103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/ijin-peruntukan-penggunaan... · web viewpermendagri no

Download 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No

Post on 11-May-2019

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH / LAHAN

( ADVICE PLAN)

I. Pengertian

Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah / Lahan adalah pekerjaan memberikan informasi / pertimbangan / rekomendasi tentang peruntukan lahan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Teknis Ruang (RTR).

Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah / Lahan adalah retribusi pembayaran atas kegiatan tertentu dari Pemerintah Daerah dalam pemberian ijin kepada orang / pribadi atau badan hukum dengan maksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Perubahan Peruntukan Tanah / Lahan adalah perubahan pemanfaatan lahan dari suatu peruntukan ke peruntukan lain.

II. Dasar Hukum

1. Permendagri No. 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;

2. Permendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;

3. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

5. Perda Kota Kupang No. 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang;

6. Perda Kota Kupang No. 7 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kupang;

7. Perda Kota Kupang No. 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tana / Lahan;

8. Peraturan Walikota Kupang No. 22 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dari Walikota Kupang kepada Kepala BPPT Kota Kupang;

9. Peraturan Walikota Kupang No. 23 Tahun 2009 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perijinan pada BPPT Kota Kupang;

10. Perda Kota Kupang No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) Kota Kupang;

III. Sasaran / Objek

Orang pribadi atau badan usaha dalam wilayah Kota Kupang

IV. Tata Cara

1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

2. Foto copy KTP yang masih berlaku;

3. Foto copy Sertifikat Tanah / Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari BPN Kota Kupang;

4. Surat kuasa jika menguasakan;

5. Surat Keterangan / Pengantar dari Lurah yang disahkan Camat.

a. Semua persyaratan dimasukan dalam map snelhekter dengan ketentuan:

Kecamatan Alak

: Warna Kuning

Kecamatan Maulafa

: Warna Hijau

Kecamatan Oebobo / Kota Raja

: Warna Merah

Kecamatan Kelapa Lima / Kota Lama: Warna Biru

V. Masa Berlaku

Sepanjang tidak mengalami perubahan peruntukan tanah / lahan.

VI. Tim Teknis

Tim teknis dibagi menurut wilayah pelayanan yang terbagi atas 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kota Kupang dan masing-masing untuk tiap Kecamatan minimal terdiri dari 2 (dua) orang.

Tim teknis akan melakukan pengukuran lapangan dan pengolahan data yang akan disesuaikan dengan RTRW dan RDTRK yang ada.

VII. Jangka waktu

Jang waktu penyelesaian selama 3 (tiga) hari.

PEMERINTAH KOTA KUPANG

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Timor raya No. 124 Kel. Pasir Panjang

Telpn. (0380) 8586068 / Faks. (0380) 8586068

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

I. Pengertian

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap, sebagian atau seluruhnya pada, di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan, gedung atau bukan gedung.

Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton, batu-batuan, dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (limabelas) tahun.

Bangunan sementara / darurat adalah bangunan yang dipakai untuk sementara waktu dengan umur konstruksi bangunan lebih dari 5 (lima) tahun.

Ijin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut IMB adalah bentuk persetujuan secara tertulis dari Pemerintah kepada perorangan dan atau badan hukum meliputi aspek keruangan, teknis serta legalitas hukum di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

II. Dasar Hukum

1. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

2. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

3. Peraturan Menteri PU RI No. 41/PM/1998 Tentang Tata Cara Perencanaan Mendirikan Bangunan;

4. Permendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;

5. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

7. Perda Kota Kupang No. 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;

8. Perda Kota Kupang No. 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang;

9. Perda Kota Kupang No. 7 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kupang;

10. Perda Kota Kupang No. 9 Tahun 2003 tentang Penataan Bangunan;

11. Keputusan Walikota Kupang No. 198/KEP/HK/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Standar Harga Satuan Bangunan Permeter Persegi Perhitungan Retribusi IMB Kota Kupang Tahun 2009;

12. Peraturan Walikota Kupang No. 22 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dari Walikota Kupang kepada Kepala BPPT Kota Kupang;

13. Perda Kota Kupang No. 23 Tahun 2009 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perijinan pada BPPT Kota Kupang.

III. Sasaran / Objek

1. Bangunan Rumah Tinggal dan Gedung (Swasta, Masyarakat Umum dan Pemerintah).

2. Pagar

3. Menara

4. SPBU

IV. Tata Cara

1. Advice Plan

2. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;

3. Gambar rencana bangunan yang lengkap;

4. Perhitungan konstruksi bangunan (khusus untuk bangunan berlantai lebih dari 1 (satu);

5. Bestek bangunan (khusus bangunan pemerintah atau bangunan swasta yang berlantai 2 (dua) atau lebih;

6. Surat pernyataan tunduk pada Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penataan Bangunan;

7. Surat pernyataan kesepakatan bersama dengan tetangga apabila bangunan tersebut dibangun tepat / berhimpit dengan batas tanah tetangga;

8. Surat Pernyataan bersedia membuat lubang peresapan di halaman rumah;

9. Foto copy KTP yang masih berlaku;

10. Foto copy sertifikat tanah / Gambar Situasi, Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari BPN Kota Kupang;

11. Surat Kuasa jika menguasakan;

12. Surat Keterangan / pengantar dari Lurah yang disahkan Camat.

a. Semua persyaratan dimasukan dalam map snelhekter dengan ketentuan:

Kecamatan Alak

: Warna Kuning

Kecamatan Maulafa

: Warna Hijau

Kecamatan Oebobo/Kota Raja: Warna Merah

Kecamatan Kelapa Lima/Kota Lama: Warna Biru

b. Semua persyaratan dibuat dalam 2 (dua) rangkap;

13. Materai Rp 6000.- (dua) 2 lembar;

14. Amdal / UKL-UPL /Amdal Lalin / untuk bangunan penunjang pariwisata, bangunan kesehatan dan bangunan khusus lainnya.

V. Masa Berlaku

Sepanjang bangunan berdiri dan tidak ada perubahan (luasan maupun fungsi bangunan).

VI. Biaya

STANDAR HARGA SATUAN BANGUNAN PERMANEN PERSEGI

No.

Jenis Bangunan

Harga Satuan Per M2

Untuk Perhitungan IMB (RP)

1.

Rumah Tinggal Semi Permanen

360.000.-

2.

Rumah Tinggal Permanen, luas s/d 200 M2

720.000.-

3.

Rumah Tinggal Permanen, luas > 200 M2

900.000.-

4.

Gedung Tidak Bertingkat, luas s/d 200 M2

765.000.-

5.

Gedung Tidak Bertingkat luas 200 M2 s/d 500 M2

771.000.-

6.

Gedung Tidak Bertingkat luas > 5000 M2

1.116.000.-

7.

Gedung Bertingkat Dua, luas s/d 200 M2

1.117.200.-

8.

Gedung Bertingkat Dua, luas 200 M2 s/d 500 M2

1.233.000.-

9.

Gedung Bertingkat Dua, luas > 5000 M2

1.424.400.-

10.

Gedung Bertingkat Tiga, luas s/d 200 M2

1.209.600.-

11.

Gedung Bertingkat Tiga, luas 200 M2 s/d 500 M2

1.267.200.-

12.

Gedung Bertingkat Tiga, luas > 5000 M2

1.773.600.-

13.

Gedung Bertingkat > Tiga Lantai

1.797.600.-

14.

Bangunan khusus

Dihitung kemudian berdasarkan RAB dari permohonan dan

dikalikan 60 %

15.

Pagar Tembok

252.000.-

16.

Pagar Besi

315.000.-

Perhitungan Biaya:

1. Retribusi IMB: 0,2 % x Koefisien Bangunan x Harga Bangunan.

2. Biaya Sempadan Bangunan: Rp. 10.000.-

3. Biaya Administrasi Rp. 1000.-

VII. Jangka Waktu

Jangka Waktu Penyelesaian Selama 14 (empat belas) hari.

VIII. Tim Teknis

Menentukan patok Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP) pada saat pembangunan.

Melakukan pemeriksaan kelengkapan gambar serta terhadap kaidah konstruksi yang berlaku sesuai ketentuan yang berlaku serta memeriksa hasil perhitungan konstruksi yang dibuat.

Memeriksa pelaksanaan bangunan pada periode tertentu selama proses pembangunan serta pemeriksaan akhir pada saat selesainya pembangunan.

PEMERINTAH KOTA KUPANG

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Timor raya No. 124 Kel. Pasir Panjang

Telpn. (0380) 8586068 / Faks. (0380) 8586068

SURAT IJIN TEMPAT PENJUALAN

MINUMAN BERALKOHOL (SITP-MB)

I. Pengertian

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fer

Recommended

View more >