suluhmhsa v

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011 1

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 20112


Amputasi Birokrasidibesarkan oleh sistem dan kultur yang tidak mapan. Tetapi terlepas dari kelema-hannya, Gus Dur seorang yang hebat. Tidak setiap laki-laki seperti Gus Dur apalagi menjadi presiden seperti Jenderal Susi.

Pada saat Gus Dur memiliki keterbatasan secara fisik, pembisik di sekelilingnya membuat gaduh suasana. Begitu ban-yak bisikan yang beragam, yang belum tentu benar adanya, Gus Dur dianggap mengeluarkan jurus mabuk dan sempat dijuluki “The Drunken Master”. Dalam menghadapi kenyataan, Gus Dur punya jurus seperti halnya Abussidik juga pu-nya jurus, Super Mantap. Tetapi sebagai “pendekar”, pasti ada yang suka dan yang tidak suka terhadap Abussidik, sebaik apapun yang dilakukan karena Sumenep bagian dari Indonesia.

Bagaimana eksekusi kebijakan ini bisa dinilai baik, menebar pesona pastilah bu-kan jalan yang terlalu bijak. Masyarakat di sekitar kita memiliki kecerdasan yang luar biasa soal kritik. Amun logika Sutardji Cal-zoum Bachri menarik ketika menilai puisi. Ia yakin puisi yang baik, indah dan memi-liki nilai estetika yang tinggi bukan karena banyak orang yang menilainya baik dan sedikit lebay. Tardji membebaskan kata dari makna sebab kata sendiri telah men-jelaskan dirinya kepada pembaca. Lalu untuk apa tebar pesona dan menyuruh orang-orang mengatakan bahwa puisi se-bagai salah satu karya baik atau tidak baik bila kata telah bisa menjelaskan maknanya sendiri?

Cuma, politik memiliki dunia sendiri dan puisi berada di dunia yang lain. Politik menghalalkan segala cara untuk mem-buat yang semula tidak baik menjadi baik dan sebaliknya. Politik penuh bisikan halus bahkan nagras. Politik ibarat dunia dengan jalan yang sangat sempit. Tidak hanya itu, selain sempit jalan politik penuh intrik, gelap, licin, dan di sisi kiri-kananya sungai. Sedikit saja tergelincir, plung, habis, dan masuk got. Nazaruddin, satu tamsil dari riuh rendah jagat politik.

Seperti halnya reshufle kabinet, ada pro

Menjelang akhir tahun ini, Sumenep mer-ayakan dua hal yang bersejarah. Pertama, kabupaten ini merayakan hari jadi yang ke-472. Kedua, bupati dan wakil bupati mer-ayakan satu tahun masa jabatannya. Lalu apa yang akan dilakukan setelah satu ta-hun masa jabatan dan hari jadi kabupaten yang hampir berusia 500 tahun? Apapun yang dilakukan menjadi penting direnung-kan berkait dengan perjalanan bangsa ini.

Pada pertengahan tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap ragu-ragu, tidak tegas, tidak jelas, dan hanya tebar pesona. Begitu banyak yang menilainya ragu-ragu, waktu itu. Bahkan sebagian pihak menyebut SBY sebagai “Jenderal Susi”. Ini sebagai sebutan dari sebagian namanya Susilo menjadi Susi, sesosok perempuan yang amat lebay dalam sinetron Indonesia.

Bukan tidak mungkin apa yang dialami Jenderal Susi ini terjadi kepada kepala lain-nya, di daerah atau bukan di daerah. Di Sumenep misalnya, membuat nama duet yang semula Abussidik (A Busyro Karim – Soengkono Sidik) menjadi berubah. Nama Abussidik yang bercorak Arab sentris dan berarti orangtua yang jujur dapat disapa dengan nama yang lain terutama untuk orang yang “sakit hati”.

Bila sebagian besar masyarakat kecewa karena kebijakan yang tidak populis, duet dari nama bupati dan wakil bupati itu akan mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dengan Jenderal Susi. Kelelakian Busyro-Soengkono bisa di sapa Bu Soeng, suatu sapaan yang serumpun Jenderal Susi pada SBY. Tetapi hingga saat in, Abussidik baik-baiks aja setidaknya menurut survey meski bukan berarti tanpa kelemahan dan kritik.

Di awal era reformasi saat Aburrahman Wahid menjadi presiden RI ketika itu, Gus Dur tegas meski tidak jelas. Ini dilakukan-nya dalam bentuk amputasi birokrasi. Tanpa beban, Gus Dur memecat siapa saja yang dianggapnya tidak memiliki kompe-tensi. Bahkan saat di luar negeri pun, Gus Dur memecat menterinya yang berada di dalam negeri. Ia anti kemapanan karena

dan kontra SBY. Sebab, efektifitas fungsi birokrasi selalu menjadi sorotan utama. Sekedar menyebut contoh, soal kega-galan tindak lanjut instruksi presiden perihal penyerapan APBN dan APBD yang belum memenuhi target akibat buruknya manajemen perencanaan anggaran dan proyek di kementerian yang terindikasi adanya dana ngang-gur dalam rekening pemerintah hingga akhir Juni 2011 sebanyak Rp. 104,1 triliun. Inkonsistensi juga terlihat di saat pemerintah berkomitmen menggalak-kan penghematan, pemerintah malah meminta anggaran biaya tambahan Rp.27,57 triliun pada RAPBN-P 2011. Ini menandakan ketidakmampuan birokrasi menggunakan dana (risorsis publik) un-tuk memberikan hasil sebesar-besarnya untuk publik.

Sebagai “negara kecil”, hal seperti itu bisa terjadi di Sumenep. Sebab kadang-kadang, birokrasi pemerintah masih menjadi penghambat atas terimplemen-tasinya berbagai program nyata untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Ka-rena itu, dianggap lebih baik bagi kepala daerah agar melakukan amputasi bi-rokrasi jika terdapat jajarannnya meng-hambat pembangunan. Adakalanya, penghambatan ini sengaja dilakukan karena pada birokrasi tertentu tidak me-miliki kompetensi.

Pada kasus yang sama di daerah yang berbeda, birokrat yang tidak kreatif-ino-vatif diamputasi dari jabatannya, disuruh diam saja, dan tetap digaji sampai masa pensiunnya tiba. Cara ini dianggap lebih baik daripada mempertahankannya tetapi tidak kompeten dan menggang-gu pula. Memang tidak mudah, Jen-deral Susi butuh waktu karena disandra secara politik untuk melakukan reshufle. Serupa SBY, sebagai kepala daerah tidak jauh berbeda karena disandra para dewa (budaya, politik, pembisik, keluarga, in-vestor dan yang sebentuk lainnya). Di akhir kata, kepala daerah merasa tinggal sendiri, sunyi dan menghirup sepi yang senyapnya lebih tajam dari sebilah be-lati.(*)

Sapatorial


Suluh utama

Suluh Khusus

Opini

Politika

Jendela

Kriminal

Generasi Bangsa

Serambi

Akademia

Percik

Olah Raga

Oase

Suluh Utama

SerambiAda Garang di Balik Garam

6

8

12

17

20

26

30

32

40

42

44

43

designed by ahmed david

Redaksi SULUH MHSA

Majalah Bulanan Suluh MHSA diterbitkan SAI (Said Abdullah Insti-tute) Pembina: MH Said Abdullah, Januar Herwanto. Pemimpin Umum: Moh Rasul Junaidy. Pemimpin Redaksi: Abrari Alzael. Sek-retaris Redaksi: Zeinul Ubbadi. Lay Outer: Ahmed David. Reporter: M Sa’ie. Fotografer: Saiful Bahri. Biro Sampang: Mamak-Fathurrah-man. Biro Pamekasan: Nanang Sufiyanto. Biro Sumenep: Fauzi. Biro Bangkalan : Safi’. Biro Jakarta: Alwi Assegaf Koresponden: Rozaki (Jogja), AE: Badrul Ahmadi Alamat Redaksi : Jalan Adirasa 5-7 Sumenep 69417 tel. 0328-674374 faks. 0328-661719. email : [email protected]. web : www.suluhmhsa.com.

daftar isi

Secara umum, kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sumenep menggembirakan. Tetapi tidak berarti, bupati dan wakil bupati tanpa kelemahan maupun kritik. Di dunia cyber, kedua pimpinan daerah itu remuk redam. Pasalnya, sebagian pihak memebrikan kritik bahkan hujatan. Na-mun siapa yang menulis, tidak dengan jelas disebutkan namanya, dari mana, apa pekerjaannya, dan alamatnya secara lengkap. Kritikan itu perlu ada sebagai second opinion untuk jajaran terkait di pemkab Sumenep.

Agak heran saat ada orang yang men-jual garam justru dijuali garam pula. Presiden pun geram dan mengutus mentrinya untuk menyegel praktik jual beli yang dianggapnya tak lazim. Bagaimana tidak, produsen garam disu-guhi garam, impor pula.


MEMBACA SULUH SEPERTI TENGGELAM DALAM REFLEKSI

Hingga terbitan ketiga saya membaca Suluh. Sudah cukup bagus dan terke-san berbeda dengan media-media yang lain. Membaca seperti bukan mem-baca sebuah kejadian atau bahkan ulasan tentang peristiwa. Membaca suluh seperti membiarkan diri merenungi dan merefleksi setiap kejadian. Alhasil, Masalah yang sebenarnya rumit dan pelik, di lembar-lembar halaman suluh terkesan enteng. Tidak tendensius, tapi juga tidak kehilangan daya kritisnya.

Hanya saja, data-data yang disajikan terkadang kurang lengkap dan kompre-hensif. Sehingga kurang memberikan raung yang cukup bagi pembaca untuk menarik benang merah berbagai ulasan yang disajikan. Saran saya, penelu-suran terhadap data dan fakta-fakta yang ada dibalik berbagai peristiwa itu lebih digali dengan tajam. Agar pembaca juga tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Harir Al QuddusiKetua IPNU Cabang Sumenep

HARUS ADA PERHATIAN LEBIH TERHADAP RELIGIUSITAS MADURA

Dua minggu yang lalu saya menjumpai Majalah Suluh MHSA untuk pertam-akali. Saya begitu terkesan dengan rubrik-rubrik kesenian dan foto yang disa-jikan. Jarang sekali saya menemukan majalah lokal dengan kualitas foto yang elegan layaknya media nasional. Saya berharap lebih banyak lagi foto yang menampilkan sisi kebudayan dan estetika masyarakat madura yang selama tidak mendapat tempa di media-media yang lain.

Tentu jangan sampai dilupakan bahwa Madura adalah pulau yang relatif reli-gius. Karenanya aspek religusitas masyarakat Madura jangan sampai terlewat-kan. Dalam hal ini contoh yang paling konkrit adalah dunia pesantren dengan segala dinamikanya. Di samping karan memang hal itu patut mendapat tem-pat, menyajikannya juga akan makin mendekatkan Suluh kepada masyarakat madura yang notabene mayoritas adalah santri.

Selain itu di madura banyak sekali tempat-tempat wisata religius yang san-gat digandrungi masyarakat. Bahkan bukan hanya masyarakat lokal. tapi juga masyarakat luar pulau madura. Sebut saja asta tinggi dan asta Yusuf di pulau Talango. Tempat-tempat wisata religi seperti saya sebut itu kiranya perlu men-dapat tempat di Suluh.

Dan masih banyak tempat-tempat lain yang tak kalah menarik. Hanya saja selama ini tidak diketahui. Sebab media memang tidak memperhatikannya. Sehingga masyarakat tidak tahu dan tidak mau mengunjunginnya.

Syafi’e ArbyStaf Pengajar di SMK Nurul Huda Gingging

KASUS-KASUS HARUS DIULAS TUNTAS

Selama ini saya terus mengikuti perkembangan berbagai peristiwa di madura lewat Majalah Suluh. Sayangnya, kadang suluh terkesan kurang berani dalam mengupas sebuah kasus yang sedang hangat dibicarakan orang. Dalam men-gulas dan menyajikan fakta-fakta masih terkesan ragu-ragu.

Saya berharap, ke depan Suluh lebih garang dalam menyajikan ulasan-ulasannya ke hadapan sidang pembaca. Sehingga pembaca benar-benar tahu bagaimana seharusnya mengambil sikap terhadap sebuah persoalan. Masyarakat Madura, saya sendiri khususnya, saya pikir selalu butuh ketegasan dan garis yang tegas antar benar dan salah.

karenanya, tidak ada salahnya jika pada edisi-edisi yang akan datang, Suluh mempertajam ulasan dan memperkaya fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga setelah membaca Suluh pambaca sudah merasa cukup tanpa harus membaca media yang lain.

Said SamysuriStaf Pengajar di MTsN Tarate

Kali ini Suluh tampil tidak seperti biasan-ya. Pada edisi ini Suluh memilih tema uta-ma tentang kepemimpianan Abussidik di kabuapten Sumenep. Hal ini sengaja kami pilih karena pada bulan Oktober ini genap satu tahun kepemimpinan Abussidik.

Selain itu, tema ini kami pilih karena pada bulan Oktober ini pula hari ulang tahu sumenep diperingati. Karenanya, sangat tepat jika suluh mengulas lebih dalam apa yang terjadi terhadap kepemimpinan Abussidik di kabuapaten paling timur Ma-dura ini. Selain menyajikan perihal jurang-jurang terjal yang harus dilalui Abussidik, kami juga menyajikan kipran dan pres-tasi-prestasi yang selam ini telah dicapai oleh kabuapten Sumenep.

dari redaksi

BOLEH TIDAK SAYA KIRIM TULISAN?

Mungkin tidak ya di majalah Suluh ada rubri untuk anak muda? selama ini saya lihat Majalah Suluh masih terlalu serius dan kurang nyambung dibaca anak muda macam saya.

andai bisa, saya ingin di Majalah Suluh ada rubrik puisi, cerpen dan rubrik-rubrik lain yang khas anak muda. Atu jika memang Suluh hanya fokus pada persoalan-persoalan serius, bisakah kiranya persoalan-persoalan tersebut disajikan dengan gaya anak muda?

Ini tentu sangat baik, karena anak-anak muda yang semula hanya bisa urakan di jalan bisa tiba-tiba berbalik menyu-kai hal-hal serius yang semula tidak mereka gandrungi.

Sebagi pembelajaran hal ini tentu san-gat diharapkan oleh banyak kalangan. Dan lain dari itu, hal ini akan membuat pangsa pasar dan pebaca Suluh se-makin luas. Artinya, yang baca bukan hanya orang-orang tua dan orang kuli-ahan. Tapi juga anak muda dan ABG.

IWAN THE REDSWarga Desa Pangarangan Sumenep

suara pembaca


SULUH UTAMA Setahun Kepemimpinan Abussidik

Berdasarkan data yang dihimpun dari cyber, terdapat lima faktor yang dianggap tidak digarap dengan seri-us. Pertama, Abussidik belum maksi-mal dalam menangani masalah kese-hatan. Misalnya, di cyber disebutkan layanan kesehatan di sejumlah ke-camatan seperti puskesmas di Mand-ing. Disebutkan dalam catatan cyber bertajuk Sumenep Menggugat (FB), layanan di Manding memberi kesan birokratik. Ini ditandai dengan pelay-anan kesehatan bagi masyarakat mis-kin. Atas informasi tersebut, keluarga pasien gakin tidak mendapat pelay-anan secara segera untuk dirujuk ke RSUD. Hal yang sama diduga kuat terjadi di Bluto. Kritikan ini mungkin memang seperti itu adanya, tidak seperti itu atau justru lebih buruk dari yang dikeluhkan.

Kedua, kritikan juga dialamatkan kepada pemkab menyangkut lay-anan pendidikan. Janji sensus pen-didikan yang menjadi dasar atas munculnya kebijakan pendidikan juga tidak jelas nasibnya. Satu bukti keteledoran dinas pendidikan ter-jadi pada oknum guru SD yang tidak masuk selama lima tahun tetapi tetap digaji. Oknum guru yang saat ini bekerja di Canada ini baru dike-

DI CYBER ABUSSIDIK DICECARtahui setelah pemkab memberikan gaji selama empat tahun. Dari sisi ini pemerintah rugi dan masyarakat rugi tidak mendapatkan pendidikan yang layak, yang mendapat perlindungan undang-undang.

Ketiga, layanan publik terutama KTP yang dianggapnya berkelok-kelok. Bahkan, mentalitas oknum aparatur pemerintah yang mem-bidani soal ini tetap memposisikan diri sebagai pangreh praja, giat bek-erja apabila giat dibayar. KTP masih seperti pekerjaan di kantor pos. Warga yang mengirim surat dengan perangko kilat lebih cepat dari yang biasa. Begitu juga KTP, semakin ban-yak lebihnya pembayaran dari aturan perda Rp. 9.000, semakin cepat pula selesainya. Sekali lagi komentar ini muncul di cyber yang bisa jadi be-gitu, atau dalam kenyataannya tidak seperti itu.

Keempat, realisasi pembangunan yang tarik-menarik antara rekanan yang ditengarai pro dan kontra Abussidik. Dugaan ini membuncah manakala terjadi unjuk rasa bebera-pa waktu yang lalu. Ada juag yang menyoal visi-misi yang tidak tuntas bahkan dianggap memebri kesan setengah hati. Misalnya, PBB yang se-

PELANTIKAN: A. Busyro Karim-Soengkono Sidik (Abussidik) saat dilantik menjadi kepala daerah oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo tahun yang lalu.

Secara umum, kinerja Bupati dan Wakil Bupa-ti Sumenep menggem-

birakan. Tetapi tidak berarti, bupati dan wakil bupati tanpa

kelemahan maupun kritik. Di dunia cyber, kedua pimpinan dae-rah itu remuk redam.

Pasalnya, sebagian pihak memebrikan

kritik bahkan hujatan. Namun siapa yang

menulis, tidak den-gan jelas disebutkan namanya, dari mana,

apa pekerjaannya, dan alamatnya secara leng-

kap. Kritikan itu perlu ada sebagai second opinion untuk jaja-

ran terkait di pemkab Sumenep.


mula gratis (kini hanya untuk warga miskin) dianggap bernada politis dan hanya untuk kemenangannya saat pilkada tahun 2010 lalu. Ketersedi-aan pupuk dan KTP gratis yang tidak realistis.

Di luar kritik tersebut, banyak hal yang disampaikan warga melalui dunia cyber. Bahkan, ada kritik yang menduga kebijakan yang muncul lebih banyak dipengaruhi oleh “The First Lady”. Seperti kata Bang Haji (Rhoma Irama) , dan banyak lagi yang lainnya dalam lagu 135 Juta Pen-duduk Indonesia.

Merujuk teori ilmiah, ada dua model kritik. Kritik pertama, dileng-kapi data menyangkut kapan, siapa, di mana, melakukan apa, mengapa, dan bagaimana mengerjakannya. Kritik ini dilengkapi catatan jika ada kesalahan di mana kekeliruannya, apa rujukannya, dan bagaimana re-komendasinya. Kritik jenis ini lebih obyektif, netral, dan tanpa kepentin-gan maupun interest pribadi.

Kedua, kritik muncul secara re-flektif dan bersandar pada interest pribadi atas dasar like or dislike. Da-tanya juga tidak lengkap, bertolak dari kasus, tidak berbasis survey, dan menggunakan ideologi “pokoknya”. Tetapi, baik kritik yang jenis pertama maupun yang kedua, kritik itu diper-lukan asal jangan ter-la-lu. Ini seba-gai data pembanding agar pimpinan daerah tidak hanya menerima kabar yang baik dari jajarannya seperti di era dulu, di jaman orde baru, ABS, asal bapak senang. Tetapi memang, di dunia cyber siapa saja bisa berko-mentar apa saja karena melacaknya agak sulit. Meski diatur dan peman-faatan yang keliru dapat dianggap melakukan cyber crime, tetapi dunia maya menembus batas-lintas.

Meski dicecar di dunia cyber, pimpinan daerah perlu bersyukur karena pemberi kritik yang pedas maupun hambar itu sesungguhnya merupakan perhatian. Hanya, ben-tuknya berbeda dan cara menyam-paikannya berbeda pula. Untung pula bagi pimpinan daerah ada yang mengkritik bahkan menghujat kare-na dengan begitu pimpinan daerah terbukti diperhatikan. Bersyukur pula lantaran pimpinan daerah tidak ber-tahta di dunia cyber. (*) PIALA ONTONOMI AWARD: Bupati Sumenep, A. Busyro Karim sedang menerima piala

penghargaan otonomi award yang diselenggarakan JPIP di Surabaya.

Kritik atas temuan masih adanya kualitas pembangunan sarana dan prasa-rana yang buruk, disadari Bupati A Busyro Karim dan Wakil Bupati Soeng-kono Sidik. Bahkan dalam rapat panitia dengan rakyat yang diwakili anggota parlemen, Abussidik menyadari hal itu. Abussdik juga tidak anti kritik asal kritik berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai manusia Abussidik menyadari apa yang dilakukannya dalam setahun terakhir ini be-lum sempurna. Namun dua pimpinan daerah itu menyadari masih ada wak-tu untuk memperbaiki diri. Termasuk menyadari kritik lebih baik diberikan dengan cara yang santun, berbasis data, dan ada rekomendasi yang inovatif untuk langkah selanjutnya.

Bupati A Busyro Karim, mengaju juga mendengar dan membaca kritikan. Ada yang mengkritik dengan cara yang berbeda tanpa data. Ada juga yang mengkritik dengan cara yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Busyro bersama Soengkono mengaku tidak anti kritik. Tetapi bagaimana caranya mengkritik, Busyro yakin ada proses dan mekanismenya. “Tidak apa-apa, kritik itu perlu kok, tapi yang wajar” urainya didampingi wakilnya, Soengkono Sidik .

Di luar hal yang dianggap tidak baik oleh pemberi kritik, Busyro yakin se-bagian yang diekrjakannya bermanfaat. Indikasinya, Sumenep mendapat apresiasi baik sebagai daerah dengan warga yang tertib berlalu lintas, daer-ah yang inovatif, daerah yang mengedepankan otonomi, daerah yang bersih beradipura, dan penghargaan lainnya. Tetapi, keberhasilan itu dia anggap bukan hanya karena bupati dan wakil bupati, tetapi karena masyarakatnya mendukung.

Seperti halnya pendidikan, pemkab seperti sekolah. Sekolah yang baik dan berkembang bukan karena gedungnya bagus. Tetapi, civitas pendidi-kan mendukung, pemerintah menopang, dan ada partisipasi masyarakat. Integrasi dari keseluruhan yang terkait dengan pendidikan dalam sekolah ini menyebabkan keseluruhan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik dan lebih cepat mencapai tujuan pendidikan. Hal yang sama, kata man-tan ketua DPRD dua periode ini, terjadi pada kabupaten. Sebuah kabupaten akan berkembang apabila komponen di dalamnya terintegrasi dan men-dukung satu sama yang lain. (**)

Memang Belum Sempurna


Biarkan Isu Menderu Pembangunan Tetap Berlalu

SULUH KHUSUS Satu Tahun Kepemimpinan Abussidik

A. BUSYRO KARIMBupati Sumenep


Angin reformasi meniupkan dan menjanjikan sejumlah peruba-han yang mendasar. Namun

arah perubahan sangatlah ditentukan oleh pemimpin yang memiliki visi yang jernih ke depan dan mampu men-jalankan visi tersebut dalam kegiatan praktis yang melibatkan segenap kon-stituen di lingkungannya.

Walaupun tak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi harus diupaya-kan agar terciptanya Tata Pemerinta-han yang Baik (good governance) di Sumenep harus menjadi kenyataan. Memang tak mudah dan sungguh luar biasa beratnya untuk mewujudkannya. Sebab, hal ini menyangkut perubahan paradigma.

Bagi Bupati Sumenep, KH A. Busyro Karim MSi, perubahan paradigma menjadi sebuah tantangan terberat pada masa kepemimpinannya. Apalagi menyangkut mentalitas di lingkungan-nya sekarang yang bernama birokrasi. Menjadi Ketua DPRD Sumenep selama satu dasawarsa setidaknya memberi-kan bekal tersendiri bagi dia untuk melakukan terobosan mengubah wajah Sumenep.

Sebagai bupati, ia kini harus mengha-dapi sejumlah tantangan dalam upay-anya menciptakan Tata Pemerinta-han yang baik (Good Governance). Bagaimana dan apa saja tantangan serta terobosan yang sudah ia laku-kan selama satu tahun memimpin Sumenep? Berikut wawancara Pem-impin Umum Suluh MHSA, Rasul Junaidy dengan bupati yang tampak sederhana, segar, dan tegas diusinya yang ke-52 tahun menghadapi segala tantangan.

Tak terasa, 25 Oktober ini genap satu tahun Anda memimpin Sumenep sejak dilantik 25 Oktober 2010 lalu. Bagaimana perasaan dan mimpi Anda ketika itu?

Bagi Saya jabatan itu bukan segala-galanya. Tapi bagaimanapun juga ka-rena ini merupakan kepercayaan yang diamanatkan oleh masyarakat, maka saya akan menjalankan tugas mulia ini untuk kepentingan dan kesejahtaran masyarakat Sumenep. Adapun mimpi saya selama lima tahun ke depan se-bagaimana sudah tertuang dalam visi dan misi Super Mantap. Jangan sampai saya memiliki mimpi lain..he he he.

Apa sih menariknya bagi Anda men-jadi seorang Bupati?

BUPATI: Awalnya kan berangkat dari pengalaman saya ketika menjabat Ketua DPRD selama dua periode (1999

– 2004 dan 2004 – 2009). Dan ternyata untuk melakukan perubahan itu lebih efektif jika berada pada posisi sebagai eksekutor. Dari itulah kemudian saya berinisiatif mencalonkan diri untuk menjadi bupati. Jadi saya rasa, me-nariknya terletak pada efektifitas.

Banyak tudingan miring bahkan fit-nah kepada Anda ketika Pilkada lalu, bagaimana Anda menjelaskan kepada publik, lebih-lebih kepada para pen-dukung Anda?

Tidak perlu dijelaskan, masyarakat sudah tahu bahwa itu tidak benar. Sek-edar anda tahu, masyarakat sekarang ini sudah pada melek politik semua. Mereka dewasa dalam menyikapi isu-isu tidak berdasar yang tidak disertai bukti jelas. Mereka sadar isu yang be-redar hanya untuk menyesatkan para pemilih. Buktinya sebesar apapun isu datang menerpa saya, masyarakat tetap menjatuhkan pilihannya pada pasangan Abussidik. Jadi biarkan saja isu beredar, nanti akan hilang dengan sendirinya.

Lalu, bagaimana Anda melakukan in-teraksi dengan mereka dalam konteks kompetisi politik saat ini? Interaksi dengan mereka dapat dilaku-kan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bisa mela-lui kegiatan kunjungan kerja silatur-rahim, memenuhi undangan mereka atau mengundang mereka. Sejak Saya dilantik, semua kecamatan baik di daratan maupun di kepulauan sudah saya kunjungi semua. Belum lagi un-

dangan peringatan hari besar Islam, seperti Maulidan dan lain sebagainya juga saya penuhi. Sedangkan interaksi tidak langsung dapat dilakukan mela-lui media surat atau melalui media publik yang ada. Contoh, setiap bulan di pendopo diadakan dialog interaktif yang dikemas dalam acara tera’ bulan. Tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat dan sosialisasi program pemerintah.

Tahap awal menjadi Bupati, apa tan-tangan besar yang harus Anda ha-dapi?

Tantangan terberat saya diawal men-jabat sebagai bupati adalah men-gubah paradigma, meningkatkan disiplin dan meningkatkan profesion-alisme pegawai negeri sipil (PNS). Itu tantangan secara internal. Sedangkan secara eksternal tantangan terberat adalah menyamakan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat se-hingga partisipasi publik secara sin-ergis dapat dicapai dengan maksimal. Disamping itu, tantangan terberat lain, yaitu merumuskan validasi data yang akurat untuk dijadikan acuan penyusunan program.Dalam satu tahun kepemimpinan

Anda, mutasi jabatan sering dilaku-kan. Apa sih urgensinya?

Pertama, mutasi dilakukan mengingat banyak jabatan kosong yang ditinggal pejabat lama karena sudah memasuki purna tugas. Kedua, mutasi dilakukan selain untuk memberikan penyegaran juga dalam rangka memenuhi tuntutan

PEDULI WONG CILIK: Bupati Sumenep KH. A Busyro Karim memberikan bantuan kepada warga kurang mampu


kaderisasi sesuai dengan tingkat kom-petensi, kredibilitas dan kapabilitas yang didasarkan pada tingkat kebutu-han yang ada.

Atau mungkin juga atas dasar politi-cal Choise?

Ya itu tadi. Memenuhi kebutuhan or-ganisasi yang secara profesional kita seleksi didasarkan pada tingkat kom-petensi, kredibilitas dan kapabilitas yang ada.

Selain tim yang memang ada di pemerintahan, apakah Anda juga membentuk semacam unit kerja Bu-pati atau tim bayangan dalam men-gawasi, mengukur atau mengevalu-asi kinerja Satker atau SKPD sebagai second opinion Anda. Misalnya, unit ini menilai apakah program di Satker atau SKPD tercapai, efektif, atau tidak dan parameter-parameter lainnya?

Dalam organisasi pemerintahan semua yang dibutuhkan sebenarnya sudah lengkap. Jadi, tidak perlu lagi mem-bentuk unit di luar sebagai tim bayan-gan, justru nanti bisa rancu. Asisten, staf ahli, bagian-bagian di lingkungan kantor bupati, Inspektorat, kepala SKPD, Pimpro, pelaksana di lapangan, semuanya sudah lebih dari cukup asal-kan semua bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing secara benar dan konsekwen.

Lima tahun ke depan, sektor apa saja sesungguhnya yang paling menjadi tantangan dan harapan Anda agar Sumenep bisa berubah?

Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sektor utama yang harus

diperjuangkan adalah peningkatan pendidikan, kesehatan dan keamanan. Sedangkan untuk peningkatkan ke-mampuan daya beli masyarakat, sektor pertanian, sektor kelautan dan peri-kanan serta sertor perkebunan perlu ditingkatkan. Sementara untuk menin-gkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sektor industri, sektor perda-gangan dan sektor permodalan harus diperluas cakupannya hingga menyen-tuh komoditas terkecil di masyarakat.

Tantangan yang Anda urai tadi, bagaimana dengan tingkat partisipasi dan emansipasi publik?

Dalam setahun perjalanan, partisipasi dan emansipasi publik relatif mengala-mi peningkatan. Hal itu bisa dibukti-kan dengan tingginya tingkat antusias masyarakat terhadap program-pro-gram yang dicanangkan pemerintah. Pemicunya adalah adanya peningka-tan pelayanan publik yang memberi rangsangan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Anda bisa rasakan, jan-gankan kemudahan pelayanan admin-sitrasi, pelayanan perijinan dan perlu-asan akses modal, ketemu Bupati saja sekarang sangat mudah... he he he

Sementara komunikasi Anda dengan Pers, NGO, dan organisasi profesi lainnya?

Hubungan kami dengan pers, NGO dan organisasi profesi lainnya sejauh ini terjalin dengan baik. Saya menya-dari betul, tanpa kehadiran mereka sebagai mitra kerja pemerintah yang berfungsi sebagai kontrol dan pe-nyeimbang, amatlah sulit mewujudkan pencapaian kinerja yang maksimal, pencapaian kualitas yang optimal dan

menumbuhkan rasa tanggungjawab setiap personal aparatur pemerintah.

Lalu, hubungan Anda dengan Wabup yang kabarnya ada sedikit masalah? Bisa Anda jelaskan?

Ah, itu ngarang. Hubungan saya den-gan Wabup baik-baik saja. Paling-pal-ing hanya mengalami benturan time scedule kegiatan. Dan itu wajar dalam organisasi.

Banyak problem besar di Sumenep seperti kualitas layanan publik, pen-didikan, kesehatan dan disparitas daratan kepulauan seperti tadi Anda uraikan. Bagaimana pemerintah me-nyikapinya?

Sikap pemerintah sudah jelas. Bahkan dari awal kita sangat konsen pada upaya peningkatan pelayanan publik. Sebut saja upaya peningkatan disi-plin dan profesionalisme aparatur, menurunkan atau menghapus biaya pelayanan publik dan memperpendek prosedur birokrasi yang berbelit-belit, itu semua dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan dibidang pendidikan, pemerintah saat ini tengah memproses langkah efetifitas dan efesiensi ang-garan pendidikan, memproses pen-empatan guru secara profesional dan proporsional, dan akan memberlaku-kan peraturan terkait dengan masa jabatan kepala sekolah. Semua upaya ini diperuntukkan bagi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Sumenep.

Sementara di bidang kesehatan, pemerintah telah berhasil menggratis-kan pasien kelas 3 di RSUD Dr. H Moh. Anwar dan menggratiskan biaya per-salinan dari tingkat RSUD, Puskesmas, Polindes hingga praktek bidan swasta.

Terkait disparitas daratan dan kepu-laun, Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama Pemerintah Propinsi Jawa Timur tengah mencari upaya terobosan untuk meningkatkan pembangunan di kepulauan. Beberapa bulan yang lalu misalnya, pemerintah setelah berkoor-dinasi dengan Dirut PLN Dahlan Is-kan, diperoleh informasi bahwa PLN akan mencoba menjajaki kemungkinan pemasangan kabel bawah laut. Dis-amping itu, pemerintah daerah sendiri terus mengupayakan pembangunan instalasi listrik alternatif, seperti insta-lasi listrik tenaga bayu dan lain seba-gainya.

Apakah APBD dan PAD Sumenep cukup untuk mengatasi masalah pem-bangunan tersebut?

SULUH KHUSUS Satu Tahun Kepemimpinan Abussidik

REWARD: Bupati Sumenep, KH. A. BusyroA Karim menerima penghargaan untuk kabupaten Sumenep sebagai kabupaten yang inovatif.


Dibilang cukup, sudah jelas banyak kurangnya. Dibilang kurang nanti dianggap tidak bisa mengelola. Tapi yang jelas kita lihat kekuatan APBD kita setelah dilakukan perubahan. Pada sisi penerimaan daerah kita me-mang memiliki kekuatan sebesar Rp 1.306.838.062.758,-. Sedangkan un-tuk belanja tidak langsung menca-pai Rp 842.279.226.586,- baru sisanya untuk belanja langsung sebesar Rp 386.768.876.054,-. Sedangkan sisa leb-ih tahun berjalan hanya sebesar Rp 603.632.659,-. Lantas bagaimana anda membayangkan anggaran sebesar Rp 386.768.876.054,- katakanlah ditambah Rp 603.632.659,- dipakai untuk men-gurus semuanya. Ya itulah kondisi keuangan daerah. Idealnya berapa anggaran yang dibu-tuhkan agar program-program Anda berjalan dengan baik?

Pertanyaannya bukan seberapa besar, tapi secerdik apa agar anggaran yang terbatas itu bisa memenuhi kebutu-han. Karena kalau ditanya seberapa besar anggaran yang dibutuhkan ya hampir tidak terbatas. Negara China yang ekonominya saat ini mengala-mi surplus saja tetap tidak berhenti mengejar pertambahan devisa, apal-agi kita yang memang kekurangan modal. Ya kita sesuaikan dengan ke-

mampuan yang ada, sambil lalu kita terus cari tambahan.

Bagaimana upaya Anda ‘merayu’ ke pemerintah pusat dan institusi donor?

Kita menekankan kepada masing-mas-ing SKPD agar mereka aktif mempro-mosikan daerah dengan cara mempre-sentasi program dan potensi yang ada, siapa tahu ada kesamaan dan sinergi-tas program yang dimamfaatkan oleh daerah. Hal yang sama juga dilakukan kepada para institusi donor dengan harapan mereka mau menginvestasi-kan modalnya di daerah.

Melihat beratnya tantangan yang dih-adapi Pemkab Sumenep, pihak mana yang Anda harapkan dapat memban-tu?

Ya semuanya. Semua elemen pemer-intahan dan elemen masyarakat tanpa terkecuali saya harapkan bantuan-nya. Karena tidak mungkin kesuksesan pembangunan itu dicapai jika hanya pemerintah yang jalan sendiri, tanpa adanya partisipasi.

Seandainya Anda membuat suatu kebijakan, kemudian bawahan Anda ada yang menentangnya, bagaimana mengatasinya?

Menentang dalam artian apa, harus jelas. Apakah menentang karena tidak sanggup bekerja?. Menentang karena berbeda visi dan misi?. Atau menen-tang dalam hal apa?. Kalau bawahan, sekali lagi bawahan, menentang ka-rena tidak sanggup bekerja itu gam-pang, kasihkan saja pada yang lain. Tapi kalau penentangan yang dilaku-kan terkait dengan perbedaan visi dan misi pembangunan, gantian dulu jadi bupati.

Terima kasih, Terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Sumenep mengenai hal-hal yang Anda anggap penting untuk diketahui masyarakat?

Dalam perspektif masyarakat Madani, pemerintah itu hanyalah salah satu unsur yang sejajar dengan komponen lainnya di masyarakat. Oleh karena itu, menyerahkan sepenuhnya masalah yang dihadapi kepada pemerintah, saya kira kurang tepat. Begitu juga se-baliknya, masyarakat bergerak sendiri-sendiri tanpa pengawasan dan kontrol pemerintah juga tidak tepat. Jadi sama-sama-lah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan kata lain harus ada rasa sama-sama memiliki terhadap Sumenep. Dengan begitu akan ada sinergi yang akan membuat segala hal menjadi mudah. (Sul)

PERINGATAN HARI KOPERASI: Fatah Yasiin, Kepala Dinas Koperasi Jawa Timur memberikan sambutan pada peringatan Hari Koprasi di Kabu-paten Sumenep. Tampak hadir Gubernur Jawa Timur Soekarwo bersama Ibu, dan beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Jatim.


Opini

Jika pesantren menyatu dengan kehidupan masyarakat di seki-tarnya tentu bukan hal aneh. Malah seharusnya begitu. Begitu juga jika pimpinan dan tokoh pesantren juga menjalin komunikasi secara cair den-gan komunitas di sekitarnya. Tapi jika sudah ada jarak, apalagi ada batas-batas dengan komunitas di sekitarnya, ini satu pergeseran yang patut segera dicarikan penyelesaian-nya.

Fenomena ini saya lihat ketika saya pertama kali mengunjungi salah satu pesantren tua di pasuruan, Sidogiri. Dari lokasi pesantrennya, saya sulit mencari garis batas antara pemukiman warga dengan pesant-ren. Pasalnya, begitu masuk ke pintu gerbang pesantren, di situ pula berje-jer rumah-rumah penduduk dengan bisnis kecil-kecilan mereka. Terlihat, kehidupan mereka sejahtera berkat pesantren, dan pesantren tidak mer-asa dirugikan dengan keberadaan mereka. Seolah masyarakat dengan pesantren ada dalam satu nafas yang sama.

Realitas yang sama saya jumpai sekilas di pesantren Sarang, Jawa Ten-gah dan Babakan di Cirebon. Mungkin banyak lagi pesantren dengan realitas semacam itu, tapi itu hanya sebagian contoh dari kesempatan kunjungan

saya ke pesantren tersebut.

Di beberapa pesantren lain, meski ada batas dengan masyarakat sekitar, kecairan hubungan antara pesantren dan masyarakat sekitanya masih ditemukan. Di Annuqayah misalnya, pesantren di mana saya pernah sela-ma enam tahun menjadi santri, me-mang mudah membedakan batasan antara pesantren dengan masyarakat di sekitarnya meski tidak harus dengan batasan tembok dan pagar. Namun batasan itu tidak turut mem-batasi ‘pergaulan pesantren’ dengan masyarakat di sekitarnya.

Memang, begitulah pesantren pada awal mula didirikannya. Seper-ti biasa, sejarah pesantren-pesantren tua ada di pedalaman dan menyatu dengan komunitas masyarakat yang ada mendahului mereka. Dukungan masyarakat tentu menjadi modal awal keberadaan pesantren. Kalau-pun ada resistensi dari sebagian masyarakat, bukan berarti tidak ada dukungan moral dan finansial dari masyarakat di mana pesantren un-tuk pertama kali didirikan.

Resistensi itu hanyalah dinamika yang ada di masyarakat. Bahwa ada sebagian yang tidak suka dengan ke-hadiran pesantren itu tidak berarti menghapus banyaknya dukungan

Alumni Pasca Sarjana UIN Jakarta, Mengajar di STAIN

Pamekasan

AHMAD FAWAID SJADZILI

Saya kira, masyarakat

masih sangat merindukan

figur-figur tokoh pesantren dan

mereka akan sangat tersan-

jung bisa duduk bersama dan

berkomunikasi langsung den-

gan tokoh anu-tan mereka.

Masyarakat,TOKOH & PESANTREN


Opini

masyarakat akan hadirnya pesantren di daerahnya. Butkinya, para santri yang ada kebanyakan dari tetangga dekat wilayah pesantren.

Fakta dukungan inilah yang menjadikan betapa pesantren dengan masyarakat di sekitarnya memiliki peran masing-masing dalam membesarkan dan men-dukung pertumbuhan iklim pesant-ren di masyarakat bersangkutan. Masyarakat mendukung perjalanan pesantren, dan pesantren memberi-kan ayoman dalam rangka mem-benahi masyarakat di sekitanya. Pembenahan yang dimaksud me-

an, perdagangan, hasil tangkap ikan, bahkan juga soal pilihan politik yang saat itu dan saat ini juga mewabahi pesantren-pesantren.

Tapi yang terpenting, forum ini menjadi ‘perjumpaan alternatif’ antara tokoh pesantren dan jama’ah di luar pesantren. Sebuah forum kul-tural yang lepas dari tendensi dan kepentingan apa-apa, karena ini ada-lah forum yang tidak didesain khu-sus dan hadir karena ada momen khusus yang mendesakkan forum ini menjadi ada. Fakta serupa mungkin juga terjadi di beberapa pesantren yang tidak bisa saya sebutkan karena

kepentingan orang yang hendak ber-temu.

Fakta ini memang tidak menjadi mainstream pesantren-pesantren saat ini. Tapi kalau gejala semacam ini terus dibiasakan, maka lambat laun penjarakan dan pembatasan akses ini akan menjadi tren baru yang semestinya tidak patut ter-jadi. Jika ini terus terjadi, kerja sama antara masyarakat dengan pesantren akan mengalami pemua-ian. Padahal, pesantren ada ka-rena masyarakat dan masyarakat juga memiliki saham yang sama bagi pengembangan pesantren.

mang tidak melulu dalam hal spirit-ualitas dan peningkatan pendidikan masyarakat, tapi juga kehidupan ekonomi masyarakatnya. Tum-buhnya bisnis-bisnis kecil di sekitar pesantren seperti yang saya temui di pesantren Sidogiri itu merupakan salah satu cara pesantren memberi-kan dukungan bagi kesejahteraan ekonomi warga sekitarnya.

Ikhwal kecairan komunikasi kiai dan elit pesantren dengan warga sekitar juga saya jumpai di Babakan Cirebon sana. Dalam acara tahlilan salah satu kiai yang wafat beberapa tahun yang lalu di sana, saya meli-hat masyarakat hadir berbondong-bondong dan duduk bersama dalam majlis yang sama. Mereka berbin-cang tidak hanya soal kehidupan pesantren, tapi juga perihal pertani-

saya belum mengetahuinya.

Namun demikian, ada gejala ke-balikan yang terjadi di sebagian komunitas pesantren. Penjarakan dan pembatasan ‘akses’ antara masyarakat di sekitar pesantren dan tokoh pesantren mulai menjadi fakta lain dari pergeseran-pergeseran ke-biasaan masa lalu pesantren. Per-jumpaan antara tokoh pesantren dan masyarakat hanya mungkin terjadi dalam ‘suasana formal’. Kalau bu-kan karena masyarakat yang sowan pada tokoh pesantren, perjumpaan fisik antara masyarakat dan tokoh pesantren itu terjadi karena sang tokoh diundang oleh masyarakat bersangkutan. Dalam forum seperti ini, perbicangan menjadi relatif for-mal dan tidak terlalu cair, dan yang paling penting sangat terkait dengan

Saya kira, masyarakat masih san-gat merindukan figur-figur tokoh pesantren dan mereka akan sangat tersanjung bisa duduk bersama dan berkomunikasi langsung dengan tokoh anutan mereka.

Semakin sering perjumpaan mere-ka dengan tokoh pesantren, semakin besar pula peluang mereka untuk mendekatkan fisik dan batinnya dengan para tokoh pesantrennya. Dan jalinan semacam inilah yang se-harus terus dipertahankan. Karena sesungguhnya masyarakat masih sangat merindungan figur-figur to-koh pesantren di mana mereka ting-gal. Bimbingan dan ayomannya sela-lu mereka nantikan. Kata siapa tokoh pesantren mulai dijahui jama’ahnya? Saya belum menemukan, dan semo-ga tidak terjadi! (*)

Foto

: Sai

ful B

ahar

i

ISTIGHASAH: Sejumlah santri di Pamekasan sedang mengikuti doa bersama untuk kebebasan Palestina dari cengkraman Israel


Opini

total. Mengelaborasi sejarah orang kecil dengan sejarah kekua-saan sekaligus. Namun, sejarah yang ditulis dengan ”pendekatan istana’ juga tak dapat disalahkan, meski untuk itu sejarah berpotensi menjadi seperti apa yang dika-takan Braudel sebagai L’histoire evenementielle (sejarah individu). Banyak jalinan sejarah nusan-tara ditulis dengan gaya ini, yaitu hanya meriwayatkan orang-orang yang berada di puncak kekuasaan semata. Karenanya, posisi-posisi politik seperti Raja, mahapatih, tu-menggung, putri keraton, panger-an, permaisuri dan tokoh politik lainnya lainnya adalah tema-tema akrab dalam alur sejarah Indone-sia. Sejarah kita memang jarang membicarakan tentang sejarah kebudayaan, sejarah ekonomi, sejarah kaum pinggiran dan indi-vidu-individu marjinal plus kebu-dayaannya.

Tulisan yang saya sajikanpun kali ini juga bekerja berdasar dua prinsip diatas yaitu berperspektif logika fuzzy dengan pendekatan istana. Dalam tulisan ini kita tak-kan membicarakan riwayat rakyat Sumenep pada masa Wiraraja atau sejarah kebudayaan massal komu-nitas Madura saat itu. Kita hanya akan membicarakan riwayat to-koh-tokoh politik yang memben-tuk spektrum jatidiri Arya Wirara-ja sebagai poros kekuasaan lokal

Penulis dan penggemar buku tinggal di Sumenep

SYARIF HIDAYAT SANTOSO

Menurut Berg, Arya Wiraraja

dijadikan sebagai penguasa Sume-

nep justru un-tuk menjadikan Madura sebagai

basis pertahanan membendung

Mongol.

SUMENEPDan Perjuangan Politik Wiraraja

Bulan Oktober ini kembali kita memperingati hari jadi Sumenep, dimana hari jadi tersebut selalu di-kaitkan dengan didelegasikannya Banyak Wide atau yang bergelar Arya Wiraraja menjadi Adipati Sumenep lebih dari 700 tahun yang lalu.

Sejarah adalah sesuatu yang bekerja menurut logika fuzzy. Dalam perspektif matematik, logi-ka fuzzy selalu berkaitan dengan signifikansi dan presisi, dimana signifikansi diutamakan daripada presisi. Sejarahpun dapat ditulis dengan alur logika fuzzy. Artinya, sejarah sebenarnya lebih layak untuk membicarakan aspek sig-nifikansi (arti penting) sebuah mo-mentum daripada menemukan se-buah akurasi paling benar (presisi) dari momentum tersebut. Adalah tidak patut untuk selalu mem-persoalkan keakuratan sebuah peristiwa sejarah justru dengan mengesampingkan dimensi nilai positif yang bisa dielaborasi dari peristiwa tersebut. Sejarah yang berperspektif logika fuzzy, dengan sendirinya membenarkan toleransi bekerja berdasar prinsip mencari nilai yang memiliki relasi terdekat dengan harmoni nilai-nilai unggul yang kita anut.

Sejarah yang baikpun pada dasarnya adalah sejarah yang mampu menulis dirinya secara


Opini

Sumenep dan juga regional Jawa Timur.

Jika Arya Wiraraja didelegasi-kan sebagai wakil raja di Sumenep 740 tahun lalu (berarti tahun 1269) sesuai jumlah yang kita pakemkan dalam peringatan hari jadi, maka seakan menunjukkan bahwa proses politik Arya Wiraraja mulai timbul pada masa Kertanegara (1268-1292). Hal ini mengabaikan fakta bahwa Arya Wiraraja sebenarnya memiliki peranan besar jauh sebelum mutasi politik dilakukan Kertanegara. Arya Wiraraja telah memegang posisi politik strategis sejak ayah Kertane-gara memerintah yaitu Wishnu-wardhana (1248-1268). Pararaton dan Negarakertagama menyebut-kan bahwa Kertanegara sebagai penguasa tertinggi Singasari saat itu banyak melakukan reshuffle terha-dap tokoh-tokoh politik yang men-empati sejumlah pos pemerintahan sejak masa ayahnya, Wishnuward-hana. Wishnuwardhana sendiri ber-nama asli Ranggawuni, cucu Ken Arok melalui putranya, Anusapati. Wishnuwardhana alias Ranggawu-ni naik tahta setelah membunuh pamannya, Tohjaya. Secara genetis, Anusapati, ayah Wishnuwardhana merupakan keturunan Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Namun Wishnuwardhana lebih dicitrakan sebagai cucu Ken Arok karena po-sisi politik yang dipegang ayahnya, Anusapati sebagai pengganti Ken Arok.

Dalam memerintah, Wishnu-wardhana dibantu oleh Mahisa Campaka sebagai Ratu Angabaya. Berbeda dengan Wishnuward-hana yang hanya merupakan ketu-runan politis Ken Arok dengan Ken Dedes. Mahisa Campaka jus-tru merupakan keturunan biologis asli Ken Arok dengan Ken Dedes. Dengan demikian, pada masa Wishnuwardhana, terjadi perpad-uan politik yang solid antara dua kekuatan politik Singasari yaitu keturunan Ken Arok-Ken Dedes yang tercermin dalam diri Mahisa Campaka dan keturunan Tunggul Ametung-Ken Dedes yang tercer-min dalam diri Wishnuwardhana. Konteks politik inilah yang me-warnai awal karir politik Arya Wi-raraja saat itu.

Arya Wiraraja sendiri mening-

gal pada tahun 1311 tanpa pernah jelas kapan tahun kelahirannya. Se-mentara kudeta pertama kali terjadi pada tahun 1222, ketika Kertajaya dirobohkan Ken Arok. Seandainya Arya Wiraraja sempat menyaksikan kudeta pertama ini, maka dapat di-pastikan kalau umur Arya Wiraraja lebih dari seratus tahun. Tak jelas apakah Arya Wiraraja menyaksi-kan kudeta demi kudeta yang me-landa tanah Jawa sejak kudeta Ken Arok terhadap Kertajaya (1222), ku-deta Anusapati terhadap Ken Arok (1227), kudeta Tohjaya terhadap Anusapati (1248), kudeta Wishnu-wardhana terhadap Tohjaya (1248). Arya Wiraraja sendiri telah mapan secara politik pada masa Wisnu-wardhana, ayah Kertanegara. Posisi politik Arya Wiraraja mulai goyang setelah Kertanegara naik menjadi raja Singasari menggantikan Wish-nuwardhana. Tak jelas alasan apa yang melatari kenapa Arya Wiraraja dimutasi menjadi penguasa Sume-nep. Namun, reshuffle pada saat itu tidak hanya menimpa Arya Wi-raraja tapi juga tokoh politik pent-ing lainnya seperti Raganatha yang dimutasi dari patih menjadi kepala pengadilan. Boleh jadi, Kertanegara memang memendam ambisi untuk menggeser tokoh-tokoh lama agar tidak merintangi cita-cita besarnya membangun imperium Singasari yang besar. Apalagi, Kertanegara telah mengamati kinerja para bawa-han ayahnya sejak ia diangkat men-jadi raja muda tahun 1254. Arya Wiraraja bukan tokoh asing bagi Kertanegara. Seandainya Arya Wi-raraja menjadi tokoh politik Singasa-ri bersamaan dengan diangkatnya Kertanegara sebagai raja muda, maka tak sulit bagi Kertanegara un-tuk mengenal siapa Arya Wiraraja.

Persoalan mutasi politik ter-hadap Arya Wiraraja ini menjadi menarik karena terdapat dua te-ori yang membahasnya. Pertama, teori klasik yang dibangun dari Pararaton dan Negarakertagama. Menurut Pararaton dan Negarak-ertagama, mutasi politik ini terjadi karena ketidaksukaan Kertanegara terhadap Arya Wiraraja. Namun terdapat teori kedua yang dipa-parkan C.C Berg, sejarawan asing yang ahli dalam kajian Nusantara kuno. Menurut Berg, Arya Wirara-ja dijadikan penguasa Sumenep

bukan karena dibuang atau karena tidak disukai Kertanegara namun lebih karena gerakan politik Ker-tanegara saat itu yang berupaya membangun Singasari sebagai imperium besar di nusantara dan juga untuk menghadapi ancaman Kubilai Khan dari Mongol (D.G.E Hall:1988).

Sebagaimana diketahui, Ker-tanegara berupaya membangun Singasari sebagai kekuatan poli-tik suprematif di nusantara. Am-bisi politik ini dilatari oleh dua hal penting. Pertama, bahwa kecend-erungan untuk menjadi penguasa primer di nusantara merupakan kecenderungan umum raja-raja Jawa sejak dinasti Sailendra dan Darmawangsa pada era Mataram Hindu, dilanjutkan kerajaan Kedi-ri. Kedua, Politik ekspansi Ker-tanegara untuk menguasai nusan-tara juga berkaitan dengan makin melebarnya kekuasaan Mongol di Asia Tenggara. Titik tekan politik ekspansi Singasari saat itu adalah bagaimana agar Jawa mampu me-lemahkan kerajaan maritim terbe-sar di nusantara yaitu Sriwijaya sekaligus membendung Mongol. Apalagi, sejak masa Wisnuward-hana, Mongol terus berupaya mengekspansi Asia Tenggara. Be-berapa wilayah seperti Tongkin dan Kamboja telah diserang oleh Mongol pada masa Kertanegara.

Menurut Berg, Arya Wiraraja dijadikan sebagai penguasa Sume-nep justru untuk menjadikan Ma-dura sebagai basis pertahanan membendung Mongol. Kertanega-ra memang menggunakan strategi politik pembendungan dengan menjadikan sejumlah daerah di nusantara sebagai benteng terha-dap ekspansi Mongol. Selain Ma-dura, Kertanegara telah memban-gun basis kekuatan militernya di Melayu melalui ekspedisi Pamal-ayu (1275). Kertanegara menggu-nakan tanah Melayu sebagai ba-sis Singasari untuk membendung Mongol di sebelah barat.

Beberapa daerah tercatat sebagai bentangan pertahanan alami Sin-gasari seperti Pahang di Malaysia, Bakulapura di Kalimantan, Ma-dura dan Bali. Secara geopolitik, Madura merupakan basis strategis membendung serangan Mongol


Opini

terutama yang datang lewat laut Jawa. Jika Mongol menyerang Sin-gasari, sebelum sampai ke Singasari mereka harus berhadapan dengan Melayu dan Pahang di barat, Baku-lapura dan Madura di utara serta Bali di timur. Dengan strategi politik ini, maka tak ada wilayah Singasari yang terbuka. Seluruh daerah yang dianggap berpotensi menjadi tem-pat pendaratan pasukan Mongol telah ditutup kecuali pantai Tuban, Gresik dan Surabaya. Faktanya, Mongol memang hanya mendarat di Tuban dan tidak menyerang mel-alui Madura, Bali atau Selat Malaka. Boleh jadi, Mongol tidak melewati selat Malaka, tapi berlayar langsung melalui laut Cina Selatan kemudian ke laut Jawa.

Tesis Berg ini merupakan penda-pat menarik serta antitesis terhadap teori klasik bahwa Arya Wiraraja bermusuhan dengan Kertanegara. Tesis Berg menunjukkan bahwa posisi politik Arya Wiraraja taklah surut meski dimutasi ke Sumenep. Justru posisi ini menjadi kuat seiring strategi politik Singasari.Uniknya, posisi politik Arya Wiraraja bu-kan saja kuat di Singasari tapi juga tangguh di hadapan lawan poli-tik Singasari yaitu Kediri dibawah Jayakatwang. Ketika Jayakatwang mengkudeta Kertanegara, maka Arya Wiraraja masih sempat meng-gunakan pengaruhnya agar Wijaya,

salah satu tokoh Singasari yang sela-mat dari peperangan dengan Kediri diberi suaka politik. Arya Wiraraja menganjurkan agar hutan Tarik di Mojokerto dibuka menjadi kota baru Majapahit. Dari peristiwa ini dapat diketahui besarnya pengaruh politik Arya Wiraraja baik dihada-pan Kediri maupun Singasari. Juga bahwa Arya Wiraraja dan komu-nitas Madura ikut mendirikan Ma-japahit.

Pengaruh politik ini juga menguat menjadi sikap oposisi yang manis ketika Majapahit dibawah Jayanega-ra, anak dari Wijaya. Ketika Wijaya berhasil menjadi raja Majapahit seiring jatuhnya Jayakatwang oleh serangan Mongol. Arya Wiraraja ditarik kembali menjadi wakil raja yang berkedudukan di Lumajang. Tak jelas pada tahun berapa Arya Wiraraja ditarik keluar Sumenep. Perkisaran tahun yang dapat di-kalkulasi adalah sekitar 1293 sampai 1309 yaitu rentang waktu pemerin-tahan Wijaya. Namun, tahun yang mendekati akurasi adalah tahun 1293, awal naiknya Wijaya. Jika te-sis ini benar, maka Sumenep hanya diperintah Arya Wiraraja sekitar 24 tahun. Posisi politik inipun hanya stabil di masa Wijaya. Ketika Wijaya wafat dan digantikan Jayanegara, aktifitas politik Arya Wiraraja men-jadi surut. Loyalitasnya kepada pemerintah pusat Majapahit men-

jadi labil, meski putranya yaitu Nambi menjadi perdana menteri Majapahit. Saat-saat terakhir Arya Wiraraja diwarnai pembangkangan halus dan sikap oposisi kritis ter-hadap Jayanegara. Pengaruh politik Arya Wiraraja yang kuat menjadi-kan jayanegara enggan menyerang Lumajang. Berbeda dengan lawan politik Jayanegara lainnya seperti Ronggolawe dan Lembu Sora, Arya Wiraraja dianggap sesepuh yang disegani. Tapi ketika Arya Wiraraja wafat tahun 1311, empat tahun ke-mudian (1316) Jayanegara tak sung-kan lagi untuk menyerang Luma-jang dan membunuh Nambi, putra Arya Wiraraja.

Paparan sederhana sejarah Arya Wiraraja diatas menunjukkan ke-pada kita betapa besar peranan Arya Wiraraja sejak masa Singasari, transisi Singasari-Kediri dan Ma-japahit. Arya Wiraraja bukanlah to-koh lokal Sumenep saja, namun dia ikut mewarnai percaturan politik di tanah Jawa sejak Wishnuwardhana, Kertanegara, Jayakatwang, Wijaya dan terakhir Jayanegara. Diapun ikut berperan dalam strategi politik membendung Mongol dibawah Ku-bilai Khan dan ikut mendirikan Ma-japahit. Kematiannya pada tahun 1311 di Lumajang menunjukkan pula matinya sikap oposisi terhadap pemerintahan pusat Jawa. (*)


POLITIKA

Jika jadwal pilkada tidak beru-bah, pilkada di Sampang diren-canakan digelar dengan angka yang serba dua belas, 12-12-2012. Terhadap tanggal ini, kemungki-nannya hanya ada tiga. Pertama, pilkada sesuai jadwal. Kedua, lebih cepat dari yang direncana-kan dan ketiga, melampaui jad-wal yang diinginkan. Namun yang pasti, pilkada pasti digelar mengi-kuti irama regulasi.

Saat bertandang ke Sampang, dimungkinkan ada tiga nama ba-cakada (bakal calon kepala daerah) Sampang untuk periode 2012 – 2017. Mereka Haryono Abdul Bari (kini anggota DPRD Jatim), Fan-nan Hasib (wakil bupati saat ini) dan Noer Tjahja (bupati). Tetapi bisa jadi, terdapat nama lain yang masuk sebagai cakada saat KPU membuka pendaftaran jika waktu-nya tiba.

Ketiga nama terpopuler menuju pendopo ini memiliki keunggu-lannya masing-masing. Haryono Abdul Bari sosok muda yang pada tahun 2009 lalu terpilih menjadi anggota DPRD Jatim. Begitu pula Fannan Hasib sebagai wabup Sam-pang dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat. Sedan-gkan Noer Tjahja, saat ini sebagai

bupati Sampang dan memiliki power. Tetapi dalam pilkada kon-temporer, modal kelebihan seperti disebutkan dirasa belum cukup. Sebab kadang-kadang, terdapat sekelompok masyarakat yang me-miliki pandangan yang berbeda.

Mukhlish, peneliti M-Spose yang berkedudukan di Sampang membenarkan terdapat tiga nama yang disebut-sebut masyarakat akan menjadi bacakada (bakal calon kepala daerah) Sampang mendatang. Di internal M-Spose pihaknya sedang meneliti persepsi publik atas ketiga bacakada terse-but. Namun, Mukhlish enggan membeber hasil riset opini publik terkait pilkada Sampang ini kepa-da masyarakat. Alasannya, proses penelitian masih sedang berlang-sung.

Dosen perguruan tinggi di Bang-kalan ini menilai, siapa saja bisa maju sebagai cakada Sampang asal memenuhi syarat. Menurut dia, syarat menjadi calon kepala daerah telah diatur dan memiliki mekanisme tersendiri. Yang perlu disadari bersama, cukup syarat saja belum tentu lolos dan terpil-ih. Sebab, banyak hal yang dapat mempengaruhi seseorang dipilih atau tidak dipilih.

Misalnya, seseorang yang populer belum tentu disukai masyarakat. Disukai masyarakat pun, akunya, belum tentu dipilih. Apalagi, politik memiliki hitungan per detik dan cendrung berubah-ubah. Dalam banyak kasus, ada in cumbent yang terpilih dan dalam kasus lain ada juga in cumbent yang tidak terpilih karena satu sebab atau karena faktor lain. Dia hanya menyarankan siapa pun yang hendak maju harus benar-benar mengkalkulasi dari berbagai faktor. “Baik dari aspek riset mau-pun faktor pendukung yang lain,” katanya.

Namun demikian, di berbagai daerah riset merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan bacaka-da untuk memastikan diri sebagai sosok yang maju atau membatal-kan pendaftaran pilkada. Dalam kasus Indonesia, pilkada termasuk peristiwa yang rawan sengketa khususnya antara yang kalah den-gan yang menang. Dia berharap pilkada di Sampang dan Madura pada umumnya jauh dari konflik demi kemaslahatan dan kedama-ian umat. “Bagi kami siapapun yang maju dan siapa pula yang menang pada akhirnya, ya dialah Bupati Sampang,” ujarnya seten-gah bercanda. (abe)

Menimbang Haryono, Fannan, dan Noer Tjahja

HARYONO ABDUL BARI FANNAN HASIB NOER TJAHJA


Apa kabar dan sedang sibuk apa?Alhamdulillah baik-baik saja sep-erti yang Anda lihat. Kesibukan saya juga biasa-biasa saja karena saya orang biasa. Bagaimana pun, sederhana bagi saya itu sudah leb-ih dari cukup.

Soal politik?Saya kira perjuangan belum sele-

POLITIKA

Perjuangan adalah Pelaksanaan Kata-kata

Ada beberapa hal yang dapat kita dengar dari masyarakat menyang-kut aspirasi dan menuntut ek-sekusi dari pihak yang berwenang. Pertama soal layanan masyarakat. Harus jujur diakui pelayanan be-lum sepenuhnya maksimal. Tetapi saya amati sudah ada ikhtiar un-tuk mewujudkan pelayanan ini menjadi lebih baik. Kedua, pen-ingkatan ekonomi khususnya di level kecil dan menengah. Pelaku UKM (usaha kecil menengah) ini tidak saja layak mendapat ban-tuan modal tetapi mereka butuh perlindungan akibat kebijakan pasar bebas. Ketiga, warga berhak mendapatkan pendidikan dan kes-ehatan yang layak. Keempat, pen-ingkatan keluarga sosial dari pra menuju sejahtera. Bagi kami ini sendi kehidupan.

Bagaimana caranya mewujudkan sendi-sendi itu? Pemerintah itu memiliki program. Setiap program memiliki anggaran sendiri. Tujuannya sudah jelas, menjadikan apapun di bidang itu agar lebih baik dan berkualitas. Ini yang dilakukan setiap tahun. Se-hingga, aparatur wajib melaksana-kannya dengan konsep anggaran berbasis kinerja. Artinya, program yang sudah berjalan di tahun lalu tidak boleh lagi terjadi hari ini. Yang boleh terjadi hanya tindak lanjut. Masyarakat boleh men-gontrol dan mengawasi jalannya pembangunan. Bila terdapat pro-gram tahun ini yang sama persis dengan tahun lalu, patut diduga telah terjadi pengabaian terhadap eksekusi anggaran berbasis kin-erja. Ini penting dan dapat menjadi indikator ada atau tidak adanya inovasi.

Lalu di mana sikap politisi? Ada dua ragam politisi bila ditilik dari perspektif keparlementariaan. Pertama, politisi intra parlementer.

Dialog saja dianggap tidak cukup dalam perjuangan. Ia memerlukan ek-sekusi dan bersentuhan langsung dengan rakyat. Berikut wawancara den-gan ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep, Hunain Santoso.

sai dan terus akan berjalan seiring waktu. Masih banyak agenda yang belum selesai. Bagi kami di di PDI Perjuangan, perjuangan adalah melaksanakan kata-kata. Memang tidak mudah. Tetapi hal ini harus dijalani.

Agenda apa yang menurut Anda belum selesai?

HUNAIN SANTOSOKetua DPC PDIP Sumenep


POLITIKA

Politisi ini terlibat secara langsung dalam pembahasan APBN/APBD dan memiliki kewenangan secara regulatif untuk mengontrol. Kedua, polisi ekstra parlementer. Politisi ini tidak terlibat langsung dalam pembahasan APBN/APBD. Na-mun, baik intra maupun ekstra par-lementer, dua-duanya sama-sama menginginkan kehidupan sosial-masyarakat menjadi lebih baik dan berkualitas. Seperti Anda lihat, di kami (PDI Perjuangan) selalu ber-baur untuk membantu masyarakat karena pemerintah dalam soal ini tidak sepenuhnya bisa mengatasi kebutuhan masyarakat.

Dari sisi ekonomi, apa upaya An-da untuk membantu masyarakat?Kita harus sepakat dulu bahwa sokoguru ekonomi negeri ini ada-lah koperasi. PDI Perjuangan tidak hanya bicara tetapi melaksanakan kata-kata, meminjam bahasanya penyair WS Rendra. Cuma, saya lihat ada persaingan perbankan yang tidak lazim. Mestinya, dunia perbankan itu garapannya kelas menengah ke atas. Sedangkan ke-las menengah ke bawah bagian-nya koperasi. Tapi prakteknya kan tidak seperti itu. Seakan-akan, baik bank maupun koperasi masuk ke pasar-pasar tradisional. He-mat kami perlu ada regulasi yang memproteksi persaingan yang tidak imbang ini.

Di luar itu?Banyak hal yang dapat kita laku-kan, semampu kita. Tetapi kami juga ingin agar penerima bantuan baik cuma-cuma maupun kredit pinjaman dengan bunga sangat rendah juga ikut bertanggung-jawab. Misalnya, bila ada warga yang dipercaya untuk merawat sapi bagaimana sapi yang dipeli-hara itu bisa produktif. Ini juga penting agar kami tidak men-erima laporan sapi si A sakit ter-us mati. Sedang sapi si B dijual. Lha bagaimana bisa maju bila modalnya tidak sehat? Itu tadi saya katakan, berteori saja tidak cukup untuk mengubah yang ada ini menjadi lebih baik. Perlu kes-eriusan, kesabaran, inovasi, kratif dan produktif.

Harapan Anda?Kami ingin gotong-royong itu kembali hadir. Sebagian fakta di lapangan gotong-royong ini me-lemah akibat gempuran kepent-ingan individu yang over dosis. Koperasi itu kan usaha bersama jadi ya jika ada keuntungan un-tuk bersama sebagaimana asas gotong royong. Cuma, kadang-kadang pada kelompok tertentu ada yang merasa lebih berhak untuk menjadi pribadi yang harus untung dengan mengabai-kan yang lain. Ini salah dan tidak untuk ditiru. (abe)

BELUM MEMUASKAN

Satu tahun duet Busyro-Soeng-kono sebagai bupati dan wakil

bupati Sumenep dianggap belum banyak memberikan perubahan. Me-mang, sebagian berubah terutama dalam penataan birokrasi. Tetapi hal ini saja tak cukup karena pemerintah kabupaten tidak hanya berisi birokra-si. Melainkan, sebagian besar pen-duduk Sumenep rakyat, sedikit saja yang menjadi birokrat-aparat.

Tadjul Ariefin, salah seorang pengamat kebudayaan di Sume-nep memberikan pe-nilaian yang berbeda. Dia bahkan menyoroti kinerja yang dalam pandangannya men-urun pada pelayanan

publik khususnya di bidang keseha-tan. Indikasinya, Tadjul menyaksikan sikap arogansi dari oknum puskes-mas yangg sangat menonjol. Sikap ini dia temui ketika pihak puskesmas menerima pasien dari keluarga mis-kin (gakin) yang memohon surat ru-jukan.

Layanan lainnya, publik masih ke-sulitan untuk mendapatkan KTP. Lay-anan KTP memberi kesan seperti era sebelumnya. Sebab, lancar tidaknya urusan lebih tergantung pada se-berapa besar pemohon membayar lebih dari tarif yang diberlakukan. Semakin besar kelebihan bayaran, kian cepat mendapat layanan seperti halnya di kantor pos yang dibedakan antara perangko biasa, kilat, atau kilat khusus.

Di level pendidikan, di era sebel-umnya pendidikan di jenjang SMA penarikan sumbangan lebih santun karena dipungut secara sembunyi-sembunyi. Tetapi saat ini, penarikan sumbangan di jenjang SMA lebih tegas dan terang. Sehingga, hal ini memberi kesan pendidikan semakin mahal. Lalu tentang proyek, dulu yang mengelola para rekanan. Na-mun saat ini, pengelolaan proyek rekanan kalah gesit dengan oknum anggota parlemen. “Dalam pandan-gan saya begitu, perbaikan harus terus dilakukan,” kata Tadjul. (abe)

PEDULI: Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep Hunain Santoso memberikan bantuan sem-bako bersama anggota DPR RI Komisi IX Said Abdullah


Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)

merupakan unsur pelaksana oto-nomi daerah bidang pendapatan , pengelolaan keuangan dan aset yang dipimpin kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan ber-tanggung jawab kepada bupati. Di-nas ini mempuyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan ke-wenangan bidang pendapatan, pen-gelolaan keuangan dan aset. Dian-tara fungsi DPKKA antara lain :a. Menyusun dan mengkoordinasi

program kerja pelaksanaan tu-gas pendapatan , pengelolaan keuangan dan aset.

b. Melaksanakan program dan kebi-jakan teknis bidang pendapatan dan bidang pembiayaan

c. Melaksanakan program dan ke-bijakan teknis bidang kekayaan, pembukuan, dan verifikasi

d. Menyusun program dan kebija-kan APBD

e. Melaksanakan fungsi bendahara

umum daerah;f. Menyusun laporan keuangan se-

bagai pertanggung jawaaban re-alisasi APBD

g. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik dae-rah.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset terdiri atas, sek-retariat , bidang pendapatan, pem-bukuan dan verifikasi. Selain itu, DPPKA membidani penatausahaan keuangan bidang asset, kelompok jabatan fungsional dan unit pelak-sana teknis .Bidang PendapatanBidang Pendapatan mempunyai tu-gas melaksanakan urusan pendapa-tan asli daerah, dana perimban-gan dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk melaksanakan tugas, bidang ini berfungsi :

a. Menyusun dan mengkoordinasi program kerja pelaksanaan tugas pendapatan;

b. Menyiapkan perumusan kebija-kan pemungutan dan pengelo-laan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, penglolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

c. Membina atas adanya penda-patan, penetapan, penagihan, pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

d. Melaksanakan tugas lain ya-ng diberikan Kepala DPPKA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas, bidang ini dibantu seksi pendapatan asli daerah; seksi dana perimbangan dan seksi lain-lain pendapatan yang sah.

Bidang Pembukuan dan VerifikasiBidang Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan verifikasi pendapatan, pem-

Berinovasi Tanpa HentiDPPKA Sumenep,

Jendela


foto & teks: Abdullah Anshari

biayaan dan evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas, bidang ini berfungsi sebagai :a. Penyusun dan pengoordinasi pro-

gram kerja pelaksanaan tugas pembukuan dan verifikasi ;

b. Penyiap bahan perumusan kebi-jakan pelaksanaan pembukuan, verifikasi pendapatan, pembi-ayaan, evaluasi dan pelaporan.

c. Pelaksana tugas lain yang diberi-kan kepala dinas DPPKA sesuai tupoksinya

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini dibantu seksi verifikasi pendapatan, pembiayaan dan seksi evaluasi dan pelaporan. Bidang Penatausahaan KeuanganBidang Penatausahaan Keuangan mempunyai urusan anggaran , be-lanja pegawai dan perbendaharaan. Bidang ini keuan-gan berfungsi sebagai. a. Penyusun dan pengoordinasi pro-

gram kerja pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan

b. Penyiap bahan perumusan ke-bi-jakan penatausahaan keuangan ;

c. Pelaksana penyusunan anggaran belanja dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah

d. Penyusun nota keuangan, ve-rifikasi belanja pegawai, bahan pembinaan administrasi keuan-gan.

e. Pembina kebendaharaan ;f. Pelaksana tugas lain yang diberi-

kan kepala DPPKA sesuai tu-poksi

Dalam melaksanakan tugas, bidang ini dibantu seksi anggaran, seksi belanja pegawai dan seksi perben-daharaan ;

Bidang AsetBidang aset mempunyai tugas mel-aksanakan urusan analisa aset dae-rah, akuntansi aset daerah dan penghapusan aset daerah. Bidang ini memiliki fungsi : a. Penyusun dan pengoordinasian

program kerja pelaksanaan tu-gas aset

b. Penyiap bahan perumusan kebija-kan pengelolaan aset, pelaksana analisa, dan pengelolaan akun-tansi aset daerah;

c. Pelaksana inventarisasi dan peng-hapusan barang, penyiap dan

pelaksana pembinaan, pengen-dalian dan pemanfaatan serta evaluasi di bidang aset

d. Pelaksana tugas lain yang diberi-kan kepala DPPKA

e. Bidang ini dibantu seksi analisa, akuntansi dan seksi penghapu-san aset daerah.

Kepala DPPKA Didik Untung Samsidi mengatakan, peningka-tan pendapatan tidak bisa lepas

No Kecamatan Jumlah Target Pajak (Rp) Kendaraan

01 Sumenep 34.978 6.291.350.72502 Kalianget 8.238 1.307.572.62503 Talango 2.313 331.804.60004 Manding 5.005 7077.647.87505 Bluto 4.818 875.566.50006 Giligenteng 365 50.621.30007 Saronggi 5866 874.482.92508 Lenteng 7089 1.007.933.97509 Guluk-guluk 1917 342.200.70010 Ganding 2371 379.976.75011 Pragaan 3263 616.412.67512 Ambunten 4441 657.451.70013 Pasongsongan 2705 439.863.30014 Dasuk 4480 581.901.20015 Rubaru 4643 551.386.22516 Batu Putih 4982 615.763.27517 Batang-batang 4264 614.468.32518 Dungkek 3129 424.352.47519 Gapura 4953 664.850.77520 Gayam 179 23.794.12521 Nonggunong 26 2.915.25022 Raas 50 13.806.82523 Masalembu 164 26.943.37524 Arjasa 1068 198.269.35025 Sapeken 68 10.105.875 JUMLAH 111.375 17.591.445.725

dari kerjasama berbagai pihak. Baik di internal DPPKA maupun wajib pajak yang berdasar aturan harus menunaikan kewajiban-nya. Kesepahaman ini membantu masyarakat melalui penambahan PAD yang antara lain disumbang dari pajak dan retribusi. “Banyak hal yang bisa digarap untuk me-nambah PAD, tapi ya itu tadi bu-tuh pengertian dari siapapun,” ka-tanya. (**)

JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SUMENEP

REWARD: Bupati Sumenep (tengah) menerima penghargaan sebagai daerah yang tertib ber-lalulintas

Jendela


Naikkan Pendapatan, Apa kabar Bapak?

Alhamdulillah, damai, baik-baik saja. Mohon doa restu, tetap saling dukung dan mendoakan.

Terkait peningkatan PAD, inova-si apa saja yang telah dilakukan?

Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Baik dalam mengelola aset maupun menert-ibkan pajak dan retribusi agar tidak banyak yang bocor dan tidak dibayar oleh yang memi-liki kewajiban. Dari ikhtiar dan dukungan ini, alhamdulillah DPPKA bisa menyumbang PAD lebih banyak. Kita bersama su-dah tahu bahwa ada beberapa komponen dari pendapatan daerah yang telah dicapai. Dari berbagai komponen tersebut, sampai saat ini sudah terserap sebanyak Rp. 38,5 miliar.

Pendapatan sebanyak itu ter-kumpul dari mana saja?

Pendapatan itu lebih banyak di-topang dari pajak dan retribusi. Antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame dan pajak penerangan. Inilah bentuk dari retribusi daerah, termasuk jasa-jasa lainnya. Hal yang sama juga diperoleh dari retribusi pasar, penambangan dan olah raga. Nah, semua itu yang dikelola bersama seluruh jajaran yang bertugas dilingkungan DPPKA bersama dengan sejumlah SKPD lainnya.

Berapa banyak dana perimban-gan yang sudah terealisasi hingga saat ini?

Berkisar Rp. 659,8 miliar. Dana tersebut bersumber dari pemerin-tah pusat kepada pemerintah dae-rah, antara lain DAU, DAK dan pendapatan lainya yang sah. Kami berusaha optimal tidak saja untuk menaikkan PAD, tetapi kami juga ingin ada inovasi berkelanjutan agar PAD tidak hanya naik dari sisi kuantitas tetapi menajak dari sisi kualitas.

Terus, bagaimana cara mendapat-kan PAD lainnya yang sah?

Banyak ikhtiar DPPKA untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Sumenep. Salah satunya, DPPKA melakukan terobosan dalam menelisik oknum tertentu yang tidak taat dalam membayarkan

pajak dan retribusi. Berikut wawancara dengan kepala DPPKA Didik Untung Samsidi.

Selamatkan Aset

Bapak Didik Untung Samsidi, Kepala DPPKA Sumenep Saat berpoe bersama istri

Jendela


Pemerintah kabupaten umumn-ya mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi (Jatim). Tetapi kami tidak boleh menu-tup mata, bahwa semua itu juga tidak terlepas dari jasa-jasa atau dana-dana dari pemerintah pu-sat. Pemerintah kan sebenarnya terintegrasi mulai dari nasional, regional, dan lokal.

Tuntaskah dana yang mengalir ke pemkab baik dari nasional mau-pun lokal?

Sampai saat ini, yang kami ter-ima jika dipersentase, sekitar 76 persen. Sebab, ini masih dalam proses dan masih tersisa waktu dua bulan untuk proses tersebut. Sisanya, ata usetara 24 persen masih akan diproses di bulan ter-akhir tahun ini. Syukur-syukur segera cair dan bisa dinikmati masyarakat.

Untuk pajak maupun retribusi sampai berapa persenkah yang terserap?

Semu itu kira-kira sudah men-capai 80 persen. Artinya capaian itu sudah mendekati 100 persen. Nah, capaian itu sudah tersimpan di kasda. Sebenarnya, kami ingin PAD itu tidak muncul dari pajak dan retribusi tetapi ada usaha di sektor lain yang bisa menyuplai PAD. Ini yang harus dipikirkan bersama.

Saran atau obsesi Anda yang be-lum terealisasi?

Dalam sisa waktu dua bulan ini, mudah-mudahan nanti pada bu-lan Desember atau pada masa be-rakhirnya tahun 2011 ini, bisa ter-capai secara keseluruhan semua apa yang patut kita dapatkan, baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat. Di tahun mendatang, kami me-miliki obsesi dana yang bisa di-dapat sebagai PAD lebih besar dari yang kami peroleh di tahun ini. Pasti butuh dukungan dan kerjasama yang baik dari ber-bagai pihak. Terus terang, bagi kami berdoa saja belum cukup untuk merealisasikan semua ke-inginan dan cita-cita. (**)

Belajar dari masa lalu, DPPKA mengultimatum calon pemasang re-klame di wilayah hukum Kabupaten Sumenep. Sebab berani mema-sang papan atau reklame lainnya berarti sudah siap dengan segala persyaratan yang akan diberlakukan kepada calon pemasang. Sebab setiap reklame memiliki ukuran sebagaimana DPPKA memasang ukuran harga yang sebanding untuk dilunasi.

Bagaimana tidak, DPPKA yang berfungsi sebagai pencatat data per-pajakan dari seluruh periklanan di Sumenep tidak lagi menjadi alamat bagi publik untuk menyampaikan kritik manakala ditengara terdapat bahilo yang tidak lolos syarat tetapi memang reklame dari lembaga tertentu. Tidak ditampik, di era terdahulu ditengarai ada sejumlah reklame yang nyelonong begitu saja tanpa pamit, tanpa bayar, dan tanpa komunikasi. “Tidak ada makan siang gratis untuk pemasangan reklame, semua ada mekanismenya, ada prosesnya,” kata Didik Un-tung Samsidi.

Untuk itu, DPPKA akan memeriksa ulang berkas pengajuan ijin pajak reklame dari produk atau lembaga tertentu. Ini agar apa yang terjadi di masa lalu tidak terulang untuk yang kedua kalinya. Namun demikian, DPKKA masih memerlukan bantuan informasi publik untuk mengantisipasi adanya kemungkinan reklame yang dipasang tanpa mekanisme dan prosedur yang berlaku. “Senang sekali bila ada pub-lik bertanya apakah reklame di titik tertentu sudah sesuai prosesur atau tidak. Jadi mohon masukan,” dia berharap.

Seperti pernah diberitakan, ada dugaan reklame liar sebuah produk tertentu yang sempat disorot sebagian pihak. Bagaimana tidak, di tempat yang seharusnya menjadi kawasan hijau dan terlarang untuk dipasang iklan, namun tetap saja dipasangi papan reklame. Mengacu Peraturan Daerah Sumenep Nomor 14 Tahun 2002, jalan protokol di Sumenep dilarang untuk dipasangi iklan-papan reklame atau jenis umbul-umbul apapun.

Seperti diberitakan di berbagai media beberap minggu terakhir ini, tugu di perempatan pusat kota Sumenep tiba-tiba dipasang iklan se-buah produk rokok. Kontan saja beberapa kalangan meradang. sebab ditengarai iklan tersebut bisa berada disitu karena kongkalikong den-gan piahk pemkab. Terkait hal ini Didik mengaku akan segera menye-lesaikannya dengan baik. “Mohon dimengerti,” pungkasnya. (*)

REKLAME ILEGAL, DIJEGAL

BUKAN DIJAGAL

Bupati A Busyro Karim (kiri) bersama ketua MK Mahfud MD (kanan) di sela-sela sosialiasi penegakan konstitusi beberapa waktu lalu.

Jendela


Suasana Malam Grand Final dan Rangkaian Pemilihan

Kacong Cebbing Sumenep

Pendopo Sumenep15 Oktober 2011

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011 25* Layanan ini dipersembahkan oleh Disbudparpora Sumenep


Kriminal

Tidak hanya DPD Jatim yang ber-sikap. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie juga me-mebrikan pernyataan sikap atas tertembaknya RB Moh Ridwan (37), Wakil Ketua DPD Golkar Sumenep. Sebagai pucuk pimpi-nan, Bakrie ikut berduka cita dan meminta agar Kapolda Jatim segera mengusut tuntas tewasnya politisi Golkar tersebut. Terhadap peristiwa ini pula, Kapolres AKBP Susanto juga bertindak cepat. Se-jumlah senjata api (senpi) anggota Polres Sumenep yang bertugas di malam naas itu dikirim ke Labo-ratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri di Surabaya. “Kami men-unggu hasil pemeriksaan propam. Barang bukti juga sudah dikirim ke Polda,” terangnya.

Kakak sepupu korban Ahmad Mukarram yang malam itu mem-boncengnya menuturkan, dirinya berdua dari masjid. Seperti biasan-ya, pulang dari masjid langsung pulang. Tetapi malam itu adiknya ingin belu jamu dulu. Meski dia meminta adiknya itu tidak perlu membelinya malam itu, namun adiknya tetap ingin membeli jamu. Begitu sampai di tempat yang ber-jualan, pengantri untuk membeli jamu sudah antri dan korban ikut antri. Sejurur kemudian adiknya roboh. Ada yang menduga korban menderita penyakit tertentu karena tiba-tiba terjatuh dan bersimbah darah. “Saya langsung lompat dari sepeda motor, menolong adik saya. Dari kepalanya mengucur darah,” pungkasnya. (abe)

Malam itu, kota Sumenep heboh. Ini bukan karena terdapat sese-orang yang juga politisi Golkar dan takmir masjid Agung yang menjadi korban. Namun peristiwa ini baru pertama terjadi. Seseorang yang sedang antri beli jamu, ternyata di-jamu peluru. Usai kejadian, Kapol-res Sumenep AKBP Susanto belum bisa memberikan keterangan resmi. Sebab, Kapolres masih menunggu tim dari Polda Jatim. Begitu lang-kanya kejadian ini, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Rachmat Mulyana juga ikut menjelajah peri-stiwa ini. Dia meyakini siapa pun yang melakukannya di luar unsur kesengajaan.

Dari sisi kepartaian, DPD Partai Golkar Jatim juga turun tangan. Ketua DPD Partai Golkar (PG) Jatim Martono mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua DPD PG Sumenep Iwan Budiharto untuk melakukan langkah hukum. Politisi Golkar menduga, pelaku penemba-kan yang menyebabkan pelurunya nyasar diduga dari aparat yang ber-wajib. Sebab pada saat yang bersa-maan terjadi pengejaran terjadap tiga orang yang dicurigai sebagai pelaku curanmor. Atas kasus ini, Golkar meminta polisi mengusut secara tuntas dan memberikan sanksi yang tegas pula terhadap pelakunya baik dari unsur oknum polisi maupun dari pihak lain. “Kami minta diproses dan diusut tuntas kejadian ini,” tegas Martono.

Tanggal 6 Oktober lalu, menjadi malam terakhir bagi RB Moh

Ridwan (37), warga Pamolokan, Ke-camatan Kota Sumenep. Lelaki ma-lang ini tak sempat menikmati jamu yang akan dibelinya, di sebuah kios di areal alun-alun kota, di depan Masjid Agung. Sebab, sebuah pe-luru melesat, menegnai kepalanya di bagian belakang. Lelaki itu pun terjatuh, digotong, dibawa ke ru-mah sakit, dan nyawanya tidak tertolong. Pertanyaannya, siapa-kah yang memuntahkan peluru dan nyasar di kepala wakil ketua DPD Golkar Sumenep ini? Belum ada yang memastikan siapa yang menembaknya, sengaja atau tidak disengaja. Tetapi peluru, pasti tidak akan melesat sendiri tanap kendali.

Pada waktu yang nyaris bersamaan, aparat dikabarkan tengah membu-ru tiga orang yang diduga kuat se-bagai tersangka pelaku curanmor. Salah seorang yang dicurigai seba-gai pelaku curanmor (Achmad), te-was didor karena melawan petugas dan ditengarai akan melarikan diri. Seorang lainnya berhasil diringkus (Agus), dan seorang lainnya (Yet-no), kabur dan lolos dalam kejaran aparat yang berwajib. Sejumnlah warga yang berada tidak jauh dari tempat kejadian perkara menyebut-kan ada letusan sesaat sebelum kor-ban terkapar. Tetapi apakah letu-san itu suara pistol atau benda lain, taka ada yang bisa terang-terangan memberi kepastian.

ANTRI JAMU, DIPATRI PELURU

SULUH MHSA | Edisi V|Oktober 2011 27Foto: Saiful Bahri/SM


KACONG BUKAN KACANGAHMAD ZAINURROZI

Pada tahun 2011 ini, Dewi Fortuna rupanya sedang berpihak kepada Ahmad Zainuri. Pria yang sekarang sedang duduk di bangku kuliah ini terpilih menjadi kacong Sumenep. Pada malam grand final yang degelar pada 15 Oktober 2011 lalu itu ia terlihat sumringah dan bahagia. Ia seperti berjumpa impian yang telah lama ia cari.

Disinggung tentang predikat sebagai Kacong Sumenep yang baru saja ia sandang, dirinya mengaku senang dan bangga. Na-mun begitu menurutnya predikat sebagai Kacong hakikatnya adalah tanggung jawab baru yang tidak ringan.

Saat ditanya seberapa senang akan predikat sebagai Kacong, Lajang yang kini kuliah di sebuah Fakultas ekonomi ini menjawab filosofis. Menurutnya apa yang ia capai sebenarnya bukan sesuatu yang be-gitu luar biasa. Baginya, yang seru dalam hidup itu hanya ada dua, yakni harapan dan kekhawatiran. Bukan pencapaian. “Pencapaian hanyalah satu titik penanda untuk memulai harapan baru dan kekha-watiran yang lebih menantang” ungkapnya enteng.

Saat hendak mengikuti kontes pe-milihan kacong cebbing Sumenep beberapa waktu lalu, ia mengaku cukup antusias. “Saat itu harapan dan kekhawatiran menyatu men-ciptakan ketegangan yang begitu mendebarkan. Dan itulah sebenar-benarnya keseruan dalam hidup” ucapnya dengan tersenyum.

Tugas ke depan adalah tantangan baru dan kekhawatiran baru pula. Sebab Predikat sebagai Kacong harus benar-benar dihayati se-bagi amanah dan tanggung jawab. Menjadi duta wisata sumenep dan menjadi publik figur yang harus menjadi contoh baik bagi pemuda-pemuda lainya. “Tentu jadi kacong bukan hanya tebar pesona dong. Harus kreatif dan produktif. Biar jadi teladan bagi yang lain” seloroh pria yang biasa disapa Zainuri ini.Baginya, menjadi kreatif dan produktif adalah pilihan yang harus diambil oleh dirinya. Sebab tanpa unggul di bidang kualitas diri, predikat Kacong hanyalah kamuflase semata. Yakni semacam kebohongan publik yang memalu-kan. Menurut Zainuri, predikat sebagai Kacong menjadi tidak ada gunanya tatkala dirinya masih sama saja dengan pemuda yang bukan Kacong. “Jadi musti jadi Kacong, bukan “Kacang”. Doakan saya, semoga benar-benar bisa menjadi pemuda yang bisa dicontoh oleh pemuda lainnya” pungkasnya seraya berlalu (dav)


Mungkin belum banyak yang tahu dengan sosok yang satu

ini. Namanya Tria Dita Septi Utari ia baru saja terpilih sebagai cebbing dalam pemilihan kacong cebbig sumenep yang berlangsung 15 Ok-tober lalu. Dalam perhelatan yang digelar di pendopo agung kraton sumenep ini, Tria berhasil meny-ingkirkan seratus lebih pasaingnya dengan cukup alot.

Ditemui di akhir acara, dara ma-nis yang kini umurnya beranjak 17 tahun ini mengaku sangat senang. Dengan predikat sebagai cebbing yang kini disandang, ia mengaku akan menjadi pionir untuk mempro-mosikan berbagai obyek pariwisata yang ada di kabupaten Sumenep. Baik yang berupa tempat rekreasi maupun yang berupa kebudayaan dan kesenian.

Sumenep, menurutnya sangat banyak memiliki potensi. Namun selama ini kurang mendapat perhatian serius. Selain itu tidak ada sistem promosi yang benar-benar mapan. Sehigga kekayaan dan potensi yang ada itu seakan-akan tak layak dihargai. “Padahal sumenep kan elok banget, sejak dari pantai hingga kesenian-keseniannya. Hanya saja, ibarat permata, semua itu masih berlu-mur debu dan lumpur yang belum digosok” uangkap mojang berkulit kuning langsat ini.

BERMIMPI DAN YAKINI !TRIA DITA SEPTI UTARI

Menurutnya sumenep pasti bisa menyamai bahkan melebihi daerah-daerah lain dalam bidang pariwisata. Namun semua harus dimulai dengan kerja keras dan kesungguhan yang tidak tanggung-tanggung. Di samping itu, perlu ada kerjasama dari semua elemen untuk searah dan sejalan dalam cita-cita yang sama. “Boleh jadi kan, pemerintah getol banget mau membangun asta tinggi agar

lebih eksotis, tapi Jika DPRD tidak mau menganggarkanya, gak bisa juga kan?” celotehnya dengan gaya khas anak muda.

Baginya, segala sesuatu pasti bisa dilakukan dan diwujudkan. Asal ada keyakinan dan kemaun kuat untuk berubah. “ Tentu tidak bisa bim salabim. Harus dimuali dari hal-hal kecil”. Menurutnya bermimpi yang besar sangat dianjurkan. Namun jika tidak disertai dengan kemauan untuk berbuat dari yang ke-cil, pasti akan gagal. “So, bermimpilah dan yakini mimpi itu”. Pungksanya dengan tersenyum. (obeth)


Selayang Pandang

Dinas sosial merupakan salah satu lembaga yang membantu bupati dalam penyelenggaraan kewenangan sosial. Fungsinya antara lain, pertama melaku-kan penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sosial. Kedua, melakukan perumusan perenca-naan dan pelaksanaan kebijakan bidang swadaya sosial. Ketiga, melakukan pe-rumusan perencanaan dan pelaksan-aan kebijakan bidang rehabilitasi sosial. Keempat, melakukan perumusan peren-canaan dan pelaksanaan kebijakan bi-

dang perlindungan sosial. Kelima, mel-akukan perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan bidang bantuan sosial. Keenam, melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di internal, wilayah kerja dinas ini dib-agi ke berbagai tupoksi. Misalnya, sek-retariat. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, per-lengkapan, kepegawaian, program, per-encanaan dan keuangan. Untuk melak-sanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi : melaku-

kan penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas. Sekre-tariat juga melakukan penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan. Sek-retariat juga mengolah, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutu-han perlengkapan dan peralatan serta proses kedudukan hukum kegiatan.

Sekretariat menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pember-hentian pegawai di lingkungan dinas

Dinsos, Menebar Berkah Menuai Hikmah

KEMARAU PANJANG: Dinsos Sumenep saat medroping air ke

daerah-daerah yang kekurangan air bersih


Serambi

sosial. Selain itu, sekretariat menyusun rencana anggaran, mengelola keuangan serta pertanggung jawaban pelaksan-aannya. Bahkan, sekretariat juga melak-sanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di wilayah lain di dinas sosial terdapat Bidang Bina Swadaya Sosial. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan uru-san penyuluhan dan bimbingan sosial, bina kesejahteraan anak dan keluarga serta pembinaan swadaya sosial. Un-tuk melaksanakan tugas sabagaimana dimaksud, Bidang Bina Swadaya So-sial mempunyai fungsi : Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksana tugas bina swadaya sosial; Pelaksana penyuluhan dan bimbingan usaha sosial serta lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan usaha sosial.

Selain itu, bidang ini bertugas untuk melakukan pengembangan jaringan usaha kesejahteraan anak dan kelu-arga yang terorganisasi ditingkat desa; Pelaksana bimbingan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh swa-daya sosial; Pelaksana pengawasan dan pembinaan badan dan organisasi sosial swasta, usaha masyarakat dibi-dang kesejahteraan sosial dan pelak-sana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan tu-gas dan fungsinya.

Bidang lainnya di dinas sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan rehabilitasi anak, kenakalan remaja

dan PKRT dan rehabilitasi penyandang cacat, tuna sosial dan tuna susila serta rehabilitasi sosial daerah kumuh/miskin. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang ini berfungsi sebagai bidang penyusunaan dan pengkoordina-sian program kerja pelaksana tugas bina swadaya sosial; Pelaksanaan rehabilitasi anak, kenakalan remaja dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, penyan-dang cacat, tuna sosial dan susila.

Bidang ini juga melaksanakan reha-bilitasi sosial daerah kumuh/miskin;

membina dan memberikan bimbingan kepada badan dan organisasi sosial swasta yang menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu, di dinas sosial terdapat Bi-dang Perlindungan Sosial. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan urusan perlindungan dan bina panti asuhan, per-lindungan adat/budaya masyarakat dan kepahlawanan dan perintis kemerdekaan. Untuk melaksanakan tugas, b bidang ini

BANTUAN SOSIAL: Sejumlah siswa di Desa Lombang Kecamatan Gili Genting tampak gemberi sehabis menerima bantuan seragam sekolah dari Dinas Sosial Kabupaten Sumenep

BANTUAN: Kusman Hadi, Kepala Dinas Sosial Sumenep memberikan bantuan kepada petani


Serambi

berfungsi untuk menyusun dan meng-koordinasi program kerja pelaksanaan tugas perlindungan sosial, mengkoor-dinasi dan memebrikan bimbingan per-lindungan dan bina panti asuhan. Bidang ini juga memberikan perlindungan adat/budaya masyarakat; pelaksanaan perlind-ungan kepahlawanan dan perintis ke-merdekaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

Lainnya, Bidang Bantuan sosial. Bidang ini melaksanakan urusan sumbangan so-sial, bantuan korban bencana dan Palang Merah Indonesia (PMI) dan organisasi so-sial. Dalam melaksanakan tugas bidang ini berfungsi untuk menyusun dan meng-koordinasi program kerja di lingkungan bidang bantuan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Penelitian penerima sumbangan sosial, bantuan korban ben-cana dan Palang Merah Indonesia (PMI) serta organisasi sosial. Bidang ini juga mengawasi pemberian sumbangan sosial, bantuan korban bencana serta Palang Merah Indonesia (PMI) dan organ-isasi sosial dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

Selain itu, Dinas Sosial memiliki UPT Rehabilitasi Sosial. UPT ini bertugas tu-gas melaksanakan sebagian tugas di bidang fasilitasi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial. Fungsinya, melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan; mengolah data dan menyusun rencana kegiatan unit pelaksana teknis rehabili-

tasi sosial. Memberikan pelayanan re-habilitasi sosial dan bina panti asuhan; melakukan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, keamanan dan keber-sihan kantor; memproses administrasi dan operasional pelayanan rehabilitasi sosial dan bina panti asuhan. Selain itu, UPT melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial dan melakukan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidangnya.

Eksekusi Agenda

Dalam hal melaksanakan tugas, be-berapa hal telah dilakukan dinas sosial khususnya di sepanjang tahun 2011. Diantaranya, sosialisasi narkoba yang telah dilakukan di berbagai tempat. Kegiatan ini diselenggarakan di 4 lokasi kecamatan selama bulan September. Yakni di PP Al Islah Billapora Barat Ke-camatan Ganding, PAC IPNU Kecana-tan Lenteng, PP Annuqayyah Lubangsa Guluk-Guluk dan di PP Salafiyah Nurul Islam Kecamatan Sapeken.

Kegiatan lain yang juga telah dilaksan-akan dinas sosial meliputi sosialisasi dan penggalangan donor darah. Kegiatan ini dilakukan terhadap remaja khususnya di sejumlah sekolah. Di antaranya di SMAN 2 Sumenep, SMKN 1 Kalianget, MAN Sume-nep, MA Al Karimiyah Gapura

Tujuannya, agar segenap pelajar me-nengah atas di Sumenep lebih mema-hami bahwa setetes darah sangat berar-ti bagi yang memerlukan. Dalam acara ini juga diberikan paket sakatonik liver

untuk siswa. Acara ini bekerja sama den-gan PMI, PMR, dan orsos sebagai fasilita-tor. Dengan acara ini diharapkan bisa Memberikan pemahaman kepada siswa tentang donor darah, dan merangsang mereka untuk menjadi pendonor. Lain dari itu tentunya adalah untuk mengisi Bank Darah PMI yang kosong.

Dinas ini juga memeberikan bantuan air bersih bagi warga yang terancam rawan air di kemarau yang mengger-sang ini. Bantuan yang dihelat Septem-ber – Oktober. Antara lain di Kecama-tan Batu Putih, Desa Gedang-Gedang 6 tangki dan Badur 20 tangki, di Kecama-tan Pasongsongan, Yayasan PP. Al Azhar desa Prancak, di Kecamatan Batang-Batang 5 tangki dan Desa Jangkong 4 tangki, dan di Kecamatan Dasuk, Desa Mantajun 6 tangki.

Kepala Dinas Sosial Kusman Hadi mengatakan, pihakanya hanya men-jalakan program yang tertuang dalam agenda pemerintah kabupaten. Itu se-bagai bentuk tanggungjawab dan tu-gas dalam mengemban amanat yang telah dialamatkan kepada dinas sosial. Dia yakin apa yang telah dilakukannya belum sepenuhnya maksimal karena ke-terbatasan anggaran dan program yang tetruang dalam APBD. Dia berharap pro-gram sosial di masa yang akan datang bisa lebih maksimal dan optimal dalam menyukseskan program Super Mantap yang dicanangkan bupati. “Kami hanya melaksanakan tugas semoga berman-faat, sekecil apapun,” katanya. (**)

DONOR DARAH: Kusman Hadi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep tampak mendampingi langsung kegitan sosialisasi donor darah ber-sama para siswa di sejumlah sekolah di Sumenep


Percik


Serambi

Pulau Garam yang melekat pada Madura seperti akan tinggal kenan-

gan. Sebab, agak heran saat ada orang yang menjual garam justru dijuali ga-ram pula. Pemerintah pun geram dan presiden mengutus salah seorang men-trinya untuk menyegel praktik jual beli yang dianggapnya tak lazim. Bagaima-na tidak, produsen garam disuguhi ga-ram, impor pula. Lalu apa kata dunia?

Sebelum dunia bicara, presiden mengirim Menteri Kelautan dan Peri-kanan pada pertengahan September lalu di Madura. Untuk dan atas nama pemerintah dan undang-undang, menteri menyegel gudang penyim-panan garam impor milik PT Budiono Madura Bangun Persada di Jalan Raya Tlanakan, Pamekasan.

Sebab, di gudang garam itu dite-mukan garam impor dari India. Sesuai ketentuan, garam impor tidak boleh didatangkan saat masa musim panen garam tiba.

Selain soal aturan pelarangan, impor garam ke penghasil garam ini melawan akal sehat, melawan di-rinya sendiri sebagai bangsa. Sebab, impor garam yang masuk ke peng-hasil garam secara tidak langsung membunuh kreativitas petani garam di Madura khususnya Pamekasan. Selain itu, impor garam terlarang mengabaikan program swasembada garam yang dicanangkan pemerintah sendiri. Mengapa pelarangan impor

di saat musim panen garam bisa lolos dan ke penghasil garam pula? Mung-kin jawabnya, karena tanah ini Indo-nesia. Yang semestinya tidak terjadi bisa terealisasi.

Atas kenyataan paradoks ini, puluhan perwakilan petani garam menggelar unjuk rasa. Mereka men-gaku petani garam dari Kecamatan Galis, Pademawu dan Tlanakan. Demo ini digelar sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah yang dianggap menegakkan aturan. Tetapi lebih penting dari itu, unjuk rasa ini sebagai bentuk perlawanan rakyat agar kaum petani garam tidak seperti pepatah ayam mati di lumbung padi. “Kalau impor terus dilakukan dan dikirim ke Madura, lalu ke mana, ke-pada siapa, petani garam lokal akan menjual garam dengan harga yang layak?,” kata Zainal Bakri, korlap aksi.

Kuat dugaan, impor garam di pulau garam tidak hanya terjadi saat menteri turun ke lapangan. Se-belumnya, impor yan gsama diten-gari juga mengalir ke pulau garam. Namun seperti pepatah, sedalam-dalamnya bangkai dipendam, bau-nya tak kan bisa diredam. Cuma, berkali-kali bangkai dipendam dan baunya tak terdengar, pantaslah di-duga warga dan aparat di sekitarnya terkena flu masal. Saat flu sembuh, bangkai yang tersisa sedikit teren-dus dan agar tidak malu, serius atau

pura-pura, punishment ditegakkan. Padahal bisa jadi, impor ilegal sudah berkali-kali dan hanya sekali yang (dianggap) ketahuan. Sekedar men-jelaskan bahwa pemerintah bekerja, mengawasi, dan mengeksekusi.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan, kebutuhan garam nasional tahun ini sebanyak 3,4 juta ton termasuk 1,6 juta ton ga-ram konsumsi dan 1,8 juta ton garam industri. Sementara, produksi garam di Madura mencapai 480.000 ton per tahun. Ini belum ditambah produksi garam nasional di luar Madura. Teta-pi, terseok-seoknya produksi garam nasional ini paradoks karena tergilas derasnya garam impor dari India dan Australia. Padahal, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai 95.000 kilo meter seharusnya mampu mencukupi kebutuhan garam dalam negeri.

Pada tahun 1994-1997, Indonesia pernah mencapai swasembada ga-ram konsumsi. Namun, nyatanya sekarang Indonesia mengalami ke-munduran produksi garam. Padahal, Indonesia memiliki lahan tambak ga-ram mencapai 42.145,47 hektar yang tersebar di sepuluh provinsi. Indo-nesia juga memiliki sentra garam na-sional yang berada di sembilan kabu-paten/kotamadya, menempati area luas 15.033,4 1 hektar. Dengan reali-tas kondisi tersebut, pada tahun 2011 ini sesungguhnya kebutuhan garam

Ada Geram di Balik GaramFoto-foto: Abdullah Anshari


Serambi

Foto

: Sai

ful B

ahri/

SM

konsumsi nasional sudah dapat ter-penuhi, apalagi kemajuan teknologi semakin canggih, sehingga bukan saja kuantitas, tapi kualitas pun se-harusnya bisa ditingkatkan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, garam impor membanjiri pasar lokal dan mengalahkan produk dalam negeri. Maraknya impor ini pada akhirnya menjadi pemicu matinya pengu-saha lokal.

Petani Merasa Ditelikung

Masuknya garam impor ke peng-hasil garam di Madura dinilai petani menyakiti. Petani merasa tidak di-hargai kreativitasnya. Lebih dari itu, petani garam di Madura menyoal kebijakan Kementerian Perindustrian yang mengizinkan perusahaan ter-tentu yang telah mengimpor garam sebanyak 25.000 ton. Sebab, kebijakan tersebut dinilai menyalahi ketentuan, apalagi diimpor saat musim panen garam.

Karena itu, petani garam Madura mendesak Kementerian Perdagan-gan (Kemendag), Kementerian Per-industrian (Kemenperin), dan Ke-menterian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar menyelidiki lolosnya izin impor garam oleh perusahaan modal asing (PMA) asal Australia itu. Untuk kepentingan lokal-na-sional, diinginkan kementrian terse-but segera menyetop impor garam. Petani khawatir impor garam yang menyalahi aturan itu semakin ber-dampak buruk bagi garam petani.

Kuat dugaan, izin impor garam salah satu perusahaan itu ditengara menyalahi Peraturan Menteri Per-dagangan (Permendag) Nomor 44 tahun 2007 tentang Ketentuan Im-por Garam. Sesuai aturan tersebut, produsen garam konsumsi beryo-dium dan sebagai anggota Apro-

gakob (Asosiasi Produsen Garam Konsumsi Beryodium), perusahaan seharusnya hanya mendapatkan izin IP (Impor Produsen) iodisasi untuk kebutuhannya sendiri dan tidak berhak menjual-belikan ga-ram impor.

Sebab, garam impor umumnya digunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan sejumlah perusahaan lain. Mestinya, kebutuhan garam bagi perusahaan tersebut atas dasar izin IT Garam, bukan non-iodisasi. Apabila pemerintah membiarkan impor garam secara ilegal, dipasti-kan menjadi preseden buruk bagi tata niaga garam nasional. Ini juga mengganggu upaya swasembada garam yang telah dicanangkan pemerintah.

Menurut pemerhati garam Pame-kasan Zaenal Bakri, tindakan pen-yalahgunaan izin impor garam yang melibatkan perushakan tertentu itu bukan kali ini saja. Hal sama per-

nah dilakukan pada 2009 lalu. Dia menginginkan impor garam yang melanggar ketentuan itu diberi tin-dakan. Bagaimanapun, ketentuan harus berlaku untuk semua, bukan karena PMA, sehingga ada kelong-garan sekalipun menyalahi aturan. “Bila tak ada tindakan, kami akan melakukan demo atas kasus ini,” dia kembali mengancam unjuk rasa.

Tidak hanya itu, impor tersebut juga dapat berpengaruh daya serap garam petani oleh perusahaan IP iodisasi tersebut. Sesuai ketentuan, setiap perusahaan pemegang IP io-disasi harus membeli garam petani dan itu menjadi syarat bisa melaku-kan impor garam iodisasi. Sebagai salah satu upaya, para petani garam di Madura tersebut telah mengemu-kakan persoalan ini anggota DPR RI dan Mentri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad saat berkunjung ke Pamekasan untuk menyegel salah satu gudang yang terbukti im-por garam sarat pelanggaran. (abe)

SELALU RUGI: Seorang petani garam di Kecamatan Galis Pamekasan tampak sangat giat mengangkut hasil panen garamnya sekalipun selalu merugi.


Serambi

Foto

-foto

: Sai

ful B

ahri

KEMARAU PANJANG: Sejumlah Ibu-Ibu di Kecamatan Tlanakan Pamekasan harus mengangkut air dengan jarak 1 km untuk memenuhi kebu-tahan keluarganya

Ada beberapa faktor yang men-jadi sebab kurangnya air (tawar) di sejumlah titik yang rawan tersebut. Diantaranya, di kawasan kecamatan Pademawu daratan-nya berapit-apitan dengan ujung gelombang. Saat sumur menger-ing dan air laut merembes ke

sumur warga. Akibatnya, air tak dapat dijadikan konsumsi kecuali untuk mandi dan mencuci. Ini pun tidak dilakukan secara maksimal oleh warga. Sebab kadar garam yang melekat pada air nyaris tak bisa disabun dan tidak mengeluar-kan busa. Akibatnya, warga tetap membeli air Rp. 2.000 untuk satu jiriken berisi lima liter air.

Faktor lainnya, air susut di ka-wasan pegunungan yang gersang seperti di Bujur Kecamatan Batu-marmar. Rusydi, seorang warga Bujur mengakui saat kemarau air di dalam sumur warga susut. Menurutnya, tekstur tanah di ka-wasan Bujur tidak memungkin-kan air terserap lebih lama di saat kemarau. Sebab, panas mereng-gangkan permukaan tanah dan air susut mengikuti pori-pori air yang terbelah.

Warga yang juga aktivis desa ini mengaku ada dua cara dalam men-

Kemarau yang menyen-gat tahun ini menyisakan

kerawanan atas terjadinya kekeringan. Data sementara

menunjukkan, 64 di Pame-kasan teridentifikasi sebagai

titik yang rawan. Puluhan desa itu berada di kecamatan

Kecamatan Proppo, Tlana-kan, Pademawu, Palengaan,

Waru, Batumarmar, Pegante-nan, Larangan dan di Kadur.

dapatkan air. Yakni, warga me-nanti kiriman berkala dari PDAM yang dipasok secara gratis. Selain itu, warga membeli dari pemilik tangki yang mengangkut air. Na-mun demikian, di dini hari, warga yang memiliki sumur mengambil airnya. Sebab bila pagi tiba apala-gi siang, permukaan air di dalam sumur semakin rendah dan keruh karena susut panas matahari disu-sul permukaan dasar sumur yang merenggang. “Sekiranya bisa, pemerintah mencari sumber air yang kedalamannya melebihi 120 meter,” kata Rusydi.

Situasi di pegunungan yang gersang berbeda dengan kawasan pantai selatan khususnnya di Ke-camatan Pademawu. Di musim kemarau panjang, sumur warga mengikuti irama air laut. Saat air laut pasang, permukaan air sumur naik. Tetapi di musim kemarau, rasa garam yang melekat pada air lebih terasa dibanding saat musim

Bertarung dengan Kekeringan


Serambi

hujan. Ini terjadi karena resapan air yang masuk tidak sepenuhn-ya sampai ke dasar sumur. Aki-batnya, rongga tanah yang men-ganga dibagian sumur menyerap air laut yang pasang. “Rasa asin-nya lebih kentara,” kata Syamsu, warga pesisir Pademawu.

Seperti halnya di Bujur dan desa lain yang dilanda ancaman keker-ingan ini, warga Pademawu yang menderita krisis air juga mem-beli dari pengecer air (swasta) dan menanti kiriman air PDAM yang tidak datang setiap hari. “Untuk air konsumsi ya beli,” urainya.

Pejabat di PDAM Pamekasan Nur Djaman tidak menampik ancaman kekeringan terjadi di beberapa desa di Pamekasan. Berdasar verifikasi PDAM, dua kecamatan (Pademawu dan Tlana-kan) paling rawan kekeringan air bersih di musim kemarau panjang. Alasannya, dua kecamatan terse-but berada di kawasan yang san-gat dekat dengan pesisir. Menurut dia, ancaman kekeringan di sejum-lah desa merupakan siklus yang kerap terjadi setiap tahun.

Bagi ketua LP2M (Lembaga Pemberdayaan dan Pengemban-gan Masyarakat) Heru Budhi Prayitno, masalah kekeringan yang dianggap siklus itu mes-tinya dibuatkan program jangka panjang. Dia menilai bor besar di Desa Gugul Tlanakan berhasil bu-kan saja untuk air bersih konsumsi warga. Tetapi dalam pantauan Heru, air Gugul juga bisa untuk irigasi. Menurutnya, droping air yang dilakukan PDAM selama ini bukan solusi jangka panjang. Teta-pi, droping air merupakan cara menangani masalah dengan mela-hirkan masalah baru. Dalam hitun-gannya, droping air cuma sangat pendek. “Masa tahun depan keker-ingan lagi, droping lagi, kan tidak ada penyelesaian jangka panjang,” paparnya.

Sumenep Nyaris Sama

Meski tidak seperti dikabupaten Pamekasan, namun setidaknya enam desa di Kabupaten Sumenep ter-ancam kekeringan akibat kemarau panjang. Empat desa diantaranya

berada di Pulau Gili Raja kecamatan Giligenteng. Yakni Desa Lombeng, Jate, Banbaru, dan Desa Banmaleng. Sedangkan dua diantaranya berada di Kecamatan Batu Putih (Badur dan Gedhang-gedhang).

Kepala Dinas Sosial Kusman Hadi tidak menampik di sebagian desa di sejumlah kecamatan di kabupaten Sumenep mengalami kekurangan air bersih. Menurut dia, hal itu terjadi karena siklus. Karenanya, desa yang mengalami kekurangan air tersebut biasanya mengajukan permohonan paso-kan air. Berdasarkan surat per-mohonan tersebut, pihaknya bek-erja sama dengan instansi terkait lainnya melakukan droping air sesuai titik distribusi. Berdasar catatannya, telah didistribusikan sedikitnya 20 tangki untuk 10

lokasi di Desa Badur. Sedangkan di desa Gedhang-gedhang didrop-ing sebanyak 6 tangki.

Sedangkan pengiriman ban-tuan air bersih untuk desa-desa di Pulau Giliraja, Kecamatan Gili-genting, terkendala karena terk-endala transportasi laut. Namun demikian, dinas sosial selalu men-cari solusi dengan menggandeng instansi lain untuk penyediaan transortasi untuk mengangkut air bersih. Dengan demikian, pengiri-man bantuan air bersih ke Pulau Giliraja transportasinya ditang-gung lembaga lain. Sedangkan penyediaan air bersih menjadi tanggungan Pemkab Sumenep. “Mudah-mudahan tahun ini juga bisa membantu, supaya suplai air bersih ke Pulau Giliraja ini lancar,” katanya penuh harap. (abe)

KEKERINGAN: Kemarau panjang yang melanda sebagaian besar pulau madura, menyebabkan sumur-sumur kering. Seorang anak tampak sedang mengangkut air dengan menggunakan sapi.


Akademia

Ini peringatan bagi pemer-intah untuk lebih awas ter-

hadap jajarannya. Betapa tidak, seorang PNS, guru

SDN Gaddu Timur, Kecama-tan Ganding, Kabupaten

Sumenep, Sri Wahyu tetap menerima gaji sebagai

PNS. Padahal, yang ber-sangkutan telah bekerja

sebagai TKI di Canada, Amerika Serikat.

Sesuai data, Sri Wahyu men-dapat SK sebagai guru PNS den-gan nomor induk pegawai (NIP) 196203071983031007. Mengapa baru lima tahun yang bersangku-tan diketahui tidak masuk kerja? Ini pasti menjadi pertanyaan

Kepala SDN Gaddu Timur I, Hasbullah, juga tidak menampik kasus Wahyu ini. Hanya, Hasbul-lah enggan berkomentar lebih banyak karena merasa tidak ter-lalu banyak mengetahui infor-masi ini. Alasannya, Hasbullah menjadi kepala sekolah tergolong baru, belum genap satu tahun. Apalagi, sebelum menjadi kepala sekolah Hasbullah menjadi guru di SDN Larangan, di kecamatan Ganding. ”Soal Wahyu sudah di serahkan kepada dinas pendidi-kan. Saya mendengar, gajinya sudah distop sejak tahun lalu,” Hasbullah menjelaskan.

Kepala UPT Pendidikan Ke-camatan Ganding, Ismail , eng-gan memberikan komentar. Dia beralasan, kasus tersebut telah dilimpahkan kepada dinas (pen-didikan). Karena itu, Ismail agak pelit dalam berkomentar karena menganggap hal itu bukan ke-wenangan UPT. “Mohon maaf, hal ini sudah ditangani kabupat-en,” katanya.

LIMA TAHUN MANGKIR, GAJI TETAP MENGALIR

PARADOK: Seseorang anak tampak susah payah memasang sepatunya untuk mengkuti pelajaran di sekolahn-ya. Namun ternyata masih ada guru yang dengan entengnya meninggal-kan mereka bolos mengajar. Bahkan hingga 5 tahun lamanya.

setiap orang. Jawaban sederhana atas pertanyaan ini patut diduga karena pengawas baik yang ber-tugas di kecamatan maupun di kabupaten tidak awas dan Wahyu luput dari perhatian. Padahal, di sekolah tempatnya mengajar ter-dapat kepala sekolah, lalu ada pengawas TK-SD, dan di tingkat kabupaten juga terdapat badan pengawas atau lebih populer dengan sebutan inspektorat.

Sumber Suluh di SDN Gaddu Timur menilai kasus Wahyu ini bukan lagu baru dan bahkan telah menjadi ra-hasia umum. Sumber ini me-nyebutkan, gaji PNS yang ber-sangkutan telah dihentikan sejak tahun lalu. Jika itu be-nar, empat tahun sebelumnya Wahyu menerima gaji.

Foto: Abdullah Anshari


Akademia

Sementara, Ketua komisi D DPRD Sumenep, Ahmad Zubaidi mengatakan, jika terdapat guru sampai 5 tahun tidak mengajar, se-harusnya sudah dipecat. Zubaidi yakin ada aturan yang mengha-lalkan pemecatan bagi PNS yang bolos, tidak jelas, bahkan sudah berada di luar negeri hingga lima tahun lamanya. Dia berpenda-pat, kasus Wahyu ini merugikan masyarakat, peserta didik, dan merugikan negara. “Harus ada tin-dakan tegas,” dia mendesak.

Kasus Wahyu ini rupanya membuat telinga komisi D agak sedikit merah dan merasa keco-longan. Karena itu, dewan akan memanggil sejumlah pihak yang terkait Wahyu baik pengawas, UPT termasuk disdik untuk mengklarifikasi hal itu.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Ahmad Masuni menegaskan, gaji Wahyu sudah di stop. Penyetopan gaji PNS bolos setelah mendapatkan laporan dari warga sekitar se-tahun silam. Gaji Wahyu tidak dialirkan dan dikembalikan ke kasda. Masuni tidak tahu me-nahu soal status kepegawaian Sri Wahyu NK. ”Kasus ini pelajaran bagi kita semua,” katanya.

Pengamat hukum dari Univer-sitas Wiraraja Sumenep, Moh Zai-nudin menegaskan, tindakan guru yang hanya menerima haknya dan tidak memenuhi kewajibannya, merupakan salah satu tindakan korupsi. Sebab, bagian dari unsur tidakan pidana korupsi itu dian-taranya dapat merugikan negara. “Jika, sampai 5 tahun tidak masuk atau tidak mengajar, dan gajinya tetap diambil, unsur tindakan ko-rupsinya sudah ada, yaitu merugi-kan negara.,” terang Zainudin.

Dia menjelaskan, proses hu-kum bukan hanya pidana korupsi, namun perdatanya harus ada. Se-hingga, gaji yang sudah bertahun-tahun itu harus dikembalikan. Namun, meski gaji sudah kem-balikan, bukan berarti persoalan selesai. “Soal pidana tetap harus diproses sesuai aturan yang ber-laku dan negara tidak dirugikan,” pungkasnya. (bus/abe)

INDONESIA: BENAR DI JALAN YANG SALAH

Banyak orang yang memberikan perhatian besar terhadap perjalanan bangsa ini yang tertatih-tatih dan terseok pula. Mengapa Indonesia berkembang biak dalam asbak, tentu ini sudah menjadi rahasia umum.

Sebab, penduduknya setengah hati dalam membangun negerinya. Mengapa pula warga tidak penuh berjuang untuk bangsanya, karena “orangtua” mereka dari hulu hingga hilir lebih suka mengedepankan kepentingan dirinya diband-ing kebutuhan masyarakat secara umum. Karena itu, negeri kaya ini dihuni oleh ratusan juta penduduknya yang miskin. Menurut Amien Rais, kondisi ini menggelisahkan dan karenanya mantan ketua PP Muhammadiyah ini menulis buku Selamatkan Indonesia.

Buku ini berisi pemikiran kritis Amien Rais tentang Indonesia. Amien meng-gambarkan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia, seperti utang yang mencapai 148 miliar dollar AS, penduduk miskin yang menurut Biro Pu-sat Statistik mencapai 39,05 juta atau 109 juta orang versi Bank Dunia, 12 juta orang pengangguran, 4,1 juta anak bergizi buruk. Amien juga memaparkan kerusakan parah infrastruktur jalan dan 72 persen hutan Indonesia, penana-man modal yang pro asing dan penjualan berbagai BUMN.

Ada beberapa pemikiran kritis Amien yang tertuang dalam buku setebal 298 halaman tersebut. Pertama gagasan atau formulasi kepemimpinan alter-natif atau transformatif. Dalam penilaiannya, apa yang ada hingga 2009 karena mental inland-er. Kedua, pemimpin yang baru harus melaku-kan seluruh negosiasi ulang kontrak kerja dan sharing di bidang migas dan nonmigas. Ketiga, kajian atas UU penanaman modal di bidang mi-gas, kelistrikan, perairan dan pelayaran yang se-muanya menguntungkan pihak asing. Keempat, membentuk ekonomi kerakyatan bukan kon-glomerasi. Kelima, dekonstruksi mental bangsa yang sedemikian korup tentang kondisi bangsa Indonesia. Kebijakan yang ada dinilai semakin kontraproduktif.

Salah satu yang menyebabkan bangsa terpu-ruk karena beberapa aspek. Yakni, tidak tegaknya hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia seperti memberi kesan maju tak gentar membela yang bayar. Hukum juga menampilkan warna yang berbeda dengan mengacu kepada hukum rimba. Akibatnya, hukum hanya tegak kepada kelas menengah ke bawah baik dari sisi ekonomi, karir, maupun politik.

Kedua, Indonesia terpuruk juga karena ekonomi yang tidak pro rakyat dan mementingkan konglomerasi. Ini mengakibatkan terjadinya pengkayaan bagi orang yang sudah kaya dan pemiskinan bagi warga yang selama ini telah mis-kin. Bahkan, pemerintah memberi ruang bagi orang kaya bukan saja untuk memperkaya diri tetapi juga membuat orang lain miskin. Konsep ekonomi di Indonesia menjauh dari sokogurunya, koperasi menuju konglomerasi.

Ketiga, eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Dulu, saat Indonesia tidak terpuruk seperti saat ini terdengar lagu yang sangat merdu. Sebab tongkat dan kayu di republik ini ditancapkan datau dibiarkan begitu saja sudah menjadi tanaman. Namun kali ini, saat alam dan ekosistem lingkungan di rusak, hutan maupun kandungan alamnya, Indonesia menerima dampak negatif dari keru-sakan tersebut. Sedangkan keuntungannya, dinikmati asing yang berselingkuh dengan oknum penguasa dan pengusaha. Timika, hanya salah satu contoh yang nyata. Ekspolitasi ini merugikan dan menyengsarakan bangsa. Siapa yang diun-tungkan? Pastilah oknum pengusaha dan penguasa tertentu. Tetapi, oknum ini tidak satu orang karena telah tersistem dalam eksploitasi terpimpin.

Keempat, penanganan korupsi, kolusi dan nepotisme termasuk penyakit kronis yang ikut menyeret bangsa ini ke dalam lembah kenistiaan. Indonesia hari ini seperti lagu yang diplesetkan. Indonesia sejak dulu kalah, tetap dihujat-hujat bangsa....Karena itu, menurut Amien Rais, sebelum segala sesuatunya terlalu jauh tersesat, Selamatkan Indonesia. (abe)


Percik

Usai sudah riuh rendah ajang pemilihan Kaceb (Kacong-Ceb-bing) Sumenep 2011. Pelaksan-

aan pemilihan ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan ini tidak saja ditandai dengan gemu-ruhnya hadiah berupa kendaraan ber-motor, tetapi juga antusiasme peserta. Berdasarkan data, peserta lebih dari 100 pasang calon Kaceb. 160 orang (80 pasang) Kaceb anak-anak dan 104 Kaceb remaja.

Di sela-sela rangkaian pemilihan, baik anak-anak maupun remaja tidak hanya bermodal tampang, idealitas tinggi dan berat badan. Tetapi mereka dituntut memiliki inner beauty, me-narik dipandang, memiliki wawasan, bervisi masa depan, dan bersedia men-jadi duta wisata Sumenep masa depan. Dalam pemilihan ini keluar Ahmad Zainur Rozi dinyatakan sebagai ka-cong dan Tria Dita Septi Utari cebbing. Selain itu, kacong (anak-anak) diraih Eka Bagas Nurdiansyah dan Nabila Angelie Andrean sebagai cebbing.

Usai penobatan kaceb, baik Ahmad maupun Tria Dita mengaku senang.

Pengalaman beradu inner beauty den-gan puluhan pasangan merupakan hal yang sangat baru. Tetapi masalahnya tidak hanya sampai di situ. Penobatan kaceb yang melekat pada dirinya tidak lepas dari tanggung jawab. Sebab, kaceb mempunyai tugas sebagai agen propaganda pariwisata dan kekayaan etnis lainnya menyangkut Kabupaten Sumenep. “Tidak menyangka sebagai yang terpilih,” ujarnya kompak.

Sebelumnya, dikarantina untuk mendapatkan pemahaman mengenai narkoba, sekaligus dampak peng-gunaannya. Selain itu, mereka men-dapat bagaimana bermake up yang baik, berbahasa Madura dan Inggris secara lancar. Mereka juga menda-pat pembinaan seputar kebangsaan, keindonesiaan, kemaduraan, dan kesumenepan. Ketua Panitia Pemili-han Kaceb Mardatillah Saleh menje-laskan, untuk tahun ini, para peserta belum dites urine untuk diketahui apakah positif atau negatif narkoba. Namun demikian, jika melaju ke ba-bak berikutnya Raka-raki Jatim hal itu bisa dilakukan. “Untuk pemilihan kaceb tahun depan dimungkinkan tes

urine,” urainya.

Ketua tim penggerak PKK Wafiqah Jamilah menginginkan kaceb yang terpilih memiliki kelebihan diband-ing yang tidak terpilih. Kelebihan itu antara lain menyangkut wawasan, pengetahuan, cerdas bahasa, punya in-ner beauty, dan cakap dalam promosi daerah. Lebih dari itu, kaceb terpilih dapat menjadi contoh yang baik dari berbagai aspek untuk menunjukkan dirinya sebagai yang terpilih. “Cerdas luar-dalam dan beretika,” katanya.

Sementara mantan bintang RRI di era 1980-an Rien Bustami mengingin-kan kaceb memiliki kompetensi. Dia yakin tidak semua kaceb serba bisa dan multitalenta. Tetapi paling tidak, sebagian dari berbagai bidang itu bisa dikuasai dengan baik. Satu lagi, dia juga ingin kaceb tidak nanggung dalam memilih karir. Sebab, sikap nanggung dapat membuat seseorang memiliki kompetensi yang setengah-setengah. “Harus ada totalitas,” urainya dalam acara yang digelar disbudparpora dan didukung Said Abullah Institute ini. (abe)

AHMAD KACONG, TRIA CEBBINGPemilihan Kaceb Sumenep 2011


Puluhan tahun lamanya, masyarakat pecinta sepak bola ber-mimpi ada tim yang tangguh. Tahun ini mimpi itu perlahan-lahan akan terwujud. Sebab, di pulau garam ini telah lahir tim (yang mungkin) tang-guh di bawah Manajemen PT Pers-epam Madura United. Dari angga-rannya saja, nampak cukup tangguh senilai Rp. 7,8 miliar. Anggaran terse-but dipersiapkan untuk semua jenis kegiatan termasuk biaya permainan ‘home’ dan kontrak dengan pemain asing.

Berdasar kabar yang tersiar, ter-dapat empat pemain asing yang dijadwalkan memperkuat tim ini. Mereka antara lain Nicolas (29), Pas-sio Baccu (31), Marchel (22) asal Kamerun dan Roberto Acosta (25) dari Paraguay. Kecuali Marchel, ketiga pemain asing itu pernah memperkuat klub sepak bola di Indonesia. Secara tidak langsung, seperti manajer sepakbola di ber-bagai negara, PT Persepam Madura United juga berbelanja pemain. Se-bagai sesuatu yang baru, P-MU ini mendapat sambutan hangat. Tetapi bagaimana kiprahnya di masa yang akan datang, sejarah yang akan menjawabnya.

Ketua Persepam Kholilurrahman, menyadari manajemen tim yang diembeli kata MU tidak boleh lagi didanai APBD. Hal itu dilakukan ka-rena sesuai ketentuan, klub sepak bola profesional tidak boleh menggu-nakan anggaran APBD. Menghindari pelanggaran, Kholil mempihak-ketigakan manajemen pengelolaan Persepam ke pihak ketiga. “Ada yang mau (memenej), orang Madura juga, ya lanjut,”pria yang juga bupati Pame-kasan ini menjelaskan.

Manajer Pamekasan Madura United Achsanul Qosasi membenarkan ang-garan yang telah tersedia dari pihak sponsor untuk dana kegiatan Pers-epam Pamekasan sebesar Rp. 5 miliar dari total anggaran yang diperlukan sekitar Rp. 7,8. Untuk pertama kalin-ya, Madura memiliki klub sepak bola profesional. Klub ini telah berhasil masuk ke Divisi Utama PSSI dan kini tengah mempersiapkan menghadapi kompetisi Liga Super Indonesia 2011-2012.

Awal Oktober lalu, berlangsung si-laturahim sekaligus perkenalan jaja-ran manajer P-MU di Pendopo Wakil Bupati Pamekasan. Pertemuan ini dihadiri tim pelatih dan sejumlah

pengurus yang bakal duduk dalam jajaran tim ofisial klub yang dulu ber-nama Persatuan Sepak Bola Pame-kasan (Persepam) ini.

Terbentuknya P-MU ini mendapat sambutan dari penggemar sepakbola di Madura. Hariri misalnya, warga Sumenep juga ikut bangga. Sepintas, fanatisme kedaerahan hanya untuk Pamekasan. Tetapi bagi Hariri, imbu-han kata MU di belakang Persepam memberi indikasi bahwa tim ini mi-lik Madura secara umum. Apalagi, satu-satunya klub yang masuk ke di-visi utama PSSI hanya Persepam. Dia berharap suatu ketika P-MU menjadi buab bibir karena prestasi yang di-ukirnya.

Lain Hariri lain pula dengan Ra-syidi. Pria asal Larangan Pamekasan ini berbahagian tetapi sedih pada saat yang sama. Bahagia karena Ma-dura bangkit melalui P-MU dalam ja-gat sepakbola. Tetapi, dia juga sedih karena sebagian pemainnya terdiri atas pemain asing. Menurut mantan aktivis di era 2000-an ini, klub Ma-dura yang memanfaatkan pemain asing justru menandakan tak ada pemain yang berkualitas di Madura dan karenanya harus impor. Lebih dari itu, pundi-pundi yang masuk ke P-MU dinikmati warga asing yang insentifnya diyakininya lebih mahal. “Ya begitu, sedih dan bahagia jadi satu,” katanya. (abe)

MU itu Madura United

ENERJIK: Sejumlah pemain sepak bola tampak sedang duel dalam sebuah pertandingan di Kabupaten Sampang

Olahraga


Oase

MIMPI Oleh : Abrari Alzael

pada aturan. Dua jam di pinggir jalan, tidak ddijumpai sop-ir membunyikan klakson. Para penyeberang jalan berpijak pada garisnya.Suatu hal yang kontraproduktif dengan re-pubik ini. Bila berkendaraan, sejumlah kendaraan memuti-lasi jalan raya dan macet. Pemilik kendaraan ini begitu sulit dicari meski kemacetan menyergap. Tetapi karena sopir yang mengakibatkan kemacetan ini sadar negeri ini Indo-nesia, mutilasi jalan menjadi hal yang lumrah.

Menjadi negeri yang lebih baik, memulai dari mimpi yang sempurna seperti Robin McAul menyanyikan lagu-nya, Teach Me How to Dream. Pada seorang hakim yang pernah tersangkut perkara pidana dan kembali menjadi hakim untuk memutus rangkaian perkara pidana yang pernah dilakukan sang hakim, tentu ini mimpi buruk. Se-bagaimana mimpi buruk pada umumnya, seseorang ser-ingkali melakukan hal atau setidaknya terbiasa dengan hal buruk diu sekitarnya. Sebaliknya, mimpi indah dibangun atas rutinitas keindahan diri atau lingkungannya.

Masalahnya, apakah negeri ini tidak pernah bermimpi indah, atau setidaknya memiliki angan-angan bermimpi untuk menjadikan sesuatu berbingkai keindahan? Mimpi, satu hal yang kadang dilupakan, dan dianggap tidak pent-ing. Padahal, semua pemenang mengawali segalanya dari mimpi dan begitu pula, umumnya, seluruh pecundang bermimpi pun tak berani.

Perihal mimpi ini begitu penting, dari sesuatu yang sama sekali tidak ada lalu diprediksi akan ada, akan ter-jadi, setidaknya dalam film The Pursuit of Happyness. Film yang bercerita tentang perjuangan keras seorang penjual alat roungent tulang. Kisahnya dimulai dari saat ia mena-namkan seluruh tabungannya kedalam bisnis ini. Perjuan-gannya dimulai pada saat krisis ekonomi mulai menerpa Amerika, dimana alat roungent tulang yang ia jual menjadi suatu kemewahan yang tidak terlalu penting. Hal ini men-gakibatkan sulitnya mereka untuk bertahan hidup, dari hari ke hari. Istri dari penjual ini bekerja sebagai tukang cuci baju, dimana sang istri pun masih harus menjaga anak mereka yang notabene masih kecil.

Ada satu momen dalam hidup sang penjual ini pada saat ia melewati jalan yang terkenal dengan nama Wall’s Street. Ia berpapasan dengan seorang stockbroker, dan ia mulai berpikir, mengapa mereka bisa terlihat begitu baha-gia? Mengapa aku tidak bisa? Inikah takdir yang aku harus hadapi? Apa yang membedakan aku dengan mereka? Dari saat itu, ia bersikeras ingin mengubah nasibnya, walaupun samasekali tidak memiliki pengetahuan mengenai saham dan pasar modal. Penjual ini pun mengutarakan tujuannya kepada sang istri, hanya untuk mendapatkan penolakan.

Akhir kisah sang penjual ini, berhasil mendapatkan posisi idamannya sebagai seorang stockbroker di perusahaan itu. Ia terus berkembang, hingga akhirnya ia menjadi pendiri dari satu perusahaan keuangan yang besar di Amerika. Sang pen-jual ini adalah Chris Gardner, pendiri dari Gardners Rich In-vestment. Tetapi, bermimpi saja tidak cukup untuk menjadi-kan negeri ini lebih bangkit, berkualitas dan bermartabat. (*)

Mutilasi, tidak hanya dilakukan manusia untuk manu-sia lainnya. Tetapi, mutilasi dapat dilakukan manusia ter-hadap sesuatu yang lain yang bukan habitatnya. Sebuah truk tronton, setelah dicuri dari Jombang, dijagal di tem-pat yang sepi, di Madura. Fakta ini seolah-olah kian men-egaskan bahwa sebagian dari warga negara ini bertindak sebagai tukang jagal.

Ketugangjagalan ini tidak saja bermakna harfiah. Sebab ia bisa terjadi di mana saja sesuai keinginan yang merasa berkuasa atas barang atau sumber daya manusia. Pada birokrasi, seringkali ditemukan SDM tertentu yang karena dekat dengan kekuasaan, ia bisa melesat seperti meteor dan menduduki jabatan yang diantri banyak orang yang lebih dulu hadir di situ. Pada konteks ini, mutilasi tidak hanya pada seonggok jasad manusia tetapi juga pada benda dan sesuatu yang lebih absurd : jabatan.

Dari penjagalan (penjegalan) birokrasi ini lahirlah pejabat eselon dan eselor (pengantri di baris belakang yang mendapat layanan lebih awal, Madura). Pada pejabat eselon, karirnya dibangun setahap demi setahap mengi-kuti prosedur, daftar urutan kepangkatan, dan prestasi yang dimiliki. Sedangkan pada pejabat eselor lebih ber-sandar pada faktor kedekatan dengan kekuasaan yang berpijak pada garis politik. Model kedua ini mengingatkan pada kebijakan orde baru yang nepotis dan kolutif.

Ini juga yang terjadi pada konservasi alam di jagat mana pun. Kecendrungan manusia modern, dalam bahasa Sayyed Husein Nashr disebut nestapa manusia kontempo-rer, lebih suka mengaduh soal panas. Padahal pada saat yang sama sejumlah warga negara berjamaah dalam mu-tilasi pepohonan tanpa reboisasi. Akibat dari tidak adanya kesadaran ini menyebabkan ozon di Antartika semakin menganga dan melahirkan luka, memanas!

Di republik ini bermimpi yang baik-baik saja sulit, se-rupa pejabat negara yang enggan dan begitu rumitnya untuk meminta maaf. Mimpi dalam religiusitas hari-hari sangat buruk seperti dikejar anjing. Meski kadang dalam mimpi, anjing tak dapat menyergap, tetapi kaki terasa be-rat dan bergerak pelan sekali seperti penggalan adegan film-film India yang serba slow motion.

Padahal, yang diperlukan hanya kebersahajaan dan ke-sederhanaan untuk menempatkan sesuatu di tempatnya : selesai. Dalam gugusan galaksi dan bimasakti, garis orbit benda-benda langit beredar di orbitnya masing-masing. Meski tuhan sendiri dan (mungkin) kesepian, tetapi ket-eraturan itu menjadi langgam yang bisa membuat tuhan tersenyum. Ini menjadi berbeda ketika tuhan menempat-kan wakil-wakilnya di bumi. Inharmoni itu diciptakan dan karenanya perlu penjagaan bahkan melibatkan banyak orang. Padahal pangkal dari persoalan sebenarnya karena ada sesuatu yang tidak pas di posisinya tetapi dipaksakan.

Saat berjalan di pusat perbelanjaan Grand Park Orchard Singapura beberapa waktu lalu, situasi di kota ini rindang dan teratur. Orang-orang seperti berjalan dan tunduk

suluhmhsa v

Documents