laporan kinerja bpk perwakilan prov. jawa timur …

LAPORAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROV. JAWA TIMUR

TRIWULAN IV TAHUN 2020

' SIMAK . BPK RI .,.,._ ............. �- ,., ,.,.. .... QI( ,-..., c., (•-t'-

'

•

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatuflaahi Wabarakaatuh

Puji don syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat don karunia-Nya kepada kita sekalian. Atos perkenan-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa membaktikan diri kepada nusa don bangsa.

Untuk mendukung pencapaian Renstra BPK, kami telah menyusun Laporan Kinerja yang merupakan hasil pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, guna memberikan gambaran informasi pencapaian kinerja dari target kinerja yang tertuang dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja Tahun 2020. Target Kinerja BPK Jatim terdiri dari 13 Target Kinerja Utama don 12 Target Kinerja Keluaran.

Harapan kami, penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV tahun 2020 dapat menjadi acuan don mendorong meningkatnya pencapaian kinerja tahunan maupun di masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini jauh dari sempurna sehingga dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran, masukan, don kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja ini di masa yang akan datang.

Wassalamua/aikum Warahmatu/laahi Wabarakaatuh

Kepala Perwakilan,

w Joko A u etyono

NIP 196812 11 96031004

1

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………..……. i

DAFTAR ISI…………………………………………………………………….….. ii

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang…………………………………………..……… 1

B Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur..... 1

C Struktur Organisasi Perwakilan Provinsi Jawa Timur……… 4

D Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur………. 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

A Perencanaan Strategis Perwakilan Provinsi Jawa Timur... 8

B Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur............................................

10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 11

A. Capaian Target dan Skor Kinerja BPK

Jatim…………………..

11

B. Capaian Skor Kinerja Lima Tahun Terakhir 12

C. Penjelasan Capaian Kinerja Organisasi 12

D. Realisasi dan Dukungan Program Pengganggaran

untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

serta Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

40

BAB IV PENUTUP....................................................................................... 44

LAMPIRAN

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi

Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah

tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam

mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK

sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK

sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang

menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada

Kementerian/ Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dan bertugas

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006

tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang

2

dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang salah

satu diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Merumuskan dan mengevaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi

Jawa Timur dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

2. Merumuskan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN V;

3. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan

tanggungjawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

4. Menyusun program, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara/daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa

Timur, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,

dan pemeriksaan degan tujuan tertentu;

5. Menetapkan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan

pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

6. Memperoleh keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

7. Mengkompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah

pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

8. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD

tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi

Jawa Timur;

9. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup BPK Perwakilan

Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK,

pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan

publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Mengkompilasi dan mengevalusi hasil pemeriksaan dalam rangka

penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi

3

Jawa Timur, baik pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK

maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

11. Melakukan pembahasan tindak lanjut pemeriksaan pada lingkup

tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

12. Menyiapkan bahan rumusan pendapat BPK pada lingkup BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk disampaikan kepada

pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

13. Menyiapkan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung

unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan

kepada Ditama Binbangkum;

14. Menyiapkan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk

disampaikan kepada instansi penegak hukum;

15. Melakukan Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan

masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta

administrasi umum;

16. Memutakhirkan data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

17. Menyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

18. Melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

4

C. Struktur Organisasi Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Gambar 1 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Struktur Organisasi diatas sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa

Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 14/K/I-XIII.2/09/2019 tentang

Perubahan keempat atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan

Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana

Badan Pemeriksa Keuangan. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Auditorat

Keuangan Negara V yang terdiri dari:

1. SubAuditorat Jawa Timur I

SubAuditorat Jawa Timur I bertugas memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa

Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik,

Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten

Pamekasan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Lamongan, serta

Joko Agus SetyonoKEPALA PERWAKILAN

Agvita

Windiadi

Kasub Jatim I

Rusdiyanto

Kasub Jatim II

Bernadetta Arum Dati

Kasub Jatim III

Budi Cahyono

Kasub Jatim IV

Sigit Pratama Yudha

Kepala Sekretariat

Made Yuni H

Kasubbag TU Kalan

Shinta Lamria

Kasubbag Humas

Alfrista Fitria S

Kasubbag SDM

Mari Maharani

Kasubbag Keuangan

Iwan Fajar N

Kasubbag Hukum

R. Pastara Saputra

Kasubbag Umum

5

BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas,

termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

2. SubAuditorat Jawa Timur II

SubAuditorat Jawa Timur II bertugas memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota

Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten

Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Madiun,

Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, dan

Kabupaten Magetan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan

entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang

dilimpahkan oleh AKN.

3. SubAuditorat Jawa Timur III

SubAuditorat Jawa Timur III bertugas memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Kediri,

Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung,

Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Malang,

Kabupaten Malang, dan Kota Batu, serta BUMD dan lembaga terkait

di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan

pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

4. SubAuditorat Jawa Timur IV

SubAuditorat Jawa Timur IV bertugas memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pasuruan,

Kabupaten Pasuruan, Kota Probolingo, Kabupaten Probolinggo,

Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten

Bondowoso, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi, serta

BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas,

termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

6

5. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan bertugas menyelenggarakan dan

mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan

masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk

kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Sekretariat Perwakilan terdiri dari enam Sub Bagian yaitu Subbagian

Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Keuangan, Subbagian

SDM, Subbagian Hukum, Subbagian Hubungan Masyarakat, dan

Subbagian Umum & Teknologi Informasi yang mempunyai tugas

sebagai berikut:

a. Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan

Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan bertugas

menyelenggarakan kesekretariatan, keprotokolan, dan

menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan,

serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka

pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup

tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan bertugas melaksanakan kebijakan

anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan

pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan

pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di

lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

c. Subbagian SDM

Subbagian SDM bertugas melaksanakan pengurusan sumber

daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

d. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum bertugas melaksanakan pemberian layanan di

bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan

7

informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

e. Subbagian Hubungan Masyarakat

Subbagian Hubungan Masyarakat bertugas melaksanakan

kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan

fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan mengelola

perpustakaan.

f. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi bertugas melaksanakan

pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan

teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana

dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPK Perwakilan Provinsi

Jawa Timur sampai dengan Triwulan III 2020 (30 September 2020)

berjumlah 235 orang pegawai yang terdiri dari 12 orang pejabat

struktural, 165 orang pemeriksa, 58 orang pegawai sekretariat. Pada

pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2019, BPK Perwakilan Jawa Timur

masih kekurangan tenaga pemeriksa, untuk mengatasi kondisi

tersebut, digunakan bantuan tenaga dari unit kerja penunjang serta

penggunaan tenaga KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

2. Anggaran

Anggaran BPK Perwakilan Jawa Timur untuk tahun 2020 adalah

sebesar Rp49.701.462.000,00, turun sebesar Rp2.040.860.000,00 dari

anggaran tahun 2019 sebesar Rp51.742.322.000,00 atau turun sebesar

4,11% persen.

8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024 belum ditetapkan.

Perencanaan strategis memuat visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk

mencapai tujuan strategis tersebut, AKN V menetapkan sasaran strategis

(SS) yang digambarkan dalam bentuk peta strategis BPK Wide.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memiliki peranan strategis

dalam mewujudkan tata kelola yang baik atas pengelolaan dan

tanggungjawab keuangan negara/daerah.

Berikut adalah visi, misi, nilai dasar, dan tujuan strategis BPK

Perwakilan Jawa Timur :

1. Visi

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai

tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan

bermanfaat.

2. Misi

a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

secara bebas dan mandiri;

b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas,

independen, dan profesional.

3. Nilai Dasar

Dalam menjalankan tugas pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa

Timur berpegang teguh pada nilai dasar antara lain :

a. Integritas

Mensyaratkan pemeriksa untuk memperhatikan jenis dan nilai-nilai

yang terkandung dalam standar teknis dan etika. Integritas juga

mensyaratkan agar pemeriksa memperhatikan prinsip-prinsip

obyektivitas dan independensi;

9

b. Independensi

Pemeriksa juga bertanggung jawab untuk mempertahankan

independensi dalam sikap mental (independent in fact) dan

independensi dalam penampilan perilaku (independent in

appearance) pada saat melaksanakan pemeriksaan. Bersikap

obyektif merupakan cara berpikir yang tidak memihak, jujur secara

intelektual, dan bebas dari benturan kepentingan. Bersikap

independen berarti menghindarkan hubungan yang dapat

mengganggu sikap mental dan penampilan obyektif pemeriksa

dalam melaksanakan pemeriksaan. Untuk mempertahankan

obyektivitas dan independensi maka diperlukan penilaian secara

terus-menerus terhadap hubungan pemeriksa dengan entitas yang

diperiksa;

c. Profesionalisme

Kemahiran profesional menuntut pemeriksa untuk melaksanakan

skeptisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang

selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis

terhadap bukti pemeriksaan. Pemeriksa menggunakan

pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dituntut oleh

profesinya untuk melaksanakan pengumpulan bukti dan evaluasi

obyektif mengenai kecukupan, kompetensi dan relevansi bukti.

Karena bukti dikumpulkan dan dievaluasi selama pemeriksaan,

skeptisme profesional harus digunakan selama pemeriksaan.

4. Tujuan Strategis

a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka

mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai

tujuan negara;

b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong

pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

10

B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi

Jawa Timur

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah

ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyusun Indikator

Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Keluaran (IKK) beserta target

pencapaian IKU Tahun 2020 yang dituangkan dalam PKPK.

Untuk menjaga komitmen pencapaian kinerja tersebut, BPK Perwakilan

Provinsi Jawa Timur telah menyusun Rencana Aksi Pencapaian Target

Kinerja (Terlampir).

11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Target dan Skor Kinerja BPK Jatim

Skor Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Tahun

2020 adalah sebesar 99,94%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Skor IKU BPK Jatim Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Target Realisasi Skor

SASARAN KEGIATAN 99,44

IKU 1

Pemenuhan Pengendalian dan

Pemerolehan Keyakinan Mutu

Pemeriksaan

100,00% 84,38% 84,38

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan

yang Memenuhi Harapan Penugasan 100,00% 100,00% 100

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pemeriksaan 75,00% 86,95% 105

IKU 4

Tingkat Pemenuhan Keterlibatan

Satuan Kerja dalam Pemeriksaan

Tematik Nasional

100,00% 101,10% 101,1

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari

Pemangku Kepentingan 100,00% 100,00% 100

IKU 6

Tingkat Pemenuhan Keterlibatan

Satuan Kerja dalam Pemeriksaan

Tematik Lokal

100,00% 100,00% 100

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK 5 4,61 92,2

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP 86 88,9 103,37

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan

Informasi 95,00% 98,79% 92,2

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen

Pengetahuan 100,00% 125,00% 105

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku

Kepentingan atas Kualitas Komunikasi 3,8 3,62 95,26

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat

Pengembangan Kompetensi 100,00% 100,00% 100

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran 87,00% 91,77% 105

12

B. Capaian Skor Kinerja Lima Tahun Terakhir

Pencapaian skor IKU BPK Jawa Timur selama lima tahun terakhir periode

Rensta 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Capaian Nilai IKU tahunan

Skor 2016 Skor 2017 Skor 2018 Skor 2019 Skor 2020

100,52 100,16 97,92 101,27 99,94

Dalam perkembangannya sejak 2016 hingga 2020 Capaian Nilai IKU

mengalami kenaikan dan penurunan namun kenaikan dan penurunan

tersebut sulit untuk dibandingkan karena terdapat perbedaan ukuran

capaian kinerja di setiap tahunnya.

C. Penjelasan Capaian Kinerja Organisasi

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan

pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata

kelola organisasi berkinerja tinggi

STRATEGI 2 Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan

Responsif

STRATEGI KEGIATAN Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi

Adapun penjelasan Capaian Kinerja sesuai dengan Sasaran

Strategis, Strategi, dan Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. TARGET KINERJA UTAMA

a. IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan

Mutu Pemeriksaan

13

DEFINISI

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan

pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga

tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil Quality

Assurance (QA) dan Quality Control (QC) maupun eksternal

melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama.

Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan

yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP)

dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat

Struktural Pemeriksaan (PSP).

Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan

konsistensi atas LHP yang diterbitkan.

Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang

dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan

metode sampling.

Anggaran yang digunakan untuk tahun 2020 pada keluaran

Layanan Administrasi Pemeriksaan sebesar Rp1.245.976.000,00.

Sampai dengan bulan Desember telah direalisasikan sebesar

Rp1.237.591.045,00 atau sebesar 99,32%.

Formula Perhitungan untuk IKU 1 adalah sebagai berikut

(0,4a) + (0,5b) + ((0,1c)/100%)

a = Hasil QA dan QC Satker

b = Hasil Evaluasi EPP

c = Hasil Reviu Itama

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk untuk mendorong kualitas

pengendalian mutu pemeriksaan.

14

REALISASI TRIWULAN IV

IKU 1 pada periode Triwulan IV terealisasi sebesar 74,38% dengan

rincian sebagai berikut:

IKU 1 = 0,4 (100%) + 0,5 (68,75%) + 0,1(100%)

= 84,38%

Realisasi ini lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar

90%. Meskipun realisasi pemenuhan QA dan QC Satker 100%,

berdasarkan hasil evaluasi Direktorat EPP atas LHP BPK Provinsi

Jawa Timur, masih ditemukan kesalahan perhitungan dan

ketidakkonsistenan dalam penulisan yang dimuat dalam Laporan

Hasil Pemeriksaan. Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Direktorat

EPP Nomor 399/ND/XII.2/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal

Penyampaian Hasil Evaluasi LHP Semester I Tahun 2020, Tingkat

konsistensi atas LHP BPK Jatim mencapai 52,5% dan tingkat akurasi

LHP mencapai 85%.

b. IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi

Harapan Penugasan

DEFINISI

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian

Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang

diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan

penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Berdasarkan RKP Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp24.160.862.000,00.

Sampai dengan bulan Desember tahun 2020, anggaran yang

telah direalisasikan sebesar Rp23.668.308.634,00 atau sebesar

97,96%.

TUJUAN

15

Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan

agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).


IKU 2 dinilai dengan melihat Hasil Pemeriksaan dibandingkan

dengan simpulan yang telah sesuai dengan P2. IKU 2 dinilai

sebesar 100%

c. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

DEFINISI

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/

Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti

rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak

pada perbaikan tata kelola keuangan negara.

Anggaran pada keluaran Pemantauan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) pada tahun 2020 adalah sebesar

Rp497.264.000,00. Sampai dengan bulan Desember 2020 telah

direalisasikan sebesar Rp441.768.967,00 atau sebesar 88,83%.

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan

auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak

lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.


Berdasarkan persentase TLRHP di aplikasi SMP periode Triwulan IV,

nilai sub IKU 3.1. Jumlah rekomendasi yang telah selesai

ditindaklanjuti adalah 27.501, nilai sub IKU 3.2 Jumlah

rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses

ditindaklanjuti adalah 3.560 , nilai sub IKU 3.3 Jumlah rekomendasi

16

yang belum ditindaklanjuti adalah 563, nilai sub IKU 3.4 Jumlah

rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan

yang sah 28, nilai sub IKU 3.5. Jumlah rekomendasi yang telah

disampaikan ke auditee sebesar 31.660.

IKU 3 pada periode Triwulan IV telah terealisasi sebesar 86,95%,

lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 75%. IKU 3

mendapat skor 105.

d. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam

Pemeriksaan Tematik Nasional

DEFINISI

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi

pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan

tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan

SDG’s.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang

dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas

agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan

dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan

sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker

sebagai koordinator.

Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas

sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker

pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik

nasional.

Sampai dengan bulan Desember 2020, anggaran Pemeriksaan

Terinci yang digunakan untuk pemeriksaan LKPD, PDTT maupun

kinerja untuk mendukung pemeriksaan tematik nasional adalah

17

sebesar Rp11.463.226.000,00 telah direalisasikan sebesar

Rp11.113.083.361,00 atau sebesar 96,94%.

Pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan di BPK

Perwakilan Jawa Timur adalah Pemeriksaan Kinerja atas

Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan TA 2020

pada 3 Pemerintah Daerah yaitu Provinsi Jawa Timur, Kab

Jombang, dan Kab Pasuruan. Selain itu terdapat Pemeriksaan

Kepatuhan Percepatan Penanganan Bencana Covid 19 TA 2020

pada 8 Pemerintah Daerah yaitu Provinsi Jawa Timur, Kota

Surabaya, Sidoarjo, Ngawi, Kab Malang, Kab Tulungagung, Kab

Probolinggo, dan Kab Lumajang serta Pemeriksaan Kinerja atas

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) pada 5 Pemerintah

Daerah, yaitu Kab Lamongan, Kab Mojokerto, Kab Pacitan, Kab

Blitar dan Kab Banyuwangi.

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan

terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan

tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG’


BPK Jatim telah berkomitmen terlibat dalam pemeriksaan

tematik nasional. Sampai dengan akhir tahun anggaran target

IKU 4 telah terealisasi 100% dan mendapatkan skor 101,1.

e. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku

Kepentingan

DEFINISI

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi

permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti

Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini

18

menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan

dari pemangku kepentingan.

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan

pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang

ditindaklanjuti BPK.


Sampai dengan Triwulan IV 2020 belum ada permintaan

pemeriksaan dari pemangku kepentingan baik itu dari

lembaga perwakilan maupun dari IPH.

f. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam

Pemeriksaan Tematik Lokal

DEFINISI

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi

pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan

tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan

SDG’s.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar

pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan

kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang

menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan

pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali

dalam periode Renstra.

Sampai dengan bulan Desember 2020, anggaran Pemeriksaan

Terinci yang digunakan untuk pemeriksaan LKPD, PDTT maupun

19

kinerja adalah sebesar Rp11.463.226.000,00 telah direalisasikan

sebesar Rp11.113.083.361,00 atau sebesar 96,94%.

Pada Tahun 2020, BPK Jatim telah melaksanakan pemeriksaan

Tematik lokal yang terdiri dari Pemeriksaan PDTT atas BUMD

Minegal dan Gas pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kab

Sumenep, Kab Sampang, dan Kab Bojonegoro, Pemeriksaan

Belanja pada Kabupaten Bojonegoro, Kab Kediri, Kab Nganjuk

dan Kab Jember, Pemeriksaan atas Manajemen Aset Kota

Malang, serta Pemeriksaan atas Perijinan di Kota Malang.

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan

terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan

isu strategis,RPJMN/D dan SDG’s

REALISASI TRIWULAN III

IKU 6 telah terealisasi 100% dan mendapatkan skor 100.

g. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

DEFINISI

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-

nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui

survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan

budaya organisasi BPK. Adapun Skala hasil survei IKU 7 dibagi

menjadi :

a. 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

b. 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

c. 3,00 - 3,99 = memuaskan

d. 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

20

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai

BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.


IKU 7 ditargetkan sebesar 5, namun teralisasi sebesar 4,61

dengan skor 92,2.

h. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

DEFINISI

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama

ke seluruh Satuan Kerja di BPK.

Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP

dikategorikan sebagai berikut:

1. AA = Sangat Memuaskan (>90-100)

2. A = Memuaskan (>80-90)

3. BB = Sangat Baik (>70-80)

4. B = Baik (>60-70)

5. CC = Cukup (>50-60)

6. C = Kurang (>30-50)

7. D = Sangat Kurang (0-30)

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan

akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

REALISASI TRIWULAN III

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor

383/ND/XI/09/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Hasil

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

21

Pemerintah Tahun 2019, BPK Perwakilan Jawa Timur

mendapatkan nilai 88,9 dengan predikat A (memuaskan), telah

memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 86 dan

mendapatkan skor 103,37.

i. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

DEFINISI

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh

pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal),

layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi

pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, Big Data Anaystic). Selain itu

Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan

pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan.

Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, seluruh Satuan

Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini

secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

IKU 9 terdiri dari 5 sub IKU sebagai berikut :

o Tingkat pemanfaatan layanan dasar: e-mail (15%); e-

Drive (10%); Portal (5%);

o Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum: SISDM;

o Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan: SMP (10%); SiAP (10%); SiPTL (10%); Big Data Analystic (10%);

o Tingkat pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan (5%)

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar

memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

22

masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan

efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.


Berdasarkan penilaian yang dikeluarkan oleh Biro TI, pada

triwulan IV, IKU 9 di BPK Perwakilan Jawa Timur terealisasi sebesar

98,79% melampaui target sebesar 95% dan mendapatkan skor

103,98.

j. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

DEFINISI

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya

perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan

kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan

penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu

organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik

(best practice). Best practice (BP) adalah setiap proses

pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi

pengetahuan setelah melewati proses validasi dan

pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK

akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah

melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi

oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang

dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran

23

informasi/pengetahuan. Metode- metode tersebut antara lain

bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan,

komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan,

pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan,

pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada

Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman

Manajemen Pengetahuan BPK.

IKU 10 terdiri dari 3 sub IKU antara lain :

10.1 Tingkat penyusunan Best Practice (A), dengan formula

A = (a/b) x 100%

a. Jumlah usulan Best Practice yang disusun

b. Jumlah usulan Best Practice yang

direncanakan untuk disusun

10.2 Tingkat penerapan Best Practice (B), dengan formula

B = (c/d) x 100%

c. Jumlah Best Practice yang diterapkan

d. Jumlah Best Practice yang direncanakan untuk

diterapkan

10.3 Tingkat pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan

(MP), dengan formula

C = (e/f) x 100%

e. Jumlah usulan Best Practice yang disusun

f. Jumlah usulan Best Practice yang

direncanakan untuk disusun

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana

satker mempraktikan manajemen pengetahuan khususnya

pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan,

penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan

penerapan pengetahuan.


Realisasi IKU 10 pada sampai dengan akhir periode tahun 2020

yaitu sebesar 125% dan mendapatkan skor 105.

24

k. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas

Kualitas Komunikasi

DEFINISI

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas

komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh

pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan

komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. Adapun Skala hasil

survei yaitu :

a. 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

b. 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

c. 3,00 - 3,99 = memuaskan

d. 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar

meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama

dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di

Lingkungan Perwakilan.


Berdasarkan Hasil Survey Independen yang menilai kualitas

komunikasi BPK Perwakilan Jawa Timur dengan Para

Pemangku kepentingan, IKU 11 dinilai sebesar 3,62, belum

mencapai target yang ditetapkan sebesar 3,80 dan

mendapatkan skor 95,26.

l. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan

Kompetensi

DEFINISI

25

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut

:

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam

pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).

2. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20

jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014)

3. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah

40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non

pemeriksa

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September.

Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru

sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di

Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung

jawab diklat ada di Satker lama.

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tusi dengan

pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan

berkelanjutan pegawai BPK


Realisasi IKU 12 pada Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Dari 235

pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, seluruhnya telah

memenuhi jam diklat yang ditetapkan.

m. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

DEFINISI

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas

penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen

anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja

Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

(EPA).

26

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan

pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi

Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun

anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam

rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal

29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat

indikator, yaitu:

1. Penyerapan anggaran

2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

3. Pencapaian keluaran

4. Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian

aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan

mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan

Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 th 2018

tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk

melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang

pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun

anggaran.

Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau

digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan

dimaksud dalam satu periode.

Target IKU 13 tahun 2020 ditetapkan sebesar 87 %

27

Penetapan target sudah mempertimbangkan capaian tahun

lalu dengan komposisi :

a. 60% EKA = 60% x 83% (target EKA Satker lain)

b. 40% EPA = 40% x 95% (rata2 capaian EPA satker tahun lalu)

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan

anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja


Tingkat Kinerja Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada

Tahun 2020 adalah 91,77% , melebihi target yang telah ditetapkan

sebesar 87%, meliputi pencapaian sub IKU 13.1 Nilai Evaluasi

Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 87,66%, dan sub IKU 13.2 Nilai

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebesar 97,94%.

2. TARGET KINERJA KELUARAN

a. IKK 1. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan

DEFINISI

Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan

merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan

pemeriksaan. Ketepatan waktu penyampaian LHP untuk

pemeriksaan keuangan diatur dengan Undang-undang No.15

Tahun 2004, sementara untuk pemeriksaan kinerja dan

pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pada

perencanaan penyelesaian pemeriksaan yang dinyatakan

dalam Program Pemeriksaan (P2).

Kriteria Persentase Ketepatan Waktu berdasarkan P2:

a. Penyampaian tepat waktu = 100%

28

b. Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95%

c. Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja =90%

d. Penyampaian terlambat >10 hari kerja =85%

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan

pemeriksaan melalui pengukuran terhadap ketepatan waktu

penyampaian LHP kepada entitas/stakeholder.


IKK 1 telah terealisasi 100% pada Tahun 2020.

b. IKK 2. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan

atas nama BPK

DEFINISI




pemeriksaan keuangan diatur dengan Undang-undang No.15

Tahun 2004. Ketepatan waktu penyampaian LHP oleh KAP

diukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan oleh

KAP.





d. Penyampaian terlambat >10 hari kerja = 85%

29

TUJUAN



penyampaian LHP dari KAP yang bekerja untuk dan atas nama

BPK kepada entitas/stakeholder.


IKK 2 sudah terealisasi 100% pada Tahun 2020

c. IKK 3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan

pada Partai Politik

DEFINISI




pemeriksaan Banparpol diatur dengan Peraturan BPK No.2

Tahun 2015.

Kriteria Persentase Ketepatan Waktu berdasarkan Peraturan BPK

No. 2 Tahun 2015:





TUJUAN



penyampaian LHP Banparpol kepada entitas/stakeholder.

30


IKK 3 sudah terealisasi sebesar 100% pada triwulan II. LHP atas

Bantuan parpol sudah disampaikan seluruhnya kepada seluruh

pemerintah daerah di jawa timur.

d. IKK 4 Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/ Pendahuluan

DEFINISI

Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan

pendahuluan merupakan salah satu indikator dari efektivitas

pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan. Ketepatan waktu

penyelesaian laporan hasil pemeriksaan pendahuluan diatur

didalam Program Pemeriksaan Pemeriksaan (P2) Pendahuluan.






TUJUAN


pemeriksaan pendahuluan melalui pengukuran terhadap

ketepatan waktu penyelesaian LHP Pendahuluan untuk

pemeriksaan terinci LKPD.


Pada tahun 2020, realisasi IKK 4 sebesar 100%. Seluruh LHP

Pendahuluan atas pemeriksaan LKPD, kinerja dan PDTT sudah

disampaikan tepat waktu.

31

e. IKK 5 Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan

Pemantauan

DEFINISI

Penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti

kerugian negara oleh Auditorat/Perwakilan dan laporan

pemantauan tindak lanjut ke Direktorat EPP adalah dalam

rangka penyusunan bahan IHPS. Penyampaian yang dimaksud

adalah penyampaian laporan secara fisik dan melalui input ke

SIKAD (kerugian) dan SIPTL (tindak lanjut).

Acuan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan

Kerugian Negara/Daerah berdasarkan input data ke Aplikasi

SIKAD sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Direktorat EPP

dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan

Tindak Lanjut berdasarkan input data Aplikasi SiPTL sesuai batas

waktu yang ditetapkan oleh Direktorat EPP.

Kriteria Persentase Ketepatan Waktu:





TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyampaian

IHPS, khususnya melalui penggunaan aplikasi SIKAD dan SIPTL.


Realisasi IKK 5 tahun 2020 adalah 100%, seluruh data telah

diinput ke dalam aplikasi SIKAD secara tepat waktu.

32

f. IKK 6 Tingkat Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat

DEFINISI

Indikator ini menunjukkan tingkat produktivitas Auditorat

Keuangan Negara (AKN) terkait pelaksanaan tugas dalam hal

memberikan bahan pertimbangan dan bahan pendapat BPK

kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan

negara. Usulan bahan pendapat bertujuan untuk meningkatkan

pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku

kepentingan melalui penyusunan usulan bahan pendapat ke

Ditama Revbang sebagai data base Bahan Pendapat BPK.

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kontribusi AKN terkait

pelaksanaan tugas/kewenangan BPK memberikan

pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah untuk

memperbaiki tata kelola keuangan negara


IKK 6 telah terealisasi dengan diterimanya ND Usulan Bahan

Pendapat dari BPK Jatim No. 36/ND/XVIII.SBY/10/2020 tanggal

14 Oktober 2020 perihal Penyelesaian Piutang PBB-P2

Pelimpahan dari Pemerintah Pusat pada Pemerintah

Kabupaten Kota di Iingkungan Provinsi jawa timur.

g. IKK 7 Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada

Aplikasi SMP

DEFINISI

Tingkat penyelesaian Input Data hasil pemeriksaan pada

aplikasi SMP merupakan salah satu indikator dari efektivitas

pelaksanaan pemantauan tindak lanjut. IKK 7 dinilai berdasar

persentase penyelesaian input data terkait hasil pemeriksaan

33

(rekomendasi) untuk setiap LHP dalam Aplikasi SMP dibanding

Jumlah LHP yang diterbitkan.

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana

pemeriksa BPK dapat menyelesaikan Input Data hasil

pemeriksaan pada aplikasi SMP untuk mendukung data IHPS.


Pada triwulan III, IKK 7 terealisasi 100%. Seluruh data terkait hasil

pemeriksaan sudah diinput dalam aplikasi SMP.

h. IKK 8 Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas

DEFINISI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Negara, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memiliki 39 entitas

pemeriksaan. Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan

bertugas memperbaharui data entitas pemeriksaan di wilayah

BPK Perwakilan Jawa Timur kemudian mengkompilasi dan

mendokumentasikan dalam suatu laporan profil entitas.

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Kepala Perwakilan,

Para Pimpinan BPK, para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan

Jawa Timur

TUJUAN

Untuk menilai pelaksanaan pemutakhiran profil entitas dalam

menyediakan informasi tentang data terkini setiap entitas

pemeriksaan sehingga dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam pemilihan obyek pemeriksaan yang diukur

dengan membandingkan target anggaran dan realisasi Tingkat

Kemutakhiran Data Profil Entitas.

34


Realisasi IKK III pada tahun 2020 adalah sebesar 100%.

i. IKK 9 Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan

Administrasi Pemeriksaan

DEFINISI

Berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 13/K/I-XIII.2/12/2016 tanggal

29 Desember 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan

Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia menyatakan bahwa Subbagian Tata Usaha

Kepala Perwakilan diantaranya bertugas untuk

mengkoordinasikan pengumpulan data/informasi yang

dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan dari berbagai sumber,

sehingga Kepala Perwakilan dapat memperoleh data/informasi

yang akurat dan tepat waktu. Tugas-tugas tersebut meliputi:

a. Menerima LHP dan melakukan penomoran dan perekaman

LHP dalam database pemantauan tindak lanjut setelah

disetujui Tortama/Kalan;

b. Menerima dan mengadministrasikan jawaban/penjelasan

tindak lanjut dari pejabat entitas yang diperiksa dan

menyampaikan ke Tortama/ Kalan;

c. Melakukan pemantauan jawaban/penjelasan tindak lanjut

dan melaporkan ke Tortama/Kalan atas jawaban TL yang

belum diterima yang lewat dari 60 hari;

d. Merekam hasil analisis TL dalam database pemantauan tindak

lanjut berdasarkan Hasil Pemantauan TL yang sudah disetujui

Tortama/Kalan.

Kegiatan ini mencakup beberapa komponen yang meliputi:

a. Melaksanakan Layanan Dukungan Administrasi Pemeriksaan;

35

b. Melaksanakan Konsultasi/Koordinasi/Bimbingan Teknis

Pemeriksaan;

c. Melaksanakan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

d. Melaksanakan Reviu atas Hasil Pemeriksaan;

e. Melaksanakan Pengelolaan Manajemen SIKAD;

Keluaran Layanan Administrasi Pemeriksaan yang dilaksanakan

oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan menghasilkan 12

laporan.

TUJUAN

Untuk melihat efektivitas penyelenggaraan layanan sekretariat

yang diukur berdasar persepsi penerima manfaat layanan ini,

yaitu pemeriksa terhadap kegiatan layanan administrasi

pemeriksaan yang telah dilaksanakan subbag TU Kalan.


Berdasarkan Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Utama

BPK Perwakilan Jatim, IKK 9 mendapatkan nilai 3,8 dari target

sebesar 3,8.

j. IKK 10 Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan

Sekretariat Perwakilan

DEFINISI

Penerima manfaat dari kegiatan Layanan Kesekretariatan

Perwakilan untuk pihak internal adalah seluruh pegawai BPK

Provinsi Jawa Timur, Unit Kerja di Kantor Pusat dan Para Pimpinan.

Sedangkan untuk pihak eksternal adalah para pemangku

kepentingan (stakeholders) di wilayah Provinsi Jawa Timur.

36

TUJUAN

Untuk melihat efektivitas penyelenggaraan layanan sekretariat

yang diukur berdasar persepsi penerima manfaat layanan ini

terhadap kegiatan layanan kesekretariatan yang telah

dilaksanakan.


Berdasarkan Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Utama

BPK Perwakilan Jatim, IKK 10 terealisasi sebesar 100%

k. IKK 11 Meningkatnya Layanan Sarana Prasarana Internal

DEFINISI

Salah satu bagian dari struktur organisasi BPK Perwakilan Jawa

Timur adalah sekretariat perwakilan yang membawahi

beberapa subbagian, diantaranya adalah Subbagian Umum

dan Teknologi Informasi. Subbagian Umum dan Teknologi

Informasi bertugas melaksanakan pemberian layanan

administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi,

serta melaksanakan pengurusan sarana dan prasarana di

lingkungan Perwakilan Jawa Timur.

Subbagian Umum dan TI melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

mendukung tugas dan fungsi utama BPK dalam memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui

kegiatan perumusan, penyiapan, standarisasi, pembangunan,

dan pengembangan sarana dan prasarana yang lebih baik.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan layanan tersebut maka

Subbagian Umum dan TI bermaksud untuk meningkatkan

pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran melalui

pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

37

Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran tersebut dipandang

perlu karena jumlah perangkat peralatan fasilitas perkantoran

yang ada saat ini jumlahnya belum memenuhi kebutuhan.

Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran tersebut terdiri atas

Scanner dan Infocus. Pengadaan scanner dipandang perlu

sebagai sarana untuk menunjang kegiatan pemeriksaan,

sedangkan pengadaan Infocus dipandang perlu untuk

melengkapi sarana fasilitas gedung kantor pada auditorium

kantor perwakilan.

Volume keluaran Layanan Sarana dan Prasarana Internal adalah

sebanyak 1 Layanan. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah

para pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Layaan diukur dari realisasi kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Kendaraan Bermotor

b. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

c. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

d. Luas Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan

TUJUAN

Untuk menilai pelaksanaan layanan Sarana dan Prasarana

Internal oleh Subbag Umum yang diukur dengan

membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi

yang direncanakan.


Sampai dengan Desember 2020, Layanan Sarana Prasarana

Internal telah terealisasi sebesar Rp1.999.861.150,00 atau sebesar

99,77% dari total anggaran sebesar Rp2.004.441.000,00.

l. IKK 12 Meningkatnya Layanan Perkantoran

38

DEFINISI

Layanan Perkantoran adalah kegiatan layanan dalam rangka

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama BPK dalam

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

melalui kegiatan layanan operasional perkantoran yang

dilaksanakan untuk menunjang operasional rutin perkantoran

selama 12 bulan. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 5

Subbagian yang berada di Unit Kerja Kesekretariatan sesuai

dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sebagaimana telah

ditetapkan melalui Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia Nomor 13/K/I-XIII.2/12/2016 tanggal 29

Desember 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Badan

Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia.

Volume keluaran Layanan Perkantoran adalah 1 layanan dan

direncanakan terealisasi sejak bulan Januari sampai dengan

Desember 2020.

Kegiatan ini dibagi menjadi :

a. Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melalui Subbagian SDM

menyelenggarakan kegiatan manajemen SDM, salah satunya

berupa kegiatan layanan perkantoran yaitu layanan

operasional rutin yang diberikan kepada seluruh pegawai

berupa penatausahaan belanja pegawai, dan pemberian

layanan kesehatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah

pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan, yaitu

pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan yang diberikan

kepada pegawai negeri sipil pada BPK Perwakilan Provinsi

Jawa Timur setiap bulan.

39

b. Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan

Kantor

Layanan perkantoran adalah kegiatan yang dilaksanakan

untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari

perkantoran dhi. layanan operasional bagi pimpinan BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur, terdiri dari :

1) Sub Komponen : Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan

dan TU

Layanan perkantoran adalah kegiatan yang dilaksanakan

untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari

perkantoran dhi. layanan operasional bagi pimpinan BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

2) Sub Komponen : Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya

Manusia

Subbagian Sumber Daya Manusia melaksanakan

pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan bagi para

pegawai negeri sipil, serta menyelenggarakan layanan

kesehatan bagi para pegawai Perwakilan Jawa Timur.

3) Sub Komponen : Layanan Perkantoran Bidang Keuangan

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor

adalah layanan operasional perkantoran yang

dilaksanakan untuk menunjang operasional rutin Subbagian

Keuangan selama 12 bulan.

4) Sub Komponen : Layanan Perkantoran Bidang Umum

Layanan Perkantoran adalah layanan yang dilaksanakan

untuk memenuhi operasional rutin kantor sehari-hari.

Kegiatan ini dibutuhkan karena untuk mendukung

operasional kegiatan perkantoran yang optimal dibutuhkan

sarana dan prasarana yang cukup memadai. Bukan hanya

kelengkapannya, tapi kondisinya juga penting untuk

40

diperhatikan karena sangat mempengaruhi kinerja kantor.

Kinerja kantor akan efekif apabila pelayanan dilaksanakan

secara maksimal. Subbagian Umum melaksanakan

perumusan, penyiapan, standarisasi, pembangunan, dan

pengembangan sarana dan prasarana dengan tujuan

untuk meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana

aparatur BPK dalam bidang layanan perkantoran.

TUJUAN

Untuk menilai pelaksanaan layanan Perkantoran oleh Sekretariat

Perwakilan yang diukur dengan membandingkan target

anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang

direncanakan.


Pada Triwulan IV 2020, layanan perkantoran telah terealisasi

sebesar Rp21.452.875.757 atau sebesar 94,51% dari total anggaran

sebesar Rp21.452.875.757,00.

D. Realisasi dan Dukungan Program Pengganggaran untuk

Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Analisis Efisiensi

Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan

target kinerja yang telah ditetapkan, BPK Jawa Timur telah

mendapatkan dukungan pendanaan yang cukup serta komitmen

dari seluruh pimpinan dan pemangku kepentingan. Sumber-

sumber pendanaan BPK dikelola melalui program penganggaran

yang diselaraskan dengan implementasi perencanaan strategis

yang sudah dijabarkan ke dalam seluruh sasaran strategis dan

indikator kinerja utamanya.

41

Pada Tahun 2020, capaian kinerja BPK Jawa Timur didukung

dengan pemanfaatan (realisasi) anggaran. Berdasarkan RKP

Tahun 2020, yang mendukung sasaran meningkatnya

pemeriksaan berkualitas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp24.160.862.000,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp23.668.308.634,00 atau sebesar

97,96%, dan berdasarkan RKSP Tahun 2020, yang mendukung

sasaran meningkatnya layanan pemeriksaan, BPK Perwakilan

Provinsi Jawa Timur memperoleh alokasi anggaran sebesar

Rp27.656.269.000,00 dan telah direalisasikan sebesar

Rp26.384.454.692,00 atau sebesar 95,40%.

Perincian pemanfaatan anggaran BPK ditampilkan pada Tabel

berikut.

Selama Tahun 2020, anggaran BPK Jawa Timur mengalami

penyesuaian sebagai dampak pandemi Covid-19 dan

pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Belanja Lain-lain.

Selain itu, menindaklanjuti amanat Pimpinan dalam merespons

adaptasi kebiasaan baru selama masa pandemi Covid-19, BPK

ANGGARAN (Rp)ANGGARAN REVISI

(Rp)REALISASI (Rp)

1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

8 Hasil Evaluasi AKIP

9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

13 Tingkat Kinerja Anggaran

2Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

24.160.862.000

25.384.030.000 27.656.269.000 26.384.454.692

SASARAN STRATEGI/STRATEGI

1Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

24.317.432.000 23.668.308.634

INDIKATOR KINERJA

42

menjalankan pelaksanaan tugas dari rumah, melakukan realokasi

serta penajaman kegiatan dan anggaran Tahun 2020. Hal tersebut

berdampak terhadap pencapaian keluaran, realisasi anggaran,

dan capaian kinerja Tahun 2020.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Menteri Keuangan menetapkan Evaluasi Kinerja Anggaran

sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk

pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi kualitas.

Pengukuran efisiensi dihitung berdasarkan PMK Nomor

214/PMK.02/2017 dengan melakukan pengunggahan data

realisasi anggaran dan capaian keluaran BPK Tahun 2020 ke

dalam Aplikasi. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan

dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada

Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang

dikelola Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I/program, dan/atau

satuan kerja/kegiatan bersangkutan. Adapun fungsi kualitas

bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta

mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas

pelaksanaan RKA dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran

dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi Keluaran

(output) Program dan efisiensi Keluaran (output) Kegiatan meliputi:

1. Data capaian Keluaran (output) Program;

2. Data capaian Keluaran (output) Kegiatan;

3. Pagu Anggaran; dan

4. Realisasi Anggaran.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih

antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya

dengan seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah

43

anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian

Keluaran (output) Program atau capaian Keluaran (output)

Kegiatan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran

yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (output)

Program atau capaian Keluaran (output) Kegiatan.

Pada Tahun 2020, BPK Jatim memperoleh angka Efisiensi (E)

sebesar 59,23%, yang dimaknai bahwa BPK Jatim masuk dalam

kategori telah melakukan efisiensi. Meskipun telah masuk kategori

efisien, namun terdapat factor penghambat dengan metode

pengukuran atas variable kinerja efisiensi dengan variable

penyerapan anggaran pada aspek implementasi bertolak

belakang, karena untuk mencapai nilai efisiensi yag tinggi, maka

tingkat penyerapan anggaran harus kurang dari 100%. Kondisi saat

ini, seluruh perencanaan kegiatan di BPK Jatim telah disusun

secara akurat, sehingga penyerapan anggaran akan mendekati

angka maksimal 100%.

44

BAB IV PENUTUP

A. CAPAIAN KINERJA BPK JAWA TIMUR

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 ini

merupakan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Auditorat Keuangan

Negara V BPK sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian target

kinerja dalam mendukung visi dan misi organisasi yang tertuang dalam

Renstra BPK 2020-2024. Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa

Timur pada Triwulan tahun 2020 adalah sebesar 99,94%. sedangkan

pencapaian skor IKU BPK Jawa Timur selama lima tahun terakhir adalah

sebagai berikut:

Nilai IKU tahunan

Skor 2016 Skor 2017 Skor 2018 Skor 2019 Skor 2020

100,52 100,16 97,92 101,27 99,94

Pada awal periode Renstra 2020-2024 terdapat beberapa realisasi

pencapaian target Kinerja Utama yang tidak memenuhi target, sedang

semua Target Kinerja Keluaran telah terpenuhi.

Beberapa target kinerja yang belum mencapai target pada tahun 2020

antar lain :

1. IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu

Pemeriksaan;

2. IKU 7 - Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; dan

3. IKU 11 - Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas

Komunikasi

45

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH DAN SERTA RENCANA AKSI

PEMENUHAN TARGET PERIODE 2021

Untuk periode pengukuran IKU berikutnya Kepala Perwakilan akan

berupaya memperbaiki rencana aksi agar semua target terpenuhi,

terutama :

1. Upaya pemenuhan target Pemenuhan Pengendalian dan

Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan dilakukan dengan

mendorong perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan

sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality

Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional

Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan

oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP), serta meningkatkan QC dari

PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pelaksanaan

kegiatan pemeriksaan;

2. Upaya pemenuhan target Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

dilakukan dengan :

a. Membangun sistem untuk memonitor benturan kepentingan dalam

penugasan pemeriksaan

b. Mengagendakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh pegawai

terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja BPK Jatim

c. Memastikan seluruh Tim Pemeriksa terinci LKPD menandatangani

pakta Integritas

d. Mensosialisasikan Nilai Dasar BPK melalui penempatan banner

terkait visi misi dan nilai dasar BPK di lingkungan kantor BPK Jatim

3. Upaya pemenuhan target Tingkat Kepuasan Para Pemangku

Kepentingan atas Kualitas Komunikasi dilakukan dengan Mendorong

peningkatan komunikasi dan kerjasama BPK Jatim dengan para

stakeholder melalui peningkatan efektivitas dan kualitas hubungan,

kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di

46

Lingkungan Perwakilan, salah satunya melalui kegiatan komunikasi

audit

Selain beberapa upaya diatas, rekomendasi-rekomendasi Itama

dalam hasil evaluasi SIMAK juga akan dijadikan sebagai pedoman

perbaikan.

Untuk IKU yang telah mencapai atau bahkan melampaui targetnya,

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan berusaha

mempertahankannya agar tetap mencapai target yang telah

dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK)

2020.

Kami berharap penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi

Jawa Timur ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat dalam

pengambilan keputusan baik untuk penetapan kebijakan oleh

pimpinan BPK maupun untuk para pemegang kepentingan di luar BPK

lainnya.

TABEL TARGET PENCAPAIAN KINERJA SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA

Lampiran 1

2 3 Meningkatnya Pemenuhan Pengendalian don Pemeriksaan IKU 1 Pemerolehan Keyakinan Mutu 100.00%

Bermutu Tinggi Pemeriksaan

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasn Pemeriksoon 100,00% yang Memenuhi Harapan Penugasan

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi 75,00% Hos] Pemeriksaan

Tingkat Pemenuhan Keterlibatan lKU 4 Satuan Kerjo dalam Pemeriksaan 100.00%

Tematik Nasional

IKU 5 lingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari 100,00% Pemangku Kepentingan

Tingkat Pemenuhan Keterlibatan IKU 6 Satuan Kerja dalam Pemeriksaan 100,00%

Tematik Lokal

IKU 7 lndeks lmplementasi NQai Dasar BPK 5,00

IKU 8 HasH Evaluasi AKIP 86.00

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi don 95,00% lnformasi

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen 100.00% Pengetahuan

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku 3.80 Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

lKU 12 Pemenuhan Jam Diklat 100.00% Pengembangan Kompetensi

IKU 13 Tingkat Kinerjo Anggaran 87,00%

Lampiran 2

PERBANDINGAN REALISASI APAIAN TAHUN PELAPORAN DENGAN CAPAIAN TIGA TAHUN TERAKHIR

Meningka1nya Pemenuhan Pengendalian Pemeriksaan IKU 1 don Pemerolehan 100,00%

Berrnutu Keyakinan Mutu Tinggi Pemeriksaan

Tingkat Kesesuaian Hasil

IKU 2 Pemeriksaan yang 100,00% Memenuhi Harapan Penu asan Persentase Tindak Lanjut

IKU 3 Rekomendasi Hasil 75,00% Pemeriksaan Tingkat Pemenuhan

IKU 4 Keterlibatan Satuan Kerja 100,00% dalam Pemeriksaan T emotik

IKU 5 100,00% an

Tingkot Pemenuhan

IKU 6 Keterlibatan Satuan Kerja 100.00% dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

IKU 7 lndeks lmplementasi Nilai Dasar BPK 5,00 4,61 4.71 4,57

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP 86,00 88,90 87,64 79,77

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan 95,00% 98.79% 98.54% 98,01% T eknolo i don lniormasi

IKU 10 Tingkat Penerapan 100,00% 125.00% Mana·emen Pen etahuan Tingkat Kepuasan Para

IKU 11 Pemangku Kepentingan 3.80 3.62 atas Kuolitos Komunikasi Pemenuhan Jam Diklat

IKU 12 Pengembangan 100.00% 100.00% 97.07% 100.00% Korn etensi

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran 87.00% 91,77% 85,62% 73.78%

Lampiran 3

TABEL PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN DENGAN TARGET LIMA TAHUN

2 3 4 5 6 7 8 lv'leningkotnya Pemericsoon

Bermutu Tinggi IKU l

Pemenuhon Pengendalian don Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemenl::saan

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 84.38%

IKU2 Tlngkal Kesesuaian Hasi Pemeriksaon yang Memenuhi Haropon Penugason

100,00% 100.00% 100.00% 100.00% 100,00% 100.00%

IKU 3 Persentose lindok Lanjut Rekomendosi Hosil Pemeriksoon

75.00% 75,00% 75,00% 75.00% 75,00% 86,95%

Tingkat Pemenuhon KeterHbalon IKU 4 Sotuon Kerja dotom Pemeriksaan

Temotik Nasional 100.00% 100.00% 100,00% 100.00% 100.00% 101.10%

IKU 5 Tingkol Pemenuhon Pemeriksoon dori Pemon ku Ke entn on 100.00% 100.00% 100.00% 100.00'it 1.00.00% 100.00%

3,62 4,20 4,00 4.10 3.90 3.80

87.00% 83,50% 84,00% 84.50% 85.70% 91.77%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100,00% 100.00%

5,00 5,00 5.00 5,00 5,00 4.61

86,00 87.00 88.00 89,00 90.50 88.90

95.00% 96.00% 97.00% 98.00% 100,00% 98.79%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 125.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00'it 100.00% 100.00%

lingkol Pemenuhon Keterlibolon Saluan Kerjo dolom Pemeriksoan Temotik Lokol

IKU 9

IKU 6

IKU8 IKU 7 lndeks lmplementosi Nial Dosor BPK

Lampiran 4

PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

2 3 4 Meningkatnya Pemenuhan Pengendolian don Pemeriksaan IKU I Pemerolehan Keyakinan Mutu 100,00% 84.38%

Bermutu Tinggi Pemeriksoan

IKU 2 Tingkat Kesesuoian HosTI Pemeriksaan 100,00% 100,00% yang Memenuhi Harapan Penugosan

IKU 3 Persentose llndck Lanjut Rekomendasi 75,00% 86,95% Hosl Pemeriksaon Tlngkat Pemenuhon Ketertibatan

IKU 4 Satuan Kerja dalam Pemenksaan 100,00% 101,10% Tematik Nasional

IKU 5 Tingkot Pemenuhon Pemeriksaan dari 100,00% 100,00% Pemangku Kepentingan Tingkat Pemenuhan Ketertibaton

IKU 6 Satuan Kerja dolam Pemeriksaan 100,00% 100,00% Tematik Lokal

IKU 7 lndeks lmplementasi Nilai Oasar BPK 5,00 4,61

IKU 8 Hos] Evoluasi AKIP 86,00 88,90

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi don 95,00% 98.79% lnformosi

IKU 10 Tingkat Peneropan Manajemen 100,00% 125,00% Pen etahuan

IKU 11 Tingkat Kepuason Para Pemangku 3,80 3,62 Kepentingan etas Kualitas Komunikasi

100,00% 100,00%

87,00% 91,77%

Kode

Keluaran Nama Keluaran Indikator Keluaran Kegiatan (IKK) Target IKK

% Realisasi

IKK

085 Bahan Perumusan Pendapat Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat 100% 100%

086 Layanan Administrasi Pemeriksaan Indeks Kepuasan atas Penyelenggaran Layanan Administrasi Pemeriksaan

Memuaskan (3,80)

Memuaskan 3,68

088 Sumbangan IHPS Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP 100% 100%

091 Laporan Hasil Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK

Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK

100% 100%

116 LHP BPK Perwakilan Prov. Jawa Timur Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100% 100%

156 Laporan pemantauan BPK Perwakilan Prov. Jawa Timur

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan 100% 100%

174 Laporan Profil Entitas Tingkat Pemutakhiran Profil Entitas 100% 100%

182 Layanan Sekretariat Perwakilan Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan

Memuaskan (3,80)

Memuaskan 3,80

206 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Banparpol 100% 100%

248 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan 100% 100%

951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit 1 paket 1 paket

Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit 1 paket 1 paket

994 Layanan Perkantoran Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx% 95% 92,50%

Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%

95% 99,32%

PERJANJIAN K.INERJA TAHON 2020

BADAN PEl\IBRIK.SA KEUANGAN PER WAKILAN PROVINS! JA WA TIMUR

Meningkatnya layanan Pemeriksaan

I Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi

Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

ESELON II SASARAN KEGIATAN

ESELON I SASARAN PROGRAM

selaku atasan pihak pertama, selanjumya disebur Pihak Kedua

Pihak Pertama berkomitmen unruk mewujudkan target kmerja yang dinyatakan dalam Pcrjanjian Kincrja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Keberbasilan dan kcgagalan pencapaian target kmerja tersebut rnenjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan sena akan mclakukan evaluasi tcrhadap capaian kinerja dari pcrjanjian mi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen kmerja organisasi yang efektif transparan dan akumabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Joko Agus Setyono, S.E .• Ak., CPA .• CA., ACPA, CSFA Jabatan . Kepala PerwalaJan Provmsi Jawa Timur

selanjumya disebur Pihak Pertarna Nama : Akhsanul Khaq, MBA. Ak., CFE .. CMA .. CPA., CA., CSFA Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

Target

100%

100%

75%

100%

100%

100%

87%

100%

Memuaskan (3,80)

100%

Sangat Memuaskan

(500)

A (86,00)

95%

Pihak Pertama,

'i/Jj Joko Agus Setyon , .E., Ak., CPA.,

CA., AC CSFA

Ketua,

Dr. Agung Firman Sampucna, S.E., M.Si., CSFA

lndikator Kine(Ja

Pemenuhan Pengendahan dan Pemerolehan xevakinan Mutu Pemenksaan

5 Tingkat Pemenuhan Pemenksaan dari Para Pemangku Kepentingan

6 Tingkat Pemenuhan Keterhbatan Saluan Kerja dalam Pemenksaan Temauk Lokal

7 lndeks lmplementasi Nllai Oasar BPK

8 Has1I Evaluasi AKIP

9 Tingkat Pemanf aatan Teknologi dan lnformas,

10 Tmgkat Penerapan Manajernen Pengetahuan

11 Trngkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kuailtas xomurukasi

12 Pcmenuhan Jam Diklat Pengembangan Kornpetensi

13 Tingkat Kinerja Anggaran

Jakarta. 6 April 2020

Rp24.317.432.000

2 Trngkat Kesesua,an Has1l Pernenksaan yang Memenuh1 Harapan Penugasan

3 Persentase Tindak l.anjut Rekomendasi Has1I Pemenksaan

Rp25.384.030.000 4 Iingkat Pemenuhan Keterl batan Satuan xerja dalam Pernenksaan Ternatik Nasional

INDIK.A TOR DANT ARGET KINERJA TAHUN 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIP\-1 C:.>FA., ctu.

Diketahui oleh:

Menrngkatnya Pemeriksaan Berkualitas Meningkatnya Layanan Pemenksaan

WakiJ Ketua,

Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran

Menmgkatnva Rp49.701.462 000 1 Pemeriksaan yang

Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA., CPA., CA., CSFA

INDIKA TOR KINERJA KELUARAN DAN TARGET TAHUN 2020 Sasaran Keg,atan dan Sasaran Keluaran lnd,kator K1nerja Keluaran Target ..

Memngkatnya Menmgkatnya Laporan Has,I Kclepatan Waktu Penyampa,an Laporan 100% Perneriksaan Pemenksaan Pernenksaan Has,I Pemeriksaan � y1ng Bermutu Berkualttas LHP oleh KAP untuk Ketepatan Wakw Penvarnpaian LHP oleh 100% Tinggt dan aras nama BPK KAP U'ltuk dan atas narna BPK

LHP atas Bantuan Ketepatan Waktu Penyampa,an LHP atas 100% Keuangan pada Parta, Bantuan Keuangan pada Partai Pol,tlk Polttik ... taporan Interim/ Ketepatan Waktu Penvelesaran Lapor an 100% Pendahuiuan tenm/Pendanuluan

+- Laporan Pernantauan xerepatan Wak�u Penyampa,an Laooran 100%

Pemantauan +-

Bahan Perumuvan Trngkat Pemanfaatan Usulan Bahan 100% Pendapat Pendapat Sumbangan IHPS Tingkat Penyelesa·an Input Data Has, 100%

Pemeriksaan pada Apl,kas, SMP .. t eporan Prot1l Entuas T mgkat Kem11takniran Profil Entrtas 100%

+ Layanan Admirustr as, lndeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Memuaskan Perneriksaan Layanan Adm,n1stras1 Pemenksaan (3.80) ..

Meningkalnya tavanan Sekretartat lndeks Kepuasan atas Penvelenggaraan Memuas .an layanan Perwakilan Layanan Sekrerariat Perwak ar- (3.80) Perneriksaan layanan Sarana dan Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor l Paket

+ Prasarana Internal Jumlah Pengadaan Peralatan Fas.litas 1 Paket

Perkantoran Layanan Perkantoran Realisasi Pernbavaran GaJ1 dan Tuniangan 95%

Real .,as, Perwediaen Layanan ocerasronal 95% dan Pernehharaan Kantor

Yw_ .. , Ak., CPA., CA.,

SFA

Cata tan 1 ?emla1an duaksanasan

secara mandir), 2. Pentla,an d1d.tsar1<an atas

dokumen/keluaran vang d1sampa1kan kepada atasan lengscng Cselon l atau p1hJ< terl(c11t (t1dok termasuk LI-IP atau nokumen la,nnya yang sudah d1ukur dalarn Ind ka tor Sasar an Keg1atc1n f selon 2 tNka1tl

Pihak Pertama,

Joko Agus Setyono, ACP

Jakarta. 6 April 2020

J<ntena Batas Naf tu sesuat berakht•nva ST,POS, Pl, aiau O,spos1s1 Atasan Lang sung= 100% PPayampa1a11 terlambat 1 Shari kerja = 95% Penvamparan terlambat 6·10 han keqa =90% Penvampa1an terlambat > 10 harr �eria =85% Skala 1-5 1,00 -1.09 = sangat 11rfak rnernuaskan 2,00 • .2,99 - tidal( memuasvan 3.00- 3,99 = rnemuaskan ,1.00 - 5,00 == sangat men uaskan

Pibak Kedua ,

AkhsanuJ Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA., CPA., CA.,CSFA

tndeks Kepoa!><ln Layanc1n

lndikator KNepa:an Waktu (i<eluaran/1.ubkeluaran)

PIAGAM MANAJEMEN RJSIKO

SA TUAN KERJA PEMILIK RISIKO BPK PERWAKILAN PROVINSI JA WA TIMUR

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020

Dalam rangka pencapaian tujuan orqanisasi pada Satuan Kerja Pemilik Risiko BPK Perwakilan Provins,

Jawa Timur, Saya menyatakan bahwa:

1. Piagam Manajernen Risiko 1n1 merupakan komitmen penerapan manajemen risiko yang meliputi

penetapan konteks, profit dan peta nsiko. serta penanganan risiko pada level Satuan Kerja Pemilik

Risiko BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

2. Pelaksanaan proses tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh Pelaksana pada Satuan Kerja

Pemilik Risiko yang Saya pirnpm dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan manajemen risiko

yang berlaku di Sadan Pemenksa Keuangan Republik Indonesia.

3. Rencana akst penanganan ris1ko dilaksanakan oleh seluruh Pelaksana pada Saluan Kerja Pemilik

Risiko yang Saya pirnpin.

4. Dalam rangka meningkatkan efekuvitas penerapan manajernen risiko, Saya berkomitrnen

melaksanakan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh Pelaksana pada

Satuan Kerja Pemilik Risiko yang Saya pimpin.

Jakarta, 6 April 2020

Kepala Perwakilan P ovinsi Jawa Timur,

Anggota V,

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.8.A., CIPM. CSFA. CPA

Tortama KN V,

Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CA., CSFA

A., CPA .•

Wakil Ketua, Ketua,

Dr. Agung Fi an Sampurna, S.E., M.Si., CSFA

Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA

SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2020

PERSPEKTF, 88 DAN IKU Target Reallsasl Skor SKOR KINERJA

SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINS! JAWA TIMUR 99,94 SASARAN KEGIATAN 99,94

1 Pemenuhan Pengendatian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu 100.00% 84,38% 84,38 Pemenksaan

2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuh1 Harapan 100,00% 100,00% 100,00 Penugasan

3 Persentase lindak Lanjut Rekomendasi Hasll Pemeriksaan 75,00% 86,95% 105,00

4 Tingkat Pemenuhan Keterllbatan Satuan Kerja daiam Pemeriksaan 100,00% 101,10% 101,10 Tematlk Nasional

5 Tlngkat Pemenuhan Pemenksaan darl Pemangku Kepenlingan 100,00% 100,00% 100,QO

6 T1ng11at Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja clalam Pemenksaan 100,00% 100,00% 100,00 Tematik Lokal

7 lndeks lmplementasi Nila1 Dasar BPK 5,00 4,61 92,20

8 Hasll Evaluasl AKIP 86,00 88,90 103,37

9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan lnformasl 95,00% 98,79% 103,99

10 Tingkat Penerapan ManaJemen Pengetahuan 100,00% 125,00% 105,00

11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan alas Kualltas 3,80 3,62 95,26 Komunlkasi

12 Pemenuhan Jam Diktat Pengembangan Kompetens1 100,00% 100,00% 100,00

13 Tingkat Klnerja Anggaran 87,00% 91,n% 105,00

5

laporan kinerja bpk perwakilan prov. jawa timur …

Documents