Sistem Ekonomi Liberal pada Masa Imperialsme Belanda 1870-1900

Andri Saputra SkAli RahmatAris MunandarIkhsan Al -Kamil

Kelas : XI IPAT.A : 2013 - 2014

Oleh :

1.  Latar Belakang Lahirnya Sistem Ekonomi Liberal

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa yang telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi namun memberikan keuntungan besar bagi Pemerintah Kerajaan Belanda.

Berkembangnya faham liberalisme sebagai akibat dari Revolusi Perancis dan Revolusi Industri sehingga sistem Tanam Paksa tidak sesuai lagi untuk diteruskan.

Kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda yang mendesak Pemerintah Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di negeri jajahannya (Indonesia). Hal ini dimaksudkan agar para pengusaha Belanda sebagai pendukung Partai Liberal, dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

AdanyaTraktat Sumatera, 1871, yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Sebagai imbalannya Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia, agar pengusaha Inggris dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

2. Landasan Sistem Politik Pintu Terbuka

I. Peraturan tentang pembendaharaan Negara India-Belanda (Indische Comptabilitetit Wet). (1867)

II. Undang- Undang Agraria (Agrarische Wet) (1870)

III. Undang- Undang Gula (Suiker Wet) IV. Agrische Beskuit yang mengatur lebih

rinci tentang Agraria. (1870)

a. Peraturan tentang pembendaharaan Negara

India-Belanda

Berisi tentang perbendaharaan Negara Hindia Belanda yang menyebutkan bahwa dalam menentukan anggaran belanja Hindia Belanda harus ditetapkan dengan undang-undang yang disetujui oleh Parlemen Belanda.

b. UU Agraria (1870)• Tanah Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu : tanah

rakyat dan tanah pemerintah.• Tanah rakyat dibedakan atas: tanah milik yang sifatnya bebas

dan tanah untuk keperluan penduduk desa yang sifatnya bebas.

• Tanah pemerintah adalah tanah yang bukan milik rakyat, yang dapat dijual atau disewakan untuk dijadikan perkebunan.

Pasal 1 : Gubernur jenderal tidak boleh menjual tanah.Pasal 2 : Gubernur jenderal boleh menyewakan tanah menurut peraturan undang undang.Pasal 3 : Dengan peraturan undang-undang akan diberikan tanah-tanah dengan hak erfpacht

yaitu hak pengusaha untuk dapat menyewa tanah dari gubernemen paling lama 75 tahun, dan seterusnya.

c. UU Gula (Suiker Wet)

Perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap

Pada tahun 1891 semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta.

Sewa hanya dapat dilakukan antara satu sampai dua tahun.

Uang sewa sebesar hasil dari satu kali panen petani, kalau tanah itu dikerjakan oleh petani.

Investor asing wajib mengadakan perjanjian langsung atau kontrak dengan petani.

d. Agrarische Besluit (1870)

Ditetapkan oleh Raja Belanda dan mengatur hal-hal yang lebih rinci, khususnya tentang hak kepemilikan tanah dan jenis-jenis hak penyewaan tanah oleh pihak swasta.

e. Berikut ini beberapa perkebunan asing yang muncul:

Perkebunan tembakau di Deli, Sumatra Utara.

Perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Perkebunan kina di Jawa Barat.Perkebunan karet di Sumatra Timur.Perkebunan kelapa sawit di Sumatra

Utara.Perkebunan teh di Jawa Barat dan

Sumatra Utara.

3.  PELAKSANAAN SISTEM POLITIK EKONOMI LIBERAL

Sejak tahun 1870 di Indonesia diterapkan Imperialisme Modern (Modern Imperialism). sejak tahun tersebut di Indonesia telah diterapkan Opendeur Politiek yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta asing. Disamping modal swasta Belanda sendiri, modal swasta asing lain juga masuk ke Indonesia, seperti modal dari Inggris, Amerika, Jepang dan Belgia. Modal-modal swasta asing tersebut tertanam pada sektor-sektor pertanian dan pertambangan, seperti karet, teh, kopi, tembakau, tebu, timah dan minyak. Sehingga perkebunan-perkebunan dibangun secara luas dan meningkat pesat.

•  

4. Perkembangan Perdagangan

→Kaum liberal eropa mulai menanamkan modalnya di Indonesia sehingga perkebunan perkebunan swasta muncul di indonesia, contohnya perusahaan

→Usaha – usaha perkebunan swasta ini mengalami perkembangan yang sangat pesat antara tahun 1870 – 1885

→Ditunjang dengan adanya pemakian mesin – mesin pengolahan yang modern serta pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869.

→Untuk melancarkan perkembangan produksi tanaman ekspor tersebut, maka pemerintah hindia – Belanda membangun sarana – sarana penunjang seperti: waduk, saluran irigasi, jalan raya, jalan kereta api, dan dermaga pelabuhan dengan sistem kerja rodi

• Setelah tahun 1885, harga gula dan kopi jatuh• Sedangkan di Sumatra perkebunan mengalami

kesulitan dalam hal tenaga kerja• Pemerintah Belanda mengeluarkan undang –

undang “koelie ordonantie” karena perlakuaan pengawasan terhadap buruh sangat kasar,maka banyak buruh yang melarikan diri dari perkebunan

• Untuk pekerja-pekerja perkebunan yang melanggar ketentuan- ketentuan kontrak kerja akan dikenai “Poenale Sanctie.”

• ketentuan Poenale Sanctie adalah; pekerja-pekerja yang melarikan diri dari perkebunan-perkebunan Sumatera Timur dapat ditangkap oleh polisi dan dibawa kembali ke perkebunan dengan kekerasan jika mereka mengadakan perlawanan

5. Dampak dari Politik Pintu Terbuka

Memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda.

Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda.

Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan.

a. Bagi Belanda

b. Bagi Indonesia

Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk.Adanya krisis perkebunan.Menurunnya konsumsi bahan makanan

sementara pertumbuhan penduduk di Jawa pesat

Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan barang impor dari Eropa

Pengangkutan dengan gerobak menurun penghasilannya karena adanya pengangkutan dengan kereta api

Rakyat menderita karena masih menerapkan kerja rodi dan

Terima Kasih Sudah Melihat Hasil

Presentasi Kami