103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/ijin-peruntukan-penggunaan... · web viewpermendagri no....

46
IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH / LAHAN ( ADVICE PLAN) I. Pengertian Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah / Lahan adalah pekerjaan memberikan informasi / pertimbangan / rekomendasi tentang peruntukan lahan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Teknis Ruang (RTR). Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah / Lahan adalah retribusi pembayaran atas kegiatan tertentu dari Pemerintah Daerah dalam pemberian ijin kepada orang / pribadi atau badan hukum dengan maksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Perubahan Peruntukan Tanah / Lahan adalah perubahan pemanfaatan lahan dari suatu peruntukan ke peruntukan lain. II. Dasar Hukum 1. Permendagri No. 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan; 2. Permendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; 3. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah; 5. Perda Kota Kupang No. 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang; 6. Perda Kota Kupang No. 7 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kupang; 7. Perda Kota Kupang No. 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tana / Lahan;

Upload: duongbao

Post on 11-May-2019

230 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH / LAHAN( ADVICE PLAN)

I. Pengertian

Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah / Lahan adalah pekerjaan memberikan informasi / pertimbangan / rekomendasi tentang peruntukan lahan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Teknis Ruang (RTR).

Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah / Lahan adalah retribusi pembayaran atas kegiatan tertentu dari Pemerintah Daerah dalam pemberian ijin kepada orang / pribadi atau badan hukum dengan maksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Perubahan Peruntukan Tanah / Lahan adalah perubahan pemanfaatan lahan dari suatu peruntukan ke peruntukan lain.

II. Dasar Hukum1. Permendagri No. 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan

Perkotaan;2. Permendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di

Daerah;3. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;4. Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;5. Perda Kota Kupang No. 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Kupang;6. Perda Kota Kupang No. 7 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota

Kupang;7. Perda Kota Kupang No. 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Peruntukan

Penggunaan Tana / Lahan;8. Peraturan Walikota Kupang No. 22 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dari Walikota Kupang kepada Kepala BPPT Kota Kupang;

9. Peraturan Walikota Kupang No. 23 Tahun 2009 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perijinan pada BPPT Kota Kupang;

10. Perda Kota Kupang No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) Kota Kupang;

Page 2: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

III. Sasaran / ObjekOrang pribadi atau badan usaha dalam wilayah Kota Kupang

IV. Tata Cara1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;2. Foto copy KTP yang masih berlaku;3. Foto copy Sertifikat Tanah / Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari

BPN Kota Kupang;4. Surat kuasa jika menguasakan;5. Surat Keterangan / Pengantar dari Lurah yang disahkan Camat.

a. Semua persyaratan dimasukan dalam map snelhekter dengan ketentuan: Kecamatan Alak : Warna Kuning Kecamatan Maulafa : Warna Hijau Kecamatan Oebobo / Kota Raja : Warna Merah Kecamatan Kelapa Lima / Kota Lama : Warna Biru

V. Masa BerlakuSepanjang tidak mengalami perubahan peruntukan tanah / lahan.

VI. Tim Teknis Tim teknis dibagi menurut wilayah pelayanan yang terbagi atas 6 (enam)

Kecamatan yang ada di Kota Kupang dan masing-masing untuk tiap Kecamatan minimal terdiri dari 2 (dua) orang.

Tim teknis akan melakukan pengukuran lapangan dan pengolahan data yang akan disesuaikan dengan RTRW dan RDTRK yang ada.

VII. Jangka waktuJang waktu penyelesaian selama 3 (tiga) hari.

PEMERINTAH KOTA KUPANGBADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Timor raya No. 124 Kel. Pasir PanjangTelpn. (0380) 8586068 / Faks. (0380) 8586068

Page 3: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

I. Pengertian

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap, sebagian atau seluruhnya pada, di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan, gedung atau bukan gedung.

Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton, batu-batuan, dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (limabelas) tahun.

Bangunan sementara / darurat adalah bangunan yang dipakai untuk sementara waktu dengan umur konstruksi bangunan lebih dari 5 (lima) tahun.

Ijin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut IMB adalah bentuk persetujuan secara tertulis dari Pemerintah kepada perorangan dan atau badan hukum meliputi aspek keruangan, teknis serta legalitas hukum di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

II. Dasar Hukum1. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;2. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;3. Peraturan Menteri PU RI No. 41/PM/1998 Tentang Tata Cara Perencanaan

Mendirikan Bangunan;4. Permendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di

Daerah;5. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;6. Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;7. Perda Kota Kupang No. 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan

Bangunan;8. Perda Kota Kupang No. 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Kupang;9. Perda Kota Kupang No. 7 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota

Kupang;10. Perda Kota Kupang No. 9 Tahun 2003 tentang Penataan Bangunan;11. Keputusan Walikota Kupang No. 198/KEP/HK/2009 tanggal 2 Oktober 2009

tentang Standar Harga Satuan Bangunan Permeter Persegi Perhitungan Retribusi IMB Kota Kupang Tahun 2009;

12. Peraturan Walikota Kupang No. 22 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dari Walikota Kupang kepada Kepala BPPT Kota Kupang;

Page 4: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

13. Perda Kota Kupang No. 23 Tahun 2009 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perijinan pada BPPT Kota Kupang.

III. Sasaran / Objek1. Bangunan Rumah Tinggal dan Gedung (Swasta, Masyarakat Umum dan

Pemerintah).2. Pagar3. Menara4. SPBU

IV. Tata Cara1. Advice Plan2. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan;3. Gambar rencana bangunan yang lengkap;4. Perhitungan konstruksi bangunan (khusus untuk bangunan berlantai lebih dari 1

(satu);5. Bestek bangunan (khusus bangunan pemerintah atau bangunan swasta yang

berlantai 2 (dua) atau lebih;6. Surat pernyataan tunduk pada Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penataan

Bangunan;7. Surat pernyataan kesepakatan bersama dengan tetangga apabila bangunan tersebut

dibangun tepat / berhimpit dengan batas tanah tetangga;8. Surat Pernyataan bersedia membuat lubang peresapan di halaman rumah;9. Foto copy KTP yang masih berlaku;10. Foto copy sertifikat tanah / Gambar Situasi, Keterangan Pendaftaran Tanah

(SKPT) dari BPN Kota Kupang;11. Surat Kuasa jika menguasakan;12. Surat Keterangan / pengantar dari Lurah yang disahkan Camat.

a. Semua persyaratan dimasukan dalam map snelhekter dengan ketentuan: Kecamatan Alak : Warna Kuning Kecamatan Maulafa : Warna Hijau Kecamatan Oebobo/Kota Raja : Warna Merah Kecamatan Kelapa Lima/Kota Lama : Warna Biru

b. Semua persyaratan dibuat dalam 2 (dua) rangkap;13. Materai Rp 6000.- (dua) 2 lembar; 14. Amdal / UKL-UPL /Amdal Lalin / untuk bangunan penunjang pariwisata,

bangunan kesehatan dan bangunan khusus lainnya.

V. Masa Berlaku

Page 5: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

Sepanjang bangunan berdiri dan tidak ada perubahan (luasan maupun fungsi bangunan).

VI. BiayaSTANDAR HARGA SATUAN BANGUNAN PERMANEN PERSEGI

No. Jenis BangunanHarga Satuan Per M2

Untuk Perhitungan IMB (RP)

1. Rumah Tinggal Semi Permanen 360.000.-2. Rumah Tinggal Permanen, luas s/d 200 M2 720.000.-3. Rumah Tinggal Permanen, luas > 200 M2 900.000.-4. Gedung Tidak Bertingkat, luas s/d 200 M2 765.000.-5. Gedung Tidak Bertingkat luas 200 M2 s/d 500 M2 771.000.-6. Gedung Tidak Bertingkat luas > 5000 M2 1.116.000.-7. Gedung Bertingkat Dua, luas s/d 200 M2 1.117.200.-8. Gedung Bertingkat Dua, luas 200 M2 s/d 500 M2 1.233.000.-9. Gedung Bertingkat Dua, luas > 5000 M2 1.424.400.-10. Gedung Bertingkat Tiga, luas s/d 200 M2 1.209.600.-11. Gedung Bertingkat Tiga, luas 200 M2 s/d 500 M2 1.267.200.-12. Gedung Bertingkat Tiga, luas > 5000 M2 1.773.600.-13. Gedung Bertingkat > Tiga Lantai 1.797.600.-

14. Bangunan khusus

Dihitung kemudian berdasarkan RAB dari

permohonan dandikalikan 60 %

15. Pagar Tembok 252.000.-16. Pagar Besi 315.000.-

Perhitungan Biaya:

1. Retribusi IMB: 0,2 % x Koefisien Bangunan x Harga Bangunan.2. Biaya Sempadan Bangunan: Rp. 10.000.-3. Biaya Administrasi Rp. 1000.-

VII. Jangka Waktu Jangka Waktu Penyelesaian Selama 14 (empat belas) hari.

VIII. Tim Teknis- Menentukan patok Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar

(GSP) pada saat pembangunan.- Melakukan pemeriksaan kelengkapan gambar serta terhadap kaidah konstruksi

yang berlaku sesuai ketentuan yang berlaku serta memeriksa hasil perhitungan konstruksi yang dibuat.

Page 6: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

- Memeriksa pelaksanaan bangunan pada periode tertentu selama proses pembangunan serta pemeriksaan akhir pada saat selesainya pembangunan.

PEMERINTAH KOTA KUPANGBADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Timor raya No. 124 Kel. Pasir PanjangTelpn. (0380) 8586068 / Faks. (0380) 8586068

SURAT IJIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (SITP-MB)

I. Pengertian

Page 7: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu, tidak menambahkan bahan lain atau tidak mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran dengan minuman ethanol.

Minuman beralkohol golongan B hasil fernentasi adalah minuman beralkohol yang diproduksi mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya yang dapat dikonsumsi bagi kepentingan keagamaan maupun kesehatan sehingga diperkenankan untuk beredar di tingkat distributor / penyalur dan pengecer.

Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pembayaran atas pemberian ijin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis, tempat penjualan, jumlah dan golongan minuman beralkohol.

Tanda Pengendali adalah label pengenal yang ditempel pada setiap botol atau wadah minuman beralkohol yang dijual pada konsumen.

Minuman beralkohol dibagi atas 3 (tiga) golongan:

- Golongan A: Minuman berkadar alcohol / ethanol 1 % s/d 5 %- Golongan B: Minuman berkadar alcohol / ethanol 5 % s/d 20 %- Golongan C: Minuman berkadar alcohol / ethanol 20 % s/d 55 %

II. Dasar Hukum1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;2. Kepres RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman

Beralkohol;3. Permenkes RI No. 79 / Menkes / PER / III / 79 tentang Label dan Periklanan

Makanan;4. Keputusan Menperindag RI No. 359 / MPP / Kep / 10 / 1997 tetntang

Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Import, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

5. Keputusan Menperindag RI No. 360 / MPP / Kep / 10 / 1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan, Penjualan Minuman Beralkohol;

6. Keputusan Menperindag RI N0. 361 / MPP / Kep / 10 / 1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan, Penjualan Minuman Beralkohol;

7. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Page 8: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

8. Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

9. Perda Kota Madya Tingkat II Kupang No. 33 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

10. Peraturan Walikota Kupang No. 22 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dari Walikota Kupang kepada Kepala BPPT Kota Kupang;

11. Peraturan Walikota Kupang No. 23 Tahun 2009 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perijinan pada BPPT Kota Kupang.

III. Sasaran / Objek- Hotel- Restoran- Bar- Kub Malam- Diskotik- Supermarket dengan tempat / lemari terkunci- Toko Penyalur- Toko Pengecer- Depot Makan- Rumah Makan- Pondok Wisata- Tempat-tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

IV. Tata Caraa. Surat Permohonan;b. Foto copy KTP Nasional yang masih berlaku;c. Foto copy SITU;d. Pas Foto Hitam Putih / Berwarna Ukuran 3x4 cm: 3 (tiga) lembar;e. Surat Penunjukan Distributor (untuk pengecer);f. Surat penunjukan pabrik (untuk distributor / sub distributor).

V. Masa Berlaku- Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan;- Sangsi administrasi keterlambatan berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari

retribusi yang terutang.

VI. Biaya1. Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis tempat penjualan serta

jumlah dari golongan minuman beralkohol adalah:a. Hotel, restoran, bar, klup malam dan diskotik Rp. 250.000.-

Page 9: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

b. Supermarket dan pertokoan yang sejenisnya Rp. 200.000.-c. Rumah makan, depot makan dan pondok wisata Rp. 150.000.-d. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Rp.

150.000.-2. Jumlah minuman beralkohol golongan A, B dan C yang diedarkan atau dijual

oleh penyalur ditetapkan tariff sebagai berikut:a. Golongan A Rp. 500.- / botol / kalengb. Golongan B Rp. 1.000.- / botol / kalengc. Golongan C Rp. 2.500.- / botol / kaleng

VII. Jangka waktu Jangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) hari.

VIII. Tim teknisTim teknis melakukan pemeriksaan, survey lokasi tempat penjualan minuman beralkohol.

PEMERINTAH KOTA KUPANGBADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Timor raya No. 124 Kel. Pasir PanjangTelp. (0380) 8586068 / Faks. (0380) 8586068

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

(SIUP-MB)

I. PengertianPerusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan dalam wilayah Kota Kupang.

Page 10: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu tidak menambakan bahan lain atau tidak mencampur konsetrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran dengan minuman ethanol.Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah Kota Kupang.Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah Kota Kupang.Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran miuman beralkohol khusus dalam kemasan berlabel.Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) adalah surat ijin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan B dan C.Minuman beralkohol terbagi atas 3 (tiga) golongan:- Golongan A : minuman berkadar alcohol/ethanol 1 % s/d 5 %- Golongan B : minuman berkadar alcohol/ethanol 5 % s/d 20 %- Golongan C : minuman berkadar alcohol/ethanol 20 % s/d 55 %

II. Dasar Hukum1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (staatsblad 1938 N0. 86) tentang Kewajiban Setiap Perusahaan Untuk Memperoleh Ijin dari Pemerintah;

2. Keputusan Presiden RI. Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

3. Keputusan Menperindag RI No. 359 / MPP / Kep / 10 / 1997 tetntang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Import, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

4. Keputusan Menperindag RI N0. 361 / MPP / Kep / 10 / 1997 tentang Cara Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan, Penjualan Minuman Beralkohol;

5. Permenperindag RI No. 53 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Permenperindag RI No. 43 / M-DAG / PER / 9 / 2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengendaraan, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol;

6. Perda Kota Kupang Nomor 5 tentang

Page 11: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

7. Keputusan Walikota Kupang No. 3.A / HK / 2001 tentang Penetapan Tarif Sumbangan Pihak Ke Tiga (SP3);

8. Perda Kota Kupang Nomor 5 tentang Tahun 2001 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Munuman Beralkohol;

9. Peraturan Walikota Kupang Nonor 34 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Perda Kota Kupang Nomor 5 tentang Tahun 2001 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Munuman Beralkohol;

10. Peraturan Walikota Kupang No. 22 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian 11. Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dari Walikota Kupang

kepada Kepala BPPT Kota Kupang;12. Peraturan Walikota Kupang No. 23 Tahun 2009 tentang Jenis dan Mekanisme

Pelayanan Perijinan pada BPPT Kota Kupang.

III. Objek RetribusiSetiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol dalam wilayah Kota Kupang

IV. Tata Caraa. Distributor minuman beralkohol melampirkan:- SIUP- Surat penunjukan sebagai distributor dari industry minuman beralkohol dan

atau importer minuman beralkoholb. Sub distributor minuman beralkohol melampirkan:- SIUP- Surat penunjukan sebagai sub distributor dari distributorc. Pengecer minuman beralkohol termasuk toko bebas bea melampirkan:- SIUP- Surat ijin khusus toko bebas bea dari Departemen Keuangan- Surat Ijin Tempat penjualan Minuman Beralkohold. Penjualan langsung untuk minuman melampirkan:- SIUP dan atau ijin usaha tetap Hotel atau Restoran- Surat Ijin Tempat penjualan Minuman Beralkohole. Penjualan langsung untuk diminum khusus hotel berbintang serta restoran

dengan tanda talam kencana dan talam selaka melampirkan:- Ijin usaha tetap Hotel atau restoran - Surat Ijin Tempat penjualan Minuman Beralkohol

Untuk hotel berbintang dan restoran (talam kencana) bar, karauoke, klub malam melampirkan:

- Surat penunjukan dari produsen / distributor / sub distributor- SIUP Psriwisata

Page 12: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

- Surat Ijin Tempat penjualan Minuman Beralkohol- Tanda daftar Perusahaan (TDP)- NPWP- Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) untuk perusahaan

yang memperpanjang SIUP-MB:- Akta pendirian perusahaan dan pengesahan badan (jika ada)- Rencana penjualan 1 (satu) tahun- Map snelhekter warna merah

Penjualan langsung / pengecer melampirkan:

- Surat penunjukan dari produsen / distributor / sub distributor- Surat pengantar untuk usaha penjualan minuman beralkohol dari Lurah

setempat- Surat ijin tempat penjualan minuman beralkohol- SIUP Kecil / Menengah- TDP- NPWP- Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)- Akta pendirian perusahaan dan pengesahan badan (jika ada)- Rencana penjualan 1 (satu) tahun- Map snelhekter warna biru

Semua persyaratan (4,5,6,7 dan 9) dicopy dengan menyertakan dokumen asli saat memasukan permohonan

V. Masa Berlaku

Selama 3 (tiga) tahun dan wajib daftar ulang / heregister setiap tahun

VI. Biayaa. Pengurusan baru:

- Perusahaan minuman beralkohol : Rp. 400.000.-- Distributor : Rp. 350.000.-- Sub distributor : Rp. 300.000.-- Pengecer : Rp. 250.000.-- Penjualan langsung untuk minuman : Rp. 200.000.-

b. Pendaftaran ulang:- Perusahaan minuman beralkohol : Rp. 150.000.-- Distributor : Rp. 125.000.-- Sub distributor : Rp. 100.000.- - Pengecer : Rp. 75.000.-- Penjualan langsung untuk diminum : Rp. 75.000.-

Page 13: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

c.d.

e. Hotel, restoran, bar, klub malam dan diskotik Rp. 250.000.-f. Supermarket dan pertokoan yang sejenisnya Rp. 200.000.-g. Rumah makan, depot makan dan pondok wisata Rp. 150.000.-h. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

Rp. 150.000.-

VII. Jangka waktuJangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) hari.

PEMERINTAH KOTA KUPANGBADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Timor raya No. 124 Kel. Pasir PanjangTelpn. (0380) 8586068 / Faks. (0380) 8586068

TANDA DAFTAR GUDANG(TDG)

I. PengertianGudang adalah ruangan atau tempat tidak bergerak baik terbuka atau tertutup, tidak untuk dikunjungi umum dan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan atau barang dagangan.Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pemanfaatan gudang milik sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung atau memperlancar kegiatan perdagangan.

Page 14: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

Tanda Daftar Gudang adalah daftar yang diberikan kepada pemilik / penguasa dan atau pengusaha gudang yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

II. Dasar Hukum1. UU Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan;2. UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;3. UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;4. Keputusan Menperindag RI No. 105 / MPP / Kep / 2 / 1998 tentang Penataan dan

Pembinaan Pergudangan;5. Keputusan Menperindag RI No. 16 /M-Dag / PER / 3 / 2006 tentang Penataan dan

Pembinaan Pergudangan;6. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;7. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;8. Perda Kota Kupang No. 9 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan

Pergudangan;9. Keputusan Walikota Kupang No. 38 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Perda Kota

Kupang No. 9 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;10. Surat Keputusan Walikota Kupang No. 43.A / HK / 2001 tentang Penetapan Tarif

Sumbangan Pihak Ke Tiga (SP3);11. Peraturan walikota Kupang N0. 22 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dari Waliota Kupang kepada Kepala BPPT Kota Kupang;

12. Peraturan walikota Kupang N0. 23 Tahun 2009 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perijinan Pada BPPT Kota Kupang.

III. Tata Cara1. Foto Copy SITU;2. Foto Copy NPWP (Perusahaan);3. Foto Copy SIUP;4. Foto Copy KTP Pemilik atau Direktur;5. Foto Copy TDP;6. Foto Copy IMB.

IV. Masa Berlaku- Berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama perusahaan

bersangkutan masih beroperasi;- Wajib didaftar kembali setiap tahun.

Page 15: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

V. Biayaa. Pengurusan Baru

a. Luas Gudang 36 M 2 s/d 2.500 M2 : Rp 100.000.-b. Luas Gudang 2500 M 2 s/d 10.000 M2 : Rp 150.000.-c. Luas Gudang di atas 10.000 M2 : Rp 200.000.

b. Registrasi atau Daftar Ulanga. Luas Gudang 36 M 2 s/d 2.500 M2 : Rp 25.000.-b. Luas Gudang 2500 M 2 s/d 10.000 M2 : Rp 50.000.-c. Luas Gudang di atas 10.000 M2 : Rp 100.000.

VI. Jangka waktuJangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) hari

VII. Tim teknisTim teknis akan melakukan survei atau pemeriksaan mengenai besarnya gudang (ukuran), lokasi gudang dan isi dari gudang tersebut.

PEMERINTAH KOTA KUPANGBADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Timor raya No. 124 Kel. Pasir PanjangTelpn. (0380) 8586068 / Faks. (0380) 8586068

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) danIJIN USAHA INDUSTRI (IUI)

I. PengertianIndustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan termasuk kegiatan rancang bangun dan kegiatan perekayasaan industri.Ijin Usaha Industri adalah Ijin yang diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi semua ketentuan Perundangan-perundangan yang berlaku dan dapat diberlakukan sebagai ijin.

Page 16: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

II. Dasar Hukum1. UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;2. UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;3. UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Usaha Kecil;4. PP Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan

Pengembangan Industri;5. PP Nomor 15 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri;6. PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal;7. Kepres RI No. 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;8. Permendagri Ri No. 41 / M-IND / PER / 6 / 2008 tentang Ketentuan dan Tata

Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan TDI;9. Keputusan Menperindag RI No. 250 / M / SK / 100 / 1994 tentang Pedoman

Teknis Penyusunan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;

10. Keputusan Menperindag RI No. 148 / MPP / SK / 1995 tentang Penetapan dan Jenis Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak atau Membahaya kan Lingkungan serta Tidak Menggunakan SDA Secara Berlebihan;

11. Keputusan Menperindag RI No. 590 / MPP / KEP / 10 / 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IUI, Ijin Perluasan dan TDI;

12. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

14. Perda Kota Kupang No. 13 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;15. Perda Kota Kupang No. 2 Tahun 2000 tentang Penerimaan Daerah dari

Sumbangan Pihak Ke 3 (tiga);16. Perda Kota Kupang No. 6 Tahun 2001 tentang IUI dan TDI;17. Keputusan Walikota Kupang No. 35 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Perda Kota

Kupang No. 6 Tahun 2001 tentang IUI dan TDI;18. Perda Kota Kupang No. 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Perda Kota

Kupang No. 6 Tahun 2001 tentang IUI dan TDI;19. Peraturan walikota Kupang N0. 22 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dari Waliota Kupang kepada Kepala BPPT Kota Kupang;

20. Peraturan walikota Kupang N0. 23 Tahun 2009 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perijinan Pada BPPT Kota Kupang.

III. Objek Retribusi- PT, Koperasi, CV, Fa, Badan Usaha Lain;

Page 17: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

- Semua jenis industri dengan nilai investasi di bawah Rp. 5.000.000.- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh TDI kecuali bila dikehendaki perusahaan bersangkutan;

- Semua jenis industri dengan nilai investasi Rp. 5.000.000.- s/d Rp. 200.000.000.- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDI;

- Semua jenis industri dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000.- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUI;

IV. Tata Cara1. Foto Copy SITU;2. Foto Copy IMB;3. Foto Copy KTP Pemilik atau Direktur;4. Foto Copy NPWP;5. Foto Copy SIUP;6. Foto Copy TDP.

V. Masa Berlaku

Berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama perusahaan bersangkutan masih beroperasi dengan mendaftar kembali setiap tahun.

VI. Biayaa. Biaya Perijinan Sebesar

- Golongan Usaha Besar dengan invstasi di atas Rp. 1000.000.000.- ditetapkan biaya sebesar : Rp 200.000.-

- Golongan Usaha Menengah dengan invstasi antara Rp. 200.000.000.- s/d Rp. 1000.000.000.- ditetapkan biaya sebesar : Rp 150.000.-

- Golongan Usaha Kecil dengan invstasi s/d Rp. 200.000.000.- ditetapkan biaya sebesar : Rp 100.000.-

b. Biaya Pendaftaran Setiap Tahun- Golongan Usaha Besar dengan invstasi di atas Rp. 1000.000.000.- ditetapkan

biaya sebesar : Rp 75.000.-- Golongan Usaha Menengah dengan invstasi antara Rp. 200.000.000.- s/d Rp.

1000.000.000.- ditetapkan biaya sebesar : Rp 50.000.-- Golongan Usaha Kecil dengan invstasi s/d Rp. 200.000.000.- ditetapkan biaya

sebesar : Rp 25.000.-

VII. Jangka waktuJangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) hari

Page 18: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

PEMERINTAH KOTA KUPANGBADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Timor raya No. 124 Kel. Pasir PanjangTelpn. (0380) 8586068 / Faks. (0380) 8586068

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

I. PengertianPerdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai dengan imbalan atau kompensasi.Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.

Page 19: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

II. Dasar Hukum1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (staatsblad 1938 N0. 86) tentang

Kewajiban Setiap Perusahaan Untuk Memperoleh Ijin dari Pemerintah;2. UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;3. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;4. Keputusan Menperindag RI No. 289 / MPP / Kep / 10 / 2001 tentang Ketentuan

Standar Pemberian SIUP;5. Permendag RI No. 09 / M-DAG / PER / 3 / 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Penerbitan SIUP;6. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;7. Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelayanan Terpadu di Daerah; dan Pedagang Pinggir Jalan / PKL;8. Perda Kota Kupang No. 4 Tahun 2001 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan;9. Keputusan Walikota Kupang No. 33 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Perda Kota

Kupang No. 4 Tahun 2001 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan;10. Keputusan Walikota Kupang No. 43.A / HK / 2001 tentang Penetapan Tarif

Sumbangan Pihak Ke Tiga (SP3);11. Peraturan walikota Kupang N0. 22 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dari Waliota Kupang kepada Kepala BPPT Kota Kupang;

12. Peraturan wagangan perdalikota Kupang N0. 23 Tahun 2009 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perijinan Pada BPPT Kota Kupang.

III. Sasaran / ObjekSetiap perusahaan perorangan, persekutuan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah Perusahaan kecil, perorangan, pedagang keliling, pedagangan asongan.

IV. Tata Cara1. Surat permohonan pendaftaran2. Foto Copy SITU;3. Foto Copy Akta Pendirian;4. Foto Copy SK Pengesahan Badan Hukum (khusus PT);5. Foto Copy NPWP;6. Foto Copy KTP penanggungjawab;

Page 20: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

7. Materai Rp. 6.000.-8. Pas Foto Warna Ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Untuk kantor cabang atau perwakilan:1. Surat permohonan pendaftaran;2. Foto copi SITU dan SIUP;3. Foto Copy Akta Pendirian;4. Foto Copy surat kuasa / penunjukan dan pendirian kantor cabang atau perwakilan;5. Foto Copy NPWP perusahaan;6. Foto Copy KTP;7. Pas Foto Ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;

V. Masa BerlakuBerlaku selama 5 (lima) tahun dan Wajib rgistrasi setiap tahun.

VI. BiayaBaru:

a. SIUP Kecil : Rp. 100.000.- (modal s/d Rp. 200.000.000.-)b. SIUP Menegah : Rp. 150.000.- (modal Rp. 200.000.000.- s/d

Rp. 500.000.000.-)c. SIUP Besar : Rp. 200.000.- (modal di atas Rp. 500.000.000.-)

Buka Cabang: a. SIUP Kecil : Rp. 100.000.- (modal s/d Rp. 200.000.000.-)b. SIUP Menegah : Rp. 150.000.- (modal Rp. 200.000.000.- s/d

Rp. 500.000.000.-)c. SIUP Besar : Rp. 200.000.- (modal di atas Rp. 500.000.000.-)

Heregistrasi atau Daftar Ulang:

a. SIUP Kecil : Rp. 25.000.- (modal s/d Rp. 200.000.000.-)b. SIUP Menegah : Rp. 50.000.- (modal Rp. 200.000.000.- s/d

Rp. 500.000.000.-)c. SIUP Besar : Rp. 75.000.- (modal di atas Rp. 500.000.000.-)

VII. Jangka waktuJangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) hari

PEMERINTAH KOTA KUPANG

Page 21: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Jl. Timor raya No. 124 Kel. Pasir Panjang

Telpn. (0380) 8586068 / Faks. (0380) 8586068

SURAT IJIN TEMPAT USAHA(SITU)

I. PengertianIjin Gangguan adalah pemberian Surat Ijin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.Retribusi Ijin Gangguan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin gangguan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.Pemohon Ijin Gangguan adalah orang-orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha atau jasa pada lokasi atau tempat tertentu dalam wilayah kota Kupang, yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.Tingkat penggunaan ijin gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi usaha serta golongan usaha.

Page 22: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

II. Dasar Hukum1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;2. Permendagri No. 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan

Jangka Waktu Terhadap Pemberian Ijin UU Gangguan / HO (Hinder Ordonnantie);

3. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

5. Perda Kota Madya Tk. II Kupang No. 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan;

6. Perda Kota Kupang No. 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Perda Kota Madya Tk. II Kupang No. 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan;

7. Keputusan Walikota Madya Kupang No. 41.A / SKEP / HK / 1999 Tanggal 1 April Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Gangguan di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang;

8. Peraturan walikota Kupang N0. 22 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dari Waliota Kupang kepada Kepala BPPT Kota Kupang;

9. Peraturan walikota Kupang N0. 23 Tahun 2009 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perijinan Pada BPPT Kota Kupang.

III. Klasifikasi Golongan Usaha1. Golongan Usaha Besar Dengan Tinggkat Gangguan Tinggi: pabrik, uap air atau

gas bertekanan tinggi, tempat pembuatan batako, batu merah, ubin, tegel, tempat pembakaran kapur, tempat penempaan logam, pandai besi, bengkel, PLN dan lain sejenisnya;

2. Golongan Usaha Menegah dengan tinggkat gangguan menengah: mesin generator, sensor kayu, mesin penggilingan, galian batu atau tanah, limbah restoran atau limbah perhotelan, penginapan dan lain sejenisnya;

3. Golongan usaha kecil dengan tinggkat gangguan rendah: UD, kios, warung, peternak ayam dan lain sejenisnya.

IV. Tata Caraa. Pengajuan baru:

1. Mengajukan surat permohonan;2. Keterangan fiskal daerah dan NPWPD dari BPPT Kota Kupang;3. Foto Copy KTP Nasional yang masih berlaku;4. Pas Foto hitam putih atau berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar;

Page 23: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

5. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);6. Foto copy sertifikat tanah/gambar situasi (GS), bila belum ada harus

dilengkapi dengan surat keterangan dari BPN Kota Kupang yang menyatakan bahwa tanah tersebut dalam proses pemilikan haknya / surat keterangan pemilikan tanah oleh Lurah mengetahui Camat;

7. Rekomendasi dari dokter tentang kebersihan lingkungan (Dinas Kesehatan Kota Kupang) untuk jenis usaha: hotel, restoran, rumah makan dan sejenis lainnya;

8. Surat perijinan kontrak tanah / bangunan, apabila tanah/bangunan tersebut bukan hak milik pemohon;

9. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga di sekitar tempat usaha pada pada jarak radius 200 m yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat untuk usaha-usaha yang menimbulkan gangguan lingkungan seperti: bau, bunyi-bunyian dan sejenis lainnya;

10. Foto copy akta notaris atau sejenisnya yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;

11. Surat keterangan dari Lurah setempat dan diketahui oleh Camat;12. Berita acara pemeriksaan lapangan;13. Map snelhekter plastik 2 (dua) buah sesuai golongan usaha;

a. Golongan I warna merah;b. Golongan II warna biru;c. Golonggan III warna kuning;

b. Perpanjangan:1. Mengajukan surat permohonan;2. Keterangan fiskal daerah dan NPWPD dari BPPT Kota Kupang;3. Foto Copy KTP Nasional yang masih berlaku;4. Pas Foto hitam putih atau berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar;5. Surat keterangan dari Lurah setempat dan diketahui oleh Camat;6. Berita acara pemeriksaan lapangan;7. Map snelhekter plastik 2 (dua) buah sesuai golongan usaha;

a. Golongan I warna merah;b. Golongan II warna biru;c. Golonggan III warna kuning;

8. Lampirkan SITU asli.

V. Masa Berlakua. Berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib melakukan daftar

ulang/heregistrasi dengan retribusi:- Golongan I : Rp. 250.000.-- Golongan II : Rp. 150.000.-

Page 24: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

- Golonggan III : Rp. 100.000.-b. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga pokok:- 10 % dari retribusi pokok untuk keterlambatan 1 s/d 3 bulan- 50 % dari retribusi pokok untuk keterlambatan 4 s/d 6 bulan- 100 % dari retribusi pokok untuk keterlambatan 7 bulan ke atas

VI. Biayaa. Retribusi Pokok

Golongan Usaha(Modal Usaha)

Klasifikasi Tingkat GangguanTinggi Menengah Rendah

Besar(> Rp. 501 juta) Rp. 350.000.- Rp. 325.000.- Rp. 300.000.-

Menengah(Rp. 201 juta s/d

Rp. 500 juta) Rp. 250.000.- Rp. 225.000.- Rp. 200.000.-

Kecil(< Rp. 200 juta) Rp. 150.000.- Rp. 125.000.- Rp. 100.000.-

b. Retribusi Tambahan Menurut Luas Ruangan

No. Luas Ruangan (M2) Tambahan darsi Retribusi Pokok1. 1-10 10 %2. 11-20 15 %3. 21-40 25 %4. 41-60 30 %5. 61-80 50 %6. 81-100 75 %7. 101-130 100 %8. 131-150 150 %9. 151-200 175 %10. 201 ke atas 200 %

c. Retribusi Tambahan Menurut Lokasi (Rencana Induk Kota):

No. Letak Lokasi Tambahan dari Retribusi Pokok

1. Daerah pusat perdagangan/perbelanjaan 75 %

2.Daerah pemukiman, perkantoran, militer, jalur hijau dan campuran 100 %

3. Khusus kios 25 %4. Daerah industri 50 %

Page 25: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

VII. Jangka waktuJangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) hari dan untuk daftar ulang selama 1 (satu) hari.

VIII. Tim teknisTim teknis akan melakukan survei atau pemeriksaan lokasi ijin usaha.

PEMERINTAH KOTA KUPANGBADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Timor raya No. 124 Kel. Pasir PanjangTelpn. (0380) 8586068 / Faks. (0380) 8586068

IJIN TRAYEK

I. Pengertian

Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota

atau wilayah ibu kota kabupaten atau dalam daerah khusus ibu kota jakarta dengan

menggunakan mobil bus, umum atau mobil penumpng umum yang terikat dalam trayek.

Angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi

tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke

pintu dalam wilayah operasi terbatas.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan

mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan yang tetap, lintasan tetap dan

jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

Page 26: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

Ijin trayek adalah ijin yang diberikan untuk pelayana angkutan orang dengan kendaraan

dalam trayek tetap dan teratur.

Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-

banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik

dengan perlengkapan maupun tanpa perlengkapn, penagkutan bagasi yang disediakan

untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

II. Dasar Hukum1. UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;2. PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;3. PP No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengmudi;4. Kepmenhub RI No.KM 84 tahun 1999 tentang Kendaraan Angkutan Orang di Jalan

Dengan Kendaran umum; 5. Kepmenhub RI No.KM 35 Tahun 2003 tentang Pengelenggaraan Angkutan Orang di

Jalan dengan Kendaraan6. Keputusan Dirjen perhubungan darat No. 247 / HK / 105 / DRJD / 1996 tentang

Pedoman Teknis Pengelengaraan Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur;

7. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelengaraan pelayanan terpadu satu pintu;

8. Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan Tata Kerja Unit pelayanan Terpadu di daerah;

9. Preda kota kupang No. 23 Tahun 1997 Tentang izin trayek,ijin insidentil dan penutupan/penggunaan jalan bagi kendaraan bermotor di kotamadya daerah tingkat II kupang;

10. Perda kota kupang No. 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek;11. Keputusan Walikota Madya KDH Tingkat II Kupang No. 21 Tahun 1998 tentang

Pelaksanaan Perda Kota Kupang No. 23 Tahun 1997 tentang Ijin Trayek, Ijin Insidentil dan Penutupan/Penggunaan Jalan Bagi Kendaraan Bermotor di Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;

12. Perda Kota Kupang No. 41 Tahun 2000 Tentang Trayek Angkutan Dalam Wilayah Kota Kupang;

13. Perda Kota Kupang No. 5 Tahun 2000 tentang Angkuta Kota di Kota Kupang.

III. Sasaran/ObjekPemilik Angkutan Kota sesuai dengan Trayek pada Lokasi Tertentu.

IV. Tata CaraPengurusan baru:

1. Foto copy STNK / STUK

Page 27: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

2. Kartu Pengawas Trayek Angkutan Penumpang Umum dan Usaha Anggkutan Orang

3. Foto copy KTP4. Foto copy akta pendirian perusahaan5. Pemohon atau pemilik mengurus sendiri tanpa diwakili6. Surat kuasa yang menyatakan pemohon atau pemilik berhalangan ke kantor7. Map snelhekter plastik pelubang warna kuning 1 (satu) buah

Perpanjangan ijin:1. Foto copy STNK2. Foto copy Buku KIR3. Ijin Trayek Asli

V. Masa BerlakuPengendalian dan pengawasan untuk mobil penumpang umum dan bus umum, dilakukan dengan kartu pengawasan yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus dilaporkan kembali setiap tahun untuk pengesahan dan pembayaran retribusi.

VI. Jangka Waktu Penyelesaian Jangka Waktu Penyelesaian Selama 3 (tiga) hari

VII. BiayaPengurusan baru/perpanjang: Angkutan umum : Rp. 50.000.-Taxi : Rp. 60.000.-

PEMERINTAH KOTA KUPANGBADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Timor raya No. 124 Kel. Pasir PanjangTelpn. (0380) 8586068 / Faks. (0380) 8586068

Page 28: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

IJIN FISKAL

I. PengertianPihak ke tiga adalah orang atau badan hokum baik yang menerima jasa dari Pemerintah maupun yang tidak menerima dari Pemerintah.Sumbangan dari pihak ke tiga adalah sesuatu pemberian pihak ke tiga kepada Daerah secara jujur dan ikhlas, tidak mengikat perolehannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pajak Daerah selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besrnya kemakmuran rakyat.

II. Dasar Hukum1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;2. Surat keputusan Mendagri No. 973-442 Tahun 1998 tentang SISDUR

MAPATDA (Sistim dan Prosedur Manual Pendapatan Daerah);3. Keputusan Mendagri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Tata Cara

Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Page 29: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

4. Keputusan Mendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan terpadu di Daerah;

5. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

6. Instrukti Gubernur NTT Nomor 03 Tahun 1998 tanggal 15 Agustus 1998 tentang Pelaksanan MAPATDA;

7. Perda Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penerimaan Daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga;

8. Keputusan Walikota Kupang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Perda Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penerimaan Daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga;

9. Perda Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) Kota Kupang;

10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklami.

III. Tata Cara1. Foto Copy KTP yang masih berlaku 1 (satu) lembar;2. Foto Copy bukti pelunasan PBB 3 (tiga) tahun terakhir;3. Foto Copy Bukti pelunasan pajhak reklame tahun berjalan;4. Foto Copy NPWPD yang lama (khusus perpanjangan);5. Map snelhekter plastic pelubang 1 (satu) buah

- Kecamatan Alak : warna biru- Kecamatan Mulafa : warna kuning- Kecamatan Oebobo / Kota Raja : warna hijau- Kecamatan Kelapa Lima / Kota Lama : warna biru

IV. Sararan atau ObjekSemua pelaku usaha di wilayah Kota Kupang.

V. Masa BerlakuMasa berlaku selama 1 (satu) tahun.

VI. Biaya- Perorangan, Kios, Warnet : Rp 10.000.-;- Toko, UD, Koperasi, PO, Kos-kosan, Rumah Makan, Warung

Makan, Minimarket, LSM, Industri Batako : Rp. 25.000.-;- PT, Firma, Apotik, Yayasan, Salon, SPA, Restoran, Karoauke,

Home Stay;- Perbankan, Hotel, Supermarket, Mall: Rp. 100.000.-

Page 30: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

VII. Jangka Waktu PenyelesaianJangka Waktu Penyelesaian selama 1 (satu) hari.

PEMERINTAH KOTA KUPANGBADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Timor raya No. 124 Kel. Pasir PanjangTelpn. (0380) 8586068 / Faks. (0380) 8586068

IJIN PENYELENGGARAANREKLAME

I. PengertianPajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, memperomosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.Reklame, papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenisnya dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantung atau ditempatkan pada benda lain.Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain sejenis. Termasuk di

Page 31: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera) tenda, krey, banner dan standing banner.Reklame Melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, ditempelkan atau dipasangkan pada benda lain.Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda, termasuk di dalamnya dalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk memproyeksikan dan atau dipancarkan.Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang 82 (delapan meter persegi) ke bawah yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berkeliling dengan ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggarakan reklame yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor.

II. Dasar Hukum1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;2. Keputusan Mendagri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Tata Cara

Penghitungan Nilai Sewa Reklame;3. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;4. Permendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelayan Terpadu di Daerah;5. Perda Kota Kupang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pajak Reklame;

Page 32: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

6. Perda Kota Kupang Nomor 8 tahun 2010 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) Kota Kupang;

7. Perda Kota Kupang Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;8. Peraturan Walikota Kupang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai

Sewa Reklame.

III. Sasaran atau ObjekOrang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

IV. Tata CaraPengurusan Baru:

1. Surat Permohonan;2. Advice Plan;3. Foto Copy KTP;4. Foto Copy PBB tahun terakhir;5. Foto Copy SITU;6. Foto Copy NPWP dan NPWPD;7. Foto Copy SIUP dari Daerah lain harus dilegalisir di Disperindag Kota

Kupang;8. Foto Copy Gambar Konstruksi.

Perpanjang:Melampirkan surat permohonan dilengkapi dengan berkas lama

V. PengecualianTidak termasuk objek pajak reklame adalah:

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

2. Label Merek Produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

3. Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ukuran tidak lebih dari 1 (satu)2;

4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;5. Tulisan atau Benda yang dipakai semata-mata untuk menjamin keselamatan

umum;6. Reklame yang tidak mencari keuntungan;7. Reklame yang ditempelkan pada kendaraan dari daerah lain yang berada di

daerah wilayah pajak ini tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.

VI. Masa BerlakuReklame permanen selama 1 (satu) tahun serta untuk spanduk dan sejenisnya tergantung permohonan.

Page 33: 103.200.4.136103.200.4.136/perpusntt/files/IJIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN... · Web viewPermendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Permendagri No

VII. Jangka Waktu PenyelesaianJangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) hari.

VIII. Biaya Biaya ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)Perhitungan Nilai Sewa Reklame:NSR : NJOPR x INSP x JWPNSR : Nilai Sewa ReklameNJOPR : Nilai Jual Objek Pajak ReklameINSP : Indeks Nilai Strategis PemasanganJWP : Jangka Waktu Penyelesaian

PEMERINTAH KOTA KUPANGBADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Timor raya No. 124 Kel. Pasir PanjangTelpn. (0380) 8586068 / Faks. (0380) 8586068