepada Sekretaris Jenderal melalui Surat

Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: ITJ.1.UM.01.01-3312

tanggal 6 November 2020 perihal Penyampaian Perkembangan

Usulan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020;

10) Pembahasan Draft Final Kepmenkumham oleh perwakilan Tim

Penyusun pada tanggal 16 November 2020;

11) Pengajuan Draft Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia tentang Pedoman Evaluasi Terpisah kepada Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Nota Dinas Inspektur

Jenderal ke Menteri Nomor: ITJ.UM.01.01-3490 tanggal 18

November 2020;

12) Penetapan Draft Kepmen menjadi Keputusan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.PW.02.03 Tahun 2020

tentang Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian

88 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang

ditetapkan pada tanggal 27 November 2020.

j) Survei layanan kesekretariatan Inspektorat Jenderal

Pelaksanaan Survei Layanan Kesekretariatan Inspektorat Jenderal

merupakan output dari Kegiatan Dukungan Manajemen, dilaksanakan

melalui survei pada website itjen.kemenkumham.go.id berdasar Nota Dinas

Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: ITJ.1.UM.01.01-3141/X/2020

Tanggal 23 Oktober 2020, pelaksanaan survei berlangsung dari tanggal 2

s.d. 23 November 2020, berdasarkan kegiatan tersebut, diperoleh Indeks

sebesar 4,62. (LHP Survei Layanan Kesekretariatan tanggal 17 Desember

2020).

k) SIPTL-BPK

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan

Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Badan

Pemeriksa Keuangan selaku Auditorat Keuangan Negara dalam

pelaksanaan tugasnya melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal

pada K/L terkait pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil

pemeriksaan BPK. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI

yang bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan koordinator dalam

hal penyusunan laporan berkala hasil pengawasan Badan Pemeriksa

Keuangan. Berikut rekapitulasi data hasil pemantauan Tindak Lanjut

Temuan BPK periode 2016 s.d. 2020

Rekapitulasi Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Temuan Eksternal (BPK)

KETERANGAN

REKO

MEN

DASI

MUTASI

SESUAI

DENGAN

REKOMEND

ASI

%

BELUM

SESUAI

REKOMEN

DASI

% BELUM DI TIN

DAK LANJUTI %

SEMESTER II

Tahun 2016 748 0 496 66,31% 157 20,99% 95 12,70%

SEMESTER I

Tahun 2017 1712 964 1371 80,08% 159 9,29% 181 10,57%

SEMESTER II

Tahun 2017 1738 26 1401 80,61% 159 9,15% 177 10,18%

SEMESTER I

Tahun 2018 1836 98 1465 79,79% 165 8,99% 205 11,17%

SEMESTER II

Tahun 2018 1836 0 1509 82,19% 184 10,02% 139 7,57%

SEMESTER I

Tahun 2019 1980 144 1555 78,54% 192 9,70% 232 11,72%

SEMESTER II

Tahun 2019 1980 0 1611 81,00% 232 11,66% 145 7,29%

SEMESTER I

Tahun 2020 2069 89 1772 85,65% 178 8,60% 118 5,70%

89 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

l) Penghargaan dari Instansi Lainnya

Pada Tahun 2020, Inspektorat

Jenderal menerima penghargaan “The

Most Committed in Organizational

Development” dari PPM Manajemen

yang diterima pada tanggal 21 Juli

2020.

m) Pembinaan Pengawasan (Workshop, Pelatihan Kantor Sendiri, Sosialisasi

dan pendampngan)

Pada Tahun Anggaran 2020, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan

HAM telah melakukan Pembinaan Pengawasan (PKS, Workshop, Studi

Banding, Bimtek) sebanyak 25 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

1. Audit Tusi Pengelolaan Keuangan

Kegiatannya dilakukan pada 2 Maret 2020 dihadiri oleh Auditor

Inspektorat Jenderal, dengan menghadirkan Narasumber dari Auditor

Inspektorat Wilayah I hal ini dilakukan untuk lebih memahami tehnik

melakukan audit tugas dan fungsi pengelolaan keuangan.

2. Penilaian Maturitas SPIP

Kegiatannya dilakukan pada 8 Juni 2020 dihadiri oleh Auditor


Inspektorat Wilayah I hal ini dilakukan untuk melakukan diskusi panel

atas hasil penilaian maturitas SPIP seluruh Unit Eselon I

90 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

3. Penilaian Maturitas SPIP Tahap Pengujian Bukti

Kegiatannya dilakukan pada 6 Juli 2020 dihadiri oleh Auditor


Inspektorat Wilayah I hal ini dilakukan untuk pemahaman bersama

tentang bukti atau data dukung yang diperlukan dalam penilaian SPIP

dibandingkan dengan praktek yang ada dilapangan.

4. Reviu Laporan Keuangan Semester I

Kegiatannya dilakukan pada 8 Juli 2020 dihadiri oleh perwakilan

pimpinan tinggi ITJEN, dengan menghadirkan Narasumber dari Auditor

Inspektorat Wilayah IV hal ini dilakukan untuk mengenalkan aplikasi

baru bernama aplikasi reviu laporan keuangan yang bertujuan

membantu proses penghimpunan dokumentasi arsip, proses

administrasi, penyusunan dan penerbitan output berupa catatan hasil

reviu yang telah disepakati oleh APIP dan Satuan Kerja

5. Konsolidasi ITJEN atas draft Permenkumham tentang RKBMN

berupa peralatan dan mesin, aset tidak berwujud dan aset tetap

lainnya

Kegiatannya dilakukan pada 6 Juli 2020 dihadiri oleh perwakilan

pegawai Inspektorat Jenderal, dengan menghadirkan Narasumber dari

Inspektur Wilayah IV hal ini dilakukan untuk menyampaikan

pembahasan terkait Rapermenkumham mengenai peralatan dan

mesin, aset tidak berwujud dan aset tetap lainnya yang belum

mencapai kesepakatan mengenai pasal yang mengatur tentang reviu

RKBMN oleh APIP.

6. Pelatihan Reviu LKIP

Kegiatannya dilakukan pada 19 Februari 2020 dihadiri oleh perwakilan

auditor Inspektorat Jenderal, dengan menghadirkan Narasumber dari

Auditor Wilayah V hal ini dilakukan untuk lebih memahami dalam

melaksanakan tehnik reviu LKIP Kementerian.

b. Workshop

1. SIMWAS ITJEN Versi 3.0, SIPIDU dan E-Was

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 4 Desember 2020 dengan

peserta seluruh satuan kerja dilingkungan kemenkumham dengan tujuan

untuk memudahkan mengirimkan pengaduan sebagai informasi tentang

ITJEN Kemenkumham sehingga masyarakat mendapat informasi yang

lengkap mengenai pelayanan dan informasi di Kemenkumham dan

mendukung pelaksanaan ZI WBK dan WBBM sebagai sarana pengaduan

91 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

dalam bentuk aplikasi pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan serta

pelaporan.

2. Peningkatan level maturitas SPIP dan Teknik Penialian Maturitas

SPIP

Dilaksanakan dalam upaya peningkatan level Maturitas SPIP

Kemenkumham menuju level 4 dengan menghandirkan narasumber dari

BPKP, kegiatan diikuti oleh auditor Inspektorat Wilayah I s.d. VI dan

perwakilan dari sekretariat Inspektorat Jenderal.

3. Audt Investigatif

Dilaksanakan dalam upaya peningkatan tentang tehnik mengaudit

investigatif dengan menghadirkan narasumber auditor dari Inspektorat

Jenderal Kementerian Keuangan.

4. Integrasi Satu data Kemenkumham bagi Pelaksanaan Audit Intern

Berbasis Komputer (TABK) dan Continous Auditing

Dilaksanakan pada Bulan Desember 2020 dihadiri Seluruh Saruan Kerja,

dengan narasumber dari Inspektorat Jenderal, hal ini dilakukan untuk

menginformasikan penggunaan aplikasi E-WAS, SIMWAS New 3.0,

SIPIDU dan ISO SMAP.

5. Pelaksanaan Evaluasi PMPRB

Dilaksanakan pada tanggal 12 februari 2020 dihadiri oleh perwakilan unit

eselon I dengan narasumber Inspektur Wilayah II, hal ini dilakukan untuk

memfasilitasi Kementerian dalam menyediakan informasi mengenai

pengembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya perbaikan

yang perlu dilakukan oleh Kementerian yang memerlukan dan

menyediakan data atau informasi untuk Kementerian Pendayagunaan

Negara Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) birokrasi.

6. Penggunaan Aplikasi Sistem Bina Jabatan Auditor Berkualitas

(SIBIJAK) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor

Dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020 dihadiri oleh para auditor

dengan menghandirkan narasumber dari BPKP dan untuk

menginformasikan tentang Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor

Berkualitas (SIBIJAK) merupakan sistem terpadu dengan integrasi

layanan pembinaan yang dilaksanakan oleh BPKP (Pusbin JFA) dan

dimanfaatkan oleh Pimpinan APIP dan Auditor pada K/L/Pemda.

7. Pendampingan Manajemen Risiko bagi Kantor Wilayah

Dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2020 dihadiri oleh para auditor dan

perwakilan Kantor Wilayah dengan menghandirkan narasumber dari

92 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

BPKP hal dilakukan untuk meningkatkan pemaham manajemen risiko,

dimana Inspektorat Wilayah III adalah selaku Koordinator

8. Persiapan Pendampingan Manajemen Risiko pada Satuan Kerja

Dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020 dihadiri oleh para auditor

dengan menghadirkan narasumber dari Inspektorat Wilayah III, hal

dilakukan untuk penyamaan persepsi para auditor dalam memberikan

pendampingan penyusunan manajemen risiko keada satuan kerja yang

akan dilaksanakan bulan awal Juli 2020

9. Update Rilis SIMAK BMN dalam rangka koreksi hasil inventarisasi

BMN

Dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2020 dihadiri oleh para auditor

dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal

Perbendaaraan Kementerian Keuangan, hal ini dilakukan untuk

melakukan pengkinian aplikasi SIMAK BMN dalam rangka koreksi hasil

inventarisasi BMN

10. Update aplikasi SAIBA dalam rangka penyusunan Laporan

Keuangan (unaudited)

Dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2020 dihadiri oleh para auditor

dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara Kementerian Keuangan hal ini dilakukan untuk memperoleh

pemahaman terhadap update aplikasi SAIBA dalam penyusunan laporan

keuangan.

11. Peningkatan Kualitas Reviu Laporan Keuangan dengan

menggunakan Metoda Data Elektronik (e-reviu)

Dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2020 dihadiri oleh para auditor dengan

menghadirkan narasumber Auditor dari Insektorat Wilayah III, hal ini

dilakukan untuk memperoleh pemahaman terhadap aplikasi e-reviu dalam

reviu laporan keuangan

12. Strategi Reviu Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara oleh

APIP K/L

Dilaksanakan pada tanggal 1 September 2020 dihadiri oleh para auditor

dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan hal ini

dilakukan untuk menyusun strategi reviu dalam penilaian kembali barang

milik negara oleh APIP

13. Teknik Reviu Rencana Kebutuhan BMN

Dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2020 dihadiri oleh auditor dan

perwakilan eselon I lainnya dengan menghadirkan narasumber dari

93 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

Inspektur Wilayah IV hal ini dilakukan untuk lebih memahami reviu

rencana kebutuhan BMN dari unit eselon I lainnya.

14. Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa dalam Percepatan Penanganan

COVID-19

Dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020 dihadiri oleh para auditor

dengan menghadirkan narasumber Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan hal ini dilakukan untuk mempercepat dalam proses

pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19.

15. Tunas Integritas

Dilaksanakan pada tanggal 7 September 2020 dihadiri oleh perwakilan

unit eselon I dengan menghadirkan narasumber dari kepala bagian RB

Biro Perencanaan hal ini dilakukan untuk membangun budaya integritas

yang diharapkan dapat menanamkan integrated anggota organisasi agar

tidak lagi melakukan korupsi

16. Implementasi SAKIP

Dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 dihadiri oleh perwakilan

seluruh unit eselon I dengan menghadirkan narasumber dari Kemenpan

RB hal ini dilakukan untuk pemaham bersama persepsi tentang

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan tata cara evaluasi

Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah.

c. Studibanding

Manajemen Risiko pada Satuan Kerja

Kegiatan dilaksanakan dengan mengujungi Inspektorat Wilayah V ke

Kementerian Keuangan terkait Penerapan Manajemen Risiko pada bulan

februari tahun 2020, dalam rangka mempelajari terkait penerapan manajemen

resiko yang telah dilaksanakan di Kementerian Keuangan. Sehingga dapat

diterapkan di Inspektorat Jenderal khususnya dan Kementerian Hukum dan

HAM pada umumnya.

d. Bimbingan Teknis

Penyusunan Manajemen Risiko pada Satuan Kerja

Kegiatan dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber Inspektorat

Wilayah V Kementerian Keuangan, terkait Tehnik penyusunan Manajemen

Risiko mulai dari penetapan tujuan, identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi

resiko, penanganan/mitigasi resiko dan rencana aksi pemantauan resiko,

diikuti oleh auditor wilayah I s.d VI dan Sekretariat ITJEN, dengan harapan

tehnik tersebut dapat diterapkan di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum

dan HAM.

94 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

e. Sosialisasi

Pengenalan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan

dalam rangka meningkatkan pemahaman seluruh pegawai dan PPNPN

tentang ISO SMAP dan kebijakan anti Penyuapan serta langkah-langkah dan

pemenuhan dokumen yang dipersyarakat untuk memperoleh sertifikasi ISO

37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. difasilitasi oleh

konsultan ISO SMAP yang dilaksanakan pada triwulan ke – 2.

95 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

A. KESIMPULAN

Bahwa selama Tahun 2020 Inspektorat Jenderal mengemban :

1. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian

Hukum dan HAM,

2. Tujuh Kegiatan yaitu Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I, II,

III, IV, V dan VI serta Kegaitan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

3. Sasaran dan terget Program serta Kegiatan ditetapkan dalam Indikator Kinerja

dan dalam Perjanjian Kinerja.

4. Mengelola DIPA sebesar Rp40.351.639.000,- terealisasi sebesar

Rp39.241.200.164,- (97.25%)

5. Kinerja yang dicapai meliputi :

a) Penyusunan RENSTRA ITJEN dan berperan aktif dalam penyusunan

RENSTRA Kemenkumham, yang selanjutnya telah ditetepkan dalam

Permenkumham No.33 Th.2020;

b) Pengelolaan penyelenggaraan SPIP dilingkungan ITJEN, data dukungnya

dituangkan dalam Laporan Triwulan dan Akhir Tahun;

c) Pengelolaan Reformasi Birokrasi di lingkungan ITJEN, data dukungnya

dituangkan dalam e-pmprb dan e-rb online;

d) Menyelengarakan Manajemen Risiko tingkat Program dan Kegiatan,

Manajemen Risiko Anti Penyaupan dan Manajemen Risiko Pencegahan

dan penanganan Covid-19 dilingkungan ITJEN’

e) Pengelolaan INPRES No.2 Th.2020 tentang Rencana Aksi Nasional

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap

Narkotika dan Prekusor Narkotika (P4GN);

f) Pengelolaan TARJA ITJEN dan TARJA turunan ITJEN ke KANWIL;

g) Pengelolaan pengisian monev kinerja SMART (penialian oleh DJA-

Kemenkeu), monev RKP (penialian oleh Bappenas) dan e-performance

(penilaian oleh Setjen Kemenkumham)

h) Pelaksanaan Pengawasan (audit, reviu, evalausi, pemantauan dan

pengawasan lainnya) atas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja

Kemenkumham;

BAB. IV.

KESIMPULAN DAN SARAN

96 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

i) Menyusun dokumen anggaran Tahun 2021 meliputi DIPA dan RKAKL,

PKPT dan PKAU, disbushement plan, procurement plan, Indikator KInerja,

Perjanjian Kinerja dan Kebijakan pengawasan dan TARJA ITJEN Th.2021;

j) Melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai melalui DIKLAT, FGD,

PKS, Workshop, BIMTEK, Sosialisasi dan studi banding;

k) Pengelolaan sarana prasarana penunjang kinerja, pengelolaan BMN dan

pengelolaan persuratan serta arsip;

l) Pengelolaan pencegahan dan penaggulangan COVID-19 dilingkungan

ITJEN;

m) Pengelolaan gaji, tunjangan, keuangan kegiatan, pajak dan kartu kredit

kedinasan;

n) Pengelolaan data pelaporan gratifikasi, pengaduan masyarakat, pungutan

liar, temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengawasan serta

pengelolaan teknologi informasi.

o) Pengleolaan kehumasan, publikasi berita, data Jaringan Deokumentasi

Informasi Hukum (JDIH), data Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) serta website, media social dan media koran online;

p) Pengelolaan capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator KInerja

Kegiatan serta Perjanjian Kinerja’

q) Penyusunan Kebijakan Anti Penyuapan dan Sertifikasi ISO 37001:20016

Anti Bribery Management System;

r) Terpilih sebagai “The Most Committed in Organizational Development” dari

PPM Manajemen yang diterima pada tanggal 21 Juli 2020;

s) Pengelolaan LHKASN Pegawai Kemenkumham dengan capaian target

97,53% dari total wajib lapor (49017 pegawai);

t) Menyelenggaraan SPBE dengan melaksanakan upgrade SIMWAS New

3.0, SIPIDU dan E-Was.

u) Pengelolaan Layanan Konsultasi (Tatap muka dan e-consult);

v) Menginisiasi Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman

Evalausi terpisah Penyelenggaran SPIP, dan telah

ditetapNo.M.HH.07.PW.)2.03 tanggal 27 November 2020;

w) Menetapkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal No.ITJ-38.OT.02.01

Th.2020 tanggal 23 September 2020 tentang Proses Bisnis dilingkungan

ITJEN level L0 s.d L3;

x) Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas, sebagai data untuk

pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum dan HAM

dan IKU ITJEN;

97 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

y) Melaksanakan survei layanan Sekretariat ITJEN sebagai dasar untuk

mengukur Indikator Kinerja Output Sekretariat ITJEN;

z) Malaksanakan survei Internalisasi Tata Nilai serta bimbingan rohani

sebagai dasar untuk mengukur salah satu Indiaktor Kinerja ITJEN;

Keberhasilan kinerja tesebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektif dan

efisien atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki ITJEN baik sumber daya

manuais, sumber daya peraturan maupun sumber daya sarana prasarana,

dengan meningkatkan koordinasi, kerjasama antar Bagian, antar Inspektorat

Wilayah, antar satuan kerja dilingkungan Kemenkumham maupun antar Insstansi

terkait lainnya.

B. SARAN

1. Komitmen dan dukungan Pimpinan sangat diperlukan untuk meningkatan

Kinerja ITJEN lebih PASTI;

2. Kerjasama yang solid sangat diperlukan terutama di internal ITJEN dalam

pelaksanaan seluurh kegiatan.

3. Peningkatan internalisasi tata nilai Kemenkumham dan rasa memiliki, rasa

tanggung jawab atas tugas, fungsi dan keberhasilan kinerja ITJEN untuk

mendukung keberhasilan kinerja Kemenkumham di Tahun yang akan datang.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Tholib NIP.19630811 198811 1 001

98 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS

NOMOR: ITJ.1.UM.01.01- /I/2021

Yth. : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Dari : Kepala Bagian Program Humas dan Pelaporan

Hal : Laporan Akhir Tahun 2020 Program Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham

Lampiran : Satu Berkas

Tanggal : 17 Januari 2021

1. Rujukan :

a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi

No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.

a. Sehubungan dengan rujukan tersebut dan dengan telah berakhirnya TA. 2020,

dengan ini disampaikan Laporan Akhir Tahun 2020 Pelaksanaan Program

Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia, sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan Pelaksanaan

Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia yang diemban oleh Inspektorat Jenderal Th.2020;

Demikian disampaikan, untuk mohon koreksi Bapak Sekretaris Inspektorat

Jenderal. Atas perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.

Nanij Kusnani NIP.19721204 199903 2001

99 | L a p t a h I T J E N T h . 2 0 2 0

kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia …

Documents