peraturan menteri dalam negeri nomor 71 tahun...

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 71 TAHUN 2016

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM

Disampaikan Oleh:Dr. Hari Nur Cahya Murni M,Si

Direktur BUMD, BLUD dan BMDDitjen Bina Keuangan Daerah

Jakarta, 19 Oktober 2016


LANDASAN HUKUM

1. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah2. PP 121/2014 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air3. PP 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum4. Perpres 11/2015 tentang Kementerian Dalam Negeri5. Permendagri 43/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Dalam Negeri


DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

MutuPelayanan

Keterjang-kauan danKeadilan

PemulihanBiaya

EfisiensiPemakaian

Air

Transparansi& Akunta-

bilitas

PerlindunganAir Baku

Pasal 2 Permendagri 71/2016


Keterjangkauan:a. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok

air minum disesuaikan dengan kemampuanmembayar pelanggan yang berpenghasilan samadengan Upah Minimum Provinsi, serta tidakmelampaui 4% (empat perseratus) daripendapatan masyarakat pelanggan.

b. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokokair minum bagi Masyarakat BerpenghasilanRendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya samadengan tarif rendah. Masyarakat BerpenghasilanRendah lebih lanjut diatur dalam Peraturan KepalaDaerah.

Keadilan dicapai melalui:a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang

antar kelompok pelanggan;danb. penerapan tarif progresif dalam rangka

mengupayakan penghematan penggunaan airminum.




• Mutu Pelayanan dilakukan melaluipenetapan tarif yangmempertimbangkan keseimbangandengan tingkat mutu pelayanan yangditerima oleh pelanggan.

• Efisiensi pemakaian air danperlindungan air baku, dilakukanmelalui pengenaan tarif progresif.

• Tarif progresif diperhitungkan melaluipenetapan blok konsumsi.

• Tarif progresif dikenakan kepadapelanggan yang konsumsinya melebihiStandar Kebutuhan Pokok Air Minum.



1) Pemulihan biaya ditujukan untuk menutupkebutuhan operasional dan pengembanganpelayanan air minum.

2) Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhanoperasional diperoleh dari hasil perhitungantarif rata-rata minimal sama dengan biayadasar.

3) Pemulihan biaya untuk pengembanganpelayanan air minum diperoleh dari hasilperhitungan tarif rata-rata harus menutupbiaya penuh.

4) Biaya penuh termasuk didalamnya keuntunganyang wajar berdasarkan rasio laba terhadapaktiva sekurang-kurangnya sebesar 10%(sepuluh perseratus).


FULL COST RECOVERY

PemulihanBiaya (FCR) = + Pengembangan

Pelayanan AirMimum

TarifRata-Ratamin

TotalPendapatanVolume Air

Terjual= Biaya

Dasar

Biaya Usaha

(Vol.Air terprod. –Vol. Kehilangan Air

Standar)

=

biaya dasar

Kebutuhan Operasional

=tarif rata2minimal

perhitungan tarifrata-rata harusmenutup biaya

penuh termasukdidalamnya

keuntungan yangwajar berdasarkanrasio laba terhadap

aktiva sekurang-kurangnya sebesar

10%)

Biaya Usaha:• Biaya operasi dan

pemeliharaan;• biayadepresiasi/amortisasi;

• biaya bunga pinjaman;• biaya lain; dan/atau

PELANGGAN BLOK KONSUMSIBLOK I BLOK II BLOK …

KELOMPOK I Tarif rendahKELOMPOK II Tarif DasarKELOMPOK III Tarif PenuhKELOMPOKKHUSUS

Tarif Kesepakatan

• Non Komersial Sekurang-kurangnya = tarif dasar• Komersial Sekurang-kurangnya = tarif penuh


1) Transparansi dan akuntabilitas, diterapkan dalamproses perhitungan dan penetapan tarif.

2) Transparansi dilakukan antara lain dengan:a. menjaring aspirasi pelanggan yang berkaitan

dengan rencana perhitungan serta penetapantarif; dan

b. menyampaikan informasi yang berkaitandengan rencana perhitungan tarif kepadapelanggan.

3) Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuaiketentuan perundang-undangan.



BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGANKonsumsi pelanggan BUMDAir Minum meliputi:a) konsumsi air minum

untuk memenuhi standarkebutuhan pokok,dikelompokan dalam satublok.

b) konsumsi air minumuntuk pemakaian di atasstandar kebutuhanpokok, dapat dibagidalam beberapa blok.

Pasal 8 & 9Permendagri 71/2016

• Kelompok I : menampung jenis-jenis pelanggan yangmembayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhanpokok air minum.

• Kelompok II : menampung jenis-jenis pelanggan yangmembayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhanpokok air minum.

• Kelompok III : menampung jenis-jenis pelanggan yangmembayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhanpokok air minum.

• Kelompok Khusus : khusus menampung jenis-jenis pelangganyang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yangdituangkan dalam perjanjian.

PELANGGAN BLOK KONSUMSIBLOK I BLOK II BLOK …

KELOMPOK I Tarif rendahKELOMPOK II Tarif DasarKELOMPOK III Tarif PenuhKELOMPOK KHUSUS Tarif Kesepakatan

• Non Komersial Sekurang-kurangnya = tarif dasar• Komersial Sekurang-kurangnya = tarif penuh


Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik airminum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume airterproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periodesatu tahun.


BiayaUsaha

biaya operasidan

pemeliharaan

biayadepresiasi/amortisasi

biaya bungapinjaman

biaya lain

keuntunganyang wajar



• merupakan semua beban operasional mulai darisumber air, produksi sampai dengan distribusi.

Biaya operasi danpemeliharaan

• merupakan semua beban penyusutan terhadap asetyang berbentuk maupun tidak berbentuk.

Biayadepresiasi/amortisasi

• merupakan beban keuangan yang meliputi bunga,biaya komitmen, denda dan beban keuangan lainnyaterkait dengan pinjaman.

Biaya bunga pinjaman

• merupakan biaya tidak terduga yang mendukungoperasional BUMD Air Minum.Biaya lain

• merupakan keuntungan yang dihitung berdasarkanrasio laba terhadap aktiva sekurang-kurangnyasebesar 10% (sepuluh perseratus).

Keuntungan yang wajar


1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m3 atau Rp/satuan volume lainnyadihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksivolume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan airstandar pada tahun proyeksi.

2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historisdengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkatinflasi, efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencanainvestasi beserta rencana sumber pendanaannya.

3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan datahistoris, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi,distribusi dan pengembangan pelayanan.

4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkanproyeksi volume air terproduksi dikalikan standar prosentasesesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



• BUMD Air Minum mengenakan beban tetap bulanan kepadasetiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurangdari volume pemakaian air minimum.

• Volume pemakaian air minimum ditetapkan oleh DireksiBUMD Air Minum.

• Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian airminimum dikali tarif yang berlaku untuk pelangganbersangkutan.



1) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut:– menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;– menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;– menghitung tarif penuh; dan– menetapkan tarif kesepakatan.

2) Perhitungan tarif dilakukan dengan mengacu pada formulaperhitungan tarif air minum sebagaimana tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.

3) Besarnya subsidi dapat bervariasi antar kelompokpelanggan.



PELANGGAN BLOK KONSUMSI

BLOK I BLOK II BLOK …

KELOMPOK I Tarif rendah

KELOMPOK II Tarif Dasar

KELOMPOK III Tarif Penuh

KELOMPOK KHUSUS• Non Komersial• Komersial

Tarif Kesepakatan

KELOMPOK PELANGGANKELOMPOK I Rumah Tangga MBR, Tempat Ibadah dllKELOMPOK II Rumah tanggaKELOMPOK III - Pabrik, industri, MallKELOMPOK KHUSUS

Non Komersial - Rumah susun yang dikelola pemerintah, Antar PDAM dan atau daerahKomersial - Apartemen & Mall, Pelabuhan, Bandara, Yang bersifat kesepakatan yang dijual

kembali



Pemrosesan Data

- Pendapatan Usaha* Harga Air

- Beban Usaha- Vol air terjual- Vol Poduksi Air

1. Laporan Teknik (OperasionalSPAM)

- Produksi & Distribusi2. Neraca3. Laba/(Rugi)4. Ikhtisar Rekening Air5. SK Tarif Air Minum - Eksisting

DATA AWAL

Identifikasi jenis pelanggantiap sub kelompokpelanggan

INPUT DATA

Kelompok I

Kelompok II

Kelompok III

Kelompok Khusus

Asumsi Perhitungan untukProyeksi keuangan

A

CC

D

EE

FF

BB


Proses Proyeksi dan Simulasi

Tarif Rendah

- Proyeksi Jumlah Pelanggan- Rata2 Pemakaian Air

- Proyeksi Beban Usaha- Volume Poduksi Air- Kehilangan Air Standar

Proyeksi Pendapatan Harga AirTarif Dasar

Tarif Penuh

Tarif Kesepakatan

Simulasi

Volume Penjualan Air

Full Cost Recovery (FCR)

Cek UlangTidak Ya

* Biaya Dasar* Biaya Rendah* Biaya Penuh UMP/K

A

CC

D

EE

FF

BB

GG


Proses Sosialisasi & Pengesahan Tarif

Konsultasi Dewan Pengawas

Konsultasi Publik

SK Tentang Struktur &Besaran Tarif

Persetujuan Kepala Daerah

Setuju

Persetujuan terhadapUsulan Tarif & Subsidi

GG

Ya

Tidak

MenteriDalamNegeri

Usulan SUBSIDI


Juli Agustus

September Oktober November Desember

1. Usulan Subsidi (jika ada)2. Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan

kepada Dewan Pengawas/Komisaris.3. Dewan Pengawas/Komisaris melakukan evaluasi rancangan tarif paling lambat minggu pertama

bulan Agustus.4. Konsultasi Publik mulai Minggu kedua bulan Agustus5. Hasil konsultasi publik dibahas bersama dengan dewan pengawas dan selanjutkan rancangan tarif

diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dewan pengawas/komisaris paling lambatminggu pertama bulan Oktober,

6. untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat minggu keempat bulan November.7. Penetapan Tarif Air Minum dan besaran subsidi disampaikan kepada Menteri8. Kepala Daerah dapat mendelegasikan penetapan tariff kesepakatan kepada Direksi9. Penetapan tariff kesepakatan oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan

Pengawas/Komisaris.

M1 M2 M1 M4M1

2

34 5

6

2bulan 2 bulan

1 bulan


JuniMei

M1

1


Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAMdengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),Direksi wajib:a. menyusun rencana jangka panjang perusahaan (coorporateplan); dan

b. rencana kerja dan anggaran BUMD Air Minum.



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

• Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerahmelakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyediaan AirMinum secara nasional.

• Gubernur, Bupati dan Walikota melakukan pembinaan danpengawasan terhadap Penyediaan Air Minum di diwilayahnya.


TERIMA KASIH

peraturan menteri dalam negeri nomor 71 tahun...

Documents