spp nkri final 1

8/8/2019 Spp Nkri Final 1

1/84

SISTEMSISTEM

PENYELENGGARAANPENYELENGGARAAN

PEMERINTAHANPEMERINTAHANN K R IN K R IDisampaikan oleh :

WISANDANAWISANDANA


2/84

SPPSPP -- NKRINKRI

Uraian tentang mekanismeUraian tentang mekanismepemerintahan negara dijalankan olehpemerintahan negara dijalankan olehPresiden sebagai pemegang kekuasaanPresiden sebagai pemegang kekuasaan

pemerintahan berdasarkan UUD 1945.pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Sistem pemerintahan negaraSistem pemerintahan negara sistemsistem

bekerjanya Pemerintah sebagai fungsibekerjanya Pemerintah sebagai fungsi

yang ada pada presidenyang ada pada presiden

mekanismemekanismebekerjanya lembaga eksekutif.bekerjanya lembaga eksekutif.


3/84

ASASASAS ASASSPNASASSPN

1.1. Indonesia adalah negara yang berdasarkanIndonesia adalah negara yang berdasarkanhukumhukum tidak berdasarkan atas kekuasaan.tidak berdasarkan atas kekuasaan.

2.2. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusiPemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi

(hukum dasar), tidak bersifat absolutisme(hukum dasar), tidak bersifat absolutisme

(kekuasaan tidak tak terbatas).(kekuasaan tidak tak terbatas).

3.3. PresidenPresiden pemegang kekuasaanpemegang kekuasaan

pemerintahan negara, penyelenggaranpemerintahan negara, penyelenggaran

pemerintahan negara tertinggi (menurut UUD)pemerintahan negara tertinggi (menurut UUD)

dan dalam menjalankan pemerintahan negara,dan dalam menjalankan pemerintahan negara,

kekuasaan dan tanggung jawab ditangankekuasaan dan tanggung jawab ditangan

Presiden.Presiden.


4/84

4.4. Kekuasaan negara tertinggi ditangan rakyat,Kekuasaan negara tertinggi ditangan rakyat,

dan Presiden dan Wapres dipilih langsungdan Presiden dan Wapres dipilih langsungoleh rakyat.oleh rakyat.

5.5. Presiden tidak bertanggung jawab kepadaPresiden tidak bertanggung jawab kepada

DPRDPR DPR hanya mengusulkanDPR hanya mengusulkan

pemberhentian presiden.pemberhentian presiden.

6.6. Presiden mengangkat dan memberhentikanPresiden mengangkat dan memberhentikan

MenteriMenteri--menteri Negaramenteri Negara Menteri tidakMenteri tidak

bertanggungjawab kepada DPRbertanggungjawab kepada DPR MenteriMenteri

adalah pembantu presiden.adalah pembantu presiden.

7.7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.


5/84

PRESIDEN : PEMEGANG KEKUASAAN

PEMERINTAHAN NEGARA

PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN

(MENGAJUKAN RUU, MENETAPKAN PP, DST.)

PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA (MEMEGANG

KEKUASAAN TERTINGGI TNI, MENYATAKAN

PERANG DAN MEMBUAT PERJANJIAN DENGAN

NEGAR A LAIN DENGAN PERSETUJUAN DPR,

MENGANGKAT DUTA BESAR DENGANPERTIMBANGAN DPR, MEMBERIKAN GRASI DAN

REHABILITASI DENGAN PERTIMBANGAN MA, DST).


6/84

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENTIAL

PRESIDEN DIBANTU WAKILPRESIDEN DAN

MENTERI-MENTERI NEGARA.

MENTERI DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH

PRESIDEN.

PRESIDEN TIDAK DAPAT MEMBUBARKAN DPR DAN

DPR TIDAK DAPAT MEMBERHENTIKAN PRESIDEN.


7/84

PRESIDEN

DPR DPDBPK

MK

MENTERI

NEGARA

GUBERNUR

BUPATI/

WALIKOTA

DPRD

PROVINSI

DPRD

KAB/KOTA

MPR

SKPD

PROVINSI

SKPD

KAB/KOTA

MA

KY

DESA


8/84

ASAS UMUMASAS UMUMPENYELENGGARAAN NEGARAPENYELENGGARAAN NEGARA

1. Asas Kepastian Hukum Landasanper-UU-an, kepatutan & keadilan.

2. Asas Tertib PenyelenggaraanNegara Keteraturan, Keserasiandan Keseimbangan

3. Asas Kepentingan Umum

Kesejahteraan Umum, aspiratif,akomodatif & selektif


9/84

4. Asas Keterbukaan Hak memperoleh

informasi yang benar, jujur & tidakdiskriminatif, hak asasi pribadi, golongan& rahasia negara

5. Asas Proporsionalitas Keseimbangan

hak & kewajiban penyelenggara negara

6. Asas Profesionalitas Keahlian, kode

etik, code of conduct

7. Asas Akuntabilitas Setiap kegiatan &hasil akhir dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.


10/84

GOOD GOVERNANCE

(TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK)

PROSESPENGAMBILAN KEPUTUSAN.

TATA KELOLA.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANGBERSIH, DEMOKRATIS DAN EFEKTIF UNTUKMENCIPTAKAN MASYARAKAT MADANI.

POLAHUBUNGAN YANGSINERGI ANTARAPEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN MASYARKAT.


11/84

PRINSIP-PRINSIPGOOD GOVERNANCE

PARTISIPASI;

PENEGAKAN HUKUM;

TRANSPARANSI;

KESETARAAN;

DAYA TANGGAP;

WAWASAN KE DEPAN;

AKUNTABILITAS;

PENGAWASAN;

EFEKTIF DAN EFISIEN;

PROFESIONAL.


12/84

A K I PA K I P Perwujudan kewajiban suatu instansiPerwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungpemerintah untuk mempertanggung

jawabkan keberhasilan dan/ataujawabkan keberhasilan dan/atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasikegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasarandalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan melalui alatyang telah ditetapkan melalui alat

pertanggung jawaban secara periodikpertanggung jawaban secara periodik LAKIPLAKIP


13/84

AKUNTABILITASAKUNTABILITAS Kewajiban untuk memberikanKewajiban untuk memberikan

pertanggung jawaban ataupertanggung jawaban atau

menjawab dan menerangkanmenjawab dan menerangkan

kinerja dan tindakankinerja dan tindakanseseorang/badanhukum/pimpinanseseorang/badanhukum/pimpinan

suatu organisasi kepada pihaksuatu organisasi kepada pihak

yang memiliki hak atauyang memiliki hak atauberkewenangan untuk memintaberkewenangan untuk meminta

keterangan atau pertanggungketerangan atau pertanggung

jawaban.jawaban.


14/84

PRINSIPPRINSIP -- PRINSIPPRINSIP

AKUNTABILITASAKUNTABILITAS Harus ada komitmen dari pimpinan dan

seluruh staf instansi untuk melakukan

pengelolaan pelaksanaan misi organisasisecara akuntabel.

Harus merupakan suatu sistem yang

dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan

per-UU-an yang berlaku.


15/84

Harus dapat menunjukan tingkat

pencapaian tujuan dan sasaran yangtelah ditetapkan.

Harus berorientasi pada pencapaian visidan misiserta hasil dan manfaatyang

diperoleh. Harusjujur, obyektif, transparan dan

inovatifsebagai katalisator perubahan

manajemenS

KP

D dalam bentukpemutakhiran metoda dan teknikpengukuran kinerja dan penyusunanlaporan akuntabilitas.


16/84

Maksud :Maksud :

1.1. Menjamin kepastian hukumMenjamin kepastian hukum

2.2. Melindungi masyarakat dari tindakanMelindungi masyarakat dari tindakan

aparatur dan pihak lain yang sewenangaparatur dan pihak lain yang sewenang--

wenangwenang

3.3. Melindungi aparatur dari tindakanMelindungi aparatur dari tindakanmasyarakat yang melawan hukummasyarakat yang melawan hukum


17/84

Berdasarkan TAP MPR No.III/MPR/2000Berdasarkan TAP MPR No.III/MPR/2000

1.1. UUD 1945UUD 1945

2.2. TAP MPRTAP MPR3.3. UUUU

4.4. PERPUPERPU

5.5. PPPP

6.6. KEPPRESKEPPRES

7.7. PERDAPERDA


18/84

2. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 20042. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004

a. UUD 1945a. UUD 1945

b. UU/PERPUb. UU/PERPU

c. Peraturan Pemerintahc. Peraturan Pemerintah

d. Peraturan Presidend. Peraturan Presiden

e. Peraturan Daerahe. Peraturan Daerah


19/84

FUNGSIFUNGSI

PENYELENGGARAPENYELENGGARA

PEMERINTAHANPEMERINTAHAN

MELAYANIMELAYANI

MASYARAKATMASYARAKAT

MENGAYOMIMENGAYOMI


PEMBERDAYAANPEMBERDAYAAN


Masyarakat mampu memenuhi

kebutuhannya sendiri


20/84

KEWENANGANKEWENANGAN

PEMERINTAHPEMERINTAH

KEWENAKEWENA

NGANNGAN

DESADESA

KEWEKEWE

NANGANNANGAN

PROPROVV

UNDANG UNDANG

NO.5 TAHUN 1974

UNDANG UNDANG

NO.22 TAHUN 1999

PELIMPAHAN,

PENYERAHAN &

PENUGASAN KEPADA

KAB./KOTA


21/84

KEWENAKEWENA

NGANNGAN

KAB/KOTAKAB/KOTA

KEWENAKEWENANGANNGAN

DESADESA

KEWEKEWE

NANGANNANGAN

PROPROVV

UNDANG UNDANG

NO.32 TAHUN 2004

UNDANG UNDANG

NO.22 TAHUN 1999

KEWENAKEWENA

NGANNGAN

DESADESA

KEWENAKEWENA

NGANNGANKAB/KOTAKAB/KOTA

KEWEKEWE

NANGANNANGAN

PROPROVV


22/84

URUSAN PEMERINTAHAN

CONCURENT(Urusan bersama Pusat,

Provinsi dan Kab. / Kota)

ABSOLUT(Mutlak urusan Pusat)

Hankam

Moneter

Yustisi

Politik Luar Negeri Agama

Pilihan / Optional

Contoh : Pertanian Industri,

Perdagangan, dsb

Wajib / ObligatoryContoh : Kesehatan,

Pendidikan, Lingkungan

hidup, PU, dsb.

SPM

(StandarPelayanan MInimal)


23/84

DEKONSENTRASI PEMERINTAHADMINISTRATIF / WILAYAH

KANWIL / KANDEP

KEPALA WILAYAH

DLL

DELEGASI

OTORITA

BUMN DLL

DAERAH OTONOMDESENTRALISASI

PRIVATISASI

SWASTA MURNI BOT

BOO BOL

DLL

PEMERINTAHPUSAT

PROVINSI,KAB. /KOTA


24/84

Penyelenggaraan urusan pemerintahanPenyelenggaraan urusan pemerintahan

dibagi berdasarkan kriteria :dibagi berdasarkan kriteria : Eksternalitas,Eksternalitas,

Akuntabilitas,Akuntabilitas,

EfisiensiEfisiensi

Dengan memperhatikanDengan memperhatikan keserasiankeserasian

hubungan antar susunan pemerintahan.hubungan antar susunan pemerintahan.

PEMBAGIAN URUSANPEMBAGIAN URUSAN

PEMERINTAHANPEMERINTAHAN


25/84

PENJELASAN KRITERIAPENJELASAN KRITERIA

KriteriaeksternalitasKriteriaeksternalitas :: PendekatanPendekatan dalam pembagian urusandalam pembagian urusan

pemerintahan dengan mempertimbangkanpemerintahan dengan mempertimbangkandampak/akibat yang ditimbulkan dalamdampak/akibat yang ditimbulkan dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahanpenyelenggaraan urusan pemerintahantersebut.tersebut.

Apabila dampak yang ditimbulkan bersifatApabila dampak yang ditimbulkan bersifatlokal, maka urusan pemerintahan tersebutlokal, maka urusan pemerintahan tersebut

menjadi kewenangan kabupaten/kota,menjadi kewenangan kabupaten/kota, Apabila regional menjadi kewenanganApabila regional menjadi kewenangan

provinsi, dan apabila nasional menjadiprovinsi, dan apabila nasional menjadikewenangan Pemerintah.kewenangan Pemerintah.


26/84

KriteriaakuntabilitasKriteriaakuntabilitas

Pendekatan dalam pembagian urusanPendekatan dalam pembagian urusanpemerintahan dengan pertimbangan bahwapemerintahan dengan pertimbangan bahwa

tingkat pemerintahan yang menanganitingkat pemerintahan yang menangani

sesuatu bagian urusan adalah tingkatsesuatu bagian urusan adalah tingkat

pemerintahan yang lebih langsung/dekatpemerintahan yang lebih langsung/dekatdengan dampak/akibat dari urusan yangdengan dampak/akibat dari urusan yang

ditangani tersebut.ditangani tersebut.

Dengan demikian akuntabilitasDengan demikian akuntabilitas

penyelenggaraan bagian urusanpenyelenggaraan bagian urusan

pemerintahan tersebut kepada masyarakatpemerintahan tersebut kepada masyarakat

akan lebih terjamin.akan lebih terjamin.


27/84

KriteriaefisiensiKriteriaefisiensi

Pendekatan dalam pembagian urusanPendekatan dalam pembagian urusan

pemerintahan dengan mempertimbangkanpemerintahan dengan mempertimbangkantersedianya sumber daya (tersedianya sumber daya (personil, dana,personil, dana,dan peralatandan peralatan) untuk mendapatkan) untuk mendapatkanketepatan, kepastian, dan kecepatan hasilketepatan, kepastian, dan kecepatan hasilyang harus dicapai dalam penyelenggaraanyang harus dicapai dalam penyelenggaraan

bagian urusan.bagian urusan.

Artinya apabila suatu bagian urusan dalamArtinya apabila suatu bagian urusan dalampenanganannya dipastikan akan lebihpenanganannya dipastikan akan lebihberdayaguna dan berhasilguna dilaksanakanberdayaguna dan berhasilguna dilaksanakan

oleholeh DDaerah Provinsi dan/atau Daerahaerah Provinsi dan/atau DaerahKab/Kota dibandingkan apabila ditanganiKab/Kota dibandingkan apabila ditanganioleh Pemerintah maka bagian urusanoleh Pemerintah maka bagian urusantersebut diserahkan kepada Daerah Provinsitersebut diserahkan kepada Daerah Provinsi

dan/atau Daerah Kab/Kota.dan/atau Daerah Kab/Kota.


28/84

Sebaliknya apabila suatu bagian urusanSebaliknya apabila suatu bagian urusan

akan lebih berdayaguna dan berhasil gunaakan lebih berdayaguna dan berhasil gunabila ditangani oleh Pemerintah maka bagianbila ditangani oleh Pemerintah maka bagianurusan tersebut tetap ditangani olehurusan tersebut tetap ditangani olehPemerintah.Pemerintah.

Untuk itu pembagian bagian urusan harusUntuk itu pembagian bagian urusan harusdisesuaikan dengan memperhatikan ruangdisesuaikan dengan memperhatikan ruanglingkup wilayah beroperasinya bagianlingkup wilayah beroperasinya bagianurusan pemerintahan tersebut. Ukuranurusan pemerintahan tersebut. Ukurandayaguna dan hasilguna tersebut dilihat daridayaguna dan hasilguna tersebut dilihat dari

besarnya manfaat yang dirasakan olehbesarnya manfaat yang dirasakan olehmasyarakat dan besar kecilnya resiko yangmasyarakat dan besar kecilnya resiko yangharus dihadapi.harus dihadapi.


29/84

Keserasian hubunganKeserasian hubungan Bahwa pengelolaan bagian urusanBahwa pengelolaan bagian urusan

pemerintah yang dikerjakan olehpemerintah yang dikerjakan oleh

tingkat pemerintahan yang berbeda,tingkat pemerintahan yang berbeda,

bersifat saling berhubungan (bersifat saling berhubungan (interinter--koneksikoneksi), saling tergantung (), saling tergantung (interinter--

dependensidependensi), dan saling mendukung), dan saling mendukung

sebagai satu kesatuan sistem dengansebagai satu kesatuan sistem dengan

memperhatikan cakupan kemanfaatan.memperhatikan cakupan kemanfaatan.


30/84

Penyelenggaraan urusan pemerintahanPenyelenggaraan urusan pemerintahanmerupakan pelaksanaan hubunganmerupakan pelaksanaan hubungan

kewenangan antara Pemerintah dankewenangan antara Pemerintah dan

pemerintahan daerah provinsi,pemerintahan daerah provinsi,

kabupaten dan kota ataukabupaten dan kota atau

antarpemerintahan daerah yang salingantarpemerintahan daerah yang saling

terkait, tergantung, dan sinergis sebagaiterkait, tergantung, dan sinergis sebagai

satu sistem pemerintahan.satu sistem pemerintahan.


31/84

Urusan pemerintahan yang menjadiUrusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintahan daerah, yangkewenangan pemerintahan daerah, yangdiselenggarakan berdasarkan kriteriadiselenggarakan berdasarkan kriteria

tsbtsb, terdiri atas, terdiri atas ::

Urusan wajibUrusan wajib

Urusan pilihan.Urusan pilihan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahanPenyelenggaraan urusan pemerintahan

yang bersifat wajib yang berpedomanyang bersifat wajib yang berpedoman

padapada standar pelayanan minimalstandar pelayanan minimal

dilaksanakan secara bertahap dandilaksanakan secara bertahap dan

ditetapkan oleh Pemerintahditetapkan oleh Pemerintah


32/84

URUSAN WAJIBURUSAN WAJIB

Adalah urusan yang sangat mendasarAdalah urusan yang sangat mendasaryang berkaitan dengan hak danyang berkaitan dengan hak danpelayanan dasar warga negarapelayanan dasar warga negara,, a.l.a.l. :: Perlindungan hak konstitusional;Perlindungan hak konstitusional;

Perlindungan kepentingan nasional,Perlindungan kepentingan nasional, Kesejahteraan masyarakat,Kesejahteraan masyarakat,

Ketentraman dan ketertiban umum dalamKetentraman dan ketertiban umum dalamkerangka menjaga keutuhan NKRIkerangka menjaga keutuhan NKRI((termasuk penyelenggaraan perlindungantermasuk penyelenggaraan perlindunganmasyarakatmasyarakat));;

Pemenuhan komitmen nasional yangPemenuhan komitmen nasional yangberhubungan denganberhubungan dengan pperjanjian danerjanjian dankonvensi internasional.konvensi internasional.


33/84

Urusan pemerintahan yang diserahkanUrusan pemerintahan yang diserahkan

kepada daerah disertai dengankepada daerah disertai dengan :: Sumber pendanaan,Sumber pendanaan,

Pengalihan sarana dan prasarana,Pengalihan sarana dan prasarana,

KepegawaianKepegawaiansesuai dengan urusan yg didesentralisasikan.sesuai dengan urusan yg didesentralisasikan.

Urusan pemerintahan yang dilimpahkanUrusan pemerintahan yang dilimpahkan

kepada Gubernur disertai dengankepada Gubernur disertai dengan

pendanaan sesuai dengan urusan yangpendanaan sesuai dengan urusan yang

didekonsentrasikan.didekonsentrasikan.


34/84

URUSAN PEMERINTAHAN YANGURUSAN PEMERINTAHAN YANG

MENJADI KEWENANGANMENJADI KEWENANGAN

PEMERINTAHPEMERINTAH

Politikluarnegeri;Politikluarnegeri;

Pertahanan;Pertahanan; Keamanan;Keamanan;

Yustisi;Yustisi;

Moneterdan FiskalMoneterdan FiskalNNasional; danasional; dan

Agama.Agama.


35/84

Dalam urusan pemerintahan yangDalam urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah,menjadi kewenangan Pemerintah,Pemerintah dapatPemerintah dapat ::

Menyelenggarakan sendiriMenyelenggarakan sendirisebagian urusansebagian urusan

pemerintahan;pemerintahan;

Melimpahkan sebagian urusanMelimpahkan sebagian urusan

pemerintahan kepadapemerintahan kepada GGubernur selakuubernur selaku

Wakil Pemerintah; atauWakil Pemerintah; atau

Menugaskan sebagian urusan

Menugaskan sebagian urusan kepadakepadapemerintahan daerah dan/ataupemerintahan daerah dan/atau

pemerintahan desa berdasarkan asas tugaspemerintahan desa berdasarkan asas tugas

pembantuan.pembantuan.


36/84

Urusan pemerintahan tersebutmenyangkut terjaminnya kelangsunganhidup bangsa dan negara secarakeseluruhan.

Urusan pemerintahan a.l. :

Politikluarnegeridalam arti : Mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk

warga negara untuk duduk dalam jabatanlembaga internasional,

Menetapkan kebijakan luar negeri, Melakukan perjanjian dengan negara lain,

Menetapkan kebijakan perdagangan luarnegeri,

Dsb.


37/84

Pertahanan misalnya :

Mendirikan dan membentuk angkatan

bersenjata,

Menyatakan damai dan perang,

Menyatakan negara atau sebagian wilayahnegara dalam keadaan bahaya,

Membangun dan mengembangkan sistem

pertahanan negara dan persenjataan,

Menetapkan kebijakan untuk wajib militer,

bela negara bagi setiap warga negara

Dan sebagainya;


38/84

Keamanan misalnya :

Mendirikan dan membentuk kepolisiannegara,

Menetapkan kebijakan keamanan nasional,

Menindak setiap orang yang melanggarhukum negara,

Menindak kelompok atau organisasi yang

kegiatannya mengganggu keamanan

negara dan sebagainya;


39/84

Monetermisalnya

Mencetak uang dan menentukan nilai mata

uang, Menetapkan kebijakan moneter,

Mengendalikan peredaran uang

dan sebagainya;

Agama, misalnya : Menetapkan hari libur keagamaan yang

berlaku secara nasional,

Memberikan pengakuan terhadapkeberadaan suatu agama,

Menetapkan kebijakan dalampenyelenggaraan kehidupan keagamaan

dan sebagainya;


40/84

Yustisimisalnya :

Mendirikan lembaga peradilan, Mengangkat hakim dan jaksa,

Mendirikan lembaga pemasyarakatan,

Menetapkan kebijakan kehakiman dankeimigrasian,

Memberikan grasi, amnesti, abolisi,

Membentuk undang-undang, peraturanpemerintah pengganti undang-undang,peraturan pemerintah, dan peraturan lainyang berskala nasional,

dan lain sebagainya;


41/84

KEWAJIBAN DAERAH DALAMKEWAJIBAN DAERAH DALAM

RANGKA OTONOMIRANGKA OTONOMI Melindungi masyarakat, menjaga persatuan,Melindungi masyarakat, menjaga persatuan,

kesatuan dan kerukunan nasional, sertakesatuan dan kerukunan nasional, serta

keutuhan negara kesatuan republik indonesia;keutuhan negara kesatuan republik indonesia;

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

Mengembangkan kehidupan demokrasi;Mengembangkan kehidupan demokrasi;

Mewujudkan keadilan dan pemerataan;Mewujudkan keadilan dan pemerataan;

Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;


42/84

Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitasMenyediakan fasilitas sosial dan fasilitasumum yang layak;umum yang layak;

Mengembangkan sistem jaminan sosial;Mengembangkan sistem jaminan sosial; Menyusun perencanaan dan tata ruangMenyusun perencanaan dan tata ruang

daerah;daerah;

Mengembangkan sumber daya produktif diMengembangkan sumber daya produktif didaerah;daerah;

Melestarikan lingkungan hidup;Melestarikan lingkungan hidup;

Mengelola administrasi kependudukan;Mengelola administrasi kependudukan;

Melestarikan nilai sosial budaya;Melestarikan nilai sosial budaya;

Membentuk dan menerapkan peraturanMembentuk dan menerapkan peraturanperundangperundang--undangan sesuai denganundangan sesuai dengankewenangannya; dankewenangannya; dan

Kewajiban lain yang diatur dalam peraturanKewajiban lain yang diatur dalam peraturanperundangperundang--undangan.undangan.


43/84

HAK DAERAH DALAM OTONOMIHAK DAERAH DALAM OTONOMI Mengatur dan mengurus sendiri urusanMengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahannya;pemerintahannya; Memilih pimpinan daerah;Memilih pimpinan daerah;

Mengelola aparatur daerah;Mengelola aparatur daerah;

Mengelola kekayaan daerah;Mengelola kekayaan daerah;

Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaanMendapatkan bagi hasil dari pengelolaan

sumber daya alam dan sumber daya lainnyasumber daya alam dan sumber daya lainnyayang berada di daerah;yang berada di daerah;

Mendapatkan sumberMendapatkan sumber--sumber pendapatan lainsumber pendapatan lainyang sah; danyang sah; dan

Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalamMendapatkan hak lainnya yang diatur dalamperaturan perundangperaturan perundang--undangan.undangan.


44/84

URUSAN WAJIB YANG MENJADIURUSAN WAJIB YANG MENJADI

KEWENANGAN DAERAHPROVINSIKEWENANGAN DAERAHPROVINSI

DalamDalam skalaskala PROVINSI :PROVINSI : Perencanaan dan pengendalian pembangunan;Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tataPerencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tataruang;ruang;

Penyelenggaraan ketertiban umum danPenyelenggaraan ketertiban umum danketentraman masyarakat;ketentraman masyarakat;

Penyediaan sarana dan prasarana umum;Penyediaan sarana dan prasarana umum;

Penanganan bidang kesehatan;Penanganan bidang kesehatan;

Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumberPenyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumberdaya manusia potensial;daya manusia potensial;

Penanggulangan masalah sosial lintasPenanggulangan masalah sosial lintaskabupaten/kota;kabupaten/kota;


45/84

Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintasPelayanan bidang ketenagakerjaan lintaskabupaten/kota;kabupaten/kota;

Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, danFasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, danmenengah termasuk lintas kabupaten/kota;menengah termasuk lintas kabupaten/kota;

Pengendalian lingkungan hidup;Pengendalian lingkungan hidup;

Pelayanan pertanahan termasuk lintasPelayanan pertanahan termasuk lintaskabupaten/kota;kabupaten/kota;

Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

Pelayanan administrasi umum pemerintahan;Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

Pelayanan administrasi penanaman modalPelayanan administrasi penanaman modaltermasuk lintas kabupaten/kota;termasuk lintas kabupaten/kota;

Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yangPenyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yangbelum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;

DanDan urusan wajib lainnya yang diamanatkan olehurusan wajib lainnya yang diamanatkan olehperaturan perundangperaturan perundang--undangan.undangan.


46/84

URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSIURUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI

YANG BERSIFAT PILIHANYANG BERSIFAT PILIHAN Urusan pemerintahan yang secara nyata

ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuaidengan kondisi, kekhasan, dan potensiunggulan daerah yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan sesuai dengan

kondisi, kekhasan dan potensi yangdimiliki antara lainpertambangan,perikanan, pertanian, perkebunan,kehutanan, pariwisata.


47/84

URUSAN WAJIB YANG MENJADIURUSAN WAJIB YANG MENJADI

KEWENANGAN PEMERINTAHANKEWENANGAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTADAERAH KABUPATEN/KOTA Dalam skala Kab / Kota :Dalam skala Kab / Kota :

Perencanaan dan pengendalianPerencanaan dan pengendalian

pembangunan;pembangunan; Perencanaan, pemanfaatan, danPerencanaan, pemanfaatan, dan

pengawasan tata ruang;pengawasan tata ruang;

Penyelenggaraan ketertiban umum danPenyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat;ketentraman masyarakat;

Penyediaan sarana dan prasarana umum;Penyediaan sarana dan prasarana umum;

Penanganan bidang kesehatan;Penanganan bidang kesehatan;


48/84

Penyelenggaraan pendidikan;Penyelenggaraan pendidikan;

Penanggulangan masalah sosial;Penanggulangan masalah sosial;

Pelayanan bidang ketenagakerjaan;Pelayanan bidang ketenagakerjaan;

Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecilFasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil

dan menengah;dan menengah;

Pengendalian lingkungan hidup;Pengendalian lingkungan hidup;

Pelayanan pertanahan;Pelayanan pertanahan;

Pelayanan kependudukanPelayanan kependudukan dan catatan sipil;dan catatan sipil;

Pelayanan administrasi umum pemerintahan;Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

Pelayanan administrasi penanaman modal;Pelayanan administrasi penanaman modal; Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;

Dan urusan wajib lainnya yang diamanatkanDan urusan wajib lainnya yang diamanatkan

oleh peraturan perundangoleh peraturan perundang--undanganundangan


49/84

Urusan pemerintahanUrusan pemerintahan

kabupaten/kota yang bersifat pilihankabupaten/kota yang bersifat pilihan

meliputi urusan pemerintahan yangmeliputi urusan pemerintahan yang

secara nyata ada dan berpotensisecara nyata ada dan berpotensiuntuk meningkatkan kesejahteraanuntuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi,masyarakat sesuai dengan kondisi,

kekhasan, dan potensi unggulankekhasan, dan potensi unggulan

daerah yang bersangkutan.daerah yang bersangkutan.


50/84

PEMERINTAHAN DAERAH DALAMPEMERINTAHAN DAERAH DALAM

MENYELENGGARAKAN URUSANMENYELENGGARAKAN URUSAN

PEMERINTAHAN MEMILIKI HUBUNGANPEMERINTAHAN MEMILIKI HUBUNGANDENGAN PEMERINTAH DAN DENGANDENGAN PEMERINTAH DAN DENGAN

PEMERINTAHAN DAERAHLAINNYA.PEMERINTAHAN DAERAHLAINNYA.

Meliputi :Meliputi :

Hubungan wewenang,Hubungan wewenang,

Hubungan keuangan,Hubungan keuangan,

Hubungan pelayanan umum,Hubungan pelayanan umum, Hubungan pemanfaatan sumber dayaHubungan pemanfaatan sumber daya

alam, dan sumber daya lainnya.alam, dan sumber daya lainnya.


51/84

Hubungan keuangan, pelayananHubungan keuangan, pelayanan

umum, pemanfaatan sumber dayaumum, pemanfaatan sumber dayaalam, dan sumber daya lainnyaalam, dan sumber daya lainnya

dilaksanakan secara adil dan selaras.dilaksanakan secara adil dan selaras.

Hubungan wewenang, keuangan,Hubungan wewenang, keuangan,pelayanan umum, pemanfaatan sumberpelayanan umum, pemanfaatan sumber

daya alam dan sumber daya lainnyadaya alam dan sumber daya lainnya

menimbulkan hubungan administrasimenimbulkan hubungan administrasi

dan kewilayahan antardan kewilayahan antar susunansusunan

pemerintahanpemerintahan


52/84

HUBUNGAN DALAM BIDANGHUBUNGAN DALAM BIDANG

KEUANGAN ANTARA PEMERINTAHKEUANGAN ANTARA PEMERINTAH

DAN PEMERINTAHAN DAERAHDAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pemberian sumberPemberian sumber--sumber keuangansumber keuanganuntuk menyelenggarakan urusanuntuk menyelenggarakan urusanpemerintahan yang menjadipemerintahan yang menjadikewenangan pemerintahan daerah;kewenangan pemerintahan daerah;

Pengalokasian dana perimbanganPengalokasian dana perimbangan

kepada pemerintahan daerah; dankepada pemerintahan daerah; dan Pemberian pinjaman dan/atau hibahPemberian pinjaman dan/atau hibah

kepada pemerintahan daerah.kepada pemerintahan daerah.


53/84


KEUANGAN ANTARKEUANGAN ANTARPEMERINTAHAN DAERAHPEMERINTAHAN DAERAH

Bagi hasil pajak dan nonpajak antaraBagi hasil pajak dan nonpajak antara

pemerintahan daerah provinsi danpemerintahan daerah provinsi danpemerintahan daerah kabupaten/kota;pemerintahan daerah kabupaten/kota;

Pendanaan urusan pemerintahan yangPendanaan urusan pemerintahan yangmenjadi tanggung jawab bersama;menjadi tanggung jawab bersama;

Pembiayaan bersama atas kerja samaP

embiayaan bersama atas kerja samaantardaerah; danantardaerah; dan

Pinjaman dan/atau hibahPinjaman dan/atau hibahantarpemerintahan daerah.antarpemerintahan daerah.


54/84


PELAYANAN UMUM ANTARAPELAYANAN UMUM ANTARA

PEMERINTAH DAN PEMDAPEMERINTAH DAN PEMDA

Kewenangan, tanggung jawab, danKewenangan, tanggung jawab, danpenentuan standar pelayanan minimal;penentuan standar pelayanan minimal;

Pengalokasian pendanaan pelayananPengalokasian pendanaan pelayananumum yang menjadi kewenanganumum yang menjadi kewenangandaerah;daerah;

Fasilitasi pelaksanaan kerja samaFasilitasi pelaksanaan kerja samaantarantar pemerintahan daerah dalampemerintahan daerah dalampenyelenggaraan pelayanan umum.penyelenggaraan pelayanan umum.


55/84


PELAYANAN UMUM ANTAR PEMDAPELAYANAN UMUM ANTAR PEMDA

Pelaksanaan bidang pelayananPelaksanaan bidang pelayanan

umum yang menjadi kewenanganumum yang menjadi kewenangan

daerah;daerah;

Kerja sama antarpemerintahanKerja sama antarpemerintahan

daerah dalam penyelenggaraandaerah dalam penyelenggaraan

pelayanan umum;pelayanan umum; Pengelolaan perizinan bersamaPengelolaan perizinan bersama

bidang pelayanan umum.bidang pelayanan umum.


56/84


PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAMPEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

DAN SUMBER DAYA LAINNYADAN SUMBER DAYA LAINNYA

ANTARA PEMERINTAH DAN PEMDANTARA PEMERINTAH DAN PEMD

Kewenangan, tanggung jawab,Kewenangan, tanggung jawab,

pemanfaatan, pemeliharaan,pemanfaatan, pemeliharaan,pengendalian dampak, budidaya,pengendalian dampak, budidaya,dan pelestarian;dan pelestarian;

Bagi hasil atas pemanfaatan sumberBagi hasil atas pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya;daya alam dan sumber daya lainnya;

PenyerasianPenyerasian lingkungan dan tatalingkungan dan tataruang serta rehabilitasi lahan.ruang serta rehabilitasi lahan.


57/84


PEMANFAATAN SDA DAN SUMBERPEMANFAATAN SDA DAN SUMBER

DAYA LAINNYA ANTAR PEMDADAYA LAINNYA ANTAR PEMDA

Pelaksanaan pemanfaatan sumber dayaPelaksanaan pemanfaatan sumber dayaalam dan sumber daya lainnya yangalam dan sumber daya lainnya yang

menjadi kewenangan daerah;menjadi kewenangan daerah; Kerja sama dan bagi hasil atasKerja sama dan bagi hasil atas

pemanfaatan sumber daya alam danpemanfaatan sumber daya alam dansumber daya lainnya antarsumber daya lainnya antar pemerintahanpemerintahan

daerah;daerah; Pengelolaan perizinan bersama dalamPengelolaan perizinan bersama dalam

pemanfaatan sumber daya alam danpemanfaatan sumber daya alam dansumber daya lainnya.sumber daya lainnya.


58/84

KEWENANGAN DAERAH UNTUKKEWENANGAN DAERAH UNTUK

MENGELOLA SUMBER DAYA DIMENGELOLA SUMBER DAYA DI

WILAYAH LAUTWILAYAH LAUT Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, danEksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan

pengelolaan kekayaan laut;pengelolaan kekayaan laut;

Pengaturan administratif;Pengaturan administratif;

Pengaturan tata ruang;Pengaturan tata ruang;

Penegakan hukum terhadap peraturan ygPenegakan hukum terhadap peraturan ygdikeluarkan oleh daerah atau yangdikeluarkan oleh daerah atau yangdilimpahkan kewenangannya olehdilimpahkan kewenangannya olehpemerintah;pemerintah;

Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan;Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan;

Ikut serta dIkut serta dalaalam pertahanan kedaulatanm pertahanan kedaulatannegara.negara.


59/84

URUSAN PEMERINTAHAN YANGURUSAN PEMERINTAHAN YANG

MENJADI KEWENANGAN DESAMENJADI KEWENANGAN DESA

UrusanUrusan pemerintahanpemerintahan yang sudah adayang sudah adaberdasarkan hak asalberdasarkan hak asal--usul desa;usul desa;

UrusanUrusan pemerintahan yang menjadipemerintahan yang menjadi

kewenangan kabupaten/kota yangkewenangan kabupaten/kota yangdiserahkan pengaturannya kepada desa;diserahkan pengaturannya kepada desa;

Tugas pembantuan dari pemerintah,Tugas pembantuan dari pemerintah,pemerintah provinsi, dan/atau pemerintahpemerintah provinsi, dan/atau pemerintah

kabupaten/kota;kabupaten/kota; UrusanUrusan pemerintahan lainnya yang olehpemerintahan lainnya yang oleh

peraturan perundangperaturan perundang--perundanganperundangandiserahkan kepada desa.diserahkan kepada desa.


60/84

Tugas pembantuan dari Pemerintah,Tugas pembantuan dari Pemerintah,pemerintah provinsi, dan/ataupemerintah provinsi, dan/ataupemerintah kabupaten/kota kepada desapemerintah kabupaten/kota kepada desadisertai dengandisertai denganpembiayaan, sarana danpembiayaan, sarana danprasarana, serta sumber daya manusiaprasarana, serta sumber daya manusia..

Pemerintah desa terdiri atas KepalaPemerintah desa terdiri atas KepalaDesa dan Perangkat desa.Desa dan Perangkat desa.

Perangkat desa terdiri dari sekretarisPerangkat desa terdiri dari sekretarisdesa dan perangkat desa lainnya.desa dan perangkat desa lainnya.

Sekretaris Desa diisi dari PegawaiSekretaris Desa diisi dari PegawaiNegeri Sipil yang memenuhiNegeri Sipil yang memenuhipersyaratan.persyaratan.


61/84

PENYELENGGARAPENYELENGGARA

PEMERINTAHANPEMERINTAHAN Penyelenggara pemerintahanPenyelenggara pemerintahan

adalah Presiden dibantu oleh 1adalah Presiden dibantu oleh 1

(satu) orang wakilP

residen, dan(satu) orang wakilP

residen, danoleh Menteri Negara.oleh Menteri Negara.

Penyelenggara pemerintahanPenyelenggara pemerintahandaerah adalah Pemerintah Daerahdaerah adalah Pemerintah Daerah

dan DPRD.dan DPRD. Penyelenggara pemerintah desaPenyelenggara pemerintah desa

adalah Kepala Desa dan BPD.adalah Kepala Desa dan BPD.


62/84

PROSESPROSES

MANAJEMENMANAJEMENPEMERINTAHANPEMERINTAHAN


63/84

PERENCANAANPERENCANAAN

Dalam rangka penyelenggaraanDalam rangka penyelenggaraanpemerintahan daerah disusun perencanaanpemerintahan daerah disusun perencanaan

pembangunan daerah sebagai satupembangunan daerah sebagai satu

kesatuan dalam sistem perencanaankesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional.pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerahPerencanaan pembangunan daerah

disusun oleh pemerintahan daerah provinsi,disusun oleh pemerintahan daerah provinsi,

kabupaten/kota sesuai dengankabupaten/kota sesuai dengankewenangannya yang dilaksanakan olehkewenangannya yang dilaksanakan oleh

Badan Perencanaan PembangunanBadan Perencanaan Pembangunan

Daerah.Daerah.


64/84

Perencanaan pembangunan daerahPerencanaan pembangunan daerah

disusun secara berjangka meliputi:disusun secara berjangka meliputi: RPJP daerah untuk jangka waktu 20 tahunRPJP daerah untuk jangka waktu 20 tahun

yang memuat visi, misi, dan arahyang memuat visi, misi, dan arah

pembangunan daerah yang mengacupembangunan daerah yang mengacu

kepada RPJP nasional;kepada RPJP nasional; RPJM daerah untuk jangka waktu 5 tahunRPJM daerah untuk jangka waktu 5 tahun

merupakan penjabaran dari visi, misi, danmerupakan penjabaran dari visi, misi, dan

program kepala daerah yangprogram kepala daerah yang

penyusunannya berpedoman kepada RPJPpenyusunannya berpedoman kepada RPJPdaerah dengan memperhatikan RPJMdaerah dengan memperhatikan RPJM

nasional;nasional;


65/84

RPJM daerah memuat arah kebijakanRPJM daerah memuat arah kebijakankeuangan daerah, strategi pembangunankeuangan daerah, strategi pembangunandaerah, kebijakan umum, dan program satuandaerah, kebijakan umum, dan program satuan

kerja perangkat daerah, lintas satuan kerjakerja perangkat daerah, lintas satuan kerjaperangkat daerah, dan program kewilayahanperangkat daerah, dan program kewilayahandisertai dengan rencana kerja dalam kerangkadisertai dengan rencana kerja dalam kerangkaregulasi dan kerangka pendanaan yangregulasi dan kerangka pendanaan yangbersifat indikatif;bersifat indikatif;

Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD),Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD),merupakan penjabaran dari RPJM daerahmerupakan penjabaran dari RPJM daerahuntuk jangka waktu 1 tahun, yang memuatuntuk jangka waktu 1 tahun, yang memuatrancangan kerangka ekonomi daerah, prioritasrancangan kerangka ekonomi daerah, prioritaspembangunan daerah, rencana kerja danpembangunan daerah, rencana kerja danpendanaannya, baik yang dilaksanakanpendanaannya, baik yang dilaksanakanlangsung oleh pemerintah daerah maupunlangsung oleh pemerintah daerah maupunditempuh dengan mendorong partisipasiditempuh dengan mendorong partisipasimasyarakat, dengan mengacu kepada rencanamasyarakat, dengan mengacu kepada rencana

kerjaP

emerintah;kerjaP

emerintah;


66/84

RPJP daerah dan RJMD ditetapkanRPJP daerah dan RJMD ditetapkandengan Perda berpedoman padadengan Perda berpedoman pada

Peraturan Pemerintah.Peraturan Pemerintah. Perencanaan pembangunanan daerahPerencanaan pembangunanan daerah

didasarkan pada data dan informasididasarkan pada data dan informasi

yang akurat dan dapatyang akurat dan dapatdipertanggungjawabkan.dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka penyelenggaraanDalam rangka penyelenggaraanpemerintahan daerah, untuk tercapainyapemerintahan daerah, untuk tercapainya

daya guna dan hasil guna, pemanfaatandaya guna dan hasil guna, pemanfaatandata dan informasi dikelola dalam sistemdata dan informasi dikelola dalam sisteminformasi daerah yang terintegrasiinformasi daerah yang terintegrasisecara nasional.secara nasional.


67/84

Data dan informasi mencakup:Data dan informasi mencakup:

Penyelenggaraan pemerintahan daerah;Penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Organisasi dan tata laksana pemerintahanOrganisasi dan tata laksana pemerintahandaerah;daerah;

Kepala daerah, DPRD, perangkat daerah,Kepala daerah, DPRD, perangkat daerah,dan PNS daerah;dan PNS daerah;

Keuangan daerah;Keuangan daerah; Potensi sumber daya daerah;Potensi sumber daya daerah;

Produk hukum daerah;Produk hukum daerah;

Kependudukan;Kependudukan;

Informasi dasar kewilayahan; danInformasi dasar kewilayahan; dan

Informasi lain terkait denganInformasi lain terkait denganpenyelenggaraan pemerintahan daerah.penyelenggaraan pemerintahan daerah.


68/84

PENGORGANISASIANPENGORGANISASIAN

RenstraRenstra--SKPD memuat visi, misi, tujuan,SKPD memuat visi, misi, tujuan,strategi, kebijakan, program dan kegiatanstrategi, kebijakan, program dan kegiatanpembangunan sesuai dengan tugas danpembangunan sesuai dengan tugas danfungsinya, berpedoman pada RPJM Daerahfungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah

dan bersifat indikatif.dan bersifat indikatif. RenstraRenstra--SKPD dirumuskan dalam bentukSKPD dirumuskan dalam bentuk

rencana kerja satuan kerja perangkat daerahrencana kerja satuan kerja perangkat daerahyang memuat kebijakan, program, danyang memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan baik yangkegiatan pembangunan baik yangdilaksanakan langsung oleh pemerintahdilaksanakan langsung oleh pemerintahdaerah maupun yang ditempuh dengandaerah maupun yang ditempuh denganmendorong partisipasi masyarakat.mendorong partisipasi masyarakat.


69/84

S K P DS K P D

Perangkat daerah provinsi terdiri atasPerangkat daerah provinsi terdiri atas

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,

Dinas Daerah, dan Lembaga TeknisDinas Daerah, dan Lembaga Teknis

Daerah.Daerah.

Perangkat daerah kabupaten/kota terdiriPerangkat daerah kabupaten/kota terdiri

atas Sekretariat Daerah, Sekretariatatas Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD, Dinas Daerah, Lembaga TeknisDPRD, Dinas Daerah, Lembaga TeknisDaerah, Kecamatan,Daerah, Kecamatan, ddan Kelurahan.an Kelurahan.


70/84

SKPDSKPD yang secara formalyang secara formal

terminologinya menjaditerminologinya menjadi OPDOPD (sesuai PP(sesuai PPNo.41/2007 tentangNo.41/2007 tentang OPDOPD) terdiri dari :) terdiri dari :

Sekretariat DaerahSekretariat Daerah

Sekretariat DPRDSekretariat DPRD

Dinas DaerahDinas Daerah Lembaga Teknis Daerah :Lembaga Teknis Daerah :

BadanBadan

KantorKantor

Lembaga lain (mandat UU)Lembaga lain (mandat UU)

Kecamatan & Kelurahan (untuk Kab/Kota)Kecamatan & Kelurahan (untuk Kab/Kota)


71/84

KEWENANGANKEWENANGAN

PERDAPERDAKEWENANGANKEWENANGAN

ORGANISASIORGANISASIPEMDAPEMDA

1.1. KEWENANGANKEWENANGAN

2.2. SDM APARATURSDM APARATUR

3.3. KEUANGANKEUANGAN

4.4. KERJASAMA DGN PIHAKKERJASAMA DGN PIHAKLAINLAIN

5.5. KARAKTERITIK &KARAKTERITIK &POTENSIPOTENSI

VISIVISIDAERAHDAERAH

VISIVISIPEMDAPEMDA

MANDATMANDAT

POTENSI SDM,POTENSI SDM,

SDA, SDBSDA, SDB

VISI KDHVISI KDH

VISIVISIPERANGKATPERANGKAT

DAERAHDAERAH

1. STAF to serve internal, to think, auxilary

2. LINI to do & to act to serve

3. SPECIAL FUNCTION

4. LINI KEWILAYAHAN

INVENTARISASI


72/84

PRINSIP PENGORGANISASIANPRINSIP PENGORGANISASIAN PembagianPembagian habishabis tugastugas

PerumusanPerumusan TupoksiTupoksi yangyang jelasjelas

FungsionalisasiFungsionalisasi

K I SK I S

KontinuitasKontinuitas

LiniLini dandan stafstaf

KesederhanaanKesederhanaan

FleksibilitasFleksibilitas

DelegasiDelegasi wewenangwewenang yangyang jelasjelas

PengelompokanPengelompokan yangyang homogenhomogen

RentangRentang//jenjangjenjang pengendalianpengendalian


73/84

PELAKSANAANPELAKSANAAN

Dalam penyelenggaraan Tugas UmumDalam penyelenggaraan Tugas UmumPemerintahan dan Pembangunan, setiapPemerintahan dan Pembangunan, setiapaparatur bertugas melaksanakanaparatur bertugas melaksanakansebagian tugas umum tsb sesuaisebagian tugas umum tsb sesuaidengan tupoksi masingdengan tupoksi masing--masing.masing.

Dalam pelaksanaan tugas tsb perluDalam pelaksanaan tugas tsb perluketerpaduan, keserasian danketerpaduan, keserasian dan

keselarasan.keselarasan. Untuk itu diperlukan koordinasi antarUntuk itu diperlukan koordinasi antar

SKPD.SKPD.


74/84

KOORDINASIKOORDINASI

Jenis koordinasi :Jenis koordinasi :

Vertical, Horizontal, Diagonal danVertical, Horizontal, Diagonal dan

Fungsional.Fungsional. Ditetapkannya pedoman koordinasi.Ditetapkannya pedoman koordinasi.

Perlu ada sarana dan mekanismePerlu ada sarana dan mekanisme

koordinasikoordinasi


75/84

PENGAWASANPENGAWASAN

Proses kegiatan manajemen untukProses kegiatan manajemen untukmemastikan dan menjamin bahwamemastikan dan menjamin bahwakegiatan pencapaian tujuan dan sasarankegiatan pencapaian tujuan dan sasaranterlaksana dengan baik.terlaksana dengan baik.

Terdiri dari :Terdiri dari : Pengawasan melekatPengawasan melekat

Pengawasan fungsionalPengawasan fungsional

Pengawasan Teknis FungsionalP

engawasan Teknis Fungsional Pengawasan MasyarakatPengawasan Masyarakat

Pengawasan LegislatifPengawasan Legislatif

Pengawasan YudikatifPengawasan Yudikatif


76/84

Pengawasan atasPengawasan atas

penyelenggaraan pemerintahanpenyelenggaraan pemerintahandaerah dilaksanakan olehdaerah dilaksanakan olehPemerintah yang meliputiPemerintah yang meliputi ::

Pengawasan atas pelaksanaanPengawasan atas pelaksanaanurusan pemerintahan di daerah;urusan pemerintahan di daerah;

Pengawasan terhadap peraturanPengawasan terhadap peraturan

daerah dan peraturan kepaladaerah dan peraturan kepaladaerah.daerah.


77/84

PEMBINAANPEMBINAAN

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahanPembinaan atas penyelenggaraan pemerintahandaerah dilaksanakan oleh Pemerintah yangdaerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang

meliputi :meliputi :

Koordinasi pemerintahan antarKoordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;susunan pemerintahan;

Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusanPemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan

pemerintahan;pemerintahan;

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasiPemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi

pelaksanaan urusan pemerintahan;pelaksanaan urusan pemerintahan;

Pendidikan dan pelatihan; danPendidikan dan pelatihan; dan

Perencanaan, penelitian, pengembangan,Perencanaan, penelitian, pengembangan,

pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusanpemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan

pemerintahan.pemerintahan.


78/84

Koordinasi dilaksanakan secara berkala padaKoordinasi dilaksanakan secara berkala pada

tingkat nasional, regional, atau provinsi.tingkat nasional, regional, atau provinsi.

Pemberian pedoman dan standar mencakupPemberian pedoman dan standar mencakup

aspekaspek perencanaan, pelaksanaan, tataperencanaan, pelaksanaan, tata

laksana, pendanaan, kualitas, pengendalianlaksana, pendanaan, kualitas, pengendalian

dan pengawasan.dan pengawasan. Pemberian bimbingan, supervisi danPemberian bimbingan, supervisi dan

konsultasi dilaksanakan secara berkalakonsultasi dilaksanakan secara berkala

dan/atau sewaktudan/atau sewaktu--waktu, baik secarawaktu, baik secara

menyeluruh kepada seluruh daerah maupunmenyeluruh kepada seluruh daerah maupunkepada daerah tertentu sesuai dengankepada daerah tertentu sesuai dengan

kebutuhan.kebutuhan.


79/84

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secaraPendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara

berkala bagi kepala daerah atau wakil kepalaberkala bagi kepala daerah atau wakil kepala

daerah, anggota DPRD, perangkat daerah,daerah, anggota DPRD, perangkat daerah,pegawai negerisipil daerahpegawai negerisipil daerah, dan kepala desa., dan kepala desa.

Perencanaan, penelitian, pengembangan,Perencanaan, penelitian, pengembangan,

pemantauan, dan evaluasi dilaksanakanpemantauan, dan evaluasi dilaksanakan

secara berkala ataupun sewaktusecara berkala ataupun sewaktu--waktu denganwaktu dengan

memperhatikan susunan pemerintahan.memperhatikan susunan pemerintahan.

Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihanPelaksanaan Pendidikan dan pelatihan sseerrttaa

Perencanaan, penelitian, pengembangan,Perencanaan, penelitian, pengembangan,pemantauan, dan evaluasi dapat dilakukanpemantauan, dan evaluasi dapat dilakukan

kerja sama dengan perguruan tinggi dan/ataukerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau

lembaga penelitian.lembaga penelitian.


80/84

PP NO.19 TAHUN 2010TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS

DAN WEWENANG SERTAKEDUDUKAN KEUANGAN

GUBERNUR SEBAGAI WAKIL

PEMERINTAH DI WILAYAHPROVINSI

1 TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL


81/84

1. TUGASGUBERNUR SEBAGAI WAKIL

PEMERINTAH, ANTARALAIN :

KOORDINASI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

KOORDINASI BINWASPENYELENGGARAAN

TUBAN.

2. WEWENANG,ANTARALAIN :

MENGUNDANG RAPAT BUPATI/WALIKOTA

DAN PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL.

MEMINTA

BUPA

TI/WAL

IKOTA

DA

NP

IMP

INA

NINSTANSI VERTIKAL UNTUK MENANGANI

PERMASALAHAN PENTING DAN/ATAU

MENDESAK.


82/84

MEMBERIKAN PENGHARGAAN ATAU SANKSI.

MENETAPKAN SEKDA KAB./KOTA

MENGEVALUASI RAPERDA

MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERTULISTERHADAPPENYIDIKAN ANGGOTA DPRD

KAB./KOTA.

MENYELESAIKAN PERSELISIHAN.

MELANTIK KEPALA INSTANSI VERTIKAL DARIKEMENTERIAN DAN LPNK.

LANJUTAN


83/84

LANJUTAN

3. TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN

WEWENANG, MELALUI :

MUSRENBANG

RAPA

T KERJA

4. PEMBENTUKAN DAN PERUMUSAN TUPOKSI

SEKRETARIAT SEKRETARIS GUBERNUR,

AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN DENGAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI.


84/84

TERIMATERIMAKASIHKASIH

spp nkri final 1

Documents