REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM KERJASAMA

ANT ARA

SADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

SELANDIA BARU

DA LAM

KERJASAMA DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

Sadan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia dan

Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru (selanjutnya secara

terpisah akan disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama akan disebut

sebagai "Para Pihak");

Berdasarkan pada hubungan persahabatan antara kedua negara dan

keinginan untuk berkontribusi lebih lanjut dalam pengembangan hubungan

bilateral mereka;

Memperhatikan risiko bencana alam di masing masing negara;

Menyadari pentingnya mempromosikan sebuah hubungan kerja yang baik di

bidang penanggulangan bencana untuk kesejahteraan dan keselamatan rakyat

di kedua negara;

1

Berniat untuk memperkuat kerja sama dalam bidang yang menjadi perhatian

bersama, yang akan menuju pada perekonomian kedua negara yang tangguh

menghadapi bencana melalui kemitraan;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

masing-masing negara;

Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:

Paragraf 1

Tujuan

Tujuan dari Memorandum Kerja Sama ini (selanjutnya akan disebut sebagai

Memorandum) adalah untuk membangun kerja sama dalam bidang

penanggulangan bencana yang berdasarkan pada persamaan, timbal balik dan

keuntungan bersama dan saling menghargai, serta untuk memajukan

hubungan dan kesepahaman bersama antara Para Pihak.

Paragraf 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Bidang kerja sama antara Para Pihak akan meliputi sebagai berikut:

2.1. Pertukaran informasi dan pengetahuan di bidang penanggulangan

bencana;

2.2. Bantuan teknis, pelatihan dan peningkatan kapasitas di bidang

penanggulangan bencana;

2.3. Bantuan untuk tanggap darurat dan pemulihan dari bencana, jika

diperlukan;

2

2.4. Kegiatan lain yang ditentukan oleh Para Pihak.

Paragraf 3

Tanggung Jawab dari Para Pihak

3.1. Para Pihak akan bertanggungjawab untuk mengoordinasikan dan

melibatkan entitas organisasi terkait di negara masing-masing yang sesuai

dan diperlukan bagi penyelesaian kegiatan yang diberikan sesuai dengan

Memorandum ini. Para Pihak akan berupaya untuk menyediakan seluruh

dukungan yang diperlukan secara tepat waktu untuk melaksanakan

kegiatan yang berada di bawah Memorandum ini;

3.2. Para Pihak akan berupaya untuk memastikan pengaturan dan koordinasi

seluruh kegiatan yang teridentifikasi dan pelaksanaannya di negara

masing-masing dalam rangka pelaksanaan Memorandum ini;

3.3. Para Pihak akan membuat pengaturan yang diperlukan sesuai dengan

hukum, peraturan dan ketentuan negara masing-masing untuk

memfasilitasi masuk dan keluarnya personil serta perlengkapan salah satu

Pihak yang digunakan dalam lingkup kegiatan Memorandum ini dari

wi layah Pihak tersebut ke wilayah Pihak lainnya.

Paragraf 4

Pengaturan Finansial

Tidak akan ada pertukaran pendanaan antara Para Pihak dan kegiatan kerja

sama di bawah Moc ini akan tergantung pada ketersediaan dana. Kegiatan

kerjasama akan ditentukan melalui persetujuan kedua Pihak dan akan dicatat

dalam sebuah pengaturan khusus untuk setiap kegiatan.

3

1•

II

Ii ~·

Paragraf 5

Kode Etik

Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru akan memasukkan

suatu ketentuan dalam setiap kontrak yang dibuatnya, agar sesuai dengan

maksud dan tujuan dari Memorandum ini, bahwa kontraktor (termasuk personil

dan subkontraktor yang terlibat) akan memperhatikan dan mematuhi hukum

dan perundang-undangan Republik Indonesia.

Paragraf 6

Hak Kekayaan lntelektual

6.1. Para Pihak akan menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain.

6.2. Pengaturan terkait dengan hak kekayaan intelektual akan dicatat dalam

pengaturan terpisah yang disetujui oleh Para Pihak.

Paragraf 7

Kerahasiaan

Jika salah satu Pihak ingin membuka data rahasia dan/atau informasi yang

dapat ditukar, diperoleh, dibagi, dan/atau muncul dari kegiatan kerja sama di

bawah Memorandum ini kepada pihak ketiga, Pihak yang memberikan akses

data harus terlebih dahulu meminta izin tertulis dari Pihak lainnya, sebelum

pemberian akses data tersebut dilakukan, kecuali bila dibutuhkan oleh

perundang-undangan dalam negeri Pihak lainnya.

4

Paragraf 8

Pengawasan

Para Pihak akan mengawasi implementasi dari Memorandum ini melalui

pertemuan tahunan, secara bergantian di Indonesia atau di Selandia Baru. Jika

Para IPihak tidak dapat menyelenggarakan pertemuan, sebagai pengganti, akan

dilakukan pertukaran dokumen melalui jalur diplomatik.

Paragraf 9

Amandem en

Memorandum ini dapat diamandemen melalui pemberitahuan tertulis dari Para

Pihak. Perubahan ini akan mulai berlaku pada waktu yang ditentukan oleh Para

Pihak.

Paragraf 10

Penyelesaian Perbedaan

Setiap Pihak akan berkonsultasi dengan Pihak lainnya sesegera mungkin

mengenai hal-hal yang mempengaruhi implementasi Memorandum ini. Setiap

perbedaan yang timbul akibat penerapan dan interpretasi Memorandum ini

akan ditentukan melalui negosiasi dan konsultasi bersama.

Paragraf 11

Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran

11 .1. Memorandum ini akan berlaku pada saat tanggal penandatanganan;

5

- ------ ---- --- - -- .._ - - - - - ~ - -- - - - - ~

11.2. Memorandum ini akan berlaku untuk periode 3 (tiga) tahun, dengan

peninjauan secara berkala dan perpanjangan untuk satu periode yang

ditentukan secara tertulis oleh Para Pihak;

11.3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum ini kapan pun dengan

notifikasi tertulis melalui jalur diplomatik setidaknya 6 (enam) bulan

sebelum tanggal penghentian yang diinginkan.

11.4. Penghentian Memorandum ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan

durasi dari setiap kegiatan yang sedang berlangsung hingga selesainya

kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak menentukan lain.

SEBAGAI BUKTI para penandatangan di bawah ini, telah menandatangani

Memorandum ini.

TELAH DITANDATANGANI di Jakarta, Indonesia, pada April 2015 dengan

4 (empat) teks asli , masing masing sebanyak dua teks dalam Bahasa lnggris

dan Bahasa Indonesia, seluruh teks memiliki keaslian yang sama. Jika terdapat

perbedaan interpretasi, teks dalam Bahasa lnggris yang akan berlaku.

Untuk

Sadan Nasional Penanggulangan

Bencana Republik Indonesia

Syamsul Maarif

Ke pa la

6

Untuk

Kementerian Luar Negeri

dan Perdagangan Selandia Baru

Trevor Matheson

Besar Selandia Baru untuk

Republik Indonesia

REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM OF COOPERATION

BETWEEN

THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE

OF NEW ZEALAND

ON

COOPERATION IN THE FIELD OF DISASTER RISK MANAGEMENT

The National Disaster Management Authority of the Republic of Indonesia and the

Ministry of Foreign Affairs and Trade of New Zealand (hereinafter singularly referred

to as the "Partner" and jointly referred to as the "Partners");

Guided by the traditional friendly relations between the two countries and their

endeavour(s) to contribute to further development of their bilateral relations;

Deeply concerned with the risk of natural disasters in their countries;

Understanding the importance of promoting a clear working relationship in the field

of disaster risk management for the well-being and safety of the people of both

countries;

Intending to strengthen the cooperation in the areas of mutual interest, which will help

towards disaster resilient economies of both countries through partnership;

Pur:suant to the prevailing laws and regulations in their respective countries;

1

Paragraph 1

Purpose

The purpose of this Memorandum of Cooperation (hereinafter referred to as MoC) is

to develop cooperation in the field of disaster management on the basis of equality,

reciprocity and mutual benefit and respect, and to promote relations and mutual

understanding between the Partners.

Paragraph 2

Scope of Cooperation

The areas of cooperation between the Partners will cover the following:

2.1. Exchange of information in the field of disaster management;

2.2. Technical assistance, training and capacity building in disaster management;

2.3. Assistance for response and recovery from disasters, if deemed necessary;

2.4. Any other activities as determined by the Partners.

Paragraph 3

Responsibilities of the Partners

3.1. The Partners will be responsible for coordinating and engaging with other

organisations or entities in their own countries, as appropriate and necessary, for

the completion of the activities designated pursuant to this MoC. The Partners

will endeavour to provide all required timely support to accomplish identified

activities under this MoC.

2

3.2. The Partners will endeavour to ensure management and coordination of all the

activities identified and their execution in respective countries for implementation

of this Moc.

3.3. The Partners will make provision for all necessary arrangements in accordance

with respective Partner's laws, rules and regulations to facilitate entry to and exit

from their countries of personnel and equipment to the other country, engaged in

or used in activities under this MoC.

Paragraph 4

Financial Arrangements

There will be no exchange of funds between the Partners and the cooperative activities

under this MoC will be subject to the availability of funds. The cooperative activities

will be subject to the approval of both Partners and will be recorded in a specific

implementing arrangement for each activity.

Paragraph 5

Code of Conduct

The New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade will include in any contract it

enters, to meet the purposes and objectives of this MoC, that the contractor

(including its personnel and subcontractors) will observe and respect the laws and

regulations of the Republic of Indonesia.

Paragraph 6

Intellectual Property Rights

6.1. The Partners will respect the other's intellectual property rights.

3

6.2. Any arrangements relating to intellectual property will be recorded under any

separate arrangements approved by the Partners.

Paragraph 7

Confidentiality

If either of the Partners wishes to disclose confidential data and/or information that

may be exchanged, acquired, shared, and/or resulted from the cooperation activities

under this MoC to any third partner, the disclosing Partner should seek prior written

consent from the other Partner, before any disclosure can be made, except as required

by a Partner's domestic legislation.

Paragraph 8

Monitoring

The Partners will oversee the implementation of this MoC through annual meeting,

alternately in Indonesia or New Zealand. If the Partners are unable to hold the meeting,

exchange of documents will be made through diplomatic channels in lieu of such

meetings.

Paragraph 9

Amendment

This MoC may be amended by mutual written consent of the Partners. Such

amendment will commence on a date as may be determined by the Partners.

4

Paragraph 10

Settlement of Differences

Each Partner will consult with the other as soon as possible on any matter that may

affect the proper operation of the Moc. Any differences arising out of the

interpretation or operation of the MoC will be settled by negotiation and mutual

consultation.

Paragraph 11

Entry into Effect, Duration, and Termination

11 . 1. This MoC will enter into effect on the date of the signing.

11.2. This MoC will be in effect for a period of 3 (three) years, with a view to its

subsequent review and extension for a period as mutually determined in

writing by the Partners.

11 .3. Either Partner may terminate this MoC at any time by written notification

through diplomatic channels at least 6 (six) months prior to the intended date

of termination.

11.4. Termination of this Moc will not affect the validity and duration of any on-going

activities until completion of such activities, unless the Partner decides

otherwise.

5

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto have signed

this Moc.

SIGNED at Jakarta, Indonesia, on April 2015 in 4 (four) original texts, two each

in the English and Bahasa Indonesia, all texts being equally valid. In the event of any

divergence of interpretation, the English text will prevail.

FOR

THE NATIONAL DISASTER

MANAGEMENT AUTHORITY

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Syamsul Maarif

Chief

6

FOR

THE MINISTRY OF FOREIGN

AFFAIRS AND TRADE

OF NEW ZEALAND

Trevor Matheson

bassador of New Zealand to

the Republic of Indonesia