Diterbitkun OlehDirektora; Pcmbl·rdayaan Zakat

Direktorat Iendernl Bimbingan Masyarakat IslamKernontcrtun Aganl.l RCPllblik lndoncsia

Tahun 2012

STAN DAR OPERASIONAl PROSEDURlEMBAGA PENGE101A ZAKAT

Seg.llct puji dan syukur hanya milik Allah Swt, atas berkahdan intly.th-C\. va, nllw/IIdlllillllh, Direktorat Pernberdnyaan Zakatdapat mencrbitkan buku Standar Operasional Prosedur (SOP)Lernbaga Pengelolaan Zakat, scbagai pedoman pemerintahdan masyarukat dalarn pembinaan Lernbaga Pcngclolah Zakat(LPZ) di ada Indonesia.

Penerbitan buku Satandar Operasional Proscdur LernbagaI'engeloluan Zakat ini diharapkan tidak sckcdar mcnambahkepustakaan d ilingkungan organisasi pcngelolah zakat, lcbihdil ri jill dapa t d ijad ikan acuan bagi organisasi I1A7.dill) LALrlalam p(:lng~l()ban zakat. lJi sarnping itu, buku ini daparmenjadi acuan dalam rncngorganisir zakat sccara profesional,terencana melalui Lcmbaga Pengelolaan 7"(.;(11 yang berkualitas.

Kepada Tim PcnYlIsLln, komi ucapkan terirna kasih ntnsjE'rih payahnva dalarn mcnyajikan naskah buku ini, 'X-mogabcrrnanfaat dan mcnjadi arnal [ariah. Aniin ,lin Rnll['1l1Jt1

KAlA PENGANTAR

SrAnd,,! Operusional Prosedur I v

KATA PENGANTAR III

DAFTAR lSI v

PENDAHULUAN ..

BAB r URCENSI STANDAR OPERASIONALPROSEDUR ,. 3

BAB II PENCERTlAN, TUJUAN DAN FUNGSlSTANDAR OPERASIONAL PROSEOUR 11Peugertian Standar Operasional Proscdur 11Tujuan Stander Operasional Pl'OSCdUf 12Fungsi Standar Operasional Proscdur 13Kapan SOP dipcrlukan ,..,............ 14Kcuntungan adanya SOP 14

RLA 'G DAN BEI\.'TUKKI!RJA SOP5'1ANDAR OPERASIONAL PROSEDUK ISKinerja SOP: lsi, format, dan Manajernen 21Formal dan Manajemen 24jenis Prosedur ......,....................................................26SOl) Merupakan Produk Hukum 27

DAFTAR lSI

kcbanvaatau pilpekerjaan

..

313940 rEDO~4J4142-1-243-1446

BAB In LEMBAGA PENGELOLAAN ZAKAT (LPZ) 29Rcgulasl Zakal .Penyaluran Zakar secara cepat dan tepat .Pengumpulan Zakat yang berkesinambungan .Program L1'Z .a. Pendidikan dan Pelatihan ..b. Konsullasl. .c. Riset .d. Publikasi .Rating/Pcmcringkaran LP7.: .Metode .

BAD IV SISTEM PELAKSANAAN STANDAROPERASJONAL rnosnntm LEMBAGAPENGELOlAH ZAKAT -1-9Capacity and Irust Building 50Badan Ami] Zakat (SAZ) 52r.embJg,' Arnil Zakat (LI\2) 58Rencana Strategis Sop LI'Z...................................... 63Sosialisasi 63Startegi Pengurnpulan 65Pcndistribustrian Dan Pendayagunaan 66

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANGPENGELOLAAN ZAKAT 69

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANGREPUBLlK INDONESIA NO.MOR 23 TAHUN 2011TENTANC PENCELOLAAN ZAKAT 9')

OAFTAR PUSTAKA 103TrM P·ENYUSUN 106

PENDAHULUANPesatnya pertumbuhan lembaga pengelola zakat,

rnasih belum diiringi dcngan upaya pcnguatan kapasitaskeorganlsasian, sehingga disparitas kapasitas masih cukuptinggi. Publik secara umum masih melihat kinerja lembagaarnil zakat belum optimal. Kebanyakan lembaga pengelolazakat ini belurn efektif dalam menghimpun dan menyalurkanzakat. Kultur sebagian besar organisasi pengelola zakat belumbcroricntasi pada penguatan institusi dan sistem, Padahal, halini mutlak jika sebuah lcmbaga mcngambil pcran signifikandalam penanga11.anmasalah kerniskinan.

Bcrdasarkan realiras di lapangan, ada tiga rnasalah besaryang dihadapi olch lcrnbaga pcngclcla zakat, Pcrtanui, problemkelernbagaan. Sebagian besar lernbaga pcngolola zakattergolong pemain baru, y.lt1gmasih mencari bentuk dan strukturkelembagaan, Kedl.III, problem surnberdaya rnanusia. Kualitassumberdaya manusia pengelola zakat rnasih rendah karenakcbanyakan tidak mcnjadlkan pekerjaan ami! sebagal profesiatau pilihan karier, tapi sebagai pekerjaan sarnpingan ataupekerjaan paruh waktu, K('{i~n, masalah sistcm. Kcbanyakan

1

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAl PROSEDURLEMBAGA PENGELOLAH ZAKAT

66

~9iO

yang t

Dari ...sedanz

2 I Stnnd"r ()p.'rll~it)T,"1Prosedur

Jembaga pengelola zakat belum mcmiliki atau tidak memahamipcnlingnya sebuah sistcm dalam kinerja organisasinya.

Kelembagaan ini memerlukan bagaimana cara maksimaldalarn pengelolaannya tersebut, dari itu perlu adanya StandarOperasinal Prosedur dalam pengelolaan tersebut, Denganadanya SOP diharapkan pekerjaan dapat terIaksana denganbaik, tepat waktu, dan dapat dlpertanggung [awabkan. Padadasarnya ada empat bidang keria dalam lembaga pcngelolazakat yang seharusnya memiliki siandal'l1 operal-ill.~procedure,yaitu manajcmcn pcnghimpunan dana, manajernen keuangandan back office, manajernen Sumber Daya Manusia, sertamanajemen pendayagunaan atau pendistribusian dana zakat,Dengan adanya standard peifonnance manage/l1en[ sysh~J1Jmakafungsi-fungsi manajemcn zakat pacta sebuah lembaga arnildiharapkan dapat berjalan sesuai perencanaan dan terkontrol.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dibahasdalam buku ini berkaitan Standar Operasional Proscdur (SOP)Lembaga Pengelolah Zakat (LPZ) baik itu Badan Amil Zakat(I3AZ) maupun Lcmbaga AmiI Zakat (LAZ) dan langkahlangkah merryusunannya, serra perungkatkan akuntabilitaspelayanan publik melalui p!:!nerapan SOP yang dapatrnenciptakan kornitment sebuah lembega pengelola zakatmengenai pentingnya penerapan LPZ dengan mcnggunakanSOP.

Bcrbicara tentang Standar Opcrasional Prosedur (SOP)tak terlepas dari sebuah organisasi. Organisasi tidak hanyasokcdar wadah tetapi juga rerdapat pembagian kcwcnangan,xiapa mcngatur apa dan kcpada siapa harus bertanggunr,[awab (Gibson; 199{):6).Organisasi dapat dilihat darl dun sudutpnndang yaitu pandangan obyektif dar pnndangan subyektif.Dnri 1'1.1dUlpandang obyektif, organisasi berarti struktur,scdangkan berdasarkan pada pandangan subyekrif, organtsastberarti proses (Wayne Pace dan Paules, dalarn Gibbon, 1997 :16). Kaurn obyektivis mcnekankan pada struktur, pcrencanaan,kontrol, dan tujuan scrta menernpatkan fakror-faktor 1I1.1m,1ini dnlarn suatu skerna adaptasi organisasi, sed ....ngkan kaurnsubyektivis mcndcfinisikan organisasi 'l('bag.,i perilakupcngorganlsasian (orgolli=lng bellmriolfr).

Organisasi scbagai sistem sosial, mcmpunyai tujuan-tujuankolektif tertentu ynng ingin dicapai (Muhadjir Darwin: 1994).Ciri pokok lainnva adalah adanya hubungan antar pribadryang terstruktur ke dalam pola hubungan yang jeltlio.denganpcrnbagian hmgsi y.mg jelas, sehingga mernbentuk suatu sistcmadministrasl. Hubungan yang terstruktur tcrscbut bersifat

URGENSI STANDAROrERASIONAL rROSEDUR

BAB I

3.

4 I Srandar 0pc'''''C)!lU' Prosedur

otoritatif, dahlin arti bahwa masing-masing yang terlibat dalampola hubungan tersebut terikal pada pembagian kcwenanganformal dengan aturan yang jelas. Fremont Kast dan JamesRosenzweig (2000) mengatakan bahwa organisasi merupakansuatu subsistem dari lingkungan yang lebih Iuas danberorientasiLujuan(orang-orang dcngan tujuan), termasuk subsistent teknik(orang-orang mernaharni pengetahuan, tcknik, peralatan danfasilltas). subsistern struktural (orang-orang bekerja bcrsamapada aktivitas yang bcrsatu padu), subsistem jiwa sosial (orang­orang dalam hubungan sosial), dan dikoordinasikan ulehsubsistem manajcmcn (perencanaan dan pengontrolan sernuakegiatan).

Lcnvine (1996) mcngcmukakan nga konsep yang dapatdigunakan untuk mcngukur kinerja organisasi publik, yakni :

1. ResponsivitasMenggarnbarkan kernarnpuan organisnsi publik dalammcnjalankan rnisi dan tujuannya terutarna untuk rncmcnuhikebutuhan masyarakat. Penilaian responsivitas bcrsumberpada datil organisasi dan masyarakat, data organisasidipakai unruk mengidentifikasi jeni -jcnis kcgiatan danprogram organisasi, scdangkan data masyarakat pcnggul10jasa diperlukan untuk mengidentlftkast dentana dankebutuhan rnasyarakat.

2. ResponsJbilitas (responsibility)pelaksanaan kcgiatan organisasl publik dilakukan sesuaidengan prinsip-prinsip administrasi ydng benar atausesuai dengan kebijakan organisasi baik yang implisit ataueksplisit. Responsibllitas dapar dinilai dari analisis rerhadap

Uraian rersebut dapat dilakukan secara eksternal yaitumelalui respon kcpuasan masyarakat, 'Ierdapat 14 indikatorkriteria pcnguku ran kinerja organisasi scbagai hcrikut:1. Proscdur pelayanan, yailu kemudahan tahapan pelayanan

yang dibcrikan kepada masyarakat dilihat dnri sisikescdcrhanaa 11 alu r pelayanan.

2. Pcrsyaratan pelayanan, yaitu pcrsyarntan tcknis danadrnini ...trarif ynng dipcrlukan untuk mendapatkanpelayanan sosuai dcngan jenis pelaY,II1,1I1nY,1.

3. Kcjclasan petugas pclayanan, yaitu keberadaan dankcpastian petugas yang mcmberikan pelayanan (nama,jabatan serta kcwcnangan dan tanggung jawabnya),

4. Kedisipllnan petugas pelayannn, ynitu kcsungguhanpctugas dalam memberikan pclayanan, terutarna terhadapkonsistcnsi wakt LI kerja sesuai ketentuan yang bcrlaku.

5. T<lI1ggung jawab petugas pelayanan. yaitu kojclasanwcwcnang dan tanggung jawab pctugas dalampcnyelenggaraan dan penyelesaian pclayanan.

dokurnen dan laporan kegiatan organisasi. Pcnilaiandilakukan dengan rnencocokan pelaksanaan kegiatan danprogram orgamsasi dcngan prosedur administrasi danketentuan-ketentuan yang ada dalam organisasi.

3. Akuntabilitas (accountability)menunjuk pada scberapa besar kebijakan dan kegiatanorganlsasl publik tunduk pada pal':l pojabat politik yangdipilih olen rakyat, Data akuntabilltas dapat dipcroleh dariberbagai "umber, seperti pcnilaian dari wakil rakyat, parapejabat politis, dan oleh rnasyarakat.

cum

6. Kemampuan petugas peJayanan, yaitu Lingkat keahlian danketrampilan yang dimiliki petugas dalam membcrikan/menyelcsaikan pelayanan kepada masyarakat,

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pclayanan dapatdlselcsaikan dalam waktu yang tclah ditentukan oleh unitpenyclcnggara pelayanan,

8. Keadilan rncndapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaanpelayanan dengan tidak rnernbedakan golongen/starusmasyarakar yang dilayani.

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap danperilaku petugas dalam mernberikan pclayanan kepadamasyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargaidan menghorrnati.

10. Kcwajaran biaya pelayanan, yaitu ketcrjangkauanmasyarakat tcrhadap besarnya biaya )'flng ditctapkan olehunit pclayanan.

11. Kepastian biaya pclayanan, yaitu kcscsuaian antara biayaynng dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.

12. Kepastian [adwal pelayanan, yaitu pclaksanaan waktupelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarona danprasarana pelayanan yang bcrsih, rapi, dan tcrarursehingga dapat mcmbcrikan rasa nyamon kcpada penerimapclayanan.

'14. Keamanan pclayanan. yaitu terjaminnya tlngkat keamananlingkungan unit penyelenggara pclayanan ataupun saranayang digunakan sehingga masyarakat rnerasa tcnang untukmcndapotkan pelayanan terhadap resiko-resiko yangdiakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Srandar Opcranonal Prosedur I 7

Berdasarkan pada uraian ell atas, pengukuran terhadapkinerja dari Standar Operasional Prosedur yang merupakansebuah cara dalam pcnanggulangan kinerja di suatu Jembaga/Instansi yang mernakainya.

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuanuntuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsl danalat penilaian kinerja instasi baik pemerintah maupun swastaberdasarkan Indikator indikator teknis, administrasif danprosedural sesuai dcngan tata kerja, prosedur kerja dan sistemkcrja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalahrncnciptakan komitment mengenai apa yang dikeriakan olebsatuan unit kerja sebuah lembaga/instansi untuk rnewujudkangood gnv(!nIlWCl? Standar operasional prosedur tidak saja bersifatinternal tetapi juga eksternal, karena SOP selain digunakanuntuk mcngukur kinerja organisasi publik yang berkaitandengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untukmenilai kinerja organisasi publik di mata rnasyarakat beruparesponsivltas, responsibilitas, dan akuntabili tas kinerja lembaga/instansi, Hasil kajian menunjukkan tidak semua satuanunit kerjains tans i pemerintah memiliki SOP, karena itu scharusnyalahsetiap satuan unit kerja pelayanan publik Iembaga/instansimemiliki standar operasional proscdur scbagai acuan dalambertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapatdievaluasi dan terukur.

Pengcmbangan dan penggunaan SOP adalah suatu bagianintegral dari suatu sistcm mutu. Hal tersebut rnenyediakanIndividu dengan inforrnasi untuk mclaksanakan suatupekerjaan dengan baik dan rnemudahkan untuk konsistensimutu dan intcgritas produk atau sebuah hasil akhir melalui

tcrkait

memprpada ta:angkatersebut

yang

implementasi yang konsisten dari suatu prosedur atau prosesdi dalam organisasi. Pengembangan dan pcnggunaan SOPadalah suatu bagian integral dari suatu sistern mutu. Hal tsbmenyediakan individu dengan informasi untuk melaksanakansuatu pekerjaan dengan baik dan memudahkan untukkonsistensi mutu dan integrltas produk atau schuah hasil akhirmclalui implementasi yang konsisten dati suatu prosedur atauproses di dalarn organlsasl.

SOP dapatjuga digunakan sebagai bagian dari suatu programpelatihan pegawai, karena mereka pcrlu mcnycdiakan instruksipckcrjaan yang terperind. Ketika data historis diperlukansegera, maka SOP dapat bermanfaat unluk mcrckonstruksiaktivi tas proyek. Atau sering juga, SOP digunakan sebagai ceklisoleh pemeriksa prosedur rnanakala auditing. kcuntungan­keuntungan suatu SOP adalah dapat mengurangi effortpekerjaan, iuga menlngkatakan cornparabllty, credibility, danlegal dcfcnslbility data.

Mengenai Penyusunan Teknlk Penulisan StandarOperasional I)rosedur, SOP harus ditulis oleh seseonmg yangbanyak mengetahul aktlvitas dan struklur lntcrnal orgarusasi.Tndividu tcrscbut sangat utarna scbugai tenaga ahli )'<mgbenar­benar rnelaksanakan pekerjaan atau rnenggunakan proses yangakan diSOPkan. dalam SUDlu Tim kcrja juga dapat dilakukansebagai pendekatan, terutarna untuk rnu Iti-tasked proces cI imana pcngalaman dari seiurnlah individu diperlukan.

Tcrkait perlunya suatu aruran tentang akuntabililas dantransparansi, gagasan menlngkatkan internal gUl'C:rnrl1'1 CC

lembaga pengelola zakat dan peningkatan kredlbilitasnyadi kalangan kontiruen zakat dan publi k, dirasakan cukup

Stanrl" r 0pllI.",innal Prosedur I 9

mendesak, Lembaga pengelola zakat perlu mcmpunyairnekanisme pengaturan cliri (self-regulation mechanism), mulaidari penerapan kodc ctik arnil zakat sampai sertifikasi danakreditasi lembaga.

Ada dua bentuk self-regulation mechanism: pertama; upayayang dilakukan oleh masing-masing Iembaga amil zakat untukmengatur organisasinya melalui AD/ART lembaga maup1ll1standart operating procedure (SOP).

Kedua, upaya sekelompok Iembaga amil zakat yangtergabung dalam asosiasi seperti Forum Zakat (FOZ) untukmenyusun dan menyepakati aturan main bersama yangdipraktikkan ketika berinteraksi dalam intern komunitas zakatmaupun dengan plhak luar seperti para donatur, pernerintahmaupun masyarakat luas.

Hingga lebih dari sa I'll dekade kemunculannya, kemarnpuankalangan OPZ dalam mengelola zakat rnasih minim.Lembaga riset dan advokasi perzakatan nasional, 1MZ (2009),mcmproyeksikan bahwa potensi zakat lndoensia yang tersediapada tahun 2010 mcncapal 27,2 triliun rupiah. Namun, dariangka yang cukup besar dad potensi penghimpunan zakattersebut, OPZ yang ada dipcrkirakan hanya mampu mengeloladana zakat, tidak lebih dari 1,2 triliun rupiah, Proyeksi inimenunjukkan berapa lemahnya kapasitas Ol-Zdalarn mengcloladana. zakat.

Seridaknya, terdapat dua kernungkinan yang salingerat berkorelasi tetkait lernahnya kcmampuan OPZ dalampcngelolaan dana zakat nasional,

Pertama, kurangnya transparansi para pengelola zakatterkait publikasi hasil penghimpunan zakat dan dana Hlantropi

stand a"dan n"

PENGER:S~fI

suatu ...

5

10 I Staudur opC'..I>I<)ua.l Prosedur

Islam lainnya, l lingga akhir tahun 2009 keanggotaan eli ForumLakat (1'I0Z) yang merupakan sarana komunikasi pengelolazakar nasional, tidak lebih dari 30 LAZ Nasional dan Daerah,Padahal, FOZ scndiri mernperkirakan terdapat lebih dari 300lAZ di Indonesia (pOZ, 2009).

Hal yang sama terjadi di Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS). Saat ini, sudahlebih daxi3.000 BAZDaerah (BAZDA)-sekarang disebut BAZNAS Provinsi- yang terbentuk. Namun,tidak semua BAZNAS memberikan laporan penghimpunandan pcndayagunaan zakat Berta dana kederrnawanan lainnya(BAZNAS, 2009). Sehingga, wajar kemudian, informasi tentangpengelolaan dana zakat di Indonesia terhitung menjadi sangatminim. Transparansi dan akuntabilitas yang semestinya menjadikarakter dasar dari kinerja amil zakat, belum sepenuhnyalcri 11tcmalisasikan scca ra penuh sebagai ctika kcrja LPZ.

Kedua, tingkat kepercayaan publik terhadap LPZ sebagaiinstitusi pengelola zakat tampak masih begitl.l lemah. Merujukpada data IMZ (2009), diketahui bahwa proporsi penyel'r:lpanzakat oleh LP7 sanger tcrarnnt kccil, hanya mampu mencapat4,4 person. [ika pcngclolaan zakat dianggap sudah bcnar, makakecilnya nominal zakat yang terkelola tersebut rnenunjukkanLPZ yang ada, rnasih bclum ditcrirna publik scbagai institusiyang dapa t d ipcrcaya un lukmcngclola zakat, Hal ini didasarkanpada kcnyaraan bahwa tingkat kcporcayaan masyarakar akanberkorelasi positif dengan donasi yang dlpercayakan lerhadapbaden publik dalam mengelola dana publik.

Srandar 0p(IJsl(m.,t Pn,.rdlll I 11

PENGERTIAN STANDAR OPERASIONAl PROS£DURStandar Operaalonal Prosedur dapat didcfcnlslkan sebagal

suaru slstcm atau aturan yang harus dilakukan oloh suatukelornpok dalam mencapai tujuannya. Maksudnya Suatustandar/pedoman tertulis yang dipcrgunakan untu kmcndorongJan menggcrakkan suatu kelompok untuk rnencapai tujuanorganisasi. Atau bisa disc-but dengan tatacara atau tahapa n yangdibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatuproses keria tertentu.

Stander Operasional I'roscdur ad,dah pedornan atau acuanuntuk rnelnksanakan tuga» pekcrjaan sesual dengl;ll1 fungsi danalai penilnlan kincrja instasi pernerintah berdasarkan indikatorindikator teknis, administrasif dan prosedural scsual dengantata kerja, proscdur kena dan sistern kcrja pad a unit kerja yangbcrsangkutan.

Stander opcraslonal proscdur tidak saja bersifnr internaltctapi jug<! ckstcrnal, karena SOP sclain dapat diguuukun untukmengukur kinerja organisasi publik, jUg<ldapatd igllnil kan untukmenilai ktncria organisasi publik di mara masyarakat beruparesponsivitas, responsibtlltas, dan akuntabilltas kinerja Instansi

BAB IIPENGERTIAN, TU,UAN DAN FUNGSISTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

keqad('ng~

Seli

lirr""

12 s••",Ia, 0l'cr.,~,ullatProsedur

TUJUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDURTujuan SOP adalah menciptakan kornitmcnt mcngenai apa

yang dikcrjakan oleh satuan unit ker]a inslansi pemerintahanunluk mewujud kan good goteniance. Stander operasionalprosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga cksternal,karcna SOP selain dapat digunakan untuk rnengukur kinerjaorganisasi publik, Jug,) dapat digunakan untuk menilai kincrjaorganisasi publlk di mala masyarakat bcrupa rcsponsivitas,responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pcmcrinrah.Dengan dernlkian SOP mcrupakan pedoman atau acuan untukmenilai pelaksanaan kincrja instansi pemcrintah bcrdasarkanindikator-indikator teknis, adruinlstratu dan proseduralsesuai dengan rata hubungan kerja dalam organisasi yangbersangkutan.Adapun tujuan dari SOP ini sebagai berikut:I. Agar petugas men]..lgo konsisten dan tingkclt kinerja.2. Agar mcngctahui dcngan jelas penll1 dan fungsi tiap-tiap

posisi tin10III orgill1isnsi3. \i[c>mpoljel,ls alur tugas, wcwcnang dan tanggung [awab

dari peguwai terkait.4. Mclindungi organises: arau unit kcr]a dan )wgawai dari

malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.5. Untuk menghindari kcgagalan, kesalahan, keraguan,

duplikasi, dim ifcnsiasi.

pemerintah. Dcngan demikian SOP merupakan pedoman atauacuan untuk rncnilai pelaksanaan kinerja instansi pcmerintahberdasarkan indikator-indikator teknis, administratif danproscdura Isesuai dengan tata hubungan kcrja dalarn organisaslyang bersangkutan.

rUNGS) STAN DAR OrERASLONAL PROSEDURDilihat dari fungsinya. SOP berfungsi mcmbentuk sistem

kerja & aliran kcrja yang teratur, sistematis, dan dapatdipertanggungjawabkan: mcnggarnbarkan bagaimanatujuan pckerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dartperaturan yang berlaku: menjelaskan bagaimana prosespelaksanaan kcgialan bcrlangsung, sebagai sarana tall] urutandari pclaksanaan Jan pengadrninistrasian pekerjaan hariansebagaimana mctode yang ditetapkan: menjarnin konsistensidan proses kerja yang sistcmatik: dan menetapkan hubungantimbal balik antar Satuan Kerja.

Secant urnum, SOP mcrupakan gambaran langkah-langkahkerja (sistcm, mckanismcdan tata kerj..1internal) yang dipcrlukandalarn pclaksan.un suatu tugas untuk moncapai tujuan instansipcmcrintah, 'lOP sebagal suatu dokumcn/instrumcn mcmuattentang proses dan prosedur suatu kcglatan yang bersifatefektif dan cfisiscn bcrdasarkan suatu standor yang sudah baku,Pcngcrnbangan instrumen manajcmon torsebut dirnaksudkanuntuk rncrnaslikan bahwa proses pelavanan di seluruh unitkena pernerintahan dapat terkcndali dan clap.,L berjalan sesuaidcngan kotcntuan vang berlaku,

Sebag.:ti suatu instrumcn manajernen, SOP berlandaskanpada sistcm mannlcmen kualitas (Qlllllilyl'v11111118I'/I11'111 S!IS/CI1I),yakni sekumpulan proscdu r terdokurnentasi dan praktek­PI'OkL('k standar untuk manajernen sistcm yang bcrlujuanrnenjamin kcsesualan dad suatu proses dan produk (barangdan/atau ;.15<1) terhadap kebutuhan atau pcrsyaratan tertentu,Sistern manajcmcn kualitas berfokus pada konsistensi dariproses kcrje. Hal ini rnencakup beberapa nngkat dokumentasi

meruKlUNTUNGAN ADANYA SOP1. SOP yang baik (Ikon rnenjadi pcdoman bagi pcla ksana,

menjadi alar kornunikasi dan pengawasan dan. menjadikanpckcrjaan d iselcsaikan secara konsisten

11)('1

danftlOg

1. AKArAN SOP DIPlRLUKAN1. SOP horus sudah ad a sobelum xuatu pckerjaan dllakukan2. SOP digunakan untuk menilai apakah pekerjaan tcrsebut

sudah dilakukan dengan baik atau tidak3. Uji SOP sebelum dllalankan. lakukan revisi [lka ada

pcrubahan langkah kerja yang dapat mcmpengaruhilingkungon kerja,

sum

ka~scba;

flW

2.terhadap standar-standar kerja. Sislcm ini bcrlandaskan padapencegahan kesalahan. schingga bersifat proaktif bukan padadctcksi kesalahan yang bersifat rcaktif

Secara konseptual, SOP mcrupakan bcntuk konkret daripenerapan prinsip manajernen kualitas yang diaplikasikanuntuk organisasi pernerintahan (organisasi publik), Olchkarena itu, tidak sernua prmsip-prlnsip manajemen kualitasdapat diterapkan dalarn SOPkarena sifat orgsnisasi pernerintahberbeda dengan organisasi privat.1. Mernperlancar tugas pogawat atau tim unit kerja2. Sobagai dasar hukurn bila terjadi penyirnpangan3. Mengctahui dengan jelas harnbatan-harnbatan dan mudah

dilacak4. Mengarahkan pcgawai untuk sama-sarna disiplin dalam

kCfJa5. Sobagai pedornan dalarn melaksakan pckerjaan rutin.

So.,"dar Operasronal 1'"",'oIIIr I 15

1. Analisis Sistern dan Prosedur Kerjai\ nalisis sistcrn dan prosedur kerja adalah kcgiatan

mengidcntifikaslkan fungsifungsi utama dalarn suatu pckcrjaan,dan Jangkah-Iangkah yang diperlukan dalarn melaksanakanfungSi sistcrn dan prosedur kcrja. Sistern adalah kesatuan unsuratau unit yang saling bcrhubungan dan r;aling rnempengaruhisedcmiktan fliP'" sehingga muncul dalam bentuk kcscluruhan,bekerja, bcrf 1Ingsi atau bergerak secara harrnonls y.mg d itopa ngoleh sejurnlah prosodur yang diperlukan, scdang prnsedurmerupakan urutan kerja atau kegiatan yang terenrnna untukmenangani pekcrjaan yang berulang dengan cara -cragarn danterpadu.

RUANG DAN BENTUK KERJA sorTahap penting dalam penyusunan Standar operasionnl

proscdur adalah melakukan anallsis sistern dan prosodur korja,analisis tugas, dan melakukan anallsts proscdur kerin.

Dalam menjalankan operasional perusahaan, p<'ran pegawaimerniliki kcdudukan dan fungsi yang sangar signifikan. Olchkarena itu diperlukan standar-standar opcrasi prosedurscbagai acuan kerja secara sungguh-sungguh untuk mcnjadisurnbcr daya manusia yang profesional, handal sehingga dapatmewujudkan visi dan misi perusahaan

2. Para pcgawai akan lebihmemiliki percaya diri dalam bekerjadan tahu apa yang harus dicapai dalarn setiap pckorjaan

3. SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alar trainningdan bisa digunakan unluk mengukur kineria pegawoi.

diagramhal-hal· n

Analismengldcbcrhubur

suatu c..

opera-kyang dinhubungan

pro­

menldiper;pekt"'i

e.2. Analisis TugasAnalisis tugas merupakan proses manajernen yang

merupakan pcnclaahan yang mendalam dan teratur terhadapsuatu pekerjaan, karcna itu analisa tugas diperlukan dalamsetiap perencanaan dan perbaikan orgamsasi, Analisa tugasdiharapkan dapat rnembcrikan keterangan mengonai pekerjaan,sifat pekcrjaan, syarat pejabat, dan tanggung jawab pejnbat. OJbidang manajcmcn dikenal sedikitnya 5 aspck yang berkaitanlangsung dengan analisis hlgas yaitu :a. Analisa tugas, rneru pakan penghimpunan informasi dcngan

sistema tis dan pcnetapan ..eluruh unsur ynng tercakupdalarn pelaksanaan tugas khusus.

b. Deskripsi rugos, merupakan gads besar data informasiyang dihimpun dari analisa tugas, disajlkan dalam bentuktcrorganisasi yang mengldenti fikasikan dan mcnjelaskan isitugas atau [abntan tcrtentu, Deskripsi tugas horus disusunberdasa rkan tungst atau posisi, bukan inti ividual: mcrupakandokumcn umum apabtla terdapat sf'jumlah personelrnemiliki fung!>i yLlI115 sama; dan mcngidennfikasikanindividual dan persyaratan kualifikasi uruuk mcrcka sertaharus dipastikan hahwa rnereka memahami dan menyetujuiterhadap wcwenang dan tanggungja\vab yang d idefinisikanitu.

c. Spesifikasi tugas lwril->lcatatan-catatan tcrpcrinci mengenaikcrnmnpuan pckcrjo unluk tugas spesifik

d. Penllaian luga~, berupa proscdur pcnggolongan danpenentuan kualltas tugas untuk rnenctapkan scrangkaiannilai monerer untuk sctiap tugas spesifik dalamhubungannya dengan rugas lain

St,mciarOperaslonal l'roscdur I 17

3. Analisis Prosedur KerjaAnalisis proscdur kerja adalah kcgiatan untuk

mcngldcntlflkas: 1..1TUtOl1 Iangkahlangkah pekerjaan yi1np,berhubungan apa yang dilakukan, bagairnana hal tersebutd ilnku ka 11, bi lamana ha I terscbut dilakukan, dimana hal terscbu tdilakukan, dan siapa yang melakukonnya. Proscdur diperolehdcngan mcrencanakan tcrlebih dahu lu berrnncam-macarnlangkeh yimg dianggap perlu untuk molaksanakan pckerjaan.Dt'ngi)i) dernikian prosedur kcria dapat dirurnuskan 'K'bagaiserangkaian langkah pekerjaan yang borhubungan, biasanyadilaksanakan oleh lebih dari satu orang. yang mcrnbentuksuatu cara tertcntu dan clianggop baik untuk melakukan suarukcscluruhan tahap yi1ng penting.

Analisis lPrhadap prosedur kerja akan menghasilkan suatud ingram alu r (jIuwchnrf) dari aktivitas organisnsi dunmcncntukanhal-hal kritis yang akan mempengaruhi kcbcrhasilan organisas].

Melalui analisa tugas ini tugas-tugas dapar dlbakukan,sehingga dapat dibuat pelaksanaan tugas yang baku. Setidaknyaada dua manfaat analisis lugas dalarn penyusunan standaropcrasional prosedur yaitu membuat pcnggolongan pckcrjaanyang direncnnakan dan dilaksanakan sorta menetapkanhubungan keria dengan sisternatis,

1:'. Pengukuran kerja dan pcnentuan standar tugas rncrupakanproscdur pcnetapan waktu yang diperlukan untukmenyelesaikan sctiap Lugas dan menetapkan ukuran Y(lngdipcrgunakan untuk menghitung tingkat polaksanaanpekerjaan.

18 I Siandar Opcrasional Pro~t',htr

stru "Lllogic. "10

1)1."111

prosec. .yang U'

perma ...nl1 -

5.

1. 1'0

IllC"14. T,lf"

"btl\..;\Jlimah ...1.2.

12. TiaD•Akrivitas-aktivitns kritis ini perlu didokumetasikan dalambentuk prosedur-prosedur dan selanjutnya memastikan baJ1WD

fungsi-fungsi dan aktivitas itu dikcndalikan olch prosedur­proscdur kerja y<lng lclah tf'rr;tandarisasi.

Prosedur kerja rnerupakan salah satu kornponcn pentingdalam pelaksanaan tujuan organisasi scbab prosedurmcmberikan bcberapa keunrungan antara lain mcmberikanpengawasan y.,ng leblh baik rnengenai apa yang dilakukandan bagairnana hal tersebut dilakukan: mcngakibatkanpenghematan dalam biaya tetap dan biaya tambahan: danmcmbuat koordinasi yang lebih balk di antara bagian-baglnn)'l1ng berlainan.Dolam menyusu n SLIDtuprosedur kerjn, terdapatbeberapa prinslp rang hams diperhatlkan yaitu :1. Prosedur kcrja haws scderhana sehingga mengurangi

beban pengawasan:2. Speslallsasi harus dipergunakan scbaik-balknya:3. Pcnccgahan penulisan, gf'rakan dan usaha yang tidak porlu:4. Berusaha mendapatkan ants pokerjaan yang scbaik-baiknya:5. Mencegah kekembaran (dupllkasl) pckerjaan:fl. l Iarus adn pengecualian yang serninimun-minimunya

tcrhadap peraturan:7. Mencegah adanya pemcriksaan yang tidak pcrlu:1:1. Proscdur harus flckslbel dan dapat d isosunikan dcngan

kondisi ynng berubah:9. Pcmbagian higas tepat:10. Memberikan pcngawnsan yang terus menerus atas pckcriann

ynng dilakukan:II. l'en~lIntliln urutan pelaksanaan pekerjaaan yang scbaik­

baiknya:

PI'ny, I'ill nan Standar Operasiona IProsedur terbagi dale rn t igelproses kegiatan utama yaitu Requireincn t discol'l'ry boru rt' teknikycmg digunakan olch sistem tersebut untuk mcngidentifikasipcrrnasalahan sistem dan pernecahannya dari pcnggunel sislcrn:

Datil lIIodt!lillg berupa rcknik untuk mengorganisaslkan danmendokumentasikan sistcm data; dan Process /lIoddillg berupateknik untuk mengorganisasikan dan mendokurnentasikanstruktur dan delta yang ada pada seluruh sistem proses "taulogis.kebijakan prosed u r )"Mg akan diimptemcntasikan 1.1<11,)111suatu proses sistcrn.

Basil dari penyusunan prosedur kerja ini dapat ditulis dalarn"buku pedoman organisasi' atau "daftar tugac;"ynng mcmuatlima hal penting, yaltu :l. Garis-garis besar organisasi (tugas-rugas tiap jabatan)2. Sistem-sistcrn atau metode-metode yilng berhubungan

dcngan pckerjaan3. Forrnullr-formulir yang dlpergunakan dell) bagalrnana

menggunakannya4. Tanggal dikcluarkannya dan di bawah kckuasaan siapa

buku pcdornan tersebut ditcrbitkan.5. InCormasi ten tong bagai mana menggunakan bu ku pcdoman

tcrsebu t

12. Tiap pekerjaan yang diselesaikan harus memajukanpekerjaan dcngan memperhatikan tuiuan:

13. Pekerjaan tata usaha harus diselenggarakan sampai yangminimum;

14. Menggunakan prinsip pcngecualian dengan scbaik­baiknva.

J

yaitu

Bcrdasarkun puda prlnsi p ponyusunan 501' din las,penyusLlnan SOP didasnrkan pada tipe Stillion kcr]a, 31il'a11aktlvitas, dan aliran dokurnen. Kincrjn SOP diproksikandalam bentuk durasi waktu, baik dalam satuan jcHI1, hari, atauminggu, dan bentuk hirarkhi struktur organisasi yan~ berlaku.

Klnerja ~Pro.....

di kern I:>

pt.'J,.efJ';kccclakprosedkapanlungk .. uin; di...

yang mtahnparkena I

fung...,""dati satu

Dilihat dad ruang lingkupnya, penyu!>LI<In SOP dilakukandisetiap satuan unit kerja dan menyajikan langkah-langkah sertaprosedur yang spesifik berkenaan dengan kckhasan tupoksimasing-masing satuan unit kerja yang meliputi penyusunanlangkahlangkah, tahapan, mekanisme rnau ptu 1 alur kcginlan.SOP kcmudian meniadi alar untuk mcnlngkarkan kinerjapenyelenggaraan pcrncrintahan secara efektif dan oftsion. Prinsipdasar yang perlu d i perhatikan dalarn penyusunan SOl' adalah :1. Penyusunan SOP harus l11el1gacu pad a SOTK, TLiPOKS1,

scrta alur dokurnen2. Prosedur kerja mcnjadi tanggung jawab -emua anggota

organisa ..i3. Tungsi dan akuvitas dikcndalikan oleh proscdur, schmgga

perlu dikembangkan diagram alur dari kcgiatnn organisasi4. SOl) didasarkan atas kcbijakan yi'lng I'wrlcll-.u5. sor dikoordinasikan untuk mengurangi komungkinan

terjadinya kesalahun/ penyirnpangan6. sor tidnk torlalu 1111Ci

7. SOP dibuat scscdcrhana mungkin8. SOP tidak tumpang tindih, bertcntangan atau duplikasi

dengan prosedur lain9. SOP ditlnjau ulang secara periodik dan dlkernbangkan

sesuai kebu tuhan.

Stund,u o['''''';I)",cI I'n""llur I 21

Klnerla SOP: lsi, Format, dan ManajemenI'w:,\.):, pada "lie' tu pekerjaan harus dirancang dan

dikernbnngkan, kesalahan prosedur dapat tcrjadi, bilu ~lIllLLI

pckerjaan tidak cI irancong dengan baik, dapat mcnimbulkankecelnkaan atau kerusakan. Untuk ilu perlu dibtlrlt suntuproscdur tetap y.lng bcrsifat standard, st:!hinggo siapa sajapun,kapan sajapun dan dirnana sajapun dilakuknn I.)n~knh­J,)ngk.lhn,Yd tidak bcrubah, Langkah-langkah kcria yang tcrtibini disebu! SOP (~lrlllIl[m' "l'l'rn/i'l~ procedures), sebutan lainnyaProtap (Proscdur tntap). Lembaga alau pcrusahaan yang hesardan btll/~/idt'llm urnnva telah me-milka iSOP dalam mela ksanakan111g,lS,"epl!rli Kemcntcrian /dinas Kimpraswtl, Opcrasi pasiendi rumah sakit, 13.1pcd,11,rOLl-ti, dan lainnya. SOP merupakanhasil finahsosi dan kesernpurnaan pro edur kerja. Dt'nganadanya 501' diharupkan pekeriaan dapat n-rlaksana dcnganbaik, tcpat waktu, dan dapat dipC'rtanggung [awabkan.

Ada ligcl struktur dasar sistcm y<mg sering dipcrtirnbangkau,yaitu:

Proses penyusunan SOP dilakukan dcngan mernperhatikankedudukan, rupoksi, dan uraian tugas dad unit kcrja yclngbersangkutan.

Bcrdasarkan aspek-a~pek tcrsebut SOP disusun da lam bentu kdiagram alur (now dtnrl) dengan menggunakan simbol-simbolyang mcnggambarkan urutan langkah kcrja, aliran dokumen,tahapan mekarusrne, serta waktu kegiatan. Setiap satuan unitkt'rjcl merniliki SOP sesuai dcngan rincian tugas pokok danfungsinva, karena itu setiap satuan unit kcr]a memlliki lebihdari satu sew.

•••

••

Desain-de-ain pckcrjaan yang ditautkan dengan sistem­sistcm tata ll·t(l~ fungslonal ccndcrung relatif luas, walaupundispeslalisasikan. Sistcrn fungsional dcmikian menghendakikaryawan "tall pekerja apa saja yang berkctrampilan tinggi.Mereka tcrspcsialisasi dan rnemiliki keahliun khusus. Padapekerjaan rlkiln di temukan ada pcngulanga 11 laugkah-langkah,artinya hila seorang kasubag TU atau Amil Zakat yangbcrpcngalaman dan menjalan I-ugaslama, did dapat merasakanada pengulangan langkah-Iangkah kcrja seriap dia melakukan

•

•

•

•

•

pektadctr

1. Sistem manual, melibatkan manusia dcngan bantuanrnekanis atau perkakas tangan. Manusia mensuplai tenagayang diperlukan dan bertindak sebagai pengendali proses.Alar-alar rnckanis membantu rncllpatgandakan upayamanusia. disini adafungsi-fungsi dirnana manusia Iangsungmengubah masukan menjadi keluaran, Sistern manualbcropcrasi dalam suatu lingkungan kerja ),clng mcrnpunyaidampak pada manusia dan keluaran (output)

2. Sitem semiotomatis, rnelibat manusia terutarna sebagaipengt'nuali proses. Manusia dengan rncsin atau alat salingmempcngaruhi dengan mananggapi informasi lentangpro:,e:,dan mcnafsirkannya serta menggunnkan scperangkatpcngcndaf

3. Sistern-sitern otornatis, tidak mcmcrlukan manusia,karcna scmua fllngsi indra, dan pcmroscsan informasi,pcngambil keputusan dan tindnkan dilakukan olch mcsin.Disini manusin bcrfungsi sebagai monitoring membanlumengendalika» rroscsnya, dan secara pcrlodik atau terus-111CnCl'lISmelakukan pengawasan dcngan parameter tcrtentu.

StanJ:u UPC(J,jull.t1Pt,,'cdllr 23

pekerjaan }"i'lJ'ISsarna walaupun konlcks berbeda, dan jugaadanya kcsinambungan pad a suatu pekerjaan, dan yang selaluada langkah-langkah tctap, hanya dibatasi urutan tugas secarakapasitas, waktu dan tanggung jawab.

Suatu SOP hams rncmiliki akurasi urai.m proses kejadlanbeserta pengendaliannya, antara laln:• Ada daftar bahan dan komponen suatu proses dengan

karaktcristik kualitas minimal; khususnya ado penjelasanjurnlah komponen standar yang digunakan.

• Ada dcskripsi lengkap kornponon (sarnpcl) yang mestidipersiapkan scbelum pekerjaan dilaksanakan: terdiri danuraian atau fonnulasi komponen khusus atau Clellanlayaktermasuk [urnlah dan nom or seri kornponen.

• Ado daftar karakterisrik perlengkapan (1't]1IiP"ICII I),scpertt: kapasitas, keprcsisian, keterbatasan, dayasuai(mlllj.liltillilitiL''l), indikasi nama pcrlengkapan khusus,

• AdD dcskrlpsi langkah-langkah proses pcristiwa termnsukskaln utau kapasitas operasi,

• Ada par.irnctcr pcngendalian proses, mctodc dankcberhasilan, Metodc tes atau observasi Y;'Ingmcrupakanpcngcndalian proses yang efektif dan penguiion harusmcmpunyai dokurru-ntasl.

• Ad;'! diagram alir kerja.• Ado pcngujian efektivitas baik dal a rn proses rnaupun

sesudah ado produk, ini dibatasi atau ada kriteria yangdapat dil'('ri11l[l plhak profesional,

• Ado contoh pcrhitungan, estimasi wokru. kartu lsian.• Ada biaya, alat angku], dan daftar faktor pcnggtlnggu.• Ada y,lng pelaksana dan pertanggungiawaban: siapa

mclaksannkan apa?

7.uredip<libsiapamel

8.

6.

5,

4.

3.

FORMAT DAN MANAJ£MENPada :'LlHtU SOP aknn lel'~L1I1lbdT identl flkasi, pengenda lian,

kcmarnpuan selusur, ken ...i<;h'nc;i, dan akuntabilitas. Suaru SOPhendaklah mcmpunyai rorrnat sebagai herikul .J. Nama lembaga, nama scloin pada kop Juga ada pado sctiap

halaman,2. [udul, [udul harus jt'lns terurai dan Icrukur. Karena, pada

setiap prosedur dluratkan bagairnana mengcrjakcnnya,judul mesh bcrgaya bahasa perintah (direktit) untukrncnjelnskon ' siapa mcngcriakan npa'. Suatu SOP berjudu I"Lernbaga Pernbcrdnyaun Zakat II tldak menggambarkanproscdur, lchih cocok diberi [udul "Proses PemberdayaanLembaga Zakat rnclalui Standar Operasional Prosodur."Gaya bahasa direktil, sepcrti., "Zakat dan ...," "Opcrasidari...." atau "Pernan raatnn dari dan untuk ...",

Hasil dari suatu dcsain dan anali ...is tugas adalah tugas­tugas dari suatu pckcrjaan dapat diukur. I\c)rman E, Gronlundmcnggunakan istila h tugas pcrformansi perluasan (r-rfellnedJI£'I:f()mlllllct' tM/() untuk rncnielaskan kaitan perforrnanxi dengantugas yang bcgitu komprehcnsif. Namun, biasanya tUg,l<l yangbegitu luas terdiri dari bcbcrapa tugas kccil, bahkan dapatberupa kegiatan-kegiatan (llctivity), pcngopcraslan (of1l'rflticJII),dan Iangkoh-langkah (1:"('/1). Sl_jPdapat dikcmbangkan mclalulanalisis tugas pckcrjaan. berikur hubungan vcrtik al dari suatuanalisis tugas,

• Ada akuntabilitas pimpinan.• Ada pelaporan dan dokumentusi.

Sr,mdJlOpCIII ..i'''',lll'nlscdut 25

3. Halaman, harus tertulis "halaman 3 dari 7", inimcnggarnbarkan ada kelanjutan.

4. Tdentifikasi dan Pengendalian, pada suatu Prosedurmesf teridcntifikasi keunikannya. Identifikasi untu kmernpersiapkan akuntabilitas, dan garnbaran suatudokumentasi sampai fasilitas dan masa kcdaluwarsaanperubahan. Akuntabilitas dan gambaran prosedurberdasarkan pada sejumlah identifikasi atau kode. yangrnerupakan pcngendalian (seperti., kapan don berapa kalipe.aksanaan atau jurnlah edisi SOP dilakukan).

5. Tujuan, suatu tujuan atau sasaran prosedur rncsti dapatdiulang dan dapat dlkcmbangkan, dan dinyatakan dalamgttya bahasn pcrintah, seperti., opcrasi, prosedur, proses,monitoring, dan rutinitas pemggurnaam dim pcmanfaaranzakat dcngan institusi terkait.

6. Ruang lingkup. Ruang llngkup horus mcmpunyai bataspenggurman prosed UI'. Apa kah itu, sum pel tt'rtc'n tu scsuaipcnguji<l11dengan mctode ini? Apakah opcrasi lHi terpokaihdnY,l pada perlengkapan tertcntu atau bagi.m tcrlcntu?Apakah ada batasan kapasitas, VOll111W prosedur?

7. 'langgung [awab. Siapa bcrlangh'1Jn);;jawab mctaksanake»uraian pekerjaan? Siapa melaporkan pckcrjaen? Apakahdiperlukan pelatihan khusus atau sertifikat? Pada sesi inidibatasl pekcrja atau karyawan yang melaksanakan, "'l'JX'rti:siapa )ilng mempunyal atau sesuai kualifikasi dalarnmelaksanakan uraian pekcrjaan, Ttu akan dintur suatutahapan untuk sejumlah detail dalam dokumcn bcrikut.

8. 8 Prosedur, Uraikan prosedur dalam langkah derni lungkah(step-by-step) atau kronologis cara kerja.

sorMso

pemeSCLar Jdip;:tlmeN'[ukn ...

SOPd1secar,atoll rn

rncsh ;mern- '1

Bila

SEBE

harus

PEKERJAAN APA T1DAK MEMERlUKAN SOP?Ap<1kah dipcrl LlkanSOPuntu k"Mengoperasikan kalku later,"

"Mengopcresikan timbangan." "Mengopcrusikan pombuatanminuman kopi," "Mcngoperasikan mesin fotocopy? Kite)sepakat tidak mernerlukan SOl), alasannya, dlantaranyo karcnatidak menyebabkan kcrusakan alau kecelakaan besar, tidakmcmcrlu kan tanggung j.lwab dan akuntabilhas, pckerjaannyatidak rurnit,

Kapan pcnulisan 501' stop? Konslstcnsi opcrasi mestidijamin pada scmua aktivitas, dianggap langsung mcmpunyai

,ENIS PROSEDURSOP seeing dibagi dalarn bebcrapa jenis prosedur, antara lain

Manufacturing Proced u rca (Mf's), Quali ty'l est Methods (QTMs),atau Test Methods (Tvls), yang dirnncang dan diforrnat khususuntuk evaluasi pckcrjaan, Persis, seperti pro edur pelaksanaanat;1L1 IJrosedur pcmanfaatan prcventif, Katcgorisasi prosedurberguna, namun lebih baik katcgorisasinya berdasarkanpadn jenis uraian aktvitas. Ini Icbih sering scbut pernbuatanSOP berdasarkan rungslonal, ada juga SOP dikernbangkanberdasarkan bidang pekcrjaan,

Katcgorisasi membcri format lcbih khusus untuk setiapjenis prosedur. Acuan harus sesuai prosedur pengujian, scpertisuatu standar zakat harus sesuat dengan proscdur zakat,Pcngkategorisasian minimal mcrupakan suatu alai penilaiankeberhasilan minirna I pekcr]a, btl ruh arau karyawan,

9. 9 Kebutuhan Perhitungan/ Penanganan data IDokumensi.Uraikan bagaimana data mentah diolah dan dilaporkan.Sediaknn contoh perhitungan, bila ada.

Stllnd.,. (lpl'r.I<i(\nAIPn1.edur I 27

sor MERUPAKAN PRODUK HUKUMS()I' harus diyakini sebagai persctujuan yang dibuat lernbaga

peme rtntahan dalam Aturan, Surat kcputusan, Mcrno yangsccara juridis syah. Dcngan kata lain suatu SOP yilng jcndakdipakai harus terlibih dulu dibuat Sknya.Iru penting, karenaSOPmcrupakan suatu produk hukum, atau paling tidak merupakan[uknis dalarn internal lembaga tcrsebut. Pengingkaran terhadapSOP dapat mcrupakan pelanggaran hukum dan dapat dituntutsecara hukum, untuk menilai pengingkaran perlu rnenusuriatou mcngidcnlifikasi pelaksanaan SOP dan pcmbuktiannya,

SEBERAPA DETAIL YANG CUKUP?Tingkat detail suatu prosedur mempunvai cfck langsung

dengan tingkat kecakapan tampilan pekerja yang rnengerjakan.Tidak ada aturan ten tang tingkal detail suatu SOP. Prosedurmesti dituliskan dengan komunikasi efektif agar pekerja mudahrnemahaminya.

Bild ada sor berisi bebcrapa detail yang tidak penting,hcndaklah dipertanyakan dan dibuang langkah-lnngkahitu, seandainya ini tidak dibuang langsung, dijustifikasiSOP sebagai suulu prosedur yang rnenyimpang, koiadian inidipertirnbangkan dan dilaporkan penyirnpangannya. Sctiapprosedur dibatasi olch proses kendali dan efektivitils pcngujlcnkriteria kerja, scporri jumlah produk yang dapat dikcrjakandnlarn waklu tertentu.

efek pacta produk. Apabila aktivitas tarnpil tidak konsisten,berefek pada keselamatan prod uk, penampilan kcrja, dankualitaskeria? Setiap ketidaksetuiuan anggota pada prosedurharus dicacat pembuat SOP.

saat \ ct

pro fe- I(1'"scsuai u,agar sebdan <:ek,

Dal ..mterhadap

1999 It..,diopndikelola

LndanLelah d _prose ... pa;pcngclo ~skala 113':'1

28 St.",dar0l'cr."".II.d Pfu,~dllr

Siapa Semestinya Menulis SOPSeorang a t.l u kolompok pembuat SOP hendnklah mcmpuuyai

tingkat pcngcrahuan lcbih akurat dan pcrnah rncngalamiperkerjaan tcrsehut. Scandainya Pernbuat SOP dckat denganpekerjaan, uraian proscdur akan lebih komunikatif, cfisicn,ofektif dan sesuai dengan kebutuhan kcr]a. Banyak prosedurtidak dirancang nan tidak dikernbangkan sccara akurat danilmiah. Metode pongujian dapat dipakai antara lain, mctodestandard ISO; dan dari bcbcrapa operasi standar ISO dapatdipakai dalarn pembuatan SOP.

Bukan Speslflkasl Dalam SOPSuatu SOP merupakan standard dan applikabcl untuk

bcrmacam konteks perkerjaan, karena proscdur tidak berubah,walaupun spcsifikasi bcrubah. Prosedur bagalrnanapun mesoberisikan spesifikasi, ketcrbatasan, suatu proses. PengendalianSOP dapat mempunyai nilai positif maupun negaLif, danpengendalian dapat dilakukan mclalui kartu isian, tabel/borang,kalibrasi, monitoring, evaluasi.

umpamanya: 'leorang pekerja di lingkungan LPZ mengerjakansuatu kecurangan dalam pembagian zakat merupakankesalahan proscdur, pekerja tersebut dapat dituntut secarahukum: Seorang pcgawai memanfaatkan fasilitas kantoe untukkcpcntingan pribadi meruapakan pclanggaran prosedur,

Undang-Undang (UU) Pengelolaan Zakat No. 21 Tahu 112011telah disahkan pada Kamls, 27 Oktober 2011 setelah mclaluiproses panjang di Dl'R. UU yang b.:l11.1 ini mcngaman.ihk.mpcngclolaan zakat a kiln d ila ku "(In secara tl'rintt!~l'ac;i d"I.:I11lskala nasional. Dcngansistem ini, diharapkan dapat melinduugidana urnnr agar tcrkelola dengan baik, Selain itu, potensipengumpulan zakat akan dapat terrnaksimallcan sl'hinggC1pclaynnan terhadap mustahik juga akan lebih optimal.

UU ini disusun unruk menyempurnakanUU 11038tahunl(i99 tenrang pcngelolaan zakat ynng maslh dapat lebihdioptimalkan. Pengclolaan zakat akan optimal jika, pertntna,dikelola oleh sebuah organisasi pengelola zakat yilng nu-milikiotoritas.Undang-undang ini mcrumuskan org,mbJ::.i pengclolazakat sching~a memiliki kepastian hukurn. Kcdua, pclUJsaat ydng sarna, pengelolaan zakat butuh akuntabililas danprofcsionlllit(ls sehingga mampll berrnanfaat lcbih banyaksesuai tujuan zakat itu sendiri, Akuntabilita ...dan profcsionnlltas,'~nr sebanyak-banyaknya memperoleh dana 7<1kat dari muzakidan sotcpnt-tcpatnya bermanfaat.

Dalam UU y,lng lama, UU nu 23 tahun 20 I I, otorlsasiterhadap lernbaga pcngelola zakat tidak tegas, Kl'lid,'kt('ga~<ln

BABIIILEMBAGA PENGELOLAAN IAKAT

REGULA!Lah••a

menun ..11mcngg~masya,Pengckmonvebadana,

Suksctorlcpa ..Trust pul

tarnpilr- 1

dan lr"untuk

RatingmiPertamaamil zakaKedun,

30 I St;lncW Oremlonall'",,,,<lur

itu membuat pengelolaan zakat tidak optimal, karena lemahnyakoordinasi BAZNAS dan 61\Z01\, apalagi koordinasi denganlembaga-Iembaga ami! zakat yang dikelola oleh masyarakat,

lembaga Pengelola Zakat (lPZ) dalam hal ini Badan Ami]Zakat (SA/:) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah sebuahlernbaga yang mernbantu masyarakat dalarn pcnp,clolaa11zakat, baik dari perencanaannya, pclaksanaannya sampaipendistrusian dan pendayagunaan zakat itu scndiri, Lernbagapengelola zakat pada hakekatnya termasuk katcgori lembagapublik karena mengelola dana publik. Sudah menjadi kcwajibanbagi lembaga pubhk untuk mempertanggungjawabkan dana­dana yang dlkclolanya kepada publik serena transparan. Makasetiap lernbaga pcngelola zakat dituntut dapat menjadl fmsfnh/rinstitution. Keberhasllan kinerja pengelolaan zakat tidak hanyad ilihal dari banyaknya dana za kat yang terkurnpul, tela pi jugapada dampnk dad pendistribusian dan pcndnyagunaan zakattersebut yaitu OOJ1DI mewujudkan kcscjahtcronn dan keadilansosial dalam mnsyarakat. Oleh karena itu lombaga pengelolazakat seyogyany<1 marnpu meningkatkan kualitas program danpelayanan yang lebih terfokus dan berdampak luas.

Sertifikasi dan akreditasi lernbaga pengelol, zakat diIndonesia mcrupakan salah satu upayil yang perlu dljajagi.Melalui mekanismc ini lcmbaga pengclolo zakat akandinilai oleh pihak kctiga, dcngan kritcria tcrtcntu, rnulai dariakuntabilitas keuangan, kctcrbukaan atau transparansi, tatapengclolaan internal, dan sebagainya. Upaya in! bisa dimulaidengan mcncrapkan rating terhadap lcmbaga-lernbaga ami]zakat di lndoncsia.

R[GULASI ZAKATLahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tcntang Pengelolaan Zakat

rnenunjukkan pcrkcmbangan signifikan. Perkembangan yangmenggcmbirakan itu antara lain dengan tumbuhnya kesadaranmasyarakat unluk menunaikan zakatnya mclalui LcmbagaPengclola Zakat (LPZ). Meningkutnyn kcsedaran berzaka 1mcnycbabkan sernakin menlngkatnya jumlah pcnghimpunandana.

Sukscsnya bcbcrapa LPZ dalarn rnenghirnpun dana tidakterlepns dari (aktor trust (kepercayaan) publik kepada LPZ.Trusl publik sornakin meningkat karena zakat dikelola sccara

Rating ini mempunyai bebcrapa tujuan :Pertama, untuk melakukan evaluasi kinerja lembaga-lembagaarnil zakal.

Kedua, mernotivasi lembaga ami! zakat untuk meningkatkanprofesionalitas, akuntabilltas dan transparansi.Ketign, mcmbcrlkan panduan bagi muzaki atau donatur do lammcnyalurkan dananya. Dengan model rating ini nantinya publikakan mcngetahui lembaga mana yang amanah dan profesional,dan mana yang tidak,

Sudah waktunya membangun wajah pengclolaan zakatdi Indonesia yang memenuhi harapan rnasyarakat. Denganlampilnva kincria pengelolaan zakat yang arnanah, profesionaldan transparan, diharapkan masyarakat scmakin terdoronguntuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga. Sernogapeningkatan kapesitas lembaga amil ZaK<1t dapat mewujudkanpcran kontributif zakat sebagai solusi untuk mcnanggulangiproblema kerruskinan di Indonesia.

7[1/"

nvalugazakut

32 I Sl,IOJ.lr Uperas."nal I'r<Jliedur

visi d III

sebcrapmu a7..)h

Bl' I2., tahdimak ...u

mCI"W"::ibukan ~ekonoi

semaki-ipenda~ascbagai .dan

profcsional dan transparan. Akuntabilitas LPZ sernakinrneningkat dengan adanya Laporan Keuangan yang Audit olehAkuntan Publik,

Kendat imenuniukkan perkembangan, namun masih d irasakanbanyak terdapat kelernahan-kelernahan yang harus diperbaikisegera unluk mengoptirnalkan potensi zakat nosional untukkesejahtcraan rnasyarakat antara lain tcrkait perlunya lembagayang berfungsi scbagai regulator, instrumen zakat sebagaipCJ1~tlrang paiak, menguatknn sinergi antnr lernbaga baik yangdikelola oleh pcmerintah m<1upun masyarakat sipil, dll.

Sa1l1 mi proses amandcmen UU 'n.23/2011 sedangbcrlangsung Arnanderncn sang aI penting artinya dcnganpertlrnbangan bahwa sarupal :''',It ini pengelolaan zakatbelurn dilaksanakan secara optimal schlngga diperlukanpem'CmpUn1c1dn sistern pengclolaan zakat gun,] meningkatkanpclaksanaan zakat Ydng lcbih berhasil gnno, berdnya gunn dandapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu hal y,)I1~ menjadi perhntian pubhk torkait dcnganpenataan kelembagaan. Dimana, saar ini bclum ad a pcmisahanantar« fllngsi regulator dnn operator. Scmua I.PZ saat iniberfungsi scbagai ocprator. Sehingga pcnghimpunan danajUgll belum optimal. Sincrgi antar LPZ pun belum berjalansebagnimana vang diharapkan rnnsyarakat. Sehingga I{UUPcngelolaan Zakat diharapkan bisa rnengakomodir usulanpembcntukan sebuuh badan atou lembago yang bertungsisebagai regulator.

Adanya lcrnbaga y;mg berfungsl s'2bJgai reguler kc dcpandiharapkan rnampu mcndorong pengelolaan zakat yangprofcsional, transparan dan akuntabel yclng dibuktikan dengan

5randar Operasional Prosedur I 33

scmakln meningkatnya penghimpunan dana dan efektifnyapendayagunaan zakat, Lernbaga regulator juga berperansebegal pcngawas baik dari aspek kelcmbagaan, transparansidan akuntabilitas penghirnpunan dan pendayagunaan sertatcrmasuk kcpatuhan syariah.

Zakat sebagai salah satu solusi untuk mengentaskankemiskinan di Indonesia dinilai masih terganjal oleh belurnadanya sistern yang mampu menghimpun dan menyalurkanzakat dengan tepat dan akurat kepada masyarakat yangmembutuhkan. Utamanya sistem yang mengatur tata carapenghimpunan dana zakat dari masyarakat secara masif dansis t(:!111<:1 ti k.

Kurang optimalnya pengelolaan zakat eli Indonesia, selarnaini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari rnstitusi yangmenanganirrya, Praktik pengelolaan zakat oleh institusl swastabukan saja tidak mcmpengaruhi angka staristik rnasyarakatekonomi lernah, tapi juga tidak mampu memvlsualkan seberapabesar porensi zakat yang dimi liki oleh umat Islam Indonesia.Fllosofinya adalah tldak adanya data yang pasLi tentangsebcrapa jurnlah pcnduduk yang bcrstatus mustahiq mr:mpllnmuazakki.

Bcrdasarkan Undang-undang Rcpublik Indonesia Nomor23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka yangdlmaksud "Pcngclolaan Zakat" adalah kcglatan yang mcliputiperencanaan, pengurganisasian, pelaksanaan, dan pengdWi:1saJlterhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Sebelum mendiskusikan ten tang pengelolaan za kat rnakayang pcrlu pcrtama kali eli diblcarakan adalah mcncntukanvisi dan misi dari lernbaga zakar yang akan dibentuk tersebut.

rnembrSOSla :i

kaya •(fakir.

Keddalan­keadi' ..salah ....kesejahkernis

secara

dan I.l

ada dm(mam~persoa'ibadahHal In

34 I St.IIIJur 0l'cr.""lIIJ.1 Proscdur

Bagaimana visi lombaga zakat yang akan dibentuk serta misi"pa yang hendak dijalankan guna menggapai visi yang telahditetapkan, akan sangat mewarnai gcrak dan arah yang hendakdituju dan pernbentukan lcmbaga zakat tersebut. Visi danmisi ini haws disosialisasikan kepada segC'nilp pt!ngurus agarmenjadl pcdoman dan arah dari sctiap kebijakan atau keputusanyang diarnbil. S('hingga Icmbaga zakat ycU1gd lbontu k memi tikiarah dan sasaran yan~ jdas.

Selanjutnya adalah melakukan "pcngclolaan zakat".Scbagairnana dijelaskan dalam maks...ud defirusi pengelolaanzakat diatas. Diawali dcngan kegiatan perencanaan, di manadapat mcliputi pcrcm:anaan program bcserta budgeting-nyaserta pengumpulan (collecting), data muzakki dan mustahiq,kernudian pengorganisasian mcliputi pcrnilihan strukturorgnnisasi (Dewan pertimbangan, Dewan Pengawas dan BadanPelaksana), penempatan orang-orang (amil) y;mg tepat danpem ilihan system pclayanan yang memudahkan. Ilil'unjangdengan perangkat lunak (software) yang rnemadai, kemudiandongan rindakan nyata (pro active) rnelakukan sosialisasiserta pernbinaan balk kcpada muzakki maupun mustahiq danterakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajcmcn dankeuangan operaslonal pengelolaan zakat.

Empat hal di atas mcnjadi persyaratan mutlak yang harusdilakukan terutarna oleh lernbaga pcngclola znkat baik olehJjAL..'JJ\S(Badon Amil Zakat) pada tingkat pUSC1l, provinsi danB/\ZNAS tingkat Kabupaten maUplll1 LA%. (Lembaga ArnilZakat) yang profesional.

Tujuan besar dilaksanakannya pcngclola •.m zakat adalah,pertama, mcningkatnya kesadaran masyarakat dalam pcnunaian

dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yangada dimasyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya(mampu) belum menunaikan Ibadah zakatnya, jelas ini bukanpersoalan "kemampuan" akan tetapi adalah ten tang "kesadaranibadah zakat" yang kurang, terutama dan umat Islam sendiri.HaJ ini menyimpan pekerjaan rumah terscndiri bagaimanasecara umum umat Islam meningkat kesadaran beragamanya.

Kedua, meningkatnya fungsidan peranan prana takeagamaandalam upaya mcwujudkan kesejahteraan masyarakat dankeadilan sosial, Pengelola zakat I ami! adalah merupakansalah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat alau menghapuskan derajatkemiskinan masyarakat serta rnendorong terjadinya keadilandistribusi harta. Karena zakat itu dipungut dari orang-orangkayo untuk kernudian didistribusikan kepada mustadz'afiin(fakir miskin) c]i daerah di mana zakat ill! dlpungut. [elas hal iniakan terjadi aliran dana dari para aghniya kepada dhuafa dalamberbagai bentuknya rnulai dari kelornpok konsumtif maupunproduktif (investasi). Maka secara sadar, penunaian zakat akanrnernbangkitkan solidaritas sosial, mengurangl kesenjangansosial dan pad a gil irannya akan mengtl rangi dcraja lkejahatan d itengah masyarakat, Lcmbaga zakat haws memahami perananini, sebagairnana Allah menga takan dolam A I-Qur'an," ... kni IayakulI(i dlrulnlml baiua! Ilgh11.i.lltl'iminkuui ... " (agar harta itu tidaksaja beredar di antara orang-orang kaya saja di sekitarmu),

Ketiga, mcningkamya hasil glu"a dan day a guna zakat.Setiap lembaga zakat sobaiknya mcmiliki database (pangkalandata) tentang muzakki dan mustahiq. Profil muzakki perludidata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk

ruslehJanmil

dan:ian

dapatpajakdcngaZakat

a.b.c.d.

e.f. Su

va

mclakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki.Muzakki adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanyaperhatian dan pembinaan yang mcmadai gLll'\a rncmupuknilai kepercayaannya, Terhadap mustahiq-pun juga dernikian,program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkansejauh mana rnustahiq tersebut dapat meningkatkan kualitaskehidupannya, dari status mustahiq berubah menjadi muzakki.

Oi Indonesia, ada 2 (dua) kelembagaan pengelola zakat yangdiakui pernerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang terdlridari Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan Lembaga Amil Zakat(LAZ). Kedua-duanya telah mendapat paY1.U1g pedindungandari pemerintah, Wujud pcrlindungan pernerintah terhadapkelembagaan pengelola zakat rersebut adalah Undang-UndangRI Nomor23 tahun Ztlll tentang I~engelolaallZakat, sebelumnyajuga dalarn Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun1999 tentang I'tlngelolaan Zakat, serta Keputusan Dlrekrurjenderal Blmbingan Masyarakat lslam dan Urusan lIaji Nomor0/291 tahun 2000 tcntang Pcdoman Teknls Pengelolaan Zakar.

Oi HC1111pingmemberikan pcrlindungan hukum pcrnerintahjuga berkewajiban rnernberikan pcrnbinaan scrta pengnwasanterhadap kelcmbagaan BAZ dan LA? di sernua tingkatannya.Mulai tingkat nasional, propinsi, kabu patcn/Kotc sampaikecamatan. Dan pemerintah berhak melakukan peniniauanulang (pencabuian ijin) hila lembaga zakat tersebut melakukanpelanggaran-pelanggaran rerhadap pengelolaan dana yangdikumpulkan masyarakat balk berupa zakat, infaq, sadaqah, &wakaf.

Untuk mendapatkan scrlifikasi atau pengukuhan daripcmcrintah, setiap Lcmbaga Amil Zakat mengajukan

Stand~r Operasional Pl'QSCdUf I 37

Selanjutnya setiap lcmbaga zakat yang telah mendapatsertifikasi dari pcmerintah berkewajiban:<1. Scgcra melakukan kegiatan sesuai dcngan program kerja

yang dicanangkanb. MCltYLISlIL1 laporan termasuk laporan keuanganc. Membual publikasi laporan keuangan y:mg tclah diaudit

melalui media masse:d. Menyerahkan laporan kcpada pernerintah,

Tcknis opcrasional pengelolaon zakal dilakukan oleh amildengan bcbcrapa kriteria sebagai berikut : memiliki sifatamanah, mernpunyai visidan misi, bcrdedikasi. professional danberintcgritas tinggi, Menurut perangkat pcrundang-undanganyang ada bahwa zakat yang dibayarkan melalui Badan ArnilZakat Nasional (BJ\ZNAS) pada sernua rlngkar atau lembagaAmil Zakat (LAZ) yang mcndapat sertiflkasi dad pemerintahdnpat dlgunakan sebagai faktor pengurang pcnghasilan kenepajak dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutandengan mcnggunakan bukti setoran yong sah. Bukti SetoranZakat yang sah harus mcncanturnkan hell-hal sebagai berikut :

perrnohonan kcpada pemerintah dengan mclarnpirkan :a. Akte pendirian (berbadan hukum)b. Data (base) muzakki dan mustahiqc. Oaf tar susunan pengurnsd. Rcncana program kerja jangka pcndck, jangka menengah

dan [angka panjange. Ncraca atau laporan posisi keuangan, sertaf. Surat pernyataan kesediaan untuk diaudlt oleh lernbaga

yang indcpcnden.

mg, &

11.

10. 4

9. ~

7.

6.

5. ~'.

-I.

2. S3. ~

Pen\1. St

1. Nama, alamal dan nomor Iengkap pengcsahan Badan AmilLakat atau nomor lengkap pcngukuhan Lernbaga Ami!Zakat

2. Nomor uru I bukti setoran3. Nama, alamal 111uzak ki dan "0D10r Pokok Wajib Pajak

(NPVVP) apabila zakat penghasilan yc.mg dibayarkandikurangkan dari pcnghasilan kena pajak pcnghasllan.

4. jurnlah zakat atas pcnghasilan yang disetor dalarn angkadan huruf serta dicanturnkan tahun haul

o, Tanda tangan, nama, jabatan petugas Rndan amil Zakat,tanggal penerimaan dan stempcl Badan Arnil Zakat atauLembaga Ami! Zakat.Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dcngan

rincian sebagai berikut:

!.e1l/1ml'.1 (asli), diberikan kopada OHl7.C1kki yang dapat dlgunakansebagai bukti pt:'ngtlrang.m pcnghasllan k(\113 pajakpajak pcnghasllan,

Lellllln,. 2, diberikrm kepuda Badon Amil Zakat atau LcmbagaArml Zakat scbagai arsip.

LCllllmr .~,digunakan sebagai arsip 8.1I1kPcncrima, apabila zakatdisetor mclalui Bank.

Uraian selengkapnya dapat dlbaca dalarn Undang-undangRI nomor 23 tahun 2011, Keputusan Menteri Agam •• No. 373tahun 20OJ,(y"ng merupakan penggauti dari Keputusan Menter;Agarna RI Nornor 581 tahun 1999) maupun Pedoman TcknisPen~elolaall Z..ikat melalui Keputusan Diricn Birnmas Islam danUrusan Haji Nomor 0/291 tahun 2000.

Penyaluran Zakat secara cepat dan tepat1. Sesuai syari'ah sebagairnana yang tertuang dalam AI­

Qur'an, terlampir,2. Zakat merupakan kcharusan bukan sukarela.3. Prioritas pendistribusian zakat adalah dimulai dari

peningkatan kapasiras diri sendiri, keluarga, kerabat,tetangga kemudian orang lain.

4. Mensosialisasikan bolas harta yang wajib dikeluarkanzakatnya dan batas waktu penguasaannya.

,. 7.akal horus melalui /smilin atau lernbaga pengelola danaZlSWAF.

n. Zakat rnaal pendistribusiannya harus I'rnduktif.sedangkanzakat fitrah adalah konsumtif.

7, Zakat dioricnlasikan kepada program peningkntan kapasitasdiri, sehingga mustahiq sclclah di bantu dapar rnasuk ketahapan mandiri kemudiar dapar monjadl Muzakki danbergabu ng da lam komunilas insan 1.

8. Infaq dapat dlgunakan sebagai dnggnran oporasionul arnilinatau Lembaga Pengclola Zakal, yang pengeluarannya dikotahui oleh pengurus, pengawao:;dan pengowas syarlah.

I.) Shodaqoh adalah dana subsider yang dapat digunakanscbagai support program-program panilla zakat ataupengolola zakat.

10. Zakat dapat digunakan kepada tiga scgrncnrasi program,yakni : Produktifitas, pendidikan dan kesehatan.Dana zakattidak boleh berkurang namun balch bcrtarnbah jurnlahsaldonya.

11. Dana Zakat Maal Horus habis di distribusikan pada senapbulannya, ainu dapat diditribusikan pada bulan berikutnya.

40 I Srandar Opcrasional Proscdur

Sedangkan Zakat Fitrah hams habis tersalurkan padasetiap tanggal l syawal sebelum Khatib idul fitri turun danmimbar,

Pengumpulan Zakat yang berkesinambunganI. Zakat Maal digalang pada setiap bulannya, ssdangkan

zakat Iitrah pada setiap bulan sud Ramadhan.2. Zakat maal di galang pada pencapaian haul yakni 20 dinar

atau 200 dirham pada masa kepemilikian satu tahun,dikenakan 2r5 'Yo. Atau dapat dikeluarkan setiap bulan.

3. Dana Infaq digalang pada setiap pertemuan pen gurus, ta'lirn­ta'lim keilmuan atau setiap kelompok yang akan memulaimembicarakan dan rnenyebut-nyebut nama Allah swt.

4. Dana Shodaqoh di dapat dari para dermawan yangmenyisihkan ebagian hartanya untuk bershodaqoh, sifatnya tidak mengikat lapi ditekankan.

5. zakat adalah dana yang di dapat dari muzakki, kernudiandana itu digunakan untuk kebajikan masyarakat,

6. Dana ZrSWAF harus berkernbang dan produkrlf.7. Adanya pengawas dan lembaga acountable untuk menjaga

dan bertanggungjawab atas kelanjutan dana Ziswaf,8. Memproduksi para muzaki bam.9. Pendisrribusian Ziswaf harus dapat mcndorong

produktifitas, kreatifitas dan inovatifitas kehidupan10. I Iarus dapat rnernbuka dan rnengembangkan lapangan

pekerjaan.11. Dapat mcngcntnskan dan rncnghilangkan kemiskinan

karena keridhoan allah swt,

"'tullllll' 01'<:""'011111Pro,cJ(tr I 41

a. Pendidikan dan PelatihanDi dalam program inidiajarkan dan dilatihkan berbagai ilmu

praktis, seperti: aturan syariah Islam mengenai zakat, peraturanpcrundang-undangan, membangun kelembagaan, strategifundrai ....ing, strategi pendayagunaan. rnanajcmcn kcuangan.dan akuntansi untuk lPZ. Untuk pclatihan, <aat ini karnimcnjalnnkan bcrbagai macarn pelatihan y,mg dibutuhkan olchIto IIIba ~a za ka t.

Mcmbuat paket pelatihan fikih manajerncn zukat. Pelc)lihclnini kita uarnakan llt1sic kl/owl('rll~e atau pcngctahuan dasar hag!SCli<1ppihilkJ'lCtiL!P orang yang ingin menjadl pcngclcla z<ll<ol/dana soxial pada khususnya. Paket pelatihan yang korlua adalahpakct "pcsinlisnc;i. Ada liga paket spesiahsasi, yakni paket::.lrtltl!gi Iundraising zakat, paket stratcg: pcndayagunnan dana­dana zaknt, infoq cion scdekah, dan wakaf, ::'CI'I.l paket pelatihanakuntansi dan manajemen keuangan untuk Tcmbnga PcngelolaZakat. Pclatihan iru dilakukan secara reguler maupun melaluiin house training apabila ada lembaga zakat yang 111(,l11lnl"pclauhan sccara khusus. Pclatihan ini tolah meluluskan alumnidari tahun 1999sebanyak lima ribu pcscrta yang tcrscbar mulaidari Arch sarnpai kc Tirnika. Scrncntara lcmbaga vLlng rnenjadijaringan lebih kurang Lembaga Pengelola Zakat vang ad c) discluruh Indonesia.

Untuk dibidang pendidikan, mempunyai largel akanmcmbcntuk scrnacarn pcndidikan tinggi untuk manajernen

PROGRAM LPZAda ernpat hal ini yang sebcnarnya diupayakan untuk bisa

rneningkatkan kineria dati berbagai Lembaga Pcngclola Zakat.

42 I Sl'lUlUllr Opcrasiounl Proscdur

c. RisetMelalui bidang ini 1M2 melakukan bcrbagai kajian dan

advokasi, scpcrti: pcraturan perundang-undangan ya.ngberkaitan dengan zakat. Perlu adanya rnelakukan lobi danportemuan dengan berbagai pihak Kementerian Agamamaupun l)l'RkhusLlsnya komisi Vl.yang menghasilkan berbagaipcraturan.

koracetakatau

nler"bemamere

d.Puba

b. KonsultasiProgram ini rnencakup bcrbagai kegiatan konsultasi

beserta berbagai aspeknya, seperti: pend irian lernbaga,pengembangan program, pernbuatan sistem operasi danprosedur (SOP), kornputerisasi sistcm infotmasi manaieruen,Ada bebcrapa pelayanan yang bisa diberikan kepada LembagaPengelola Zakat, Pertama, membantu pendirian lernbaga atauinstitusional building, Pelayanan lainnya ada lah pengembanganprogl'amnya, pembuatan sistem operasi dan prosedur (SOP),Dalam mcngembangkan program komputerisasi dan pada saatin; diupayakan membuat software akuntansi untuk pcngclolazakat, yang juga cocok untuk lernbaga nirlaba lairmya, scpcrtiLSM, yay.;tsan-yayasan, partai politik maupun pemerintah.Sistem ini mcmang bcrbcda dcngan standar akuntansi yangditerapkan di akun tans i yang diterapkan di perusahaan yangprofit oriented. Tni discbut dcngan fimcl C1cca01lllting atauakuntansi dana,

SaIslarr­Zaka

zakat. Dan ini sudah dikaji ulang ke Kementerian Agama danKopertis untuk mendapatkan izinnya, tapi temyata belum bisaterakomodir,

atau

d. Publikasibanyak cara yang dapat dilakukan untuk mernpublikasikan

berbagai kcgiatan dan program UJZ. Hal inidimaksudkan untukdiketahui publik atau rnasyarakat sccara luns, Dcngan cara inimasyarakat, khususnya para muza kki yang sudah rnenyalu rkanzakatnya melalui LPZ akan Icbih perraya bahwa lernbaga yangmcrcka percayai untuk mcnyalurkan dana zakatnya henar­benar telah rnclaksanakan amanat yang diembanknn kcpadarncrekn,

Dalarn hal publikasi, banyak cara yang dapar dilakukanl.cmbaga Pengelola Lakat, bisa mclalui mcdlo cetak ataupunelekrronik. Untuk media cctak bisa dipublikasikan rnclaluikoran, majalah, spanduk, brosur, buletin dan bcrbaga] mediacetak lainnya. Sedangkan elektronik bisa mclalui televisi, radioataupun media elektronik Iainnya.

Seldin kedua media terscbut, publikasi juga dapat dilakukansecara langscng ke masyarakat, hal lni dapat dilakukan rnelaluiberbagai kegiatan soslalisasi, seminar, bedah buku, diskusi danberbagai forum pertemuan lainnya,

danangdan

Salah flatu yang karni hasilkan adalah keputusan dirjen Rimalslam don Urusan Haji tentang Pedoman Teknis PengelolaanZakat, Untuk membentengi berbagai penyimpangan dalampcngelolaan zakat, mendorong dibuatnva kode etik untukLernbaga Pengelola Zakat. Konscp draftnya yang sudahdigulirkan kepada reman-ternan praktisi dan sckarang tcngahdibahns bersama.

dan

rnelakrnereua

Kor-,atau pcranng ~akun ...,

yangbagi IIbenan-

atau C'1orgaIlISlmcnguiinfak,

yang.

Kedkualitaskebar ...profesi

RATING/rEMERINGKATAN LPZLembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah lernbaga publik.

Ini karcna LPZ menghirnpun dana-dana dari masyarakat luas(muzakki/donatur). Oleh karena itu sudah selay aknya jika LPZmcrnpcrtanggungjawabkan dana-dana yang dihimpunnyatersebut kepada publ ik 'K'GUa transpara 11.Sciakd iberla ku kannyaUU Nomor 38(1999 lcntang Pengelolaau Zakat -sskarangsudah dirubah rnenjad i UU no. 23 tahun 2011, b('I'l11lll1CU lanlahbanyak Lembaga Pengclola Zakat, baik Badal) Ami I Zakat(BAZ) maupun 1ernbaga Ami! Zakat (l.A?). Diberlakukannyaell tcrsebut mernbuka peluang dan rncndorong masyarakatuntuk mendirikan 1PL, maka makin dirasakan pula perlunyasuatu aturan tcntang akuntabilitas dan transparansi,

N,lmLII1, dalam porkembangannya kinerja dari LPZ tidakoptimal. 1:)<1I1Y"1-.yan?, mcmpertanyakan motif pend irian LPZkarena dltcngaral somangat untuk rncndiriknn lernbaga sosialini hanya memanfaalkan pcluang atau kesernpalan dari undang­undang tersebut. Fakta y,mg ado di lapangan mcnunjukanbahwa sebagian besar pengelolanya kurang rnemahami Iungsidan tugas yang harus mereka lakukan, Karena itu, tergerakuntuk bisa mcncoba mcrnbantu meningkatkan kinerja merekasckaligus menumbuhkan kcpcrcayaan parcl donatur kcpadalembaga pcngclola /"k.lt tersebut.

Setelah mellhat bcrbngai fakta dan realitas dl lapangan, adariga masalah besar yang dihndapi l.embaga Pengelolaan Zakat,yang jugn dinlarni oleh lembaga soslal lainnya.

Pertama, problem kclcrnbagaan. Sebaglan bcsar dill' merekamasih tergolong baru dan rnasih mcncari bentuk dan strukrurkelcmbagaen.

~)!.lnd\U'OI'<:"'~,i()naJProsedur I 45

Kondisi itulah yang mondorong untuk mclakukan ratingatau pemeringkatan Lembaga Pcngelola Zakat. Sebenarnyzruling ini hanya satu bagian kecil dari UPilY"untuk melakukanakuntabilitas dan transparansi publik di I P7. Sclain itu, '-'garsctiup LPZ, balk BAZ maupun tAZ scrnakin terpacu unlukrncni ngka tkan kinerjanya sehinggu kcpcrrnyaan para donatu I'

sernakin mcnlngkat.Progr ..l111 rilLing LPZ itu memillki cmpat tujuan, Per/mila,

rnclakukan evaluasi kincria dari para LPZ. Kedua, rnemotivasimereka untuk meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas

Kedua, masalah 5DTvi(sumber daya rnanusia). Kita melihatkualitas sumbcr daya pengelolaan zakat cukup rendah karenakebanyakan mereka tidak menjadikan pekerjaannya itu sebagaiprofcsi atau pilihan karir, tapi scbagai pekerjaan sampinganatau pekerjaan paruh waktu. Mereka mcnjadi pengelola zakathanya untuk mcngist waktu luang atau mengisi had tua bagiyang sudah berusla lanjut atau pension.

Ketiga, masalah sistern. Sbtc111 yong ada di lembagazakat praktis nol besar. Kebanyakan rnereka tidak mcmilikiatau momahaml pentingnya sebuah sistern dalam kinerjaorganisasinya. Yang penting, pllnya semangat bcsar untukmengurnpulkan dan menyalurkan dan') sosial, seperti zakat,infak, sedckah. Akhimya sepcrtl ycll1g sering ada di lapangan,merck" terjcba k dengan program y;'II1g d iscbut 21', yai tupclcstarian kerniskinan dan program pnml~rnn kcbajikan, Tniyang scrlng lcrjadi ranpa disadari. Mereka beranggapan, bagt­bagi u.mg, solcsa: rnasalah, Dana habis, tapi kcmiskinan torusbcrtnmbah,

46 I Standar Operaslonul I'rmcdur

MElODEMctode yang dlgunakan dalam survei perncringkatan in!

adalah dcngan mengirimkan keusioncr yang mcnyangkutUI1SLlJ'-UI1Stll' yang akan dinilai, YiU1.g dikelompokkan dalarnriga aspek besar yaitu: arnanah, profesional, dan transparan.

goodgO\'l~

govekrileny.mg!T\1;!11g?

berupol:-pv

St>tRincian unsur torscbut dijelm,kan sobaga: bcrikut:1. Amanah

• Faktor cfisiensi pcngclolnan• Adanya slruktur dewan syariah• Adanva struktur internal auditor• Faktor penyaluran dana zakar

2. Pn•••••

3.

DiaraungTl\.fZ -.

dan transparansi. Inl dilakukan karena 1cmbaga zakat adalahlernbaga publik. Artlnya bahwa kcnyataannya merekamengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan padamasvarakat..'

Lcmbaga ini milik publik dan harus dikelola sccara amanah.Sudah saatnya bagi mereka untuk menerapkan prinsip­prinsip transparansi maupun akuntabilitas dalam mcngclolalernbaganya. Ketiga, rncnciptakan kondisi yang kondusifbagi pengembangan masyarakat L1iIndonesia. Dan, Keempal,rnemberikan panduan bagi donntur dalam rnenyalurkandananya,

Dengan model raring ini nantiny, masyarakat akanmcngetahut lcmbaga mana ynng masuk kategori bagus,lcmbaga mann yang sedang, dan LPZ mana yang kurang bagus,

~",uld"r Op~rnsion.u1'1'\)SCJIl, I 47

xan Diakui bahwa mctode yang dilakukan dalarn rnelakukanrating ini memang metode yang memang rnasih sederhana.fM7 rnencoba membual kuesioner dengan bcbcrapa pertanyaantl'rbagi dalam tiga kelompok besar di atas. Ini yang dinarnakangood organization governance, di pcmcrintahan ada goodgovernment governance, u\l1L punya good urganizationgovernance yailu amanah, profeslonal dan transparan. Tlgakritcrla lnilah yung dibrcakdown dalarn bebcrapa pcrtanyaanynng lcbih spesifik. Selain itu, respondcn juga diminta untukmCI~gi..imkan data-data yang menyangkut lcmbaga rnercka,bcrupa laporan kcuangan, laporan kegiatan, profit lembaga,aspck legal, dan lain-lain.

Sctc-lah data-data yang dibutuhkan didapatknn, kernudianmcnginput dan rnengolahnya berdasarkan bcbcrapa kriteria,scperti:

I) Bcrdasarkan wilayah kcrjanya2) Bcrdasarkan jenis lembaganva3) Berdasarkan bcsaran penerimaan dananya

2. Profesional• Aspek legalitas• Aspek pembukuan/akuntansi• Rencana program kerja• Aspck audit (eksternal audit)• Aspck kepercayaan muzakki

3. Transparan Publikasi laporan keuangan

alahka

48 Sunda Oprr""I11a! Pm",.!ut

( )

J 7;.vi .; ~ ~,JiJ ~ u#;..t'~.~J r:- .:t,lli Q ~~}..:Jl c1llll \l 1

~)~r~1111 ~dala

Berdasarkan wilayah kcrja, bisa mcmetakan wilayah kerjamereka dan mengetahui dimana saja LPZ itu berada. Dari [enislcmbaganya, bisa mengelompokkan Lembaga Pcngelola Zakatmenjadi dua jenis, yakni BAZ (Badan AmU Zakat), Nasional,Provinsi dan Kabupaten dan LAZ (Lembaga Ami! Zakat).

Pesatnv, perrumbuhan lernbaga pcngclola zukat,rnusih bclurn diinngi dengan upaya penguatan kapasitaskeorganisasian, schingga disparitas kapastras masih cukuptinggL Publik secara urnurn masih melihar kincrja lembagaamil zakat belurn optimal. Kebanyakan lernbaga pcngelolazaknt ini belum efektif dalam menghimpun dan menyalurkanzakat. Kultur sebagian bcsar organisasi pengclola zakat bclumbcrorientasi pada penguatan tnsrirusl d"11 sistcrn. Padnhal, hellini rnutlak jiktl sebuah lcmbaga mengambil pcran ~i):,rnlfikflndalam penanganan masalah kcmiskinan.

Bcrdasarkan rcalitas di lapangsn, ada lig,) masalah bcsaryang d ihadapi oleh lcmbaga pengclola zakat, Pertamn,problem kelcmbagaan. Sebagian besar I~mbilga pengelolazakat tergolong pcmain baru, yang masih rnencan benluk danstruktur kelcmbagaan. Kedua, problem sumberdava manusia,Kualitas sumbcrdaya rnanusia pengclola zakat rnasih rendahkarena kebanyakan tidak mcnjadikan pekeriaan arnil scbagalprofesi alau pilihan karicr, tapi sebagai pekorjnan sampinganatau pekerjaan paruh waktu. vlcnjadi pengelola zakat atauarnil hanya sekedar rnengisi waktu luang atau nlt'ngisi hari tua

BABIVSISTEM PELAKSANAAN STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGAPENGELOLAH ZAKAT

7..akat- -mal,

",erja'ellis

akuntPC'llgl

dt!n~Jzakat

St..~di Ind

CAPACITY AND TRUST BUILDINGPada dasamya ada ernpat bidang kerja dalam lembaga

pengelola zakat yang seharusnya memiliki standard operatingprocedure, yaitu manajerncn penghimpunan dana, manajcmenkeuangan dan back office, manajemen surnberdaya manusia,serta manajernen pcndayagunaan atau pcndistribusian danazakat, Dengan adanya slalltlard ~1t'I:rornlmltI' uumognnent sysl'el/lmakafungsi-fungsi rnanajcmen zakat pada sebuah lcmbaga amildiharapkan dapat berjalan 1>CSUcli pNencanaan dan terkontrot.Standarisasi pongclolaan zakat menjadi masalah prioritas yangrnesti dilakukan, Sudah seharusnya dana ZJkJt dikelola dengansistem kcrju yan~ profosional dengan pendckatan rnanajemcnorganisasr modern, narnun kaidah dan aturan scsuai hukurnsyariah tidak boleh ditinggatkan.

Terkait pcrlunya suatu aturan tenrang akuntobilitas dontransparansi, gagasan mcningkatkan interne! <~Ol'l'nlllllc(,

lcmbaga pcngelola zak.it dan pcningkatan kredibilitasnyadi kalangan kontituen zakat dan publik, dlrnsakan cukuprncndesak. Lembnga pcngclola zakat perlu rnernpunyaimckanisrne pcngnturan did (S('IJ~I'''8t1ll11'il!ll IlIcc/lrlllislIl), mulaidari pcrwrapan kode etik amil zakat sampai scrtifikasi dan.-r kreditasi lcmbaga.

Ada dun bentuk sc~f-1'I'gl"nl'i()/J IIIt'('IInlli<;/II: pertnma, upayayang dilakukan oleh masing-rnasing lcmbaga ami! zakat untukrnengalur crganlsasinya melalui AD/ART lernbagn maupun

lcrnbaForummain tinterndona~ri

lndonMela,

bagi yang sudah pensiun, Ketiga, masalah sistem. Kebanyakanlembaga pengclola zakat bel um rnerniliki atau tida k mcmahamipenringnya sebuah sistem dalam kinerja organisaslnya.

randar Opcrasional Pl'tlhcllur 51

slandart operating procedure (SOP). Kcdua, upaya sekelornpoklcrnbaga amil zakat yang tcrgabung dalarn asosiasi sepertiforum Zokat (FOZ) untuk menyusun dan menyepakati aturanmain bersama yang dipraktikkan ketika berinteraksi dalarnintern kornunitas zakat maupun dengan pihak luar sepcrti paradonatur, pcmerintah maupun masyarakat luas.

Sertifikasi dan akreditasi lembaga pcngclola zakat dilndoncsia rnerupakan salah satu upaya yang pcrlu dij.ljagi.Melalui mckanlsme ini lembaga pengelola zakat akandirulai oleh pihak ketiga, dcngan kriteria tertentu, mulai dadakuntabllitas keuangan, kctcrbukaan atau transparansi, tatapengelolnan internal, dan sebagainya. Upayu ini bisa dimulaidcngan menerapkan rating terhadap lembaga-lembaga arnil7<1k,'1 di Indonesia. (sudah dijelaskan scbclumnya)

Sudah wnktunya rnembangun wajnh pcngclola.in zakntdi lndoncsla v'~J1grncmenuhi harapan masyarakat. Dungantarnpilnya kinerja pengelolaan zakat yang nmanah, profesionaldan tmnsparan, diharopkan rnesyarakat semakin terdorong1I111uk menvalurknn zakatnya mclalul lernbaga. S(,1110g<)

pcningkatan kapasitas lembaga arnil zaka: dapat mewujudkanperan kontriburif zakat sebagai solusi unluk ml:!mmggulnngiproblema kemiskinan di Indonesia.

Bcrdasarkan Undang-undang Republik Indonesia I\omor21 tahun 2011 tcntang Pengelolaan Zakat, maka y.lllgdirnaksud "Pcngelolaan Zakat" adalah kegiatan pcrcncanaan,pelaksanaan dan pengkoordinasian, dalam pengumpulandan pendistribusian serta pcndayagunaen zakat. Scbclummendiskusikan tcntang pengelolaan zakat maka yang peril!pcrtarna kah di dibicarakan adalah mcnvntukan VI"! dan MrSldari lernbaga zakat yang akan dibentuk.

'-bnyocukup....unyaimulai

IWIICI!

'menukurn

2.

DASAA1. L

pen~~suati>;clpFulilllgk~tJ/lI'r tz

orgadirekter~Fun!?J

Ba

Badan AmI! Zakat (BAl)Dalam rnngkn mengoptimalkan dan rncngefektifkan

pengclolaan zukal scbagaimane tersebut di atas, rnakaberdasarkan kcpu Iusan mcnteri Agama Rl 1'\011101"01 tahun2001 yang Juga terdapat dalarn Undang-Lndang no. 23 tahun2011 tcntang kedudukan, tugas, fungsl, kcwcnangan, susunan

I3agaimana Visi lernbaga zakat yang akan dibenluk serta misiapa yang hendak dijalankan guna menggapoi visi yang telahditctapkan, akan sangat mcwarnai gerak dan arah yang hcndakdituju dari pcrnbcntukan lembaga zakat tersebut. Visi danruisi ini harus disosialisasikan kepada segenap pengurus agarmcnjadi pedornan dan arah dari setiap kebijakan alau kcputusanyang diambil. Schingga lembaga zakat yi'l11g dibentuk memilikiarah dan sasaran y<1rlg [clas.

Selanjutnya adalah melakukan "pcngclolaan zakat"scbagaimana dijelaskan daJam maksud definisi pengclolaanzakat diaras. Diawali dcngan kegiatan percncanaan, dirnanadapat moliputi perencanaan program bcsorta budgetingnyaserta pengurnpulan (collcctiJlg) data muzakki dan rnustahiq,kernudian pcngorganisasian meliputi pcmilihan strukturorganisasi (Dewan pertirnbangan, Dewan I'engawas dan BadanPelaksana), pencmpatnn orang-orang (,1mB) yonp, tcpat danpernilihan system pelayanan ynJlg mornuduhkan ditunjangdengan pcrangkat lunok (software) yang mcmadai, kcrnudiandengan tindakan nyata tproactire) mclakukan sosiali asi sert.pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahiq clanterakhir adalah pengo\'\'asan dari sisi syariah, manajcrnen dankcuangan operasional pcngclolaan zakat,

Stundnr Opcrasionul Prosedur I 53

2. Unclang-undang RT Nornor 23 Tahw1 20] 1 tentangPengelolaan Za kat

DASAR1. Undang-undang Rl Nornor 38 Tahun 1999 tentang

Pcngclolaan Zakat

Badan Amil ZakatNama SOPNemer Dekumen-----------------------

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)LEMBAGA PI3NGELOLAAN ZAKAT

Badan Amil Zakat

organisasi dan tata keria Kementerian Agama, telah dibentukdirektorat Pemberdayaan Zakat. Dalam melaksanakan tugasrersebut, direktorat pemberdayaan zakat menyelenggarakanfungsi pembina an dan tatalaksana Badan Amil Zakat,

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolah yangdibcntuk olch pernerintah terdiri dari unsur masyarakat danpcmcrlntah dengan tugas mengumpulkan, mcndayagunakandan mendistribusikan zakat sesuai dcngan kctentuan agama.

Dalam ope rasiona I Badon Amil Zakat ini, perlu adanyapengelolaan yang mantap dan benar, untuk itu perlu dibuatsuatu prosodur tetap yang bersifat standard, schingga siapasaiapun, kapan sajapun dan dimana sajapun dilakukan langkah­langkahnya tidak berubah, Ini mcmcrlulukan SOP (stnntlnn!operating procedllre..,), scbutan lainrrya Proiap (Prosedur tatap),

,1'lUnan

Li (kanmakatahun

{ dannj<1ng

dan~ agar

54 I Sr.IIlJ:lI OI,ef;U.lonaJ I'r..»edllr

PERUI. Pt.12. rei

DEFINISIBadan Arnil Zakat dislngkat 13AZ adalnh organlsasi

pcngelolaan zaka I yang dibcntuk oleh perncrintah sebagaipelaksanaan arnanat Undang-undang I\omor 23 Tahun2011TenliulA Pengelolaan Zakat di bawah naungan LernbagaPcngelola Zakat (LPL).

3 K

2c.

h.RUANG LlNGKUPJ). Prosedur dan tala cara perencanaan zakal.2). Prosedur dan tata cara pelaksanaan dan pcngkoordinasian

Lakal.3). Proscdur dan rata cara pendistribusian dim pendaycgunaan

zakar,

d.

PROS.UntukJ Pe

TUIUANBadan Amil Zakat dibentuk untuk kegiatan perencanonn,

pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengurnpulan,pcndistribusian serta pendayagunaan zakat Sccara nasional.SOP ini bertujuan untuk mernberikan penjelasan mengenai :1) Menjadikan l.ernbaga Pengelolaan Zakat sebagai arah

dalam pongclolaan zakat secara nasional2) Meningkatkan efektivltas dan efisiensi pclayanan dalarn

pengelolaan zakat secara nasional:3) Sebagai suatu pola yang dapat dijadikan pcdoman bagi

para pcngelola zakat sccara nasional;4) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewuiudkan

kesejahteraan rnasyarakat danpenanggulangan kemisklnan.

<;runci"f Operasional ['1O,cdUl I 55

PERU BAHAN TATA TERTIBI. Pcraturan tata tertib inibcrlaku sejak ranggal dikeluarkannya2. Peraturan tata tertib iru dapat dlperbaharui dan

drsernpurnakan sesuai dengan perubahan kcbijakanlembaga, atau apabila ada usulan penyernpurnaan pcmillk,pengelola rnaupun pt!l1gguna.

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PELAKSANMN BALUnluk rnelaksanakan ini diperlukan persyaratan scbagai berikut1 Pernyataan

<1. Pcrnyataan diperlukan untuk mcnjclaskan kedudukanPIHAK PER lAMA sebagai pengelola dalarn hell iniadalah divisi pengumpulan, divisi pcndistribusian,divisi pendeyagunaan dan divisi pcngombangan:

b. Pernyataan dipcrlukan dari Kctua Urnum yangberwenang untuk bertirulak alas nama Ketua BA/,

C. Pornyataan diperlukan oleh pengguna.2 Pembcrltahuan Mengcnal Peraruran Tara Tertib,

Sallnnn dari peraturan ini disampnlkan kcpada KetuaUmurn dan pclaksana sebagai pe"b"llmtllnan

3 Ketuatan Tcrhadap Peraturan Tara tertib'lugas dan kewajiban yang dibcbankan uleh pcrnturan inihorus ditsati baik oleh Pemilik, I'engelola dan Pcngguna.

PENGGUNA (USER)Unit kerja melipuli.Ketua Urnum, dun orang ketua, Sekretaris

Urnum, dua orang sekretaris, seorang bendahara, divisipengurnpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaandan divisi pengembangan.

nisasibagaiahun

Tang~.llDisiapk,TanggaDipcrik ...Tongs,..Dire\ 1'1 C

PENUT12.3.

PROSEDI.2.3. Pn

Su+!

3.

2.

56 I SI.u"b, 0l'tI.l,[onal Proscdur

PROSEDUR POLA PENGELOLAAN lAKATI. Pcngumpulan

Pcngumpulan zakat dilakukan olch Badon Amil Zakatdcngan cara menerrma atau mengarnbil dari Muzakki ..lasdasar pemberitahuan Muzakki.

Badan Amil Zakar Kabuparen/ Kola disingkat BAZNASKabu paten/Keto berkcd lid 1Ikan til ibukola Kobupaten/kota.Pcugurus BAZNAS diangkat dengan kcputusan Bupari/Walikota (1lns lI~LlI kepala kantor Kerncntorian AgamoKabupaten/Kota, Kcpcngurusan BJ\/NAS Kabupatcn/ Kotaterdiri atas Dewan pcrtirnb c,ngan, Komisi Pengawa ...dan BadonPclaksana

PROSEDUR WILAYAH BAOAN AMIL lAKAT1. Badan Ami! Zakar Nasional (BAZi'JI\S)

Badan Ami! Zakat Nasional disingkat BAZNASberked udukan di jakarta sebagai ibukota negara. Pengu I'US

Baznas d iangkat dengan kcpu tusan Presidcn atas usulmenteri agama. Kcpengurusan BAS'\JAS terdiri alas DewanPortirnbangan, Komisi pl::'ngawasdan badan Pelaksana,

2. l3adan Ami! Zakat Provinsi (BAZNAS)Badan Arnil Zakat Provinsi disingkat BA7NAS Pwvinsi donberkedudukan di provuisi. Pengurus BAZ>JAS diangkatdengan keputusan Cubernur atns usul kepala kantorWilayah Kernentcrian AgaTI1<l Provinsi. Kepengul'usnnBAZNAS I'rovinsi terdiri alas Dewan pertimbangan, KomisiPengawas dan Badan Pclaksana

3. l3adan Ami! /'..akatKabupatcn/ Kota (BAZN AS)

Smull"r 0I"'NuioMl ProlcdUI I 57

l:,nggallmplemel1tasi :Disiapkan OlehTnnggal ReviewDipcriksa Olchl~lnggcll RcvisiDirevisi otch

PENUTurI Pcmbcrlakukan SOP2. J'emberlakuknn SOP ini sejak ditetnpkanya:J. I'erubahan atau format barn atas UStl1111 bcrbagal pihuk

PROSEDUR MINGOPTIMALKAN PENGELOLAAN ZAKAT1. I'rogrorn Molivasi dan Sosialisasi Zakat2. Program Pernberdayaan Badan Amll Zakat3. Program pernberdayaan Masyarakat d<1I1 Peningkatan

Su mbcr daya Manusia (SDM)

2. PcndistribusianSetiap Badan Amil Zakat sctelah mengumpulkan zakat,dana zakat yang telah dikumpulkan wajib disalurkankepada yang berhak rncncrimanva sesuai dcngan ketentuanhukurn Islam

~. PendayagunaanPendayagunaan zakat diperuntukkan kebutuhan konsumtifdan produktif

.i alasZakat

Aga• Tela

san,

•

•

••

LemIslam atpendic, ....di sepeUnlukprovlns~t:lbdgal!

• Ber• M.

•

•1.

• BerAg.u

• D~

1. Lembaga Amil Zakat Tingkat PusatLernbaga Amil Zakat tingknl pusot dibenluk olch J .ernbaga

Dakwah atau organisa sj masyarakat y<1ng bcrgerak di bidongdakwah, pcndidlkan, sosial dan kemaslatan umat yang telahmcmi liki jaringan di sopcrtiga jurnlah provinsi til Indonesia.Adapun syarat elSal' LAZ dupat dlkukuhkan menjadi LcmbagnAmi! Zakat t'l11gkdL pusat:• l.3erb'.'ll'l.m hukum• Mcmi1iki data muzckki don mustahiq• 'lelah beropcrasi l11inil11.1Jsclama 2 tahun• Mcrnilki laporan kcuangan yang Lelahdiauit oleh akuntan

publik sclnma 2 tahun terakhir

LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)Lcmbaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan

zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dandikelola oleh masyarakat sendiri. Pcmcrintah berfungsi scbagairegulator dan koordinator. Karena iLu pemerintah bertugasunruk membina, rnclindungi dan mengawasi LAZ. Setiap LAZyang telah rncrncnuhi syarat akan dikukuhkan oloh pcmerintah.Pt"ngeukl.'lhanlcrscbu l dimaksud kM1scbagai bentuk pembinaanpernerintah dan juga sebagai perlindungan bagi masyarakatbaik yang menjadi muzakki maUptul mustahiq,

LAZ adalah lnstitusi pengelolaan zakat y.mg scpcnuhnyadibentuk alas prakarsa masyarakat dan dikelola olchmasyarakat scndiri. Pernerintah bcrfungsi sebagai regulator dankoordinator. Melkadari itu pernerintah di sini berperan sebagaipembina, polindung dan pengaw,1~ LAZ. Lembaga Amil Zakatterbagi rncnjadi dua tingkat. yaitu:

St.ondAfOperasional Prosedur I 59

2. Lernbaga Amil Zakat Tingkat ProvinsiL('mbagaAnUIZakatlingkatprovinsidibentukolehorganisasi

islam atau lcmbaga Dakwah yang bergerak di bidang dakwah,pcndidikan dan kemaslatan umar ynn_g tclah merniliki jaringandi sepertiga jumleh kabupatendi provinsi yang bcrsangkutan,Untuk dapat dikukuhkan rncnjadi lcmbaga arnil zakat tingkatprovinsi, sctlnp LAZ harus mernenuhi kriterca dan persyaratanscbagai berikut:• Berbadan hukum• Mcmiliki data rnuzakki dan rnustahiq• Ielah beropcrasi minimal selama 2 tahun• Mcmiliki laporan keuangan yang Lelahdiadutoleh akuntan

publik selarna 2 tahun terakhir.• Memiliki wilayah opcrasi secara Jlasionall11inirna140% dari

jumlah kabupaten di provinsi tcmpat lembaga berada• Mendapat rckomendasi dari kantor Wilayah Kcmenterian

Agama Provinsi setempat• Telah mampu mengumpulkan dana Rp 500.000.000,- dalam

sam tahun

• Mernilki wilayah operasi secara nasional minimal 10Provinsi

• Telah marnpu mengumpulkan dana sebesar Rp1.000.000.000,-dalam satu tahun

• Bersedia disurvci oleh tim yang dibentuk olch KementerianAgama dan bersedia diaudit oleh akuntan publik.

• Dalam mclaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasldcngan Bndan Amil Zakat Nasional dan KernenterianAgama.

kuntan

~ Lelahj line!> it•.

I cmbaga

f1t1fl1UI

layar- ,kurar­mencLavan.(dagimengckon",1105101

zaka: C

jugacitra

lainnvtidak Ikeperrsulit ~dilahi

Pensejcrusper~perbaidhllBAL

Dibandlngknn dengan ljA:L, L/\Z lebih berhasilmcmanfaatkan peluang UU 23 20}'l, karena tiga faktor,

Perin uta, LAZ rclatif terbcbas dari birokrasi dan kepentinganpolitik pemerintahan. BAZ terjebak diantara kcpentinganpoliris aparatur pemerintah, Kondisi ini sanget rnenyulitkanBAZ untuk selMCI lincah rnernanfaatkan peluang. Mekanismepenyesuaian struktur dan SDM di LAL.dapat dilakukan kapansa]a rncnyesuuikan kesempatan atau hambatao vnns muncul.Hal Icrscbi 1I tiduk daput diiakukan olch ~J\Z sebagai 'organ'pernerinlah.

Kcbijakan operusional LAZ ditcntukan oloh sedikit orangmenurut kewcnangan yang sudah ditentu kan, sehinggadapat cepat dilakukan. Strukrur I.AL duentukan utamanyaberdasarkan kebutuhan organisasi, SAL rnasih harusruengakomodnsi kepentingan politis drluar organisasinya.Struktur LA:/, lebih ramping, struktur BA7. lcbih gemuk danseringkali lcbih kepada kebutuhan prcstlse. Kedu«, LAL tidakdapat bcrgantung pada siapapun kccuall dirinya. Ini rnernaksapcngclola LAZ untuk Lampi! loblh Jf:lI'c\sif dalarn menjarninkeberlangsungan organisasi dan progr;'lm-pl'Ogramnya. Padagilirannva, lni mcndorong pengelola rnenjadi lcbih kreatif,adaptif mcnycsuaikan diri dengan kebutuhan donatur, danmengembangkan pola kornunikasi yanK lebih produktif,

• Berscdia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh kantorvVila)ah Kernenterian Agama Provinsi sctempat danbersedia diaudit oleh akuntan publik

• Dalam melaksanakan kcgiatan bersedia bcrkoordinasidengan Badan Amil Zakat Daerah dan kantor WilayahKementerian Agama provinsi sctempat,

Pcngclola LAZ juga harus 'bersaing' dengan lembagasejenis, yung 'lama agresif dan kreatif. Meski kemudian terlihatperbedaan fokus program, sccara keseluruhan, dirasakanperbaikan yang signifikan pada tawaran layanan, baik bagidhuafa O1ilupun rrruzakki. Scrnentara ilu, secara keseluruhanBAZ melihat pegawai ncgeri scbagai captive market-nya,Dcngan dukungan instruksi vertikal kcpala dacrah, BAZ lebihfokus pada 'segmen'nya dengan tingkat kritis yang lebih tidakketara. Ditarnbah dengan dukungan anggaran dan fasilitaslainnya seperti P S yang ditugaskan scbagai pengelola, BAZtidak mcnghadapi tekanan nyara seperti LAZ. Kctiga adalahkepercayaan publik. RAZ bcrangkat dari posisi yang lebihsulit dibandingkan LAZ. Pcngclolaan sebelurn UU 23/20J Idilahirkan, tldak segera dapat dihapus dari bcnak donatursecara keseluruhan. Kctika informasi telah sangat baik, cdukasljuga sama baiknya, kcsadaran yang timbul bcrhadapan dcngancitra rnasa IGILl. Meskipun telah rnemperbaiki kincrja, labelpemerintah pada nAZ tetap rnenimbulkan tantangan terscndiri.

Dalam 10 tahun terakhir, LA7 mcndorong pcrubahan wajahpcngelola zakat-infaq-shadaqah, tidak saja dari sisi manajernen,namun jugil model interaksi dengan masyarakat, melaluilayanan rnuzakki maupun program distribusi. Oillam. kurunkurang dari 10 Iahun, pengelelolaan zakat di Indonesia tclahmenghasi Ikan pendidikan formal gratis (50- Perguruan Tinggi),Layanan Kesehatan gratis, Ruman Saki! gratis, distribusi gi7.j(d(lging) dan insentif okonoml pctornakan rakyat ke pelosokmcnggunakan momentum ldul Qurban, scrta sentra-sentraekonorni mikro di daerah, Bersinergi dengan LAZ lokal, LAZnasional mcndorong dengan cepat perubahan pcngclolaanzakat didacrah, melalui pembinaan standar kompctensi,

maksanjarrun1 ('.llI.l

reatif,, dan

iarus

ng.U1'1gan. Ikan

.hasll

kantordan

2)

62 I St'Uld.\rOperasional Proscdur

Hal serupa juga terjadi pada sisi akuntabilitas. Hanya dalamwaktn kurang dari 7 tahun, DSNI Amanah, sebuah LAZ lokaldi Kola Batam menjadi organisasi pengelola zakat pertamadi. Indonesia yang memperoleh sertifikasi ISO 9001 tentangmanajernen mutu, diikuti oleh BAZNAS di Jakarta dua tahunkcmudian, Audit oleh akuntan publik, penggtmaan mediamasa, majalah internal dan ueoene untuk laporan kgiatan dankcuangan tahunan telah menjadi standar yang berlaku II111urn.Meski pun rso 9001 & audit kcuangan tidak berhubunganlangsung peningkatan kinerja I~AZ,namun sangat rnembantumemulihkan kepercayaan penyaluran zakat melalui lernbaga.

LAZ juga bcrhasil mendapat pengakuan melalui kerjasamadengan BUMN dan perusahaan publik dalam pengelolaandana CSR unruk program-program berjangka menengah danpanjang. Program jenis ini menuntut kehandalan pcrcncanaan,pengelolaan kcgiatan dan kouangan serta eva luasi berkelanjutan.Pcngclola zakat tidak lagi dilihat sebagai organisast sosialsemata, namun tarnpll scbagai mitra pcngelolaan program daddunia usaha.

LAZ juga rncndorong pengelola zakat di Ind ones iauntuk mengubah cara memandang posisl All1.11 - Muzakki.LAZ menlnggalkan pola komunikasi tradisional yangmengcdepankan ancaman dose/siksa neraka/pahala danaturan/Ul.I/Perda dalarn membangu n kcpcrcnyaan muzakki,LAZ mengembangkan rnanajemen komunikasi yangmenekankan manfaat-manfaat Iebih dcngan mcnyalurkan ZISmclalui program-program rnereka, mengakomodasi kcbutuhanmuzakki dalam program distribusi dan mcnycdiakan Iayananyang sangat mernudahkan muzakki.

SosiaLisasiDalarn upaya meningkatkan kualilas pcngelolaan zakat

agar dapat diberdayakan secara optimal, maka Undang­undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Lakat pcrludimasyarakatkan sccara luas dan merata. Untuk itu diporlukanteknok sosialisasi secara lebih intensif agar dapat merubahparadigma pengelolaan zakat tradisional yang berjalan selamaini monjadi sualu sistern pengelolaan }'c1nglebih profesional.8. Sosialisasi Lcwat Media Massa

1) Medla Cetak (Sural kabar/ \Ilajalah/ Tabloid/lurnal)Sebagni salah saru media cetak yang bcrcdnr kUc1S dimasyarakat, surat kabar, majalah tnblokl dun jurnaldapat dijadikan media soslallsasi rnasynrakat, antarakain mclalui artikel, dialog, forum tanya [awab,pcnyuluhan dan bahkan iklan.

2) Media Audio Visual (Radio dan televlsi)Derasnya arus informasi melalui mod in clekronik,kohadi ranradio dan tclcvisl (Audio- Visual) perlu disikapisecara bijaksana. Karena itu kita pcrlu mcmanfaatkanmedia tersebut dongan dimuatl hal-hal positif danbcrnilal agamis yang memungkinkan tcrjadinvakeseimbangan opini. Dari sckian banyak forum agnmavang dirayangkan, masalah sosialisasi 7ak(11 jug,\ dapatdilampilkan eli radio dan telcvisi agar rnasyarakat dapatlcbih rnemaharni segala perrnasalahan tcntang zakatdan dapat mongojak orang yang memiliki harta untukberza kat mclalui media audio-visua l tcrscbut.

RENCANA STRATHiJS SOP LPZ

yangJan

nrnaokal

m

Uba

Slart~a. I'

L'.

d.

3) Film dan VideoFilm dan video dapat digunakan scbagai saran apenunjang dalam program sosialisasi zakat melaluikerjasama dcngan perusahaan perfilman atauproduction house, dapat juga dibuat veo denganmenggunakan handycam,

4) Leaflct/Brosur/BookletMateri zakat dengan segala permasalahannya dapatjugadisosialisasikan mclalui leaflet, brosur ataupun bookletdengan menyebarkennya kc tengah-tengah masyarakat.

5) Portal WebsiteSebago; salah satu media kornunikasi modern, portalwebsite juga dapat digunakan sebagal media sosiallsasi,sebagaimana yang telah dilakukan olch DirektoratPemberdayaan Zakat dcngon meluncurkan portal zakar

0) Bilboa rei/Banner/Be llho/Spund LIkSosialisasi dapat juga dilakukan dengan monggunakanbillboard. Baliho, banner dan spanduk y,lng dipasangdi tempat-tempat umum dan stratcgis, l'engadaanmedia ini dapat dilakukan sccara rnandiri alau melaluikcrjasama dengan pihak lain sebagai sponsor.

b. Sosialisasi rnelalui Mimbar [urn'atMimbar jum'at rnerupakan forum yang sangat efeklifuntuk sosialisasi zakat. Materi dan naskah khutbah dapatdisiapkan oleh pl!ngurus lcmbaga pengelola zakat dandigunakan oleh pdfel khatib di masjid-mnsjid.

c. So ialisasi melalui Orientasi pcngllru~ LPZUntuk rncnciptakan porsamaan perscpsi dan pcngelolaanzakar, perlu dllaksanakan oricntasi dan pembinaan bagi

Startegi Pengumpulana. Pernbenrukan Unit Pengurnpul Zakat

Untuk mernudahkan pengumpulan zakat, baik kernudahanbag; lernbaga pengololah zckat dalam rnonjangkau paramuzakki rnaupun kemudahan bagi para rnuzakki untukmembayar zakatnya, maka sctiap Badan Amil Zakat dapat

pengelola zakat c]j bcrbagal instansi dan kalangan. Dalamorientasi tersebut, para peserta di bekali dengan materiantnra lain peraturan perundang-undangan ten tang zakat,fiqih zakat, tata tara pem ben tuka U IJZJ pola pengumpulan,penyaluran dill')pcndayagunaan zakat dan lain sebagalnya.

d. Sosialisasi melalui Corakan Sadar ZakatUnruk menjangkau berbagai kalangan dalarn masyarakat,dapat dilakukan ge rakan sadar zakat melalui kegtatan,seperti pagclaran, malarn dana, panggtmg hiburan,olahraga, bazar dan sebagainya yElllg mclibatkan kalenganpengusaha, para eksekutif urtis, ccndikiawan, [urnalis,olahragawan dan scbagamya.

e. Sosialisasi rnelalui Desa Hinaan ZakatUntuk mernperdayakan ekonomi umat mclalui pemnfaatandana zakat, dapat dibuat sernacam pilot project denganmrrnbcntu k dcsa-desa binaan zakat, agar para rnuzakkidapat melihat hasil dari dana zakat y;;mg mcreka runaikandan itu mcrupakan bontuk soslalisasi nyata dari pengelolaanzakat. Desa binaat itu dapat dibuat diberbagai kawasan,scperti dacrah pcrtanian, kawasan industrl, desa nelayan ataudaerah pinggiran kota terutama di dacrah-dacrah miskin dankumuh.

- .-igelolaan~=="'.1an bagi

~ h dapat1kat dan

-igadaanIJ rnelalui

_'--_ ~ .,ualisasi,C rektoratrtal zakat

-patjuga- booklet

=varakat.

saranamelalui

ataudengan

66 I S~J.l)d,U'Operasioual Prosedur

Pendistribustrian Dan PendayagunaanSalah satu fLIngs; zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana

saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kayadan miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan sccara kreatif

rnembuka Unit PengLU11.pulan Zaka t (u PZ) diberga ia tempatsesuai dengan tingkatannya.

b. Pembukaan Kounter Penerimaan ZakatSelain membuka unit pengumpulan zakat di berbagaitempat, lembaga Pengelola Zakat dapat membuka kounteratau loket ternpat pernbayaran dl kantor atau sekretariatlembaga yang bersangkutan. Kounter atau loket tersebuthaws dibuat yang representatif seperti layaknya loketLembaga Kcuangan Profesional yang dilengkapi denganmang tunggu bagi muzakki yang akan membayar zakat,disediakan alat tulis, penghitung dan lain seperlunya,diacdia kan ternpat penyimpanan uang atau brankas sobagaitempat pe:ngaman semenrara sebelum disctor ke bank,ditunggui dan dilayani oleh tenaga-tenaga penerima zakatyang bersiap setiap saat scsual jam pelayanan yaJ1gsudahditentukan,

c. Pembukaan Rekening BankSuatu kemudahan bagi para muzakki untuk mernbayarzakar dan juga kernudahan bagi lembaga-tembaga pengelolazakat dalarn menghirnpun dana zakat dati para muzakkidengan dibukanya rekening pembayaran zakat, infaq danshadaqah di bank dan dipublikasikan secara luas kepadamasyarakat,

d. Pcngurnpulan Pendekatan Program

sarona_'lgkaya1kreatif

-nbayarI1gelolaurzakkiaq dan

- xepada

rbagai

untuk mengatasl kcmiskinan yang merupakan rnasalah sosialdalam kehidupan rnasyarakat, Agar dana zakat yang disalurkanitu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatarmyahams sclcktif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.a. Konsurntif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untukkebutuhan konsumsi sehari-hari, scpcrti pembagian 7akatfitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiapidul fitri atau pcrnbagian zakat maal secara langsung olchpara rnuzakki kopada mustahiq yang sangat membutuhkankarcna kctiadaan pangan atau mengalami rnusibah, Polaini merupakan program [angka pendck dalam mengataslpermasalahan umat,

b. KonsumtifKreatifZaknr yang dlwujudkan dalam bentuk barang konsumtlfyang digunakan untuk rnernbantu orang miskin dalammcngatasi perrnasalahan sosial dun ckonomi yangdihadapinya. Hantuan tersebut antara lain berupa alat-alatsekolah dan beasiswa unluk para pelajar, bantuan saranalbadah scpcrti sArun~ dan mukcnah maupun scjadah,bantuan alat pertanian scpcrti cungkul untuk petani,gerobak jualan unruk pedagang kccil dan sebagainya.

c. Prod IIk t if Kon vens iona IZakat diberikan dalarn bentuk bnrang-barang produkrif,dimana dengan rncnggunakan barang-barang tersebut,para rnustahiq dapat rncnciptakan suatu usaha, sepertipcmberian bantunn tcrnak kambing, sapi perahan atauuntuk rnernbajak sawah, alar pcrtuknngan, mesin jahit dansebagainya.

tempat

68 I SeandarOpen'Nioual P"'s",I,,,

d. Produktif KrcatifZakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modalbergulir baik utnuk permodalan proyek sosial sepertimcmbangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempatibadah mall pun sebagai modal usa ha untuk rnernbantu ataubagi pengembangan usaha para pedagang atau pcngusahakecil.

UNDANG-UNDANG REPUBLlK INDONESLANOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANGPENGELOLAAN ZAKAT

Srandar Opera .•lollnl Prosedur I 71

Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdckaan tlap­tiap penduduk untuk rncmeluk agamanyarnasing-masing dan untuk beribadat menurutagamanya dan kopcreayaannya itu;

b. bahwa menunaikan zakat merupakankewajiban bagi urnat Islam yang mampusesuai dengan syariat Islam:

c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaanyang bertujuan untuk meningkatkan keadilandan kesejahteraan masyarakat;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya gunadan hasil guna, zakat harus dikelola secaramelembaga sesuai dengan syariat Islam;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 38Tahun 1999tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai

J'RESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLTK INDONESIANOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANGPENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

72 I Sundnr Opcrasional Prosedur

dengan perkembangan keburuhan hukumdalam masyarakat sehingga perlu diganti;

f. bahwa berdasarkan pertimbangansebagLliulanadimaksud dalam huruf a,huruf bIhuruf c,huru f d, dan huruf e perlu mernbentukUndang-Undang len tang Pengelolaan Zakat;

Mengingat Pasa1 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersarna

Srandar Operaslonal Prosedur I 73

Dalam Undang-Undaug ini yang dimaksud dengan:1. Pcngclolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,

pclaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengurnpulan,pendistribusian. dan pendayagunaan zakat,

2. Zakat adalah harta yallg wajib dikeluarkan oleh seorangmuslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yangbcrhak menerirnanya sesuai dengan syariat Islam.

3. Infak adalah harta ynng dikeluarkan oleh seseorang ataubadan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umurn.

4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkanoleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untukkcmaslahatan umum,

5. Muzaki adalah scorong muslim atau badan usaha yangberkewaiiban menunaikan zakat,

6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal I

Menetapkan :UNDANG-UNDAt'\.JG TENTANGPENGELOLAAN ZAKAT.

MElVlUTUSKAN:

DEWAN PERWAKllAN RAKYA'f REPUBLIK INDONESlAdan

PRESJDEN REPUBLlK INDONESIA

epublik

rrukurn

hu 1

(4) c.,\

Pasal z

Pcngelolaan zakat berasaskan:a. syariat Islam;b. amanah;c. kernanfaatan:d. keadil an:e. kepastian hu ku 111;f. led ntograsi: d"11g. akuntablf ras.

c.d.c.

(1) La(::?)~

a.b.

Peng~3. rl'E

b. P9mk

7. Badan "mil Zakat Nasional yang selanjutnya disebutBAZNAS adalah lembaga yang melakukan pcngelolaanzakat sccara nasional.

8. Lembaga Amil 7.akat yang selanjutnya disingkat LAZadalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang mernilikirugas rncmbantu pengumpulan, pendistribusian danpendayagunaan zakat.

9. Unit Pengurnpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZadalah satuan organisasi yang dlbentuk olch BAZNASuntuk membaniu mengurnpulkan zakat,

10.Setiap orang adalah orang pcrseorangan atau badan hukum.11.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat

dirnanfaatkan untuk biaya operasional dalam pcngclolaanzakat sosunl dengan syariat Islam.

12. Menton adalah rnenteri yang rnenyclcnggarakan urusanpemerintahan di bidang f-lgamn.

SI.II"L.r 01'1·r,l,jonJ.i Prosedui I 75

(I) Zakat mcliputi zakat mal dan zakat fitrah,(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. emas, perak, dan logam mulia lainnya:b. uilng dan surat berharga lainnya:c. pernicgaan:d. pertanian, perkebunan dan kchulanan,c. pcternakan dan perikanan:f. pcrtambangan:g. porlnd ustrian:h. pondapatan dan jasa: danI. rikaz.

(3) Zakat mal scbagaimana dimaksud pada avat (2),mcrupakanharta yang dimiliki oleh rnuzaki pcrseorangan atau badanusaha.

(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrahdilnksanakan sesuai dcngan syariat Islam.

(5) Ketentuan lebih lanjut rnengenai syarat dan tata corapenghirungnn zakat mal dan zakat firrah sebagaimnnadirnaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Mcntcri,

Pasal4

Pasal 3Pengelolaan zakat bertujuan:a. mcningkatkan efcktivitas dan efisiensi pelayanan dalarn

pengclolaan zakat, danb. meningkatkan rnanfaat zakat unruk mewujudkan

kesojahteraan masyaraka l'dan penanggu langan kemiskinan.

'uikum,., dapat

UPZ

_ iernllikldan

disebu tzelolaan

(4) LdP

(5) Ekt!

(3) LteIT

Peka

(2) D

Pasa17(1) Dalam melaksanakan 11lgilS sebagaimana dimaksud dalam

P.)sol 6, I3ALt-.:AS rncnyelenggarakan fungsi:a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

pcndeyagunaan zakat:b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat:c. pengcndalian pengurnpulan, pcndisrribusien, dan

pondayagunaan zakat: dand. pelaporan dan pcrtanggungjawaban pclaksanaan

)1engdolatl n zakat,

Pasal tiBA7.NI\S merupnkan lembaga yang berwenang molakukantugns pcngelolaan zakat secara naslonal.

PasalS(1) Unluk melaksanakan pengelolaan zakat, Pcmerintah

rnernbentuk BAL'\IAS.(2) BAZNAS sebagairnana dimaksud pada ayat (I)

berkedudukan di ibu kota negara.(3) RAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

lembaga pcrncrintah nonstruktural yang bcrsifat rnandlridan bCJ'l£l11gb'1.lI1g [awab kepada Presiden melalui Mcnlcri.

Sagian KesatuUmmTI

SABllBADAN AMIL ZAKAT NAS10NAL

SI.'" lar 0pNa.;l)l1ull'lu.cdur I 77

dan

Pasal9Masa kena anggota BA7.NAS dijabat sclarna 5 (lima) tahun dandapat dipilih kernbali untuk I (satu) kali masa [abatan.

dan

dan

... dalam

Pasal 8(J) BAZNAS terdiri atas 11 (scbclas) orang anggota.(2) Keanggotaan BAZ.\JAS sebagaimana dimaksud pad" ayat

(I) terdiri atas 8 (dclapan) orang dari unsur rnasyarakat dan3 (tiga) or,mg dad unsur pernerlruah,

(3) UIISII1' masyarakat scbagalmana dimaksud padu "Yilt (2)terdiri atas unsur ulama, tennga profesional, dan tokohrnasyarakat Islam.

(4) Unsur Pemerintah sebagalmana dimaksud pada ayat (2)ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan denganpengelolaan 7"",,1.

(5) J;AZI'\AS dipimpin uleh seorang ketua dan seorang wakilketua,

....pakan-andir!nteri.

at (I)8agian KcduaKeanggotaan

enntah

(2) Dalam rnelaksanakan tugas dan tungsinya, BA7.NAS dapatbekerja sarna dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(3) BAZI'\AS rnelaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secaralcrtulis kepada Presiden mclalui Mcntcri dan kepada DewanPcrwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu)kali dalarn ] (satu) tahun.

dia

(2) K

78 I Standar Operasionnl Prosedur

1'asal12Anggota BAWAS diberhentikan apabila:a, meninggal dunia:b. habis masa jabatan:c. mengundurkan diri;d. tidak dapat rnelaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara

terus menerus: ataue. tidak rncmcnuhi syarat lagi sebagai anggora.

PasalTlPersyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggDta BAZNASsebagaimana dimaksud dalam Pasal lf paling sedikit haws:a. warga negara Indonesia:b. bcragama [slam;c. bcrtakwa kepada Allah SWT;d. berakhlak rnulia:e. berusia rninlmal di) (empat puluh) tahun:f. sehat jasmani dan rohani:g. tidak menjadi anggota partai politik:h. memiliki kornpetensi di bidang pengelolaan zakat: dani. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana

kejahatan yang diancam dengan pidana peniara palingsingkat 5 (lima) tahun,

PasallQ('I) Anggota BAZNAS diangkat da n diberhentikan oleh Presiden

atas usul Menteri,(2) Anggota I3AZ. AS dari unsur masyarakat diangkat oleh

Presiden atas usul Menteri setelah mendapat' pertimbanganDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Ketua dan Wakil Ketua BA2NAS dipilih oleh anggota.

Srandnr Opclll'lClCo:ol I'rv'edur I 79

Pasal 15(1) Dalam rangka pelaksanaan pcngelolaan zakat pada tingkat

provinsi dan kabupaten/kota dibcntuk UAZNA5 provinsidon Bfu:::.NASkahu paten! kota,

(2) SA7.NAS provinsi d ibcntuk oleh Menteri atas usul Cubcrnursetelah mendapat pertimbangan BAl-NAS.

(3) BAZNAS kabupaten/kota d ibentu k oleh Menteri atau pcjabatyang ditunjuk atas usul bupati/walikola sctclah mendapatpertimbangan BAZJ\ AS.

(4) Dalam halgubcrnur atau bupati/walikota tidak mengusulkanpcrnbentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Mcnreri atoll pcjabat yang dirunjuk dapat mernbcntukBAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota sctclahmendapar pcrtimbangan BAZNAS.

Bagian KetigaBAZNAS Provinsi

Dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal14(1) Dalarn melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh

sckreta riat.(2) Ketentuan lebih lanjut mcngcnai organisasi dan rata kerja

sekretariat BAZNAS sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal13Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pcngangkatan danpemberhenrian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksuddalam Pasall0 diatur dalam Pcraturan Pemerintah.

Pasal18(1) Pcmbentukan T.AZ wajib rncndapat izin Mcnteri atau pcjnb<lt

ynl1g ditunjuk olehMentcri.(2) 17111 sebagalmana dimaksud pada ayat (1) hnnya diberikan

apabila 111l'I11l!l1uhipersyaratan paling sedikit:a. terdaftar sebagai organisasi kcmasyarokatnn Islam yang

rncngelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial:

medilrPep

Pasal17Lntuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pcngumpulnn,pcn ..Ilstribusinn dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapatmcmbentuk LAZ.

Bagia n Keem patLembaga Ami! Zakat

tAL

t

Pasal16(1) Dalarn rnclaksnnakan tugas dun fungsinya, ISAZNAS, RAZNAS

provinsi, dan I~AZNI\Skabupaten/kota dapat rnembentuk UPZpada instansi pernorintah, badan IIMha milik negara, badanusaha milik daernh, perusahaan swasta, dan porwakilan RepublikIndonesia di luar nc'gel; serta dapat membent uk UPZ pada tingkatkecamatan, kclurahan atau nama lairmya,dan tompat lainnya

(2) Kctcntuan lcbih lanjut mengenai organisasi dan tala kerjaBAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/ Kola diaturdalam Peraturan Pemcrintah,

1(

(

(5) BAZNAS provinsi dan BA.T.\JAS kabupaten/kotamelaksanakan tugas dan fungsi n/\ZI\AS di provinsi ataukabupaten/kota rnasing-masing,

Srlln.ilr Operaslonal Proscdur I 81

- '11yang1.11;

pejabnl

OI'g,1n isasi,pelaporan.Pcraturan

Pasa120Kotontuan lebih lanjut mcngenai persyaratanmekanismc perizinan, pcrnbcntukan perwakilan,dan pcrtanggungjawnhan LAZ diatur dalarnPcmerintah.

"_''''''''T'"plll;m,• dapat

Pasal19LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pongumpulan,pendistribusian, dan pcndayagunaan zakat ynng telah diauditkepada 13A7.N I\S secara berkala.

~ kcrjadiatur

f.g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi

kesejahteraan umat; danh. bcrsedia diaudit syariah dan diaudit keuangan sccara

bcrkala.

dan

b. berbentuk lembaga berbadan hukum:c. mendapat rekomcndasi dari BAZ.\JA5;d. memiliki pengawas syariat:c. merniliki kemampuan tcknls.administratif

kcuangan untuk melaksanakan kcgiatannya:bcrsif'at nirlaba:IZ\:AS

• LPZ

~- ... nKota~ atau

('I) exmJail

82 I 5,,,,,,1;.. Opc",siQn~1 P",,,,·clur

PasaJ23(1) I:3AZNI\S atau LA7 wajib membcrikan bukti setoran zakat

kcpadn setiap muzaki,(2) Bukti setoran zakut scbagaimana dimaksud pada ayat ('I)

digunakan sebagai pengurang pcnghasilan kcna pajak.

Pasal24Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh 6AZNAS,BAZNJ\S provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalarnPcraturan I'cmerintah.

(1) hJ.Pasa122

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kcpada BAZr'\AS atauT,I\Z, dikurangkan dari penghasilan kena pa]a k.

Pasal21(I) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakl mclakukan

penghirungan sendiri atas kewajiban zakatnya.(2) Dalam hal tidak dapat menghltung sendiri kewajiban

zakatnya, rnuzaki dapat I11cminL<1bantuan ~AZNI\S.

Zilkasvari

Bagian KesatuPengumpulan

BAB IIIPENGUMPULAN, PENDlSTRIBUSTAN,PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Pasal28(1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat

menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaanlainnya.

Bagian KccmpatPengeloLaan Infak, Scdekah,

dan Dana Sosial Keagarnaan Lainnyaur dalam

Pasa127(1) Zakat dapzn didayagunakan untuk usaha produktif dalarn

rnngka penanganan fakir rniskin dan penlngkaran kualuas umat,(2) PendaY<lgllnaan zakar untuk usaha produktif scbagaimana

dirnaksud pada ayat ('I) dilakukan apabila kebutuhan dasarrnustahik telah tcrpenuhi.

(3) Ketcntuan lebih lanjut mengenai pcndayagunnnn zakatuntuk usaha produktif scbagaimana dirnaksud pada ,tyot (1)diatur dcngar, Peraturan Menteri.

\S atoll!

Bagian KetigaPendayagu naan

Pasal26Pcndistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan rnempcrhatikanprinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

kukan

Pasal25Zakat wajib didistribusikan .kepada rnustahik sesuai dcngansyariat Islam.

Bagian KeduaPendistribusian

(I) ~'1

(2) SH~

Pasal29(1) BA7NAS kabupaten/kota wajib rnenyampaikan laporan

pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan danasosial keagamaan lainnya kepada B/\7.NJ\S provinsi danpemerintah daerah secara bcrkala.

(2) BAZNAS PI'OVIIlSI wajlb mcnyarnpaikan Iaporanpelaksanaan pcngclolaan zakat, lnfak, scdekah dan danasosial keagamaan lainnya kepada ~ALNJ\S dan pernerintahdacrah secara berkata.

(3) LAZ wajib mcnyampaikan laporan pclak ...anaan pengololaanzakat, mfak, sedekah dan dana soslal kcagamaan lainnvakepada BA7.NAC; dan pcmerintah dacrah C;(,CMa berkala.

('-I) BAZNAS wajib mcnyampaikan laporan pelaksanaanpcngclolaan zakat, infak.sedekah dan dnnu sosial kcngamaanlainnya kepada Menteri seen ra bcrknla.

(5) L<1p(.w;1I1 11('!I'::Ica tahunan BAZNAS dlumurnkan melaluimedia rornk atau media elektronik,

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pclaporan BALNASkabupaten/kota, BJ\Z:--JASprovlnsi, LAZ, dan BAZNASdiatu r dalarn Pcraturan Pemcrintah.

Bagian KelimaPelaporan

(2) Pendistrlbusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dandana sosial kcagamaan lainnya sebagaimana dimaksudpada ayat (J) dilakukan scsuai dengan syariat Tslam dandilakukan I'>CSLlc1i dengan peruntukan yang diikrarkan olehpernbcri.

(3) Pongalola.m infak, sedckah. dan dane sosial keagamaanlainnyn harus dicatat dalam pembukuau tersendiri.

1 mclalui

Pasal33(I) Pembiayaan BALNAS dnn pengg1.l11nan Hak Amil

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3(), Pasal 31 ayat (1),dan Pasal32 diatur lcbih lanjut dalarn Pcraturan Pemerintah.

(2) Pelaporan ebugairnana dirnaksud dalarn Pasal 7 ayat (3)dan pernbiay ..ian scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 30 danpaso I 31 diluksona kan scsuai dengan kcrcntuan pera tu ranperundang-undangan.

gelulaann lainnyarko.ll.l.

Pasal 321 AZ dapar monggunakan Hak Arnil untuk membiayai kcgiotnnoperasiona I.

laporan1..m dananurintah

Pasa130Unluk melaksanakan rugasnya, BAL.\lAS dibiayai dengananggaran pendnpatan dan belanja negara dan J lak Amil.

l'ilsal31(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ1\AS provinsi dan

BA7NAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 16ayat (1), dibiayal dcngan anggilran pendapatan danbelan]a dacruh don Hak Ami!'

(2) Selain pcmbiayaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (I)BALNAS provinsi dan BA71\.AS kabupatcn/ kota dapatdibiayai dcngan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara.

laporand n dana-insi dan

BABIVPEMBTAYAAN

1, dan

86 I Stander Opernsiouul Proscdur

yang

Pasal 35(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pcmbinaan dan

pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ,(2) Pcrnbinaan sebagaimana dimaksud pede ayat (1) dilakukan

dalam rangka:a, meningkatkan kesadaran rnasyarakat untuk mcnunaikan

zakat melalui BAZNAS dan LL\Z; danb. memberikan saran untuk penlngkaran kinerja ~AZNAS

dLmLAZ.(3) Pcnga wasen seba gaim ana dim aks ud pa d a ayat (1) dllakukan

dalarn bentuk :fl. akses terhadap informasi tentang pengclolaan zakat

yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan

3_

b.c,

(2) KBABVIPERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34(1)Menteri melaksanakan pembinaan dart pengawasan

terhadap BAZ:-JAS,BAZNASprovinsi, BAZNASkabupatcn/kota, dan LAZ.

(2) Cubernur dan BlIpati/Wa'likota melaksanakan pcrnbinaandan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNASkabupaten/kota. dan LAZ sesuai dengan kcwenangannya.

(3) Pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) meliputi fasilitasi, sosialisast, dan edukasi.

b.BABVPEMBlNAAN DAN P£NGAWASAN

Srandar 0pcl'.l"""!11 PnhCUW' I 87

Pasal38Setiap orang d itarang dengan sengaja bertindak selakuamil zakat melakukan pcngumpulan, pendistribusian, ataupcndayagunaan zakat tanpa izin pejabat yilng berwenang,

akukan

".v:NAS

Pasal 37SCUdP Drilng dilarang mclakukan tindakan mcmiliki,mcnjarninkan, rnenghibahkan, menjual, dan/atau rnengalihkonzakat, infak, sedckah, dan/atau dana sosial kcagamaan lainnyayang ada dalam pcngelolaannya.

unaikan

akukan

BAll vruLARANGAN

binaan'\zNAS

Pasal36(I) Pelanggaran lcrhadap ketentuan sebagairnana dimak. ...ud

dalam Pasal Is, Pasal23 ayat (1), Pasal28 oyat (2) dan dyal (3),serta Pasal29 ayat (3) dikenai sanksi administratif bcrupa:a. peringatan tertulis:b. pcnghenrian semen tara dari kcgiatan: dan/atauc. pcncabutan izin,

(2) Ketentuan Icbih lanjut mcngenai sanksi administratifscbugaimana dimaksud pada ayat(l) din III I"dalam I)!-'ratunlnPemcrinlah,

BABVllSANKSJ ADMINISTRATIF

b. pcnyampaian infonnasi apabila tcrjadl penyimpangandalam pengclolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNASdan LAZ.

PildaPermpcr<1L...J1994 te

88 I St"~nd.lrO['(r.l,;"nal PrmtJUl

Pasal42(I) Tinduk piduna sobngalmano dimaksud dalarn lJasal39 dan

Pasal 40 mcrupakan kcjahatan.(2) Tirulak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

mcrupakan pelanggaran.

Pasa141Setiap orang yimg dengan scngnja dan melawan hukummelanggar kctcntuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38dipidana dcngan pidnna kurungan paling lama I (satu) tahundan/atau pidana dcnda paling banyak Rp50.000.()(Xl,OO (limapuluh juta rupiah).

Pasal40Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukummelanggar ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam rasa I 37dipidana dengan pulana penjara paling lama 5 (lima) tahundan/atou pidana denda pc)ling banyak Rp500.000.000,OO (Limaratus [uta rupiah),

Pasa! 39Setiap Ol'<U1g yang dengan scngaja melawan hukum tidakmelaku kat') pend istribusian zakat sesuai dcngan ketentuanPasa125 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun dan/atau pidana dcnda paling banyak Rp. SOD.OnO.aoo,oo(lima ratus [uta rupiah).

BABTXKETENTUAN PIDA A

PasaJ 44Pada 5,1<1t Undang Undang ini berlaku, sernua PcraturanI'erundnng-undangan ten tang Pongclolaan Zakat danperoturan pelaksanaan Undang-Undnng Nomor 3R Tahun199() rontang Pt!ngdolaan Zakat (I embaran Nl;!gera Rcpublik

BAB XIKETENTUAN l'ENUTUP

Pasal43(1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ad" sebelurn Undang­

Lndang ini berlaku tetap rnenjalankan tugas dan Iungsinyascbagai BAZl\:i\S berdasarkan Undang-Undang ini sarnpaiterbcntuknya I3AZ\lAS yang baru sesuai dengan Undang­Undang ini.

(2) Badan Arnil Zakat Dacrah provinsi dan Badan Amil ZakatDacrah kabupaten/kota yang telah ada scbelurn undang­LU1d ..mg ini berlaku tetap rncnjalankan tugas dan fungsiscbagoi BAZNAS provinsi dan l>AZNAS kabupaten/kotcsarnpai terbcntuknya kepengurusan baru bordasarkanUndong-Undang ini.

(3) 1./\2 yang telnh dikukuhkan oleh Menter] sebelum undang­undnng ini berlaku dinyatakan sehagai LAZ bcrdusnrkanUndang-Undang ini.

(4) r AZ <;('ba~Flirnana dimaksud pada ayot (3) wajibmenyesuaikan diri paling larnbar 5 (lima) tahun terhitungscjak Undang-Undang ini diundangkan .

BABXKETENTUAN PERAUHAN

Pasal 41

hukumI'a::.al 38"') tahun

.,_..__........() (lima

'lukum").1;-,31 37

tah un') (lima

tidal

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkanpengundangan Lndang Undang ini dengan pcncmpatannyadalarn Lcmboran Ncgara Republik Indonesia.

LE\£BPasa147

Undang-Undang ini mulai berlaku pada t;mggal diundangkan.

Pasal46Peraturan pclnksanaan dari Undang-Undang ini harusditctapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang­Undang ini diundungkan.

IJjpada

Indonesia Tahun 1999Nomor 164;Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3885) dlnyatakan masih tetapberlaku scpanjang tidak bertentangan dcngan ketentuan dalamUndang-Undang ini.

Pasal45Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-UndangNornor 38 Tahun 1999 tcntang Pengelolaan Zakat (LernbaranNegara Ropublik Indonesia Tahtm1999 Nomor 164; TambahanLembaran :'-Jcgara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabutdan dlnyatakan tidak bcrlaku.

Wisnu 5('llC1\'V(l11

tid

Salinan sesuai dengan aslinyaKI:.MENTERlAI\. SEKRCTI\RIAT Nl:.GAI</\ RI

Asisten Deputi Perundang-undanganBidang Politik dan Kesejahteraan \IIa"'YcHtlkdt,

AMIR SYAi\.1SLJL>INLEMIJI\RI\f\i lEGAI~A IZF.PUBLIK INDONESIA TAl-fUN2011 'JOMOR 115

tangkan.

ttd

MENTCRJ llLKUM DAN I-IAKASA~I VII\i'\USJAREPUBLIK INDONI\:,I A

Oiundangkan di Jakartapada tanggill 25 November ff II

i hawsUndang-

DK H. SUSlT.OBANIBANGYLI1HOYONOCndang+rbaran-nbahandicabut

tid.

Disahkan di Jakartapada tanggal 25 '.:ovcmbcr 20 I I

\cgaratetap

dalamPRF.5IDEJ\ REl'UBLIK NDOI\F.SIA,

92 I Siundar Opernsional P"".Ullr

denganskala pkcadilusahapening"telah tl..

Sela ImenennPcndistrsosial kdan dilpembe-,tersend

UntuAnggar ..Sedan~

L UMUMNegara menjamin kcmcrdekaan tiap-tiap penduduk untuk

mcmcluk agamanya masing-masing dan untuk beribadatmcnurut agamanya dan kcpercayaannya itu, Penunaian zakatmerupakan kewajiban bagi umat islam yang mampll sesuaidengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaanyang berrujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraanmasyarakat, dan penanggulangan kerniskinan,

Da lam rangka meningka tkan daya gU113 dan hasil guna, zakatharus dikclola secara mclcmbaga sesuai dengan syariat Islam,arnanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi,dan akuntabilitas schingga dapat menlngkatkan efektivitas danefisiensi pclayanan dalam pengelolaan zakat,

Selama ini pcngelolaan zakat berdasarkan Undang-UndangNomor 38 Tahun 1998 tentang Pcngelolaan Zakat diniLaisudah tidak sesuai lagi dcngan perkembangan kebutuhanhukum dalam masyarakat schingga perlu diganti. Pengelolaanzakat yang diatur dalam undang-undang ini mellputikegictan perencanaan, pcngumpulan, pendistribusian, danpendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pcngelolaan zakat, dibentukBadan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bcrkedudukan di

pe~3gu"masvPornyang diberkalapendis I

syariat dZa!..;>

TENTANGPENGELOLAAN ZAKAT

ibu kotakota.6)yang lx1melaluilrnelak

PENJELASANATAS

UNDANG-UNOANG REPUBLlK INDONESIANOMOR 23TAHUN 2011

SIlUl<i:u0l""fA'oon:u Presedor I 93

~-Undangl dinilaiebutuhan

engelotaanmeliputi

_.~_ -ia.zakatat Islam,

'"'ntt!grasi,"ntas dan

untukribadat

ibu kota ncgara. BAZNJ-'\S provinsi, dan I3i\ZNAS kabuparen/kota. BAZNAS merupakan lembaga pernerintah nonstrukturalynng bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada PresidenmelaluiMenteri. BAZNASrnerupakan lembaga yangberwcnangrnelakukan tugas pengclolaan zakat secara nasional,

Unruk rnembantu BAZNAS dalam pelaksanaanpengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,masyarakat dapat membentuk I.embaga Amil Zakat (LAZ).Pcmbentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabatyang clitunjuk oleh Mcntcri. LAZ wajib melaporkan secaraberkala kepada BA7.NAS atas pelaksanaan pengurnpulan,pendistrlbusian, dan pendayagunaan zakat yaHg telah diauditsyariat dan kcuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahlk sesuaidcngan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan bcrdasarkanskala prioritas dengan mempcrhatikan prinsip pemerataan,kcndilan, dan kewllayahan. Zakat dapat didayagunakan untukusaha produktif dalam rangka pcnangonan fakir miskin danpeningkatan kualitas umal apabila kebutuhan dasar mustahiktclah terpcnu h i

Sclain mcncrima zakat, f)t\ZNAS atau I.AZ juga dapatmencrirna infak, sedekah, dan dana 5051al keagarnaan lainnya.Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan danasosial keagarnaan lainnya dilaku kan sesuai dengan syariat Islamdan dilakukan sesuai dcngan peruntukan yang diikrarkan olehpemberi dan haws dilakukan pencatatan dalam pembukuantersendiri.

Untuk mclaksanakan tugasnya, BAZNA5 dibiayai denganAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil,Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNJ\S kabupatcn/kota

94 I SIlIn.,hu Ol'er~5",,,,,1Pruscdur

Yang dimaksud dengan asas "keadilan"adalah pt>llgelolnnn zakat da 10mpondlstribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf eYang dimaksud dcngan asas "kopastianhu kum" adalah dalam pengcloJa;:'tn zakatterdapat [aminan kepastian hukurn bagimustahlk dan rnuzaki.

y,lllg dimaksud dengan asas "kemanfaatan'adalnh pengelol<'lan zakat dilakukan untukmembertkan manfaat yang sebcsar-besamyabagi mustahik.

Hurut d

Yang dimaksud dengan asas "arnanah"adalah pcng('lola zakat harus dapatdipercaya.

Huruf c

Huruf aCukup jclas.

l luruf b

Pasa12

II. PASAL DEMI PASALrasa I 1

Cukup jclas,

dibiayai dengan AnggaIM Pendapatan dan Belanja Daerahdan Uak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan AnggaranPcndapatan dan Belanja Negara.

Cukup [elas.

Cukup jelasHuruf e

....epastian.... ,-'--"'-"'aanzakat

kl rn bagi

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas

Huruf cCuku p jel,\s.

Huruf d

-adilan"dalarn

.1 adil.

'lfClatan"n untuk

.... -~. -besarnya

Pasa 14Ayat ("I)

Cukup jclas.J\y<11 (2)

IJasa13Cukup iolas.

~mariah"dnpat

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas"adalah pengelolaan zakat dapardipertanggungjawabkan dim diakses olehrnasyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasl"adalah pengelolaan zakat dilaksanakansecara hicrarkis dalam upaya rneningkatkanpengurnpulan, pendisrribusian, danpendayagunaan zakat,

Huruf g

Huruf fDaerah

r

p

p

p

p

96 I St"IIIlur Operusicnal Proscdur

Ayat <"I)Cukup jelas.

Pasal 7

Pasal6Cukup [clas.

ellkup jdas.rosn15

Ayat (3)Yang dimaksud dengan "badan usaha"adalah badan usaha di miliki umat Islamyang meliputi badan usaha yang tidakberbadan hUKUn1 seperti firma dan yangberbadan huk 1Im seperti perseroa n tcrba tas,

Ayat (4)Cukup ielas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "rikaz"adalah harta temuan.

Cukup jelas.Huruf i

Huruf fCukup [elas,

Huruf gCukup jelas.

Huruf h

511111<1ar 01'~r"Si()l1:o1rrtl~eJlIr I 97

PasallSAyat (1)

Pasal 14Cukup jelas.

PasaJ 13Cukup jclas,

PasalllCukup [elas.

Pasal lZCukup jelas,

Pasal lOCukup jelas,terbatas,

Pasal9Cukup jelas.

usaha"

Cukup jelas,Pasa18rikaz"

Yang dimaksud dengan "pihak terkait'antara lain kementerian, Badan Usaha MilikNegara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayal (3)Cukup jelas.

Ayat (2)

98 I S{-"",br Opcraslunnl Proscdur

Pnsa120Cukup [elas.

P<'1Sc1J 1.9Cukup jelas.

P"S<t 11 Rellku p [elas.

Pasal 'J7Cukup jelas.

Yang dlmaksud "ternpat lainnya" antara Jainmasjid dan majelis taklim.

/\ yat (2)Cukup [elas.

Pasal ] 6Ayol (1)

Cukup [elas

Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNA$provinsi atau B.AZNAS kabupaten/kotadapai mcnggunakan istilah baitu! 111111.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup [elas

Ayat (4)Cukup ielas

Avat (5)

'>I •."d"r O,'cruJOnn.i Prosedur I 99

Yang dirnaksud dengan "peningkatonkualitas uma t" adalah perungkatan "umberdaya rnanusia.

I'a'-;", 127AyM ( I)

Ynngdimaksud dengan "usaha produktif" adalahusaha y,mgmampu mcniogkntkan pendapatan,taraf hidup, dan kesejihtcraan mc1:-.yartlkdl.

P,lsal26Cukup jclas,

tara lain

Pa:-.a125Cukup jclas.

Pilsnl24Cukup jelas,

1'a5d123Cukup jelas,

Pasal21Cu kup jelas.

Pa<;a122Cukup jelas.

p

p

100 I SI:tllLlllr Opernsional Prosedur

Pasa135Cukup [elas,

PClsal34Cukup jelas.

Pasal33Cukup [elas.

Pasal32Cukup jelas,

Pasa131Cukup jelas.

Pasa130Cukup jelas,

Pasa129Cukup jelas.

Pasal28Cukup jelas.

Ayat (2)Kebutuhan dasar mustahik meliputikebutuhan pangan, sandang, perumahan.pendidikan, dan keschatan,

Ayat (3)Cukup jelas.

Stundar Opera,jUllid 1'l'C)'c<iur 1101

Pa5ai45Cukup jelas.

Pasal44Cukup jelas.

Pflsal43Cukup [elas,

Pasal42Cukup jelas.

Pnsnl41Cukup jelas.

1'«sa140Cukup jelas.

Pasa139Cukup jclas.

lJasal37Cukup jelas.

l'asal38Cukup jelas,

Pasal36Cukup jelas.~..,eliputi

- mahan,

PasaL47Cukup [clas.

Pasal46Cukup jelas,

Stcndiu 0I'C<lI'''IIl.'' Prn'~nl1r 1103

Kernenterian !\gmna RI, Undong-Uudang. R('plt/Jlik IndonesiaNmnor 23 tnhun 21J11 TI!IItllllg I1l'11g('/01r11111ZI7ka/, 2012

Kemcnterian Agama Rl, Metpdc> Komuniknei PC11y"III!UII1 Zakn),Direktorat [enderal Bimbingan Masyarakat Islam,Direktorat Pe111berdavnan 'l\'akc1f, 20]2

J

Kementerian Agama Rl, Pedonian Zaka! 9 Seri, Direktorat [enderalBimbingan Masyarakat Islam, Direkrorat PemberdayaanW1'Ika( 20ll

Departemen Agama RI, Meml7tlllgull pemd171mllZakut, I)irektoratIcnderal Bimbingan Masyarakat Islam DirektoratPemberdayaan 7.ilkZlI, 2008

Departerncn Agama RI, Petknnau fll'lIIbakllllJl Sr7l'I1t1ndllil PtasarannLmlllmgn Pt'lIgdolo L,ukat, 2(10,

Deparrcrncn Agama Rl, Poln 11eI1I[Ji1llUlII Baduu /Jlllil Zaknt, 2005Departemen Agama 1\.1, }l;ll11l1'tjl'lIlI')/ rCIl,~elolL1iJII Zatnt. 2005Doa, Djamal, Mel/8S17gns PClIgt'io/l7nll Zoka! Olei, Nt!garn, Jakarta:

NU<Lnsi.1madani, 2005Warbu rton, "Problr!1I1 Procedure«: fiw COIIIII/OII Mishlkes Engineer»

Mnkt'ill INrifmg Mnlllljnrtul'illg Procedures", Medical Deviceand Diagnostic Industry, 1995.

DAfTAR rUSTAKA

1041 St;\IIJ~rOpe",.innall'roscdul'

Wakhil111ddin, Seminal' Pem,[iirlluingan Penyu5unan SOP, UMP,Palembang, 2006

Yusuf, Qardawi, Husum Zakai,Boger, LinteraAntarNuS3,Cet ke11,2010

Dr.Muhajirln, MA

Drs. H. Hamka, M. AgDrs. H. Abd Rahman Anwar, M. PdH. Muhammad Tarnvlz, SHHj. Wida Sukmawati, S. Sos1. Dra. Hj. Netty 5usanti Djanan2. H.A. Latief, S. 50S, MM3. H. Mu'ti, S. 50S4. Erlinda Adami, 5E5. Dewi Tri Wulandari, SE6. Agus Hidayat, S. 50S

Editor

PengarahPenanggung JawabKetuaSekretartsAnggota

TIM PENYUSUNBUKU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT