rencana tindak proritas bidang hukum dan aparatur filenaskah akademik yang berkualitas dalam ......

2010

I FOKUS PRIORITAS I:PENINGKATAN EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERWUJUDNYA TERTIB PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERLAKSANANYA AKSES TERHADAP KEADILAN DI BIDANG POLITIK LEGISLASI

235,1

1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian serta Pertemuan Ilmiah dalam rangka pengembangan Sistem Hukum Nasional

· Tersedianya penelitian/kajian dan penyusunan Naskah Akademik yang berkualitas dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

· Tersusunnya rekomendasi hasil: - 60 kajian hukum.- 4 kajian konstitusi- 40 penelitian hukum.- 75 naskah akademik

1 1 Program Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan HAM

40,9

· Tersusunnya rekomendasi hasil penelitian di bidang substansi hukum kelembagaan hukum dan budaya hukum dalam rangka pengembangan system hukum nasional

· Tersedianya format Naskah Akademik yang memasukkan unsur biaya dan manfaat (cost and benefit)

2 Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang- undangan Peningkatan kualitas RUU dan perat perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional Perancang PerUUan

Persentase rancangan peraturan perundang-undangan dibawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan

20% 100% Program Pembentukan Hukum Kementerian Hukum dan HAM

75,0

Persentase penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang di DPR secara tepat waktu,

RENCANA TINDAK PRORITAS BIDANG HUKUM DAN APARATUR

2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT

PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014

(Rp. Milyar )

INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG

DIHARAPKAN

II.M-1

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel

Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka bidang peraturan perundang-undangan secara akurat dan up to dateProsentase Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup

20% 100%

Presentase Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor

20% 100%

Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang yang mendorong pemberantasan korupsi

0,2

3 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional

Tersusunnya usulan RUU dan Raperda yang sesuai dengan prioritas pembangunan

· Persentase Pemetaan kebutuhan hukum baik ditingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan

50% 85% Program Pembinaan Hukum Nasional


30,0

1

II.M-2

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

· Tersusunnya Daftar RUU Prioritas Prolegnas Pemerintah sejumlah 247 dan 50 % inventarisasi Prolegda

· Tersedianya mekanisme Prolegnas dan Prolegda yang mendukung perencanaan pembangunan nasional

· Persentase kesesuaian RUU yang dibahas dengan prioritas dalam Prolegnas

· Persentase keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemahaman dalam pelaksanaannya

· Adanya forum komunikasi dan konsultasi penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan.

5 Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis

· Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum dan keamanan yang harmonis,


38,5

41,7 100% Kementerian Hukum dan HAM

Program Pembentukan Hukum 100%Meningkatnya peran masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perUUan

4 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional

II.M-3

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

· Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang keuangan dan perbankan yang harmonis,

· Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang industri dan perdagangan yang harmonis

· Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang harmonis

· Persentase Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup

· Persentase Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor

· Persentase Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang yang mendorong pemberantasan korupsi

6 Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah Meningkatkan pemerintahan daerah (provinsi, kab/kota) yang di petakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date

· Persentase pemerintahan daerah (provinsi,kab/kota) yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date


9,0

II.M-4

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

· Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah

· Persentase pemerintahan daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah

· Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah

· Penurunan tunggakan perkara

· Tersedianya jumlah unit pengaduan masyarakat di tiap lembaga penegak hukum

· Terwujudnya lembaga peradilan yang dihormati dan disegani oleh setiap warga negara dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel

1 Percepatan peningkatan penyelesaian perkara Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

· Jumlah penyelesaian perkara termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat (perkara KKN dan HAM)

10000 pkr 51000 pkr K) Program Penyelesaian Perkara MA-RI 146,9

· Jumlah penyelesaian minutasi perkara yg tepat waktu.

9.975,0 II. FOKUS PRIORITAS 2: PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DI BIDANG HUKUM

PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DI BIDANG HUKUM YANG MENDUKUNG PENEGAKAN RULE OF LAW DI INDONESIA

II.M-5

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

· Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi perkara secara akurat, efektif dan efisien

· Tersedianya biaya penyelesaian perkara yang memadai

· Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum

· Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan

· Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat

· Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum

3 Pengembangan kebijakan Peradilan Tipikor Terlaksananya peradilan Tipikor di tiap provinsi di lingkungan peradilan umum

Tersusunnya kebijakan mengenai penyelenggaraan/tata laksana peradilan Tipikor

6 Lokasi 30 Lokasi K) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

MA-RI 3,0

4 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara

· Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama

80000 pkr 411600 pkr K) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

MA-RI 102,8

320,2 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

746250 pkr K) MA-RI145000 pkr2

II.M-6

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN


pkr

· Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Kesyar’iyahan yang lengkap dan tepat waktu

· Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Agama

· Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Peradilan Militer dan TUN

K) MA-RI 26,0


· Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu

· Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Militer dan TUN

6 Pembinaan Administrasi pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM.

· Jumlah kebijakan/pedoman tentang sistem rekruitmen, pola karir, sistem promosi dan mutasi, aparat penegak hukum yang berbasis merit, transparan dan akuntabel

· Jumlah rekrutmen yang transparan,adil,akuntabel dan berdasar kompetisi.

802 Satker 814 Satker Program: Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA-RI

MA-RI 25,7

Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara

5 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN 5000 pkr 25731 pkr Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN

II.M-7

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

· Tersedianya data informasi terpusat mengenai sumber daya manusia aparat penegak hukum yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan mutasi, promosi dan sebagainya

· Jumlah rekrutmen Hakim Adhoc Tipikor

· Tersedianya informasi seleksi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat

· Persentase Database kepegawaian kesekretariatan, diklat, dan pengawasan terintergrasi.

· Jumlah dokumen rencana kerja pengelolaan rekrutmen yang berisi proses, metode dan tahap rekrutmen.

· Tersedianya dokumen rancangan pola karir

· Tersedianya dokumen rekomendasi perbaikan pola karir

· Tersedianya dokumen rencana kerja pelaksanaan perbaikan pola karir.

7 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana dilingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Tersedianya dokumentasi analisa data pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dokumen analisa data pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

802 satker 814 satker Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara MA-RI

MA-RI 23,0

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan di lingkungan MA

Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan MA Pusat

7 satker 7 satker Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara MA-RI

MA-RI 566,3

II.M-8

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

Pengad.tanah 100.000 m2

Pengad.tanah 500.000 m2

Pemb.ged baru 25 unit

Pemb.ged baru 210 unit

K)

Pemb.lanjutan 48 unit Pemb.lanjutan 298 unit

K)

Pemb.rumah dinas 19 unit

Pemb.rumah dinas 149 unit

K)

Rehab ged 90 unit Rehab ged 450 i

K)

Reha rumah dinas 43 unit

Reha rumah dinas 265 unit

K)

Sarana dan prasarana 795 satker

Sarana dan prasarana 795

satker- Pengad kend

roda empat utk 1800 unit utk

wkl dan pansek pengadilan tkt

pertama

K)

Penyediaan sarana dan prasarana pengadilan Tipikor termasuk tunjangan Hakim Ad-hoc Tipikor (termasuk tunjangan kesehatan dan keamanan)

Penyediaan sarana dan prasarana dan

tujangan Hakim Ad-hoc Pengadilan

Tipikor di 7 PN di ibukota Provinsi

Penyediaan sarana dan

prasarana dan tujangan

Hakim Ad-hoc Pengadilan

Tipikor di 340 PN di ibukota

Kabupaten/Kota

K)

Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan tingkat banding dan tingkat daerah.

Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama

9 Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

4.270,5 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara MA-RI

MA-RI

II.M-9

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan Zitting Plaatz

64 lokasi 320 lokasi K)

10 Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan di bidang Manajemen dan Kepemimpinan

Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan

· Jumlah SDM yang sudah mendapatkan pelatihan teknis peradilan dan Manajemen dan Kepemimpinan yang memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja

3826 org 34306 org K) Program Pendidikan dan Pelatihan MA-RI

MA-RI 203,4

· Jumlah pelatihan bagi Hakim/Hakim Adhoc dan tenaga teknis lainnya mengenai Tipikor, asset recovery dll

· Jumlah kurikulum, silabus, materi ajar yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan pelatihan (needs-based curriculum)

· Jumlah pengembangan sistem diklat yang terhubung dengan sistem rekruitmen, sistim pengawasan dan sistim karir bagi hakim dan aparatur peradilan

II.M-10

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

11 Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Terselenggaranya penelitian dan pengembangan bidang hukum dan peradilan.

· Jumlah kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan dengan mempertimbangkan kebutuhan lembaga peradilan dan rekomendasi unit kerja lainnya.

6 wil prop 50 wil prop K) Program Pendidikan dan Pelatihan MA-RI

MA-RI 25,8

· Jumlah sistim penelitian dan pengembangan

30 audience 150 audience K)

· Jumlah asessment keterkaitan antara sistim diklat, dengan sistim rekruitmen, sistim karir bagi hakim dan aparatur pengadilan dan sistim pengawasan

9 kajian 45 kajian K)

· Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

· Jumlah sosialisasi Sistem pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat.

K)1049 laporan Program: Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-RI

12 Pengawasan pelaksanaan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, penanganan pengaduan

Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien

204 laporan MA-RI 66,7

II.M-11

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

13 Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.

Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan.

100 laporan 500 laporan K) Program: Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-RI

MA-RI 10,5

Jumlah perkara PUU/SKLN dan perkara lainnya yang diputus

60 280 K)

Jumlah perkara pemilu legislatif/presiden/wapres yang diputus

- 660 K)

Jumlah perkara pemilukada yang diputus

500 2350 K)

Presentase informasi perkembangan penanganan perkara yang transparan dan akuntable

100% 100%

Prosentase hasil putusan yang dapat diakses publik secara on line

100% 100%

16 Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan

Tersusunnya rencana program kerja di lingkungan peradilan, pengelolaan keuangan dan pengawasan.

Tersusunnya rincian satuan harga penanganan perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi

1 pkt 3 pkt K) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI

MK-RI 0,9

MK-RI 274,4 14 Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota dan Perkara Lainnya

Terselesaikannya penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel

Program Penanganan Perkara Konstitusi

55,0 MK-RI15 Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi Informasi

Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dalam penanganan perkara konstitusi

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI

II.M-12

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

Jumlah perkara yang diregisterasi dan tidak diregisterasi

560 pkr 3290 pkr K)

Jumlah persidangan dalam penyelesaian perkara

960 sidang 4800 sidang K)

Jumlah risalah yang diselesaikan 960 risalah 4800 risalah K)

Jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak dan masyarakat

92 putusan 497 putusan K)

Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dan ditindaklanjuti

60 pengaduan 760 pengaduan K)

18 Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan

Terselenggaranya pengelolaan arsip, pembinaan SDM dan pengelolaan kelembagaan.

Jumlah peserta dan target group diklat hukum acara Mahkamah Konstitusi

500 org 2900 org K) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI

MK-RI 29,9

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepaniteraan

100 pegawai 600 pegawai K)

Jumlah pegawai yang mengikuti program rintisan gelar

24 pegawai 161 pegawai K)

Prosentase penyusunan analisis kebutuhan SDM

40% 100%

Prosentase penerapan perekrutan pegawai baru sesuai dengan standar mutu organisasi internasional (ISO)

50% 100%

17 Penyelenggaraan Adm. Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum

Terselenggaranya manajemen administrasi perkara konstitusi.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI

MK-RI 162,2

II.M-13

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

Prosentase penyusunan analisa beban kerja unit kerja dan pegawai

60% 100%

Prosentase penyempurnaan struktur organisasi

65% 100%

19 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Pengembangan sistem informasi dalam penanganan perkara konstitusi

Jumlah pengembangan sistem informasi terkait dengan penanganan perkara

6 paket 26 paket K) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI

MK-RI 44,2

· Jumlah kegiatan pendataan perkara yang disajikan berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal).

1 keg 1 keg

· Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Simkari-2

4 keg 22 keg K)

21 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin di lingkungan Kejaksaan.

Jumlah pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional

35 185 K) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung 420,1

Jumlah dokumen Blue Print mengenai rekruitmen pegawai, pola jenjang karier dan mutasi pegawai.

- 3 dok blueprint keg

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung 8,6

Jumlah kegiatan manajemen kepegawaian

6 keg 6 keg

23 Peningkatan Pengawasan Bidang Tindak Pidana Umum

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang ditindaklanjuti

100 lapdu 2100 lapdu K) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan


Meningkatnya kualitas Pembinaan kepegawaian meliputi rekruitmen pegawai, jenjang karier dan mutasi pegawai;

Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian, di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari.

22

20 Sistem Informasi Manajemen Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat;

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

151,9 Kejaksaan Agung

II.M-14

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

24 Peningkatan Pengawasan Bidang Intelijen Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yang ditindaklanjuti



25 Peningkatan Pengawasan Bidang Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara


Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan perkara perdata dan tata usaha negara yang ditindaklanjuti



26 Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran pengawasan di daerah


Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejati dan jajaran pengawas di daerah yang ditindaklanjuti


Kejaksaan Agung 7,4

27 Manajemen Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia · Tingkat Layanan (SLA Biro SDM) dan Kepuasan Pegawai (Indeks, Skala 1-5)

3,25 3,29 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK 1.973,0

II.M-15

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

28 Penanganan Pengaduan Masyarakat Penanganan Dumas · Kasus siap LIDIK (Jumlah) 56 392 K) Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK 25,0

29 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara

Terkelolanya Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Perkara.

Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel

70% 90% Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemasyarakatan


2,0

· Persentase Lapas Rutan yang memenuhi standar hunian dan keamanan

· Persentase penanganan kasus penyebaran NAPZA kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS

· Persentase pengaduan masyarakt maupun tahanna dan warga binaan pemasyarakatan yang ditidaklanjuti secara cepat dan tepat

30%Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban

Penyelenggaraan kegiatan di bidang keamanan dan kertertiban yang berkualitas serta pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara.

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

10%30 Kementerian Hukum dan HAM

5,8

II.M-16

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

· Persentase tahanan dan narapidana yang teregristasi dan terklasifikasi secara tepat dan akuntabel

62% 82%

· Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel

60% 80%

· Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel

60% 90%

32 Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan Anak

Penyeleggaraan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan anak yang berkualitas

· Persentasi anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel

62% 82% Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan


7,1

· Persentase anakdidik pemasyarakatan yang memperloleh pendampingan dan pembimbingan secara tepat dan akuntabel

· Persentase klien pemasyarakatan yang memperoleh pembimbingan dan pengawasan secara tepat dan akuntabel

· Persentse anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarkatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel

31 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana

Terlakasananya pembinaan terhadap tahanan dan narapidana yang tepat dan akuntabel.

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan


3,4

II.M-17

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

· Persentase tahanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan

· Penurunan jumlah penyakit menular

· Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel

34 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen

Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM Peningkatan kenerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja

92% 97% Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM


38,0

35 Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM · Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya



37,0

36 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM

Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM · Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya



40,6

· Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan

92,00% 97% Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

· Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian

92,00% 97%

50%33 Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kesehatan dan Perawatan warga binaan pemasyarakatan

Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan yang berkualitas

30% Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan


37 Kegiatan Pendidikan Kedinasan Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM

50,2

9,8

II.M-18

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

38 Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham

Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir

-100% dari formasi Penyesuaian ijazah

S1,S2;

100% Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham


108,2

- 100% dari formasi pim tk III dan IV

100%

- 100% dari formasi ujian dinas TK I dan

II;

100%

- 100% dari formasi yang mengikuti

pendidikan dasar keimigrasian dan

teknis keimigrasian;

100%

- 100% data daftar kebutuhan pegawai untuk penyusunan

formasi;

100%

- 80% Pengadaan CPNS pusat dan

kanwil

100%

Seluruh unit kerja memiliki SDM profesional sesuai dengan kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.

100% dari jumlah formasi yang

mengikuti Fit and Proper Test dalam

rangka usulan promosi jabatan

100%

II.M-19

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

· Biaya pelayanan keimigrasian yang transparan· Persentase Penerbitan persetujuan visa yang memenuhi standar dengan data akurat

· Persentase Kebijakan pemberian paspor RI yang memenuhi standar dengan data akurat

· Persentase Pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memiliki standar

· Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar· Persentase Kebijakan pemberian izin keimigrasian yang memenuhi standar dengan data akurat

41 Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian

·Persentase persetujuan izin tinggal yang diterbitkan

85% 90% Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian


2,9

·Persentase Persetujuan alih status yang diterbitkan sesuai standar

20% 100%

80%

39 Kegiatan pengawasan Inspektorat khusus Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja aparat Kemenkumham.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham


· Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu

19,0

35,0 40 Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian

Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian.

Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian


85%

II.M-20

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

·Jumlah persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dan penelaahan status kewarganegaraan yang diterbitkan sesuai standar

· Persentase adm pelayanan jasa hukum PT, Lembaga Keuangan dan fasilitas penanaman modal yang sesuai standard an akuntabel

80% 95%

· Persentase adm pelayanan jasa hukum badan hukum sosial yang sesuai standard an akuntabel

80% 95%

· Persentase pengumuman dlm TBN secara tepat waktu dan persentase layanan permohonan badan hukum berbasis IT dengan data yang lengkap dan akurat

80% 95%

· Persentase penyelesaian gugatan masy dan pemberian pendapat hukum secara akuntabel

69% 83%

43 Penyelenggaraan sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

Peningkatan kualitas system Hak Cipta, Design Industri, Desaign tata letak Sirkit Terpadu, dan Rahasia Dagang yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah

· Presentasi pendaftara hak cipta Design Industri, Desaign tata letak Sirkit Terpadu, dan Rahasia Dagang

20% 100% Program Pembinaan/Penyelenggaraan HAKI


8,6

· Persentase adm pelayanan jasa hukum Perseroan Tertutup yang sesuai standar dan akuntabel

95%42 Kegiatan administrasi badan hukum Program Administrasi Hukum Umum

80% Kementerian Hukum dan HAM

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan jasa badan hukum PT dan badan hukum social yang sesuai standard an akuntabel serta berbasis IT dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah

127,0

II.M-21

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

· Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan, mutasi dan lisensi hak cipta, hak tata letak sirkuit terpadu, desain industri dan rahasi dagang yang sesuai standar

20% 100%

· Persentase administrasi klasifikasi dan penyelesaian pemeriksaan substantif desain industri yang sesuai standar

20% 100%

· Persentase pengumuman desain industri dan penerbitan surat pendaftaran ciptaan, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu serta sertifikat dan perpanjangan desain industri yang sesuai standar

20% 100%

· Persentase pelayanan hukum di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang sesuai standar

20% 100%

Persentase administrasi penerbitan sertfikat paten dan pemeliharaan sesuai standar

20% 100%

· Persentase pelayanan hukum di bidang paten sesuai standar

20% 100%

100%20%Penyelenggaraan Sistem Paten44 Persentase administrasi pemeriksaan substantif sesuai standar


Program Pembinaan/Penyelenggaraan HAKI

Peningkatan kualitas system paten yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah

14,0

II.M-22

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

· Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan merek dan indikasi geografis, perpanjangan, mutasi dan lisensi serta pengklasifikasian merek sesuai standar

· Persentase administrasi pemeriksaan substantif merek

· Persentase administrasi pemeriksaan substantif indikasi geografis sesuai standar

· Persentase penerbitan sertifikat merek dan indikasi geografis serta perpanjangan merek sesuai standar

· Persentase pelayanan hukum di bidang merek



100%Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis Peningkatan kualitas system Merek dan Indikasi geografis dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah

20%45 · Presentasi pendaftaran hak merek dan indikasi geografis

17,4

II.M-23

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

· Persentase unit kerja HKI yang terintegrasi dalam aplikasi sistem informasi HKI yang terjamin keamanannya

20% 100%

· Persentase unit kerja HKI dan kantor wilayah yang terintegrasi melalui sistem jaringan terintegrasi Kemenkumham

20% 100%

· Presentase Jumlah dan jenis informasi HKI yang dapat diakses masyarakat secara on line 24 jam dengan data yang up to date

20% 100%

· Persentase kelengkapan dokumentasi HKI secara manual dan digital

20% 100%

· Jumlah dokumen anggaran yang disusun

10 50 K)

· Jumlah MoU Komisi Yudisial yang ditindaklanjuti

10 50 K)

· Jumlah penelaahan dan bantuan hukum yang ditangani hingga tuntas.

20 100 K)

· % laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah

100% 100%

· % ketersediaan arsip dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan

100% 100%

· Pendapat yang dikeluarkan oleh eksternal auditor atas laporan keuangan

Opini BPK WTP Opini BPK WTP

· % sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya

70% 90%

· Biaya rata-rata pelaksanaan administrasi umum

Penghematan 20% Penghematan 20%

46 Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI Peningkatan jumlah layanan HKI yang bisa diakses masyarakat secara on line dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat



47 Penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan perlengkapan rumah tangga serta tata usaha dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Komisi Yudisial

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta tata usaha dan pengembangan SDM di lingkungan Komisi Yudisial

Program Dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya Komisi Yudisial

Komisi Yudisial

57,7

295,7

II.M-24

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

48 Seleksi Hakim Agung, Seleksi Hakim dan Pemberian Penghargaan Hakim

Memperoleh calon Hakim Agung kompeten untuk diajukan ke DPR, serta pemberian

· Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar

80 333 K) Program peningkatan kinerja seleksi hakim agung dan

Komisi Yudisial 45,8

· Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi

6 72 K)

· Jumlah hakim berprestasi yang diusulkan menerima penghargaan

4 20 K)

· Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme Hakim Agung

1 9 K)

· Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa

200 1000 K)

· % putusan hakim yang amar putusannya sesuai dengan pertimbangan hukum serta fakta hukum

100% 100%

· Biaya maksimal kegiatan penelitian putusan hakim (dalam ribu)

Rp.50.000 Rp.50.000

II.M-25

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

· % peserta yang mendaftar dalam seleksi calon Hakim Agung

75% 85%

· % Hakim Agung yang profesional hasil seleksi

75% 85%

% calon Hakim Agung yang lulus seleksi

75% 85%

· % calon hakim yang lolos pemberian penghargaan

75% 90%

· Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar

1000 5700 K)

· Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi

500 2850 K)

· % peserta seleksi calon hakim yang lulus sesuai kompetensi

80% 80%

· Biaya rata-rata seleksi calon hakim Penghematan 20% Penghematan 20%

. Biaya rata-rata kegiatan seleksi Hakim Agung per pendaftar (dalam ribu)

Rp. 32.500 Rp 51240

· Biaya rata-rata kegiatan usulan pemberian penghargaan hakim (dalam ribu)

Rp.1000000 Rp1.200.000

II.M-26

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

· Jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim

1719 7029 K)

· Jumlah sidang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diproses melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

15 105 K)

· % pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas

70% 75%

· % hasil putusan Majelis Kehormatan Hakim yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim

100% 100%

· Jumlah pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan

5 33 K)

· % Peningkatan kemampuan dan profesionalisme hakim

80% 90%

· Biaya rata-rata pelaksanaan pelatihan


· Biaya rata-rata penanganan laporan pengaduan masyarakat hingga tuntas


49 Pelayanan pengawasan perilaku hakim dan peningkatan kompetensi hakim

Penyelesaian laporan pengaduan hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta meningkatnya kemampuan dan profesionalisme hakim

Program peningkatan kinerja seleksi hakim agung dan pengawasan perilaku hakim

Komisi Yudisial 47,5

II.M-27

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

FOKUS PRIORITAS 3: 1.130,1

PENINGKATAN PENGHORMATAN TERHADAPHAM

· Jumlah Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama

· Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

· Jumlah Pembangunan atau perbaikan fungsi operasionalisasi Zitting Plaatz dan pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat

K) MA-RI1 Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama

Penyelesaian perkara pidana bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

33960 pkr 174785 pkr Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

174,7

III. MENINGKATNYA UPAYA PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN SERTA PENEGAKAN HAK-HAK ASASI MANUSIA SESUAI DENGAN HAK-HAK YG TERCANTUM DLM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Persentase Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan kebijakan berdasarkan pendekatan HAM (Human Rights Based Approach ).

II.M-28

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

· Penyediaan dana prodeo di Pengadilan Tingkat Pertama

· Mengoptimalisasikan fungsi pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat

· Pelaksanaan sidang keliling (hakim terbang) untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat

23 satker 115 satker K) 26,0

4 Penanganan Penyidikan Pelanggaran HAM yang Berat Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel

Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan

10 pkr 30 pkr K) Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidsus, Pelanggaran HAM Berat, Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan Agung 0,8

MA-RI

MA-RIK)Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN

124 pkr

K)

639 pkr

1924 satker Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

2 Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Agama Penyelesaian perkara peradilan agama bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

372 satker

Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN

102,7

639,0 3 Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Militer dan TUN

Penyelesaian perkara peradilan Militer dan TUN di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN

II.M-29

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

5 Peningkatan Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat

Meningkatnya penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel

Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan.

5 pkr 25 pkr K) Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidsus, Pelanggaran HAM Berat, Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan Agung 0,5

6 41,7 8 30 K)

80%Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional

50%

Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM

Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara

Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Komnas HAM

Komnas HAM

II.M-30

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan & pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional

50% 75%

Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM (hak dasar)

4 10

Prosentase kenaikan alumni pelatihan yang menjadi fasilitator HAM

5% 25%

K)15

10%

2

10%

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur negara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui klien feedback survey (Jumlah survey)

Prosentase kenaikan pemahaman aparatur negara terhadap ketaatan atas produk perundang-undangan yang berperspektif HAM.

II.M-31

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

Prosentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi

40% 85%

1

90% Komnas HAM

75%

8 K)

65%Prosentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait

Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung

1

2

Prosentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM

80%

40%

58,3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Komnas HAM

7 Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait

40%

Prosentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM

Tersedianya sistem pengaduan online dan database pengaduan (Aplikasi)

II.M-32

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan

50% 50%

K)

30%30%

10

50%

Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan

Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan

Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan

50%

50

II.M-33

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

Prosentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti

50% 50%

Prosentase pendokumentasian pelanggaran HAM yang terjadi

50% 90%

Prosentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan

Prosentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan

75%

45%

50%

25%

25%

Presentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM

Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan.

20% 40%

50%

II.M-34

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

· Prosentase harmonisasi rancangan peraturan per-UUan dalam perspektif HAM

100% 100%

· Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan Naskah akademik instrument HAM Internasional

6 Inst. HAM Internasional dan 2

N.A

6 Inst. HAM Internasional

dan 2 N.A

· Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM

10 Negara/ NGO; 10 Negara/ NGO;

· Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementsi HAM/RANHAM

440 pusat dan daerah 440 pusat dan daerah

· Tersusunnya pedoman dan standarisasi kebijakan di semua bidang pembangunan yang berperspektif HAM

10 50 K)

· Persentase Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan kebijakan yang berperspektif HAM

10% 10%

· Jumlah program pembelajaran HAM

40 200 K)

· Jumlah bahan ajar HAM 10 50 K)

· Jumlah fasilitator pelatihan HAM · Jumlah pelatihan HAM

9,0

10,0


Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM

10 Kegiatan Penguatan HAM Diterapkannya perspektif HAM dalam pelaksanaan kegiatan pada semua bidang pembangunan

Peningkatan kerjsama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM serta NA instrument HAM internasional


9 Kegiatan Kerjasama HAM

II.M-35

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

· Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM

34 kab/kota 34 kab/kota

· Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM

156 850 K)

· IPK 2,8 5,0

RAD-PK di Provinsi/Kabupaten/Kota (Provinsi Tahun 2009 adalah 72,7%)

72,7 100

• Opini WTP Audit BPK atas LK K/L (%)

42,17 100

• Opini WTP Audit BPK atas LK Pemda (%)

2,73 60

34 kab/kota

680

850

850

K)

850

11

12 Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/kota tentang HAM

156

34 kab/kota

K)

K)

156· Jumlah data HAM yang diolah dari KL propinsi dan kabupaten/kota

136

156

K)

7,0

8,0

Kegiatan Informasi HAM

IV. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan babas KKN

Kegiatan Diseminasi HAM Meningkatnya Kementeri an/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM

· Jumlah K/L atau daerah yang telah melaksanakan RAN HAM

· Jumlah penyuluh HAM

Fokus Prioritas 4 :

PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

Program Pemajuan HAM Kementerian Hukum dan HAM

· Jmlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet

· Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik

Program Pemajuan HAM Kementerian Hukum dan HAM

1.306,0

II.M-36

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

1 Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel.

Jumlah Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan

145 pkr 725 pkr K) Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi


2 Peningkatan Penuntutan perkara pidana korupsi Meningkatnya penyelesaian perkara pidana korupsi yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel.

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan

145 pkr 545pkr K) Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi


3 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejati, Kejari dan Cabjari.

Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah.

- Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari.

1700 pkr 7300 pkr K) Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi


4 Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan kerjasama hukum

Meningkatnya Pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Jumlah kegiatan kerja sama hukum untuk penyusunan kesepakatan MLA rangka penelusuran dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan diluar negeri.

7 keg 45 keg K) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung 8,6

II.M-37

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

Kasus Potensial (Kasus) 60 350 K)

Kasus Solid (Kasus) 28 185 K)

Penyidikan Penyidikan (Perkara) 55 325 K)

Penyidikan Lengkap (Perkara) 38 212 K)

Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi Penuntutan Penuntutan (Perkara) 45 275 K) Program Pemberantas an Tindak Pidana Korupsi

Berkas Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (Perkara)

38 212 K)

Eksekusi Pelaksanaan Pidana Badan (Persen) 100% 100%

8 Koordinasi dan Supervisi Penindakan TPK Korsup Penindakan Peningkatan Perkara yang Disupervisi KPK (Persen)

100% 100% Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK 22,5

Pengelolaan LHKPN Penanganan LHKPN LHKPN yang Diumumkan dalam TBN (Jumlah Penyelenggara Negara)

21.000 17.000

Klarifikasi kepada Penyelenggara Negara

330 2160 K)

Kasus Diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah)

3 21 K)

KPK

Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Penyelidikan

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

KPK

KPKProgram Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK

7

9

6

5 45,2

45,8

44,9

50,5


II.M-38

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

Pengelolaan Gratifikasi Penanganan Gratifikasi Jumlah SK Penetapan Status Gratifikasi

300 1800 K)

Kasus Diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah)

6 42 K)

Jumlah Instansi/Lembaga (Pem., BUMN dan Swasta) yang melaksanakan Program Pengendalian Anti Gratifikasi

2 30 K)

Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi

Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Jumlah Sekolah/Lembaga pendidikan yang menerapkan Modul Anti Korupsi

60 460 K)

Peningkatan Komunitas Anti Korupsi

15 100

Instansi/Lembaga (Pem, Swasta, Masy) yang Melaks. Zona Anti Korupsi (Jumlah)

10 95

- Tersusunnya UU tentang Sistem Pengawasan Nasional dan peraturan pelaksanaannya

- Jumlah undang-undang dan peraturan pelaksanaannya

- 1 UU, 3 Peraturan pelaksanaan, 1 Sosialisasi

K)

- Tersusunnya kebijakan tentang Pakta Integritas bagi instansi pemerintah

- Jumlah Perpres tentang kebijakan/pedoman penerapan Pakta Integritas

- 1 K)

- Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman

60% 90%

Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

57,8


KPK 15,4

KPKProgram Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tersusun dan terlaksananya kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi

Kemen PAN & RB

13. Pengembangan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi

11

Kemen PAN & RB

12. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan intern pemerintah

- Jumlah peraturan/kebijakan (Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi)

1 Inpres

10


K)1 Inpres 24,6

13,9

II.M-39

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

Persentase laporan pengaduan masyarakat yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah

60% 90%

- Jumlah Keputusan Kepala BPKP tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP

26 46 K)

- Jumlah peserta diklat SPIP 1.650 5.700 K)

- Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP

575 1035 K)

- Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

116 655 K)

61,6 15. Pengendalian/pelaksanaan pengawasan interen akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga bidang fiskal dan investasi

- Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan SPIP

BPKPProgram Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1 kebijakan 1 kebijakan K)14. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan masyarakat

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan masyarakat

Kemen PAN & RBProgram Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

6,2 Meningkatnya pengawasan masyarakat yang efektif dan efisien

II.M-40

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

- Tersusunnya dan disempurnakannya aturan hukum yang mengatur penegakan integritas aparatur

- Jumlah PP tentang Disiplin PNS; 1 1, 2 sosilaisasi

K) Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

9,0

- Jumlah PP Larangan PNS menjadi anggota Parpol

- 1 K)

- Jumlah PP tentang Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

- 1 K)

- Jumlah PP tentang Pembatasan Konflik Kepentingan

- 1 K)

3,5

Terlaksananya kampanye budaya kerja kerja “bersih, melayani, dan kompeten” di lingkungan aparatur negara.

- Persentase jumlah kampanye di media cetak dan elektronik

10% 100%

- Jumlah instansi Pemerintah yang menjadi Pilot Project pengembangan budaya kerja sesuai kebijakan

2 30 IP K)

- Persentase layanan e-procurement yang memenuhi standar

- 95%

1 Perpres

160

16. Pengembangan kebijakan penegakan integritas SDM aparatur

-Pelaksanaan dukungan perumusan kebijakan PAN

-Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi e-procurement

18.

- Jumlah kebijakan/pedoman;

Pengembangan sistem e-procurement nasional Terfasilitasinya kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam penerapan e-procurement

17.

Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP

Kemen PAN & RB


K)

K)

Tersusunnya kebijakan/ pedoman tentang budaya kerja “bersih, melayani, dan kompeten” di lingkungan aparatur negara

87,4 25

II.M-41

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

Skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi Pusat

6,64 8,00

Skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi Daerah

6,46 8,00

Peringkat Kemudahan Berusaha (Doing Bussiness Indeks)

122 75

- Jumlah PP 5 5 K)

- Jumlah Perpres 1 1 K)

- Persentase instansi yang telah mendapatkan sosialisasi

35% 100%

Terlaksananya pengawasan pemberian pelayanan publik

Persentase jumlah laporan yang ditindaklanjuti ORI per laporan yang masuk

90% 92%

Persentase respon terlapor per jumlah permintaan klarifikasi

70% 72%

Persentase rekomendasi yang dilaksanakan per jumlah rekomendasi yang dikeluarkan

85% 87%

Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

V Fokus Prioritas 5:PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

2. Pengawasan oleh Ombudsman Republik Indonesia terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

1. Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan publik


Komisi Ombudsman Nasional

Program Dukungan Manajemen dan Penyelenggaraan Kegiatan Teknis Lainnya

18,3

123,0

198,2

II.M-42

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

- Jumlah peserta diklat TOT pelayanan publik berbasis kinerja

0 400 org K)

- Jumlah instrumen penilaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik

1 1 K)

Tersusunnya kebijakan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik

- Jumlah Inpres tentang percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik

1 1 K)

Terlaksananya asistensi untuk mendorong penerapan OSS/PTSP

- Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu satu pintu)

70% 95%

1250 unit

- Jumlah Pemda yang dinilai berdasarkan usulan Provinsi

100 550 Kab/Kota K)

- Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian

50% 90%

- Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori baik sesuai penilaian

50% 90%

Tersusunnya modul dan terselenggaranya diklat pelayanan publik

- Jumlah Peraturan Kepala LAN tentang Metode dan Modul Diklat Pelayanan Publik

-3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknik manajemen dan kebijakan publik

-

1

4

150 unit5. Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan

Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan publik/ antar instansi dan Pemerintah Daerah

- Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan

Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara

Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial

Terlaksananya penilaian, monitoring dan evaluasi pelayanan publik

- Laporan monev pelaksanaan penilaian pelayanan

4.

K) LAN


Kemen PAN & RB


23,6

1,9

23,9

K)

K)

II.M-43

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

Indeks Efektivitas Pemerintahan (dari skala -2,5 sd 2,5)

-0,29 0,5

Persentase Instansi Pemerintah yang dinilai akuntabel (%)

24 80

- Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata kelembagaannya

20% 100%

- Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20% 100%

100%

Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

- Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN & RB, BKN, LAN

100%

7,5 13 SPM

354,0

5,1

6.

Kemen PAN & RB

Penetapan indikator kinerja utama pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Meningkatnya kapasitas birokrasi dan akuntabilitas instansi pemerintah

Tersusunnya SPM di bidang lainnya yang belum terbit sampai akhir tahun 2009

17 SPM- Jumlah SPM yang ditetapkan

VI. Fokus Prioritas 6:PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI


Kemen PAN & RB1. Koordinasi perencanaan dan evaluasi program kelembagaan

- Terlaksananya konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN dan RB, LAN, dan BKN

- Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya

Kemendagri

II.M-44

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

- Persentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (BPN)

20% 100%

3. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan perekonomian I

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian I

- Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang penguatan keberdayaan UKMK (Kemeneg UKMK, Kemen. Perindustrian, Kemen. Perdagangan), pemanfaatan sumber daya kelautan (Kemen. Kelautan dan Perikanan), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. PU, Kemen. Kehutanan) dan Kemeneg PPN)

20% 100% Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kemen PAN & RB 12,0

100%

100%20%

20%Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan polhukam

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang polhukhankam

- Persentase Kementerian Negara bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kemen. Setneg)

- Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya


2. 5,2 Kemen PAN & RB

II.M-45

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

- Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pengelolaan energi (Kemen. ESDM, restrukturisasi BUMN (Kemeneg BUMN), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. Pertanian) dan Kemeneg. Ristek)

20% 100%

- Persentase Kementerian Negara bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kemendiknas)

20% 100%

100%

100%

Kemen PAN & RB

20%

20%- Persentase LPNK bidang perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

- Persentase LPNK bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan kesra

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang kesra

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan perekonomian II

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian II

5.

4.

Kemen PAN & RB

20% 100%

100%- Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya

20%


3,7

3,4

100%


- Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

- Persentase LPNK bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20%

II.M-46

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

- Jumlah PP 4 PP 7 PP K)

- Jumlah Inpres

- Jumlah Perka. ANRI

10. 1 RUU 11,3 1 UU dan peraturan pelaksanaan-nya

2 sosialisasi

- Tersusunnya kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai (SKP)

- Jumlah PP 1 PP 1 PP K)

6. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi tata laksana perekonomian

Tersusunnya kebijakan tentang administrasi pemerintahan

Jumlah UU, peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya

1 UU, 2 PP 2 sosialisasi

Kemen PAN & RB

Kemen PAN & RB


ANRI

1 Inpres

ANRI

7. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi tata laksana korporatisasi

- Tersusunnya kebijakan tentang etika penyelenggara negara

Jumlah UU, peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya

1 RUU 1 RUU 1 UU 3 PP 3 sosialisasi

52 Perka ANRI

Program Dukungan Manajemen dan Penyelenggaraan Tugas Teknis Lainnya


Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK)

- Jumlah instansi pusat (IP) yang sudah menerapkan SIKD-TIK

10

- Tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian (UU tentang SDM Aparatur Negara )

- Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya

- Tersusunnya kebijakan tentang pola dasar karir PNS

- Jumlah Perpres

8. Peningkatan layanan hukum, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, dan pengelolaan pegawai di lingkungan ANRI

Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

1 Perka ANRI

1 Inpres

9. Pembinaan kearsipan pusat Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

1 Prepres 1 Perpres 1 sosialisasi

-

30

7,0

18,5

12,9

11,4

K)

K)

K)

K)

K)

K)

K)

Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur


Kemen PAN & RB

II.M-47

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

- Tersusunnya kebijakan tentang penilaian, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural

Jumlah Perpres 1 Perpres 1 Perpres K)

- Tersusunnya kebijakan diklat jabatan PNS Jumlah PP - 1 PP K)

- Tersusunnya kebijakan (UU/ PP) tentang remunerasi dan tunjangan kinerja Pegawai Negeri

- Jumlah UU/PP tentang remunerasi/tunjangan kinerja Pegawai Negeri;

1 UU/ PP 1 UU/PP K)

- Tersusunnya kebijakan sistem pensiun PNS - Jumlah UU/PP tentang pensiun PNS

- 1 UU/PP K)

- Tersusunnya kebijakan tentang sistem pengelolaan dana pensiun PNS

- Jumlah kebijakan tentang pengelolaan dana pensiun PNS

1 PP 1 PP K)

- Tersusunnya kebijakan (PP) tentang sistem pengadaan /rekruitmen dan Seleksi PNS

Jumlah PP 1 PP 1 PP, 2 sosialisasi

K)

- Tersusunnya kebijakan (PP) tentang Kebutuhan Pegawai (Formasi)

Jumlah PP 1 PP 1 PP K)

- Persentase SAPK online di semua instansi pusat dan daerah

25% 100%

- Terbangunnya database kepegawaian yang lengkap, akurat, dan terkini

- Persentase tingkat keakuratan data kepegawaian yang disajikan BKN

30% 100%

14. LAN 9,0

1 PP- Tersusunnya kebijakan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural

Jumlah PP - K)

Kemen PAN & RB

11. Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kemen PAN & RB

12. Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

13. Pembangunan, pengembangan sistem informasi dan pengolahan data kepegawian

- Terbangunnya sistem informasi kepegawaian yang terpadu

- Persentase berfungsinya sistem informasi kepegawaian nasional

BKN

-

25% 100% Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara

- Laporan sosialiasi pembaharuan sistem diklat pola baru.

- Jumlah juknis dan Pedoman kediklatan

- 2 laporan

20,1

174,8

16,3


1 SK Kepala LAN

1 modul

K)

K)

K)

1 modul- Jumlah modul diklat

Peningkatan kualitas pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur

Terbangunnya sistem diklat aparatur pola baru

II.M-48

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

- Laporan hasil revitalisasi SIDA - 2 laporan K)

- Jumlah laporan review kebijakan magang

- 1 laporan K)

- Tersusunnya kebijakan/pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja (termasuk penerapan sistem reward and punishment bagi kinerja instansi pemerintah, penerapan kontrak kinerja pada setiap jabatan aparatur negara)

- Jumlah kebijakan/pedoman - 1 Kebijakan 4 Pedoman

K)

15. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat I , II , III dan IV

Terselenggaranya diklat kepemimpinan tingkat I - Jumlah peserta diklat kepemimpinan tingkat I

- Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat.

1 laporan

300 org

16. Pengkajian kinerja sumber daya aparatur Tersusunnya kebijakan magang bagi calon pemimpin aparatur negara pada institusi bertaraf internasional

- Jumlah kebijakan tentang magang bagi calon pemimpin aparatur negara

-

17. Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja aparatur negara

- Tersusun dan tersosialisasikannya Undang-undang Akuntabilitas Penyelenggara Negara dan peraturan pelaksanaannya

- Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya

-

11,7


Kemen PAN & RB


LAN

12,8

1,2 1 Kebijakan

1 RUU, 1 UU, 2 PP 2 sosialisasi


LAN60 org

K)

2 laporan

K)

K)

K)

II.M-49

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan kebijakan nasional

17 KL 75 KL

Tingkat kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur sesuai dengan kebijakan nasional

70% 100%

Tingkat penanganan dampak dan pengukuran manfaat reformasi birokrasi

70% 100%

Evaluasi akuntabilitas kinerja aparatur dan penilaian kinerja aparatur

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah


8,7

Kemen PAN & RB 9,2 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

80%

- Persentase Instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik

40% 55%

19. Pembinaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja aparatur

VII Fokus Prioritas 7:PEMANTAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI INSTANSI

- Persentase instansi yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja

18.

45%

Terlaksananya reformasi birokrasi instansi secara terencana, sistematis, dan komprehensif

Terlaksananya penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

69,2

II.M-50

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

- Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan (grand design RBN dan kebijakan pelaksanaannya)

100% 100%

- Tingkat kualitas pelaksanaan RB yg terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional

70% 100%

- Persentase instansi yang menerima sosialisasi

100% K/L30% Pemda

100% Pemda

- Persentase instansi pusat dan daerah yang dilakukan konsultasi asistensi reformasi birokrasi

100% K/L,10% Pemda

100% Pemda

- Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

4 laporan triwulanan 20 laporan triwulanan

K)

- Persentase K/L yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai kebijakan nasional

20% 100%

62,7 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kemen PAN & RB1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi

Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi

II.M-51

2010 2014

TARGET

PROGRAMKEMENTERIAN/

LEMBAGATERKAIT



(Rp. Milyar )




DIHARAPKAN

- Tersusunnya kebijakan realokasi/distribusi pegawai dan pelaksanaannya

- Jumlah petunjuk teknis penataan kepegawaian sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi

- 1 Perka BKN

- Persentase jumlah pegawai yang telah tertangani statusnya sebagai dampai reformasi birokrasi

- 80%

- Tersusunnya kebijakan right sizing kepegawaian

- Jumlah kebijakan tentang right sizing kepegawaian

- 1 Perka BKN K)

3. Pengkajian manajemen kebijakan Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan diklat bagi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi instansi

Jumlah petunjuk teknis tentang penyelenggaraan diklat bagi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi instansi

- 1 Kajian, 1 Perka LAN

K) Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara

LAN 1,8

13.267,6 KETERANGAN : K) Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

4,8 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara

BKN2. Perencanaan kepegawaian dan formasi

TOTAL

II.M-52

rencana tindak proritas bidang hukum dan aparatur filenaskah akademik yang berkualitas dalam ......

Documents