t a h u n 2 0 1 8 l a p o r a n k i n e r j a · tujuan strategis staf ahli menko pmk adalah...

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA

DAN KEBUDAYAAN

STAF AHLI MENTERI

BIDANG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

PASCA 2015


BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA


BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2018

STAF AHLI MENTERI BIDANG SDGS PASCA 2015

Laporan Kinerja Tahun 2018 | ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya dengan

tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2018 Staf Ahli Menteri Bidang Sustainable

Development Goals Pasca 2015 (SAM SDGs).

Laporan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010

tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sekaligus Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi

pemerintah berkewajiban melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu

tahun.

Laporan Kinerja Tahun 2018 juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tugas

fungsi SAM SDGs. Diharapkan adanya umpan balik guna meningkatkan kinerja di masa

mendatang.

Jakarta, Januari 2019

Ghafur Dharmaputra

iii| Laporan Kinerja Tahun 2018

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................ ii

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................ iii

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................................... iv

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .................................................................................................................... 1

B. Tugas dan Fungsi ............................................................................................................... 2

C. Landasan Kerja ................................................................................................................... 3

D. Isu Strategis ......................................................................................................................... 3

E. Sistematika Penyajian ...................................................................................................... 3

II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi ......................................................................................................................... 5

B. Tujuan dan Sasaran .......................................................................................................... 5

C. Strategi ................................................................................................................................... 6

D. Arah dan Kebijakan ........................................................................................................... 7

E. Program dan Kegiatan ..................................................................................................... 7

F. Penetapan Kinerja ............................................................................................................. 7

III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................................ 9

B. Realisasi Anggaran ............................................................................................................ 21

IV PENUTUP

A. Kesimpulan .......................................................................................................................... 24

B. Saran ....................................................................................................................................... 24

Laporan Kinerja Tahun 2018 | iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2018 Staf Ahli Menteri Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015

(SAM SDGs) telah menyelesaikan kajian “SDGs: Gerakan Nasional Revolusi Mental,

Generasi Muda Indonesia, dan Praktek dalam Keseharian”. Dan menyelesaikan

kajian “SDGs: Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Manusia”. Kajian

kedua terkait dengan Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan

Sosial, Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, dan Bidang Koordinasi Pendidikan

dan Agama serta Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Telaahan, kajian hingga penyusunan buku hasil kajian secara kreatif telah melibatkan

para pemangku kepentingan dari internal Kemenko PMK dan eksternal. Pemangku

kepentingan eksternal terdiri dari para pejabat Kementerian/Lembaga, akademisi dan

organisasi masyarakat sipil. Beragam kegiatan berupa studi literatur, rapat, diskusi

hingga seminar secara dinamis diupayakan guna menjaring dan menghimpun gagasan

dan pandangan untuk kesuksesan pelaksanaan kedua kajian.

Perlu dicatat, terhitung sejak 23 April dan 2 Mei 2018, SAM SDGs berturut-turut

mendapat tugas tambahan sebagai PLH dan PLT Deputi Bidang Koordinasi

Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga isu-isu dan pelaksanaan tugas Kedeputian

VI turut mewarnai pelaksanaan tugas dan kinerja SAM SDGs.

Tantangan waktu dan permasalahan yang timbul di lapangan selama pelaksanaan

rencana kinerja telah diatasi secara cepat dan cermat, guna memperoleh solusi yang

dapat dipergunakan sebagai masukan dan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja

serta penyempurnaan program dan pelaksanaan kegiatan di masa-masa mendatang.

Target kajian akhir tahun 2018 untuk SAM SDGs telah tercapai 100 persen.

Sekiranya diperhitungkan Indikator-indikator Kinerja dari masing-masing Sasaran

Strategis, target kajian dapat dikatakan melebihi 100 persen.

Laporan Kinerja Tahun 2018 | 1

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menjadi landasan bagi sebuah pemerintahan

untuk menciptakan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance). Sebuah

pemerintahan yang dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan

pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Pada Pasal 3 TAP MPR XI/1998 dinyatakan

bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas

tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas

proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian disempurnakan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Penyusunan Laporan Kinerja, yang

mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi

yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Staf Ahli Menko PMK sebagai salah satu unit kerja di Kemenko PMK memiliki kewajiban

untuk menyampaikan laporan kinerjanya sesuai dengan yang diamanatkan dalam

peraturan di atas. Serta sejalan dengan Perpres Nomor 9 Tahun 2015, dimana tugas

Kemenko PMK ialah membantu Presiden menyelenggarakan koordinasi dan

sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan masalah-masalah

pembangunan manusia dan kebudayaan. Maka laporan kinerja dapat menjadi tolak

ukur pencapaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Salah satu bidang yang menjadi bagian dari Kemenko PMK ialah Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, yang pasca 2015 menjadi agenda

internasional dan merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals. Terdapat 17

Tujuan dalam SDGs yang perlu menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan

2 | Laporan Kinerja Tahun 2018

sebagai bagian dari agenda pembangunan dunia untuk menyejahterakan manusia dan

lingkungan. Salah satu pembelajaran dari MDGs bagi Indonesia adalah fakta bahwa

hingga tahun 2010, kesadaran mengenai cara mencapai target sangat terbatas.

Tidak semua lembaga pemerintahan memahami cara mencapai target, terlebih lagi

pemerintah daerah dan aktor di luar lembaga pemerintahan. Hal ini menjadi

pembelajaran berharga bahwa target-target yang tercakup di SDGs perlu diterjemahkan

ke dalam kebijakan nasional secara terperinci dan patut diketahui semua pemangku

kepentingan. Pada pelaksanaannya sejalan dengan sasaran nasional RPJMN 2015-2019

di dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017 diharapkan pengaplikasian SDGs dapat

mengakomodir berbagai unsur pemerintah maupun non pemerintah dalam rencana

pembangunan serta merefleksikan prinsip inklusivitas.

Birokrasi sebagai subyek dan obyek perbaikan penyelenggaraan pemerintah, tentunya

akan terus menjadi sasaran berbagai langkah perbaikan. Kondisi tersebut menuntut

para birokrat untuk lebih responsif terhadap masalah, kreatif dalam upaya

penanganannya, transparan dalam penggunaan sumber untuk upaya penanganan

masalah dan serta akuntabel terhadap setiap pengambilan langkah dan keputusan.

Sehingga penting untuk menciptakan langkah-langkah strategis yang responsif dan

kreatif dalam mencapai tujuan, serta tidak terpaku pada rutinitas.

Atas dasar itu, maka Staf Ahli Menteri Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015

(SAM SDGs) melaksanakan kewajibannya untuk menyusun Laporan Kinerja. Laporan ini

menggambarkan laporan kegiatan dan langkah kreatif serta terobosan yang

mendukung suatu kegiatan dapat terlaksana dengan baik berikut pemecahan berbagai

permasalahan yang timbul selaras dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati

sebelumnya.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Pasal 444 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan Nomor 700/PER/MENKO/PMK/XI/2015 Tentang Staf Ahli,

mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri

Koordinator sesuai keahliannya.


C. Landasan Kerja

Dasar pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan SAM SDGs adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian

Negara

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang tugas Kementerian Koordinator

bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Atas dasar peraturan di atas, SAM SDGs mempunyai tugas memberikan rekomendasi

terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.

D. Isu Strategis

Untuk bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015 isu-isu strategis mencakup:

1. Pemetaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah dan Jangka Panjang.

2. Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan

Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

3. Pemetaan ketersediaan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat

nasional dan daerah.

4. Pelaporan monitoring and evaluation Pelaksanaan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Staf Ahli Menteri Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015 ini

disusun untuk menggambarkan laporan kegiatan dan langkah kreatif dan terobosan

yang mendukung suatu kegiatan dapat terlaksana dengan baik berikut pemecahan


berbagai permasalahan yang timbul. Serta memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Berikut ini adalah sistematika penyajian Laporan Kinerja Staf Ahli Menteri Bidang

Sustainable Development Goals Pasca 2015 Tahun 2018:

1. Kata Pengantar

2. Ringkasan Eksekutif

3. Pendahuluan

4. Perencanaan Kinerja

5. Akuntabilitas Kinerja

6. Penutup


II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Visi Staf Ahli

Dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025:

Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur serta Visi Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2015-2019, yaitu ‘Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan’ merupakan upaya, kebijakan, program, dan kegiatan yang

diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang sejahtera, maju,

berkarakter Pancasila, dan bermartabat, maka Staf Ahli Menko PMK menetapkan visi:

Terwujudnya hasil telaahan di bidang-bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

untuk mendukung terwujudnya koordinasi dalam mencapai Indonesia Sejahtera, Maju,

Berkarakter Pancasila, dan Bermartabat.

Misi Staf Ahli

Untuk mewujudkan visi Staf Ahli Menko PMK, maka Staf Ahli Menko PMK menetapkan

misi sebagai berikut :

a. Menghasilkan telaahan di bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia,

b. Menghasilkan telaahan di bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri

Bangsa,

c. Menghasilkan telaahan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi

Kreatif, dan Ketenagakerjaan,

d. Menghasilkan telaahan di bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015,

e. Menghasilkan telaahan di bidang Kependudukan.

B. Tujuan dan Sasaran Staf Ahli

Tujuan


Tujuan strategis Staf Ahli Menko PMK adalah “Meningkatkan efektivitas dan efisiensi

dalam menghasilkan telaahan di bidang-bidang pembangunan manusia dan

kebudayaan”.

Dengan dirumuskannya tujuan strategis ini, maka Staf Ahli Menko PMK dapat secara

tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan organisasi

dengan mempertimbangkan sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dimiliki.

Rumusan tujuan strategis juga dapat digunakan untuk memantau dan mengukur sejauh

mana pencapaian visi, misi, dan kinerja organisasi telah dicapai.

Sasaran

Sasaran strategis yang ingin dicapai Staf Ahli Menko PMK adalah mewujudkan

rekomendasi hasil-hasil telaahan/kajian di bidang-bidang pembangunan manusia dan

kebudayaan yang mampu mendukung terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan

pembangunan manusia dan kebudayaan.

C. Strategi

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai, maka terdapat

beberapa strategi sebagai berikut:

1. Meningkatnya wawasan kebangsaan, hukum dan ketahanan nasional,

2. Melestarikan budaya bangsa, dan pemanfaatan budaya sebagai pendorong

pembangunan manusia dan kebudayaan,

3. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM,

ekonomi kreatif dan peningkatan kualitas tenaga kerja,

4. Meningkatkan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,

5. Meningkatkan upaya pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas

penduduk, pengelolaan mobilitas penduduk, dan pembangunan administrasi

kependudukan yang tangguh.


D. Arah dan Kebijakan

Kemenko PMK yang memiliki tugas dalam melaksanakan sinkronisasi koordinasi dan

pengendalian pelayanan guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa harus melaksanakan tugas koordinasi bidang pembangunan manusia

dan kebudayaan yang mencakup aspek yang luas yang meliputi lintas instansi

pemerintah, non pemerintah, dan masyarakat baik dari tingkat lokal, regional, nasional,

dan internasional.

Oleh karena itu, mempertimbangkan luasnya aspek tugas tersebut, maka di samping

membagi tugas kepada unit Kedeputian, Kemenko PMK juga menetapkan Staf Ahli

untuk menangani bidang-bidang khusus sesuai dengan dinamika kehidupan

masyarakat. Untuk menangani bidang-bidang khusus tersebut Staf Ahli Menko PMK

memiliki arah kebijakan yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan

Nawacita.

E. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan tahun 2018 Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca

2015 dilaksanakan guna mendukung arah kebijakan koordinasi perencanaan,

penyusunan, dan pelaksanaan masalah-masalah pembangunan manusia dan

kebudayaan. Sesuai dengan dokumen dalam APBN, Program yang harus dijalankan Staf

Ahli Menteri Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015 Tahun 2018 adalah

program:

1. Kajian bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015.

2. Kajian Pencapaian Kinerja bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

F. Penetapan Kinerja

Berikut ini adalah Penetapan Kinerja Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals

Pasca 2015 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Tahun 2018:


PERJANJIAN KINERJA

STAF AHLI BIDANG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PASCA 2015

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

KEBUDAYAAN

Unit Organisasi Eselon I : Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015

Periode / Tahun : 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Tersusunnya kajian bidang

Sustainable Development

Goals Pasca 2015

Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Sustainable

Development Goals Pasca 2015

1

Tersusunnya kajian

pencapaian kinerja bidang

Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang

terkait dengan Bidang Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan dan

Perlindungan Sosial, Bidang Koordinasi

Peningkatan Kesehatan, dan Bidang

Koordinasi Pendidikan dan Agama

1

Jumlah Anggaran : Rp 422.000.000

Program : Koordinasi Kajian Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan


III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian target kinerja atas sasaran koordinasi dan sinkronisasi bidang

Sustainable Development Goals Pasca 2015 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

A. Tersusunnya

kajian bidang

Sustainable

Development

Goals Pasca 2015

Jumlah Rekomendasi

Kebijakan di

Sustainable

Development Goals

Pasca 2015

1 dokumen 1 dokumen

B. Tersusunnya

kajian

pencapaian

kinerja bidang

Pembangunan

Manusia dan

Kebudayaan

Jumlah Rekomendasi

Kebijakan bidang

Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan yang

terkait dengan Bidang

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan dan

Perlindungan Sosial,

Bidang Koordinasi

Peningkatan Kesehatan,

dan Bidang Koordinasi

Pendidikan dan Agama

1 dokumen 1 dokumen


Sasaran Strategis 1 : Tersusunnya kajian bidang Sustainable Development

Goals Pasca 2015

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Jumlah Rekomendasi Kebijakan di

Sustainable Development Goals

Pasca 2015

1 dokumen 1 dokumen

Staf Ahli Menteri Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015 berhasil menyusun

satu dokumen kajian berupa buku berjudul “SDGs: Gerakan Nasional Revolusi Mental,

Generasi Muda Indonesia, dan Penerapan dalam Keseharian”. Buku terdiri dari 4

(empat) bagian.

Bagian Pertama menyajikan hasil kajian “SDGs: Gerakan Nasional Revolusi Mental,

Generasi Muda Indonesia, dan Penerapan dalam Keseharian”. Bagian Kedua

menampilkan upaya “Sosialisasi SDGs dan RevMen dalam Keseharian”. Bagian

Ketiga menggagas pembentukan “Forum Pemuda Nasional untuk SDGs”. Bagian

Keempat kontribusi mendorong pendirian “SDGs Center di Universitas”.

Ilustrasi dokumen dan isi kajian tersebut sebagai berikut:


Sepanjang tahun 2018 untuk mendukung penyusunan buku tersebut, SAM SDGs

melakukan berbagai rapat, diskusi dan sosialisasi di bidang SDGs sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA A

Menyelenggarakan Rapat Dalam Kantor dan Focus Group Discussion

NO KUARTAL TGL KEGIATAN 1 1 26.02

Rapat Dalam Kantor dengan semua unit Kemenko PMK

2 08.03

Rapat Dalam Kantor dengan Sekretariat GT RevMen, KPMK

3 29.03 Focus Group Discussion dengan K/L, organisasi pemuda, organisasi masyarakat sipil

4 2 03.05

Rapat Koordinasi Forum Pemuda Nasional untuk SDGs

5 07.06


6 3 03.09


7 4 18.10 Rapat Koordinasi Forum Pemuda Nasional untuk SDGs


Dokumen pendukung pelaksanaan:

RDK 26 Februari 2018

RDK 8 Maret 2018

FGD 29 Maret 2018

Rapat 3 Mei 2018

Rapat 7 Juni 2018

Rapat 3 September 2018

Rapat 18 Oktober 2018


INDIKATOR KINERJA B

Melaksanakan Sosialisasi SDGs Pada Generasi Muda

NO KUARTAL TGL KEGIATAN 1 2 09.05 Paparan SDGs dan RevMen bagi 608 peserta Kemah

Konselor Sebaya Berbasis Revolusi Mental Tingkat Nasional Tahun 2018 bertempat di GOR Sahabudin, Pangkal Pinang, Bangka

2 3 04.07 Paparan SDGs dan RevMen bagi 500 siswa dan

mahasiswa seluruh Indonesia dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional 2018 di Manado

3 17.07 Paparan SDGs dan RevMen pada pilot project pembentukan keluarga berkarakter melalui Generasi Berencana (GenRe) tingkat propinsi di 5 wilayah DKI Jakarta


Sosialisasi 9 Mei 2018

Sosialisasi 4 Juli 2018

Sosialisasi 17 Juli 2018


INDIKATOR KINERJA C

Mendorong Pendirian SDGs Center di berbagai Universitas

NO KUARTAL TGL KEGIATAN 1 2 11.05 Pertemuan dengan Prof. Armida Alisjahbana dari SDGs

Center pertama di Indonesia yang berlokasi di Unpad, Bandung yang mendorong pendirian berbagai SDGs Center di Indonesia

2 4 09.10 Pertemuan dengan Bappeda Provinsi Bali dan

Universitas Udayana yang keduanya telah menjalin kerjasama dan mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs

3 19.10 Pertemuan dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeristas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta guna mendorong pentingnya penelitian dan kajian SDGs guna mendukung Pemda setempat dalam menyusun RAD SDGs


SDGs Center Udayana 9 Oktober 2018

SDGs Center UNS 19 Oktober 2018

Sasaran Strategis 2 : Tersusunnya kajian pencapaian kinerja bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan


INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Jumlah Rekomendasi Kebijakan bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

yang terkait dengan Bidang Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan dan

Perlindungan Sosial, Bidang Koordinasi

Peningkatan Kesehatan, dan Bidang

Koordinasi Pendidikan dan Agama

1 dokumen 1 dokumen

Staf Ahli Menteri Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015 berhasil menyusun

satu dokumen kajian berupa buku berjudul “SDGs: Pemberdayaan Perempuan dan

Pembangunan Manusia”. Buku terdiri dari 3 (tiga) bagian.

Bagian Pertama menyampaikan hasil kajian terkait dengan Bidang Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Bidang Koordinasi Peningkatan

Kesehatan, dan Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama yang membahas

“Pemberdayaan Perempuan sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan serta Upaya

Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan”.

Bagian Kedua merangkum “Hasil Dialog Multipihak dalam Upaya Pemberdayaan

Perempuan”. Bagian Ketiga menjajagi upaya “Pembangunan SDM Terpadu di Desa

Cigondang, Banten”.

Ilustrasi dokumen dan isi kajian sebagai berikut:


Pada tahun 2018 untuk mendukung penyusunan buku ini, SAM SDGs melakukan

serangkaian kegiatan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA A

Melaksanakan FGD Kajian SDGs

NO KUARTAL TGL KEGIATAN 1 3 10.08 Melakukan FGD dengan K/L, organisasi masyarakat sipil,

organisasi penggiat perempuan


FGD 10 Agustus 2018


INDIKATOR KINERJA B

Menghadiri dan menjadi narasumber pada berberapa pertemuan

NO KUARTAL TGL KEGIATAN 1 3 10.07 International Conference on Gender and Development

(ICGD) di Makassar

2 13.07 Kick off Meeting Penyusunan Background Study RPJMN 2020-2024 di Bappenas, Jakarta

3 21.07 International Seminar on Women’s Economic Empowerment: A Framework for an Inclusive and Sustainable Growth di Jakarta

4 02.08 Seminar on Women Participation for Economic Inclusiveness di Surabaya

5 28.08 Peluncuran Studi mengenai Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan (Women’s Empowerment Principles/WEPs) pada 50 Perusahaan Terkemuka di Indonesia di Jakarta

6 4 17.10 Pemberdayaan Perempuan Mempercepat

Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Jakarta

7 18.10 Penganugerahan EDGE Certification Award: Menuju Dunia Kerja Indonesia yang setara di Jakarta

8 17-18.12 SDGs Annual Conference di Jakarta


Pertemuan 10 Juli 2018




Pertemuan 2 Agustus 2018

Pertemuan 28 Agustus 2018

Pertemuan 10 Oktober 2018

Pertemuan 18 Oktober 2018

Pertemuan 17-18 Desember 2018

INDIKATOR KINERJA C Mengupayakan Pembangunan SDM Terpadu

NO KUARTAL TGL KEGIATAN 1 1 20-21.02 Meninjau Desa Cigondang, Labuan, Pandeglang, Banten

guna menjajagi upaya Pembangunan SDM Terpadu antara pemerintah dan yayasan filantropi



Peninjauan Lapangan 20-21 Februari 2018

Pelaksanaaan Forkomsam

Staf Ahli Menteri Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015 (SAM SDGs) turut

berperan aktif bersama para Staf Ahli Kemenko PMK dalam menyelenggarakan dua

Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri (Forkomsam) pada 2018.

Forkomsam pertama berlangsung di Santika Premiere Hotel & Resort, Belitung pada 19

April 2018. Tema yang dibahas “Perkembangan Indikator Kesehatan, Gizi, Keluarga

Berencana, dan Pembangunan Manusia di Desa” dengan menampilkan empat

narasumber dari Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, BPS dan Koalisi Perempuan

Indonesia.

Para SAM berpendapat bahwa sebagai bagian dari salah satu tujuan SDGs, perempuan

mempunyai peranan penting dalam perkembangan kesehatan, gizi, keluarga bencana

dan pembangunan manusia pada tingkat keluarga dan dalam masyarakat. Membaiknya

kesehatan perempuan dapat membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM).

Dalam kerangka SDGs, bidang kesehatan berperan sebagai kontributor sekaligus

penerima dampak pembangunan. Diantaranya meliputi peningkatan pelayanan,

penurunan angka kematian bayi dan balita, stunting pada anak serta anemia pada ibu

hamil.


Pemberdayaan perempuan menjadi usaha yang sistematis terencana untuk membantu

perempuan mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan

masyarakat.


Forkomsam 19 April 2018

Forkomsam kedua berlangsung di Aston Cirebon Hotel & Convention Centre, Cirebon

pada 9 Agustus 2018. Tema yang dibahas “Pengembangan Usaha Mikro, kecil dan

Menengah (UMKM) Berbasis Budaya di Desa” dengan menampilkan empat narasumber

dari Kemenko PMK, Kementerian Koperasi dan UMKM, Institut Teknologi Bandung dan

Saung Angklung Udjo.

Para SAM berhasil mengkomunikasikan pentingnya UMKM berbasis budaya di

pedesaan sebagai bagian dari pembangunan desa. Tujuannya mendorong peningkatan

pendapatan, penciptaan lapangan kerja dengan mengembangkan inklusi sosial,

keanekaragaman budaya, dan pembangunan manusia.

Berkembangnya internet of things yang diikuti dengan teknologi baru dalam data

science, robotic, cloud, financial technology, dan lainnya telah mendisrupsi inovasi-

inovasi sebelumnya. Dalam perkembangan UMKM, perlu dilakukan antisipasi

perkembangan teknologi agar tidak mendisrupsi perkembangan ekonomi akibat

ketidaksiapan.


Saran dalam mempersiapkan industry 4.0 mencakup perubahan kurikulum pendidikan,

pelatihan khusus dan terfokus tenaga kerja dalam bidang teknologi, promosi online dan

teknologi terbaru.

Ruang-ruang kreatif di desa dengan sentuhan teknologi diharapkan dapat menjadi salah

satu solusi yang dapat meningkatkan penghasilan masyarakat desa.


Forkomsam 9 Agustus 2018

Pelaksanaan kedua Forkomsam telah berkontribusi dalam memperkaya dan

menajamkan dua kajian yang dilakukan SAM SDGs. Dan sesuai dengan maksud dan

tujuannya, Forkomsam telah mengkoordinasikan perumusan kajian dan kebijakan

bidang PMK yang dilakukan para SAM di berbagai K/L.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Staf Ahli Menteri Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015,

Kemenko PMK sampai dengan Desember 2018 sebagai berikut:


NO

KEGIATAN/SUB

KEGIATAN/

DETAIL

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

PAGU AWAL PAGU

REVISI REALISASI

SISA

DANA

CAPAIAN

(%)

1

Kajian dan

Telaahan Staf

Ahli Bidang

Sustainable

Development

Goals Pasca

2015

335.516.000 397.336.000

315.108.657 82.257.343

(79,29%)

1) Belanja

Bahan

27.540.000 47.286.000 21.441.000 25.845.000

(45,34%)

2) Belanja

Barang

Persediaan

Barang

Konsumsi

10.000.000 0 0 0

(0%)

3) Belanja Jasa

Konsultan

30.000.000 0 0 0

(0%)

4) Belanja Jasa

Profesi

37.800.000 44.100.000 27.600.000 16.500.000

(62,58%)

5) Belanja Jasa

Lainnya

24.000.000 103.200.000 98.000.000 5.200.000

(94,96%)

6) Belanja

Perjalanan Biasa

69.476.000 66.080.000 63.787.657 2.292.343

(96,53%)

7) Belanja

Perjalanan Dinas

Paket Meeting

Dalam Kota

136.700.000 136.700.000 104.280.000 32.420.000

(76,28%)


2

Kegiatan

Menunjang

Kebijakan

Menko,

Seskemenko

dan

Kedeputian

86.350.000 88.550.000 69.184.801 19.365.199

(78,13%)

1) Belanja

Bahan

5.300.000 7.500.000 0 7.500.000

(0%)

2) Belanja

Perjalanan

Biasa

81.050.000 81.050.000 69.184.801 11.865.199

(85,36%)

TOTAL 421.866.000 485.916.000 384.293.450 101.622.550

(79,08%)

Realisasi anggaran sebesar 79,08% naik bila dibandingkan serapan pada tahun 2017

yang sebesar 76,92%.

Rendahnya serapan terjadi pada Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi dan Belanja

Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dalam kerangka Kajian dan Telaahan SAM

SDGs maupun Belanja Bahan dalam kerangka Kegiatan Menunjang Kebijakan Menko,

Seskemenko dan Kedeputian.

Dapat pula disampaikan bahwa terdapat beberapa Perjalanan Dinas SAM SDGs selaku

PLT Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak menggunakan anggaran Kedeputian VI.

Demikian pula perjalanan SAM SDGs ke New York dan Singapura dibebankan pada

anggaran Setkemenko.


IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan ini merupakan gambaran berbagai capaian kegiatan Staf Ahli Menteri Bidang

Sustainable Development Goals Pasca 2015 (SAM SDGs) yang dilaksanakan di tahun 2018.

Pelaporan dilakukan untuk memberikan informasi penting, tepat, dan akurat kepada

para pemangku kepentingan serta memberikan gambaran laporan kegiatan dan langkah

kreatif serta terobosan yang mendukung suatu kegiatan dapat terlaksana dengan baik

berikut pemecahan berbagai permasalahan yang timbul selaras dengan perjanjian

kinerja yang telah disepakati sebelumnya.

Pada perjalanan kinerja SAM SDGs, setiap triwulan menunjukkan progresnya yang cukup

sejalan dengan anggaran 2018. Triwulan I merupakan tahap persiapan. Triwulan II

melakukan kajian dan berlanjut hingga Triwulan III. Penyusunan buku hasil kajian serta

penerbitan buku hasil kajian terjadi di Triwulan IV.

B. Saran

Pembelajaran yang didapat dari tahun 2018 untuk dapat diaplikasikan pada tahun

selanjutnya ialah pentingnya konsistensi terhadap perencanaan yang telah disusun

secara administratif dan anggaran, serta perlunya monitoring waktu. Pembagian waktu

menjadi krusial dalam posisi rangkapan jabatan SAM SDGs sebagai PLT Deputi

Perlindungan Perempuan dan Anak.

Semoga laporan kinerja tahunan SAM SDGs yang telah disusun dapat berguna sebagai

bahan acuan lebih lanjut serta meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

t a h u n 2 0 1 8 l a p o r a n k i n e r j a · tujuan strategis staf ahli menko pmk adalah...

Documents