sejarah birokrasi indonesia

SEJARAH BIROKRASI INDONESIA

Oleh :Prof.Dr.Djoko Suryo

I. STRUKTUR BIROKRASI PADA MASA PEMERINTAHAN IKATAN PEDESAAN: Masa Pra-Kerajaan (Pre State Society)

KEPALA PERSEKUTUAN DESA

Kepala Dusun/Desa

Penduduk Dusun(Rakyat)

Kepala Dusun/Desa

Kepala Dusun/Desa



II. STRUKTUR BIROKRASI PADA MASA PEMERINTAHAN KERAJAAN : Pemerintahan Tradisional

Birokrasi Pemerintahan Kerajaan Masa Hindu Buddha Abad ke-7 – 15Kemaharajaan Sriwijaya: Kerajaan Maritim Abad ke-7 - 11

MAHARAJAKeraton Pusat

Penguasa Bandar

Desa di Pantai

Penguasa Bandar

DatuKepala Wilayah

Desa di PantaiDesa Pedalaman

Kemaharajaan Majapahit: Kerajan Maritim-Agraris Abad 13-15

MAHARAJAKerajaan Pusat

(Istana Keluarga Raja)

Kepala Dusun/Desa

Raja / Penguasa Lokal


Kepala Dusun/Desa

Kepala Dusun/Desa

- Mentri-Mentri- Punggawa Istana- Militer- Pujangga/ Kepala Agama


RakyatRakyat Rakyat

Maha Patih

Struktur Kerajaan

• Pandangan Dunia Politik Kerajaan▫ Konsep Mandala (state) sebagai negara dunia/jagad

negara dunia sebagai pusat kosmos yang dikelilingi oleh penduduk dunia sebagai bagiannya.

• Tugas Raja▫ Raja digambarkan sebagai inkarnasi Dewa

Memelihara tata dunia (world order) Meningkatkan kemakmuran (prosperity) dan

memberi fasilitas pemujaan pada leluhur (ancestors) Memberikan kehidupan manusia sesuai dengan

tatanan jagad (cosmic order) Memperluas miniatur kosmos sebagai Surga di bumi

(mandala)• Istana Majapahit dan kerajaannya diidealisasi dalam

citra sebagai alam semesta secara keseluruhan

III. STRUKTUR BIROKRASI PEMERINTAHAN KERAJAAN ISLAM ABAD KE 16 - 17

Struktur Birokrasi Kerajaan Islam Melayu

Gelar Raja: SultanRAJAKerajaan Pusat

/Istana

Penguasa Lokal (Datuk)

Kesatuan Nagari

Penduduk Dusun

(Rakyat)

Penduduk Dusun

(Rakyat)

Penduduk Dusun

(Rakyat)

• Keluarga Raja• Perdana Mentri • Mentri• Hulubalang

(Bendahara)• Pujangga/Ulama• Pejabat Istana• Militer


Kesatuan Nagari


Kesatuan Nagari

Struktur Pemerintahan Kerajaan Islam Di Jawa:

Kerajaan Mataran Islam Abad ke- 16,17 dan 18RAJA

Kerajaan Pusat /Negara Agung(Istana dan daerah sekitarnya)

Kliwon/Wedana/Demang

• Keluarga Raja• Patih (Jobo – Jero) • Wedono Bupati (Kiwa – Tengen)• Sentono Dalem• Abdi Dalem• Prajurit, dst.

Bekel/Lurah Desa

Penewu/ Penatus

BupatiMancanegara Bag. Barat

BupatiMancanegara Bag. Barat Timur Jawa

BupatiMancanegara Bag. Timur

Gelar Raja •Susuhunan (Kartasura – Surakarta) •Sultan (Mataram : Sultan Agung – Yogyakarta)


Bekel/Lurah Desa

Penewu/ Penatus


Bekel/Lurah Desa

Penewu/ Penatus

IV. STRUKTUR BIROKRASI PEMERINTAHAN VOC ABAD KE- 17- 18

GUBERNUR JENDERALdi BATAVIA

Penduduk Desa Penduduk DesaPenduduk

Desa

Nagari (Persekutuan Desa)

Kepala Penguasa Lokal(Datuk – Luar Jawa)

GezaghebberKepala Penguasa

Daerah(Luar Jawa)

Gubernur Pantai Utara Jawa

Kepala Wilayah PedesaanKliwon, Wedana, Demang -Bekel/Lurah Desa

Kepala Penguasa Lokal(Bupati / Regent)

GezaghebberKepala Penguasa

Daerah(Luar Jawa)

Kepala Penguasa Lokal(Datuk – Luar Jawa)

Dewan Heeren XVII

RAJA BELANDA

V. STRUKTUR BIROKRASI PEMERINTAHAN KOLONIAL HINDIA BELANDA (Nederlands Indie) ABAD KE- 1800 – 1942:

Birokrasi Modern Masa Kolonial Periode 1800 - 1920

Kepala Desa/Nagari)

GUBERNUR JENDERAL di BATAVIA

Kepala Distrik

Kepala Penguasa Lokal/Regentschap / Gemeente(Datuk, Bupati, Regent)

Kontrolur Kepala Onder Afdeling

Residen Kepala Karesidenan

Assisten Residen Kepala Afdeling

Kepala Onder Distrik)

RAJA BELANDA

Ministerie van Kolonien (Mentri Negara Jajahan)

Binnenlands Bestuur, BOW, Financien, dll

Birokrasi Modern Masa Kolonial Periode 1920 - 1942

GubernurKepala Provinsi

Kepala Desa/Nagari)

GUBERNUR JENDERALDi BATAVIA

Kepala Distrik

Kepala Penguasa Lokal/Regentschap / Gemeente(Datuk, Bupati, Regent)

Kontrolur Kepala Onder Afdeling

Residen Kepala Karesidenan

Assisten Residen Kepala Afdeling

Kepala Onder Distrik)

RAJA BELANDA

Ministerie van Kolonien (Mentri Negara Jajahan)

Binnenlands Bestuur, BOW, Financien, dll

VI. STRUKTUR BIROKRASI PEMERINTAHAN PENDUDUKAN MILITER JEPANG 1942 - 1945

1. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah▫ Sumatera ditempatkan di bawah kekuasaan

Angkatan Darat ke 25▫ Jawa dan Madura dibawah naungan Angkatan

Darat ke 26.(Keduanya dibawah Angkatan Darat ke 7 yang

berpangkalan di Singapura)▫ Kalimantan dan Indonesia Bagian Timur dibawah

pengawasan Angkatan Laut 2. Seluruh wilayah Jawa dan Madura dibagi atas

daerah pemerintahan: ▫ Syu (Karesidenan)▫ Syi (Kotapraja/Stadgemeente)▫ Gun (Distrik)▫ Ken (Daerah kabupaten/ regentschap)▫ Ken (Desa)

3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dam Jawa Timur dihapus, sebagai gantinya:▫ Dibentuk pemerintahan Syu, yang terdiri dari 17

syu di Jawa dan diperintah oleh Syu-co-kan.▫ Kekuasaannya sama dengan gubernur tetapi

wilayah kekuasaannya sama dengan Karesidenan.▫ Daerah Surakarta dan Yogyakarta disebut Koci

(Daerah Istimewa)4. Di Sumatra, Pemerintah Militer Jepang

membentuk 10 Syu (karesidenan): Aceh, Sumatra Timur, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, dan Bangka Belitung.

5. Armada Selatan kedua membentuk pemerintahan yang disebut Menseibu berpusat di Makasar, membawahi Kalimantan, Sulawesi.

6. Dibawahnya dibentuk pemeintahan Syu, Ken, Bunken (Sub Kabupaten), Gun, Son.

VII. STRUKTUR BIROKRASI PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA: Birokrasi Modern Masa Kemerdekaan (1945-1960-an)

CamatKepala Kecamatan

GubernurDaerah Provinsi

Bupati/Walikota Kepala Kabupaten

Kepala Desa/Nagari)

Residen Kepala Residensi

PRESIDENKepala Negara RI

Di Jakarta

WedanaKepala Kawedanan/ Distrik

Kementrian dan Departemen



Bupati/Walikota Kepala Kabupaten

Kepala Desa/Nagari)

Residen Kepala Residensi

WedanaKepala Kawedanan/ Distrik

VIII. STRUKTUR BIROKRASI PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA: Birokrasi Modern Masa Kemerdekaan Periode Sesudah 1960-an

Penduduk Desa



Bupati/Walikota Kepala

Kabupaten/Kota

Kepala Desa/Nagari)

PRESIDENKepala Negara RI

Di Jakarta

Kementrian dan Departemen

Penduduk Desa



Bupati/Walikota Kepala

Kabupaten/Kota

Kepala Desa/Nagari)

Sekian

sejarah birokrasi indonesia

Documents