rensftzdkbbk_konsep laporan
TRANSCRIPT
DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
BATAM/BINTAN/KARIMUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2013 - 2017
Halaman 1 dari 36
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis (Renstra) Dewan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun periode 2013-2017 adalah
panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun untuk
5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil
evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dewan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun sejak ditetapkan
menjadi Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam/Bintan/Karimun pada tahun 2008 yang lalu, analisa atas
pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat pusat dan
daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik
global/internasional maupun nasional, dan daerah. Selain itu, Renstra ini
juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2010-2014, dan sekaligus
dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi
keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta
visi Indonesia 2014, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2010-2014.
Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, kepala bidang dan
staf Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam/Bintan/Karimun harus melaksanakannya secara akuntabel dan
senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance).
Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan
pencapaian Visi Rencana Strategis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun periode 2013-2017 yaitu
“Terwujudnya Pengusahaan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun
Sebagai Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas
Berlandaskan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Kawasan Yang Tertib, Efisien,
Feleksibel dan Akuntabel”., maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.
Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan
perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi
muatan Rencana Strategis termasuk indikator-indikator kinerjanya.
Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa
mengubah tujuan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam/Bintan/Karimun periode 2013- 2017.
Tanjung Pinang, Juli 2012
Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam/Bintan/Karimun
H. Muhammad Sani
Halaman 2 dari 36
Daftar Isi
Bab 1 Pendahuluan ................................................................................. 4
1.1 Kondisi Kawasan Pelabuhan Bebas Dan Perdagangan Bebas Batam,
Bintan Dan Karimun ...................................................................... 4
1.2 Peran Dewan Kawasan ................................................................... 7
1.3 Potensi Dan Permasalahan ........................................................... 10
Bab Ii Visi, Misi Dan Tujuan Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas Dan
Perdagangan Bebas Batam, Bintan Dan Karimun ......................... 16
2.1 Visi Dewan Kawasan Batam, Bintan Dan Karimun ....................... 16
2.2 Misi Dewan Kawasan Batam, Bintan Dan Karimun ...................... 17
2.3 2.3 Tujuan Dewan Kawasan Batam, Bintan Dan Karimun ............ 19
2.4 Sasaran Strategis Dewan Kawasan Batam, Bintan Karimun. ........ 19
Bab 3 Arah Kebijakan Dan Strategi ....................................................... 22
3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Kawasan ................. 22
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Dewan Kawasan Batam, Bintan Dan
Karimun....................................................................................... 23
Bab 4 Penutup ........................................................................................ 0
Anak Lampiran 1 Matrik Target Pembangunan .......................................... 1
Anak Lampiran 2 Kebutuhan Pendanaan Pembangunan ........................... 2
Halaman 3 dari 36
Halaman 4 dari 36
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam,
Bintan dan Karimun
Kebijakan pemerintah nasional tentang kawasan pelabuhan
bebas dan perdagangan bebas telah dicanangkan sejak masa-masa
awal orde reformasi untuk mempercepat pertumbuhan kawasan-
kawasan strategis di berbagai belahan nusantara. Kebijakan tersebut
dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 yang kemudian dikuatkan
menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 yang kemudian
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2007 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2007.
Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000, di
berbagai daerah di Indonesia telah dibentuk beberapa kawasan untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yaitu kawasan
pembangunan ekonomi terpadu (KAPET) dan kawasan otorita. Batam
merupakan kawasan otorita yang dibentuk dengan Keputusan
Presiden Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan
Pembangunan Pulau Batam, kemudian diikuti dengan pembentukan
Kota Madya Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
1983 serta dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984
tentang Hubungan Kerja Antara Kotamadya Batam dengan Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Namun sejak reformasi
kawasan otorita menjadi dilematis berhadapan dengan kebijakan
desentralisasi yang sedang mengelora dengan keluarnya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Konflik
antara daerah otonom dengan kawasan otorita menempatkan
kawasan otorita kehilangan legitimasi terutama dengan belum adanya
undang-undang yang mengatur secara khusus tentang otorita.
Halaman 5 dari 36
Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2000 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2000, telah memberikan landasan hukum yang kuat
bagi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Berdasarkan
Undang-Undang tersebut, kawasan otorita batam diubah menjadi
kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas yang ditetapkan
dengan Paraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 diikuti dengan
pembentukan dua kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas
lainnya di provinsi Kepulauan Riau yaitu Kawasan Pelabuhan Bebas
dan Pedagangan Bebas Bintan yang dibentuk dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor
48 Tahun 2007 tentang pembentukan kawasan pelabuhan bebas dan
perdagangan bebas Karimun.
Meskipun sudah mempunyai landasan hukum yang kuat
tentang keberadaan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan
bebas, namun secara operasional masih mengalami banyak kendala
antara lain tentang status kelembagaan, sumber pendanaan, pola
pengelolaan keuangan, pelimpahan wewenang, koordinasi dengan
instansi terkait dan stakeholder, kepegawaian, struktur organisasi
dan masalah-masalah fundamental lainnya yang menghambat lajunya
pengelolaan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas di
seluruh Indonesia untuk menjadi pusat pertumbuhan Indonesia
(center of national economic growth).
Di Provinsi Kepulauan Riau, Kawasan PBPB Batam relative
sudah mapan, baik dari segi kelembagaan, pendanaan maupun
kewenangan terutama dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Kawasan
Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam. Namun dua kwasan
lainnya yang baru terbentuk lima tahun yang lalu saat ini hampir
belum terlihat geliatnya baik dalam melaksanakan fungsi sebagai
kawasan pelabuhan bebas maupun fungsi kawasan perdagangan
bebas.
Halaman 6 dari 36
Belum terbentuknya berbagai regulasi pendukung terutama
bidang keuangan dan kelembagaan serta terbatasnya sumber
pendanaan untuk membangun dan mengusahakan kawasan menjadi
kendala utama bagi kawasan PBPB Bintan dan Karimun. Sampai
tahun kelima setelah pembentukan kawasan PBPB Bintan dan
Karimun, belum adan program yang signifikan yang dilaksanakan
oleh kedua kawasan tersebut dan baru pada tahun 2012 ini kedua
kawasan tersebut memulai beberapa pembangunan kawasan setelah
adanya dukungan dana dari pemerintah pusat melalui APBN dan
dukungan dari APBD. Adapun jumlah dana yang diterima oleh
kawasan Bintan dan Karimun sampai tahun 2012 ini dapat dilihat
dari table berikut :
tabel
Adapun beberapa program/kegiatan yang sudah
dilaksanakan oleh kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan
Bintan dan Karimun sejak tahun 2007 dapat dilihat pada table
berikut ini :
tabel
Sementara itu, pendapatan dari hasil pengusahaan hanya
dimiliki oleh kawasan PBPB Batam, sedangkan kawasan PBPB Bintan
dan Karimun belum mampu menyumbangkan pendapatan sendiri.
Rincian pendapatan untuk masing-masing kawasan dapat dilihat
pada table berikut ini :
tabel
Halaman 7 dari 36
1.2 Peran Dewan Kawasan
Dewan Kawasan sebagaimana diamanatkan dalam
Praturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2000 Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Dewan Kawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas
dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina,
mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan.
Dengan demikian maka fungsi yang diemban oleh dewan kawasan
meliputi fungsi penetapan kebijakan, pengawasan dan koordinasi.
Fungsi kebijakan umum merupakan fungsi pengaturan
yang diperlukan untuk memberikan payung hukum (legal policy)
bagi badan pengusahaan untuk melaksanakan fungsi pengusahaan
kawasan sesuai dengan fungsi kawasan itu sendiri. Fungsi
kebijakan ini meliputi dua area kebijakan yaitu area kebijakan
eksternal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kewenangan
pemerintah provinsi, kewenangan pemerintah kabupaten/kota atau
kebijakan internal yang menjadi kewenangan dewan kawasan
sendiri.
Pada area kebijakan eksternal, dewan kawasan berperan
untuk mendorong para pengambil kebijakan agar menetapkan
semua kebijakan yang diperlukan oleh kawasan Batam, Bintan dan
Karimun dalam menjalankan fungsi pengusahaan kawasan. Selain
itu, dewan kawasan juga dapat mempersiapkan atau menginisiasi
pembentukan berbagai kebijakan dari lembaga eksternal yang
diperlukan untuk memaksimalkan pengembangan dan
pengusahaan kawasan. Beberapa kebijakan eksternal yang perlu
didorong pembentukannya antara lain tentang status kelembagaan,
pelimpahan wewenang, pengelolaan keuangan dan kebijakan lain
terkait dengan status pelabuhan bebas dan perdangan bebas.
Sedangkan kebijakan internal yang perlu dibentuk antara lain
tentang struktur organisasi, kepegawaian, pedoman perencanaan
anggaran, penggajian, pedoman kerja sama, pedoman
penganggkatan pejabat badan pengusahaan dan kebijakan internal
lainnya yang diperlukan bagi badan pengusahaan.
Fungsi Pengawasan merupakan fungsi untuk menjamin
agar pengelolaan dan pengusahaan kawasan yang dilakukan oleh
badan pengusahaan kawasan sesuai dengan kebijakan, rencana
Halaman 8 dari 36
dan peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan yang
dilakukan oleh dewan kawasan lebih ditujukan pada fungsi
pengawasan umum yang objeknya adalah segala kebijakan dan
keputusan yang diambil oleh badan pengusahaan kawasan,
sedangkan pengawasan teknis manajemen pengelolaan kawasan
sehari-hari seharusnya dilakukan oleh satuan pengawas internal
yang dibentuk pada setiap badan pengusahaan.
Sejalan dengan keanggotaan dewan kawasan yang terdiri
dari kepala daerah provinsi dan kepala daerah kabupaten/kota
yang wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas
dan pelabuhan bebas, maka fungsi pengawasan oleh dewan
kawasan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran pengembangan
kawasan oleh badan pengusahaan atau pengawasan terhadap
kinerja dari setiap badan pengusahaan. Kinerja setiap badan
pengusahaan merupakan hal yang amat menentukan bagi
keberhasilan pengembangan dan pembangunan sebuah kawasan
perdagangan dan pelabuhan bebas. Oleh karena itu, pengawasan
kinerja badan pengusahaan oleh dewan kawasan harus terpola
dengan baik agar mudah diterjemahkan oleh stiap elemen yang
terlibat dalam pengelolaan kawasan baik dewan kawasan, badan
pengusahaan kawasan, segenap karyawan dan stakeholder lainnya
yang terkait.
Pelaksanaan fungsi pengawasan tidak terlepas dari
kegiatan meonitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan
oleh badan pengusahaan. Namun mengingat pengawasan yang
dilakukan oleh dewan kawasan adalah pengawasan umum
(pengawasan kebijakan dan kinerja) maka kegitan monitoring dan
evaluasi hendaknya tidak ditujukan pada monitoring dan evaluasi
proyek/evaluasi dan monitoring teknis, namun sebaliknya evaluasi
dilakukan dengan menilai kebijak an dan tindakan yang diambil
oleh badan pengusahaan untuk dinilai keseuaiannya dengan
kebijakan dewan kawasan, kebijakan pemerintah, kebijakan
pemeirntah daerah dan peraturan perundang-undang lainnya.
Evaluasi terhadap kinerja badan pengusahaan harus
dilakukan dengan mebandingkan antara target kinerja yang sudah
ditetapkan dengan kinerja yang dicapai. Oleh karena itu,
penyusunan rencana strategis setiap kawasan oleh badan
pengushaan merupakan alat ukur evaluasi kinerja setiap badan
pengusahaan untuk setiap tahunnya.
Halaman 9 dari 36
Fungsi koordinasi adalah kegiatan/usaha yang bertujuan
untuk mensinkronkan setiap kegiatan antara badan pengusahaan
dengan instansi lainnya baik dilingkungan pemerintah daerah
provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, instansi vertikal
maupun dengan pihak lainnya yang terkait. Selain untuk
mensinkronkan setiap kegiatan, fungsi koordinasi juga
mengandung makna adanya keterlibatan dewan kawasan dalam
penyelesaian masalah yang dihadapi badan pengusahaan baik yang
berhadapan dengan instansi lain maupun dengan masyarakat atau
pihak swasta.
Fungsi sinkronisasi memiliki beberapa sasaran/tujuan
utama yaitu sinkronisasi dalam menetapkan sasaran kegiatan,
sinkronisasi waktu pelaksanaan, sinkronisasi tempat kegiatan,
sinkronisasi pelaku kegiatan dan sinkronisasi tahapan pelaksanaan
kegiatan. Sinkronisasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk
menjamin konsitensi antara dokuken perencanaan dan rencana
kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun.
Sinkronisasi sasaran kegiatan merupakan hal yang amat
penting dan terkadang menghadapi banyak kendala dalam
pelaksanaannya. Sinkronisasi sasaran kegiatan antara badan
pengusahaan kawasan dengan pemerintah daerah dan instansi
vertikal lainnya membutuhkan peran dewan kawasan yang sangat
intensif dan kuat. Keterpaduan dan kesinkronan perencanaan
sasaran kgiatan antar pihak sangat berpengaruh pada percepatan
pengembangan kawasan. Misalnya, pembangunan infrastruktur
jalan antara jalan yang ada dalam kawasan dengan jalan yang
menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
amat menetukan keberhasil pembangunan kawasan. Apabila
kawasan PBPB membangun infrastruktur jalan dalam kawasan,
namun jalan lain menunju kawasan tidak dibangun sesuai dengan
kebutuhan kawasan, maka pengembangan kawasan akan
terhambat karena tidak adanya daya dukung dari infrastruktur di
sekitar kawasan. Pada kondisi seperti ini dimana keterpaduan
sasaran kegiatan menjadi hal yang amat penting, maka peran
koordinasi dewan kawasan menjadi hal yang amat penting pula.
Peran koordinasi ini amat mudah diucapkan dan
dimengerti akan arti pentingnya oleh semua pihak, namun
pelaksanaannya adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Ketidak
terpaduan sistem dan informasi serta tidak adanya instrumen yang
mengikat keterpaduan tersebut telah membuat banyak koordinasi
gagal mencapai tujuan yang diinginkan.
Halaman 10 dari 36
Sebagai dewan kawasan yang merangkap sebagai kepala
daerah, peran dewan kawasan dalam koordinasi diyakini mampu
menghilangkan hambatan koordinasi yang mungkin muncul dan
akhirnya mampu menghadirkan sinkronisasi dan keterpaduan yang
kuat antara badan pengusahaan kawasan dengan instansi lainnya
yang terkait baik dilingkungan pemerintah daerah maupun instansi
vertikal lainnya.
1.3 Potensi dan Permasalahan
a. Penetapan Kebijakan
Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan tidak
sutuhnya dilimpahkan kepada dewan kawasan, oleh karena itu
banyak kebijakan strategis masih menjadi kewenangan berbagai
kementerian/lembaga pada pemerintah pusat. Disisi lain,
keberadaan kebijakan tersebut menjadi landasan bagi dewan
kawasan dan badan pengusahaan dalam menetapkan kebijakan
lanjutan. Tidak adanya kebijakan atau belum adanya kebijakan
yang ditetapkan oleh pemeirntah pusat mengakibatkan dewan
kawasan tidak dapat menetapkan kebijakan teknis yang
diperlukan oleh badan pengusahaan.
Adanya beberapa kawasan pelabuhan bebas dan
perdagangan bebas lain seperti Batam dan Sabang yang telah
memiliki landasan kebijakan yang cukup lengkap akan menjadi
acuan dalam perumusan kebijakan di kawasan Bintan dan
Karimun baik kebijakan internal dewan kawasan maupun
kebijakan eksternal. Meskipun kebijakan eksternal pada
kawasan lain dapat dijadikan acuan dan contoh dalam
menetapkan dan memperjuangkan kebijakan di Bintan dan
Karimun, namun proses penetapannya tetap membutuhkan
waktu yang cukup lama. Adanya prosedur birokrasi dalam
penetapan kebijakan eksternal akan menjadi salah satu faktor
yang memperlambat keberadaan beberapa kebijakan ekseternal
yang diperlukan.
Adanya Dewan Nasional Kawasan merupakan salah satu
faktor yang dapat mempercepat proses formulasi dan penetapan
kebijakan yang terkait dengan pengelolaan kawasan pelabuhan
bebas dan perdagangan bebas. Keanggotaan Dewan Nasional
Kawasan yang terdiri dari beberapa menteri akan mempermudah
koordinasi antar kementerian dalam perumusan kebijakan yang
Halaman 11 dari 36
melibatkan banyak pihak (cross cutting issues). Hubungan
antara dewan kawasan dan dewan nasional kawasan merupakan
hubungan yang fungsional di mana peran Dewan Nasional
Kawasan berfungsi mengkoordinasikan kebijakan nasional
pengelolaan kawasan, sedangkan dewan kawasan berfungsi
merumuskan kebijakan umum pengelolaan kawasan yang
merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional yang terkait
dengan pengelolaan kawasan.
Penetapan kebijakan umum oleh dewan kawasan masih
memerlukan penafsiran tentang batas kebijakan umum tersebut.
Hal ini perlu dilakukan untuk tidak teralu intervensi ke dalam
kebijakan teknis pengelolaan kawasan yang menjadi
kewenangan badan pengusahaan. Kewenangan dewan kawasan
harus dibatasai pada kebijakan yang diperlukan oleh badan
pengusahaan sebagai payung hukum untuk menetapkan
kebijakan teknis. Dalam hal kebijakan teknis kepengusahaan
dapat ditetapkan tanpa adanya payung hukum dari dewan
kawasan, maka kebijakan tersebut dapat langsung ditetapkan
oleh badan pengusahaan.
Adanya master plan percepatan pembangunan ekonomi
Indonesia (MP3EI) akan menjadi salah satu faktor yang akan
mempermudah dan mendorong dibentuknya kebijakan-
kebijakan eksternal terutama yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat yang diperlukan oleh kawasan perdagangan
bebas dan pelabuhan bebas. MP3EI merupakan faktor yang ikut
memperkuat percepatan penyiapan kebijakan bagi pengelolaan
kawasan PBPB.
Otonomi luas yang diberikan kepada daerah
kabupaten/kota menjadi salah satu faktor konflik kepentingan
dalam penetapan kebijakan pengelolaan kawasan PBPB
terutama terkait dengan kebijakan bidang perizinan yang selama
ini menjadi kewenangan kabupaten/kota. Wilayah kawasan
PBPB yang berhimpitan dengan wilayah kabupaten/kota
menjadi potensi penghambat dalam penyelesaian kebijakan
pengelolaan kawasan pelabuhanbebas dan perdagangan bebas.
Dewan kawasan yang anggotanya terdiri dari kepala
daerah provinsi dan kabupaten/kota yang wilayahnya masuk
dalam kawasan kabupaten/kota yang bersangkutan merupakan
faktor kekuatan yang dapat menyelesaikan konflik antara badan
pengusahaan dengan satuan kerja pemerintah daerah baik
Halaman 12 dari 36
dalam kebijakan teknis maupun dalam penenetapan kebijakan
makro pengelolaan kawasan. Sebagai kepala daerah, tujuan
akhir dari pemerintahan daerah adalah adanya peningkatan
kesejahteraan rakyat di wilayahnya. Atas landasan berpikir
seperti itu maka konflik kebijakan anatara kepala
daerah/perangkat daerah dengan badan pengusahaan kawasan
akan dapata diminimalisir. Adapun identifikasi potensi dan
permasalah eksternal kewenangan penetapan kebijakan adalah
sebagai berikut :
Tabel…..
IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS DAN TINDAK
LANJUT PERAN DEWAN KAWASAN
LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL : KEWENANGAN PENETAPAN
KEBIJAKAN.
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
Komposisi
Keanggotaan Dewan
Kawasan Yang Terdiri
Dari Kepala daerah.
Koordinasi Dewan
Kawasan Dengan
Berbagai Pihak Yang
Kurang Intensif.
Mengintensifkan
Koordinasi Dewan
Kawasan.
Adanya Model
Kebijakan Dari
Kawasan PBPB Yang
Lebih Dulu Terbentuk.
Adopsi Model
Kebijakan Tetap
Berhadapan Dengan
Birokratisasi Yang
Panjang.
Melakukan Perumusan
Kebijakan dan
Koordinadi Intensif
Dengan Berbagai Pihak
Untuk Mempercepat
Penetapan Kebijakan.
Adanya Program
MP3EI Sebagai Sebuah
Strategi Pembangunan
Nasional
Arah MP3EI Belum
Bisa Disinerjikan dan
Disinkronkan Dengan
Program PBPB.
Melakukan
Komunikasi dan
Sinergi Dengan Menko
Perekonomian Untuk
Memasukkan
Pengelolaan PBPB
sebagai Salah Satu
Strategi MP3EI.
Adanya Dewan
Nasiona Kawasan Yang
Anggotanya Terdiri
Dari Para Menteri
Kewenangan dan
Kekuasaan Dewan
Nasional Kawasan
Belum Dimanfaatkan
Secara Maksimal.
Mengintensikan
Komunikasi Dengan
Sekretariat Dewan
Nasional Kawasan
Untuk
Memaksimalkan
Dukungan Dewan
Nasional Kawasan.
Halaman 13 dari 36
a. Potensi dan Permasalahan Sumber Daya Manusia
Perumusan kebijakan, koordinasi dan pengawasan yang
dilakukan oleh dewan kawasan menuntut adanya dukungan
sumber daya manusia yang berkualitas. Keanggotaan dewan
kawasan yang terdiri dari pejabat politik dan merangkap kepala
daerah telah mengakibatkan dewan kawasan tidak mungkin
melakukan sendiri proses perumusan kebijakan, koordinasi dan
pengawasan. Dewan kawasan memerlukan sumber daya
manusia yang mampu merumuskan kebijakan umum yang tepat
sebagai landasan bagi bekerjanya badan pengusahaan. Sumber
daya manusia juga diperlukan dalam melakukan koordinasi
teknis dengan berbagai pihak tidak hanya dengan badan
pengusahaan (kordinasi vertikal kebawah) namun juga
koordinasi vertikal keatas (pemerintah pusat) dan koordinasi
horizontal dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal di
daerah.
Sumber daya manusia yang ada pada sekretariat dewan
kawasan saat ini umumnya adalah pegawai negeri sipil yang
sehari-hari merangkap jabatan pada pemerintah daerah provinsi
Kepulauan Riau. Selain adanya keterbatasan kapasitas dalam
pengelolaan kawasan yang mungkin merupakan hal baru bagi
mereka, juga adanya keterbatasan waktu untuk berkonsentrasi
pada perumusan kebijakan, koordinasi dan pengawasan
terhadap pengelolaan kawasan oleh badan pengusahaan
kawasan.
Kebijakan pengelolaan kawasan PBPB harus dirumuskan
sesuai dengan karakteristik manajemen kawasan yang dilandasi
oleh tujuan pengembangan kawasan itu sendiri. Sebagai
kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas, relasi dan
tantangan yang dihadapi badan kawasan adalah pergaulan
dalam bisnis internasional. Bisnis internasional dimainkan oleh
banyak kompetitor di luar negeri. Sehingga kebijakan
pengelolaan kawasan Batam, Bintan dan Karimun harus mampu
menjawab tuntutan bisnis internasional. Kebijakan harus
menjamin adanya penyelenggaraan pelayanan semua core
business kawasan secara efisien, cepat, nyaman dan aman.
Perumusan kebijakan oleh dewan kawasan harus memandu dan
mendorong badan pengusahaan untuk mampu bersaing dengan
kawasan serupa di luar negeri. Budaya birokrasi yang mendarah
daging dalam birokrasi Indonesia harus mampu dikikis habis
dalam pengelolaan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan
Halaman 14 dari 36
bebas. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia yang
mampu menjawab kebutuhan pengembangan dan pengusahaan
kawasan PBPB menjadi tantangan bagi dewan kawasan dalam
melaksanakan fungsinya.
Adapun jumlah dan kualifikasi pegawai yang bekerja
pada dewan kawasan dapat dilihat pada tabel berikut :
tabel
Dari uraian tersebut di atas dapat diidentifikasi potensi
dan permasalah internal bidang sumber daya manusia sebagai
berikut :
Tabel…..
IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS DAN TINDAK
LANJUT PERAN DEWAN KAWASAN
LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL : SUMBER DAYA MANUSIA.
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
Adanya aturan yang
memungkinkan untuk
merekrut pegawai non
PNS profesinal.
Belum ada pedoman
tentang pengelolaan
pegawai Non PNS
Profesional pada
sekretariat dewan.
Menyusun pola rekrut
pegawai Non PNS
professional berbasis
kompetensi.
Adanya peluang untuk
mengukur kinerja
pegawai berbasis
output/produk.
Belum adanya
pedoman pengukuran
kinerja pegawai.
Menyediakan pedoman
pengukuran kinerja
pegawai berbasis
output/produk.
Adanya ruang untuk
menata pengelolaan
kawasan sesuai
dengan kaidah bisnis
internasional
Belum adanya
kapasitas sumber daya
manusia yang
mempunyai
kemampuan
pengelolaan kawasan
sesuai kaidah
intenasinal .
Merumuskan
pengelolaan kawasan
sesuai dengan kaidah
bisnis internasional
oleh tenaga
profesional.
b. Dukungan Lembaga Pemerintah
Pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan
melibatkan banyak pihak baik pada level nasional maupun
daerah. Munculnya persepsi yang berbeda antar
kementerian/lembaga dalam memandang keberadaan dan fungsi
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas merupakan
Halaman 15 dari 36
faktor yang menuntuk adanya upaya keras dalam merumuskan
kebijakan dan mengoordinasi pengelolaan kawasan perdagangan
bebas dan pelabuhan bebas.
Egoisme sektoral serta adanya keengganan kementerian/
lembaga untuk berbagi peran dengan badan pengusahaan
menjadi faktor yang menghambat penetapan kebijakan kepada
badan pengusahaan dan merupakan bagian dari kesulitan
dalam penetapan kebijakan yang memberikan keunggulan bagi
kawasan PBPB dalam bidang pelayanan dibandingkan dengan
kawasan lain diluar PBPB atau bahkan jika dibandingkan
dengan kawasan FTZ di luar negeri.
Adapun identifikasi potensi dan permasalah dukungan
lembaga pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel…..
IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS DAN TINDAK
LANJUT PERAN DEWAN KAWASAN
LINGKUNGAN STRATEGIS ESKTERNAL : DUKUNGAN LEMBAGA
PEMERINTAH.
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
Berkembangnya
semangat desentralisasi
pada pemerintah pusat
termasuk desentralisasi
fungsional.
Belum ada
pemahaman yang
utuh dari lembaga
pemerintah tentang
urgensi kawasan
perdagangan bebas
dan pelabuhan bebas.
Melakukan
komunikasi dan
desiminasi urgensi
dan peran strategis
kawasan perdagangan
bebas dan pelabuhan
bebas .
Adanya kewenangan
pemerintah/pemerintah
daerah yang dapat
didelegasikan kepada
kawasan.
Belum adanya
persiapan untuk
pelimpahan wewenang
kepada kawasan.
Mendorong adanya
pelimpahan wewenang
kepada kawasan.
Halaman 16 dari 36
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN
DEWAN KAWASAN PELABUHAN
BEBAS DAN PERDAGANGAN BEBAS
BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
2.1 Visi Dewan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun
Berdasarkan peran, potensi, permasalahan, strategi yang
telah diuraikan diatas, maka Dewan Kawasan Batam, Bintan dan
Karimun perlu merumuskan sasaran yang harus dicapai dalam
jangka waktu lima tahun (2013-2017). Lingkup sasaran yang harus
dicapai sesuai dengan peran Dewan Kawasan yaitu pertama;
penetapan kebijakan umum pengelolaan kawasan. Kedua;
melakukan koordinasi pengusahaan kawasan baik koordinasi
internal dewan kawasan dan badan pengusahaan, maupun
koordinasi eksternal antara dewan kawasan dengan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah serta pihak lain yang terlibat dalam
pengelolaan kawasan Batam, Bintan dan Karimun. Ketiga;
melakukan pengawasan terhadap badan pengusahaan kawasan
Batam, Bintan dan Karimun.
Penetapan kebijakan, koordinasi dan pengawasan yang
dilakukan oleh dewan kawasan merupakan upaya untuk
memperlancar pelaksanaan pengembangan fungsi kawasan yang
dilakukan oleh badan pengusahaan kawasan. Sesuai dengan uraian
diatas, maka visi Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas dan
Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun adalah :
“Terwujudnya Pengusahaan Kawasan Batam, Bintan dan
Karimun Sebagai Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan
Bebas Berlandaskan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Kawasan
Yang Tertib, Efisien, Feleksibel dan Akuntabel”.
Penjelasan Visi :
Tertib : Pengusahaan kawasan harus dilandasi oleh peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang jelas serta
Halaman 17 dari 36
diadministrasikan secara teratur sesuai standar yang
ditetapkan.
Efiesien : Pengusahaan kawasan harus dilandasi oleh
perbandingan yang rasional antara input yang
dikeluarkan dengan manfaat yang diterima.
Feleksibel : Pengusahaan kawasan harus dilandasi oleh kebijakan
yang memberikan ruang kepada badan pengusahaan
untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap
perubahan linkungan strategis.
Akuntabel : Pengusahaan kawasan harus mampu dipertanggung
jawabkan kepada stakeholder baik secara hukum
maupun secara administrasi.
2.2 Misi Dewan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun
Untuk mencapai visi yang tersebut diatas, maka misi
Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam,
Bintan dan Karimun adalah :
1. Menyiapkan peraturan perundang-undang dan kebijakan yang
diperlukan sebagai landasan pengusahaan kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan
Karimun sesuai dengan karakteristik dan prinsip pengelolaan
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
2. Melakukan koordinasi pengusahaan kawasan baik koordinasi
internal maupun koordinasi eksternal dalam rangka
memaksimalkan pengusahaan fungsi kawasan.
3. Melakukan pengawasan manajemen terhadap pengusahaan
kawasan yang dilakukan oleh badan pengusahaan untuk
menjamin pencapaian tujuan pengusahaan kawasan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program pengusahaan kawasan untuk menilai kinerja
pengusahaan kawasan sebagai bahan untuk melakukan
pembinaan.
Penjelasan Misi :
Misi adalah saran utama yang harus dilaksanakan untuk
mencapaia visi yang telah ditetapkan. Misi harus menggambarkan
tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh dewan kawasan
pelabuhan bebas dan perdagangan bebas yaitu fungsi perumusan
Halaman 18 dari 36
kebijakan umum, koordinasi, pengawasan dan pembinaan. Dewan
Kawasan Batam, Bintan dan Karimun bukan merupakan lembaga
yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan
pengelolaan kawasan secara langsung, namun fungsi dewan
kawasan hanya sebagai pengarah, pembina, pengendali dan
evaluator terhadap pengelolaan dan pengusahaan kawasan oleh
badan pengusahaan kawasan. Untuk melaksanakan peran dan
tugas tersebut maka Ada 4 (empat) misi yang harus dilaksanakan.
Keberhasilan pelaksanaan misi tersebut akan menjamin
tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi Pertama, mempunyai
sasaran untuk mempersiapkan seluruh kebijakan yang diperlukan
dalam pengusahaan kawasan, dimana sebagai kawasan yang baru
dibentuk terutama Bintan dan Karimun masih banyak regulasi baik
yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemeirntah daerah
maupun dewan kawasan yang belum dibentuk. Pencapaian misi ini
akan memberikan kepastian dan kejelasan bagi badan
pengusahaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Misi kedua,
mempunyai sasaran untuk mensinkronkan semua program yang
dilaksanakan oleh badan pengusahaan baik dengan pemerintah
daerah, pemerintah pusat, instansi vertikal maupun dengan
kebutuhan dunia usaha dan masyarakat. Pengembangan kawasan
pelabuhan bebas dan perdagangan bebas melibatkan banyak pihak
dan banyak bidang urusan, sehingga koordinasi yang efektif dan
intensif merupakan sasaran yang harus dicapai untuk menjamin
kelancaran pelaksanaan pembangunan kawasan. Misi ketiga,
mempunyai sasaran untuk menjamin agar semua kegiatan dan
kebijakan yang dilaksanakan oleh badan pengusahaan kawasan
sesuai dengan regulasi yang berlaku, sesuai dengan dokumen
perencanaan, serta sesuai dengan fungsi kawasan. Pengawasan
yang dilakukan oleh dewan kawasan bukanlah pengawasan teknis
terhadap manajemen pengelolaan kawasan hari demi hari, namun
lebih ditujukan pada pengawasan untuk menilai pelaksanaan
fungsi manajemen dan kebijakan yang ditetapkan oleh badan
pengusahaan. Misi keempat, mempunyai sasaran untuk
memperoleh informasi tentang kinerja badan pengusahaan kawasan
serta menilai proses pelaksanaan program dan kegiatan untuk
mendapat gambaran tentang hambatan dan masalah yang dihadapi
dalam rangka pelaksanaan pembinaan.
Halaman 19 dari 36
2.3 2.3 Tujuan Dewan Kawasan Batam, Bintan dan karimun
Pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan diatas akan
dapat dilihat tujuan dewan kawasan yang akan dicapai dalam lima
tahun yang kedepan (2013-2017). Pencapaian tujuan ini
merupakan indikator tercapainya visi dan misi dewan kawasan
Batam, Bintan dan Karimun dalam lima tahun yang akan datang.
Adapun tujuan dewan kawasan Batam, Bintan dan Karimun adalah
sebagai berikut :
1. Terwujudnya kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang
dibutuhkan sebagai landasan bagi pengusahaan kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan
Karimun yang sesuai dengan karakteristik pengusahaan
kawasan.
2. Terwujudnya koordinasi dan pengawasan yang intensif dan
efektif terhadap pengusahaan kawasan oleh Badan
Pengusahaan.
Kedua tujuan tersebut disusun sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab dewan kawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000.
Adapun target dan indikator dari keberhasilan kedua tujuan
tersebut akan dijelaskan dalam bagian berikut ini.
2.4 Sasaran Strategis Dewan Kawasan Batam, Bintan Karimun.
Adapun indikator keberhasilan dari kedua tujuan dewan kawasan
Batam, Bintan dan Karimun yang akan dicapai dalam lima tahun
kedepan adalah :
1. Sasaran Strategis Tujuan Pertama
a. Tersedianya peraturan perundang-undangan (kebijakan)
yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu :
1) Tersedianya kebijakan tentang status kelembagaan
badan pengusahaan;
2) Tersedianya kebijakan tentang pelimpahan wewenang
yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi kawasan;
Halaman 20 dari 36
3) Tersedianya kebijakan tentang pedoman organisasi
badan pengusahaan;
4) Tersedianya kebijakan tentang sumber keuangan
pengusahaan kawasan.
5) Tersedianya penyerahan aset pemeirntah pusat yang
diperlukan untuk pengusahaan kawasan.
b. Tersedianya kebijakan yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah.
1) Selesainya pelimpahan wewenang yang diperlukan
untuk pengusahaan kawasan;
2) Selesainya penyerahan aset yang diperlukan untuk
pengusahaan kawasan;
3) Adanya dukungan pendanaan sesuai dengan
kemampuan daerah dan rencana pengembangan
kawasan.
c. Tersedianya kebijakan yang menjadi kewenangan dewan
kawasan.
1) Tersedianya kebijakan tentang struktur organisasi
badan pengusahan Bintan dan Karimun serta
Sekretariat Dewan Kawasan.
2) Tersedianya kebijakan tentang sistem kepegawaian
pada badan pengusahaan terutama pada Badan
Pengusahaan Bintan dan Karimun.
3) Tersedianya kebijakan tentang sistem penggajian pada
badan pengusahaan terutama pada Badan
Pengusahaan Bintan dan Karimun.
4) Tersedianya kebijakan tentang tata cara perencanaan
penganggaran pada badan pengusahaan.
2. Sasaran Strategis Tujuan Kedua
a. Sinkronnya dokumen perencanaan badan pengusahaan
dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah dan
instansi vertikal;
b. Terlaksananya rapat koordinasi antar berbagai pihak yang
terkait;
Halaman 21 dari 36
c. Tidak adanya penyimpangan dalam kebijakan yang
ditetapkan oleh badan pengusahaan.
d. Terselesaikannya semua masalah yang dihadapi oleh badan
pengusahaan;
e. Adanya hasil evaluasi kinerja badan pengusahaan setiap
tahun.
Halaman 22 dari 36
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN DAN
STRATEGI
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan
Penetapan sebuah kawasan sebagai kawasan perdagangan
bebas dan pelabuhan bebas mempunyai arti yang sangat strategis
dalam percepatan pertumbuhan dan perkembangan sebuah
kawasan. Melalui penetapan sebagai sebuah kawasan perdagangan
bebas dan pelabuhan bebas, maka berbagai kemudahan, fasilitas,
dan dispensasi serta otoritas diberikan kepada kawasan tersebut
untuk memainkan perannya sebagai kawasan pelabuhan dan
perdaganagan bebas.
Penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan
bebas merupakan salah satu strategi pemerintah nasional untuk
mempercepat pertumbuhan kawasan sebagai salah satu pusat
pertumbuhan ekonomi nasional yang dikembangkan berdasarkan
potensi unggulan yang dimiliki kawasan baik potensi geografis,
sumber daya alam, sumber daya manusia maupun potensi buatan
lainnya. Pertumbuhan kawasan diharapkan akan mendorong
terjadinya pertumbuhan regional yang pada akhirnya memberikan
kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46, 47 dan 48
tahun 2007 masing-masing tentang Pembentukan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun yang ketiga
Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa kegiatan yang
dilaksanakan di kawasan ini meliputi kegiatan-kegiatan di bidang
ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri,
perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya.
Sedangkan tujuan dari penetapan ketiga kawasan tersebut
sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
dinyatakan dalam konsideran mengingat yang menyatakan “bahwa
untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta
menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi
perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan,
pariwisata, dan bidang-bidang lainnya dalam kawasan . Dari
Halaman 23 dari 36
konsideran mengingat dapat diketahui bahwa penetapan kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas merupakan strategi
pemerintah pusat untuk memaksimalkan pengembangan dan
menjamin kegiatan usaha.
Strategi pengembangan kawasan dilakukan dengan
meniadakan ketentuan kepabeanan di kawasan kecuali untuk
barang yang dilarang masuk atau dilarang keluar dari dan ke
wilayah Indonesia. Dengan tidak adanya pemberlakuan kepabeanan
akan mengurangi birokrasi keluar masuk barang, mengurangi biaya
keluar masuk, mempermudah mobilisasi barang yang terpusat
dalam satu kawasan. Strategi ini akan member daya tarik tersendiri
baik bagi usaha nasional yang berorientasi ekspor maupun bagi
perusahan asing yang memiliki pangsa pasar yang dekat dengan
kawasan.
Pengembangan kawasan dilakukan dengan strategi : 1)
menyediakan prasarana insfrastruktur kawasan yang handal dan
mampu mendukung aktivitas kawasan sebagai pusat perdagangan,
industri, pariwisata, perhubungan dan usaha lainnya; 2)
memberikan kewenangan perizinan kepada kawasan untuk
mempercepat dan mempermudah pemberian pelayanan; 3)
memberikan insentif fiskal dan non fiskal; 4) menyediakan sarana
perhubungan dan fasilitas pendukung, penyediaan lahan dan
sarana lainnya untuk mempermudah kegiatan usaha di dalam
kawasan.
Strategi pengembangan kawasan tersebut memerlukan
komitmen dan dukungan dari semua pihak baik di pusat maupun
di daerah serta disertai dengan kesiapan badan pengusahaan dalam
mengelola semua potensi, kewenangan dan sumber daya yang
dimiliki untuk memberikan kemajuan yang maksimal pada
kawasan.
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Dewan Kawasan Batam,
Bintan dan Karimun.
Untuk mencapai visi, misi dan tujuan dewan kawasan
Batam, Bintan dan Karimun, maka diperlukan arah kebijakan dan
strategi yang jelas dan konkrit. Adapun arah kebijakan dewan
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan
dan Karimun adalah sebagai berikut :
Arah Kebijakan yang dilaksanakan :
Halaman 24 dari 36
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya
manusia pada Sekretariat Dewan Kawasan untuk
meningkatkan pelaksanaan peran dewan kawasan;
2. Menyiapkan agenda kebijakan yang diperlukan untuk
mendukung dan memaksimalkan pengusahaan kawasan
Batam, Bintan dan Karimun;
3. Mebangun jejaring dengan stakeholder baik dipusat maupun di
daerah;
4. Mendorong badan pengusahaan kawasan untuk melakukan
upaya dan strategi pengembangan kawasan dengan
membangun koneksi baik dengan pemerintah, pemerintah
daerah dan maupun dunia usaha.
5. Melakukan komunikasi dan sinkronisasi dengan berbagai
pihak yang terkait;
6. Melakukan pengendalian manajemen pengelolaan kawasan
dan memberikan arahan kebijakan untuk memantapkan arah
pengusahaan kawasan.
Sedangkan strategi yang dilakukan untuk mencapai visi,
misi dan tujuan adalah :
Kedalam :
1. Menyusun pola rekrut pegawai Non PNS professional berbasis
kompetensi;
2. Menyediakan pedoman pengukuran kinerja pegawai berbasis
output/produk.
3. Merumuskan pengelolaan kawasan sesuai dengan kaidah
bisnis internasional oleh tenaga professional;
4. Menyediakan tenaga professional yang mampu membantu
dewan kawasan untuk melaksanakan fungsi penetapan
kebijakan umum, koordinasi, pengawasan dan pembinaan;
5. Mendorong badan pengusahaan untuk menyusun arah dan
rencana pengelolaan kawasan dengan sasaran dan target yang
jelas;
6. Membangun manajemen sumber daya manusia yang
professional baik pada badan pengusahaan maupun
sekretariat dewan kawasan;
Halaman 25 dari 36
7. Mempersiapkan berbagai informasi dan dokumen yang
diperlukan untuk melaksanakan fungsi pentapan kebijakan,
koordinasi, pengawasan dan pembinaan;
8. Membangun sistem tata kelola organisasi yang mampu
merespon tuntutan pengelolaan kawasan.
Keluar :
1. Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah di pusat
dan di daerah dalam rangka penetapan kebijakan yang
diperlukan oleh badan pengusahaan;
2. Membantu menyiapkan rumusan rancangan kebijakan
pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan
kawasan;
3. Mendorong adanya pelimpahan wewenang kepada kawasan;
4. Mengintensikan Komunikasi Dengan Sekretariat Dewan
Nasional Kawasan Untuk Memaksimalkan Dukungan Dewan
Nasional Kawasan;
5. Melakukan Komunikasi dan Sinergi Dengan Menko
Perekonomian Untuk Memasukkan Pengelolaan PBPB sebagai
Salah Satu Strategi MP3EI.
Arah kebijakan dan strategi yang merupakan langkah-
langkah strategis untuk mencapai visi, misi dan tujuan dewan
kawasan perlu dituangkan dalam berbagai program kerja dewan
kawasan selama 5 tahun (2013-2017). Adapun beberapa program
yang akan dilaksanakan meliputi :
1. Program Penunjang Tugas dan Fungsi Dewan Kawasan:
a. Program Penataan Kelembagaan dan Sumber Daya
Manusia Sekretariat Dewan Kawasan;
b. Program Penyediaan Sarana dan Prasaran Sekretariat
Dewan Kawasan;
c. Program Pengelolaan Infromasi Pengelolaan Kawasan Oleh
Badan Pengusahaan.
2. Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Kawasan :
a. Program Penyiapan Rancangan Kebijakan Pemerintah
Pusat dan daerah terkait pengusahaan kawasan;
Halaman 26 dari 36
b. Program penetapan kebijakan umum pengusahaan
kawasan yang menjadi kewenangan Dewan kawasan;
c. Program sinkronisasi kegiatan pengusahaan kawasan;
d. Program pengawasan dan pembinaan terhadap badan
pengusahaan.
Tabel .. Hubungan Visi, Misi, hingga Program dan Kegiatan 2013-2017 Dewan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun
Visi Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Kegiatan
Terwujudnya
Pengusahaan
Kawasan
Batam,
Bintan dan
Karimun
Sebagai
Kawasan
Pelabuhan
Bebas dan
Perdagangan
Bebas
Berlandaskan
Prinsip-
Prinsip
Pengelolaan
Kawasan
Yang Tertib,
Efisien,
Feleksibel
dan
Akuntabel
1. Menyiapkan
peraturan
perundang-
undang dan
kebijakan yang
diperlukan
sebagai
landasan
pengusahaan
kawasan
perdagangan
bebas dan
pelabuhan
bebas Batam,
Bintan dan
Karimun sesuai
dengan
karakteristik
dan prinsip
pengelolaan
kawasan
perdagangan
bebas dan
pelabuhan
bebas.
1. Terwujudny
a kebijakan
nasional
dan
kebijakan
daerah yang
dibutuhkan
sebagai
landasan
bagi
pengusahaa
n kawasan
perdaganga
n bebas dan
pelabuhan
bebas
Batam,
Bintan dan
Karimun
yang sesuai
dengan
karakteristi
k
pengusahaa
n kawasan.
1. Sasaran Strategis
Tujuan Pertama
a. Tersedianya
peraturan
perundang-undangan
(kebijakan) yang
menjadi kewenangan
pemerintah pusat
yaitu :
1) Tersedianya
kebijakan
tentang status
kelembagaan
badan
pengusahaan;
2) Tersedianya
kebijakan
tentang
pelimpahan
wewenang yang
diperlukan untuk
melaksanakan
fungsi kawasan;
3) Tersedianya
kebijakan
1. Meningkatkan
kapasitas
kelembagaan dan
sumber daya
manusia pada
Sekretariat Dewan
Kawasan untuk
meningkatkan
pelaksanaan
peran dewan
kawasan;
2. Menyiapkan
agenda kebijakan
yang diperlukan
untuk
mendukung dan
memaksimalkan
pengusahaan
kawasan Batam,
Bintan dan
Karimun;
3. Mebangun jejaring
dengan
stakeholder baik
dipusat maupun
di daerah;
Kedalam :
1. Menyusun
pola rekrut
pegawai Non
PNS
professional
berbasis
kompetensi;
2. Menyediakan
pedoman
pengukuran
kinerja
pegawai
berbasis
output/produk
.
3. Merumuskan
pengelolaan
kawasan
sesuai dengan
kaidah bisnis
internasional
oleh tenaga
professional;
4. Menyediakan
1. Program
Penunjang
Tugas dan
Fungsi
Dewan
Kawasan:
a. Program
Penataan
Kelembaga
an dan
Sumber
Daya
Manusia
Sekretariat
Dewan
Kawasan;
b. Program
Penyediaa
n Sarana
dan
Prasaran
Sekretariat
Dewan
Kawasan;
c. Program
Pengelolaa
1. Penyiapan Raper
DK ttg SOTK Set
DK;
2. Penyiapan Tata
Kerja Set DK;
3. Rekrutmen
Tenaga
ProfesionalNon
PNS;
4. Rekrutmen
tenaga
pendukung non
PNS;
5. Penyiapan Bank
Data Pengelolaan
Kawasan;
6. Pengadaan
Saran dan
Prasaran Set DK
Halaman 1 dari 36
tentang pedoman
organisasi badan
pengusahaan;
4) Tersedianya
kebijakan
tentang sumber
keuangan
pengusahaan
kawasan.
5) Tersedianya
penyerahan aset
pemeirntah pusat
yang diperlukan
untuk
pengusahaan
kawasan.
b. Tersedianya
kebijakan yang
menjadi kewenangan
pemerintah daerah.
1) Selesainya
pelimpahan
wewenang yang
diperlukan untuk
pengusahaan
kawasan;
2) Selesainya
penyerahan aset
4. Mendorong badan
pengusahaan
kawasan untuk
melakukan upaya
dan strategi
pengembangan
kawasan dengan
membangun
koneksi baik
dengan
pemerintah,
pemerintah
daerah dan
maupun dunia
usaha.
5. Melakukan
komunikasi dan
sinkronisasi
dengan berbagai
pihak yang
terkait;
6. Melakukan
pengendalian
manajemen
pengelolaan
kawasan dan
memberikan
arahan kebijakan
untuk
memantapkan
arah pengusahaan
tenaga
professional
yang mampu
membantu
dewan
kawasan
untuk
melaksanakan
fungsi
penetapan
kebijakan
umum,
koordinasi,
pengawasan
dan
pembinaan;
5. Mendorong
badan
pengusahaan
untuk
menyusun
arah dan
rencana
pengelolaan
kawasan
dengan
sasaran dan
target yang
jelas;
n
Infromasi
Pengelolaa
n Kawasan
Oleh
Badan
Pengusaha
an.
Halaman 2 dari 36
yang diperlukan
untuk
pengusahaan
kawasan;
3) Adanya
dukungan
pendanaan
sesuai dengan
kemampuan
daerah dan
rencana
pengembangan
kawasan.
c. Tersedianya
kebijakan yang
menjadi kewenangan
dewan kawasan.
1) Tersedianya
kebijakan
tentang struktur
organisasi badan
pengusahan
Bintan dan
Karimun serta
Sekretariat
Dewan Kawasan.
2) Tersedianya
kebijakan
tentang sistem
kawasan.
Halaman 3 dari 36
kepegawaian
pada badan
pengusahaan
terutama pada
Badan
Pengusahaan
Bintan dan
Karimun.
3) Tersedianya
kebijakan
tentang sistem
penggajian pada
badan
pengusahaan
terutama pada
Badan
Pengusahaan
Bintan dan
Karimun.
4) Tersedianya
kebijakan
tentang tata cara
perencanaan
penganggaran
pada badan
pengusahaan.
2. Melakukan
koordinasi
pengusahaan
kawasan baik
2. Terwujudny
a koordinasi
dan
2. Sasaran Strategis
Tujuan Kedua
a. Sinkronnya
Keluar :
1. Melakukan
koordinasi
2. Program
Pelaksanaan
Tugas dan
Fungsi
1. Penyiapan
Rancangan PP
tentang Status
Halaman 4 dari 36
koordinasi
internal
maupun
koordinasi
eksternal dalam
rangka
memaksimalkan
pengusahaan
fungsi kawasan.
pengawasan
yang intensif
dan efektif
terhadap
pengusahaa
n kawasan
oleh Badan
Pengusahaa
n.
dokumen
perencanaan badan
pengusahaan dengan
dokumen
perencanaan
pemerintah daerah
dan instansi vertikal;
b. Terlaksananya rapat
koordinasi antar
berbagai pihak yang
terkait;
c. Tidak adanya
penyimpangan dalam
kebijakan yang
ditetapkan oleh
badan pengusahaan.
d. Terselesaikannya
semua masalah yang
dihadapi oleh badan
pengusahaan;
e. Adanya hasil
evaluasi kinerja
badan pengusahaan
setiap tahun.
dengan
lembaga
pemerintah di
pusat dan di
daerah dalam
rangka
penetapan
kebijakan yang
diperlukan
oleh badan
pengusahaan;
2. Membantu
menyiapkan
rumusan
rancangan
kebijakan
pemerintah
dan
pemerintah
daerah terkait
dengan
pengelolaan
kawasan;
3. Mendorong
adanya
pelimpahan
wewenang
kepada
kawasan;
4. Mengintensika
Dewan
Kawasan :
a. Program
Penyiapan
Rancangan
Kebijakan
Pemerinta
h Pusat
dan
daerah
terkait
pengusaha
an
kawasan;
b. Program
penetapan
kebijakan
umum
pengusaha
an
kawasan
yang
menjadi
kewenanga
n Dewan
kawasan;
c. Program
sinkronisa
si kegiatan
pengusaha
Kelembagaan;
2. Penyiapan PP
pelimpahan
Wewewnang;
3. Penyiapan Perda
Pelimpahan
wewenang;
4. Penetapan SOTK
BP Bintan dan
Karimun;
5. Penetapan
Pedoman
Manajemen SDM
BPK;
6. Penetapan
Pedoman
Perencanaan
Anggaran BPK;
7. Penetapan
Pedoman
Remunerasi
BPK;
8. Koordinasi
prencanaan
program dan
anggaran BPK;
Halaman 5 dari 36
n Komunikasi
Dengan
Sekretariat
Dewan
Nasional
Kawasan
Untuk
Memaksimalka
n Dukungan
Dewan
Nasional
Kawasan;
5. Melakukan
Komunikasi
dan Sinergi
Dengan Menko
Perekonomian
Untuk
Memasukkan
Pengelolaan
PBPB sebagai
Salah Satu
Strategi
MP3EI.
an
kawasan;
d. Program
pengawasa
n dan
pembinaan
terhadap
badan
pengusaha
an.
9. Koordinasi
penyelasaian
masalah BPK;
10. Penetapan
pedoman
pengawasan dan
evaluasi BPK;
11. Pengawasan
dan evaluasi
kinerja BPK;
3. Melakukan
pengawasan
manajemen
terhadap
pengusahaan
kawasan yang
dilakukan oleh
badan
pengusahaan
untuk
menjamin
pencapaian
tujuan
pengusahaan
kawasan.
Halaman 6 dari 36
4. Melakukan
monitoring dan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
program
pengusahaan
kawasan untuk
menilai kinerja
pengusahaan
kawasan
sebagai bahan
untuk
melakukan
pembinaan.
BAB 4 PENUTUP
Renstra Dewan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun periode 2013-2017
adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Kawasan
Batam, Bintan dan Karimun untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan
pelaksanaan Renstra periode 2013-2017 sangat ditentukan oleh kesiapan
kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta
komitmen semua pihak yang bekerja pada Sekretariat Dewan Kawasan
Batam, Bintan dan Karimun. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan
pelaksanaan Renstra periode 2013-2017, setiap tahun akan dilakukan
evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan
Renstra Dewan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun periode 2013-2017
termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai
dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dewan
Kawasan Batam, Bintan dan Karimun periode 2013-2017.
Renstra Dewan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun periode
2013-2017 harus dijadikan acuan kerja bagi seluruh elemen pada
Sekretariat Dewan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua elemen
dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi
pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.
Halaman 1 dari 36
Anak Lampiran 1 Matrik Target Pembangunan
Halaman 2 dari 36
Anak Lampiran 2 Kebutuhan Pendanaan Pembangunan