Ita_ateria.. Apma IUO....ktor.t "end...aJ 8lmblnproMuyuakat lal_

Dtrek_ac Pemberda7aanz.....t1'ahunltOU

Pedoman Peugawasan LPZ I ,\11

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala nikmat dankarunia yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawatserta salam teruntuk Rasulallah SAW, sang pemimpinyang telah mengarahkan kita menuju zaman yang serbamodern inJ. Semoga kelak kita semuanya mendapatkansyafaatnya. amin

Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengankeinginan, tentunya segala sesuatu itu harus memilikipedoman yang mampu membuatnya lebih terarah, ter­masuk dalam pengelolaan zakat. Hal terpenting dalampengelolaan zakat ialah mengawasl kinerja LembagaPengelola Zakat (LPZ), baik BAZNAS maupun LAZ. BukuPedoman Pengawasan Lembaga Pengelolaan Zakat inimenghadirkan sejumlah pedoman dalam pengawasantersebut, mulai dari apa yang dimaksud pengawasan, slapayang berhak menjadi pengawas, tugas-tugas pengawas,landasan pengawasan, hingga tujuan diadakannya penga­wasan itu sendirl.

Pencetakan buku ini bisa dibilang masih sanqatterbatas, namun diharapkan dapat memberikan pema­haman yang luas kepada pengawas LPZ, karenanya kritik

_,..J\ ........i\ .:ill -.! .. ./ ..._; r \.

KATA PENGANTAR

TePengelolabagi sem!...bertanggutugasnyarakat terha

oLembaga Ppada set.aLembagabutuhkancemermta­pengelo.aapengelolaaIslam serta

AjhShalawai ~kelak krta

iv IPedomun Pengawasaa LPZ

dan saran yang membangun sangat diharapkan. Kepadasemua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan danpenerbitan buku ini, saya ucapkan terima kasih, semogakasih sayang Allah SWT senantiasa menyertai kita semua.Amin

Peduman Pengawn,sun LPZ I v

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT,Shalawat dan salam teruntuk Rasulallah SAW, semogakelak kita mendapatkan syafa'atnya. Amin

Disetiap provinsi dan kabupaten/kota sudah adaLembaga Pengelola Zakat, termasuk Lembaga Amil Zakatpada setlap instansi, baik pemerintah maupun swasta.Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) tersebut, tentunya mern­butuhkan pengawasan dalam pelaksanaannya. Pihakpemerintah sebagai tokoh utama dalam pengawasanpengelolaan zakat juga membutuhkan pedoman, agarpengelolaan zakat lebih terarah dan sesuai dengan hukumIslam serta Undang-Undang yang berlaku.

Terbitnya buku "Pedoman Pengawasan LembagaPengelola Zakat", diharapkan memberikan Inspirasibagi semua pihak, terutama pengawas LPZ agar lebihbertanggung jawab dan profesional dalam melaksanakantugasnya, serta dapat menimbulkan kepercayaan masya­rakat terhadap LPZ.

SAMDUTANOIREKTUR JENOERAL DIMAS ISLAM

1 004

:akat

?",oga:mua.

VI I Pedomao Pcngllwasan LPZ

KETIGi\ tIPE

zpp'r'lJTToPS

KEDUA

~r.!..

KESATU : fl!

~,,),:or;ur.H. Abdul Djamil, MA~~H". 19570414 198203 1 003

Kata PengarKata Sambu'Daftar lsi

Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semuapihak, semoga niat baik lni mendapatkan ridhaNya.Amin

Pcdomao P4<III:\"w"snn LPZ I VII

MEKANISME PENGAWASAN LEMOAGAPENGELOLA ZAKAT.................. 31

PENGAWASAN lfMBAGA PENGELOlAANZAKAT 9Pengertian Pengawasan LembagaPengelola Zakat 9Yang Berhak Melakukan Pengawasan 9Jenis Pengawasan 12Tugas Pengawas Zakat 19Tata KerJa Pengawasan 21Penanggung Jawab Pengawasan........... 25Sanksi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) 26

Urgensi Pengawasan LembagaPengelola Zakat (LPZ) 1Landasan Pengawasan PengelolaanZakat 2Tujuan Pengawasan LembagaPengelola Zakat 6

1: PENOAHULUAN ..

vii

KETIGA

KEOUA

KESATU

Daftar lsi

Kata Pengantar iiiKata Sambutan..... v

DAFTAR lSI

masyarakatmenjadi perudalam panga 'dan Lembagpelaksanaar- tyang dipihhbentuk:

melalui sele.profeslonal dmanajemenada saja seperlu diadakapenqelolaao

UI'gensl Peng

YII1 Il'cdoman Pengawusan LPZ

OAFTAR PUSTAKA................................ 61LAMPIRAN-LAMPIRAN ,............. 63TIM PENYUSUN BUKU .,.......... 75

PENUTUP , ,....................... 59KEUMA

KEEMPAT PELAPORANHASIL PENGAWASAN............. 39Janis Pelaporan 40Catatan atas Laporan Keuangan 47Materi Laporan 47

Pengumpulan Data dan Informasi........... 31Pengolahan Data 35Analisis Data. 36Penilaian Pengawasan. 36Rekomendasi 36

Pedoman PClIgaw... ,n I.I'Z I

Urgensi Pengawasan tembaga Pengelnla Zakat

Padadasarnyasetiappengelolazakatyang dipilihtelahmelalui seleksi dan memenuhi kriteria diantaranya amanah,profesional dan transparan, sehingga dalam pengelolaanmanajemen zakat sudah balk.Tetapi dalam pelaksanaannyaada saja sebagian oknum LPZ melanggarnya sehinggaperlu diadakan pengawasan untuk mengukur keberhasilanpengelolaan zakat,

Pengawasan Juga berguna untuk pengendalianhubungan karja yang bersifat koordinatif. konsultatlf, danlnforrnatit. Artinya lembaga-Iembaga pengelola zakat ber­tanggung jawab baik kepada pemerintah maupun kepadamasyarakat luas. Urgensitas pengawasan itu kemudianmenjadi penting. ini artinya masyarakat memiliki peran sertadalam pengawasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengawasan terhadappelaksanaan lugas BAZNASdilakukan oleh unsur pengawasyang dipilih oleh anggota yang dapat diwujudkan dalambentuk:

KESATUPEN OAHU lUAN

juga

yang

danpro...LAZ~yangmend"

Pengyangwasa-tkabu

2 I Pedome n Pcngnwnsan Ll'Z

Landasan Pengawasan PengelolaaJl Zakat

Landasan pengawasan Lembaga Pengelola Zakat(LPZ) ialah Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang

Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja BadanAmil Zakat Nasional (BAZNAS) dilakukan oleh komisi pe­ngawas BAZNAS di semua tingkatan. Komisi pengawaspada BAZNAS melakukan pengawasan secara menyeluruhterhadap kinerja BAZNAS, baik pengumpulan, pendlstrlbu­sian dan pendayagunaan zakat.

Dalam rangka mencapal akuntabililas yang optimal,BAZNAS dapat menggunakan jasa lembaga pengawasanIndependent (akuntan publik). Hasil pengawasan dllapor­kan pada BAZNAS untuk dibahas dan ditindak lanjuti

Apablla ditemukan pelanggaran atau penyimpangan,maka harus ditegakkan sanksi sesuai ketentuan perundang­undangan yang berlaku. Dlsampmq itu, masyarakat di­harapkan turut berperan aktif melakukan pengawasan ataskinerja BAZNAS.

1. Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yangdikelola oleh Lembaga-Iembaga Pengelola Zakat;

2. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Lembaga­lembaga Pengelola Zakat;

3. Memberikan laporan atas terjadinya penyimpanganpengelolaan zakat kepada pemerintah dan lembaga­lembaga terkait.

Pedornan Pcngawasan LPZ I 3

Pengelolaan lakat. Pada Bab 5 pasal 34 dijelaskan bahwayang berkewajiban melakukan pembinaan dan penga­wasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNASkabupaten/kota. dan LAZ adalah Menteri. Tentunya melaluitim yang dibentuk oleh Direktorat Pemberdayaan lakatyang disahkan oleh MenteriAgama.Artlnya semua BAlNASmenjadl tanggungjawab menteri.

Sedangkan Gubernur dan Bupatl/walikota, sesuaidengan kewenangannya bertanggungjawab atas pembinaandan pengawasan lerhadap BAZNAS yang ada di wilayahprovinsi, BAlNAS kabupaten/kota, demiklan pula denganLAZyang ada di wilayah mereka. Dengandemikian BAZNASyang ada di provlnsi dan kabupaten/kota tldak hanyamendapat binaan dan pengawasan dari pimpinan wilayahmereka, melainkan juga langsung dari pusat, dalam hal inimenteri.

Sebagaimana butir 3 pasal 34, bahwa pembinaandimaksud meliputi fasilitasl, sosialisasi dan edukasi.Artinya menteri, gubernur dan bupan/watlkota memberikanpembinaan terkait dengan ketiga poin tersebut. Yaknimemberikan berbagai fasililas yang menunjang LembagaPengelola laka! (LPl), balk sarana maupun prasarana.termasuk keuangan operasional murnl. Selain itu, juga lkutserta mensoslalisasikan keberadaan dan berbagai programyang sudah dicanangkan oleh masing-masing LPZ.

Selaln itu, menteri, gubernur dan bupati/walikotajuga bsrkewapban memberikan binaan berupa edukasi,

I ~- --

Tujuan Pe

Tu,(LPZ) addalam penSebagairnasebaqian ..

dapat rnerndan LAZ)lembagaterutama I""

kinerja LP~yang bercctmereka ya

ditunaikar ciCara In! aotalpara musta-i

4 I PedOIDBlIPcngu"a,~" LPl

khususnya terkait dengan pengelolaan zakat. Edukasi yangdiberikan bisa berupa pendidikan berjangka, workshop,mengikutsertakan berbagai pelatihan lerkail dengan per­zakatan, administrasi dan keuangan, dan lain sebagainya.

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) tidak hanyamendapat binaan dan pengawasan dari pemerintah (menteri,gubernur, bupatllwalikota) melainkan juga dari masyarakat.Akan tetapi tidak semua masyarakat dapat melakukanpembinaan ataupun mengawasan terhadap LPZ, melainkanmereka yang memiliki kompetensi dan memiliki kemampuanuntuk memberikan pembinaan dan pengawasan dimaksud,dengan tuiuan untuk kebaikan dan kemaslahatan LembagaPengelola Zakat. Hal ini tentunya dilakukan, setidaknya olehtokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Kenapa demikian?

Pembinaan dan pengawasan yang diiakukanmasyarakat setidaknya diharapkan mampu meningkatkankesadaran masyarakat tidak lagi menunalkan zakat secaratradisional. Artinya, zakat tidak lagi langsung diberikankepada mustahik yang diinginkan secara langsung, karenasangat mungkin satu mustahik mendapatkan zakat jauhlebih banyak dari mustahik lainnya. Dan sangat mungkinpula ada mustahik yang hanya menerima darl satu orang,sementara satu mustahik lainnya menerima lebih dari 5 kalidan bahkan leblh.

Inilah diantara tugas para tokoh masyarakat, yaknimemberikan edukasi bahwa, zakat jika dilakukan secaratradisional akan berdampak kurang adil. Karena zakat harus

f'cdoman Pengawasan LPZ I 5

Tujuan Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat

Tujuan dibentuknya Lembaga Pengelola Zakat(LPZ) adalah menlngkatkan kesadaran masyarakatdalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat.Sebagaimana kita ketahui, realitanya di masyarakat bahwasebagian besar umat Islamyang mampu belum menunaikan

ditunaikan atau disalurkan melalui BAZNAS dan LAZ resmi.Cara ini akan memberikan pemerataan dan keadilan kepadapara mustahik, khususnya yang ada di lingkungan setempat.

Selain itu, masyarakat atas pengamatan positifmereka terhadap kinerja lembaga pengelola zakat, jugadapat memberikan saran dan masukan agar LPZ (BAZNASdan LAZ) lebih dapat berbenah secara personal ataupunlembaga. Hal ini sangat mungkin dilakukan masyarakat,terutama mereka yang secara langsung dapat menyaksikankinerja LPZ tersebut. Sebut saja misalnya masyarakatyang berdomisili berdekatan dengan LPZ dlmaksud, ataumereka yang memang secara rutin hadir sebagai anggotamasyarakat yang kebetulan bertugas di LPZ, misalnyacleaning servis, keamanan atau petugas rutin lainnya.

Kaitannya dengan pengawasan, masyarakat jugadapat melakukan atau menyampaikan informasl apabllaterjadl penyimpangan dalam pengelolaan zakat yangdilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Tentunya hal ini dilakukandenqan arif dan bijaksana serta dengan bukti-bukti yangkongkrit.

di masa y

atau masdibutuhka

6 IPedomau Peugawasau LPZ

ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan kemampuanakan tetapi adalah tentang kesadaran beribadahzakat yang kurang, terlebih dari umat Islam sendiri.

Selain itu, LPZ juga rnemlliki tujuan meningkatkanfungsi dan peranan pranata keagamaan dalarn upayamewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadllan sosialdalam bersedekah. Lembaga zakat harus memahamiperanan ini, agar harta itu tidak hanya beredar di antaraorang-orang kaya di sekitar kita sala, tetapi juga beredar diantara dermawan-dermawan daerah lain. Setiap lembagazakat sebaiknya memillki database tentang muzakki yangmemberi dan mustahik yang menerima. Profil muzakki danmustahik itu perlu didata dengan cermat untuk mengetahullatar belakang, potensi-potensi ataupun peluang untukmelakukan sosiallsasl rnaupun pembinaan kepada muzakkl.

Muzakkl adalah nasabah kita seumur hidup, makasangal dlperlukan perhatian dan pembinaan yang memadaiguna memupuk nllai kepercayaan kepada lembaga yangmengelola. Terhadap mustahikpun juga demikian, programpendlstribusian dan pendayagunaan harus dlarahkansejauh manamustahik tersebut dapat menlngkatkan kualitaskehidupannya, blla perlu darl status mustahlk berubahstatusnya menjadi muzakkl.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembagayang mengelola zakat, lebih disebabkan oleh kesenjanganinformasl antara pihak lembaga yang memiliki akseslangsung terhadap Informasl dengan plhak konstituen

Pedomau P~ogawasao LI'Z I 7

atau masyarakat yang berada diluar lembaga. Sehinggadibutuhkan pengawasan dari berbagai pihak dengantujuan menanamkan kepercayaan dan ketransparanan dariLembaga PengelolaZakat (LPZ) mengenai akuntabilitas danaksesibilitas, terkait denganpertanggungjawaban organisasidalam menyajlkan, melaporkan dan mengungkap segalaaktifilas kegiatan serta sejauh mana laporan keuanganmemuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkanolehpara pengguna informasi dan seberapa mudah informasitersebut diakses oleh masyarakat yang lerkait dengan itusehingga akan tercapai kemajuan untuk pengelolaan zakatdi masa yang akan datang.

onslituen

iembaqa

~ untuk- ..zakki.

maka

Pedoman Pengnwolan LPZ I 9

Yang Berhak Melakukan Pengawasan

Yang berhak melakukan pengawasan berdasarkanUU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 34dan 35 bahwayang berhakmemberlkanpengawasan adalahmenteri, gubernur, bupati/walikotadan juga masyarakat padamasing-masing wilayah domisili. Menteri yang dimaksuddisini adalah Menteri Agama Republik Indonesia, dalam halini adalah pejabat Kementerian Agama.

Pengawasan adalah proses atau kegiatan melihatdengan cermat apakah pelaksanaan progam yang terjadidalam sebuah instansi atau lembaga atau proyek sesuaidengan apa yang seharusnya terjadi. Dalam kontekspengawasan satuan pendidikan, dimensl perbaikan lebihditonjolkan dibanding dimensi penllalan semata, hal inikarena proses pendldlkan tidak dapat disamakan denganproses produksi barang atau jasa dalam sebuah perusahaanatau penyelesaian pekerjaan pada sebuah proyek.

Pengernan Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat

KEDUAPENGAWASAN lEMBAGA PENGElOLA ZAKAT

pel'gf

f. Yang

e. Ter.....

d.

c. Per~

a. MenUnd

b. Me"'gyang

merekasegafa :lpenqelotapentmgUndangUndangSecara ~

10 I Pedoman Peng.wasoD LPZ

Yang dimaksud dengan masyarakat. antara lainadalah tokoh agama atau tokoh masyarakat. Tokoh agamaatau masyarakat juga dapat menjadl pengawas LPZ sesuaidengan kapasitas dan wewenang yang diberikan dalampengawasan. Namun demikian, tentunya harus ada kriteria.slapa dlantara tokoh agama dan masyarakat dlmaskud yangdapat menjadi pengawas. Artinya tidak semua dapat menjadiataupun melakukan pengawasan terhadap LPZ. Misalnya

Akan tetapl, tidak menuntut kemungkinan jugadapat dilakukan oleh para pejabat Kemenag yangsebelumnya pernah menduduki jabatan pad a DirektoratPemberdayaan Zakat. Artinya, mereka sudah tahu danmemiliki pengalaman dalam mengawasi dan memberikanevaluasi atas kinerja LPZ. Demikian pula dengan pejabatyang belum pernah di Direktorat Pemberdayaan Zakat.tetapi memlliki kecenderungan dengan zakat atau bahkanmemilikl lembaga yang bergerak dalam bidang zakat. Tidakmenutup kemungkinan. juga dapat diisi oleh orang-orangKementerlan Agama yang sedang study S2 ataupun S3yang menspesialisasikan diri pada bidang zakat, sekaligusmengembangkan teori dan pengalaman yang merekapelajari selama studi tersebut.

Pejabat Kementerian Agama yang memiliki kewa­jiban dan tanggung jawab dalam bidang perzakatan adalahpejabat yang berada pada Direktorat Pemberdayaan Zakat,seperti Direktur Pemberdayaan Zakat, para Kasubdit atau­pun Kasi.

Pcdoman Pengawasa» LPZ I 11

Selain pihak KementerianAgama, terutama DirektoratPemberdayaan lakat dan juga para tokoh agama danmasyarakat, para akademisi dan profesional juga dapat

mereka yang benar-benar mengetahui zakat dengansegala permasalahannya, termasuk tentang manajemenpengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaannya. Yangpenting pula bahwa mereka juga harusmengetahui Undang­Undang yang berkaitan dengan zakat, terutama Undang­Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan lakat.Secara kwalifikasi diharapkan para tokoh setidaknya :

a. Mengetahui tentang zakat, baik secara syar'i maupunUndang-Undang Zakat;

b. Mengetahul berbagai peraturan pemerintah, terutamayang berkaitan dengan zakat;

c. Pernah mengikuti seminar/pelatihan dan penyuluhanyang diselenggarakan Kementerian Agama, dalam halIni Direktorat Pemberdayaan Zakat;

d. Pernah terjun langsung dl ranah perzakatan, baik dlorganisasi atau lembaga yang berbadan hukum danberkaitan dengan zakat atau pemberdayaan umat;

e. Tenluya harus memiliki komitmen akan perbaikan danpengembangan LPl;

f. Yang tak kalah pentingnya adalah harus proporsionaldan profesional.

Selain lokoh agama dan masyarakat, pengawasanjuga dapat dllakukan oleh para akademisi dan profesional.

ugaang

2.

kan

aspek,dia

1.

--12 I Pedoma II Pen.gawasan LPZ

Jenls Pengawasan

Terdapat banyak jenis pengawasan yang ada. gunamemastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran sertalugas-tugasorganisasi akandan telahterlaksana denganbalksesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi dan kelentuan­ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan berfungsiuntuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinyapenyimpangan. pemborosan, penyelewengan. hambatan,kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dansasaran serta pelaksanaan tugas-Iugas organisasi. Sasaranpengawasan itu adalah untuk menunlukan kelernahan dankesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya danmencegah agar tidak terulang kembali.

Itulah beberapa unsur yang berhak melakukanpengawasan pengelolaan zakat, yang masing-masing salingterkai! dan berkomunikasi untuk berbicara bersama demikemajuan pengelolaan zakat di Indonesia.

menjadi dan dijadikan tim pengawas LPZ. Siapa! adalahmereka yang menspesialisasikan profesinya di bidangzakat, seperti para dosen yang mengajar mata kuliahzakat, atau para sarjana, khususnya Mag·ister (S2) danDoktor (S3) yang pernah meneliti ataupun menulis tentangzakat. Termasuk juga para pengamat dunia perzakatan danbadan hukurn, LSM, yayasan atau organisasi yang memilikikomitmen dalam pengembangan ekonomi umat, misalnyadompet dhuafa. rumah zakat dan lain sebagainya yang telahmenjalankan manajemen zakat modern.

Pcdoman l'engawason LPZ I 13

Suatu kegiatan yang berlangsung dengan pengawasanyang dilakukan, tentunya akan dliringi dengan evaluasi,dengan tujuan, melihat, mengetahul hasll kerja padamasing-masing satuan kerja yang ada di LPZ. Untukapa hal ini dilakukan! Tentunya dengan maksud, untukmengetahui keberhasilan yang di capai LPZ sesualdengan target yang telah ditentukan. Akan tetapi, yangleblh penting adalah mengevaluasi berbagai 'kelemahan'yang ditemukan untuk kemudlan mencari langkah yanglebih baik .

2. Menurut Cara Pelaksanaannya

a. Secara langsung

Pengawasan secara langsung, maksudnya peme­riksaan atau pengawasan secara langsung pada saat

Jenis-jenis pengawasan terbagi dalam berbagaiaspek, di antaranya dapat dllihat dari :

1. Menurut Waktu Pelaksanaannya

Maksudnya, pengawasan akan selalu ada seiringdengan waktu pelaksanaan berbagai kegiatan LPZberlangsung, mulai dari pengumpulan, pendistribusiandan pendayagunaan zakat berlangsung. Tidak hanya itu,berbagai aktifitas LPZ, termasuk sumber daya manuslayang ada di dalamnya akan senantiasa mendapat­kan pengawasan manajemen. Pengawasan rutin iniberlangsung dengan maksud memperbaiki kinerjapara anggota, pada hasilnya nanti tidak terlalu banyakkesalahan yang akan diperbaiki.

.Jan dan_ Sasaranahan dan. nya dan

="entuan­erfungsi

sqadtnya

·a guna

+a demi

-emiliki- salnya·-9 tslah

aoatah.. dang

c. PeDell

diaYGlun

14 I Pcdomun 1'~lIga"a5an LPZ

proses aktifitas kelembagaan di LPZ. Nampaknyacara ini akan lebih efektif. karena tidak akan munculrekayasa, khususnya pada administrasi.

b. Secara tidak langsung

Artinya pengawasan akan berlangsung setelahkegiatan apa saja yang telah terjadi dari semuasatuan kerja. Pengawasan tidak langsung semacamIn! cenderung hanya pada bidang administrasi.Apakah secara administrasi kegiatan yang sudahberlangsung telah memenuhi berbagai persyaratanpelaksanaan suatu kegiatan atau belum!

3. Menurut Subyek Pelaksanaannya

a. Pengawasan melekat

Serangkaian keglatan yang bersifat sebagai pe­ngendalian secara preventif atau represif agarpelaksanaan lugas bawahan tersebul berjalan se­cara efektif dan efisien sesuai dengan rencanakegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.Pengawasan ini dilakukan oleh atasan langsungyang memiliki kekuatan (power) dan dilakukan secaraterus-menerus agar tugas-tugas bawahan dapatdilaksanakan efektif dan efisien.

b. Pengawasan fungsional

Diiaksanakan oleh pihak yang memahami substansikerja objek yang diawasi dan ditunjuk khusus untukmelakukan audit independent terhadap objek yang

"t'doman Pengawasan LPZ I t 5

stansiuntukyang

caracapat

se­:anaaku.

se ah

·nya...ncul

diawasi. Pengawasan dilakukan aparat atau pejabatyang tugas pokoknya khusus membantu pimpinanuntuk melaksanakan tugasnya masing-masing,pengawasan fungsional biasanya bersifat Internal.Aparat pengawasan fungsional dalam suatu instansldisebut Satuan Pengawasan Internal (SPI). SPIhanya membantu pimpinan agar dapat melakukanmanaJemennya. SPI tidak berwenang mengamblltindakan sendiri, tetapi harus dikoordinaslkan kepadaatasannya.

c. Pengawasan teknis fungsional yaitu melakukanpengawasan agar kebijakan-kebijakan nagara sesualdenganbidangtugaspokoknyamasing-masing,ditaat!oleh masyarakat maupun aparatur. Pengawasanteknis fungsional merupakan konsekuensl darlpelaksanaan dasar funqsionalisasi dan merupakanfungsi lini atau operasional dari instansl tersebut.Pengawasan teknis fungsional berarti pengawasanyang ditujukan kepada aparatur dan juga masyarakat.

d. Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yangdilakukan masyarakat sebagal bentuk sosial kontrolterhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dl­lakukan pemerintah untuk mewujudkan masyarakatyang demokratis. Pengawasan midisebutjuga kontrolsoslal merupakan pengawasan yang dilakukanmasyarakat sendlri terhadap penyelanggaraan pe­merintahan dan pembangunan.

pe-

conto­(epres I 4pengu

c. Peng8,'

wasanSamadiatasgiatanketua ;)C

atautelah cberla"gslain apabelumsempbegilu

untu

terhaca

16 I Pedoman PCII~a...usan LPZ

Selanjutnya, proses pengamatan pelaksanaanseluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semuapekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuaidengan rencana yang telah dilentukan adalah merupakanpengawasan untuk lembaga atau organisasL Ada pula jenis­jenis pengawasan yang lain, di antaranya :

a. Pengawasan intern dan ekstern merupakan penga­wasan yang dilakukan oleh orang dari badan! unit!di dalam lingkungan LPZ. Pengawasan ini dilakukandengan cara pengawasan dari atasan ke anggotalpegawai langsung atau pengawasan melekat (builtIn control). Gunanya untuk melihat, memeriksa, danmengawasi kinerja dad para anggota! pegawai darlinstansi terse but. Sedangkan pengawasan eksternadalah pengawasan yang dilakukan di luar daribadan! unit! instansi lersebut. Undang-Undang Dasar1945 pasal 23 E: "Unluk memeriksa pengelolaan dantanggung jawab tentang keuangan negara diadakansuatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas danmandiri". Pengawasan ini dilakukan diluar badanl unit!instansi yang bersangkutan, tetapl masih berpengaruhdengan instansi terse but.

b. Pengawasan preventif dan represif. Pengawasanpreventif merupakan pengawasan yang dilakukansebelum kegiatan dllaksanakan. Sebagal contoh,akan diadakan kegiatan pengumpulan zakat dl salahsatu tnstanst yang ada di suatu daerah, sebelumkegiatan berlangsung, tentunya diadakan pengawasan

Pcdoman Peog3waH'trl LPZ I 17

~ enis-

aan terhadap segala sesuatu yang akan diperlukan padasaat pengumpulan zakat berlangsung, di antaranyaperlengkapan ataupun pihak-pihak yang menyangkutuntuk kelangsungan pengumpulan zakat tersebut,misalnya, transportasi ataupun panitia-panitia yangsudah terikat dalam kegiatan tersebut pun harus diawasikinerjanya, agar terhindar dari kesalahan-kesalahanyang tldak diinginkan pada saat kegiatan berlangsung.Sedangkan pengawasan represlf merupakan penga­wasan yang dilakukan setelah kegiatan dllaksanakan.Sama halnya dengan contoh pengawasan reprentifdiatas, tetapi pengawasannya dilakukan setelah ke­giatan pengumpulan zakat dllangsungkan. Misalnya,ketua panitia dari kegiatan tersebut harus mengawasiatau memeriksa perlengkapan-perlengkapan yangtelah dl pakal dan memberslhkan tempat pengumpulanberlangsung, serta memeriksa pakerjaan panitia yanglain apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan ataubelum. Sehingga kegiatan bisa berlangsung dengansempurna ataupun mendekatl sempurna. Denganbegitu, kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan apayang lelah direncanakan.

c. Pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif (dekat)merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Sama dengancontoh pengawasan preventif dan pengawasanrepreslf di atas, pengawasan ini dllaksanakan di tempatpengumpulan zakat dllangsungkan. Para ketua panitia

dandari

3.

2.

lemba~

metaksa«standa«pemoercaj

1.

dan pe-cakebqaka

18 I Pedomnn I'cng"wasau LP7.

Tugas Pengawas Zakat

Secara umum pengawas memillki wewenang unluk:Mengawasl seluruh kegialan LPZ sesuai dengan syarialIslam, seperti mengawasl pengumpulan zakat, penyaluran

atau orang yang bertugas memeriksa pada saat ke­giatan berlangsung diharapkan bisa mengawasi denganseksama pekerjaan anggota-anggota yang bertugas,agar lidak terjadl kesalahan atau kekeliruan yang tidakdiinginkan. Sedangkan pengawasan pasif merupakanpengawasan dengan cara melakukan penelitian danpengujian terhadap surat-surat pertanggung jawabanyang disertai dengan bukti-bukli penerimaan danpengeluaran, mulai dari kegiatan dilakukan sampaidengan kegiatan selesai.

d Pengawasan kebenaran formI! menurut hak(rechtmatigheid) dan kebenaran materil mengenaimaksud & luJuanpengeluaran (doelmatigheld). Penga­wasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formilmenurut hak (rechtmatigheld) adalah pemeriksaanpengeluaran apakah Lelah sesual dengan peraturanatau tidak, tidak kadaluwarsa. dan hak itu lerbuktikebenarannya. Sedangkan Pengawasan kebenaranmateril mengenai maksud dan tujuan pengeluaran(doelmaligheid) adalah pemerlksaan terhadap penge­luaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi atautldak, yaitu pengeluaran tersebul diperlukan denganbeban biaya yang serendah mungkln.

Pcdoman PeJlgawdsan I.PZ I 19

1. Pengawasan terhadap kinerja BAZNAS dilakukan se­cara Internal oleh komisi pengawasan BAZNAS disemua tingkatan, dan secara eksternal oleh pemerintahdan masyarakat;

2. Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasanterhadap keuangan, kinerja BAZNAS dan LAZ dan

Tugas pengawasan zaka!, antara lam:atau

ormil·saan

dan pendayagunaan zakat. Serta mengawasi pelaksanaankebijakan-kebijakan yang telah dilelapkan, khususnya olehKementerian Agama Direklorat Pemberdayaan Zakat.

Direktora! Pemberdayaan Zakat mempunyai tugasmelaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,standarisasl dan birnblnqan teknis serta evaluasi di bidangpemberdayaan zakat, yang mempunyal fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang slstern Informasi danpenyuluhanzakat, sertapemberdayaandan pengawasanlembaga zakat.

2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan krileria dibldang sistem informasi dan penyuluhan zakat, sertapemberdayaan dan pengawasan lembaga zakat.

3. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bldangsistem informasi dan penyuluhan zakat, serta pem­berdayaan dan pengawasan lembaga zakat.

4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggadirektorat.

hak

akan aspenenmuntlll m

jul"" a"

aspe-lyang m

dltenru·.Eberm trada.arn

:

Tala Ker

lanjutnyaperuaa,baik secdala"""Datar­linda ayang De

20 IPedomao Pcngawasan I.PZ

Hasil pengawasan disampaikan kepada badanpelaksana dan dewan perlimbangan untuk dibahas tindak

pelaksanaan peraturan perundang-undangan sertaprinsip-prinsip syariah;

3. Dalam hal keuangan BAZNAS dapal meminta bantuanakuntan publik;

4. Keglatan pengawasan dilakukan lerhadap rancanganprogram kerja, pelaksanaan program kerja pada tahunberjalan dan setelah tahun buku berakhir;

5. Masyarakal, baik secara pribadi maupun melalui institusidapat berperan aktif dalam melakukan pengawasanterhadap kinerja BAZNAS dan LAZ;

6. Dalam hal ditemukan pelanggaran, maka segeradilakukan tindakan sesuai dengan perundang-undanganyang berlaku;

7. Pengawasan dilakukan terhadap klnerta SAZ dan LAZsecara internal oleh pengawas di semua tingkatan,dan secara eksternal oleh pemerintah dan masyarakat.Ruang IIngkup pengawasan meliputi keuangan,kinerja SAZ dan pelaksanaan peraturan perundang­undangan serta prinsip-prinsip syariah. Dalam hal komisipengawas melakukan pemeriksaan keuangan BAZ danLAZ dapat meminta bantuan akuntan publik. Kegiatanpengawasan dilakukan terhadap rancangan programkerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalandan tahun buku berakhir.

r"d(lmall Pengawasan LPZ I 2 J

badanrs tindak

" lAZ::' atan,

r arakat.....al"lgan,• --dang­e -iornislE...2,dan~.c9Iatan:.'1l9ramerjalan

Tata Kerja Pengawasan Lembaga Pengelela Zakat (LPZ)

LPZ juga memiliki sistem tata kerJa yang telahditentukan tahap-tahapnya. Lembaga zakat bahkan telahbermitra dengan berbagai perusahaan untuk bersinergidalam program-program pernberdayaan yang akan digagasserta berekreasi untuk membuat program yang menyentuhaspek sosial yang sesungguhnya. Sebagaimana kita ketahui,yang mengkoordinir tata kerja suatu lembaga zakat ialahamil zakat, tata kerja tersebut dimulai dari pengumpulandata para donatur zakat sarnpal kepada bend ahara danpara penjaga-penjaga yang bertugas. Setelah itu, mencatatjumlah dan waktu zakat masuk, menghitung jumlah semuazakat yang masuk, dan yang terakhfr yaitu rnembaqlkanzakat tersebut kepada mustahlk yang bsrhak. Salah satuaktlvitas amll yang lain adalah melakukan penggalangandana zakat, infak, sedekah dan wakaf dari masyarakat, baikindividu, kelompok lembaga pengelola dan perusahaan yangakan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik danpenerima zakat. Dalam hal ini amil dituntut kompetensinyauntuk merancang strategi penghimpun yang efektif mulai

seqera....angan

-stitusi;.a ...asan

r-::angan- tahun

r serta lanjutnya, sebagai bahan pertlmbangan atau sebagai bahanpenjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Masyarakatbaik secara pribadi maupun Institusi dapat berperan aktifdalam melakukan pengawasan terhadap kinerja LPZ.Dalam hal ditemukan pelanggaran, maka segera lakukantindakan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

:.E'lruan

5.

yangyangdar a

4.

3.

22 I Pedoman I'eugawasan Ll'Z

dari memahami motivasi donator, (muzakki), program danmetodenya.

Secara manajemen, LPZ telah melakukan berbagaiperubahan. Seperti transaksi pembayaran zakat sudahdilakukan dengan sistem komputerisasi. Dengan begitu,semua donator yang membayar zakat terdata denganrapi. Begilu pula dengan mustahiknya, mereka jugamerasakan mantaat yang tercipta dari perubahan itu. Darisisi transparansi keuangan, DSNI Amanah telah melakukanaudit bersama akuntan publik dengan hasil yang wajarsecara material. Agar komunikasl terjalin harmonis denganmasyarakat yang merasakannya. Dengan demikian terjadipengendalian antara pihak pengelola zakat dengan donatoryang ada. Pengendalian program pengelolaan zakat dl­laksanakan melalui tata kerja sebagai berikut :

1. Pemerintah/Kementerian Agama Pusat. Dalam hal inipemerintah menyerahkan kepada Kementerian Agamasecara umum selain sebagai tasilitator, regulator danmotivator sekaliqus mengadakan untuk pengawasanterhadap pengelolaan dan pernberdayaan zakat balk dipusat maupun di daerah, baik secara langsung maupuntidak langsung, dan penqawasan dalam pengelolaanitu blasanya dimulai darl perencanaan, pelaksanaansampai dengah pelaporan.

2. Kementerian Agama. Dalam tahap ini KementerianAgama melakukan pengawasan pengelolaan zakatterhadap Badan /lembaga amil zakat di wilayah kerjanya

Pcdoman Pcngawasan LPZ I 23

masing-masihg yang meliputi BAZNAS Pusat, BAZNASProvinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, baik dilakukansecara langsung maupun tidak langsung, dlmulai dar!perencanaan, pelaksanaan, sarnpai dengan pelaporanproses pengelolaan zakat yang telah dilakukan. Bilaproses tersebut telah selesai, hasil pengawasanpengelolaan dan pemberdayaan zakat disampaikankepada Direktorat Pemberdayaan Zakat.

3. Direktorat Pemberdayaan lakat. Tugas dari DirektoratPemberdayaan Zakat adalah mengelola seluruh datapengawasan untuk dijadikan bahan evaluasi penyem­purnaan pengelola zakat. Agar proses pengelolaanzakat bisa berjalan dengan lancar dan terhindar daripenyimpangan-penyimpangan yang tidak diinglnkan.

4. Petugas Pengawasan. Petugas yang melakukanpengawasan langsung adalah pejabat atau petugasyang ada di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Zakatyang kompeten dan profesional, (menguasai materidan aspek pengelolaan zakat baik peraturan, pedomanpetuojuk pelaksanaan maupun pengetahuan zakatlainnya). Kita tldak bisa sembarang memilih pengawas,untuk menghindari kesalahan yang mungkln akan timbul.

5. Penugasan pengendalian Pengelolaan Zakat lebihdi prioritaskan pada saat awal dan saat pertengahankegiatan berlangsung. Setelah rnelaksanakan tugas,petugas pengawasan membuat laporan dan di sampai­kan kepada pemberi lugas. Pejabat yang menugaskan

.,;;.'lterianzakat

·erjanya

:al inl-gama-r dan- asanbaik di- aupun_-ek:llaan.sanaan

llE--:Jagaisedehegitu,

:6'1gan- _uga_ Dari2-olkan_ '!ajarx'1gan"3l')adi-cnator- .at dt-

e- dan

gunaal" 4

SEbeberaosbahwasebeludan 3~de

Sanksl

Keca

bukanplhak-p

penga ...

1,

secar2. Pe)~

wa

3. PerKepa

4, PenadaKota ,

5.

24 I I'l'd 0 1110II Penga .....xan LPZ

Penanggun~Jawab Pengawasan LPZ

Zakat merupakan salah satu alternatif yang dapatmeningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau zakat me­rupakan salah satu 'institusi' yang dapat menghapuskanderajat kemiskinan masyarakat. Hal ini akan terwujud jikaharta zakat di distrlbusikan secara adil, sesuai denganperuntukannya. Karena zakat itu dipungul dari orang-orangkaya yang kemudian didistribusikan kepada fakir miskin didaerah dimana zakat Ilu dipungut. Jelas hal inl akan terjadiallran dana dari para aghnia kepada para dhuafa dar! dalamberbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumlif maupunkelompok produktif (lnvestasi), Maka secara sadar, penunaianzakat akan membangkitkan solidaritas soslat, mengurangikesenjangan soslal dan pada gilirannya akan mengurangiderajat kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi

untuk melakukan pengawasan lang sung adalah DirekturPemberdayaan Zakat.

6, Satuan organisasi penanggungjawab pelaksanaan pe­ngelolaan zakat lainnya dapat melakukan pengawasankegiatan pengelolaan zakat dengan mengacu padaketentuan buku petunjuk yang diterbitkan DirektoratPemberdayaan Zakat.

Hasll pengawasan tersebut kemudlan disampai­kan kepada Direktorat Pemberdayaan Zakat untuk tingkatpusat, dan untuk daerah yang dlsampaikan melalui KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pedomnn Pcngawas.n LPZ I 25

Sanksi Lembaga Pengelolaan Zakat

Sebelum berbieara sanksl, terlebih dahulu dluralkanbeberapa hal sebagaimana tertuang dalam bab VII pasal 36bahwa, sanki memiliki keterkaitan dengan beberapa pasalsebelumnya, yakni pasal 19, 23 (ayat 1), pasal 28 (ayat 2dan 3) dan pasal 29 (ayat 3).

Pasal 29 dinyatakan bahwa LAZ wajib melaporkanpelaksanaan penqumpulan, pendlstrlbuslan dan pendaya­gunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS seeara

bukan hanya memungut dan mendistribusikannya saia,pihak-pihak yang bersangkutan juga harus bertanggungjawab akan adanya kegiatan tersebut. Penanggung jawabpengawasan pengelolaan zakat yaitu :

1. Penanggung jawab pengawasan pengelolaan zakatsecara umun adalah Direktur Pemberdayaan Zakat;

2. Pejabat yang menugaskan untuk melakukan penga­wasan langsung adalah Direktorat Pemberdayaan Zakat;

3. Penanggung jawab pengelolaan zakat di provinsi adalahKepala Kantor Kementerian Agama Provinsi;

4, Penaggung jawab Pengelolaan Zakat di Kabupaten/Kotaadalah Kepala Kantor Kementerian Agama KabupateniKola;

5, Penanggung Jawab pengelolaan zakat di tingkatKeeamatan adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA)Keeamatan.

,:engan;-orangskin di!e~adi

~ dalam+eupun-- ...naian",urangigurangi-.., tetapi

'" dapat

sarnpai­;:."gkat<antor

pada::..'"Ektorat

.J rektur

ngan danbukti setorapendapata-

Diar-:antara lail"pemerintahsusunan petidak dapa:terkait de"glakukan. Ka"

berupa pedisesuaikarpelanqqara-iditoleran m~

tertulis urra,sampai tigatindakan t

ada sajarnelaksana­yang tidax '1

kewajiban J

tahun 2011

26 I Pedoman Pengllwasan LPZ

berkala. Artinya jika LAZ tidak melaksanakan salah satudari kewajiban ini berarti sudah melanggar kewajibanselaku lembaga zakat. Salah satu kewajiban dimaksudmisalnya, LAZ hanya melaporkan pendapatannya, tetapitidak melaporkan pendistribusianya. Atau kesemuanyadilaporkan, mulai dari pengumpulan, pendistribuslan danpendayagunaan zakat, hanya saja tidak dilakukan secaraberkala.

Pada pasal 23 ayat 1 juga dinyatakan bahwaBAZNAS dan LAZ wajib memberikan bukti setoran zakatkepada setiap muzakki. Artinya setlap muzakki yang sudahmenyetorkan zakatnya wajib mendapatkan bukti setoran,baik diminta ataupun tidak. Hal ini akan meruaot bukti resmipenerimaan zakat. Jika hal inl tidak dilakukan LPZ, berartisudah melanggar aturan yang ditetapkan Undang-UndangNo. 23 tahun 2011.

Serupa dengan pasal 28, dinyatakan bahwa pen­distribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan danasosial keagamaan lamnya, harus dilakukan sesuai dengansyariat Islam dan sesuai dengan peruntukan ikrar sipemberi(pasal 2). Dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri(pasal 3). Artinya dana zakat dipandang berbeda denganinfak, sedekah dan dana sosial keagamaan lamnya,

Semua keterangan dl atas menjadl bag Ian darikewajlban-kewaJlban yang harus dilakukan oleh LembagaPengelola Zakat, baik BAZNAS ataupun LAZ. Kewajiban­kewajiban ini tentunya harus dan bahkan wajlb dilakukan,tanpa ada pengecualian. Akan tetapi dalam pelaksanaannya

Pedoman I'cngo.wnsnn LPZ I 27

an dari_embaga.vajlban­axukan,.,aannya

va pen-:an danadenganJemberie-sendlrldengan

setoran,Ii resrnl

::c berarti-vndang

- bahwa

: maksud~ tetapi-="'1uanya

ada saja lembaga yang lupa, lalai ataupun salah dalammelaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Bagi lembagayang tidak memenuhi salah satu dari beberapa aturan dankewajiban yang sudah ditetapkan Undanq-Undanq no. 23tahun 2011, tentunya akan mendapat sanksi.

Aturan umum yang berlaku untuk tahap awal adalahberupa peringatan tertulis. Peringatan tersebut tentunyadisesuaikan dengan tingkatan pelanggarannya. Artinya, jikapelanggaran yang dilakukan masih bisa diakomodir atauditoleran, maka cukup denganperingatan tertulis. Peringatantertulis untuk pelanggaran yang masih bisa ditolerir berlakusampai tiga kall peringatan. Setelah itu baru dilakukantindakan tegas.

Diantara bentuk lindakan legas yang dapat dilakukanantara lain pencabutan pengukuhan untuk selanjutnya,pemerintah dapat membentuk kembali BAZNAS dengansusunan pengurus yang baru. Artlnya pengurus yang lamatidak dapat menjalankan tugasnya secara baik, terutamaterkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus merekalakukan. Karena harus dilakukan pengukuhan ulang dengansusunan pengurus baru yang memillki komitmen dan kinerjayang leblh balk dalam mengemban amanat yang dlberikan.

Terkait dengan pencabutan pengukuhan LPZ,termasuk dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindu­ngan dan pelayanan dari pemerlntah, tldak diakulnyabukti setoran zakat yang di keluarkan sebagai pengurangpendapatan kena pajak dan tidak dapat rnelakukan

secara

dimaksuctentangMisalnya

rnasmq­Lalu apa

Pongump

Ta­Zakat adainformas I

menjadpenenmaterrnasu­pengumc

2~ I Pcdoman P~nj;awa~:o" "1':£

pengumpulan dana zakat. Karenanya harus diadakanpengukuhan ulang.

Kendati sudah ada bentuk sanksi ditetapkan Undang­Undanq, tentunya ada bentuk sanksi-sanksi lainnya yangditetapkan secara interen oleh masing-masing lembagapengelola zakat, terutama terkait dengan adat-istiadat yangberlaku. Hal ini tentunya berbeda antara satu wilayah denganwilayah lainnya. walaupun ada yang bersifat umum.

Pedorua n I'cllj::uwnsun LJ'Z I 29

Pcngumpulan Data dan Informasl

Tahap awal dalam pengawasan Lembaga PengelolaZakat adalah mengumpulkan data dan informasi. Data daninformasi dlmaksud terkait dengan segala kegialan yangrnenlad' tanggungjawab pengelolaan zakat, mulai daripenerimaan, pendislribusian dan pendayagunaan zakat.termasuk admlstrasl dan keuangan. Unluk memudahkanpengumpulan data dirnaksud. sebagaimana dijelaskan,sebaiknya dibentuk tim khusus sebagai administratorpencari Informasi yang berkaitan dengan pelaksanaanprogram-program LPZ. Atau dapat pula dibentuk tim padamasing-masing divisi atau bagian yang ada pada lembaga.Lalu apa yang dikumpulkanl

Tentunya banyak hal yang harus dikumpulkanterkalt dengan sejumlah informasl atau berbagai masalahprogram yang dilaksanakan. Selanjuthya. semua programdimaksud perlu dika]l, sehingga diperoleh kesan objektiftentang pelaksanaan program-program lembaga tersebut.Misainya. bagaimana LPZ memberlakukan pola peng-

KETIGAPEDOMAN PENGAWASAN

LEMBAGA PENGElOLA lAK,c\T

ete"" •padaharusyangperten'

3.

30 I Pedoman Pengawasan LPZ

Kesan tersebut perlu disampaikan kepada semuapihak, dengan harapan dapat memberikan masukan ataupertukaran informasi antara satu LPZ dengan LPZ lainnya.Selain itu juga dapat dilakukan dialog terbuka antar sesamaatau antar pengurus LPZ dengan pengawas dan beberapapihak-pihak yang terlibat lalnnya. Informasi (berupa gagasanatau aUernatif pemecahan) yang diperoleh melalui dialogtersebut digunakan untuk memperbaikll menyempurnakanprogram kelembagaan yang pada gilirannya akan me­nlngkatkan mutu pengelolaan zakat.

Proses penilaian terhadap data/informasi yang perludllakukan pengawasan dikarenakan :

1. Perlunya kejelasan informasi apa yang dibutuhkan.

Kejelasan Informasi yang dibutuhkan penting untukdlperhatikan, jika inginmengetahul efektivitas LPZ, mulaidari penerimaan, pendistribusian hingga pendayagu­naan. Selain ltu, juga keabsahan para Muzakkidan terkhusus para mustahik zakat. Penilai harusmenetapkan informasl apa yang harus dicari sehinggamemberi keyakinan akan efektivitas LPZ,

2, Perolehan informasi dapat dilakukan melalui beberapacara seperti :teswawancara, observasi, atau penyebaranangket. Namun demikian periu ditetapkan sumberinformasinya dan kapan informasi itu dapat diperoleh,

hitungan zakat, bagaimana pula pola penerimaan.pendistribusian dan pendayagunaannya, dan lain sebagal­nya,

Pedomun Pcngnwasan LPZ I 31

sehingga relevan dengan maksud-maksud penilaian.Tes wawancara, observasi, atau penyebaran angket,tentunya harus dilakukan secara proporsional, artinyaorang-orang yang diwawancarai haruslah orang yangtepat, orang yang benar-benar bekerja pada bidangyang ingin dicari informasi atau data yang dibutuhkan,demlklan pula dengan observasi.Sebelum dllakukan penyebaran angket, juga harusditentukan terlebih dahulu siapa yang akan menjadiresponden. Mereka-mereka inj tentunya dipilih dandjtunjuk dengan berbagai pertimbangan sebelumnya.Misalnya, pernah terlibat dalam beberapa dan atauberbagai kegiatan yang dilakukan lembaga pengelolazakat, masyarakat yang berdomisili dl sekltar LPZ,artinyasecara kasat mata mereka setldaknya mengetahuiberbagai kegiatan yang dilakukan. Responden juga bisadipilih dart kalangan tokoh agama atau tokoh masyarakatsetempat dan lain sebagainya. lntinya disesuaikandengan informasl yang ingin di dapat.

3. Kesimpanqsiuran dalam penafsiran dan penggunaaninformasi.

Kesimpangsiuran informasi terJadl salah satunyadisebabkan oleh penyallan informasi yang kurangefektif. Atau kurang adanya koordinasl antar personalpada maslng-masing bidang. Karenanya, informasiharus disajikan dengan baik dan dlsampalkan kepadayang berkepentingan, misalnya dalam rapat-rapat dinas,pertemuan dengan donatur dan stakeholder dan masih

--

:eberapa- ebaransumber

:loeroleh,

_.:;asan1alog

sarnua: ~ atau'" '1nya.sssama

+aan,

32 I Pedoman f'eogawunn I.I'Z

Pengelolaan Data

Adapun tahapan-tahapan dalam pengolaan data adalah :

1, Editing Data

Tahap ini adalah pengecekan dan perbaikan instrumentpertanyaan dalam menilai mekanisme dan administrasiLPZ. apakah semua sudah terisi, apakah tulisan atau

Analisis

dal"'aka

4. Pe

Tujuan dan kegunaan penilalan dapat diarahkankepada kepentingan berbagai keputusan, seperti kailannyadengan perencanaan, pengelolaan, proses, dan tindak lanjutkelembagaan pada LPZ. Penllaian dapat diarahkan kepadadua hal sebagal berikul :

1. Orlentasi pada nllai intrlnsik sumbar daya manusiadalam LPZ sebaqaimana dijelaskan dalam indikatorkepengurusan.

2. Orientasi pada mutu eksternal (relevan dengankebutuhan masyarakat).

3. El'IltJ

2.

pertaleng

banyak cara lainnya. Kreatifitas dan koneksitas semuapihak, disinilah terasa amat dibutuhkan.

4. Fungsi informasi sebagai hasil penelitian banyaktergantung kepada cara-cara penggunaan informasiitu sendiri. Karena itu, informasi tersebut harus dapatdigunakan secara terbuka bagi masyarakat luasdan pengambil kebijakan. Hal tersebut dimaksudkansebagai usaha perbalkan dan pengembangan LembagaPengelola Zakat yang ada.

Pednrnnn Pcnga wasan U'Z I 33

Analisa data merupakan langkah yang amat pentlngsetelah klta melakukan pengolahan data. Dalam langkahini tim pengawas diharapkan bisa membaca dan memaknaihasil pengolahan dari data yang di dapal. Dalam tahap ini,pengawas LPZ dlharapkan bisa melakukan analisis sebagaijawaban dan tujuan pengawasan tersebut. Analisis dilaku-

~ urnent-rstrasi

::..:..sanatau

Anallsls Data

~"uslaxator

rsmya jelas, apakah jawabannya konsisten denganpertanyaan. Apabila dijumpai ada jawaban yang belumlengkap, bila perlu dilakukan pengambilan data ulang.

2. Coding Data.

Setelah semua instrument died it, untuk selanjutnya akandilakukan pemberian kode, yaitu mengubah data yangberbentuk huruf menjadi angka.

3. Entry Data.

Data-data yang sudah diberi atau dirubah dengan kodeangka, untuk selanjutnya akan dimasukan ke dalamperangkat lunak (software) kompuler.

4. Pembersihan Data.

Setelah semua data dimasukan dalarn software,kemudian akan dilakukan pengecekan untuk meng­hindari kesalahan-kesalahan kode, ketidaklengkapan,dan sebagainya kemudian apabila terJadi kesalahanakan dilakukan pembetulan.d:::ngan

2. Has

k~mupetrda

pedin

34 Il'cdomun P"-ng"wa~all LPZ

Hasil dari penilaian yang objektif terhadap LPZdapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kualitaskelembagaan. sumber daya manusia, hingga manajemenpemberdayaan yang profesional dan berkualitas. Hasilpenilaian merupakan Informasi yang dapat digunakan untukmemperbaiki dan menyempurnakan program-program LPZdi masa-masa yang akan datang.

Oisamping itu informasitersebutdapat digunakan baglkepenlingan pengembangan kelembagaan, program danpola dlstrlbusi, serta untuk pertanggungjawaban pelaksanakepada pihak-pihak yang berkepentingan, Hubungan antarapenilaian dan peningkatan mulu kelembagaan dapatdigambarkan:

1. Paling atas hasil pernlaian itu berupa informasl tentangberbagai hal (kepengurusan, kualitas sumber daya,

Rekomefldasi

Hasil analisis data dapat dllakukan kemudlan denganmenilai melalui beberapa kriteria. Pertama, kriteria baik,sedang, kurang. kurang sekali. Kedua, dengan kriteriabaik sekall, cukup, kurang, sangal kurang. Ketiga, denganmenggunakan interval angka seperti 90-80; 79-60; 59-40;39-20.

Penilaian

kan dengan melihat kecenderungan pola data yang dibuatoleh tim pengawas,

Pedoman Pellgawa."" I.I'~ I 35

prestasi kerja). Data-data ini digunakan untuk berbagaikepentingan pula, sebagaimana yang telah dikemukakanpada bagian sebelumnya, termasuk bagi perbaikan danpenyempurnaan program sehingga mutu kelembagaandiharapkan dapat meningkat.

2. Hasil penilaian dapal mendiagnosis komponen­komponen yang berpengaruh terhadap peningkatanmutu kelembagaan. Karena itu ada baiknya kitaperhatikan indikator-indikator LPZ bermutu dan yangtidak bermutu diadaptasi dari pandangan beberapa ahli.

entang- daya,

LPZ.Jalitas

..a emenHasil

::;ouat

Pedcman Pcngawasan LPZ I 37

Pelaporan adalah suatu teknik yang dimaksudkanagar semua tingkat manajemen tetap mendapat informasiyang lengkap mengenai proses pewujudan sasaran.Pelaporan harus merupakan bagian yang tidak dapatdipisahkan darl sistem manajemen dalam organisasiyang bersangkutan. Pelaporan harus disajlkan tepat padawaktunya, dan pelaporan diperlukan untuk mengambilkeputusan atau koreksi.

Pelaporan yang benar merupakan alat bagi pimpinandan pengurus untuk mengambll sualu keputusan yangtepat dan cepat, dilaksanakan pada waktu yang tepat dandilakukan oleh petugas dengan penuh rasa langgung jawab.Pelaporan dimaksudkan unluk mengelahui informasi yangtepat dan akurat sehingga dapat diketahul dengan cepal,ada atau tldaknya penyimpangan alau kesalahan yangterjadl dalam sebuah lembaga zakal. Dengan tujuan untukdiarnbil lindakan pengoreksian.

Dokumen laporan-Iaporan tersebut dlmasukkankedalam formullr laporan dengan lujuan mendoronglindakan yang sekiranya diperlukan untuk mewujudkan

KEEMPATPELAPORAN HASIL PENGAWASAN

auditorkesesuaIslam Kndlkeluanseharus­sebaga

1.

syariah

(2) untu­lugas (

(3) Unn.·oleh ..,

tujuan:

(1) Men),

Sec

yang :lkanto-

38 I Pedomau Pengawasan l.1'7.

Jenis PfllapOI'an

1. Laporan bulanan pengelolaan zakat mencakup jumlahdana zakat, Infak dan sedekah yang dihimpun, jumlahmuzakki beserla sebaran berdasarkan kelurahan/desa,jumlah penyaluran zakat, infak dan sedekah, jumlahmustanik beserla domisilinya secara lengkap, jumlahSDM (amil), serla biaya operasional yang diperoleh dandikeluarkan dalam jangka waktu tsrtentu.

2. Laporan tahunan yang dihimpun oleh BAZNAS dariseluruh Indonesia untuk seterusnya disampalkan kepadaPresiden dan diumumkan kepada publlk. Laporankeuangan harus sesuai standar akuntansi keuangan

suatu sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sistempelaporan pengendalian status sasaran terhadap realisasisasaran ditujukan kepada penyimpangan-penyimpanganyang dilakukan terhadap sasaran dan setiap atasan/manajerdalam waktu yang telah ditentukan.

LPl harus memberikan laporan tahunan pelaksanaankegiatan perzakatan yang dlkerjakannya kepada BAlNASsesuai dengan tingkatannya. Laporan itu diberlkan setiapsatu tahun sekali. Setiap Kepala Divisi, Bidang, Seksl sesualdengan tingkatannya harus menyampaikan laporan kepadaKetua Badan Pelaksana Lembaga Amil lakat melaluisekretaris badan tersebut. Selanjutnya, lugas dari sekretaristersebut dapat digunakan sebagai bahan menyusun laporantahunan Ketua BAZNAS.

"c:doman '>CIIg'"WUSU" LPZ I 39

Idealnya, harus dilakukan juga yang namanya auditsyariah. Yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan, baik olehinternal auditor (alau komisi pengawas) maupun eksternalauditor, untuk menilai semua aktivitas LPZ terhadapkesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariahIslam. Khususnya Jika diaudlt oleh eksternal auditor dapatdikeluarkan "Oplnl Syariah". Dari gambaran tersebut, sudahseharusnya akuntansl untuk LPZ memllikl karakteristiksebagai berikut :

1. Ketaatan pada prinsip-prinsip dan ketentuan syariahIslam. Dalam hal ini, akuntansi setidaknya harus mampu

tujuan:

(1) Menyajikan informasi apakah LPZ dalam melakukankegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syariahIslam;

(2) Untuk menilai manajemen LPZ dalam melaksanakantugas dan tanggungjawabnya;

(3) Untuk menilai pelayanan atau program yang diberikanoleh Lembaga Pengelola Zakat dan kemampuannyauntuk terus memberikan pelayanan merujuk kepadatujuan lersebut. Dapat kita pahami bahwa bagl LembagaPengelola Zakat kesesuaian dengan syariah Islam dalarnmelaksanakan berbagal aktivltasnya sangatlah penting.

Secara umum laporan keuangan LPZ dibuat dengan

yang berlaku, laporan keuangan yang telah diaudit olehkantor akuntan publik.

-~angan

-s dari·epada

umlahornlah- desa,urnlahumlah

- setiapsesuaiepada+elaiul

_. -starlsaooran

+analer

Sstem;al,sasi

40 I Pedomau PClIgawoson LPZ

d

c.untuk memisahkan transaksi-transaksi haram (misalnyariba) maupun syubhat agar tidak tercampur dengantransaksi-transaksi lainnya. Termasuk bagaimana penq­gunaan dari dana-dana tersebut.

2. Keterikatan pada keadilan. Akuntansi harus dapat men­cerminkan nilai-nilai keadilan dalam mengelola zakat,sehingga tidak terjadi penyimpahgan dan kesalahandalam mengelola zakat dan setiap pihak yang terlibatmendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.

3. Menghasilkan pelaporan yang berkualitas. Pelaporanyang berkualitas setidaknya harus memenuhi syarat­syarat sebagai berikut :

a. Dapat dipahami

Setiap informasl yang disajikan dalam laporankeuangan haruslah [elas, sehingga mudah dl­mengerti clan dapat dipahami oleh setiap pihak yangberkepentlngan. Dengan demikian para pembacalaporan keuangan diharapkan dapat mengambilkeputusan dengan tepat dan berhati-hati dari infor­masi yang didapatnya, untuk menghindari kesalahandalam bekerja.

b. Relevan

Maksudnya data yang diolah dan dijadikan Informasiyang disajikan dalam laporan keuangan adakaitannya dengan transaksi yang bersangkutan. Dataatau informasi yang tidak mempunyai kaitan dengankegiatan perusahaan tidak boleh disajikan.

e

I'cdomon I'cngawasan LPZ I 41

n dengan

e. Dapat diu]i kebenarannya (auditable).

Informasi yang disaJikan dalam laporan keuanganharus dapat ditelusuri sampai ke bukti asalnya,baik dalam bentuk dokumen dasar, kwitansi,formuhr, maupun fisik aktiva yang bersangkutan.Artinya, semua transaksi yang telah terjadl dapatdipertanggungjawabkan oleh pihak manajemen yangmengelola.

Isporan.- ~(jah dl­r,ak ysng

'llisalnya.: dengan

c. Andal

Suatu informasi yang tecantum dalam laporankeuangan harus memiliki kualitas andal, yaitu bebasdari pengertian yang menyesatkan atau kesalahanmaterial.

d. Oapat dibandingkan

Maksudnya adalah bahwa laporan keuangan yangdisusun harus dapat diperbandingkan antar periode,sehlngga dapat diidentifikasikan kecenderungan(trend) posisi dan kinerja keuangannya. Selain ilulaporan keuangan juga harus dapat dlbandingkandengan lembaga lain yang sejenis, untuk menge­valuasi posisi keuangan, klnerja, serta perubahanposisl keuangan secara relatif. Oleh karena itu,pengukuran dan penyallan keuangan darl transaksldan peristiwa lain yang serupa harusdilakukan secarakonsisten.

.. syarat-

(

3.

(

(

(

2.

42 I Pedoman I'engawasan LPZ

Jenis-jenis laporan keuangan utama yang harusdisusun oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalahsebagai berikut :

1. Neraca adalah suatu laporan keuangan yang meng­gambarkan posisl keuangan atau kekayaan suatuperusahaan atau organisasi pada saat tertentu. Tujuandisusunnya laporan inl adalah untuk menyediakaninformasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo danadan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsurtersebut pada waktu tertentu, dan LPZ perlu menyusunlaporan ini. Sedangkan kegunaan dari neraca sendiriadalah untuk :

(a) Menilai kemampuan organisasi untuk memberikanjasa secara berkelanJutan

(b) Menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan.

(c) Memenuhi kewajiban dan kebutuhan pendanaaneksternal.

Beberapa hal yang perlu dipahami dari laporan ini antaralain:

(a) Aktiva disaJikan berdasarkan urutan likuiditas

(b) Kewajiban disajikan berdasarkan urutan langgaljatuh tempo

(c) Mengelompokkan aktiva ke dalam Iancar dan tidak

(d) Lancar (aktiva tetap, aktiva lain-lain)

(e) Mengelompokkan kewajiban ke dalamjangka pendekdan jangka panjang.

PedomauPenguwusaoL('Z I 43

Laporan sumber dan penggunaan dana In! berg unauntuk:

(1) Mengevaluas! kinerja dalam suatu periode;

(2) Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambunganorganisasi dalam memberikan jasanya;

(3) Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerJapengelola.

3. Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas adalah suatu laporan yang meng­gambarkan arus kas masuk dan keluar pada suatuperiode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalahuntuk menyajikan informasi mengenai penerimaan danpengeluaran kas LPZ pada suatu periode tertentu, yangdibagi menjadi tiga klasifikasi;

(1) Arus kas dari aktivitas operasi;

2. Laporan Sumber dan Penggunaall Dana

Yaitu suatu laporan yang menggambarkan kinerjaorganisas!. Meliputi penerimaan dan penggunaan danapada suatu periode tertentu. Laporan ini disusun dengantujuan untuk menyediakan informasi mengenai:

(1) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubahjumlah dan sifat saldo dana;

(2) Hubungan antar transaksi dan peristiwa lainnya;

(3) Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pe­laksanaan berbaqai program.

Terd

1

4

5

3.

darberske

1.2.

Ca

2.

44 I Pedurnun Penguwasan LPZ

8eberapa hal yang perludipahami dalampenyusunanlaporan arus kas adalah :

1, Arus kas dari aktlvttas operasi dalarn laporan arus kasdapat disusun dengan menggunakan dua metoda,yaitu metode langsung dan metode lidak langsungNamun untuk organisasi pengelola zakat dlanlurkanuntuk menggunakan metode langsung, Dalam metodelangsung tni penyusunannya menggunakan buku besarkas dan digolongkan rnenladl beberapa [erus kelompokutama penerimaan maupun penqeluaran.

Kegunaan dari laporan arus kas ini adalah untuk :

(1) Menilai kemampuan organisasi dalam menghasll­kan kas dan setara kas

(2) Menllai penggunaan kas dan setara kas tersebutoleh organisasi.

(2) Menggambarkan arus kas masukdan arus kas keluardad aktivitas utama organisasi;

(3) Merupakah indikator yang menentukan, apakah darioperasinya organisasi yang menghasilkan arus kasyang cukup untuk memelihara kemampuan operasiorganisasi tanpa mengandalkan pada sumberpendanaan dari luar;

(4) Contoh arus kas dari aktivitas operasi penerimaankas dana zakat penerimaan kas dana infakl sedekah,penyaluran kas kepada fakir & miskin, pengeluarankas untuk blaya operaslonal.

Pedomun Pcngow","n LPZ I 45

Catalan Laporan Keuangan

Laporan ini merupakan rincian atau penjelasan detaildari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebul dapatbersifat kuantitatif maupun kualltatif. Catatan atas laporankeuangan memuat hal-hal berikut :

1. Informasi umum mengenai LPZ

2. Kebljakan akuntansi yang dlgunakan dalarn penyu­sunan laporan keuangan lembaga tersebut

3. Penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukanrincian lebih lanjut

4. Kejadian setelah tanggal neraca

5. Informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu, baikyang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Terdapat beberapa jenis laporan, antara lain:

1. Laporan Persia pan

Laporan yang berisikan tentang informasi tertulis yangmemuat tentang kegiatan yang dilakukan suatu lembagasebelum pengelolaan zakat dimulai.

2. Untuk organisasi nirlaba, termasuk organisasi pengelolazakat harus diungkapkan informasi mengenai aktivitasnon-kas, seperti penerimaan dana zakat dalam bentukbarang (ernas, perak, beras, dan lain sebagainya),penerimaan infaklsedekah dalam bentuk barang,penerimaan hibah untuk amil dalam bentuk peralatan,penyaluran infaklsedekah dalam bentuk barang.

....besareompok

metode,--gsung.

sunan

erssbut

1. Kasse,Eun;

2. ~ ..da"saosa u

3. A ...,panakc-lamtana

ini se~LPZ atiLaporankeuanglembagaPosisiperubal-)ekuitasaktivrtaskas. Pepelapo.disajikakewaj b<neraca

-

46 I Pedomon PengawaJlan LPZ

Materl LaporanLaporan keuangan zakat sebagai suatu teknis

akan menghasilkan laporan keuangan yang ditujukankepada para pemakai luar organisasi. Laporan keuangan

2. Laporan Pelaksanaan

Laporan yang berisikan tentag Informasi tertulis yangmemuat tentang segala kegiatan yang dilakukan olehsuatu lembaga selama dan setelah pelaksanaankegiatan. Untuk LPZ, maka laporan pelaksanaanmellputi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian danpendayagunaan harta zakat.

Catatan atas laporan keuangan ini sangat bergunauntuk memahami kondisi suatu organisasi secarakomprehensif, karena kita akan mendapatkan informasiyang mungkin tidak kita dapatkan dari [enis-jenis laporankeuangan lainnya. Contohnya jika suatu LPZ sedangmenghadapi gugatan di pengadllan oleh pihak ketlga yangakan mempengaruhi keberlangsungan hidup lembaga.Informasi tersebut hanya mungkln diungkapkan dl catatanatas laporan keuangan dan tidak mungkin disajikan padalaporan keuangan yang lain.

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus membuatlaporan keuangan tersebul (neraca, laporan sumber danpenggunaan dana, laporan arus kas, dan laporan perubahandana termanfaatkan) untuk setlap Jenls dana yang dimiliki,serta laporan konsolidasinya.

Pedoman P~llgawa.R811 LI'Z I 47

1. Kas merupakan akun yang menampung uang dansejenisnya yang dapat dlpergunakan kapan saja danuntuk kegiatan apa saja;

2. Akun dana merupakan uang tunai yang diperolehdari dana umat yang penggunaannya untuk kegiatansepesifik, misalnya akun dana zakat, akun dana wakaf,akun dana lainnya;

3. Akun Investasi datam jangka pendek maupun jangkapanjang dirincl dengan akun investasi dari dana zakat,akun investasi dari dana wakaf, akun investasi dari danalainnya. Investasl dapat berupa surat-surat berharga,tanah, bangunan dan aset lalnnya.

ini sebagai salah satu alat pertanggungjawaban suatuLPZ atas operasionalisasi organisasi yang dikelolanya.Laporan keuangan yang disajikan mencerminkan posisikeuangan, kinerja, dan arus kas yang telah dilakukan olehlembaga tersebut sekurang-kurangnya selama 1 tahun.Posisi keuangan LPZ dicerminkan dalam laporan neraca;perubahan ekuitas dicerminkan dalam laporan perubahanekuitas; kinerja keuangan dicerminkan dalam laporanaktivitas; dan posisi kas dicerminkan dalam laporan aruskas. Penyusunan laporan keuangan ini merupakan prosespelaporan dalam hasil pengelolaan zakat. Posisi keuangandlsajikan dalam laporan neraca, yang mencerminkan aset,kewajiban dan ekuitas. Dalam akuntansl zakat laporanneraca harus mencerminkan antara lain:

-

teknistujukan

~!)ahan~miliki,

-ang- oreh

4g IPcdoman I',mgawuan LPZ

4. oajer.pe'a CI

abcd

ef

9h

3.

2.

1.

4. Utang diklasifikasikan berdasarkan utang lancar danutang jangka panjang berdasarkan sumber dana.(muzakki)

5. Aset, selain uang tunai yang diterima dari umatdiperlakukan sebagai aset titipan dan rnerupakan utanglembaga pengelola untuk memanfaatkannya, bukanmerupakan ekuitas (modal donasi).

6. Aset yang berasal dari para pendlri LPZ juga merupakanaset titipan, bukan ekuitas lembaga yang bersangkutan.

7. Lembaga yang bersangkutan hanya mempunyai ekuitasdari hasll pengelolaan dana yang dialokasikan untukcadangan. Jika lembaga inl dibubarkan atau bubar, makasisa dana seluruhnya diserahkan kepada mustahik,lembaga sosial, pemerintah, atau lembaga pengeloladana uma! lainnya.

8. Dan masih banyak lagi prinsip-prinsip penyajian posisikeuangan lembaga pengelola dana umal yang harusdid!skuslkan lebih lanjut.

Pada prinsipnya lembaga pengelola dana umatdlperbolehkan melakukan kegiatan yang berorientasi padalaba dalam rangka pengembangan dana umat itu sendiri,sehingga mempunyai cadangan dana yang cukup untukmelakukan kegiatan sosialnya. Namun ini hanya merupa-kansatu aktivitas yang menjadi satu kesatuan aktivitas lembagapengelola dana umat secara keseluruhan. Oleh karena Itu,penghasilan yang diperoleh dan beban yang ditanggungdisajikan dalam laporan aklivitas untuk selama satu lahun

Pedoma n PengawII.lln LPZ I 49

ahun

..ntuk

a. Organisasi pelaksana;

b. Jenis kegiatan;

c. Dasar hukum;

d. Penaggungjawaban;e. Waktu pelaksanaan;(. Tempat pelaksanaanllokasi;g. Hasil pengumpulan/peserta penyuluhan;h. Hasil penyaluraninara sumber penyuluh;

urnatpada

arus

.mtuk-,aka

__,;,ahik,;elola

.nnat• .,;1ang

:ukan

takwim atau satu haul lembaga yang bersangkutan. Dalammenyampaikan mated laporan aktivitas yang dilakukan olehLPZ menganut prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut :

1. Penghasilan dari pengelolaan dana umat harus dirinciberdasarkan penghasilan dari dana zakat dan dari danalainnya. Misalnya dari para aghnia, darl perusahaan,hibah, dalam dan luar negeri dan lain sebagainya;

2. Beban pengelolaan dana umat dirinci berdasarkanbeban untuk dana zakat per ashnaf dan beban lainnya;

3. Surplus yang terjadi akibat hasil penguranganpenghasilan dan beban-beban harus mencerminkansumber dananya, dan mencerminkan surplus yangdialakasikan untuk cadangan;

4. Dalam pelaparan pengelalaan zakat terdapat berbagaijenis materi laporan, diantaranya laporan perslapanpengelolaan zakat berisi uraian tentang kegiatan yangakan dilaksanakan, dl antaranya :

cana.

50 IPedoman PCl1gawasao LPZ

2.

Ke: ...cse -a

3.merArr

5. Organisasi penyelenggara yaitu informasi yang berisikantentang organisasi pelaksana, jenis kegiatan, jenis dana,penaggung jawab, lokasi dan susunan pengurus/panitiayang bertugas;

6. Uraian tentang program/penyuluhan kegiatan itu yaituinformasl yang menjelaskan mengenal tuluan, sasaran,tema, kegiatan, waktu, tempat, daftar muzakki/pesertadan narasumber terpercaya yang dapat menjelaskanpengetahuan zakat secara detil;

7. Metode/cara yang dipergunakan dalam pelaksanaanpenyampaian pengelolaan tentang zakat yaitu sepertidiskusi, seminar, studi lapangan dan sebagainya;

8, Lain-lain tentang pembukaan dan penutupan, jugapetugas pengendalian, masalah yang dlhadapidan pemecahannya serta saran-saran yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga tersebut;

9. Laporan persiapan dan pelaksanaan pengelolaan zakat,laporan itu dibuat dan di sampaikan oleh organisasipenyelenggara.

\".~mempe

1. LapoJse.anya

2. La~teri"'.nya

Osdilaksar-a

1. SeSlAbar.'san,

i. Pemberdayaan/dana;

j. Program-programlrencana pembukaan;

k. Pengeluaran keperluan untuk amil;

I. Evaluasi dan laporan.

Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat berisikantentang informasimengenai segala kegiatanpelaksanaanpengelolaan zakat

Pedomau PCIIgawl1SBJl LPZ I 51

Pelaporan pengelolaan zakat oleh BAZNASdilaksanakan melalui tata kerja sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011,bahwa Badan/Lembaga Ami! lakat memberikan laporansatu tahun sekall, laporan tersebut disampaikan kepadaDewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam hal in;Kementerian Agama sesuai tingkatannya;

2. Setlap Kepala Divisi, Bidang, Seksi dan Urusan sesuaidengan tingkatannya menyampaikan laporan kepadaKetua Pelaksana dan BAZNAS melalui Sekretaris, dansekretaris menampung laporan-Iaporan tersebut sebagaibahan menyusun laporan tahunan ketua BAlNAS;

3. Direktorat Pemberdayaan Zakat serta Kanwll Ke­menterian Agama mengeloia laporan Badan/LembagaAmil lakat mulal dari persiapan dan pelaksanaanpengelolaan zakat, selanjutnya disampaikan kepadaPresiden dan masyarakat melalui berbagai media, balkmedia langsung ataupun tidak langsung.

Waktu pelaporan pengelolaan zakat denganmemperhatikan hal berikut :

1. Laporan persiapan disampaikan dan sudah diterimaselambat-Iambatnya 10 hari sebelum tanggal dirnulal­nya pelaksanaan suatu kegiatan

2. Laporan pelaksanaan disampalkan dan sudah di­terima selambat-Iambatnya 7 hari sesudah berakhir­nya pelaksanaan.

~ Juga_ adapicisa di

yaitu

6.

5.

Ko

4. U

Ko

3. Bk

2.

1. B

52 Il?edomll n l'engawa,5an LPZ

Laporan bulanan pengelolaan zakat mencakupjumlah dana zakat, infak dan sedekah yang dihimpun,jumlah muzakki beserta sebaran berdasarkan kelurahanldesa, jumlah penyaluran zakat, infak dan sedekah, jumlahmustahik beserta domisilinya secara lengkap, jumlahSOM (amil), serta biaya operasional yang diperoleh dandikeluarkan dalamjangka waktu tertentu. Sedangkan laporantahunan yang dihimpun oleh BAZNAS dari seluruh Indonesiauntuk seterusnya disampaikan kepada Presiden dandiumumkan kepada publlk, merangkum laporan keuangansesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, laporankeuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publikdan memuat opini dewan pengawas syariah, serta laporankegiatan yang mencakup seluruh kegiatan operasional padatahun berjalan.

Standarisasi pengelola zakat dan integrasi pelaporanmelalui BAZNAS memiliki daya dorong terhadap kinerjalembaga dan data hasil pengelolaan zakat secarakeseluruhan. Tetapi sekall lagl, hal itu kembali pada cepatatau lambatnya penyusunan Peraturan Pemerintah danPeraturan Menteri Agama sebagal pelaksanaan teknisketentuan Undang-Undang, Selain itu perlu penegasanotoritas yang diberikan oleh regulator kepada BAZNASuntukmenerbitkan peraturan-peraturan teknis yang dibutuhkansebagai pedoman dan standar dalam operasionalisasiperzakatan di tanah air, Untuk terpusatnya data pengelolaanzakat se Indonesia, maka laporan dilaksanakan melaluimekanisme sebagai berikut :

Pedoman P..ngawasan LPZ I 53

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membuat danmenyampaikan laporan kepada Dewan PerwakilanRakyat dan Presiden u.p Menteri Agama RepublikIndonesia;

2. BAZNAS Provinsi membuat dan menyampaikan laporankepada DPRD Provinsi, Gubernur, Kepala KanwiiKementerian Agama Provinsl dan diteruskan kepadaDirektorat Pemberdayaan Zakat;

3. BAZNAS Kabupaten/Kota membual dan menyampai­kan laporan kepada Pemerintah Daerah yaitu DPRDKabupaten/Kota dan Bupati, Kepala Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi untuk diteruskan kepadaDlrektorat Pemberdayaan Zakat;

4. UPZ Kecamatan membuat dan menyampaikan laporankepada BAZNAS setempat dan Kantor KementerianAgama Kecamatan untuk dlteruskan kepada KepalaKanwll Kementerian Agama untuk dihimpun dandisampaikan ke Direktorat Pemberdayaan Zakat:

5. Seliap Badan Pengelola Zakat membual laporan hasilpengumpulan zakat kepada BAZNAS, sesuai dengantingkatannya masing-masing:

6. Dlrektoral Pemberdayan Zakat mengolah data pe­ngelolaan zakat se Indonesia dan menyampaikanlaporan hasil pemantauan perkembangan pengelolaanzakat lersebut kepada Menteri Agama dan Presiden.Sebagai bahan pengambilan kebijakan Pemerintahterhadap pengelolaan dan pemberdayaan zakat,

+elalui

__ --""- cepatdan

.eknts

"eslaIJE:::= - dan

-"'gan

a'1anl_-nlah...-nlah

------ dan

54 I Pcdoman Penga"asau LPZ

nanarr •andil ca

tetap a ~agar e...,dan manadan),akelemb

akan ~....,msrnba,muzak

I(

keterarotlaksana-

Pengelolaan data tersebut, merupakan wulud nyatadari pada transparansi hasil pengelolaan zakat BAZNASseluruh Indonesia, dan memberikan kesadaran kepadaseluruh umat Islam yang memiliki kelebihan dari hartanya, disamping membersihkan hartanya dari hak-hak fakir miskinyang ada pada masing-masing harta umat Islam (muzakki).

serta menunjang program pemerintah dalam rangkamenuntaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejah­teraan rakyat melalui pemerataan ekonomi umat melauidana zakat yang dikumpulkan.

Pedoman Pcngnwasan LPZ I S5

Kerja yang profesional, transparan, amanah sertaketerampilan merupakan kunci keberhasilan dalam me­laksanakan pengel61aanzakat. Yang pada gilirannya nantiakan timbul rasa kepercayaan masyarakat (muzakki) untukmembayar zakatnya guna kemaslahatan umat, sehinggamuzakkiakanmerasa ikhlasmengeluarkandanmenyalurkandana zakatnya kepada lembaga resmi.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat oleh LPZmasih ada saja sebaglan oknum pengelola yang melakukanpenyimpangan di dalam pengelolaan, karenanya masihletap diperlukan pengawasan. Pengawasan inl dilakukanagar lembaga bisa berjalan secara berkesinambungan, baikdari manajemen maupun pengembangan lembaga. Denganadanya pengawasan, diharapkan agar LPZ, baik secarakelembagaan ataupun personal tidak melanggar kode etikserta aturan-aturan yang telah ditetapkan Undang-Undangno. 23 tahun 2011.

Dengan kata lain, juga dimaksudkan untuk me­nanamkan tanggungjawab kepada semua pihak, yang ikutandil dalam keberhasilan pengelolaan zakat, jangan sampai

KEUMAPE~UTUP

~ka

Bu

TayibnaC ;:r

UURJ

Yusuf QAn'

Pe

PenZa·

KementeJakIsla

S6 Il'edoman I'engawasan I.PZ

kepercayaan yang sudah di tanamkan kepada masyarakat,khususnya kepada para muzakki kembali tercabut akibatkekhilafan para pengelola zakat itu sendiri.

Pengawasan bukan menakut-nakuti LPZ, tetapiadalah kontrol di semua bidang, baik dari penerimaan.pendistribusian dan pendayagunaan. Pada prinsipnyapengawasan dimaksudkan agar terciptanya sebuahslstem positif dan profeslonal dalam bekerja yang menjaditanggungjawab semua pihak. Sehingga tanpa dipantau lagimasing-masing pihak melakukan pengawasan, dari mulaidiri sendiri, lembaga, dan kepentingan umat terkait denganpengelolaan zakat.

Pcdomon Pcugawnsnn LPZ I 57

_______ . (2007). Petunjuk Pelaksanaan BantuanOperasional Badan Amil Zakat. Jakarta: DirektoratPemberdayaan ZakatiDitjen Bimas Islam.

(2009). Metode KomunikasiPenyuluhan Wakaf. Jakarta: Direktorat PemberdayaanZakat/Ditjen Bimas Islam.

_______ . (2009). Pedoman Zakat 9 SerioJakarta:Direktorat Pemberdayaan Zakatl Ditjen Bimas Islam.

_______ . (2009). Fiqh Zakat. Jakarta: DirektoratPemberdayaan Zakatl Ditjen Bimas Islam.

M. Hasby ash-Shiddieqy. (1953). Pedoman Zeket. Jakarta:Bulan Bintang.

Tayibnapis, F.Y. (2000). Eva/uas; Program. Jakarta: RinekaCipta.

UU R/. No. 23 Tahun 2011, Tentang Penge/olaan Zakat.

Yusuf,QadaL (1996). Hukum Zakat. Jakarta-Bandung: LiteraAntar Nusa dan Mlzan.

Kementerian Agama. (2010). Pedoman Penyu/uhan Wakaf.Jakarta: Direktorat Pengelolaan ZakatlDiijen BimasIslam.

DAFTAR PUSTAKA

Pedoma n Pcngawnsnn LPZ I 59

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Pedomau Peugawa •• n LPZ I 61

Jakarta, ....... 2012Yang menyerahkan,

2. Profesi (Penghasilan) Rp. _

3. Dan lain-lain Rp. _

Rp. _1. Maal/harta

Menurut nisab dan haulnya bersedia mengeluarkan zakat:

No Tlpn/HP

NamaPekerjaanAlamat Lengkap

Formulir Muzakki

62 I Pcdoman Pen~awasan LPZ

Yang menerlma

Np. Surat Tugas/dari

Sudah diterima dari

Banyaknya uang

Pembayaran zakat

Nama Jelas

Tanda Terima

Pedomau Peugawasau Ll'Z I 63

N..-0N

(/)«z~

~COCO

~ ::J-CO Q)....., ~

01=

....co~coN -c co~ Eco0 «....Q)>.cQ)CL

COECOz

....::JE....9....0E0z

cCO~·cQ).015(ijOlOlC

~

0Z

...:::lE...ou,e~"':::lQjC)c:QjQ....~"'c

'-

5.6. r<e7. Do

POl~

3.4.

Instru

Ne-'0N 1. ~a

2. ,.: /"\0

a: b

~~ C/; cro0) d.ro ::l~ -ro (!) e...., Cl..

f9I't

64 Il'edoman Pengawasan LPZ

cro0>cro.....(!)-(!)~

.J::.0>ro

E cro:3 :;)....,

.J::. 0>ro cE ~:3 ro...., m

....:3

E0lJ.......0E0zcroroE·c(!)c(!)Cl..nl0)0)c~

0Z

Pedoman Pen';AWQSBn LI'Z I 65

Desa, , 2012Ketua Kelompok,

1. Nama Kelompok2. Alamat Lengkap

a. Jalanb. Desa/Kelurahanc. RtlRw.d. Kecamatane. Kabupaten/Kotar. Provinslg. Telepon/Fax.h. Contact Person

1) Nama2) Telepon/HP.

3. Nama Ketua Kelompok:4. Deskripsikan secara singkat dan jelas aktlvitas dan ke­

glatan yang ada di kelompok (dilampiri dokumen pendu­kung)

5. Rencana penggunaan bantuan6. Kebutuhan yang menjadi prioritas7. Dokumen-dokumen yang mendukung eksistensi kelom­

pok : (susunan pengurus kelompok pendamping kelom­pok, dll.)

Instrument verifikasi Calon Penerima Bantuan

(j(j 11'1!<lom30 I'''"gawasan LJ'Z

Oesa 2012Pengawas,

3.4. Oeskripsikan secara singkat dan jelas aktivitas dan

kegiatan yang ada di kelompok (dilampiri dokumen pen­dukung)

5. Rencana penggunaan bantuan6. Kebutuhan yang menjadi prioritas7. Ookumen-dokumen yang mendukung eksistensi kelom­

pok: (susunan pengurus pendamping kelompok, dll.)8. Saran dan rekomendasi

Nama KelompokAlamat Lengkap I.a. Jalanb. OesaiKelurahanc. RtlRw.d. Kecamatane. Kabupaten/Kotaf. Provinsig. Telepon/Fax. II,h. Contact Person

1) Nama2) Telepon/HP.

Nama Ketua Kelompok :

1.2.

Instrument Monitoring/Pengawasan Bantuan

PedOW8n Penga"'a,an L.PZ I 67

c. Penyaluran dan Pendayagunaan1. Fakir miskin2. Sarana pendidikan3. Sarana ibadah4 Sarana umum

b. Pengumpulan1. laka!2. Infak3. Sedekah4. Jumlah Pengumpulan

II. KEGIATAN

a. Penqelolaan1. Jumlah UPl2. Jumlah Muzakki3. Jumlah Mustahik

I. ORGANISASI

a. Badan/LembagaAmil lakatb. SK. Pemben!ukanc. Struk!ur Organisasid. Dasar Hukum

INSTRUMEN LAPORAN HASIL PENGAWASANPENGELOLAAN ZAKAT

VI

V.

IV,

68 Il'edornan Penga"'u3n LPZ

c .b .a .Solusi yang direncanakan

c. .. .

Kendala-Kendalaa .b ..

b ..c. . .

a ..Yang belum dilaksanakan

c. . , .

III. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBER­DAYAANYang telah dilaksanakana ..b .

5. Modal kerja6. Amil

7. Lain-lain8. Jumlah Pengeluarand. Saldo

Pedoman Pengawasull LI'Z I 69

b. Kesimpulan:1 ..2 ..3 ..

VI. EVALUASI DAN KESIMPULANa. Evaluasi:

1 , ..2 , .3 ..

V. PENDATAANa. Hasil pengelolaan zakat secara kuantitatifb. Hasil pengelolaan zakat secara kualitatif

c. Sarana Kantor1. Computer2. Kursi3. Meja4. Telepon5. Air Conditioner

a. Gedung

b. Sarana Transportasi1. Mobil2. Motor

IV. SARAN A DAN PRASARANA

=-::V..3ER-

Me

70 I Pedoman I'eng:ow",an i.r-z

,-----)

Pembuat l.aporan,MengetahuiBAZNAS Provinsl

VII. WAKTU PELAKSANAANa. Hari/Tanggaldan Jamb. Tempat Pelaksanaanc. Melalui Wawancara

P"dUIl1UII Pengawason LPZ I 71

Menimbang : a. bahwa negara rnenlarnin kemerdekaantiap-tiap penduduk untuk memelukagamanya masing-maslng dan untukberlbadah menurut agamanya dan ke­percayaannya ltu:

b. bahwa menunalkan zakat merupakankewajiban bagi umat Islam yang mampusesuai dengan syariat Islam:

c. bahwa zakat merupakan pranata ke­agamaan yang bertujuan untuk me­nlngkatkan keadilan dan kesejahteraanmasyarakat;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

PRESIOEN

REPUBUK INDONESIA

au

9.

a(

mcc

7.6. •

Dala1 A

P!~

72 IPedornun P"ogawasan LPZ

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGE­LOLAAN ZAKAT.

MEMUTUSKAN:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dengan Persetujuan Bersama

secara melembaga sesuai dengan syariatIslam;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun1999 tentang Pengelolaan Zakat sudahtidak sesuai dengan perkembangankebutuhan hukum dalam masyarakatsehingga perlu diganti;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan se­bagaimana dlmaksud dalam huruf a,huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlumembentuk Undang-Undang tentangPengelolaan Zakat;

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal34 ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

l'cdornan Pengawasan LPZ I 73

,:;. PENGE·

:-ONESIA

a'" Pasal__ =-=- \legara

- Jruf a,'e perlu'entang

~ Tahun- - sudah-~:xlngans .araket

~ syariat BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,

pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengum­pulan, pendlstrlbusian, dan pendayagunaan zakat.

2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorangmuslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yangberhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

3. Infakadalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang ataubadan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkanoleh seseorang alau badan usaha di luar zakat untukkemaslahatan umum.

5. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yangberkewajiban menunaikan zakat.

6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut

BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaanzakat secara naslonat.

8. Lembaga Amil lakat yang selanjutnya disebut LAladalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yangmemiliki lugas membantu pengumpulan, pendistribusiandan pendayagunaan zakat.

9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPladalah satuan organisasi yang dibenluk oleh BAZNASuntuk membantu mengumpulkan zakat.

(1 )

(5)

(4)

(3)

e.f9h

d

bc

6.

(2)

74 Il:'edoman Penguwasan :LPZ

Pasal4

(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

manfaat zakat untuk mewujudkanmasyarakat dan penanggulangan

b. meningkatkankesejahteraankemiskinan.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam

pengelolaan zakat; dan

a. syariat Islam;b. amanah;c. kemanfaatan;d. keadilan;e. kepastian hukum;f. terintegrasi; dang. akuntabilitas.

Pasal2

Pengelolaan zakat berasaskan:

10. Setiap orang adalah orang perseorangah atau badanhukum.

11. Hak Amil adalah bagian !ertentu dari zakat yangdapat dimanfaatkan untuk biaya operaslonal dalampengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang agama.

Peduman Pengawasan LPZ I 75

Baglan KesatuUmum

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintahmembentuk BAlNAS.

BAB IIBADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

(3) lakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2),merupakanhartayangdimilikiolehMuzakkiperseoranganatau badan usaha.

(4) Syara! dan lata cara penghitungan zakat mal dan zakatfitrah dilaksanakan sesuai dengan syarlat Islam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata carapenghitungan zakat mal dan zakat fitrah seoaqaimanadimaksud pada ayat (4) akan diatur dengan PeraturenMenteri.

a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;b. uang dan surat berharga lainnya;c. perniagaan;d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;e. peternakan dan perikanan;f. pertambangan;g. perindus!rian;h. pendapatan dan jasa; dani. rikaz.

(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

""Judkan-_;.J angan

k::::z- dalam

1lei:Z: - -usan

- yangcalarn

(2)

(1)

Madan

(4)

(3)

(1) B(2)

76 I Pedoman Pengawasan LPZ

c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, danpendayagunaan zakat; dan

d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaanpengelolaan zakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNASdapat bekerjasama dengan pihak terkait sesual denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnyasecara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dankepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiapaling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

Pasal6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukantugas pengelolaan zakat secara nasional.

(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ber­kedudukan di ibukota negara.

(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yangbersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presidenmelalui Menteri.

a. perencanaan pengumpulan, pendistrlbusian, danpendayagunaan zakat; (5)

b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, danpendayagunaan zakat;

Pedoman PCIIgawu",n i.rz I 77

Pasal 10(1) Anggota BAZNAS diangkat dan dlberhenlikan oleh

Presiden atas usul Menteri.(2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat

oleh Presiden alas usul Menteri setelah mendapatpertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia.

Pasal9

Masa kerja anggota BAZNAS diJabatselama 5 (lima) tahundan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa [abatan.

Pasal 8

(1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.(2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdirl atas 8 (delapan) orang dari unsurmasyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokohmasyarakat Islam.

(4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang ber­kaitan dengan pengelolaan zakat.

(5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorangwakilketua.

Bagian KeduaKeanggotaan

angan

dan

dan

dan

a sud

(

-

78 I Pedoman Peng;owasan LPZ

Pasal12

Anggota BAZNAS diberhentikan apablla:a. meninggal dunia;b. habis rnasa jabatan;c. mengundurkan diri;d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan

secara terus menerus; ataue. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNASsebagalmana dimaksud dalam Pasal1 0 paling sedikit harus:a. warga negara Indonesia;b. beragama Islam;c. bertakwa kepadaAllah SWT;d. berakhlak mulia;e. berusla minimal 40 (empat puluh) tahun;f. sehat jasmani dan rohanl;g. tidak menjadi anggota partai politik;h. memiliki kompetensi dl bidang pengelolaan zakat; dani. tidak pernah dlnukum karena melakukan tindak pldana

kejahatan yang diancam dengan pidana penlara palingsingkat 5 (lima) tahun.

(3) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pedoman P~ng"wuan LPZ I 79

Pasal15

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat padatingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNASprovinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usulGubernur setelah mendapal pertimbangan BAZNAS.

(3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri ataupejabet yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelahmendapat pertimbangan BAZNAS.

(4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidakmengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atauBAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabatyang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi

Bagia" KetigaBAZNAS Provinsi Dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu olehsekretariat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tatakerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan danpemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

--~::' dan. oidana

- -a paling

1"larus:

Ke:emexda"Pem

LA.:diS"kepa

9

(2 1

da

80 I Pedemau Pcoga ....asan LI'Z

Pasal18

(1) Pembenlukan LAZ wajib mendapat Izin Menteri ataupejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaanpengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,masyarakat dapat membentuk LAZ,

Bagian KeempatLembaga Amil Zakat

Pasal16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS,BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapatmembentuk UPZ di instansi pemerintah, badan usahamilik negara, badan usaha millk daerah, perusahaanswasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeriserta dapat membentuk UPZ pada tingkal kecamatan,kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenal organisasi dan tatakerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/Kotadlatur dengan Peraturan Pemerintah.

atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapatpertimbangan BAZNAS.

(5) BAZNAS provmst dan BAZNAS kabupaten/kotamelaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsiatau kabupaten/kota masing-masing,

Pedornan Pt'nl;9wasan LPZ I 81

en atau

_.sanaanzakat,

Pasal20

Ketentuan lebih lanjul mengenai persyaratan organisasl,mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan,dan pertanggungjawaban LAZ dialur dengan PeraturanPemerintah.

Pasal19

LAZ wajlb melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pen­distribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diauditkepada BAZNAS secara berkala.

b.c.

o:r '7NAS, d.aapat e...saha

f.....egeri g.atan,

h..., tata(liKota

---.uapat (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyadiberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam

yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dansosial;berbentuk lembaga berbadan hukum;mendapat rekomendasi dari BAZNAS;memlilki pengawas syariat;memlliki kemampuan teknis, administratif dan ke­uangan untuk melaksanakan kegiatannya;bersifat nirlaba;memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagikesejahteraan umat; danbersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secaraberkala .

(2) Penseoke

(3) Ke'

(1) Za·ra"'9!cua

PendisPasal jmempekeWla,

Zaka;Islam

82 II'"doman Pengawasan LI'Z

Pasal24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS.BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diaturdengan Peraturan Pemerintah.

Pasal23

(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoranzakat kepada setiap Muzakki.

(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kenapajak.

Pasal22

Zakat yang dibayarkan oleh Muzakki kepada BAZNAS atauLAZ, dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal21

(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, Muzakki melakukanpenghitungan sendiri atas kewaJibanzakatnya.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewaJibanzakatnya, Muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Bagian KesatuPengumpulan

BAB IIIPENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,PENDAYAGUNAAN,DANPELAPORAN

Pedoman P""g""'''Nan LPl I 83

diatur

Pasal27

(1) Zaka! dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalamrangka pemberdayaan fakir miskin dan peningkatankualitas umat.

(2) Pendayagunaan zakal untuk usaha produktifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabilakebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

(3) Ketentuan leblh lanjut mengenai pendayagunaan zakatuntuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Menteri.

setoran

~ -5 atau

Bagian KetigaPendayagunaan

Pasal26

Pendistribuslan zakat, sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas denganmemperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dankewilayahan.

Pasal25

Zakat wajib didislribusikan kepada mustahik sesuai syariatIslam.

Bagian KeduaPendistribusian

84 I P~domun Pengawas8n LPZ

(1)

Pasal 29

(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampalkan laporansecaraberkalaataspelaksanaan pengelolaanzakat, infak,sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepadaBAZNASprovlnsl dan pemerintahdaerah secara berkala.

(2) BAZNAS provinsl wajlb menyampaikan laporan pe­laksanaan pengelolaan zakat, Infak, sedekah dandana sosial keagamaan lalnnya kepada BAZNAS danpemerintah daerah secara berkala.

(2)

Ual1!

Baglan KelimaPelaporan

(6)

(5

(4)Pasal28

(1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapatmenerlma Infak, sedekah, dan dana sosial keagamaanlainnya.

(2) Pendistribusian dan pendayagunaan intak, sedekah,dan dana sosial keagamaan lalnnya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariatIslam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yangdilkrarkan oleh pemberi.

(3) Pengelolaan intak, sedekah, dan dana sosial keaga­maan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

(3Bagian KeempatPengelolaan Infak, Sedekah,

dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pedornan Pengawasan LI'Z I 85

Pasal31

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi danBAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalamPasal16 ayat (1). dibiayal dengan anggaran pendapatandan belanja daerah dan Hak Ami!.

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pad a ayat(1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kotadapat dibiayai dengan anggaran pendapatan belanjanegara.

Pasal30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengananggaran pendapatan dan belanja negara dan Hak Arnil.

BAB IVPEMBIAYAAN

(3) LAZ wajib menyampaikan lapora.n pelaksanaan penge­lolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaanlainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secaraberkala.

(4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaanpengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosialkeaqarnaan lalnnya kepada Menteri secara berkala.

(5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melaluimedia cetak atau media elektronik .

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNASkabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNASdiatur dengan Peraturan Pemerintah.

-an pe-1IE=::t:· ah dan-=.,~o:..-=. ..\S dan

-eaga--rsendiri.

ecekah,-amana

..........-s~arlat-., yang

-aT11san

86 11'l!doman Pengawasan LPZ

BABVPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasanterhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNASkabupaten/kota, dan LAZ.

(2) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pem­blnaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provlnsl,BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengankewenangannya.

(3) Pembinaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) danayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

(3)

(1)

(2}

(1)Pasal33

(1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat(1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 30 dilaksanakan sesual ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal32

LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatanoperasional.

Pcdoman Pengnwnsnn LPZ I 87

PasaJ36

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di­maksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenaisanksi administratif berupa:a. peringatan lertulis;

BAB VIISANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan danpengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dllakukan dalam rangka:a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk me­

nunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; danb. memberlkan saran untuk peningkatan kinerja

BAZNAS dan LAZ.(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam bentuk :a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat

yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; danb. penyampaian informasl apabila terJadl penylm­

pangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukanoleh BAZNAS dan LAZ.

BABVIPERAN SERTA MASYARAKAT

• J dan

'evinsi,:engan

2' vasan

" ~ ayataalarnaturan

Ami!_• ayat

:.; atan

Pedoman Peugawasan lPZ I Sl)

Pasal43

(1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelumUndang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugasdan fungsinya sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-

BABXKETENTUAN PERALIHAN

Pasal42

(1) Tlndak pldana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41merupakan pelanggaran.

Pasal41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukurnmelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidanadengan pldana kurungan paling lama 1 (satu) tahun danlatau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukummelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahundan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,OO(lima ratus juta rupiah).

Pasa\ 40

hukumdengan

2C!i paling; banyak

-. selakuan, atausnang.

+emlllki,_ ",enga--,; sosiala.

::angan

D~pa

da

90 I Pedoman Penguwasan LPZ

Pasal44

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua PeraturanPerundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat danperaturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun1999tentangPengelolaanZakat (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tldak bertentangan denganketentuan dalam Undang-Undang Inl.

BAB XIKETENTUAN PENUTUP

Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang barusesuai dengan Undang-Undang ini.

(2) Badan Amil Zakat Daerah provinsi dan Badan Amil ZakatDaerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum undang­undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsisebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kotaberdasarkan Undang-Undang inl sampai terbentuknyakepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelumundang-undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZberdasarkan Undang-Undang ini.

(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajibmenyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun lerhitungsejak Undang-Undang ini diundangkan.

Ped oma n Pcngawasan LPZ I 91

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

ttd.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Disahkan di Jakartapada tanggal 25 November 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang Undang Inl dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal47

Undang-Undang in!mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Pasal46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang In! harusditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejakUndang-Undang ini diundangkan.

Pasal45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang­Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor164; Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3885) dicabut dan dinyatakan tldak berlaku.

"ahun=apubllk;""'baranatakan

~ajib- - lung

..1gs1_- <ota

'<Ilya

92 11't:nOlTliln,P''''gawasBu LPZ

dala-

Salmda"Za-:.a'kerrsen -~

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undanganBidang Politik dan Kesejahteraan Masyarakat,

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN2011 NOMOR 115

Wlsnu Setiawan

Diundangkan di Jakartapad a tanggal 25 November 2011

uMENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

Pedoman Pengawa8an LPZ I 93

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pendudukuntuk memeluk agamanya masing-masing dan untukberibadah menurut agamanya dan kepercayaannyaitu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umatIslam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakatmerupakan pranata keagamaan yang bertuJuan untukmenlngkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, danpenanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasilguna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuaidengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan,kepastianhukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehinggadapat meningkatkan efektivitas dan eflsiensi pelayanandalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang­Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang PengelolaanZakat dinilai sudah tidak sesuai lag1 dengan per­kembangan kebutuhan hukum dalam masyarakatsehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

---iUN

II.

94 I Ped omau Pcngawa6an LPZ

dalam undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan.pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan_

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat,dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)yang berkedudukan di ibu kota, BAZNAS provinsi,dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakaniembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandlridan bertanggung jawab kepada Presiden melaluiMenteri. BAZNAS merupakan iembaga yang berwenangmelakukan tugas pengeloiaan zakat secara nasionaL

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaanpengumpulan, pendistrlbusian, dan pendayagunaanzakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga AmilZakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izinMenteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZwajlb meiaporkan secara berkala kepada BAZNASatas pelaksanaan pengumpuian, pendistribusian, danpendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dankeuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuaidengan syariat Islam. Pendlstnbusian dilakukanberdasarkan skala prioritas dengan memperhatikanprinslp pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakatdapat didayagunakan untuk usaha produktif dalamrangka penanganan fakir miskln dan peningkalankuaiitas umat apablla kebutuhan dasar mustahik lelahterpenuhi.

Selain menerlma zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapatmenerima infak, sedekah, dan dana soslal keagamaan

Pedomao Pellg3W3.3n LPZ I 95

Pasal2Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Yangdimaksud dengan asas "arnanah" adalahpengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf cYang dimaksud dengan asas "kernanfaatan"adalah pengelolaan zakat dilakukan untukmemberikan mantaat yang sebesar-besarnyabagi muslahik.

II. PASAL OEM I PASAL

Pasal 1Cukup Jelas.

lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak,sedekah, dan dana sosial keagamaan lalnnya dilakukansesuai dengansyariallslam dan dilakukansesuai denganperuntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harusdilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Unluk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayaidengan anggaran pendapatan dan belanja negara danhak emil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNASkabupaten/kota dlbtayat dengan anggaran pendapatandan belanja daerah dan hak amu, serta juga dapatdibiayal dengan anggaran pendapatan dan bslaruanegara.

dalam""gkatan

- ..~-- k telah

. sesuaiakukan

rnelaluienang

~'lal.

96 I Pedoman I'engawuan LPZ

Pasal4Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal3Cukup jelas.

asas "akuntabilltas"zakat dapat di­dan diakses oleh

Yang dimaksud denganadalah pengelolaanpertanggungjawabkanmasyarakat.

Huruf dYang dimaksud dengan asas "keadilan" adalahpengelolaan zakat dalam pendistribusiannyadilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastianhukum" adalah dalam pengelolaan zakatterdapat jaminan kepastian hukum bagimustahik dan Muzakkl.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi"adalah pengelolaan zakat dilaksanakansecara hirarkis dalam upaya meningkatkanpengumpulan, pendistribusian, dan pendaya­gunaan zakat.

Huruf g

['edoman Pengawasan [,1':1.1 97

Ayat (3)Yangdimaksud dengan "badan usaha" adalahbadan usaha milik orang Islam yang meliputibadan usaha yang tidak berbadan hukumseperti firma dan yang berbadan hukum sepertiperseroan terbatas.

Ayat (2)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas .

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iYang dimaksud dengan "rlkaz" adalahharta temuan.

oleh

- cgrasi".s,a'1akan. atkan

bagi

98 I Pedornun Pengawasan LPZ

Pasal8Cukup Jelas.

Pasal9Cukup jelas.

PasalPasal7

Ayat (1)Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antaralain kementerian, Badan Usaha Milik Negara(BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)Cukup jelas.

PasalPasal 5

Cukup [elas.

Pasal6Cukup jelas.

Pasa

Pasa'Ayat(4)Cukup jelas.

Ayat (5)Cukup [etas,

Pednman l'engllwlIsnll LPZ I 99

Pasat 15Ayat (1)

Di Provins: Aceh. penyebutan BAZNASprovinsl atau BAZNAS kabupaten/kota dapatmenggunakan istitah baitul mal.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup jelas

~ antara'~egara

Pasal14Cukup [elas.

Pasal13Cukup jelas.

Pasal12Cukup jelas.

Pasal11Cukup jslas.

Pasal 10Cukup jslas.

p

p

100 I Pedoman PCIlgawAS311 LJ'Z

Pasal23Cukup jelas.

Pasal22Cukup [elas.

Pasal21Cukup jelas.

Pasal20Cukup jelas.

Pasal 19Cukup jelas.

Pasal18Cukup jelas.

Pasal17Cukup jelas.

Pasal16Ayat (1)

Yang dimaksud "tempat lainnya" antara lainmasjid dan majelis taklim.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ped01U1l1l Pengawasau LPZ I 101

Pasal28Cukup jelas.

Ayat (2)Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhanpangan, sandang, perumahan, pendidikan,dan kesehatan.

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal27Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha produktif'adalah usaha yang mampu meningkatkanpendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraanmasyarakat.Yang dlmaksud dengan "penlngkatan kualitasumat" adalah penlngkatan sumber dayamanusia.

Pasal26Cukup jelas.

Pasal25Cukup jelas.

=r~-a lain

Pasal24Cukup jelas.

Pasal29Cukup [etas,

Pasal30Cukup [etas.

Pasal31Cukup jelas.

Pasal32Cukup [etas.

Pasal33Cukup jelas.

Pasal34Cukup [elas.

Pasal35Cukup jelas.

Pasal36Cukup jelas.

Pasal37Cukup jelas.

Pasal38 TNCukup jelas.

102 I Pedoma n Pengawasan LPZ

Pedoman P..ngawa •.,n I.I'Z I 103

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR 5255

Pasal39Cukup jelas.

Pasal40Cukup jelas.

Pasal41Cukup jelas.

Pasal42Cukup jelas.

• Pasal43Cukup [elas.

Pasal44Cukup jelas.

Pasal45Cukup jelas.

Pasal46Cukup [elas.

Pasal47Cukup jelas,

Pedoman Pengnwasan LPZ I 105

Pengarah : Drs. H. Hamka, M. AgPenanggung Jawab: Drs. H.Abd RahmanAnwar, M. PdKetua : H. Muhammad Tamyiz,SHSekretaris : Hj.Wida Sukmawati, S. SosAnggota : 1. Ora. Hj. Netty Susanti Djanan

2. H. Mu'ti, S. Sos3. ErlindaAdami, SE4. Dewi Tri Wulandari, SE5. Agus Hidayat, S. Sos6. Ferdiansyah, S. Sos

LAMPIRANKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN

MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.1I/375 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKUPEDOMAN PENGAWASAN

LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT