PERMENDAGRI NO.PERMENDAGRI NO.03 03 TH 200 TH 20088

TTENTANG ENTANG : :

PEDOMAN PELAKSANAAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH KERJASAMA PEMERINTAH

DAERAH DGN PIHAK LUAR NEGERI DAERAH DGN PIHAK LUAR NEGERI

JakartaJakarta, , JuJulli i 20 201010

22

MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA & SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA;

MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM; MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA; IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YG

BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI & KEADILAN SOSIAL.

TATARAN NORMATIF(UUD NEGARA RI 1945)

1. ALINEA IV PEMBUKAAN UUD NEGARA RI 1945

“KEMUDIAN DARIPADA ITU, UTK MEMBENTUK SUATU PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA YG MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA & SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA & UTK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA…. DST

KESIMPULAN : PEMERINTAH RI DIBENTUK UTK MELINDUNGI (LAW AND ORDER) & MENSEJAHTERAKAN RAKYAT (WELFARE)

2. PASAL 18 UUD NEGARA RI(1) NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DIBAGI ATAS

DAERAH2 PROVINSI & DAERAH PROVINSI ITU DIBAGI ATAS KABUPATEN & KOTA, YG TIAP-TIAP PROVINSI, KABUPATEN & KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAHAN DAERAH, YG DIATUR DGN UU;

(2) PEMERINTAHAN DAERAH PROVI, DAERAH KAB, & KOTA MENGATUR & MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT ASAS OTONOMI & TGS PEMBANTUAN.

(3) PEMERINTAHAN DAERAH PROV, DAERAH KAB, & KOTA MEMILIKI DPRD YG ANGGOTA-ANGGOTANYA DIPILIH MELALUI PEMILIHAN UMUM.

(4) GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA MASING-MASING SEBAGAI KEPALA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, & KOTA DIPILIH SECARA DEMOKRATIS.

(5) PEMERINTAHAN DAERAH MENJALANKAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA.

2. PASAL 18A UUD NEGARA RI

(1) HUBUNGAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH & PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KAB, & KOTA, ATAU ANTARA PROV & KABU & KOTA DIATUR DGN UU DGN MEMPERHATIKAN KEKHUSUSAN & KERAGAMAN DAERAH.

KESIMPULAN :

1. PEMERINTAH PUSAT, PROVI, & KAB/KOTA BERKEWAJIBAN & MEMPUNYAI KEWENANGAN UTK MENCIPTAKAN KETENTRAMAN & KETERTIBAN SERTA KESEJAHTERAAN MASYA;

2. DLM RANGKA MENCIPTAKAN KETENTRAMAN & KETERTIBAN SERTA KESEJAHTERAAN MSYRKT WAJIB BERSINERGI.

URGENSI KEBERADAAN PEMERINTAH DAERAH

1. UTK MELINDUNGI & MENSEJAHTERAKAN MASYA SECARA DEMOKRATIS.

2. DEMOKRATISASI & PENDIDIKAN POLITIK.

3. MENDEKATKAN PELAYANAN MASYA & MENINGKATKAN EFISIENSI SERTA EFEKTIVITAS PELAYANAN MASYA;

4. MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYA;.

5. MEMBERDAYAKAN POTENSI & KEANEKARAGAMAN DAERAH.

6. MISI UTAMA PEMDA ADALAH : 6. MISI UTAMA PEMDA ADALAH : MENYEDIAKAN PELAYANAN DSR (BASIC SERVICES) & MENGEMBANGKAN SEKTOR UNGGULAN (CORE COMPETENCES) DGN CARA2 YG DEMOKRATIS.

7. OUTPUTS / END PRODUCTS PEMDA ADALAH :

a. PUBLIC GOODS; BARANG-BARANG KEBUTUHAN MASYA, SEPERTI : JALAN, PASAR, SEKOLAH, RS, DSB.

b. PUBLIC REGULATIONS; PENGATURAN2 MASYA, SEPERTI KTP, KK, IMB, HO, AKTE KELAHIRAN, DSB.

KESIMPULAN : PEMDA HARUS MEMPUNYAI KEWENANGAN2 YG MEMUNGKINKAN MEREKA DPT MENGHSLKAN PUBLIC GOODS & PUBLIC REGULATIONS YG SESUAI DGN KEBUTUHAN MASYA (KEBUTUHAN DASAR & PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN)

MATRIK PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHANMATRIK PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

SEPENUH-NYA DILAKSA-

NAKAN PEMERIN-TAH

{PSL 10 (3)}

bersama

PEMERINTAH

{PSL 10 (5)}

daerah

provinsi(skala provinsi)

kab/kota(skala kab/kota)

WAJIB{PSL 13 (1)}

PILIHAN{PSL 13 (2)}

WAJIB{PSL 14 (1)}

PILIHAN{PSL 14 (2)}

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. POLITIK LUAR NEGERI;

2. PERTAHAN-AN;

3. KEAMAN-AN;

4. YUSTISI;5. MONETER

& FISKAL NASIONAL;

6. AGAMA

1. MENYUSUN STANDAR, NORMA, PROSEDUR, MONEV SUPERVISI & PENGAWASAN, SERTA FASILITASI URUSAN2 PEMERINTAHAN KONKUREN

2. MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN2 PEMERINTAHAN KONKUREN LINTAS PROV ATAU UTK KEPENTINGAN NAS, MISALNYA DALAM BI&G PENDIDIKAN & KESEHATAN

• PERENC & PENGENDALIAN PEMB.;

• PERENC, PEMANFAATAN, & PENGAWASAN TATA RUANG

• PENYELENGG. TIBUM & KETENTRAMAN MASY

• PENYED. SARANA & PRASARANA UMUM

• PELAYANAN BID. KESEHATAN

• PENYELENGG PDDK & ALOKASI SDM POTENSIA

URUSAN PEMERINTAHAN YG SCR NYATA ADA & BERPOTENSI UTK MENINGKATKAN KESEJHTRN MASY SESUAI DGN KONDISI, KEKHASAN, & POTENSI UNGGULAN DRH YG BERSNGKTN. CONTOH : PERTANIAN, KEHUTANAN DLL

• PERENC & PENGENDALIAN PEMB.;

• PERENC, PEMANFAATAN, & PENGAWASAN TATA RUANG

• PENYELENGG. TIBUM & KETENTRAMAN MASY

• PENYED. SARANA & PRASARANA UMUM

• PENANGANAN BID. KESEHATAN

• PENYELENGG PENDIDIKAN

• PENANGGULANG-AN MSLH SOS;

URUSAN PEMERINTAHAN YG SCR NYATA ADA & BERPOTENSI UTK MENINGKATKAN KESEJHTRN MASY SESUAI DGN KONDISI, KEKHASAN, & POTENSI UNGGULAN DRH YG BERSNGKTN. CONTOH : PERTANIAN, KEHUTANAN DLL

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

• PENANGGULANGAN MSLH SOS LINTAS KAB/KOTA;

• PELAYANAN BID. KE-NAKER-AN LINTAS KAB/KOTA

• FASILITASI PENGEM KUKM TERMASUK LINTAS KAB/KOTA

• PENGENDALIAN LH• PELAYANAN

PERTANAHAN TERMASUK LINTAS KAB/KOTA

• PELAYANAN KEPENDUDUKAN & CAPIL

• PELAYANAN ADM. UMPEM

• PELAYANAN ADM. PENANAMAN MODAL TERMASUK LINTAS KAB/KOTA

• PENYELENGG PELAYANAN DASAR LAINNYA YG BLM DPT DILLAKSANAKAN KAB/KOTA

• URUSAN WAJIB LAINNYA YG DIAMANATKAN PERATURAN PER-UU-AN

• PELAYANAN BID. KE-NAKER-AN;

• FASILITASI PENGEMB KUKM;

• PENGENDALIAN LH;• PELAYANAN

PERTANAHAN;• PELAYANAN

KEPENDUDUKAN & CAPIL;

• PELAYANAN ADM. UMPEM;

• PELAYANAN ADM. PENANAMAN MODAL;

• PENYELENGG PELAYANAN DASAR LAINNYA;

• URUSAN WAJIB LAINNYA YG DIAMANATKAN PERATURAN PER-UU-AN

BAB IV : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB IV : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANPENYELENGGARA

AN PEMERINTAHAN

PS. 19 & PS. 20

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

PENYELENGG. PEMERINTAHAN

DAERAH

AZAS UMUM PS. 3 UU 28/1999

1. KEPASTIAN HUKUM2. TERTIB PENYELENG.

NEG.3. KEPENTINGAN

UMUM4. KETERBUKAAN5. PROPORSIONALITAS 6. PROFESIONALITAS 7. AKUNTABILITAS 8. EFISIENSI9. EFEKTIVITAS

PEMERINTAH DAERAH & DPRD

PS 19 (2)

PRESIDEN DIBANTU

WAPRES & MENEG

Ps. 19 (1)

1. AZAS DESENTRALISASI 2. AZAS DEKONSENTRASI3. AZAS TUGAS

PEMBANTUAN

1. AZAS OTONOMI 2. AZAS TUGAS

PEMBANTUAN

PS 20 (1)

PS 20 (2)

PS 20 (3) 2

HAK & KEWAJIBAN PEMERINTAHAN DAERAH HAK & KEWAJIBAN PEMERINTAHAN DAERAH HAK &

KEWAJIBAN

HAK & KEWAJIBAN DRH PS. 21 & PS 22

HAK & KEW. DPRD PS. 43, PS. 44

& PS. 45

PEMBUKAAN UUDN RI TAHUN 1945

• MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM

• MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA

• IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI & KEADILAN SOSIAL

KEWAJIBAN KDH PS. 25 S.D. PS.

27

HAK DAERAH: MENGATUR & MENGURUS

SENDIRI MEMILIH PIMPIP. DRH MENGELOLA APARATUR

DRH MENGELOLA KEKAYAAN

DRH MEMUNGUT PJK. &

RETRIBUSI DRH MENDAPATKAN BAGI

HASIL MENDAPATKAN SUMBER

PENDT. LAIN YG SYAH

KEWJ. DAERAH: MELINDUNGI MSYRKT MENJAGA PERSATUAN,

PERSATUAN & KERUKUNAN NASIONAL, SERTA KEUTUHAN NKRI

MENINGKT. KUALITAS KEHIDUPAN

MENGEMB. KEHDP. DEMOKR.

MEWUJUDKAN ADIL & MERATA

MENINGKT PELAYANAN & PENDDK.

MENYD. FAS. PELY. KES. MENYEDIAKAN FAS PELY.

SARANA & UMUM MENGEMB. SISTEM JAR.

SOSIAL MENYUSUN TATA RUANG

DRH MENGEMB. SDP MELESTARIKAN LH MENGELOLA ADM.

KEPPNDK. MELESTARIKAN NILAI

SOSBUB

KEWJ. KDH & WKDH MEMEGANG TEGUH &

MENGAMALKAN PANCASILA, UUD, MEMPERTAHANKAN & MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI

MENINGKT KERSRA MEMLIHARA TRANTIBMAS MELAKSN. KEHIDUPAN

DEMOKRASI MENTAATI &

MENEGAKKAN PER-UU-AN MENJAGA ETIKA & NORMA MEWUJUDKAN DAYA

SAING DRH MELAKSANAKAN PRINSIP

TATA PEM. YG BERSIH & BAIK

MEMPERTANGG. PENGEL. KEUDA

MENJALANI HUB. KERJASAMA

MENYAMPAIKAN RENSTRA PENYELEGG. PEMDA

HAK DPRD: INTERPLASI ANGKET MENYATAKAN PENDAPAT

KEWJ. ANGGOTA: MENGAMALKAN

PANCASILA, UUD, & TAAT SGL PER-UU-AN

MELAKS. KEHIDUP. DEMOKRASI

MEMPERTAHNKN & MEMLIHARA KERUKUNAN NAS. & KEUTUHAN NKRI

MENINGKT., MEMPERJUANGKAN KESRA.

MENYERAP, MENAMPUNG, MENGHIMPUN & MENINDAKLANJUTI ASPRS. MSY.

MEMBERIKAN PERTANGG. ATAS TUGAS & KINERJANYA SELAKU ANGG. DPRD

MENTAATI TATIB, KODE ETIK, & SUMPAH/JANJI

MENTAATI NORMA & ETIKA, HAK & KEW

HAK ANGGOTA: MENGAJUKAN RAPERDA MENGAJUKAN

PERTANYAAN MENYAMPAIKAN USUL &

PENDAPAT MEMILIH & DIPILIH MEMBELA DIRI IMUNITAS PROTOKOLER KEU & ADMINISTRATIF

3

1212

TUJUAN PEMERINTAHAN DAERAHTUJUAN PEMERINTAHAN DAERAH(PASAL 2 AYAT (3) UU 32/2004(PASAL 2 AYAT (3) UU 32/2004

MENING-KATKANKESRA

MENING-KATKANYAN UM

MENING-KATKAN

DAYA SAINGDAERAH

1313

MELIN-MELIN-DUNGIDUNGIMASYMASY

KEWAJIBANDAERAH

KEWAJIBAN DAERAHKEWAJIBAN DAERAH(PASAL 22 UU 32/2004(PASAL 22 UU 32/2004

MENJAGAMENJAGAPERSA-PERSA-TUAN &TUAN &KESATKESAT

JAGAJAGAKERU-KERU-KUNANKUNAN

NASNAS

NKRINKRI

1414

KEWAJIBAN KDH/WKDH YG LAIN SESUAI KEWAJIBAN KDH/WKDH YG LAIN SESUAI PASAL 27 AYAT (1) UU 32/2004PASAL 27 AYAT (1) UU 32/2004

UU 32/2004PASAL 27

Pegang teguh & Pegang teguh & amalkan Pancasilaamalkan Pancasila

1

2

Melaks UUD ’45Melaks UUD ’45

pertahankan & pelihara pertahankan & pelihara NKRINKRI

3

PeliharaPeliharakamtibmaskamtibmas

4

PERAN & TUGAS PEMERINTAH

(PERGESERAN)

MENGATUR

MEMBERI INSTRUKSI

PELAKSANA

BEKERJA MEMENUHI ATURAN

MEMBERDAYAKAN

MELAYANI MSYRKT

FASILITATOR

MEWUJUDKAN MISSI

UU NOMOR 32 TH 2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

1.PASAL 22, DLM MENYELENGGARAKAN OTONOMI, DAERAH MEMPUNYAI KEWAJIBAN, AL : HURUF A, MELINDUNGI MASYA, MENJAGA

PERSATUAN, KESATUAN & KERUKUNAN NASIONAL, SERTA KEUTUHAN NKRI;

HURUF C, MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI;

HURUF M, MELESTARIKAN NILAI SOSIAL BUDAYA.

2. PASAL 27 AYAT (1), DLM MELAKSANAKAN TGS & WEWENANG SBGMN DIMAKSUD DLM PASAL 25 & PASAL 26, KEPALA DAERAH & WKL KEPALA DAERAH MEMPUNYAI KEWAJIBAN :

HURUF A, MEMEGANG TEGUH & MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UUD RI TH 1945 SERTA MEMPERTAHANKAN & MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI;

HURUF C, MEMELIHARA KETENTERAMAN & KETERTIBAN MASYA;

HURUF D, MELAKSANAKAN “KEHIDUPAN DEMOKRASI” DLM KETENTUAN INI ANTARA LAIN PENYERAPAN ASPIRASI, PENINGKATAN PARTISIPASI, SERTA MENINDAKLANJUTI PENGADUAN MASYA.

PASAL 42 UU 32 TH 2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

1.AYAT (1) HURUF f : MEMBERIKAN PENDAPAT & PERTIMBANGAN KPD PEMDA THD RENCANA PERJANJIAN INTERNASIONAL DAERAH

PENJELASAN HURUF f.

YG DIMAKSUD DGN “PERJANJIAN ITERNASIUONAL” DLM KETENTUAN INI ADALAH PERJANJIAN ANTAR PEMERINTAH DGMN PIHAK LUAR NEGERI YG TERKAIT DGN KEPENTINGAN DAERAH.

1919

NILAI DASAR YG ESENSIAL DLM NILAI DASAR YG ESENSIAL DLM UUD 1945 :UUD 1945 :

1.1. NILAI DASAR UNITERIAN NILAI DASAR UNITERIAN ::

DLM KERANGKAN NKRI PEMDA SBG DLM KERANGKAN NKRI PEMDA SBG KEPANJANGAN TANGAN KEPANJANGAN TANGAN PEMERINTAH PUSAT DLM PEMERINTAH PUSAT DLM MEMBERIKAN PELAYANAN KPD MEMBERIKAN PELAYANAN KPD PUBLIK PUBLIK

2020

2. NILAI DASAR DESENTRALISASI2. NILAI DASAR DESENTRALISASI

DIWUJUDKAN DLM PENYELENGGARAAN PEMDA DIWUJUDKAN DLM PENYELENGGARAAN PEMDA DLM BENTUK OTDA;DLM BENTUK OTDA;

MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YG BAIK;MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YG BAIK;

MEMAHAMI ASPIRASI MSYRKT & KEBUTUHAN MEMAHAMI ASPIRASI MSYRKT & KEBUTUHAN

MASYA.MASYA.

2

2121

DUA TUJUAN UTAMA YG INGIN DICAPAI DUA TUJUAN UTAMA YG INGIN DICAPAI MELALUI KEBIJAKAN DESENTRALISASIMELALUI KEBIJAKAN DESENTRALISASI

1. 1. TUJUAN POLITIK TUJUAN POLITIK

MEMPOSISIKAN PEMDA SEBGI MEMPOSISIKAN PEMDA SEBGI MEDIUM PENDIDIKAN POLITIK BAGI MEDIUM PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYAMASYA DI TK LOKAL YG SECARA DI TK LOKAL YG SECARA AGREGAT AKAN MEMPUNYAI AGREGAT AKAN MEMPUNYAI KONTRIBUSI DLM PENDIDIKAN KONTRIBUSI DLM PENDIDIKAN POLITIK SECARA NASIONALPOLITIK SECARA NASIONAL

2222

2.2.TUJUAN ADMINISTRATIFTUJUAN ADMINISTRATIF

MEMPOSISIKAN PEMERINTAH MEMPOSISIKAN PEMERINTAH DAERAH SEBGI UNIT PEMERINTAHAN DAERAH SEBGI UNIT PEMERINTAHAN DI TDI TKK LOKAL YG BERFUNGSI UTK LOKAL YG BERFUNGSI UTK MENYEDIAKAN PELAYANAN PUBLIK MENYEDIAKAN PELAYANAN PUBLIK SECARA EFEKTIF, EFISIENSECARA EFEKTIF, EFISIEN & & EKONOMIS SERTA PEMBERIAN EKONOMIS SERTA PEMBERIAN OTONOMI YG LEBIH LUAS KPD OTONOMI YG LEBIH LUAS KPD DAERAHDAERAH. .

TUJUAN OTONOMI DAERAH :TUJUAN OTONOMI DAERAH : UTK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYA MELALUI UTK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYA MELALUI PENINGKATAN : PENINGKATAN : PELAYANAN, PEMBERDAYAAN, & PERAN SERTA MASY. DGN PELAYANAN, PEMBERDAYAAN, & PERAN SERTA MASY. DGN JALAN PEMDA SBG INSTRUMEN UTK PEMBERDAYAAN MASY. & JALAN PEMDA SBG INSTRUMEN UTK PEMBERDAYAAN MASY. & SBG INSTRUMEN PENDIDIKAN POLITIK DLM PROSES SBG INSTRUMEN PENDIDIKAN POLITIK DLM PROSES DEMOKRATISASI MENUJU CIVIL SOCIETY.DEMOKRATISASI MENUJU CIVIL SOCIETY.

CIVIL SOCIETY (MASY. MA&I)CIVIL SOCIETY (MASY. MA&I)SECARA UMUM BISA DIARTIKAN SBG SUATU MASY. ATAU SECARA UMUM BISA DIARTIKAN SBG SUATU MASY. ATAU INSTITUSIONAL SOSIAL YG MEMILIKI CIRI2 KEMANDIRIAN, INSTITUSIONAL SOSIAL YG MEMILIKI CIRI2 KEMANDIRIAN, TOLERANSI, KESWADAYAAN-KERELAAN MENOLONG SATU TOLERANSI, KESWADAYAAN-KERELAAN MENOLONG SATU SAMA LAIN & MENJUNJUNGI TINGGI NORMA & ETIKA YG SAMA LAIN & MENJUNJUNGI TINGGI NORMA & ETIKA YG DISEPAKATINYA SECARA BERSAMA2DISEPAKATINYA SECARA BERSAMA2

PERMENDAGRI NO.PERMENDAGRI NO.03 03 TH 200 TH 20088

TTENTANG ENTANG : :

PEDOMAN PELAKSANAAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH KERJASAMA PEMERINTAH

DAERAH DGN PIHAK LUAR NEGERI DAERAH DGN PIHAK LUAR NEGERI

DITETAPKAN TGL 4 JANUARI 2008 DITETAPKAN TGL 4 JANUARI 2008

PRINSIP KERJASAMA

PERSAMAAN KEDUDUKAN;MEMBERIKAN MANFAAT & SALING MENGUNTUNGKAN;TIDAK MENGGANGGU STABILITAS POLITIK & KEAMANAN PEREKONOMIAN;MENGHORMATI KEDAULATAN NKRI;MEMPERTAHANKAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN;MENDUKUNG PENGARUSTAMAAN GENDER; &SESUAI DGN PERATURAN PER-UNDANG2AN.

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

KERJASAMA PROV & KAB/KOTA ‘ KEMBAR’ ;

KERJASAMA TEKNIK TERMSK BANTUAN KEMANUSIAAN;

PERJASAMA PENYERTAAN MODAL;

KERJASMA LAINNYA SESUAI DGN PERATURAN PERUN&GAN.

Pasal 3

PERSYARATAN KERJASAMA

MERUPAKAN PELENGKAP DLM PENYELENG GARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; MEMPUNYAI HUBUNGAN DIPLOMATIK;MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH;TDK MEMBUKA KTR PERWKLAN DI LUAR NEGERI;;TDK MENGARAH PD CAMPUR TANGAN URUSAN DLM NEGERI;SESUAI DGN KEBIJAKAN & RENCANA PEMBANGUNAN; &ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI YG DPT DIALIHKAN .

Pasal 4

UTK KERJASAMA PROV & KAB/KOTA ”KEMBAR “

KESETARAAN STATUS ADMINISTRASI;

KESAMAAN KARATERISTIK;

KESAMAAN PERMASALAHAN;

UPAYA SALING MELENGKAPI;

PENINGKATAN HUBUNGAN ANTAR MASYA.

Pasal 5

KERJASAMA TEKNIK TERMSK BANTUAN KEMANUSIAAN (Psl 3 huruf b) )

PENINGKATAN KEMAMPUAN & KETERAMPILAN SDM DLM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH;

PRIORITAS PRODUKSI DLM NEGERI ;&

KEMANDIRIAN DAERAH.

Pasal 6

KERJASAMA PENYERTAAN MODAL ( Psl 3 huruf C )

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH;

RESIKO; &

TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS.

Pasal 7

PRAKARSA KERJASMA PEMDA DGN PIHAK LUAR NEGERI

PEMDA;

PIHAK LUAR NEGERI KPD PEMDA ;&

PIHAK LUAR NEGERI MELALUI MENDAGRI KPD PEMDA;

Pasal 8

LANJUTAN

(1) PRAKARSA KERJASAMA SBGMN DIMAKSUD DLM PS 8 HURUF A & B DILAPORKAN & DIKONSULTASIKAN OLEH PEMDA KPD MENDAGRI UTK MENDPTKAN PERTIMBANGAN;

(2) PERTIMBANGAN MENDAGRI SBGMN DIMAKSUD PD AYAT (1) DISAMPAIKAN KPD GUB UTK DIJADIKAN DSR DLM MENYUSUN RENCANA KERJASAMA;

Pasal 9

LANJUTAN

(1) MENDAGRI MENYAMPAIKAN PRAKARSA KERJASAMA DR PHK LN SBGMN DIMAKSUD DLM PS 8 HURUF C KPD GUB BSRT PERTIMBANGAN;

(2) PERTIMBANGAN SBGMN DIMAKSUD AYAT (1) DIJADIKAN DSR DLM MENYUSUN RANCANGAN KERJASAMA PEMDA.

Pasal 10

LANJUTAN

(1) RENCANA KERJASAMA SBGMN DIMAKSUD DLM PS 9 AYAT (2) & PS 1 AYAT (2) DISAMPAIKAN OLEH PEMDAKPD MENDAGRI;

(2) RENCANA KERJASAMA SBGMN DIMAKSUD DLM PD AYAT (1) MEMUAT;A. SUBYEK KERJASAMA;B. LATAR BELAKANGC. MAKSUD, TUJUAN & SASARAN;D.OBYEK/RUANG LINGKUP KERJASAM;E.HASIL KERJASAMA;F. SUMBER PEMBIAYAAN;G. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN.

Pasal 11

LANJUTAN RENCANA KERJASAMA SBGMN DLM PASAL 11

DISAMPAIKAN OLEH KEPALA DAERAH KEPADA DPRD UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN

PERSETUJUAN DPRD PADA AYAT (1) DIBERIKAN PALING LAMA 30 HARI KERJA SEJAK DITERIMA RENCANA KERJASAMA.

PERSETUJUAN DPRD PADA AYAT (2) DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN DPRD

APABILA DALAM JANGKA WAKTU 30 HARI KERJA RENCANA KERJASAMA TIDAK MENDAPT TANGGAPAN DPRD RENCANA KERJASAMA TERSEBUT DIANGGAP DISETUJUI

KEPALA DAERAH MENYUSUN RANCANGAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN SETELAH RENCANA KERJASAMA DISETUJUI DPRD

KEPALA DAERAH MENYUSUN RANCANGAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN PALING LAMA 30 HARI KERJA SETELAH RANCANGAN KERJASAMA DISETUJUI DPRD

pasal 12

PEMBIAYAAN KERJASAMAPEMBIAYAAN KERJASAMA

APBDAPBD

SUMBER2X LAIN YG SAH TLH SUMBER2X LAIN YG SAH TLH DISEPAKATI DLM MEMORANDUM DISEPAKATI DLM MEMORANDUM SLNG PENGERTIANSLNG PENGERTIAN

Pasal 15Pasal 15

PEMBINAAN & PENGAWASANPEMBINAAN & PENGAWASAN

MENDAGRI MELAKUKAN PEMBINAAN TAHAP MENDAGRI MELAKUKAN PEMBINAAN TAHAP PELAKSANAAN KERJASAMA PEMDA DGN PIHAK PELAKSANAAN KERJASAMA PEMDA DGN PIHAK LUAR NEGERILUAR NEGERI

MENDAGRI DPT MELIMPAHKAN PEMBINAAN THP MENDAGRI DPT MELIMPAHKAN PEMBINAAN THP PELAKSANAAN KERJASAMA PEMDA KAB/KOTA KPD PELAKSANAAN KERJASAMA PEMDA KAB/KOTA KPD GUB SELAKU WAKIL PEMERINTAHGUB SELAKU WAKIL PEMERINTAH

MENDAGRI DPT MELIMPAHKAN PENGAWASAN MENDAGRI DPT MELIMPAHKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMDA KAB/KOTA KPD PELAKSANAAN KERJASAMA PEMDA KAB/KOTA KPD GUB SELAKU WAKIL PEMERINTAHGUB SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Pasal 16Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHANPENYELESAIAN PERSELISIHAN

PERSELISIHAN DLM PELAKSANAAN PERSELISIHAN DLM PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA PEMDA DGN KERJASAMA ANTARA PEMDA DGN PHK LUAR NEGERI DISELESAIKAN PHK LUAR NEGERI DISELESAIKAN SESUAI DGN NASKAH MEMORANDUM SESUAI DGN NASKAH MEMORANDUM SALING PENGERTIANSALING PENGERTIAN

SEKIAN & TERIMA KASIHSEKIAN & TERIMA KASIH

SEMOGA BERMANFAAT !SEMOGA BERMANFAAT !

CURRICULUM VITAECURRICULUM VITAE

Drs.H.SYABNIKMAT NIZAM,M.SiDrs.H.SYABNIKMAT NIZAM,M.Si,LAHIR DI ,LAHIR DI JAMBI JAMBI 0 044 SEPTEMBERSEPTEMBER 19 195959, MENIKAH, , MENIKAH, 1 1 PUTRAPUTRA & & 2 PUTRI2 PUTRI, PENDIDIKAN SD, PENDIDIKAN SD 14/IV JAMBI, STN I JAMBI , STM NEGERI BUKITTINGGI, 14/IV JAMBI, STN I JAMBI , STM NEGERI BUKITTINGGI, S1 (FPTKS1 (FPTK IKIP PA&G ) IKIP PA&G ), , S2 S2 ((Universitas Krisnadwipayana jurusan Universitas Krisnadwipayana jurusan ADM PUBLIK)ADM PUBLIK) AKTIVITASAKTIVITAS : : Pembicara/nara sumber topik al : Kehumasan, Keprotokolan, DPRD, Pembicara/nara sumber topik al : Kehumasan, Keprotokolan, DPRD, Birokrasi,kepemimpinan,Pemerintahan,Otoda,Politik, Pemilu, Ormas/LSM.Birokrasi,kepemimpinan,Pemerintahan,Otoda,Politik, Pemilu, Ormas/LSM.PENGALAMAN JABATAN PENGALAMAN JABATAN : :

1.1. Tenaga Edukatif di STM Negeri Jambi & Mengajar di Perguruan TinggiTenaga Edukatif di STM Negeri Jambi & Mengajar di Perguruan Tinggi2.2. Pembantu Pimpinan di Kanwil Depdiknas JambiPembantu Pimpinan di Kanwil Depdiknas Jambi3.3. Anggota DPRD Prov JambiAnggota DPRD Prov Jambi4.4. Anggota DPR- RI Komisi VIIAnggota DPR- RI Komisi VII5.5. Kepala Biro Umum Setda JambiKepala Biro Umum Setda Jambi6.6. Kepala Biro Humas & Umum Kepala Biro Humas & Umum Setda Prov JambiSetda Prov Jambi7.7. Kepala Bi&g Humas DepdagriKepala Bi&g Humas Depdagri8.8. Kasubdit fasilitasi Organisasi Profesi Kesbangpol DDNKasubdit fasilitasi Organisasi Profesi Kesbangpol DDN

PENGALAMAN ORGANISASI, alPENGALAMAN ORGANISASI, al::(1)(1) Ketua PD.V FKPPI Prov JambiKetua PD.V FKPPI Prov Jambi(2)(2) Ketua Forum Komunikasi Kehumasan Prov JambiKetua Forum Komunikasi Kehumasan Prov Jambi (3)(3) Wakil Sekjen PP GM FKPPIWakil Sekjen PP GM FKPPI(4)(4) Anggota Dewan Pertimbangan PP GM FKPPIAnggota Dewan Pertimbangan PP GM FKPPI(5)(5) Kompartemen Politik PP FKPPIKompartemen Politik PP FKPPI

4141