rumusan rapat kerja daerah - ms-aceh.go.id · perkara yang habis biayanya dan penggugat tidak mau...

1

RUMUSAN RAPAT KERJA DAERAH

MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH

DENGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH SE ACEH

TAHUN 2012

Rapat Kerja Daerah Mahkamah Syar’iyah se Aceh, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus

2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1433 Hijriyah :

Memperhatikan : 1. Pengarahan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh

2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh

Membaca : Paparan yang disajikan :

1. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh DR. H. Idris Mahmudy, SH. MH

(Kebijakan Pimpinan Mahkamah Syar’iyah Aceh)

2. Hakim Tinggi Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH. MH (Pengelolaan

Website dan Siadpa Plus)

3. Permasalahan yang diajukan dari Mahkamah Syar’iyah se Aceh

Memperhatikan : Tanggapan dari para peserta dan penjelasan dari :

1. Pemateri

2. Nara sumber

Menimbang : Perlu dirumuskannya pembahasan materi Rakerda Komisi A dan

Komisi B untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas

dalam bidang teknis yustisial

MERUMUSKAN

1. PERMASALAHAN

Pemeriksaan Prodeo secara insidentil, dilaksanakan sebelum/sesudah mediasi?

setelah baca gugatan/sebelum baca gugatan?

JAWABAN

Diperiksa prodeonya terlebih dahulu, apabila prodeonya dikabulkan dilanjutkan

dengan proses mediasi dan seterusnya. Akan tetapi ketika prodeonya ditolak

2

maka Pemohon /Penggugat diperintahkan membayar persekot biaya perkara

dan dilanjutkan proses mediasi dan seterusnya.

2. PERMASALAHAN

Leges alat bukti tertulis/surat oleh Panitera, kalau tidak dileges apa akibat

hukumnya? Sedangkan dasar hukum leges PP No. 53/2008, namun dalam

lampiran PP tersebut tidak ada/tidak diatur secara jelas tentang uang leges

bukti surat, apa dasar hukum pengenaan/pemungutan uang leges bukti ini ?

JAWABAN

Legalisasi oleh Panitera tidak diperlukan lagi apabila bukti surat atau tertulis

sudah dimeterai oleh Pos (hasil Rakernas 2011), namun Majelis Hakim harus

mencocokkan dalam persidangan dan Ketua Majelis mencantumkan pada bukti

surat tersebut bahwa telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P atau

T, tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis (dengan redaksi “ telah dicocokkan

dengan aslinya”)

3. PERMASALAHAN

Penetapan asal usul anak untuk membuat akta kelahiran anak yang sudah

melampaui batas waktu Pasal 32 UU No. 23/2006 Tentang Administrasi

Kependudukan, Pasal 103 KHI, Pasal 49 UU No. 7/1989, apakah MS/PA

berwenang, karena asas personalitas keislaman? Kalau tidak ada buku nikah,

apakah boleh Itsbat Nikah dikumulasi dengan asal usul anak?

JAWABAN

- PA/MS berwenang menetapkan asal usul anak berdasarkan pasal 55 ayat (2

dan 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Penggabungan permohonan/gugatan Itsbat Nikah dengan penetapan asal

usul anak dapat dibenarkan.

4. PERMASALAHAN

3

Panggilan Ikrar Talak Pasal 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Pada saat

sidang Ikrar Talak Pemohon tidak hadir, apakah Pemohon dan Termohon perlu

dipanggil lagi? Atau pada saat Pemohon datang langsung diikrarkan saja, dan

Termohon tanpa dipanggil lagi? Kalau panjar biayanya sudah habis, apakah

Pemohon harus menambah biaya panjar dahulu? Dan terhitung 6 bulan sejak

panggilan yang mana?

JAWABAN

- Jika Pemohon dan Termohon tidak hadir ketika dipanggil untuk Ikrar Talak,

maka Ikrar Talak tidak bisa dilaksanakan dan Pemohon tidak dipanggil lagi

dan apabila Pemohon datang dan mohon supaya dilakukan ikrar talak, maka

harus dibuat PHS dan Pemohon dan Termohon dipanggil kembali untuk

menghadiri sidang ikrar talak. Kalau biaya sudah habis, Pemohon harus

membayar tambahan biaya untuk pemanggilan Ikrar Talak tersebut.

- 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian Ikrar Talak. (pasal

70 ayat (6) UU No. 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua UU No. 50 tahun

2009).

5. Permasalahan:

Belum terlaksananya Eksekusi terhadap putusan No.61/Pdt.G/1998/PA.Cag

tanggal 13 Agustua 2003, disebabkan seluruh berkas perkara tersebut telah

musnah pada saat Tsunami tahun 2004 yang lalu, sedangkan objek terperkara

telah beralih ke pihak ketiga dan hal ini telah dimintakan petunjuk ke

Mahkamah Syar’iyah Aceh namun sampai saat ini belum ada jawaban yang

tuntas.

Jawaban :

Eksekusi tetap harus dilaksanakan dengan merujuk kepada putusan yang ada

pada para pihak. Sedangkan keberadaan objek terperkara telah beralih ke

pihak ketiga, tidak bisa menjadi penghalang untuk terlaksananya eksekusi,

lebih-lebih apabila dalam putusan ada penetapan sita terhadap objek

sengketa.

4

6. Permasalahan :

Perkara Ikrar Talak yang Termohonya tidak diketahui alamatnya, dalam tahap

proses, panggilan untuk Termohon dipanggil melalui siaran, hal ini sesuai

dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Selanjutnya setelah Putusan berkekuatan Hukum Tetap (BHT), Pemohon dan

Termohon dipanggil untuk pelaksanaan sidang ikrar talak. Apakah panggilan

untuk pihak Termohon yang tidak diketahui alamatnya dipanggil melalui siaran

atau cukup melalui papan pengumuman Pengadilan selama 14 hari?

Jawaban :

Pemohon dan Termohon dipanggil dengan relaas sesuai dengan Pasal 718 ayat

(3) R.Bg

7. PERMASALAHAN

Perkara yang habis biayanya dan Penggugat tidak mau menambah panjar biaya

perkara tersebut setelah adanya teguran kepada pihak Penggugat, berapa

lama masa teguran tersebut sehingga perkara dicoret dari pendaftaran ?

Jawaban :

Perkara dapat dicoret dari pendaftaran (register perkar) setelah ditegur

menambah biaya perkara setelah 1 (satu) bulan terhitung tanggal surat

teguran dan setelah ada surat keterangan dari Panitera bahwa Penggugat

tidak memenuhi teguran tersebut.

8. PERMASALAHAN

Pemohon Eksekusi Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No.

XXX/Pdt.G/2007/MS-Bna tanggal 22 Januari 2008 jo Putusan Mahkamah

Syar’iyah Aceh No. XXX/Pdt.G/2008/MS-Aceh tanggal 30 April 2008 jo

Putusan Mahkamah Agung RI No. XXX/K/AG/2008 tanggal 30 Juli 2009.

Terhadap Putusan tersebut telah diajukan Eksekusi oleh Pemohon eksekusi

pada tanggal 12 Oktober 2011. Termohon Eksekusi Ghaib, sedangkan Kepala

Desa tidak mau menerima relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

5

Pertanyaan

1. Bagaimana cara pemanggilan terhadap Termohon tersebut supaya sah

secara hukum.

2. Apakah Termohon Eksekusi bisa dipanggil dengan cara-cara pemanggilan

terhadap orang yang ghaib.

Jawaban

- Pada prinsipnya tata cara pemanggilan tersebut dilaksanakan sebagaimana

diatur Pasal 718 ayat (3) R.Bg.

- Tentang keengganan Geuchik (Kepala Desa/Lurah) tersebut, yang tidak

mau menandatangani dan/atau menyampaikan relaas panggilan, maka

jurusita pengganti mencatat dalam relaas panggilan yang menyatakan

bahwa Geuchik (Kepala Desa/Lurah) tidak bersedia menandatangani relaas

tersebut.

9. PERMASALAHAN

Pemohon Eksekusi Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No.

XXX/Pdt.G/2009/MS-Bna tanggal 25 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah

Syar’iyah Aceh No. XXX/Pdt.G/2010/MS-Aceh tanggal 26 Mei 2010 jo

Putusan Mahkamah Agung RI No. XXX/K/AG/2010 tanggal 17 Desember

2010.

Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No. XXX/Pdt.G/2009/MS-Bna

tanggal 25 Januari 2010 dalam amar putusan tertukar batas salah satu objek

perkara dengan objek yang lain perkara yang sama. Dalam Putusan Mahkamah

Syar’iyah Aceh No. XXX/Pdt.G/2010/MS-Aceh tanggal 26 Mei 2010

menguatkan putusan banding, sebelumnya walaupun hal tersebut salah satu

permintaan Penggugat/Terbanding untuk diperbaiki di tingkat banding.

Putusan Mahkamah Agung RI No. XXX/K/AG/2010 tanggal 17 Desember

2010 menolak permohonan kasasi.

6

Pertanyaan

1. Apa mungkin dieksekusi Putusan yang amarnya tersebut tertukar batas

dengan objek yang lain, hanya dengan mengandalkan berita acara, sesuai

kenyataan sewaktu pelaksanaan eksekusi.

2. Jika tidak, apakah Pemohon eksekusi bisa mengajukan perbaikan amar

putusan tersebut.

3. Apakah terhadap perbaikan amar putusan tersebut dengan Nomor

perkara yang sama atau Nomor perkara yang baru dan apakah terhadap

Putusan Hakim yang memperbaiki amar putusan dapat diajukan upaya

hukum banding dan kasasi.

Jawaban

1. Putusan dinyatakan non executable.

2. Tidak dapat dijukan perkara baru untuk perbaikan amar putusan

3. Solusinya dapat diajukan upaya hukum luar biasa (PK) sesuai dengan Pasal

67 (f) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan baca buku

Prof. Abdul Manan Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan

Peradilan Agama Cetakan ke-4 Maret 2006 halaman 362.

10. PERMASALAHAN

Dalam perkara prodeo. Ketika pemeriksaan perkara prodeo oleh majelis

hakim Tergugat atau Termohon tidak hadir, bagaimana diktum putusan sela.

PERTANYAAAN

Apakah tetap diperintahkan kepada Tergugat / Termohon untuk melanjutkan

perkaranya sementara Tergugat atau Termohon tidak pernah hadir?

7

JAWABAN

Tidak diperintahkan lagi Tergugat / Termohon untuk melanjutkan perkara.

Tetapi setelah permohonan prodeo dikabulkan, Penggugat / Pemohon yang

diperintahkan untuk hadir melanjutkan persidangan pemeriksaan pokok

perkara, sedangkan kepada Tergugat / Termohon dipanggil lagi oleh Jurusita

untuk menghadiri persidangan pemeriksaan pokok perkara.

11. PERMASALAHAN

Dalam surat gugatan atau permohonan banyak ditemui kumulasi dengan

hadhanah. Pihak penggugat/isteri sering minta ditetapkan agar anak yang

masih dibawah umur dan belum dewasa berada dalam pemeliharaannya. Dalam

kenyataannya tergugat/suami tidak pernah mempersoalkan anak ikut dengan

siapa. Permohonan agar anak ditetapkan sama Penggugat tidak disertai

alasan-alasan yang kuat. Kecuali anak tersebut dalam asuhan Tergugat, atau

anak tersebut tidak diberikan waktu kepada Penggugat/isteri untuk

mencurahkan kasih sayangnya.

Pertanyaaan

Apakah bisa hakim mengeluarkan penetapan anak yang tidak disertai alasan?

Lantas bagaimana hakim membuat petitum condemnatoir/menghukum dirinya

sendiri, karena kenyataannya anak tersebut ikut dengan Penggugat.? Atau

sering ditemui putusan hakim hanya bersifat konsitutiv yakni hanya

menetapkan saja. Bila dikemudian hari ternyata anak tersebut diambil secara

paksa atau dikuasai oleh Tergugat/suami, bagaimana upaya eksekusi terhadap

anak tersebut karena putusannya tidak ada mencantumkan titel eksekutorial

berupa “menghukum untuk menyerahkan”.

Jawaban

Anak yang belum mumayyiz hak hadhanahnya berada pada isteri (Ibunya)

demikian maksud bunyi Pasal 156 huruf a KHI. Karena anak berada pada

isteri (Penggugat) putusan Majelis Hakim hanya bersifat konstitutif.

12.Permasalahan

8

Dalam berbagai putusan yang berkaitan dengan gugatan Rekonpensi dimana

salah satunya adalah penentuan lamanya masa iddah. Majelis hakim dalam

menetapkan lamanya masa iddah selama 100 hari. Sementara dalam ketentuan

pasal 153 ayat 2 huruf b KHI dinyatakan apabila perkawinan putus karena

perceraian waktu tunggu yang masih haidh sekurang-kurangnya 90 hari.

Apakah dengan menetapkan 100 hari masa iddah berpotensi akan

memberatkan suami, dan akan menambah panjangnya masa iddah selama 10

hari lagi.

Jawaban

a. Pasal 153 ayat 2 KHI menyatakan bahwa waktu tunggu bagi isteri yang

masih haidh sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari. Kalau Majelis

Hakim menetapkan 100 (seratus) hari boleh-boleh saja, yang tidak boleh

kurang dari 90 (Sembilan puluh) hari. Bagi pihak yang keberatan

ditetapkan 100 (seratus) hari dapat menggunakan upaya hukum banding.

b. Pengangkatan anak dalam prakteknya sering melenceng dari ketentuan

yang ada. Dalam kaitannya dengan permohonan pengangkatan anak dapat

diuraikan posisi kasusnya sebagai berikut :

13.Permasalahan

Seorang yang belum menikah dalam usianya yang sudah mulai tua, kemudian ia

bermaksud untuk mengangkat anak orang lain atau anak dari keluarganya

sendiri dengan tujuan kelak dihari tuanya anak tersebut dapat membantu

dirinya karena kondisinya yang tidak berumah tangga.

Pertanyaannya.

Apakah boleh dilakukan pengangkatan anak oleh seorang yang belum

menikah?

Jawaban

Dalam pengangkatan anak, pedomani ketentuan PP No. 54 th. 2007 tentang

pelaksanaan pengangkatan anak jo. Permensos No. 110/HUK/2009 tentang

persyaratan pengangkatan anak

14. Permasalahan

9

Seorang yang ingin mengangkat anak begitu juga pengangkatan anak yang

tidak jelas asal usulnya seperti anak korban perzinahan dan perkosaan yang

diserahkan kepada calon ibu angkat dimana saat diproses dipersidangan

tidak bisa menjelaskan siapa ibu dan ayah biologis anak tersebut.

Pertanyaannya

Bagaimana permohanan yang diajukan oleh calon orang tua angkat apakah

bisa diterima atau tidak dapat diterima (NO)

Jawaban

Dapat diterima permohonan pengangkatan anak tersebut dengan syarat

diajukan oleh lembaga sosial dimana anak tersebut berada.

15. Permasalahan

Seorang nenek dan kakek ingin mengangkat cucunya sebagai anak angkat

dengan tujuan si cucu yang akan diangkat bisa dimasukkan dalam daftar

tunjangan anak nenek (PNS-Guru) kemudian dengan tujuan lain agar dapat

menjadi teman dihari tua orang tua angkat yang tidak memilki anak laki-laki?

Pertanyaan

Dapatkah nenek atau kakek menjadi orang tua angkat dari cucunya sendiri?

Jawaban

Lihat jawaban nomor 13.

16. Permasalahan

Seorang yang ingin mengangkat anak dari orang tuanya yang nikah sirri atau

anak yang tidak jelas asal usulnya, selama proses persidangan calon orang

tua angkat tidak bisa mengajukan bukti buku nikah dari orang tua

kandungnya.

Pertanyaan.

Apakah anak dari orang tuanya yang nikah sirri atau tidak jelas asal usulnya

dapat dilakukan pengangkatan anak oleh orang tua angkat?

Jawaban

Sama dengan jawaban nomor 13 di atas.

10

17. Permasalahan

Banyak ditemui dalam persidangan, tergugat atau termohon pada sidang

jawab menjawab tidak hadir, kemudian pada tahap pembuktian Tergugat

atau Termohon hadir.

Pertanyaan.

Apakah masih dilakukan mediasi bila pemeriksaan telah memasuki tahap

pembuktian atau kesimpulan dan pembacaan putusan?

Jawaban

Pada dasarnya mediasi dilaksanakan pada sidang pertama. Namun apabila

pihak masih memohon untuk mediasi, boleh-boleh saja walaupun pemeriksaan

telah memasuki tahap pembuktian atau kesimpulan dan pembacaan putusan

18. Permasalahan

Dalam hal perkara Kumulasi. Misalnya perkara perceraian disatukan dengan

harta bersama atau Hadhanah. Bisa saja untuk gugatan perceraian para pihak

gagal mencapai damai dengan produk penetapan dicabut. Dan bagaimana kalau

dalam gugatan harta bersama atau lainnya terjadi perdamaian.

PERTANYAAN.

Bagaimana teknis pemuatan di dalam putusan. Apakah dipisah dimana gugatan

perceraian dengan satu putusan sedangkan Harta bersama dengan akta

dading?

JAWABAN

Perkara kumulasi perceraian dengan harta bersama atau hadhanah diputus

dalam satu putusan. Kalau cerai ditolak, harta bersama atau hadhanah tidak

perlu lagi diproses, kecuali apabila perceraian dikabulkan

19. PERMASALAHAN

11

Kasus perceraian serta gugatan harta bersama yang sebagian telah dijual

Tergugat kepada orang lain. Dalam kasus ini apakah Mahkamah Syar’iyah

berwenang menyatakan bahwa jual beli tersebut cacat hukum (tidak sah)

karena jual beli dilakukan tanpa izin dari Penggugat, dan bagaimana

penyelesaiannya yang dianggap lebih tepat apabila terhadap harta bersama

tersebut telah dikeluarkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional atas

nama pembelinya.

JAWABAN :

1. Mahkamah Syar’iyah / PA berwenang menyatakan bahwa surat jual beli

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Serifikat yang dikeluarkan oleh BPN dapat dinyatakan tidak mempunyai

kekuatan hukum.

20. PERMASALAHAN

Sebagian harta bersama tercampur dengan harta pribadi salah satu pihak,

yang tidak jelas berapa persen yang menjadi harta bersama.

JAWABAN

Penggugat harus bisa menjelaskan obyek harta bersama secara jelas dan

terinci. Kalau tidak bisa, maka gugatan kabur dan di N.O.

21. PERMASALAHAN

Permohonan penetapan harta bersama oleh pihak isteri tanpa perceraian

untuk menyelamatkan harta bersama yang masih ada karena suami sudah

menjual sebagian harta bersama mereka kepada orang lain.

JAWABAN

Untuk menyelesaikan harta bersama yang masih tersisa dapat mengajukan

sita terhadap harta yang masih tersisa tanpa adanya gugatan cerai (lihat

KHI Pasal 95 ayat 1)

12

22. PERMASALAHAN:

Jsp hanya ada 2 (dua) orang dan 1 orang diantaranya sakit-sakitan akibatnya

penyampaian panggilan menurut pengakuan para pihak ada yang disampaikan

lewat handphon.

Jawaban

Panggilan tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum (Pedomani Buku

II Edisi Revisi 2010 hal 27-28).

23. PERMASALAHAN

Persidangan sering terlambat karena umumnya para pihak bertempat tinggal

pada radius yang relatif jauh dan sulit transportasi disamping tingkat

kesadaran dan kedisiplinan masyarakat tergolong rendah.

JAWABAN

Persidangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Untuk mengatasi daerah

yang jauh dari Mahkamah Syar’iyah, laksanakan sidang keliling sebagaimana

yang telah diprogramkan Badilag.

24. PERMASALAHAN

Untuk pemanggilan Tergugat dalam perkara verstek ex Pasal 151 R. Bg perlu

adanya penegasan berapa kali batas maksimal pemanggilan pihak Tergugat

yang tidak hadir, sehingga perkara dapat diputuskan dengan verstek (tidak

menyebabkan batal demi hukum).

JAWABAN

Para pihak yang tidak hadir harus dipanggil lagi setiap kali persidangan

sesuai Pasal 151 R.Bg.

25. PERMASALAHAN

Tentang Eksekusi Putusan Perkara Waris

Dalam surat gugatan tidak ada disebut di atas tanah objek perkara telah

berdiri suatu bangunan berupa rumah permanen, akan tetapi dalam proses

13

persidangan dan malah pada sidang lapangan ternyata ada sebuah bangunan

milik pihak ketiga yang bukan pihak, Putusan mengabulkan gugatan penggugat

dengan tidak mempertimbangkan bangunan tersebut. Permasalahannya

Putusan telah BHT dan telah domohonkan Eksekusi.

JAWABAN

Pengadilan dalam memeriksa perkara kurang teliti, sehingga terdapat

kekeliruan memutus sesuatu tanpa berdasarkan fakta, akibatnya putusan

tidak dapat dijalankan (non ekskutable ), sebab putusan tidak sama dengan

kenyataan. Jalan keluarnya ajukan gugatan baru kembali.

26. PERMASALAHAN

Penggugat tidak memasukkan anak Angkat dalam gugatan Kewarisan, apabila

dikaitkan dengan pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, apakah gugatan Obscur

lible?

JAWABAN :

Ketika Penggugat tidak memasukkan anak angkat dalam Gugatan Kewarisan,

maka gugatan tersebut termasuk error inpersona dalam bentuk pulirium litis

consortium.

27. PERMASALAHAN

Eksekusi terhadap Pembagian Harta Bersama, berupa 1 unit rumah

permanent ukuran 7 X 10 m, tidak dapat dilaksanakan secara Natura, karena

akan rusak dan tidak dapat dilaksanakan secara lelang, karena rumah

tersebut berdiri di atas tanah pihak ke tiga (orang tua istri). Sementara

dalam amar putusan (Putusan MA-RI) ada perintah kepada Tergugat untuk

membayar sejumlah uang yaitu;

1. Uang Mut’ah Rp. 1.500.000,-

2. Uang Maskan/Kiswah Rp. 1.500.000,-

3. ½ harga Boat Jasa Kawan (sdh dijual Tgt) Rp. 50.000.000,-

4. ½ harga Boat KM Baginda( dijualTgt) Rp. 18.000.000,-

5. ½ harga Boat Aceh Jaya (sdh dijual Tgt) Rp. 23.000.000,-

14

6. ½ dari uang kontan Rp. 5.000.000,-

J u m l a h Rp. 99.000.000,-

Bagaimana kalau hak-hak Penggugat tersebut di atas dikonpensasikan pada ½

(setengah) bagian Tergugat dari 1 unit rumah tersebut. Artinya rumah

diberikan kepada Penggugat dengan konpensasi hak-hak Penggugat yang

telah dikuasai Tergugat.

Jawaban :

Hak-hak Penggugat tersebut dapat dikonpensasikan dengan kewajibannya

terhadap Tergugat atas dasar kesepakatan bersama dan menuangkannya

secara jelas dalam Berita Acara Eksekusi.

28. PERMASALAHAN

Bolehkah dilaksanakan eksekusi anak, padahal sudah ada tanda-tanda akan

gagal, akan tetapi pihak Penggugat tetap bersikeras untuk dijalankan

eksekusi, dan apabila gagal apakah boleh diajukan eksekusi lagi.

JAWABAN :

1. Eksekusi anak dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kemaslahatan

anak.

2. Apabila eksekusi gagal, maka dapat dilaksanakan eksekusi ulang / susulan.

29. PERMASALAHAN

Perkara Jinayat, dimana Jaksa Penuntut Umum dan juga Terdakwa tidak

pernah hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan

patut, apakah ada istilah N.O. dan berkasnya bagaimana ?

JAWABAN :

Dalam perkara Jinayat berlaku juga N.O. Berkasnya disimpan oleh

Mahkamah Syar’iyah yang bersangkutan sedangkan putusannya dapat

diberikan kepada para pihak. (SEMA No. 1 tahun 1980)

15

30. PERMASALAHAN

Perkawinan yang sudah dilakukan antara pria dan wanita yang masih di

bawah umur, apakah dapat dilakukan itsbat atau disahkan ? Mengingat

permohonan ini diajukan untuk tujuan mengurus Akta Kelahiraan anaknya.

JAWABAN :

Dapat diitsbatkan, oleh karena perkawinan di bawah umur tidak menjadi

penghalang untuk itsbat tersebut.

31. PERMASALAHAN

Dalam pembagian harta bersama antara suami isteri yang sudah resmi

bercerai, apabila masing-masing suami isteri tersebut mempunyai hutang ke

Bank yang jumlahnya bila diperhitungkan antara pokok dengan bunganya

ternyata jumlahnya lebih besar dari nilai harta bersama semuanya dikuasai

oleh mantan suami. Apabila berpegang semata-mata kepada aturan bahwa

hutang bersama yang terjadi selama perkawinan ditanggung secara bersama

dengan memperhitungkan harta bersama, maka hartanya menjadi minus,

padahal secara riil harta bersama tersebut dikuasai suami. Sementara

masing-masing masih harus membayar hutangnya ke Bank dalam jumlah yang

berbeda. Pertanyaanya bagaimana cara membagi harta mereka dalam kasus

seperti ini ? apakah dibagi masing-masing ½ tanpa memperhitungkan

prosentase cicilan masing-masing ke Bank, atau bagaimana ?

JAWABAN :

Berhubung hutang bersama lebih besar dari harta bersama, maka

pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan, sebab yang diutamakan

lebih dahulu adalah membayar hutang yang dikeluarkan dari Harta bersama.

( lihat pasal 93 KHI ).

32. PERMASALAHAN

Seorang suami yang telah mempunyai isteri yang sah dan telah mempunyai

beberapa orang anak, kemudian suami menceraikan isterinya dengan cerai di

bawah tangan, kemudian dia menikah lagi dengan perempuan yang kedua

16

secara di bawah tangan dan dari hasil perkawinannya tersebut lahir seorang

anak perempuan yang sekarang telah tamat SD dan hendak melanjutkan ke

SMP. Untuk melanjutkan sekolah diperlukan Akte Kelahiran. Selanjutnya

orang tuanya datang ke Catatan Sipil dan selanjutnya ke Mahkamah

Syar’iyah. Pertanyaannya apakah perkawinan orang tuanya tersebut tidak

mungkin dilakukan Itsbat karena saat dia menikah dengan isteri yang kedua

masih terikat hubungan suami isteri dengan isteri pertamanya dan belum

pernah bercerai secara resmi, maka bagaimana cara yang harus ditempuh

orang tuanya untuk mendapatkan status anaknya tersebut ?? Apakah mungkin

dilakukan dengan mengajukan permohonan Pengesahan Asal Usul Anak ??? dan

kalau memang begitu bagaimana prosedur yang harus ditempuh agar tidak

bertentangan dengan prosedur yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi Peradilan Agama Buku II hal 159, yang mensyaratkan bahwa

pengajuan Asal Usul Anak tersebut harus diajukan paling lambat 6 bulan

sejak anak tersebut ditemukan. Hal ini perlu dipertanyakan mengingat bahwa

anak tersebut sekang sudah berusia sekitar 13 tahun dan meningat

banyaknya perkawinan di bawah tangan masih terjadi di masyarakat dan

banyak anak lahir dari perkawinan tersebut, juga mengingat perkembangan

hukum tentang status anak ini pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi

dalam kasus anak Alm Moerdiono.

JAWABAN :

Isbat Nikah dapat diajukan dengan menjadikan Isteri pertama ( yang dicerai

dibawah tangan ) sebagai pihak Tergugat ( perkara contentius ). Tidak tepat

kalau dijadikan sebagai perkara asal usul anak, sebab anak tersebut jelas

sudah anak mereka sekalipun lahir dari perkawinan di bawah tangan.

33. PERMASALAHAN

Perkara Prodeo ghaib, apakah perkara tersebut ditetapkan PHS hanya untuk

memanggil Penggugat saja untuk diperiksa prodeonya (untuk ditetapkan

Putusan Sela), kemudian baru ditetapkan tanggal sidang untuk dilakukan

pemanggilan kepada Tergugat melalui siaran media, atau ditetapkan PHS

17

langsung untuk pemanggilan Penggugat dan Tergugat, kalau dengan cara kedua

ini dari mana diambil biaya untuk siaran pemanggilan Tergugat.

Jawab :

Setiap pemeriksaan perkara para pihak harus dipanggil untuk menghadiri

persidangan dan biaya pemanggilan untuk sidang pertama prodeo murni, dan

akan dibayarkan kepada JSP setelah prodeonya diputus. Lihat Buku II Edisi

Revisi 2010 hal 62 angka 8.

Dalam hal berperkara secara prodeo dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar’iyah........... dst.

34. PERMASALAHAN

Dalam Perkara Permohonan Itsbat Nikah Kontensius (salah satu pihak

meninggal dunia), tetapi Pemohonnya dalam keadaan dha’if (sakit parah),

apakah permohonan itsbat nikah ini boleh diajukan salah seorang ahli

warisnya, sedangkan untuk memberi kuasa insidentil tidak mungkin karena

semua anak – anaknya telah menikah (kuasa insidentil dibatasi dengan anak –

anak yang belum menikah);

JAWABAN :

Buku II Edisi Revisi 2010 halaman 149 angka (5 dan 6) menyatakan :

(5). Permohonan Itsbat Nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak

lain. Yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan

mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai

termohon.

(6). Suami atau Isteri yg telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya,

dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara kontensius dengan

mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya

18

berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding

dan kasasi.

35. PERMASALAHAN

- Apabila Pemohon tersebut ingin memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum

(Pengacara), apakah boleh langsung memberikan kuasa sedangkan

Pemohon tersebut tidak dapat membaca (buta huruf);

JAWABAN :

Tidak dapat diberikan langsung kepada kuasa hukum. Caranya :

Untuk memberikan kuasa khusus itu dapat dilakukan oleh pemberi kuasa

dengan Akta yang dibuat dihadapan Notaris, atau dapat juga dibuat

dihadapan Panitera yang berada dalam daerah hukum di mana Pemberi

kuasa bertempat tinggal.

Dapat juga dibuat dengan Akta di bawah tangan yang dilegalisir serta

didaftar Menurut Ordonansi Stb. No. 46 Tahun 1916. (Vide Penerapan

Hukum Acara Perdata di Lingkungan PA oleh Dr. H. Abd. Manan, SH,

SIP, M.Hum, halaman 88 cet Ke 4, Maret 2006).

36. PERMASALAHAN

Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris

Dalam Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang ahli warisnya lebih

dari 1 (satu) orang, tetapi salah seorang ahli waris tidak mau bersama – sama

ahli waris lain untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Syar’iyah dan

tidak mau menanda tangani surat permohonan, apakah ahli waris yang tidak

mau tersebut didudukkan sebagai Termohon (menjadi perkara Kontensius)

atau dia tetap didudukkan sebagai Pemohon walaupun tidak mau menanda

tangani Surat Permohonan dan hal tersebut disebut dalam posita

permohonan (bahwa salah seorang ahli waris yaitu: …… tidak mau bersama –

sama mengajukan permohonan), dan dia akan dipanggil pada waktu

pelaksanaan sidang.

19

Jawabnya :

Dalam hal salah seorang ahli waris tidak bersedia dan atau tidak mau

Menandatangani permohonan Penetapan Ahli Waris, maka perkaranya

menjadi Kontensius dan pihak yang tidak setuju didudukkan sebagai

Tergugat.

37. PERMASALAHAN

Perkara Penetapan Ahli Waris

Seseorang meninggal dunia, meninggalkan seorang saudara kandung, saudara

– saudara yang lain sudah meninggal terlebih dahulu sebelum si Pewaris

meninggal tetapi saudaranya yang lain tersebut ada meninggalkan anak –

anaknya.

Pertanyaannya :

- Bila dilakukan permohonan Penetapan Ahli Waris, apakah selain

saudaranya yang hidup, ahli waris Pengganti tersebut harus juga

dimasukkan sebagai pihak?

- Dan bolehkan ahli waris yang lain tersebut hanya disebut sebagai ahli

waris saja tanpa menjadi pihak? Karena mereka bertempat tinggal jauh

dan bertebaran, padahal warisan yang akan dicairkan tersebut umpamanya

hanya berupa sedikit tabungan.

- Apakah diperlukan ahli waris yang lain tersebut harus membuat surat

kuasa bila tidak bisa menghadiri persidangan.?

JAWABAN :

Ahli waris Pengganti harus dimasukkan sebagai pihak, masalah tempat

tinggal jauh bukan penghalang (vide pasal 173 KHI), sedang masalah

tehnis tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku.

37. PERMASALAHAN

20

Permasalahan Eksekusi

Apabila secara nyata barang – barang/obyek yang akan dieksekusi batas dan

tempat letaknya obyek tersebut, berbeda dengan batas dan tempat yang

tercantum dalam Amar Putusan, maka dengan sendirinya putusan itu tidak

dapat dieksekusi dan Pemohon eksekusi dapat mengajukan perkara baru

dengan petitum perbaikan Amar Putusan.

Pertanyaannya :

Bagaimana kalau Putusan itu Putusan Kasasi atau Banding, sedangkan batas –

batas dan tempat letaknya obyek itu, Mahkamah Agung atau Pengadilan

Banding mengacu pada Putusan Tingkat Pertama. Apakah Pengadilan tingkat

pertama boleh memperbaiki Amar Putusan Mahkamah Agung atau Banding,

jika tidak boleh Pengadilan tingkat mana yang boleh memperbaikinya, dan

bagaimana cara pengajuan perkaranya.

Jawaban :

Lihat jawaban nomor 9 angka 3.

38. PERMASALAHAN

Bagaimana cara penyelesaian masalah panggilan terhadap Termohon untuk

sidang penyaksian ikrar talak yang pada putusan pokok Termohon ghaib dan

perkara telah diputuskan secara verstek.

- Apakah panggilan harus melalui siaran atau bagaimana seharusnya?

Jawaban :

Berlaku pasal 718 ayat (3) R.Bg.

39. PERMASALAHAN

Perkara Istbat Nikah

Sesorang sudah uzur, tidak mampu lagi untuk berjalan, tetapi ingin

melakukan istbat nikah untuk keperluan peralihan pensiunan suami/isterinya.

Pertanyaannya:

21

- Siapakah yang boleh mengajukan permohonan tersebut selain dirinya?

- Perkara ini dapat dikategorikan perkara P atau G.

Jawaban:

- Dapat dilakukan oleh anak (Buku II Edisi Revisi 2010 halaman 148 (f)

angka (1)

- Harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan keluarga lain sebagai

Tergugat.

Jadi dikategorikan perkara G (Gugatan) vide Buku II halaman 149 angka (5).

40. PERMASALAHAN

Bagaimana mekanisme pemulihan kembali atas objek Eksekusi apabila

putusan yang dieksekusi tersebut adalah putusan kasasi yang kemudian

dibatalkan dalam pemeriksaan PK;

Jawaban:

Dalam hal obyek terperkara masih dalam penguasaan Pemohon Eksekusi :

1) Dapat dijalankan secara sukarela oleh penggugat,

2) Dieksekusi dengan paksa.

Pemulihan dari pihak ketiga melalui gugatan, dan pemulihan barang yang

sudah hancur dapat dilakukan dengan menempuh beberapa alternative:

(1) Mengganti dengan barang sejenis

(2) Ganti Rugi dengan uang

(3) Pemulihan dinyatakan tidak dapat dijalankan;

41. Permasalahan

Eksekusi terhadap tanah yang di atasnya sudah berdiri bangunan yang dalam

Amar putusannya tidak ada perintah pengosongan/pembongkaran;

22

JAWABAN:

Penggugat harus mengajukan perkara/gugatan baru sekedar memohon agar

diperintahkan kepada pihak tergugat untuk mengosongkan/ membongkar

bangunan dimaksud;

42. PERMASALAHAN

Dalam perkara Verstek, Termohon (Isteri) mengajukan Eksepsi relatif

melalui surat tanpa pernah hadir ke persidangan, apakah perlu

dipertimbangkan (dalil gugatan/permohonan suami, istrinya nusyuz);

JAWABAN:

Hakim memeriksa eksepsi relative yang diajukan Termohon, apabila

eksepsi dikabulkan, maka dijatuhkan putusan akhir. Apabila eksepsi

ditolak, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

43. PERMASALAHAN

Akta minutasi penandatanganannya oleh Ketua Majelis dan PP atau cukup

Ketua Majelis saja;

JAWABAN:

Penandatanganan Akta minutasi cukup ditandatangani oleh Ketua Majelis

(lihat, Buku II Edisi 2010,Pedoman Pelaksanaan Tugas, Bindalmin, hal, 33)

44. PERMASALAHAN

Perlukah PMH, PHS dan Relaas dalam sidang pemeriksaan Novum peninjauan

kembali;

JAWABAN:

Dalam memeriksa novum diperlukan PMH, PHS dan Relaas panggilan.

45. PERMASALAHAN

23

Penyampaian relaas panggilan dari Mahkamah Syar’iyah lain, sering

terlambat diterima oleh Mahkamah yang meminta bantuan, sehingga

Majelis hakim terpaksa memanggil kembali pihak lawan untuk panggilan

berikutnya, dalam hal ini dapat merugikan para pihak berkenaan dengan

biaya perkara

Jawaban :

Bagi Mahkamah Syar’iyah yang meminta bantuan pemanggilan ke

Mahkamah/PA lain supaya mengirim tembusan surat tersebut kepada MS

Aceh/PTA yang mewilayahi MS/PA.

46. PERMASALAHAN

Sering ditemukan relaas panggilan yang dikembalikan dari Mahkamah yang

diminta bantuan, terdapat kekeliruan yang sangat menggangu, sehingga

relaas panggilan tersebut tidak dapat dipergunakan

JAWABAN:

Relaas panggilan adalah akta autentik, oleh karena itu harus dibuat dengan

cermat, jelas dan terang.

47. PERMASALAHAN

Terjadi perbedaan pendapat di antara para Hakim, bagaimana yang terbaik

dan yang mana saja dibuat putusan sela, bila dalam sutu perkara terdapat

banyak permasalahan/tuntutan pihak yang berperkara, apakah setiap

permasalahan dapat dibuat Putusan sela. Contoh; Perkara gugatan cerai,

yang didalamnya ada beberapa tuntutan, seperti permohonan berperkara

secara prodeo, permohonan pengesahan nikah, permohoan gugat cerai,

gugatan Provisi dan gugatan/permohonan lainnya.

JAWABAN:

Sepenuhnya diserahkan atas kebijakan dan putusan Majelis yang

bersangkutan (Buku II Edisi Revisi halaman 118)

24

48. PERMASALAHAN

Dalam kasus harta bersama sewaktu sidang pertama sampai pembuktian

proses pemeriksaan berjalan lancar, namun sewaktu pada pemeriksaan

ditempat (dicente) dilakukan ada pihak ketiga yang menghalangi dicente

dengan alasan obyek tersebut miliknya dan hakim telah menganjurkan

kepada yang bersangkutan agar mengajukan intervensi terhadap perkara

tersebut tetapi tidak diajukan, apa solusinya?

JAWABAN:

Kalau pihak ketiga tidak mau mengajukan intervensi artinya bahwa perkara

tersebut ada pihak yang tidak dimasukkan dalam surat gugatan, berarti

gugatan itu kurang lengkap pihaknya ( Plurium Litis Consortium) dalam

kasus ini dapat dikategorikan gugatan error in persona ( kekeliruan

mengenai orang) dan akibat hukumnya gugatan dikualifikasi mengandung

cacat formil akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat

diterima /N.O.

49. PERMASALAHAN

Permasalahan gugatan hak asuh anak pada waktu gugatan diajukan masih

dalam wilayah hukum MS tertentu akan tetapi dalam proses perkara

sedang berjalan anak tersebut berpindah tempat kediaman dalam daerah

hukum Pengadilan yang lain berdasarkan laporan Penggugat.

JAWABAN:

Yang perlu dicermati adalah apakah kepindahan Tergugat bersama

anaknya itu pindah permanen artinya mempunyai alamat yang jelas apa

sementara kalau pindahnya jelas Tergugat pindah alamat gugatan bisa

dilanjutkan dengan minta bantuan Pemanggilan Tergugat melalui Pengadilan

tempat Tergugat untuk menghadiri sidang gugatan hak asuh anak

tersebut.

50. PERMASALAHAN

25

Permasalahan gugatan yang Tergugatnya telah dewasa dan/atau telah

menikah tetapi dinyatakan oleh Penggugat dalam keadaan tidak sehat

pikirannya /gila, lalu oleh Penggugat dalam gugatannya ditunjuknya salah

seorang dari keluarga dekatnya sebagai wali yang mewakili sebagai

Tergugat tanpa penetapan pengampu dari pengadilan, apakah wali Tersebut

dapat mewakili Tegugat yang diwakili oleh Kuasa atau tanpa penetapan

pengampuan dari Pengadilan.

JAWABAN:

Bahwa gugatan Penggugat dimana Tergugatnya tidak sehat /sakit ingatan

kemudian ditunjuk salah seorang wali mewakili Tergugat tanpa ada

penunjukan sebagai wali pengampu sepanjang Penggugat membuktikan

dengan surat keterangan kepala desa yang menerangkan bahwa wali

tersebut betul keluarga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sakit

ingatan, apalagi ada bukti Tergugat pernah diobati di Rumah Sakit Jiwa,

maka Wali yang ditunjuk dapat diterima sebagai pihak Tergugat.

51. PERMASALAHAN

Perkara Permohonan eksekusi dimana perkara diputus pada tahun 1997 dan

diajukan eksekusi tahun 2012 dalam amar putusan harta obyek terperkara

semuanya dinilai dengan uang, pada waktu sekarang nilai uang tidak sesuai

dengan nilai obyek, yang menjadi masalah apakah tetap dilakukan eksekusi

sesuai dengan isi putusan atau ada solusi lain.

JAWABAN :

Bahwa eksekusi itu adalah melaksanakan sesuai dengan amar putusan. Dan

permohonan eksekusi itu berarti putusan telah mempunyai hukum tetap

sehingga langkah yang tepat melaksanakan eksekusi sesuai dengan amar

putusan.

Rekomendasi

1. Sehubungan dengan ulang tahun Mahkamah Syar’iyah yang ke 10 pada bulan

Maret 2013, maka agar Rakerda dilaksanakan pada bulan Maret 2013 dengan

melakukan berbagai kegiatan. Pada Rakerda tersebut dengan mengundang

26

pihak luar yang terkait untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan

Mahkamah Syar’iyah.

2. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh menginstruksikan penggunaan absen finger

print untuk absensi masuk dan pulang kantor semua satker wilayah hukum

Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai dasar pencairan remunerasi setiap bulan.

3. Membuat Laporan kegiatan harian pegawai yang dilaporkan setiap bulan

berlaku sejak September 2012.

4. Mengoptimalkan Implementasi SIADPA Plus

5. Mengoptimalkan Pengelolaan Website Mahkamah Syar’iyah

TIM PERUMUS

NAMA JABATAN TANDATANGAN

1. Drs. H. Osin Moh. Muhsin, SH. M.Hum Ketua 1.

2. Irpanusir, SH Sekretaris 2.

3. Drs. H. Ribat, SH Anggota 3.

4. Drs. Indra Suhardi, M.Ag Anggota 4.

5. Drs. Husaini, SH Anggota 5.

27

Nama-nama Anggota Komisi A

No. Nama Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja

1 2 3 4 5

01. Drs. H. Abdul Mu'in A. Kadir, SH 19480801 197603 1 001

Pembina Utama (IV/e)

Hakim Tinggi

MS. ACEH

02. Drs. Nuzirwan, MHI 19550426 198403 1 001

Pembina Utama Madya (IV/d)

Hakim Tinggi

03. H. Yazid Bustami Dalimuthe, SH 19530221 197903 1 004

Pembina Utama Muda (IV/c)

Hakim Tinggi

04. Drs. H. Baidhowi. HB, SH 19520202 198512 1 001

Pembina Utama Madya (IV/d)

Hakim Tinggi

05. Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH, MH 19580705 198603 1 001


Hakim Tinggi

06. Drs. Ridhuan Santoso 19500523 198103 1 002


Hakim Tinggi

07. Drs. H. Syamsir Suleman 19531206 198302 1 001

Pembina Tk. I (IV/b)

Hakim Tinggi

08.

09.

Drs. H. Osin Moh. Muhsin, SH, M. Hum 150 216 774

Drs. A. Murad 19620202 199303 1 003


Pembina (IV/a)

Wakil Ketua

Pan /Sek

MS. BANDA ACEH

10.

11.

12.

Drs. Khairil Jamal 19640913 199203 1 001

Drs. Azmir, SH, MH 19680901 199403 1 005

A. Bakar Arif, S. Ag 19551231 197903 1 202


Pembina (IV/a)

Penata Tk . I (III/d)

Ketua

Wakil Ketua

Pan / Sek

MS.

MEUREUDU

13.

14.

15.

Drs. H. Misharuddin 19541206 198203 1 003

Drs. Aminuddin 19650103 199403 1 006

Irpanusir, SH 19580307 199203 1 001


Pembina (IV/a)


Ketua

Wakil Ketua

Pan / Sek

MS.

LHOKSUKON

28

16.

17.

18.

Drs. H. Munir, SH, M.Ag 19680311 199303 1 006

Syafri, SH 19630417 199403 1 003

Drs. Syarwandi 150 250 860

Pembina (IV/a)

Pembina (IV/a)


Ketua

Wakil Ketua

Pan / Sek

MS. KUALA

SIMPANG

19.

20.

21.

Drs. Usman Syamaun 19540215 198203 1 005

Drs. Khoiruddin Harahap 19650716 199303 1 007

Matrahim Ladjri, BA 150 209 439


Pembina (IV/a)


Ketua

Wakil Ketua

Pan / Sek

MS.

KUTACANE

22.

23.

24

Drs. A. Karim 19611231 198903 1 045

M. Syauki, SHI, SH, MH 19810612 200012 1 002

Drs. Bakhtiar, SE, MH 19601231 199203 1 036


Penata (III/c)


Ketua

Hakim

Pan / Sek

MS.

BIREUEN

25.

26.

27.

Drs. Zainy Usman 19530502 198103 1 009

Drs. Indra Suhardi, M. Ag 19660204 199403 1 004

H. M. Nasir Adam, S. Ag 19560605 198003 1 003


Pembina (IV/a)


Ketua

Wakil Ketua

Pan / Sek

MS.

SABANG

28.

29.

30.

Drs. Bustamam Sufi, SH 150 215 394

Drs. Jamhur, SH. M. HI 19590301 199103 1 002

Drs. Masykur 19691231 199203 1 019


Pembina (IV/a)


Ketua

Wakil Ketua

Pan / Sek

MS. SIGLI

31.

32.

33.

H. Sufyan Ahmad, S.Ag 19490825 198203 1 001

Drs. Surya 19651002 199403 1 005

Khudaini, SH 19611206 199403 1 001


Pembina (IV/a)


Ketua

Wakil Ketua

Pan / Sek

MS.

JANTHO

29

34.

35.

36.

Drs. Fachruddin Nasution 19551118 198203 1 004

Drs. Ribat, S.H 19681028 199403 1 010

A. Hadi Syamaun, SH 19550416 198003 1 001


Pembina (IV/a)


Ketua

Wakil Ketua

Pan / Sek

MS. LANGSA

Nama-nama Anggota Komisi B

01. Drs. H. Abdul Mu'in 19510303 197603 1 004

Pembina Utama Madya (IV/d) Hakim Tinggi

MS. ACEH

02. Drs. H. Turiman, SH 19540511 198003 1 001


03. Drs. H. Mukhlas, SH, MH 19520908 197701 1 001


04. Drs. A. Mu'thi, MH 150 215 998


05. Drs. Asri Damsy, SH 19541014 198103 1 006


Hakim Tinggi

06. Drs. S. Syekhan Al Jufri 19560708 198203 1 006


Hakim Tinggi

07. Drs. Firdaus HM, SH, MH 150207674


Hakim Tinggi

08.

09.

10.

Drs. Januar 150 256 537

Drs. Murdani, SH 19671231 199403 1 052

Al Ghazi, SH 19560323 198302 1 001


Pembina (IV/a)


Ketua

Wakil Ketua

Pan / Sek

MS. IDI

11.

12.

13

Drs. Zakian, MH 150 236 155

Drs. Jakfar, SH 19641201 199403 1 049 Drs. Ali Basyah Kamal 19551231 199303 1 008


Pembina (IV/a)


Ketua

Wakil Ketua

Pan / Sek

MS.

BLANGKEJER

EN

30

14.

15.

16.

Drs. Marwan A. Rahman 19561026 198303 1 008

Drs. Husaini, SH 19681219 199403 1 001

Drs. T. Burhan Saby 19560407 199012 1 001


Pembina (IV/a)


Ketua

Wakil Ketua

Pan / Sek

MS. CALANG

17.

18.

19.

Drs. H. Abdul Hafiz 19580712 199103 1 001

Dra. Rita Nurtini 19681217 199403 2 006

Drs. Samsuar Husein, SH 19600903 199203 1 003


Pembina (IV/a)


Ketua

Wakil Ketua

Pan / Sek

MS. SINGKIL

20.

21.

22.

Drs. Zainal Bakry Rakam, SH 19530323 198103 1 008

Drs. H. Salmadi Samad 19500817 197903 1 007

Thaharuddin, SH 19590710 198203 1 005




Ketua

Wakil Ketua

Pan / Sek

MS.

TAPAKTUAN

23.

24.

25.

Drs. H. Adnan Gade 19490705 197903 1 003

Drs. H. Burhanuddin Harahap, SH 19560513 198103 1 007

Drs. H. Sirajuddin 19651015 199103 1 006



Pembina (IV/a)

Ketua

Wakil Ketua

Pan / Sek

MS.

LHOKSEUMA

WE

26.

27.

28.

Drs. Muhammad Yacoub 19501114 197803 1 004

Drs. Taufiq Ridha 19640705 199403 1 004

Nawawi, SH 19621231 199203 1 043

Pembina (IV/a)

Pembina (IV/a)


Ketua

Wakil Ketua

Pan / Sek

MS. SP.

REDELONG

29.

30.

31.

Dra. Anb. Muthmainah.WH, SH 150 255 158

Drs. Abdullah 19550505 198303 1 014 Jailani Yusuf, SH 19550105 197903 1 016

Pembina (IV/a)

Pembina (IV/a)


Ketua

Wakil Ketua

Pan / Sek

MS.

SINABANG

31

32.

33.

34.

Drs. H. M. Yacoub Abdullah 19530607 198402 1 001

Drs. Nailul Syukri, SH, MH 19660530 199403 1 004

Salman, AK, SH 19550704 198306 1 007




Ketua

Wakil Ketua

Pan / Sek

MS.

TAKENGON

35.

36.

37.

Drs. Bakhtiar 19560202 199003 1 002

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail 19580712 199303 1 001

Khairan, SH 19720712 199803 2 001


Pembina (IV/a)


Ketua

Wakil Ketua

Pan / Sek

MS.

MEULABOH

rumusan rapat kerja daerah - ms-aceh.go.id · perkara yang habis biayanya dan penggugat tidak mau...

Documents