scan kliping berita perumahan rakyat, 18 juni 2014

8/12/2019 Scan Kliping Berita Perumahan Rakyat, 18 Juni 2014

1/25


2/25

KEMENTERIANPERUM H NM W TREPUSLIKINDONESIA

KLlPlNG BERlTKEMENTERI N PERUM H N R KY T

REPUBLIK INDONESI

Tanggal : ( 8 I r n i 2 14 alaman ubrik : 19 e f ~ r t iMedia Pe~ubtt( ,


3/25

KLlPlNG BERITKEMENTERI NPERUM H NR KY T

K E M E N T E W PERUMAHANRAKVATREPUBUKINDONESIA

REPUBLIK INDONESI

Lanjutan

Perkuat TNKarena rtu, p~hahnyauga mendukpenguatan peran BTN sebaqa~bank ksus yang menycdlak3r krcdll percmabagi masyarakat (bas hafinya menrencana aKL.5 si BUMN tersebur olehManar , . 8TN aarrlah b s r ~ u h u s ~ s entarget yanq teruenaal;.' kstanva.H a l G r u p a juga d,sampalkansukses Joko W~dodo-Jusuf Katlad~wakr lkan pakar propert l EnggartLukf to dan Setyo Maharso vano men


4/25

KLlPlNG BERITKEMENTERI N PERUM H N R KY T

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESI

Tanggal : 8 JUo 3 14

Media : SuQrO kory urnalis

dua tahun lalu.Sementaraitu, Abdul akim mengatakan saat n Indon

mungkin bisa dilaksan'Karenaitulah Undang-t untuk membantu peropanjang, ujarnya.enurutnya, sel-aiqun lkmendapatkan dana murah jan

lanjutnya segera bisa disahkan sebagai UU Tapera be1,perurnahanini sangat kompleks sebagai kebudan pemerintah tid k mempunyaidanay ng cutum sih ada dua opsi;yaitu dilepas bebas ke pasar yang berarti harga k n m h l sesuai hargapasar sehing'lit terjangkau oleh rakyat. Dan. Kedua.m e n g g u hTapera, yang berarti disubsidi oleh pemerintah, teg


5/25

Tanggal : (8 Junl &~ y Halaman / Rubrik : ~/Tiflrfi poc rJurnalis : Qhh

2 Tahun Mangkrak,DPR Desak SBYKALANC+%IV~PRe m de- bagi rakyatnyangan sikapgamerintah yang Substansi RUU apera @belumjugamembrikan kepas- n@j q$yat..@donesia mew;:tian krh d p Rl U Tabungag, ,bungupW pengadaan y m a hPerum@ap Raky;lf CTapee : 1ayWhjmi. K&a in si'fatnyaaSudah dua t a h h , ~ ~ , ~ a l ( e r $ 'enbmpulan dana masyaxhEB$m a s i h ~ w ...,: , DPR maunya diatur melalB.K $ u a P@tia mpq,Pan- u ~ ~ ~ d & g ) ( .egishya.sus).R~).Tipepera+YosefUdiar Pdlitisi.PDIP inimengingapHadi mendes$pgmerint& segem Ineladjntkan pembahasan dR W eisebut. Selama dua ta- khun ini Amdia,pemerintah s e belumlalu mcinotak memenuhi un-dangan DPR membahas RUUTapera. jutaan itu.'Inisiatif~TJLIbpemdarangdari DPR sebagai r&pOns,atassulitnya fakyat I @ k m e m i l i i .rumah layak hu*. R m Wu - ma1 maupun non-formtil. ,Di

UUD 45 dan UU Nomor ta masyarakatuntuk pcrumahm,,bun 201 1 tentang Pemmshand m K a w a sa n Pemukiman.Masalahnya hanya pada' Ke-menmi* Pemniahan Rakyatdan Kementerian Keuangan.Dua kementerian tersebut kembali membahas RUU Ta-'Nngga haii initidak bersikap. .pera.Bahkan. vemerintah semoat RUU tekebut menurut Ha-mendbit&embaljDIM(d&. kim;sangat pen .bagi inkyatinventafismasalalr)'yatigsu ah Indonesia dan bisa dijadikind i a e ~ a ~ a t ie r e m d DDR: oenciaaan ~ o s i t i fleh S B W~ i aengafakan, so d peng- Masak jabatan k mggotaanadaan TUIIIah layak huni untuk DPR periode -2014, b b erakyat, pemerintah menyerah- rapa bulan k pan sudah akankannya pada mekarusme pasar. baakhir.Meski bg itu, DPR ma-Pemerintah ridak mem d a k u - sih ineiu R W Tauera selesai


6/25


7/25

pmperti ldngmengembangkanMni-an di 3ababodetabek' 'lkepada Kapolrit s dugaan gelanggaraan ktenmanh w erimbang.Menpera Djan Fa ++mengabkaniniWwinya medindaldanjuti basil invmtai' @atas pelaksanaank ?ntuanhunian belimbang di ~abodetakk.~ . p l & p o r k A n~. -- -- hasil. emuan ter-~.sebut kepada Agung; jeh ,m , pihaknya melaluiSurat MmtW W m m l q i Ro.,172/M/HK.O2.04/B6/2Ol4 m e b r kenada

Tanggal : \8 3mf f qMedia : fn.(enes/q

. ..K q g g .'Ximi melaporkaq peaembang;tahg tidak inehkikan 'hudran ber-imbang dan tidak m e m ~ a .ewa-jiban p e m b a n w rumah susun:sebahyak 2U?Z, d ri perhbad 'nanapartemen komeisial," katanya,s&a 17/7);

Halaman Rubrik .SJurnalis a rmtano.b-U- m I

-~,. oi berharap KapoIri menin-d W W C ~ah itu, . sehinggaPenembang dapatp ~ p i a i i i K a b a n . m ,* * ,- , memintaKapolri tidak l ngsung 111&b&asanksipidanakepadapengembang ituD e w begim, uw&pnpnya, p mpengembang bi'e melaksanakankewaJi.bn yang telah ditetapkanunLtIIpundarig.5 a t u demi satu dipaqggil;. k :' .

~ ~= Namun dia meni*.b pih y.i..s@li bbkali-Mi rnkny&-&+kesulitan pengembang dal-elire-nah a j i b a n i t u , ' ~ amyahDIU Jakarta. o x t a h o a m


8/25

KLIPING BERITAKEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

KEMENTERIhN P E R U W H N R K Y NREPU LlK NDONESI REPUBLIK INDONESIA

Media K O M ~ ~Tanggal 8 n ( aOly

Jurnalis tct

Halarnan Rubrik 1 e / 6 , ~ ~ ~ ~

Pengembang DilaporkanAturan Hunian Diduga D ilanggarJAKARTA KOMPAS Menteri PerumahanRakyat Djan Faridz mengadukan 191perusahaandari 57 gmp pengembang perumahan ke MarkasBesar Kepolisian Negara RI, di Jakarta, Selasa (17/6).Pengaduan itu terkait dugaan pelanggaran aturanhunian berimbang. Langkah ini dilakukail karenatak ada itikad baik dari pengembang.

Surat pengadusn itu nomor172/M/HK.02.04/06/2014 diaju-kan kepada kepolisian dan ke-jaksaan R1.Ketentuan hunian berimhanimengilcu pada Undang-UndangNomor I Tahun 2011 tentangPerumahnn dan Kawasa~Per-mukhnan, serta UU No 20/2011tentang Rumah Susun. Pengem-bang lumah mewah diwdjihkanmemhangun nunah menengahd m sederhana dengan perhan-dingan 1 2 3.

Menurut Faridz, pihaknya su-dah terlalu larna menunggu iti-kad haik pengembang melaksa-nakan kcwajiblui honiin herini-hang tetapi belum juga terlak-san a Padxl~al, udah terbit atur-an teknis berupa Pemlenpera No10/2012 jo Perrnenpera No 7/2013tentang hun iai berimbans.Sehanyak 191 pelusahaan d iJabodetabek yang dilaporkan ituheriambah dihandingkan peng-aduan awal ke Kejaksaan @ng,pekan lalu. yakni 60 pengemhangKofnpns,14/61, h?jnan pengadu-an untuk mendorong penyediaanmmah sederhana hersubsidi.

Kanii sudah lama menantidam jahatan saya mau herakhir,tetapi helum di l a h a n h . Kalaupengemhang mau untuk segeramelaksanakan kewajiban mereka

Adapun l)otensi k c h i l w w lakukan karena pihaknya tidakpasokan rumah tap& subsidiaki I,,m& dimintai kcterangan danhat pengahaian hunian herim- data terkait proyek ,,embangun-.bang oleh pengembang sehlu~yak n1,91 uta unit. Tidakpernah ada surat resmi.Saat ini telah dibentuk tim ~ , i ilasil survei d mpenye lidk~ n oleh Kernenterian kajian itu, pemerinth seharus-Perurnahan Rabat, kepolisian, ny, lehill bijaksala dengan me-dan ~eme rin tah lllltuk I , ~ ~ & ~ Ioordinasi kepada kanlimengidentifikasi pelangaran sebc~ummengamhil lalgkah hu-hunian berimbang. kum, katanya.Faridz menambahkan, pene- sementara itu, ~~w~umumtapan 191 pengembang itu di- mwan impinan pusat RealEs-dasarkan pada kajian. TAun tat Indonesia PSI) Eddy Hussy2013, pihaknya meminta PT Sur- mengaku hingung dengan lang-veyor Indonesia Bersero) me%- kah Menpera yang melaporkani~ivestigasidan mengidentfikasi pengemhang.para pengembang yang in@ Ketentuan hunian berimbangterhadap kewajiban hunian her- yang tidak bejalan selama iniimbang. dipicu sejumlah persoalan. rnulaiSecara terpisah, Kepala Divisi dari harga lahanyaugkian mahd,Humas Mabes Polri I jen RollnY perizinan herbelit, infrastruktur,Sompie mengemukkan, KWCJ- hinga hahan bangunan. Ia her-lisian Negan RI telah lnenerima harap masalah ini hisa disele-laporan secara lisan dari Mentell saikan rnelalui koordinasi drnganPerumahan R+at terkait in&- Menpera. (Lmkasi pcngemhwg yang melang-gar atwan hunian herimhang un-tu ditindaklanjuti dnlam penye-lidikan. Dalam waMu dekat, tin-lanjut &an dilakukan olehBueskrim Mahes Polri.

Menwggapi hal itu, DirfkturUtama Pe~ vm elkmnas Hima-urn1 A-ief menyayiulgkan lang-kah Menpcra yang melaporkan


9/25

KEMENTERC N PERUMAHAN R KY TREPUBUKINDONESIA

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA

JurnalisTanggal : 18 dun1 f114

K a p i tadi berkooordinad sampaikan bjG pida daf sz- ,.ten* p e a w y" ~-w. 4 v g .d& der m ewa- , ' d t i a d ~ t /a?;

Halaman Rubrik : \%/ MbOM\4 Paibk

~divkusikan.b ~ a ~ i ~ : v ~ u m a h ~ s u s ~ ~omersial. Pmy.negakan:hukumnp.a :~,bah.ah..c.usahaan-perusahionygngtdii'

,Djan -2, ~~pta~ pcil ids;; iwsal~1504 .2.+h d151-mwinddk 191 pengembang:: ;W nomo tahun 2011,*..dianggapnya n k l karwal,idpasal 109 UUnm,grhl. hiaturaapembmmnab :L88 berum W s i administ&&.


10/25

KEMENTERI NPERUM H NR KY TREPUBLIK INDONESI

-I W U ~ A H A M w ~ ~ ~ y k ;.. , . .. ; .R

, : ,,,,. >: .. . j J I t I . ' . , . < > ~ ? ,emenpera Jangan Potong ng

Tanggal : 0 duhi a 4Media : wfq k q P Y a

KARTA (Suara Karya):nterian Perumahanat (Kemenpera)dirninta

an swadaya. Karena itu,enpera .diminta untuk

apat Kerja (Raker)Menterimmahan Rakyat Men:bersama dengan Ko-V DPR RI dengan agen-Pembahasan Perubahankasi Anggaran untukngsi d m Program Kernen./Lembaga dalamN-P TA 2014, di.

Halaman 1Rubrik 6 k o n o ~ 8 t .sh l~Jurnal~s oVl

kan pemotongan atau peng- Kernenterian Keuangan danalihan anggaran; maka tidak dibawa ke rapat paripurna,untuk program yang berkai- ujarnya.tan dengan keselamatan KoperaHTbangsa, perlindungan dariberbagai marabahaya dan Sementara itu Menterikeselamatan sebagaimana Pemmahan Rakyat (Men-dijarnin dalam Undang peca),Djan Faridz berterimaUndang Dasar. Seperti, mis- kasih kepada Badan Ang-ehya tidak boleh memotong garan. Rapat hari ini Iuaranggaran dalam hal pe- biasa sangat kooperatif danmenuhan hak dasar pe- kelihatan Komisi sudahmenuhan perumahan bagi berjuang semaksimal mung-warga negara. kin untuk mempertahankanLebih jauh, Abdul Hakim anggaran kita. Sehixiggamengingatkan bagaimana pemotongan tunin menjadibangsa Indonesia dapat 10 -12 persen. Saya patutmembangvn budaya, perad- berterima kasih khususnyaahan, kesehatan dan pendi- kepada Badan Anggarandikin tanpa perurnahan yang tetap berjuang untukyang memadai. A c u q y a mempertahankan anggaranadalah program yang dipo- K emen ~e~a , jar Djantong punya dampak semini- Faridz.mal mungkin hagi masya- Adapun anggaran Kerakat dan sampaikan alasan menpera dalarn RAPBN-P TApemotongannya kepada kita 2014 mengalami pemotong-Karena besok pimpinan an sebesar p 563,9milyar.hams menyampaikan ke ba- Untuk progr m Pemmahandan arigarantentang pemo- Swadaya sendhi mengalamitongan program ini. UntuK pemotongan sebesar RpmFya -


11/25

KLIPING BERlTAKEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

KEMENTERI NPERUWHIUI R KY TREPUQLIK INDOMESL REPUBLIK INDONESIA

Jurnalis hono newanggal 8 uflf oly alaman Rubrik 1 Ngrlgno


12/25

KLIPING BERITAKEMENTERIANPERUMAHANRAKYAT

KEMENERI N PERUM H N R KY TREPUBLIK INDONESI REPUBLIK INDONESIA

untuk rakyat miskin. lndikisinya, pemerintahenggan menuntaskan RUUTabungan PerumahRakyat (RUUTapera)yaQg telah dirintis seiak

Tanggal : 8 ~ u n )614Media : pa pot

Halaman Rubrik : 1 QollcamJumalis : u


13/25

KEMENTERI NPERUM U N R UV TREPUBLIU INDONESI

KEMENTERI N PERUM H N R KY TREPUBLIK INDONESI

Tanggal ~ u k \urnalia U


14/25

Rabu, 8 Juni 2014 106:39 WIBIni Alasan Djan Faridz Memolisikan Para Pengembang

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz. ANTARAIMuzerTEMPO CO Jakarta Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, mengaku memiliki alasan kuatuntuk melaporkan ratusan pengembang properti ke kepolisian. Salah satunya adalah karena parapengembang yang tidak juga melaksanakan kewajiban membangun hunian berimbang meskipunsudah ada aturan terkait sejak dua tahun silam.Beleid yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 201 1 tentang PenyelenggaraanPerumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang serta Undang-Undang no 20tahun 2013 tentang Rumah Susun.Aturan itu menyebutkan bahwa pengembang wajib membangun rumah dengan komposisi 3:2:1y a h i pembangunan 3 rumah sederhana, 2 rumah menengah, dan 1 rumah mewah Sementara itu,untuk rumah susun aturannya adalah minimal pengembang membangun sebanyak 20 persen daritotal luas lantai rumah susun komersial untuk rurnah susun umum/sederhana.Nah, sejak aturan itu terbit, Kementerian Perumahan Rakyat sudah mensosialisasikan pada parapengembang dan pemerintah daerah. Real Estate Indonesia WI pun sudah berjaji akanmemperhatikannya.Karena sudah lama menanti dan jabatan saya sudah menjelang akhir, akhimya saya laporkan kepolisi, tutur Djan saat ditemui wartawan di Kompleks Kementerian Perumahan Rakyat, Selasa,7 Juni 2014. Sebaliknya, jika masa jabatannya masih panjang, ada kemungkinan ia akanmemberi kesempatan kepada pengembang untuk melaksanakan kewajiban hunian berimbang.

Padshari Selasa ini, Djan mendatangi Kepala Polri setelah mengadZaepadTK@a~amAgUPIKuntuk mengusut semua pengembang yang tak taat aman tersebut pada Jumat pekan lalu. Kalauberita ini keluar, mereka (pengembang) tahu ini serius. Kalau kejaksaan kan belum karenakejaksaan menunggu penyidikan dan baru dituntut, katanya.Sejumlah pengembang besar yang dilaporkan Djan adalah Lippo Group, Agung Sedayu, AgungPodomoro dan Ciputra. Badan Usaha Milik Negara pun tak luput dari perusahaan yangdiadukannya, termasuk Perumnas yang mengklaim sudah melaksanakan aturan tersebut hiiga 7persen.http:Nwww tempo colread/news/2014106/18/090585988/Ini Alasan Djan Faridz MemolisikanPara-Pengembang


15/25

DPR Desak Kemenkeu Setujui RUU TaperaSelasa 7 J u n i 2014 16: 8

JAK AR TA , SORO Tnews.com Ketua Pansus RUU Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat)Yosepg Umar H adi mendesak Kemenpera (Kementerian Perumahan Rakyat) dengan KementerianKeuangan (Kemenkeu) RI sepakat terlebih dahulu soal RUU Tapera, khususnya mengenaipemanfaatan dana Tapera itu sendiri, sebelum meminta persetujaun DPR RI Sebab, masalah inibukan sesuatu yang sulit, d m DPR segera menyetujui untuk disahkan setidaknya sebelum 9 Juli2014 mendatang.

Kalau antara kami dengan Pak Sri Hartoyo (Deputi Pembiyaan Kem enpera RI), tidak adamasalah, hanya pihak Kemenpera dengan Kemenkeu yang belum sepakat, maka DPR menungguagar kedua institusi pemerintah itu bersepakat terlebih dahulu, tegas Yoseph dalam diskusiRUU Tapera bersama anggota Pansus RUU Tapera Abdul Hakim, d n Sri Hartoyo (Deputi

Pembiyaan Kemenpera RI) di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (17/6/2014).

RUU Tapera ini merupakan inisiatif DPR R I yang diajukan pada Oktober 2012 silam dan sampaikini masih dalam pembahasan DPR dan pemerintah. Menurut Yoseph sebenarnya tak ada yangsulit untuk diselesaikan, apalagi sudah menjadi amanat konstitusi atau UU Nomor 1 tahun 201 1 dimana setiap warga negara Indonesia berhak mem iliki tenpat tinggal atau rumah layak huni. Jadi,pokok persoalannya ada di pemerintah, yang belum m enyamakan persepsi terutarna terkaitpemanfaatan d n Tapera itu sendiri, ujar politisi PDIP itu,


16/25

Padahal, UU Tapera itu untuk mem percepat perumahan rakyat, dan sekitar 13,5 juta kepalakeluarga (KK) sampai hari ini belum m emiliki rumah. Baik dalam kategori rumah umum dan ataukhusus. Kemampuan pemerintah hanya 8 untuk rumah, m aka solusinya ham s d mobilisasidana masyarakat, apakah dengan kewajiban tabungan pekerja sebesar 3 di man a 2,5 d ripekerja, d m 0,5 dari pmberi keja, ambah Yoseph.

Mengapa? Kalau hanya mengand alkan bank, maka biayanya akan makin mahal dan sulitterjangkau. Untuk itu pemeim tah hams menyediakan rumah m urah tanpa agu nan dengan cicilanselama 30 Zahun. Jadi, DPR sudah menyepakti mengenai iuran wajib bagi pekerja sebesar 3dan tinggal keputusan pemanfaatan dana Tapera oleh pemerintah. Tapi, d a f h inventarisasimasalah (DIM) D PR malah dicabut kembali oleh pem erintah, saya khawatir pembahasannya nantidari no1 lagi, t u t u Yoseph.

Abdul Hakirn menyadari jika pem erintah mengalami keterbatasan anggaran (APBN), di manaanggaran untuk Kem enpera hanya R p 6 45 triliun untuk 1,2 juta unit rumah per tahun. Kalau halini tak bisa diatasi maka sam pai tahun 20 20 akan terdapat 20 jutaan rakyat tak m emiliki rumah.Karena itu pemerintah tak usah ragu lagi untuk menyetujui agar pem erintahan baru 2014 nantisudah mem punyai instrumen untuk program perumahan rakyat, ungk ap politisi PKS itu.

Oleh sebab itu k ata Abd ul Hakim, pemerintah ham s segera menyepakati RUU Tapera tersebut,selain sebagai amanat konstitusi, juga merupakan hak asasi man usia di m ana raky at harusmempunyai rumah layak huni g r melahirkan generasi bangsa yang cerdas d n tercapaimew ujudkan cita-cita bangsa ini. Dengan RUU Tapera ini juga mem biasakan rakyat menabungdan men um buhkan solidaritas sosial antara yang mampu, dan yang miskin,pungkasnya.(SON/mnb)


17/25

Ini Daftar Pengembang Properti esar yang Dilaporkan ke Kapolriermasuk perusahaan B U M .

~ e k e r j aedangmenye lesa ikan proses pembangun an rumahS i t i Nur i~ i l iy i th jewi Alfin oller Selasai 17 uiii 201~4 R : iViV n A n e w s Menterj Perumahan Rakyat, Djan Faridz, hari ini berkoordinasi dengan Kapolri JenderalPolisi Sutarman untuk melaporkan pengembang-pengembang yang tidak melaksanakan konsep hunianberimbang.Perusa ham ya ng dilaporkan mencapai mencapai 191 perusahaan yang berada di bawah 57 pengembang.Dari salinan data pengembang yang didapatkan W n e w s dari Kementerian Perumahan Rakyat, terlihatbanyak pengembang besar dimasukkan ke dalam laporan ke Kapolri.Contohnya terdapat Ciputra Grup, termasuk di dalamnya 27 an& usahanya seperti P T Ciputra Indah, PTCiputra Internasional, PT Ciputra Suly a Tbk, PT Ciputra Abdi Persada, dan P T Ciputra Surya.Selain itu, ada ju ga Lippo Group dengan sembilan an& usahanya. Di antaranya adalah PT G owa MakassarTourism, PT Mandiri Cipta Gemilangan, PT Almaron Perkasa, PT Lippo Cikarang Tbk, PT AlmaronPerkasa, PT B imasaksi Jaya Abadi, PT Mulia Sentosa Dinamika, PT Lippo C ikarang Tbk, dan PT TrimitraMulti Sukses Selaras.Pengembang -pengembang besar lain yang masnk ke dalam laporan adalah P T Agung Sedayu Group, PTMetropolitan Land, Pakuwon Group, Sinarmas Land, Agung Podomoro Group, dan Alam Sntera.BUMN pu melanggarTidak hanya para pengembang besar, Djan menegaskan, Selasa 7Juni 2014 mengungkapkan bahwa paraperusahaan pelat merah pun ikut d ilaporkan ke Polisi.

Kami laporkan semu a perusahaan BUMN yang punya usaha di bidang properti. Kami m inta untukmenyelesaikan kewajibannya, katanya, saat ditemui di Jakarta.Dari salinan d ata itu, terlihat ada nama P T Perumnas, PT Adhi Realty, PT Jaya Real Property Tbk, P TWika Realty, PT HK Realkindo, dan PT PP Property and Realty.Pengaduan ini, menurutnya, dilakukan dengan dugaan tindak pidana. Dia menjelaskan, walaupun akandilaporkan melalui ranah pidana, tetapi tidak menutup kemnngkinan &an mencabut laporan ini.Syaratnya, para pengembang harus melaporkan dan bersedia mengikuti aturan hunian berimbang sesuaidengan undang-undang. Kam i berharapnya, mereka mau melaksanakan kewajiban mereka. Sebab, rakyatkan butuhnya rumah bukan hukuman, katanya. (asp)


18/25

7Pengembang Properti Terancam Hukuman Pidanaengembang itu ke Kapolri hari ini.

Menteri Pe rumahan Rakyat , Djan FaridzSiti Nul-;~isyali cwi, All in Toller Selas:~. 17 . l r ~ ~ i i 14 17:50 \i lVIV Anews Men teri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, hari ini berkoordinasi dengan Kapolri JenderalPolisi Sutarman untuk melaporkan pengembang-pengembang yang tidak melaksanakan konsep hunianberimbang. Pemsahaan yang dilaporkan mencapai 191 perusahaan yang berada di bawah 7 pengembang.Djan, ditemui usai melaporkan para pengembang ini di Jakarta, Selasa 17 Juni 2014, mengungkapkanpelaporan ini dilakukannya karena sudah m emasuki akhir masa jabatannya.

Peraturan hunian berimbang ini kan sudah a da sejak 2 1 1 dan sudah disosialisasikan ke sem ua pihak.Kenapa sampai sekarang tidak dilaksanakan, katanya.Pelaporan ini, menurutnya, dilakukan dengan dugaan tindak pidana. D ia menjelaskan, w alaupun telahdilaporkan melalui ranah pidana, tetapi tidak menutup kemungkinan akan m encabut laporan ini.Syaratnya, para pengembang hams melaporkan dan bersedia mengikuti aturan hunian berimbang sesuaidengan undang-undang. Kami berharapnya, mereka mau melaksanakan kewajiban mereka. Karena rakyatkan butuhnya mmah bukan hukuman, katanya.Djan mengungkapkan, pihaknya sudah lama berkoordinasi dengan pihak Real Estate Indonesia REI)selaku asosiasi pengembang untuk m enerapkan hunian berimbang ini.Sebelum masa jabatan saya berakhir, saya ingin melaksanakan kewajiban ini. Nanti, s aya disalahkan olehpemerintah yang akan datang, ujamya.

Bentuk tim t e rpaduDeputi pengembangan Kawasan dan Pem ukim an Kementerian Perumahan R akyat, Agus Sumargiarto,mengungkapkan bahwa laporan dari Kemenpera sudah diterima Kapolri dan ditem skan oleh Kabareskrim.Dia menuturkan, pihak kementerian dan Polri akan membentuk tim terpadu. Menum tnya, tim terpadu akanmenyelidiki setiap pengem bang ini apakah sudah m enyelesaikan pekerjaannya.Dia berharap, dalam beberapa waktu ke depan masalah ini bisa diselesaikan dan bisa masuk ke tahapselanjutnya.Seperti diketahui Pem en pe ra Nomor 10 Tahun 2012 mengatur hunian berimbang dengan mewajibkan parapengembang membangun pemukiman dengan komposisi 1:2:3 untuk rumah mewah, rumah menengah, danrumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR ).Permenpera tersebut merupakan dari UU No.1 Tahun 201 1 tentang Perumahan clan Kawasan Pemukiman.(asp)


19/25

Sore ini Selasa-17/6), Menpera Laporkan 60 Pengembang keKapolriBisnis.com JAKAR TA Kementerian Perumahan Rakyat berencana melaporkan sejumlahpengem bang kepada Kapolri pada sore ini, S elasa (171612014).Pelaporan itu didasarkan oleh dugaan pelanggaraan ketentuan hunian berimbang.Kemenpera mengundang rekan-rekan media unuk mendampingi M enpera ke Kapo lri untukmelaporkam pengembang nakal, tulis undangan dari H m a s Kemenpera yang diterima Bisnis

Rencananya, Menpera akan berangkat dari kantor Kemenpera, J1. Raden Patah I No . 1, KebayoranBaru, Jakarta Selatan, pada puku114.30 WIB.

Sebelumnya, pada Jumat (13/612014), Kemenpera melaporkan 60 pengem bang yan gmengembangkan sejum lah lokasi di Jabodebak kepada Kejaksaan Agung.Menpera Djan Faridz m engatakan kementerian melalui pelaporan itu mem inta Kejaksaan Agungmelakukan pengusutan atas temuan hasil kajian yang dilakukan sebelumnya.Menurutnya, para pengem bang, yang kebanyakan tergolong developer dengan skala besar baikdalam membangun nun ah tapak maupun apartemen itu, enggan mengem bangkan hunian bagimasyarakat berpenghasilan rendah.Adapun, ketentuan hunian berimbang tertuang dalam U ndang-Undang No.112011 tentangPerurnahan dan Kawasan Permukiman dan No.2012011 tentang R m a h Susun.Dalam aturan itu tegas ditetapkan mengenai proporsi pembangunan l:2:3 untuk hunian mewah,menengah dan mu rah atau untuk pembangunan rusunami (rumah susun milik) 20% dari luasapartemen kom ersial yang dibangun.Sementara, sanksi tegas kepada pengembang yang melanggar ketentuan itu tertuang dalam pasal150 ayat (2) dan 151 UU No.112011, serta pa sa l97 dan 109 UU No.2012011.


20/25

Selasa, 17 Juni 2014 18:41Kapojri: Bareng Menpera Kita Diskusi Cari Cars HukumPengembang Nakal

akarta Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan jika pihaknya tengah m enelaah laporan MenteriPerumahan Rakyat (Menpera) Djan Fariz terkait sejumlah pengembang nakal yang tidakmemenuhi kewajibannya.Kita tadi berkooordinasi tentang penerapan undang-undang perumahan yang mewajibkan bagipengembang menyediakan perumahan murah bagi masyarakat menengah ke bawah, kataSutarman pada B eritasatu.com saat ditanya perihal pertemuannya dengan Djan di M abes Polri,Selasa (1716).

Menurut Sutarman di dalarn UU perumahan ada ancaman pidana bagi mereka yang melanggar.Maka kita sedang diskusikan bagaimana cara penegakan hukumnya, tambahnya.Seperti diberitakan , Menteri Perum ahan Rakyat (Menpera), Djan Fraidz mem inta polisi menindak191 pengembang yang dianggapnya nakal karena menyalahi aturan pembangunan berimbang.Hal itu, dikarenakan pengembang tersebut dianggap tidak memenuhi kewajibannya dalarnmenerapkan konsep hunian berimbang, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 tahun 201 1te nt an gP er um ah i dan kawasan pemukiman, serta UU nomor 20 tahun 201 1 tentang rumahsusun.Laporan yang sama juga disampaikan Djan pada Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara padaJum at lalu (1316).Di dalam aturan itu para pengembang punya kew ajiban menjalankan aturan komposisi apabilamembangun satu mm ah m ewah maka mereka hams m embangun dua rumah menengah dan tigarumah sederhana.Selain itu, pengembang juga berkewajiban menyediakan 20 persen rumah susun sederhana untuksetiap pembangunan rumah susun komersial. Perusahaan-perusahaan yang dilaporkan itu hampirsemuanya berskala kakap.Mereka terancam d ijerat pasal 150 ayat 2 dan pasal 151 UU nomor 1 tahun 201 1, lalu juga pasal97 dan 109 nomor 20 bempa sanksi administratif sampai pidana. Jumlahnya paling besar Rp 5miliar atau pidana dua tahun penjara.


21/25

Selasa, 17 Juni 2014 18:30 WIB

191 Pengembang Nakal Dilaporkan ke Polisi

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz. TEMPOIImam S ukamtol EMIW.CO, Ja k a rt a Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengadukan 9 pengembangdari 57 grup ke M arkas Besar Kepolisian hari ini, Selasa, 17 Juni 2014. Djan mem permasalahkanpara pengembang yang tidak melaksanakan kewajiban membangun hunian berimbang.Ini mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh Kapolri supaya pengembang dipanggil satu-satu.Ini pelaporan secara hukum, pelaporan resmi, kata dia kepada wartawan di kom pleksKementerian Perumahan Rakyat, Selasa sore.

Djan mengatakan para pengem bang yang akan dipanggil kepolisian, akan diberi peringatanterlebih dahulu sebelum diberi tindakan langsung. Para pengembang ini dilaporkan telahmelakukan tindak pidana karena melanggar undang-un&i ~ e te n iu a n u n k berimbang diaturdalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kaw asan Permukiman denganHunian Berimbang serta Undang-Undang tentang Rumah Susun.Saat ditanya apakah pengem bang yang dilaporkan adalah Lippo Group, Agung Sedayu, AgungPodomoro, dan Ciputra, Djan mengiyakan. Tidak satu pun pengembang yang melaksanakan,termasuk Perumnas, walau mengklaim sudah 70 persen. Suruh mereka buktikan kalau ada. Sem uaBUMN kena, kata Djan.Dalam undang-undang dijelaskan bahwa pengembang w ajib mernbangun rumah dengankomposisi 3:2:1. Artinya, setiap membangun satu rumah mewah, pengem bang w ajib pulamembangun dua rumah m enengah dan tiga rumah sed erhana Sementara itu, untuk rumah susunaturannya adalah minimal pengembang membangun sebanyak 20 persen dari total luas lantairumah susun komersial untu rumah susun um dse de rha na .

Sanksi bagi pelanggar adalah pidana penjara dua tahun atau denda Rp 20 m iliar untuk rumahsusun dan denda Rp miliar bagi pelanggar aturan rumah tapak. Semua pengembang tersebutdapat dikenai sanksi pidana karena m elanggar undang-undang. D jan mendatangi Kapolri h ri inisetelah meminta bantuan Kejagung untuk m engusut semua pengembang yang tak t t aturantersebut pada Jum at, 13 Juni 2014.


22/25

PENGEMBANG NAKAL

~ e r u m n a s aporan Kemenpera ke polisi tidak bijakOleh gus Triyono Selasa 17 uni2 14 / 20 49 W f

JaKARTA. Perum Perumnas menilai langkah Kementerian Perurnahan Rakyat dalam melaporkan191 pengembang ke polisi tidak bijak.Apalagi kata Himawan Arif Subroto, Direktur Utama Perumnas, laporan Kementerian P e m a h a nRakyat tersebut dibuat tanpa didahului oleh adanya teguran, pemanggilan.Ini ujug-ujug, tidak tepat, tidak bijak, harusnya mereka panggil, kasih tahu kesalahan, bina,bukan seperti ini, kata Himawan kepada KONTAN Selasa (1716).

Pemerintah minggu ini melaporkan 9 pengembang ke polisi. Djan Faridz, Menteri PerumahanRakyat mengatakan, laporan tersebut dilaksanakan karena 191 pengembang yang di antaranyaterdiri dari Lippo Grup, Agung Podomori, Ciputra, Sumarecon, PT Pembangunan Perumahan danPerun Perumnas tersebut telah melanggar Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permen'pera)PermenperaNo. 10 ahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukimandengan Hunian Berimbang.Hiwan mengatakan bahwa l a p o m tersehut, khususnya terhadap Perumnas salah alamat.Menurutnya, Perumnas selama ini justru telah melaksanakan pembangumm hunian berimbangmelebihi ketentuan yang telah diperintahkan oleh pemerintah.Kami belum lihat laporannya, tapi kami akan siapkan data tentang pembangunan kawasan hunianberimbang, khususnya rumah sederhana yang kami sndah lakukan, katanya.Editor Hendra Gunawan

iiak/?utm ~ource=twitterfeed&utmmedium-twitter


23/25

Reporter :Mustiana LestariMerdeka.com Siang tadi Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mendatangiKapolri Jenderal Sutarm an di Mabes Polri. D alam pertemuan tersebut, D jan mem inta Sutarmanmenindak 191 pengembang yang dianggap menyalahi aturan pembangunan berimbang.

Laporan resmi tertulis dan terlampir ada 191 akan dipanggil arahnya tindak pidana, kata DjanFaridz i Kemenpera, Jakarta, Selasa (1716).Dalam pertemuan tersebut, Djan juga menyerahkan surat hasil audit bemomor172ln/hk.02.04/06/2014. Surat tersebut juga disampaikan kepada Kejaksaan Agung Jumat lalu(1316).Terserah Kapolri mereka yang akan tentukan laporan, biasanya prosesnya cepat panggil 191orang paling sebulan. Tahun depan banyak rumah buat kita, lurnayan, sam bung dia.

Pihak Kem enpera mengapres iasi Polri yang reaktif terhadap laporan ini. Polri berjanji kepadaDjan k n mem proses perusahaan tersebut.Polri akan membentuk tim dalam rangka penyelidikan pengembang yang selama ini tidakmelakukan pembangunan berimbang, tambah Deputi Pengembangan Kaw asan dan Pemukiman,Agus ~uarg &to, diiem pa t yang s&a.

Adapun perusahaan yang dilaporkan di antaranya adalah Ciputra Group, Perumnas, AgungSedayu Group, Pakuwon Group, Sinarmas Land, Agung Podomoro Group dan lain-lain.


24/25

Kemenpera Polri selidiki pelanggaran pengembangOleh gus Triyono Selasa 17 / un i 2 14 2 : 2 WIB

JAKARTA . Kementerian Perumahan Rakyat, hari ini, Selasa (17/6), melaporkan 191pengembang ke po lisi.Pengembang yang di antaranya terdiri dari Lippo Grup, Agung Podom oro, Ciputra, Sumarecon,PT Perumnas dan PT Pembangunan Perumahan tersebut dinilai telah melanggar PeraturanMenteri Perumahan Rakyat (Permenpera) Permenpera No.10 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Perum ahan dan Kawasan Pemukiman dengan Hunian Berimbang.Laporan tersebut, langsung ditanggapi cepat oleh kepolisian. Agus Sumagiarto, Deputi B idangPengembangan Kawasan Perumahan Kem enterian Perumahan R akyat mengatakan bahwa Polisiden& mengajak kementeriannya langsung membentuk tim terpadu. -

Tim yang beranggotakan tiga instansi; Kepolisian, Kementerian Perumahan Rakyat dan unsurpemerintah daerah ini akan d iberikan tugas untuk mengidentifikasi penyim pangan danpelanggaran ketentuan hunian berimbang yang d ilakukan oleh para pengembang.Agus mengatakan bahwa tim tersebut akan segera bekerja. Djan Faridz, Menteri PerurnahanRakyat, sem entara itu mem inta polisi untuk segera memanggil dan mem eriksa 191 pengembangyang dilaporkan oleh kementeriannya tersebut.

Walau tadi saya melaporkan secara hukum saya m inta agar dipanggil dulu tidak ditindak denganharapan mereka bisa melaksanakan kewajiban mereka, kalau mau jangan ditindaklanjuti laporansaya karena rakyat kan butuh rurnah, kalau tidak mau saya serahkan ke polisi, kata Djan diJakarta Selasa (1716).Djan mengatakan bahwa sebenarnya, sebelum mempidanakan para pengembang tersebutKementerian Perumahan sudah meminta mereka untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Bukanhanya itu saja, Kementerian Perumahan R akyat juga sudah memberi keringanan denganmengijinkan pengembang untuk membangun rumah tipe menengah dan sederhana di lokasiberbeda.Tapi pengembang temya ta tetap tidak mau mem atuhi permintaan pemerintah. Untuk apartamenmisalnya w alaupun ketentuan mengatur bahwa pengembang yang bangun apartemen mewahh ms menyisakan 2 untuk m asyarakat berpenghasilan rendah, kami bolehkan di lokasi yangberbeda, tapi karena disiplinnya sulit ya akhim ya tidak pemah dikerjakan, kata Djan.


25/25

Selasa, 17 Juni 2014 18:23Menteri Perumahan aporkan Pengembang Nakal

akarta Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Fariz melaporkan sejumlah pengembangnakal kepada Kapolri Jenderal Sutarman di Mabes Polri Selasa (1716).

Namun Djan menolak membeberkan panjang lebar tentang materi pertemuannya denganSutarman.Di sana (kantor Kempera) saja, kata Djan di Mabes Polri.

Sebelumnya Djan pernah menyatakan pihaknya meminta polisi menindak 191 pengembang yangdianggapnya nakal karena menyalahi aturan pembangunan berimbang. Itu karena pengembangtersebut dianggap tidak memenuhi kewajibannya dalam menerapkan konsep hunian berimbang.Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Nomor 1 tahun 201 1 tentang perumahan dan kawasanpemukiman, serta nomor 20 tahun 201 1 tentang rumah susun.Laporan yang sama juga disampaikan Djan pada Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara padaJumat lalu (1316).Di dalam aturan itu para pengembang punya kewajiban menjalankan aturan komposisi apabilamembanaun satu rumah mewah maka mereka harus membangun dua rumah menengah dan tigarumah seiehana. Juga berkewajiban menyediakan 20 persen--& susun sederh& untuk s&appembangunan rumah susun komersial.Perusahaan-perusahaan yang dilaporkan itu hampir semuanya berskala kakap.Penulis: Farouk AmazlAF

scan kliping berita perumahan rakyat, 18 juni 2014

Documents