pengembangan kawasan m inapolitan - perpustakaan...

1Pengembangan Kawasan minaPolitan

4 Pengembangan Kawasan minaPolitan


Puji dan Syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-NYA Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan Minapolitan ini dapat terselesaikan, sebagai laporan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan.

Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Sesuai dengan KEP.35/MEN/2013 telah ditetapkan 179 Kabupaten/Kota di Indonesia dan 202 Lokasi sebagai kawasan Minapolitan yang terdiri dari 145 kawasan berbasis Perikanan Budidaya dan 57 kawasan berbasis Perikanan Tangkap. Kawasan tersebut diprioritaskan mendapat dukungan kegiatan dan anggaran sebagai stimulus bagi Pemerintah Daerah dan dunia usaha.

Sejak terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan telah dilakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan konsep Minapolitan dengan baik, diantaranya dengan melakukan rapat koordinasi di lingkup KKP, Pemerintah daerah, lintas Kementerian/Lembaga (K/L), masyarakat dan swasta. Koordinasi ini dimaksudkan untuk mensinkronkan kebijakan antara pusat (K/L terkait) dan daerah terutama kesiapan daerah untuk mensukseskan Minapolitan. Dalam perkembangannya, konsep pengembangan kawasan Minapolitan telah diintergrasikan dengan kegiatan-kegiatan industrialisasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan Blue Economy dalam rangka pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun agar dokumen ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Jakarta, Desember 2013

Sjarief WidjajaSekretaris Jenderal

Pengantar



Daftar Isi06

15

57

64

08

45

Katapengantar

STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN Minapolitan

PELAKSANAAN Minapolitan BERBASIS PERIKANAN TANGKAP

penutup

pendahuluan

PELAKSANAAN Minapolitan BERBASIS PERIKANAN BUDIDAYA



Pendahuluan



keSenjangan antara kaWaSan perkotaan dan perdesaan menghasilkan kemiskinan di perdesaan, dan proses urbanisasi yang tidak terkendali semakin mendesak produktifitas lahan. Berdasarkan fakta tersebut maka telah ditegaskan dalam Program Nasional bahwa sasaran pokok pembangunan diantaranya adalah menurunnya jumlah penduduk miskin serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga; dan sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah. Salah satu konsep pengembangan perdesaan adalah pembangunan dengan konsep kawasan. Dengan pembangunan kawasan ini diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar kawasan. Konsep dasar pengembangan Kawasan Minapolitan adalah upaya menciptakan pembangunan inter-regional berimbang, khususnya dengan meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa (rural-urban linkage) yaitu pengembangan kawasan perdesaan yang terintegrasi di dalam sistem perkotaan secara fungsional dan spasial. Pengembangan ekonomi masyarakat lokal/perdesaan sangat penting, dengan diupayakan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal melalui pengembangan ekonomi komunitas, investasi social capital dan human capital, investasi di bidang prasarana dan sumberdaya alam (natural capital). Pengembangan kawasan Minapolitan dilakukan dengan disertai upaya peningkatan capacity building di tingkat masyarakat maupun di tingkat pemerintahan agar menjamin manfaat utama dapat dinikmati masyarakat lokal. Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,Minapolitan masuk dalam kategori Agropolitan dijelaskan bahwa Kawasan Agropolitan/Minapolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian/perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Dijelaskan pula pada pasal 26 bahwa rencana tata ruang kawasan perdesaan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dapat disusun sebagai instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian/perikanan, yang dapat berbentuk kawasan agropolitan/Minapolitan. Melalui pendekatan penataan ruang diharapkan keterkaitan kawasan agropolitan/Minapolitan dengan sistem kota dan outlet pemasaran dalam suatu struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah menjadi jelas dan terintegrasi dengan RTRW kabupaten yang ada. Selanjutnya mengacu dan menyelaraskan dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 maka masterplan Kawasan kawasan agropolitan/Minapolitan disebut juga dengan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan agropolitan/Minapolitan yang adalah merupakan rencana rinci dari RTRW kabupaten.



Minapolitan terdiri dari kata mina dan kata politan (polis). Mina berarti perikanan dan politan berarti kota, sehingga Minapolitan dapat diartikan sebagai kota perikanan atau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota. Secara definitif Minapolitan adalah kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani dan mendorong kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya, dengan ciri utama kegiatan perikanan dan pengolahan hasil perikanan. Sesuai Peraturan Menteri No 12 tahun 2010 tentang Minapolitan, Minapolitan didefinisikan sebagai konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasiskawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Sesuai dengan KEP.39/MEN/2011 tentang Perubahan atas Keputusan MKP No. KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, telah ditetapkan 223 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia sebagai Kawasan Minapolitan yang sebelumnya berjumlah 197 Kawasan Minapolitan. Kawasan yang telah diprioritaskan akan dibagi dalam jangka waktu 2010-2014 dengan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap. Tahun 2011 ditetapkan 9 kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap dan 24 kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya. Untuk mendukung program tersebut Pemerintah pusat dalam hal ini KKP telah menganggarkan beberapa kegiatan serta melakukan serangkaian koordinasi sebagai bentuk komitmen KKP untuk mendukung kawasan Minapolitan. Koordinasi ini dimaksudkan untuk mensinkronkan kebijakan antara pusat (K/L terkait) dan daerah terutama kesiapan daerah untuk mensukseskan Minapolitan. Dalam perkembangannya, telah ditetapkan Kepmen KP Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan menjadi 179 Kabupaten Kota dengan 202 lokasi yang dibagi menjadi 145 Kawasan Minapolitan berbasis Perikanan Budidaya dan 57 Kawasan Minapolitan berbasis Perikanan Tangkap.



PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAHRPJMN 2010-2014

PUSAT PERTUMBUHAN/KOTA/ PASAR

FOkuS LOkaSi:PENgEMBANgAN KAWASAN ANDALAN, PUSAT-PUSAT

PERTUMBUHAN WILAYAH, SEPERTI KAWASAN INDUSTRI BERBASIS KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH/KLASTER

KAWASAN SENTRA PRODUKSI, KAWASAN PERKOTAAN BARU/KTM, agrOPOLitan, MinaPOLitan

PengeMbangan keterkaitan antar kaWaSan

WILAYAH PRODUKSI

FOKUS KEPADA keungguLan KOMPARATIF/

KOMPETITIF DAERAH

TATA KELOLAEKONOMI DAERAH

KUALITAS/ KOMPETENSI

SDM

INFRA-STRUKTUR

FASILITASI PELD

KADDAN PPP

kOnSeP huLuke hiLir

(RANTAI NILAI AgRIBISNIS)

FOKUS KEPADA PengeMbangan SiSteM PaSar

ArahKebijakan

prinsip

strategi



daLaM rPjMn 2010-2014 terkait Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah tertuang dalam Arah Kebijakan, prinsip dan strategi dalam Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah. Arah Kebijakan terpusat pada pusat pertumbuhan kota dan pasar yang sangat erat hubungannya sebagai tempat wilayah produksi barang dan jasa. Hal ini sangat diperlukan sebagai modal pemenuhan bahan baku untuk industri serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk memperkuat arah kebijakan tersebut diperlukan beberapa prinsip yang harus dipenuhi diantaranya, fokus pada keunggulan komparatif/kompetitif daerah, konsep pengembangan hulu ke hilir dan fokus kepada pengembangan sistem pasar. Ketiga hal tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain. Pemilihan komoditas unggulan yang akan dikembangkan harus mempertimbangkan berbagai hal diantaranya kualitas dan kuantitas produk, penerimaan pasar, sarana dan prasarana pengembangan serta kebijakan pendukung.

Setelah ditetapkan komoditas unggulan diperlukan konsep pengembangan dari hulu ke hilir sehingga proses pengembangan tidak akan terhambat dari mulai produksi, pasca produksi, pengangkutan, sampai pengolahan. Selanjutnya diperlukan komitmen bersama pada pengembangan sistem pasar. Untuk menerapkan kebijakan tersebut dibutuhkan strategi pengembangan keterkaitan antar kawasan yang meliputi tata kelola ekonomi daerah, kualitas/kompetensi SDM, infrastruktur, public private partnership, serta fasilitasi pengembangan ekonomi lokal daerah. Hal ini diperlukan sebagai syarat untuk fokus pada lokasi untuk pengembangan kawasan andalan, pusat-pusat pertumbuhan wilayah seperti kawasan industri berbasis kompetensi inti industri daerah berbentuk kluster kawasan sentra produksi, kawasan perkotaan baru, pengembangan kawasan agropolitan maupun kawasan Minapolitan. Kawasan-kawasan tersebut diharapkan dapat memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan PAD melalui pengembangan produk unggulan dengan disertai jaminan pasar.



KERANGKA KERJA KKP DALAM RPJM 2010-2014

Visi &Misi

Visi &Misi

Pertumbuhan PDB

Pengembangan & Pengelolaan

Perikanan Tangkap

PengelolaanSumber Daya

Ikan

PengembanganSistem Produksi

PengembanganIndustri

Pengolahan

Pengelolaan dan Pengembangan

Konservasi

PenyelesaianTindak Pidana

Pengembangandan Pembinaan

Penelitian dan Pengembangan

IPTEK

PendidikanKelautan dan

Perikanan

Pengawasan Akuntabilitas

Aparatur

Pembinaan dan Koordinasi

PeningkatanProduksi Perikanan

Budidaya

Peningkatan Daya Saing Produk

Perikanan

Pengelolaan Sumberdaya Laut, Peisisir dan PPK

Pengawasan SumberdayaKelautan dan

Perikanan

Pengembangan Karantina Ikan,

Pengendalian Mutudan Keamanan

Penelitian dan Pengembangan

IPTEK Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Sumberdaya

Manusia Kelautandan Perikanan

Pengawasan dan Peningkatan

AkuntabilitasAparatur

PeningkatanDukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

IKU SINERgI KEBIJAKAN PROgRAM KEgIATAN MAIN-

STREAMING HASIL

Produksi Perikanan dan

garam Minapolitan

Minapolitan

Industrialisasi

Industrialisasi

DAYA SAINg

BERKELAN-JUTAN

KESE-JAHTERAAN

MP3KI/PKN

DIREKTIF PRESIDEN

LUMBUNg IKAN

P4B

gENDER

MP3EI

Blue Economy

Blue EconomyHasil

Tingkat Konsumsi

Ikan Dalam Negeri

Nilai Ekspor Komoditas Perikanan

Jumlah Kasus Penolakan

Ekspor

Luas Kawasan Konservasi

Jumlah Pulau-Pulau Kecil

Bebas IUU Fishing

kerangka kerja kkP tahun 2010-2014 adalah melaksanakan seluruh target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. KKP telah berkomitmen untuk bersama-sama menjaga keberhasilan yang telah diraih dan mengejar capaian pembangunan yang belum terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. KKP menetapkan target-target sasaran di dalam Indikator Kinerja Utama yang bersinergi dengan kebijakan Minapolitan, Industrialisasi dan Blue Economy. Selain itu juga dilakukan focusing pada pencapaian sasaran target RPJMN 2010-2014 terkait dengan Direktif Presiden, yang akan menjadi pencapaian utama KKP pada tahun 2013 dan 2014.•



VisiMisi&

MisiVisi

123

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN(PERMEN KP No.15 Tahun 2012)

PEMBANgUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANg BERDAYA SAINg DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

MENINgKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAINg PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENgOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMELIHARA DAYA DUKUNg DAN KUALITAS LINgKUNgAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



StrategiPengembanganKawasanMinapolitan



MinaPOLitan adaLah konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan pendapatan rakyat.Pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan konsepsi Minapolitan dikembangkan melalui peningkatkan efisiensi dan optimalisasi keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan dan/atau pemasaran, serta jasa pendukung lainnya, yang dilakukan secara terpadu, holistik, dan berkelanjutan. Minapolitan bertujuan untuk: (a) meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat skala mikro dan kecil, (b) meningkatkan jumlah dan kualitas usaha skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, dan (c) meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional. Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah suatu pendekatan pembangunan kawasan perdesaan melalui upaya-upaya penataan ruang kawasan perdesaan dan menumbuhkan pusat-pusat pelayanan fasilitas perkotaan (urban function center) yang dapat mengarah pada terbentuknya kota-kota kecil berbasis Perikanan (minapolis) sebagai bagian dari sistem perkotaan dengan maksud meningkatkan pendapatan kawasan perdesaan (regional income). Dalam rangka mengembangkan kawasan Minapolitan diperlukan adanya rencana induk/masterplan pengembangan kawasan Minapolitan oleh masing-masing kabupaten/kota.Peran pemerintah pusat lebih diarahkan pada memfasilitasi. Dalam implementasinya, pengembangan suatu kawasan Minapolitan dikarakteristikan pada sentra-sentra produksi dan pemasaran berbasis perikanan dan mempunyai multiplier effect tinggi terhadap kegiatan ekonomi, produksi, perdagangan, jasa, pelayanan, kesehatan dan sosial yang saling terkait, dan mempunyai sarana dan prasarana memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi layaknya sebuah kota. Tata laksana pengembangan Minapolitan tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan, yang antara lain menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Kabupaten/Kota untuk menjadi kawasan Minapolitan, antara lain komitmen daerah, memiliki komoditas unggulan dan tersedianya fasilitas pendukung, seperti pelabuhan, industri pengolahan, jalan, listrik dan lainnya. Untuk mengintegrasikan kawasan Minapolitan kedalam konteks pengembangan wilayah secara makro dan memberikan masukan yang komprehensif berdasarkan potensi perikanan yang terintegrasi, telah disusun Zonasi Rinci kawasan Minopolitan sebanyak 14 lokasi (Pariaman, Bintan, Serdang Berdagai, Kota Padang, Agam, Sukabumi, Sumba Timur, Maros, Bitung, Morowali, Takalar, Pangkep, Ternate, Merauke). Pada tahun 2011, pengembangan kawasan Minapolitan sudah mulai masuk pada tahap persiapan, baik secara administratif maupun pengembangan beberapa infrastruktur dasar. Tahun 2012 sudah masuk tahap implementasi pengembangan kawsan. Mulai tahun 2013, pengembangan kawasan Minapolitan telah diintregarsikan dengan kegiatan industrialisasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan konsep Blue Economy. Diharapkan pada akhir tahun 2014, kawasan Minapolitan yang dikembangkan akan mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi di daerah.



Kebijakan MinapolitanMinaPOLitan merupakan konsep pengembangan ekonomi berbasis kawasan berbasis komoditas unggulan dari hulu ke hilir dimana diperlukan sinergi lintas sektor baik dari K/L, swasta maupun masyarakat. Sesuai Permen KP No. 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan, diperlukan beberapa persyaratan dalam penetapan kawasan Minapolitan diantaranya, komoditas unggulan, masterplan, fasilitas pendukung, letak geografis, komitmen Pemerintah Daerah dan lain-lain. Hal tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah produk serta pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Tujuan akhir dari pengembangan kawasan Minapolitan tentunya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan dengan parameter peningkatan pendapatan.

Pengembangan Kawasan Minapolitan melalui Sinergi Lintas Kementerian/Lembaga

• Peningkatan produksi dan nilai tambah produk

• Pengembangan kawasan ekonomi

KP untuk menggerakkan

ekonomi di daerah

Peningkatan pendapatan

nelayan, pembudidaya dan

pengolah ikan

Komoditas Unggulan

Komitmen Daerah

FasilitasPendukung

Kelayakan Lingkungan

Sistem dan Mata

Rantai Hulu-Hilir

Letak Geografis



MinaPOLitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Sesuai dengan KEP.39/MEN/2011 tentang Perubahan atas Keputusan MKP No. KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, telah ditetapkan 223 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia sebagai Kawasan Minapolitan. Koordinasi ini dimaksudkan untuk mensinkronkan kebijakan antara pusat (K/L terkait) dan daerah terutama kesiapan daerah untuk mensukseskan Minapolitan.



• Kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) yang telah ditetapkan;

• Memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi;

• Letak geografi kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan;

• Terdapat unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan jaringan usaha yang aktif berproduksi, mengolah dan/atau memasarkan yang terkonsentrasi di suatu lokasi dan mempunyai mata rantai produksi pengolahan, dan/atau pemasaran yang saling terkait;

• Tersedianya fasilitas pendukung berupa aksebilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan;

• Kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan di lokasi di masa depan;

• Komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personil, dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan Minapolitan;

• Keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan; dan

• Ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan.

(sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP.12/MEN/2010tentang Penetapan Kawasan Minapolitan)

PERSYARATAN PENETAPAN KAWASAN Minapolitan


Minapolitanpendekatan

tantangan1. Alternatif dari model/strategi

pembangunan perdesaan berbasis komoditas unggulan (perikanan)

2. Sebagai alternatif pengembangan dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan wilayah

3. Alat dalam menentukan model pembangunan wilayah yang mengoptimalkan potensi sumber daya perikanan sebagai potensi ekonomi

4. Menciptakan cluster/pusat pengembangan ekonomi di perdesaan sebagai prime mover pembangunan wilayah

5. Pembangunan sektoral dengan basis lokus yang mengintegrasikan seluruh potensi pembangunan; SD finansial, informasi, teknologi, dan SDM

1. adanya otonomi daerah. Pembagian kewenangan yang lebih jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dari tingkat propinsi, kabupaten sampai dengan desa.

2. kondisi wilayah yang variasinya tinggi. Potensi sumberdaya alam, kualitas SDM, Kelembagaan, ketersediaan infrastruktur, dst, kesenjangan antar wilayah

3. Lemahnya ketersediaan data dan informasi, secara nasional maupun regional

4. Penataan ruang yang masih belum memadai, keberlanjutan usaha kurang terjamin, resiko pengembangan masih tinggi

5. kerusakan lingkungan hidup yang semakin masif, berpengaruh terhadap daya dukung dan ketersediaan sumberdaya alam perikanan



1. Alternatif dari model/strategi pembangunan perdesaan berbasis komoditas unggulan perikanan. Komoditas unggulan merupakan syarat mutlak dalam pengembangan kawasan, dengan catatan komoditas tersebut dapat dikembangkan dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin serta pasar yang dapat menampung produk yang dihasilkan.

2. Sebagai alternatif pengembangan dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan wilayah. Pembangunan berbasis wilayah diperlukan karena pemerintah menyadari tidak dapat membangun seluruh daerah yang ada secara bersamaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan anggran baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Oleh karena itu diperlukan prioritas pembangunan kawasan dengan memperhatikan karakteristik masing-masing kawasan yang akan dikembangkan.

3. Alat dalam menentukan model pembangunan wilayah yang mengoptimalkan potensi sumberdaya perikanan sebagai potensi ekonomi. Potensi pengembangan sumberdaya perikanan merupakan intidalam pengembangan kawasan Minapolitan. Pengembangan sektor perikanan merupkana penggerak ekonomi di daerah dalam kawasan Minapolitan.

4. Menciptakan cluster/pusat pengembangan ekonomi di perdesaan sebagai prime mover pembangunan wilayah. Pengembangan ekonomi berbasis cluster ini diperlukan sebagai sarana pengintegrasian berbagai potensi yang tersedia diwilayah tersebut. Dengan sistem cluster diharapkan konsep pengembangan dari hulu ke hilir dapat dilaksanakan tanpa membutuhkan biaya yang sangat besar dikarenakan embrio potensi tersebut sudah ada tinggal diberikan sedikit stimulus agar semua dapat berjalan dengan baik.

5. Pembangunan sektoral dengan basis lokus yang mengintegrasikan seluruh potensi pembangunan diantaranya Sumber Daya finansial, informasi, teknologi, dan SDM. Pembangunan berbasis lokus memerlukan integrasi dari seluruh potensi pembangunan yang ada, karena tanpa adanya sinergitas tersebut konsep pengembangan kawasan Minapolitan tidak akan berjalan.

KONSEP MINAPOLITAN MEMPUNYAI BEBERAPA

PENDEKATAN DIANTARANYA:



NAMUN DEMIKIAN TERDAPAT BEBERAPA TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN MINAPOLITAN

DIANTARANYA:

1. adanya OtOnOMi daerah berimplikasi pada pembagian kewenangan yang lebih jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dari tingkat propinsi, kabupaten sampai dengan desa.Selain itu otonomi daerah juga menimbulkan adanya sistem politik yang tidak stabil karena kebijakan yang ada sangat dipengaruhi oleh darimana pemimpin daerah terpilih. Pergantian kepala daerah akan menyebabkan perubahan arah kebijakan dan perubahan personel struktural di tingkat daerah. Hal ini akan mengakibatkan putusnya informasi karena biasanya tidak terjadi transfer informasi yang baik pada saat pergantian personel. Hal tersebut akan mengancam keberlanjutan Minapolitan, karena berhasil tidaknya Minapolitan sangat ditentukan oleh arah kebijakan dari Pemerintah Daerah.

2. kOndiSi WiLayah yang variasinya tinggi diantaranya Potensi sumberdaya alam, kualitas SDM, kelembagaan, ketersediaan infrastruktur, dst, kesenjangan antar wilayah. Hal ini mengakibatkan setiap daerah tidak dapat disamakan strategi dalam pelaksanaan Minapolitan karena karakteristik masing-masing daerah yang berbeda.

3. LeMahnya keterSediaan data dan informasi, secara nasional maupun regional. Minimnya ketersediaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terutama di daerah dapat menyebabkan kesalahan fatal dalam pengambilan kebijakan. Data dan informasi yang valid sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan agara dapat implementatif, efektif, efisien dan tepat sasaran. Penyediaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan tantangan tersendiri dalam pengembangan kawsan Minapolitan.

4. Penataan ruang yang masih belum memadai mengakibatkan keberlanjutan usaha kurang terjamin, resiko pengembangan masih tinggi.Kesesuaian pengembangan kawasan Minapolitan dengan RTRW kabupaten/Kota merupkan suatu keharusan. Hal ini terkait dengan keberlanjutan investasi dan pengembangan usaha. Ketidakjelasan konsep tata ruang dapat mengakibatkan kegagalan pengembangan kawasan Minapolitan karena tanpa adanya kejelasan tata ruang jaminan keamanan dan keberlanjutan bisnis akan terancam.

5. keruSakan Lingkungan hiduP yang semakin masif sehinggaberpengaruh terhadap daya dukung dan ketersediaan sumberdaya alam perikanan. Kerusakan lingkungan juga menjadi tantangan tersendiri dalam keberhasilan pengembangan kawasan Minapolitan. Tanpa adanya lingkungan yang mendukung maka sudah dapat dipastikan pengembangan kawasan Minapolitan tidak akan berjalan, hal ini dikarenankan komoditas perikanan sangat bergantung pada lingkungan yang baik sebagai tempat hidup komoditas perikanan.



Minapolitan DAN PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA

VisiMisi

kk

Pk

kP

• KAWASAN Minapolitan• PENgEMBANgAN USAH MINA PEDESAAN (PUMP)

• PRODUKSI • PENDAPATAN• PUSAT PERTUMBUHAN

EKONOMI DI DAERAH

PROPINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

SNT 2010

PEMBANgUNAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DENgAN kOnSeP Minapolitan

Lintas Sektor

PEMBANgUNAN EKONOMI MAKRO: RPJP DAN RPJMKebijakan ekonomi dan infrastruktur

naik



PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) RENCANA TATA RUANG PULAU

YANG TERKAIT DENGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perpres 13/2012 tentang RTR Pulau Sumatera Perpres 28/2012 tentang RTR Pulau Jawa-BaliPerpres 3/2012 tentang RTR Pulau Kalimantan Perpres 88/2011 tentng RTR Pulau Sulawesi

Kawasan peruntukan Perikanan merupakanKawasan Budidaya yang

Memiliki Nilai Strategis Nasional

• Pengembangan kawasan Minapolitan berbasis masyarakat

• Pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya sesuai dengan daya dukung lingkungan

• Pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan

• Pengendalian kegiatan perikanan tangkap pada wilayah overfishing

• Pengembangan kawasan konservasi laut melalui Pemantapan fungsi Taman Nasional Laut dan Taman Wisata Alam Laut

• Rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir dan laut

• Pelestarian sumber daya terumbu karang dan keragaman hayati laut di kawasan segitiga terumbu karang

Pengembangan kawasan dilakukan antara lain melalui:

Dasar hukum Minapolitan semakin kuat dengan masuknya Minapolitan dalam Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan dan Sulawesi yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden. Diantaranya

tercatat Minapolitan merupakan salah satu konsep Pengembangan kawasan berbasis masyarakat. Dengan masuknya Minapolitan dalam Perpres Rencana Tata Ruang Pulau, RT RW Kabupaten/Kota, RPJMD, Permen KP, Kepmen KP, masterplan kawasan Minapolitan dll dapat dijadikan garansi bahwa Konsep

Minapolitan akan terus dijalankan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu direncanakan Minapolitan akan masuk dalam bahan RPJMN 2015-2019

dan Rencana strategis KKP 2015-2019.



PRODUKSI PENgOLAHAN PEMASARAN

Cara penangkapan dan budidaya ikan

ramah lingkungan & berkelanjutan

Pengolahan produk ikutan bernilai tambah

(zero waste)

• Pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)

• Pusat Informasi Pasar

Peningkatan kuantitas, kualitas & kontinuitas produksi

sesuai standar (ikan & rumput laut)

• Pengembangan produk bernilai tambah

• Peningkatan kapasitas & utilitas UPI (ikan & rumput laut)

• Penurunan susut hasil

• Diversifikasi dan Pemenuhan syarat pasar dalam dan luar negeri;

• Promosi & branding

• Benih unggul• Penanganan ikan di

atas kapal, palka, bongkar

• Sarpras

• Pengembangan sentra pengolahan

• Pengembangan sarpras pengolahan

Pembangunan & rehabilitasi pasar

ikan

DUKUNgAN SDM, IPTEK, PENgAWASAN, KARANTINA,

PENgENDALIAN MUTU

INTEGRASI KEGIATAN ESELON ILINGKUP KEMENTERIAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Integrasi kegiatan lintas Eselon I di lingkup KKP mutlak harus dijalankan. Hal ini sebagai jaminan bahwa KKP totalitas dalam mengembangkan Minapolitan.

Dengan demikian, keberhasilan konsep hulu ke hilir sangat ditentukan melalui sinkronisasi program lintas unit Eselon I. Ditjen Perikanan Budidaya

dan Ditjen Perikanan tangkap dalam kaitan ini mengatur penyediaan produksi dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang terjaga. Ditjen P2HP bertanggung jawab terhadap pengolahan produk, penambahan nilai produk dan pemasaran hasil produk perikanan. Untuk itu diperlukan dukungan SDM

(BPSDMKP), Pengawasan (PSDKP), Karantina dan jaminan mutu (BKIPM KHP), Iptek (Balitbang KP) dan jaminan kelestarian lingkungan pesisir (KP3K)



PEMERINTAHPUSAT

PENYERAPAN TENAgA KERJA

PENINgKATAN OUTPUT

PEREKONOMIAN

PENINgKATAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN

HULU

HILIR

PEMERINTAHDAERAH

PERBANKAN

INDUSTRI/ASOSIASI

MASYARAKAT

• Sarpras lintas sektor

• Regulasi

• Sarpras lintas SKPD

• Regulasi• Penyediaan lahan

• Permodalan• Pendampingan

usaha

• Investasi• Akses pasar• Kemitraan

• Penerapan standar pasar

MinapolitanDAN

INDUTRIALISASI KELAUTAN DAN

PERIKANAN

SINERGIPENGEMBANGAN

KAWASANMinapolitan

Sinergi PengeMbangan kaWaSan MinaPOLitan merupakan sinergi antara Pemerintah Pusat yang bertanggungjawab terhadap Regulasi dan kebijakan, serta Sarana dan Prasarana lintas sektor, Pemerintah Daerah (Sarana dan Prasarana lintas SKPD, regulasi dan penyediaan lahan), Perbankan (permodalan dan pendampingan usaha), Industri/asosiasi (investasi, akses pasar, kemitraan) dan masyarakat (pasar). Semua dukungan tersebut masuk dalam kawasan Minapolitan untuk menjamin keberlanjutan dari hulu ke hilir. Keberhasilan pengembangan kawasan Minapolitan dapat di ukur dengan beberapa parameter utama yaitu penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah dari kawasan Minapolitanserta peningkatan pendapatan masyarakat. Muara akhir dari pengembangan kawasan Minapolitan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan Minapolitan.



PENGEMBANGANMinapolitan

TELAH DITETAPKAN 179 KAB/KOTA Minapolitan DENgAN JUMLAH LOKASI SEBANYAK 202

Minapolitan Budidaya: 145 kab/kota • Minapolitan Tangkap: 57 kab/kota

• Dikoordinasikan oleh Bappeda• Ditetapkan melalui Perbup/walikota• Ditetapkan melalui Perda

RENCANA INDUK PENgEMBANgAN

KAWASAN MINAPOLITAN

Rencana Program Investasi Jangka

Menengah (RPIJM)

Detail Engineering Design (DED)

Rencana Program Investasi Infrastruktur

Jangka Menengah(RPI2JM

RTRWRZWP3KRPJMD

PengeMbangan MinaPOLitan dilakukan dimulai dalam tataran perencanaan yaitu tertuang dalam Rencana Induk (masterplan) Minapolitan. masterplan Minapolitan harus mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dilakukan agar konsep Minapolitan tidak bertentangan dengan dokumen perencanaan yang ada dengan begitu sinkronisasi program lintas sektor dapat terlaksana dengan acuan perencanaan yang ada. Rencana Induk Minapolitan nantinya akan diturunkan dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), dan disinkronkan dengan dokumen Perencanaan milik Kementerian Pekerjaan Umum yaitu Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) dan Detail Engineering Design (DED). Masterplan dan RPIJM kawasan Minapolitan di koordinasikan oleh Bappeda yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota maupun Peraturan Daerah dan Menjadi Bagian tidak terpisahkan dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar dapat mengikat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 Tahun 2013 telah ditetapkan 179 Kab./KotaKawasan Minapolitan dengan jumlah lokasi sebanyak 202 yang terdiri dari Minapolitan Budidaya sebanyak 145 kab/kota dan Minapolitan Tangkap: 57 kab/kota.



SEBARAN LOKASI Minapolitan PER PROVINSIno Provinsi kabupaten/

kotaPerikanantangkap

Perikananbudidaya

1 Aceh 6 2 6

2 Sumatera Utara 5 4 23 Sumatera Barat 7 2 54 Riau 9 3 55 Kepulauan Riau 6 - 16 Jambi 1 2 37 Sumatera Selatan 5 2 98 Kepulauan Bangka Belitung 5 4 29 Bengkulu 5 - 510 Lampung 5 - 511 DKI Jakarta 4 1 -12 Jawa Barat 1 3 513 Banten 7 1 314 Jawa Tengah 15 3 1315 DI Yogyakarta 4 - 416 Jawa Timur 14 6 1217 Bali 2 3 418 Nusa Tenggara Barat 5 1 519 Nusa Tenggara Timur 5 1 620 Kalimantan Barat 3 2 121 Kalimantan Tengah 7 2 422 Kalimantan Selatan 3 1 423 Kalimantan Timur 4 - 324 Sulawesi Utara 11 2 625 gorontalo 2 2 226 Sulawesi Tengah 7 - 427 Sulawesi Selatan 5 1 1028 Sulawesi Barat 6 - 229 Sulawesi Tenggara 7 1 630 Maluku 3 2 131 Maluku Utara 5 4 332 Papua 2 - 233 Papua Barat 3 2 2

jumlah 179 57 145



INDIKATOR KINERJAUTAMA Minapolitan

PERIKANANBUDIDAYA

PERIKANAN TANgKAP

PENgOLAHAN & PEMASARAN

PENDAPATAN & TENAgA KERJA

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan(hasil)

Peningkatan multiplier effect kegiatan ekonomi(hasil)

Peningkatan jumlah dan kualitas sarana produksi dan sistem CBIB(in put)

Pengawalan pengembangan sistem budidaya untuk menjamin peningkatan produksi dan produktivitas (proses)

Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan (hasil)

Peningkatan kualitas hasil tangkapan (hasil)

Peningkatan multiplier effect (hasil)

Peningkatan kualitas manajemen: pelayanan pelabuhan perikanan (hasil, input, proses)

Pengawalan pengembangan pelabuhan sebagai sentra usaha (proses)

Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai hasil pengelolahan ikan (hasil)

Peningkatan kualitas dan diversifikasihasil olahan UMKM (hasil)

Peningkatan jumlah usaha pengolahanyang berkualitas(hasil)

Berkembangnya sistem pemasaran di sentra produksi budidaya dan penangkapan (hasil)

Berkembangnya sistem pembinaan usaha pengolahan yang mapan (proses)

Peningkatan Peluang Usaha Dan Penyerapan Tenaga Kerja

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan pendapatan pembudidaya, nelayan, pengolah, dan pemasar ikan



PERENCANAAN PELAKSANAANMONITORINg, EVALUASI DAN PENgAWASAN

INDIKATOR EKONOMI KAWASAN

Kesiapan perencanaan pengembangan kawasan Minapolitan sesuai dengan persyaratan

Penetapan kawasan Minapolitan sesuai persyaratan

Alokasi anggaran daerah dan pusat (sektor)

Langkah nyata pelaksanaan pengembangan kawasan: infrastruktur dan penyiapan sarana produksi

Berkembangnya kawasan Minapolitan sebagai sentra produksi terintegrasi dan pusat pertumbuhan ekonomi di daerah

Berkembangnya konektivitas usaha antar kawasan Minapolitan

Terselenggarakan-nya monitoring, evaluasi, dan pengawasan oleh daerah dan pusat



PEMDA MENYIAPKAN RENCANA INDUK PENgEMBANgAN KAWASAN MINAPOLITAN

(mengacu PermenKP 18/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan)

PENGEMBANGAN KAWASAN MinapolitanMELALUI SINERGI PENDANAAN 19 BIDANG DAK

KAWASANMinapolitan

DAK KELAUTAN DAN

PERIKANAN

DAKLINgKUNgAN

HIDUP

DAKKESEHATAN

DAKKONSERVASI SD HUTAN, TANAH

DAN AIR

DAKINFRASTRUKTUR

JALAN

DAKINFRASTRUKTUR

IRIgASI

DAKINFRASTRUKTUR

AIR MINUM

DAKINFRASTRUKTUR

SANITASI

DAKPENDIDIKAN

DAKPERTANIAN

DAKKELUARgA

BERENCANA

DAKLISTRIK

PERDESAAN

DAKFASILITAS

KESELAMATAN JALAN

DAK SAPRAS KAWASAN

PERBATASAN

DAK PERDAgANgAN

DAK PERUMAHAN

DAN PEMUKIMAN

DAKPRASARANA

PEMERINTAHAN

DAKPEMBANgUNAN

DAERAH TERTINggAL

DAKTRANSPORTASI

PERDESAAN

Untuk mempercepat pengembangan kawasan Minapolitan diantaranya dapat melalui sinergi pendanaan 19 bidang DAK yang ada yaitu DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Infrastruktur jalan, infrastruktur air minum, pendidikan, listrik pedesaan, keselamatan transportasi darat, transportasi pedesaan, sarana daerah tertinggal, prasarana pemda, kawasan perbatasan, perdagangan, perumahan dan pemukiman, lingkungan hidup, pertanian, keluarga berencana dan kesehatan, difokuskan di kawasan Minapolitan. Diharapkan dengan adanya sinergi pembiyaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota dapat mempercepat pertumbuhan kawasan.



DUKUNGAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR UNTUK PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN

LandaSan hukuM

kerjasama kementerian Pu - kementerian kelautan dan Perikanan

Kerja sama Pengembangan dan Rehabilitasi jaringan irigasi tata air tambak antara Kementerian PU dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

telah terjalin lama.

Mulai tahun 2011 KKP secara intensif melaksanakan program pengembangan tata air tambak (kawasan Minapolitan) yang perlu

mendapatkan dukungan prasarana jaringan irigasi.

Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen SDA dengan Ditjen Perikanan Budidaya pada tanggal 14 Agustus 2012 No : 01/PKS/DA/2012 Tentang

Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tata Air Tambak.

Berkaitan dengan hal tersebut, tiap tahun perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara Kemen PU dan KKP, baik di tingkat

provinsi maupun daerah.

Readyness CRiteRia dukungan inFraStruktur

SK penetapan lokasi dan Pokja oleh Bupati/WalikotaRencana pengembangan kawasan

RPIJMKesiapan lahanTersedia DED

Tersedia dana daerah untuk urusan bersama (DDUB) dan daerah untuk pembiayaan komponen kegiatan sehingga sistem bisa berfungsi

Ada lembaga pengelola pasca konstruksi



PENCAPAIAN KAWASAN AGROPOLITAN DAN Minapolitan TAHUN 2002 – 2012

PENCAPAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AGROPOLITAN DAN MinapolitanT.A. 2002 – 2012

20050

10

20

30

40

50

60

70

1 2 25

25

30

49

69

Keterangan

Baru

Lanjutan

Selesai

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jln. Poros Desa : 1.517.643.54 m Jln. Usaha Tani : 1.578.843,94 m Sarana Air Baku : 22 unit

STA : 63 unit Pasar Desa / TPI : 131 unit Lantai Jemur : 45 unit

Jembatan Desa : 122 unit Bangunan Penunjang : 130 unit Infrastruktur Lainnya

52%

30%

1%

3% 4% 4%2% 3%

1%



Da

fta

r Duku

ng

an I

nfra

stru

ktur

Pa

da

Kaw

asa

n M

ina

poli

tan T

A. 2

013

No

Prov

insi

Kabu

pate

nKa

was

anKe

giat

an1

NAD

ACEH

TEN

GGAR

ALa

we

Bula

nPe

ning

kata

n Ja

lan

Prod

uksi

Kaw

asan

Law

e Bu

lan

2Su

mat

era

Uta

raDe

li Se

rdan

gPe

rcut

Sei

Tua

nPe

mb.

Jala

n Po

ros D

esa

1,60

0m

3Su

mat

era

Bara

tPe

sisir

Sela

tan

Man

deh

Infr

astr

uktu

r Kw

s. M

inap

olita

n1

Pkt

4Ri

auKa

mpa

rXI

II Ko

to K

ampa

rPe

mb.

Sal

uran

Dra

inas

e (K

i-Ka)

1,92

0m

Kota

Dum

aiKe

l. Ba

silam

Bar

u, K

ec. S

unga

i Sem

bila

nPe

mb.

Jala

n1,

800

m5

Bang

ka B

elitu

ngBe

litun

gTa

njun

g Pa

ndan

Peni

nk. J

alan

Por

os D

esa

2,50

0m

7La

mpu

ngPe

saw

aran

Pund

uh P

idad

aPe

nink

. Jal

an P

oros

Des

a1

Pkt

8Ja

wa

Bara

tIn

dram

ayu

Uju

ng G

eban

g, K

ec. S

ukra

Pem

b. T

alud

& Ja

lan

2,30

0m

Desa

Cem

ara,

Kec

. Cen

tigi

Pem

b. Ja

lan

2,60

0m

Cem

ara

Kulo

n, K

ec. L

osar

ang

Pem

b. Ja

lan

& T

alud

2,00

0m

Kara

wan

gDe

sa S

ukak

erta

, Des

a Pa

sir P

utih

, Kec

. Cila

may

aPe

mb.

Jala

n1,

900

m

9Ba

nten

SERA

NG

Pont

ang

Peni

ngka

tan

Jala

n Pr

oduk

si Ka

was

an M

inap

olita

n Po

ntan

g1

Pkt

10Ja

wa

Teng

ahDe

sa B

lam

bang

an, K

ec. B

awan

gPe

mb.

Jala

n &

Sal

uran

1,68

5m

Desa

Pun

cang

, Kec

. Baw

ang

Pem

b. Ja

lan

& S

alur

an63

4m

Desa

Mer

tosa

ri, K

ec. P

urw

oneg

oro

Pem

b. Ja

lan

& S

alur

an1,

085

mPu

rwor

ejo

Desa

Suk

oagu

ng, K

ec. B

agel

en, K

ec. K

alig

esin

gPe

mb.

Jala

n &

Sal

uran

425

m

KAB.

PAT

IKa

dila

ngu

Peni

ngka

tan

Jala

n Pr

oduk

si Ka

was

an M

inap

olita

n Ka

dila

ngu

1Pk

t

Sam

bila

wan

gPe

ning

kata

n Ja

lan

Prod

uksi

Kaw

asan

Min

apol

itan

Sam

bila

wan

g1

Pkt

KOTA

PEK

ALO

NGA

NPe

kalo

ngan

Uta

raPe

ning

kata

n Ja

lan

Prod

uksi

Kaw

asan

Pek

alon

gan

Uta

ra1

Pkt

12Ja

wa

Tim

urLa

mon

gan

Glag

ahIn

fras

truk

tur K

ws.

Min

apol

itan

1Pt

kTr

negg

alek

Bend

unga

nIn

fras

truk

tur K

ws.

Min

apol

itan

1Pt

k

KAB.

GRE

SIK

Sida

yuPe

ning

kata

n Ja

lan

Prod

uksi

Kaw

asan

Min

apol

itan

Sida

yu1

Pkt

13N

TBLo

mbo

k Ti

mur

Keru

ak-Je

row

aru

Peni

nk. J

alan

Por

os D

esa

1Pk

t

14N

TTKA

B. S

UM

BA B

ARAT

Lam

boya

Peni

ngka

tan

Jala

n Pr

oduk

si Ka

was

an M

inap

olita

n La

mbo

ya1

Pkt

15Ka

liman

tan

Bara

tKu

bu R

aya

Kec.

Sun

gai R

enga

sIn

fras

truk

tur K

ws.

Min

apol

itan

1Pk

t16

Sula

wes

i Bar

atM

amuj

uKw

s. B

onda

Infr

astr

uktu

r Kw

s. M

inap

olita

n1

Pkt

17Go

ront

alo

Goro

ntal

o U

tara

Desa

Dum

olod

oPe

nink

. Jal

an P

oros

Des

a1

Pkt

Boal

emo

Desa

Mut

iara

Peni

nk. J

alan

Usa

ha T

ani

1Pk

t18

Sula

wes

i Sel

atan

`Ta

kala

rGa

leso

ngPe

mba

ngun

an/P

enin

gkat

an Ja

lan/

Talu

d1

Pkt

19M

aluk

uAm

bon

Nus

aniw

ePe

nink

. Jal

an P

oros

Des

a1,

600

m

Banj

arne

gara

Vol

jembatanLokasi: Kws. WerinamaKab. Seram Bag. Timur



CONTOH INFRASTRUKTUR TERBANGUN DI KAWASAN

AGROPOLITAN DAN Minapolitan

jalan usaha taniLokasi: Agropolitan Bagelan-Purwerejo

tambatan PerahuLokasi: Kws. Managabata,Kab. Minahasa Utara

jembatanLokasi: Kws. WerinamaKab. Seram Bag. Timur

Saluran air baku kolamLokasi: Bayudono – Kab. Boyolali



Perjanjian Kerja Sama antara DITJEN SUMBER DAYA AIR dengan DITJEN Perikanan Budidaya No: 01/PKS/DA/2012 Tentang PengemBANGAN dan

RehabILITASI Jaringan Irigasi Tata Air Tambak

DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA, KKP DITJEN SDA, PU

Koordinasi dan sinkronisasi dalam penetapan lokasi tata air tambak.

SID jaringan tersier irigasi tata air tambak di kawasan budidaya ikan.

Rehabilitasi jaringan tersier irigasi tata air tambak di kawasan budidaya perikanan.

Program dan penganggaran dalam rangka pengembangan dan rehabilitasi jaringan tersier irigasi tata air tambak di kawasan budidaya perikanan.

Koordinasi dan sinkronisasi dalam penetapan lokasi tata air tambak.

SID jaringan primer dan sekunder irigasi tata air tambak di kawasan budidaya perikanan.

Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tata air tambak: jaringan primer irigasi tata air tambak dan jaringan sekunder irigasi tata air tambak.infrastruktur pendukung (berupa jalan inspeksi / produksi, jembatan, dan bangunan pelengkapnya)

Program dan penganggaran dalam rangka pengembangan dan rehabilitasi jaringan primer irigasi tata air tambak dan jaringan sekunder irigasi tata air tambak di kawasan budidaya perikanan; dan

Penelaahan atas desain yang telah ada jika diperlukan.



REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN TATA AIR TAMBAK PAGU ANGGARAN TA 2014

Dukungan Ditjen. Cipta Karya pada Lokasi PPIdan Minapolitan Tahun 2011 - 2013

NO PROVINSI VOLUME (Ha) PAgU ANggARAN

1 Lampung 1.100 3.200.000

2 Jawa Barat 12.401 205.559.471

3 Jawa Tengah 3.916 21.350.000

4 Jawa Timur 3.788 31.460.700

5 Kaltim 17.655 64.428.000

6 Kalbar 11.400 24.763.000

7 Kalteng 900 3.329.000

8 NTB 3.482 5.513.800

9 NTT 10 768.000

10 Sulawesi Tenggara 4.600 24.575.000

11 Sulawesi Barat 14.400 54.975.000

12 Sulawesi Selatan 10.034 41.239.050

tOtaL 83.686 481.161.021

tahunair Minum bangkim

totalalokasi kawasan alokasi kawasan

2011 122,60 22 66,08 22 188,68

2012 144,87 188 42,82 21 187,69

2013 153,81 152 57,50 32 211,31

jumlah 421,28 - 166,40 - 587,68

(dalam ribuan rupiah)

NOPROgRAM/KEgIATAN/ INDIKATOR/ RINCIAN

KEgIATANOUTCOME INCOME ALOKASI DANA

1Sarana/Prasarana Tata Air Tambak yang Dibangun/Ditingkatkan

135,00 Km 10.479,00 Ha 220.225.972,00

Wilayah Barat 135,00 Km 5.300,00 Ha 207.325.972,00

Wilayah Timur - Km 5.179,00 Ha 12.900.000,00

2Sarana/Prasarana Tata Air Tambak yang Dibangun/Ditingkatkan

42,70 Km 5.850,00 Ha 54.100.928,00

Wilayah Barat 42,70 Km 2.800,00 Ha 46.350.928,00

Wilayah Timur - Km 3.050,00 Ha 7.750.000,00

TOTAL KEgIATAN TATA AIR TAMBAK 177,70 Km 16.329,00 Ha 274.326.900,00

REKAPITULASI KEGIATAN TATA AIR TAMBAKDITJEN. SUMBER DAYA AIR TAHUN 2013



Komitmen BRI dalam Pembiayaan Usaha Perikanan

Akses Pembiayaan Usaha Perikanan

Mekanisme Pembiayaan

Program Kemitraan

Dana PKBL BRI

KreditKetahanan Pangan

dan Energi (KKP-E)

Subsidi Bunga dari Pemerintah

Sektor Kelautan dan Perikanan




Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penjaminan dari Pemerintah

Sumber Dana:100% BRI




Komersial

MekanismePasar

Akses pembiayaan yang disediakan oleh BRI sesuai dengan kemampuan dan skala usaha



• Souvenir shop dan craft centre

• Craft center• Restaurant• Industri penangkapan ikan• Pengolahan ikan industri

rumah tangga• Industri pengolahan ikan/

hasil laut lainnya• Usaha lainnya• Pengadaan dan pemasaran

sarana produksi

• Kredit Usaha rakyat: Ritel & Mikro, untuk Plasma/nelayan kerjasama dengan Perusahaan Swasta/BUMN

• Pembangunan lokasi wisata• Industri pengolahan ikan• Industri manufaktur

peralatan penangkapan ikan• Industri manufaktur kapal

penangkap ikan• Budidaya rumput laut• Industri pengolahan hasil

laut lainnya• Pembangunan sarana

industri perikanan• Pengadaan peralatan

penangkapan dan budidaya ikan

• Ekspor tuna/cakalang• Ekspor udang beku• Ekspor rumput laut• Ekspor/impor lainnya

melalui laut

kredit Modal kerja

kredit ekspor/impor

kredit investasi

kredit dengan Polakemitraan

(untuk pembiayaan kepada nelayan)

jeniS kredit

Jenis Kredit yang Dipersiapkan oleh BRI

untuk Sektor Kelautan dan Perikanan Saat Ini dan Masa

Mendatang



Pola Pemberian KreditPOLA PEMBERIANSECARA INDIVIDU

POLA PEMBERIANSECARA BERKELOMPOK

POLA PEMBERIANDENgAN KEMITRAAN

pemberian kredit kepada debitur secara perorangan atau badan hukum

pemberian kredit kepada sejumlah orang (kelompok tani) dengan tujuan dan komoditi yang sama

pemberian kredit kepada seseorang atau kelompok yang melibatkan pihak ke 3 sebagai offtaker atau avalist

Model Pembiayaan kepada Pembudidaya: Pola Kemitraan

uMkM

PeMerintah PaSarekSPOr

Mitra uSaha(KUB, POKDAKAN, KOPERASI)

PerjanjianKemitraan

Usaha

Pendampingan Usaha

• Pembinaan Teknologi• Pengembangan SDM• Pembinaan Manajemen• Fasilitasi Permodalan

(KKP, Pemprov/ Pemkab/Pemkot)

Perjanjian KreditPe

rjanji

an Ke

rjasa

maPenjualan Hasil Usaha

SUPERVISI& PENgAWASAN

MOdeL PeMbiayaan kepada pembudidaya melalui pola kemitraan diantaranya dengan pembagian peran antara Pemerintah (KKP, Pemprov, Pemkab/Pemkot) dalam pembinaan teknologi, pengembangan SDM, pembinaan manajemen, fasilitasi permodalan, dilakukan dengan supervisi dan pengawasan terhadap (KUB, Pokdakan, Koperasi). Setelah itu dilakukan pemberian kredit dan perjanjian kerjasama dengan BRI dengan pendampingan oleh mitra usaha untuk pasar ekspor. Sesuai data yang ada dalam realisasi penyaluran kredit usaha perikanan BRI tercatat mengalami kenaikan setiap tahun dimulai tahun 2011 (Rp 1,51 T), 2012 (Rp 1,95 T), September 2013 (Rp 2,34 T). Kenaikan kredit ini diharapkan dapat ikut memacu pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan.



Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Perikanan BRI

HASIL KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI PUSAT YANG DAPAT DIAKSES

UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2014

nO Sub SektOr

deSeMber 2011 deSeMber 2012 Maret 2013 juni 2013 SePteMber 2013

jML deb

Penya-Luran

jML deb

Penya-Luran

jML deb

Penya-Luran

jML deb

Penya-Luran

jML deb

Penya-Luran

1 Usaha Penangkapan Ikan 22.424 1.123.719 27.483 1.301.046 28.619 1.358.423 29.751 1.389.940 30.836 1.419.595

2 Usaha Pembudidayaan Ikan 18.066 394.498 28.610 658.812 31.685 741.710 35.641 839.815 39.333 928.993

3 Usaha Pengolahan Ikan

4 Usaha lainnya

Total 40.490 1.518.217 56.093 1.959.858 60.304 2.100.133 65.392 2.229.755 70.169 2.348.588

kementerian Pu• 18 lokasi pengembangan

sarpras untuk Minapolitan di 18 provinsi

kPPPa• Model pengembangan

pemberdayaan perempuan di 3 lokasi kab/kota

kementerian Perdagangan• Pembangunan pasar

tradisional melalui DAKkementerian Perindustrian

• Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut

• Pengembangan Industri Kecil Menegah

kementerian koperasi dan ukM

• Bantuan untuk koperasi perikanan

badan Pertanahan nasional • 20.000 bidang untuk

sertifikasi tanah

kementerian Perumahan rakyat• Perumahan khusus dan

peningkatan kualitas untuk rumah nelayan

kementerian dalam negeri • Peningkatan ekonomi lokasi

(fasilitasi bumdes, kelembagaan kemiskinan, dll)

kPdt • Bantuan sarpras untuk 69 kab/

kota kementerian Parekraf

• PNPM mandiri desa wisatakementerian Pendidikan dan kebudayaan

• Kursus dan diklat keterampilan di semua kab/kota (lokasi ditentukan Dinas Dikbud)

kementerian Sosial • Program Percepatan

Perlindungan Sosial (Raskin dan PKH)

• Pengembangan usaha produktif untuk KUBE di wilayah pesisir


USULAN INTEGRASI KEGIATAN LINTAS K/L

(berdasarkan Rencana Induk kab/kota)Kementerian

Pekerjaan Umum

KementerianPerdagangan

KementerianESDM

KementerianPerindustrian

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KementerianLingkungan Hidup

Kementerian Perhubungan

Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Sosial

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

KementerianPerumahan Rakyat

KementerianKoperasi & UKM

KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Kesehatan

Kementerian Kehutanan

Kementerian Pertanian

Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

KementerianPendidikan & Kebudayaan

• Perluasan jalan akses atau jalan produksi (ke pelabuhan perikanan, sentra budidaya, sentra pengolahan, sentra pemasaran, dan sentra garam)

• Perbaikan sanitasi lingkungan dan penyediaan sarana air bersih

• Pembangunan saluran irigasi tertier

• Pembangunan pasar desa di daerah tertinggal• Penyiapan sarana pengepakan ikan dan gudang penyimpan

• Pemenuhan kuota BBM bersubsidi bagi sektor KP• Pemenuhan kebutuhan listrik terutama di kawasan

Pelabuhan Perikanan, budidaya, dan pengolahan (pabrik es/cold storage)

• Pemasangan listrik murah untuk rumah nelayan

• Pengembangan industri pengolahan rumput laut• Pengembangan industri kapal

• Pemanfaatan Balai Latihan Kerja untuk nelayan dan pembudidaya ikan

• Perencanaan AMDAL Kawasan Minapolitan

• Penyediaan sarana transportasi antar pulau

• Sertifikasi tanah nelayan• Sertifikasi tanah pembudidaya ikan

• Bantuan usaha produktif untuk KUBE di wilayah pesisir

• Integrasi kegiatan pemberdayaan usaha• Bantuan stilmulan untuk penguatan kelembagaan

• Pembangunan rumah nelayan

• Penguatan kelembagaan dan pembinaan koperasi nelayan/pembudidaya/pengolah/pemasar ikan

• Pengembangan fishing spot dan wisata mina kuliner• PNPM Mandiri desa wisata

• Pelayanan kesehatan

• Penanaman mangrove

• Pengembangan Mina Padi

• Bimtek pemberdayaan perempuan di pesisir• Perlindungan perempuan dan anak di wilayah pesisir

• Pembangunan lembaga kursus wirausaha dan keterampilan kreatif

• Program pendidikan bagi anak nelayan


No. Output/Komponen Pusat UPT Daerah

Provinsi Kab.1 Penyusunan Juklak, Juknis √

2 Forum Pengembangan Minapolitan √ √ √

3Identifikasi/Verifikasi potensi pengembangan kawasan Minapolitan

√ √ √ √

4Pendampingan Teknologi/Percontohan/Desiminasi

√ √ √

5Koordinasi Lintas Sektor/ SKPD (POKJA)

√ √ √

6 Penyusunan DED √

7 Pembangunan infrastruktur √ √

8Monitoring dan Evaluasi pengembangan Minapolitan

√ √ √ √

PEMBAGIAN TUGAS DI KAWASAN Minapolitan

RPJMN 2015-2019

MERUPAKAN KELANJUTAN DARI RPJMN 2010-2014

TUJUAN: MEMANTAPKAN PEMBANgUNAN SECARA MENYELURUH DI BERBAgAI BIDANg DENgAN MENEKANKAN PENCAPAIAN

DAYA SAINg KOMPETITIF PEREKONOMIAN BERLANDASKAN KEUNggULAN SDA DAN SDM BERKUALITAS SERTA

KEMAMPUAN IPTEK YANg TERUS MENINgKAT

MENEKANKAN PADA PELAKSANAAN PEMBANgUNAN BERKELANJUTAN, YANg DICIRIKAN OLEH:

• Terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan• Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan SDA – upaya

pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran masyarakat• Semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang



ISU KONTEMPORER UnTuK RPJM III

PENGEMBANGAN Minapolitan UNTUK MENCAPAI SASARAN

PEMBANGUNAN

1. Tingkat kemiskinan di wilayah pesisir masih tinggi - kemiskinan nelayan berkisar antara 3 juta sampai 11,4 juta jiwa dengan rata rata jumlah penduduk miskin 7,3 juta jiwa. Jumlah kemiskinan nelayan dan pembudidaya ikan masih besar.

2. Rusaknya habitat dan ekosistem laut dan peisir sebagai akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak (pemboman ikan, penggunaan racun sianida), penambangan karang laut, polusi di laut, sedimentasi dan aktivitas pariwisata,

3. Paradigma pembangunan ekonomi kelautan harus memasukkan isu posisi geografis Indonesia yang strategis, untuk bisa mendapatkan manfaat ekonomi politik yang lebih besar,

4. Paradigma ekonomi kelautan tidak hanya membesarkan kotribusi sektor tetapi keberpihakan pada kepentingan nasional dan prioritas rakyat

5. Isu dukungan kebijakan komprehensif, seperti: (1) industrial policy and strategy, (2) kebijakan fiskal dan non tarif barrier, (3) kebijakan dukungan pemodalan, bahan baku, dan energi,

6. Isu subsidi tentang masih perlunya subsidi serta kebijakan subsidi yang tidak langsung dan tidak explisit.

7. Isu kebijakan yang parsial atau tidak terintegrasi antara satu sektor dengan sektor lainnya,

8. Isu keuangan dan permodalan dimana menteri boleh menjadi penjamin dalam permintaan bantuan permodalan,

9. Isu reformasi, strukturisasi, kapitalisasi, dan aliansi,10. Isu ocean energi (blue revolution) dan mineral selain migas dimana dunia

mencari ke dasar laut sehingga perlu peranan indonesia dalam badan mineral serta peranan Indonesia dalam penegakan hukum di laut.

• Keberadaan Minapolitan sebagai penggerak utama (prime mover), untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perdesaan yang potensi diperlukan dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah dan masyarakat serta penentuan lokus yang jelas

• Penciptaan iklim yang kondusif melalui pengembangan kebijakan yang berpihak, prosedur yang sederhana dan institusi yang kompeten

• Ketersediaan sumber daya (tenaga kerja) diperlukan kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan permintaan pasar dengan cara pelatihan, pendampingan serta pengawalan

• Koordinasi dan keterpaduan antara Kementerian/Lembaga dan stakeholders dalam pengembangan Minapolitan



Minapolitan PelaksanaanBerbasis

PerikananBudidaya



LOKASI PENGEMBANGAN Minapolitan PERCONTOHAN BERBASIS PERIKANAN BUDIDAYA

TAHUN ANGGARAN 2013 (87 KABUPATEN)

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

1. Kampar (RIAU) – Patin, Nila, Mas 2. Bintan (KEPRI) – Kerapu, R. Laut 3. Muoro Jambi (JAMBI) – Patin, Nila 4. Musi Rawas (SUMSEL) – Nila, Mas, Lele 5. Pesawaran (LAMPUNg) – Kerapu, R. Laut 6. Pandeglang (BANTEN) – Kekerangan, R.

Laut 7. Serang (BANTEN) –Bandeng, R. Laut 8. Bogor (JABAR) - Lele 9. Banyumas (JATENg) - gurame 10. Boyolali (JATENg) - lele 11. Klaten (JATENg) - Nila 12. gunung Kidul (DIY) – Lele 13. Blitar (JATIM) – Ikan Hias 14. gresik (JATIM) – Udang Vaname 15. Lamongan (JATIM) – Udang Vaname 16. Bangli (BALI) – Nila 17. Sumbawa (NTB) – R. Laut 18. Sumba Timur (NTT) – R. Laut 19. Banjar (KALSEL) – Patin, Nila, Mas 20. Kapuas (KALTENg) – Patin, Nila 21. Pohuwatu (gORONTALO) – Udang, R. Laut 22. Maros (SULSEL) - Udang Windu 23. Pangkep (SULSEL) –Udang Windu 24. Morowali (SULTENg) – R. Laut, Udang

Windu

1. Bireuen (NAD) – Udang, Bandeng, Kerapu 2. Aceh Tenggara (NAD) – Mas, Nila, Lele 3. Serdang Bedagai (SUMUT) – Lele, gurame 4. Agam (SUMBAR) – Nila, Mas 5. Batanghari (JAMBI) – Patin, Nila 6. Tulang Bawang (LAMPUNg) – Udang 7. Bangka Selatan (BABEL) – R. Laut, Kerapu 8. Bengkulu Utara (BENgKULU) – Nila, Mas,

Lele 9. Indramayu (JABAR) - Udang, Bandeng 10. Banjarnegara (JATENg) – gurame, Nila 11. Malang (JATIM) – Nila, Lele 12. Tabanan (BALI) – Nila, Mas, Lele 13. Lombok Tengah (NTB) – R. Laut, Udang 14. Sambas (KALBAR) – Udang, Bandeng 15. Penajam Paser Utara (KALTIM) – Bandeng 16. Minahasa Utara (SULUT) – R. Laut 17. gorontalo Utara (gORONTALO) – R. Laut,

Udang 18. Mamuju (SULBAR) – R. Laut, Udang,

Bandeng 19. Pinrang (SULSEL) – Udang, Bandeng, R.

Laut 20. Kolaka (SULTERA) – R. Laut, Udang 21. Seram Bagian Barat (MALUKU) – R. Laut 22. Kep. Morotai (MALUT) - R. Laut, Kerapu

PENGEMBANGAN Minapolitan PERCONTOHAN BERBASIS PERIKANAN BUDIDAYA

TAHUN ANGGARAN 2013 (87 KABUPATEN)

KABUPATEN Minapolitan TAHUN 2011 KABUPATEN Minapolitan TAHUN 2012



1. Kuantan Sengingi (RIAU) – Patin, Nila, Mas 2. OKU Timur (SUMSEL) – Patin 3. OKI (SUMSEL) – Patin 4. Ogan Ilir (SUMSEL) – Patin 5. OKU Selatan (SUMSEL) – Patin 6. Banyuasin (SUMSEL) – Patin 7. Musi Banyuasin (SUMSEL) – Nila 8. Kota Palembang (SUMSEL) – Patin 9. Tangerang (BANTEN) - Udang 10. Karawang (JABAR) – Udang 11. Subang (JABAR) - Udang 12. Brebes (JATENg) – Udang 13. Pemalang (JATENg) – Udang 14. Kendal (JATENg) – Udang 15. Demak (JATENg) – Udang 16. Jepara (JATENg) – Udang 17. Pati (JATENg) – Udang 18. Rembang (JATENg) – Udang 19. Tuban (JATIM) – Udang 20. Sidoarjo (JATIM) – Udang 21. Pasuruan (JATIM) – Udang

KABUPATEN Minapolitan TAHUN 2013

22. Probolinggo (JATIM) – Udang 23. Situbondo (JATIM) – Udang 24. Banyuwangi (JATIM) – Udang 25. Sumenep (JATIM) – Rumput Laut 26. Hulu Sungai Utara (Kalsel) – Patin 27. Hulu Sungai Selatan (Kalsel) – Patin 28. Parigi Moutong (SULTENg) – R. Laut 29. Donggala (SULTENg) – R. Laut 30. Bone (SULSEL) – R. Laut 31. Takalar (SULSEL) – R. Laut 32. Jeneponto (SULSEL) – R. Laut 33. Polewali Mandar (SULBAR) – R. Laut 34. Bombana (SULTERA) – R. Laut 35. Klungkung (BALI) – R. Laut 36. Sumbawa Barat (NTB) – R. Laut 37. Rote Ndao (NTT) – R. Laut 38. Kepulauan Sula (MALUT) – R. Laut 39. Kota Jayapura (PAPUA) – Nila, Mas 40. Sorong (PAPUA BARAT) – Nila 41. Raja Ampat (PAPUA BARAT) – R.

Laut

kOMOditaS ungguLan & Citra kaWaSan

kedungbantengkemranjenkembaranbaturradensumbangCilongokajibarangsokarajaKarangleWasSumpiuh

kebangCiraWaS

Contoh Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten

BANYUMAS PROVINSI jawa Tengah

Konsep Citra kaWaSan ini

diperlukan dalam upaya untuk membentuk karakter/

identitas kawasan Minapolitan

kabuPaten banyuMaS:



KOMODITASUNggULAN

gURAMI

kabuPaten banyuMaS merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah penghasil perikanan air tawar. Setelah ditetapkan menjadi salah satu Kabupaten Minapolitan percontohan, dengan ikan gurami sebagai komoditas unggulan. Strain gurami yang berasal dari Kabupaten Banyumas diberi nama Endang Pamularsih. Saat ini Pemerintah Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan UNDIP (Universitas Diponegoro) Semarang sedang meneliti galur murni untuk strain gurami asli Banyumas dan sedang uji coba hasil hibridisasi jenis sowang dan bluesafir. Pemkab. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan benih unggul melalui Broodstock Center memperkuat branding gurami. Konsep Citra kawasan telah ditetapkan dengan nama “kebang Cirawas” yang merupakan perpaduan dari nama kecamatan Kedung Banteng, Kemranjen, Kembaran, Baturaden, Sumbang, Cilongok, Ajibarang, Sokaraja, Karanglewas dan Sumpiuh. Citra kawasan ini diperlukan sebagai upaya untuk membentuk karakter/identitas kawasan Minapolitan Banyumas. Dengan “Branding” ini diharapkan akan mempermudah mengenalkan Banyumas sebagai sentra perikanan gurami. Sebagai pendampingan teknologi di kawasan Minapolitan kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh BBPBAT Sukabumi.

Sentra PengeMbangan Perikanan budidaya di kabuPaten banyuMaS di bagi Menjadi 4 yaitu:1. Kawasan Pembenihan: Pengembangan kawasan pembenihan yang menjadi

pusat pengembangan terdapat di Kecamatan Kedung Banteng dan wilayah pengembangannya sebagai penyangga yaitu Kecamatan Karang lewas dan Baturaden

2. Kawasan Pembesaran: Pengembangan kawasan pembesaran yang menjadi pusat pengembangan terdapat di Kecamatan Kembaran dan Sukaraja dengan kawasan penyangga yaitu Kecamatan Sumbang dan Kemranjen

3. Kawasan Pengolahan: Pengembangan kawasan pengolahan yang menjadi pusat pengembangan terdapat di Kecamatan Sumpiuh dengan sentra pengembangan mencakup Kecamatan Kemranjen

4. Kawasan Pemasaran: Pengembangan kawasan pemasaran dipusatkan di Kecamatan Ajibarang dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Cilongok



SARANA& PRASARANA

Unit ProduksiBBI TAMBAKSOgRA luas 2 Ha,20 unit kolamBBI SINgASARI luas 2 Ha, 19 unit kolamBBI PANDAK luas 1.7 Ha, 21 unit kolam BBI Sidabowa luas 1.2 Ha

Saluran induk (primer) 181.030 mSaluran Sekunder 229.772 m

Luas areal potensial 15.003,92 HaLuas areal fungsional 14.678,12 Ha

Sungai Tajum

PENGAIRAN

3 pasar ikan8 pasar tradisonal

Pasar Ikan Ds. Karangsalam Kidul

pasar

Pasar Ikan Ds. Ajibarang Wetan



Sarana dan Prasarana pendukung kawasan Minapolitan di kabupaten banyumas diantaranya:1. Unit Produksi: BBI Tambaksogra dengan luas 2 Ha (20 unit kolam), BBI

Singasari luas 2 Ha (19 unit kolam), BBI Pandak dengan luas 1,7 Ha (21 unit kolam) dan BBI Sidabowa luas 1,2 Ha

2. Unit Pemasaran: Terdapat 3 pasar Ikan dan 8 Pasar tradisional3. Sumber Pengairan: Saluran induk (primer) 181.030 m, saluran sekunder

229.772 m, luas areal potensial 15.003,92 Ha, Luas areal fungsional 14.678,12 Ha

Setelah penetapan menjadi kawasan Minapolitan dengan dukungan Pendanaan dari KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, APBD, Perbankan, Kementerian PU dan lain-lain terdapat kenaikan yang cukup signifikan bahkan melebihi yang ditargetkan. Terhitung mulai tahun 2011 produksi mencapai 2.543,11 ton dari yang ditargetkan 2500 ton, Tahun 2012 produksi mencapai 3.053, 92 ton dari target 3000 ton dan tahun 2013 mencapai 2. 490,93 (s.d triwulan III) dari yang ditargetkan sebanyak 3500 ton. Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) juga mengalami kenaikan terutama di kawasan Minapolitan dari tahun 2011 sejumlah 200 pokdakan, 2012 270 pokdakan, dan tahun 2013 mencapai 284 pokdakan (s.d triwulan III). Pokdakan tersebut juga sudah ada yang mengakses kredit dari perbankan walaupun jumlahnya masih kecil, diantaranya dari Bank Jateng Pokdakan Ulam Sari Tahun 2011 melalui KKP-E sejumlah Rp 218 juta, Tahun 2012 Pokdakan Mulya Sari melalui BRI (KKP-E), sejumlah Rp 500 juta dan tahun 2013 Pokdakan Sumba Mas melalui Bank jateng sejumlah Rp 375 juta. Selain itu, Pokdakan yang menerima sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) juga mengalami peningkatan.

hasil kerja keras dari Pemerintah kabupaten banyumas dengan dukungan dari masyarakat dalam mendukung kawsaan Minapolitan terlihat dari berbagai penghargaan yang diperoleh diantaranya:

• Juara 1 Lomba Kinerja Kelembagaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Tingkat Provinsi Jawa Tengah;

• Penghargaan Bupati Banyumas atas Prestasi dalam Peningkatan Produk gurami melalui Swasembada Benih gurami Unggul

• Kabupaten Banyumas juga sebagai salah satu anggota Jejaring Pemuliaan Induk gurami

• Penghargaan Adibakti Mina Bahari Tahun 2011 dari Menteri Kelautan & perikanan RI kepada Bupati Banyumas atas Peran Aktifnya sebagai Pembina Terbaik

• Kabupaten Banyumas ditetapkan sebagai Kabupaten Minapolitan dengan Kinerja Terbaik I Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2012 dengan Keputusan Dirjen Perikanan Budidaya KKP RI Nomor 53/KE-DJPB/2013

• Juara I Lomba Masak Menu Balita dan Kudapan dengan bahan baku ikan Tingkat Provinsi Jawa Tengah



2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 (sd. TW III)

2014

1 N I L A 500 450 500 550 481.90 566.09 416.40 -2 Patin - 70 75 80 6.47 14.85 17.53 -3 Mas 650 500 550 600 506.32 555.56 410.97 -

4 G U R A M I 2,500 3,000 3,500 4,000 2,543.11 3,053.92 2,490.93 -

5 L E L E 450 650 750 800 485.47 704.98 543.56 -6 Nilem 730 700 750 800 699.69 708.35 423.42 -7 Tawes 1,285 1,311 1,337 1,364 1,296.58 1,330.15 1,051.02 -8 Sepat Siam 107 70 70 70 - - - -9 Tambakan 57 40 40 40 - - - -

10 Mujahir 78 70 70 70 115.98 117.93 55.09 -11 Bawal 70 70 75 80 70.58 76.27 60.43 -12 Bandeng 3 - - - - - - -

6,430 6,931 7,717 8,454 6,206.10 7,128.08 5,469.35 -96.52 102.84 70.87 -

20.75 14.86 - -

424.01 424.01 424.01 -14.64 16.81 12.90 -

REALISASI

Jumlah

Prosentase Pencapaian (%)

Prosentase Kenaikan per tahun (%)

Pemanfaatan Lahan (Ha)

Produktivitas (Ton/ Ha)

Komoditas UNGGULAN

No JENIS IKAN

TARGET

PERKEMBANGAN PRODUKSI BUDIDAYA di kabupaten banyumas

Komoditas UNggULAN

Perkembangan jumlah pokdakan di kawasan Minapolitan kabupaten banyumas

2010 2011 2012 2013KAB. BANYUMAS 62 92 100 32KAW. MINAPOLITAN 50 65 70 14% 80.6 70.7 70.0 43.8

s.d TW III

POKDAKANPOKDAKAN BARU

2010 2011 2012 2013KAB. BANYUMAS 201 293 393 425KAW. MINAPOLITAN 135 200 270 284% 67.2 68.3 68.7 66.8

s.d TW III

POKDAKANKomulatif sampai dengan tahun



REALISASI KREDIT DARI PERBANKAN

2011Ulam Sari Desa Kalikidang Kec. Sokaraja 218,000,000

2013Sumba Mas Desa Kebarongan Kec. Kemranjen 375,000,000

2012Mulya Sari Desa Pliken Kec. Kembaran 500,000,000

BANK JATENg PURWOKERTO (KKP-E) Rp. 593.000.000,-

BANK BRI PURWOKERTO (KKP-E) Rp. 500.000.000,-

tahun 2011 • BEJI gURAMI Desa Beji

Kecamatan Kedungbanteng;• MINO LESTARI Desa Wiradadi

Kec. Sokaraja;• BBI Wil. Kerja Tambaksogra,

Dinnakkan;

tahun 2012 • BEJI gURAMI I Desa Beji

Kec. Kedungbanteng;• BEJI gURAMI II Desa Beji

Kecamatan Kedungbanteng;• MINA USAHA Desa

Karangsalam Kidul Kec. Kedungbanteng;

• MINA SARI Desa Purwosari Kec. Baturraden;

• RUKUN MINA MAKMUR Desa Pandak Kecamatan Baturraden

tahun 2010 • MULYA SARI Desa Pliken

Kecamatan Kembaran;• ULAM SARI Desa Kalikidang

Kecamatan Sokaraja;

tahun 2011• MINA ARTHA Desa Sumbang

Kec. Sumbang;• ULAM SARI IV Desa

Kalikidang Kec. Sokaraja;• MULYA SARI 3 Desa Pliken

Kecamatan Kembaran;• MINO LESTARI Desa Wiradadi

Kec. Sokaraja;

tahun 2012• MINA UTAMA Desa

Pageralang Kec. Kemranjen;• TIRTO MUKTI Desa

Karangduren Kec. Sokaraja;• MINA LESTARI gURAMI

ABADI Desa Lemberang Kec. Sokaraja

Pokdakanbersertifikat

CPib

Pokdakanbersertifikat

Cbib



BUKITTINGGI

balai benih ikan (bbi) dan Pengembangan uPr

PengembanganPerikanan tangkap dan Pengolahan ikan Laut serta Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Pengembangan budidayadan pengolahan ikan

Pengembangan uPr ikan nila dan mas serta pengembangan Mina Padi

budidaya ikanair tawar : nila , Mas. Pengembangan kja ramah Lingkungan dan uPr nila dan ikan MasSentra

Hinterland

DAMPAK SETELAH ADANYA Minapolitan

no. uraian 2010(rp.)

2011(rp.)

2012(rp.)

1. Pendapatan anggotakelompok

950.000,-/bulan 1.150.000,-/bulan 1.850.000,-/bulan

2. Jumlah tenaga kerjayang diserap :- Pembudidaya-Nelayan-Pengolah-Pemasar

8.3642.8034613312

12.1342.6984723205

13.1642.6034883112

3. Nilai PDRB sektor perikanan

142.529,80(jutaan Rp.)

164.051,53 (jutaan Rp.)

185.341,83(jutaan Rp.)

KAWASAN Minapolitan KABUPATEN AGAM

Minapolitan berbasis perikanan budidaya di kabupaten agam



AKTIFITASKERAMBA JARING APUNG ( KJA)

DI DANAU MANINJAUKAWASAN INTI



UNIT PEMBENIHAN RAKYAT (UPR) DAN MINAPADI



CONTOH USULAN KEGIATAN DI LOKASI Minapolitan BUDIDAYA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No Lokasi Minapolitan Kegiatan Volume Diusulkan ke

1 Mekar Sari, Praya Barat Pengembangan Jalan Produksi Mekar Sari - Rowok 2 km PU

2 Tumpak Kec. PujutPengembangan Jalan Produksi Are guling - Lintas Selatan

3 km PU

3 Bumbang Peningkatan kawalitas jalan Bumbang - Kelebuh 1,5 km PU

4 gerupuk, Prabu, Tumpak, Selong Belanak dan Mekarsari

Pengembangan Jalan Lingkungan 8,5 km PU

5 Prabu, Tumpak, Selong Belanak dan Mekarsari

Pengembangan sarana air bersih 5 paket PU

6 gerupuk, Prabu, Tumpak, Selong Belanak dan Mekarsari

Pengembangan sarana Sanitasi 4 paket PU

7 gerupuk, Prabu, Tumpak, Selong Belanak dan Mekarsari Penyediaan Tempat sampah 4 paket PU

8Bilelando dan Kidang ( Kec.Praya Timur ) dan Bangkat Parak (Kec.Pujut

Pengembangan Jalan Produksi 1 km PU

9 Awang Pembangunan plataran parkir 1 unit PU

10 Kidang, Praya Timur Peningkatan kualitas Jalan Mujur - Peras 10,5 km PU

11 Kidang, Bangket Parak Peningkatan Kawalitas Jalan Peras - Bangket Parak 7 km PU

12 Awang, Kidang, Bilelando, Bangkat Parak

Penyusunan Master plan & DED Bidang Air Minum 4 paket PU

13 Kidang Praya TimurPengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelautan dan Perikanan

2 paket Pendidikan

14 gerupuk, Prabu, Tumpak, Selong Belanak dan Mekarsari Pengembangan Poskesdes 5 paket Kesehatan

15 AwangPenyediaan Sarana dan Prasarana Sub Terminal Minapolitan

1 unit Perhubungan

16 Mertak, Sengkol, Prabu dan Tumpak (Kec.Pujut)

Pembangunan gudang Penyimpanan Hasil Rumput Laut

4 unit Perindag

17 Awang Pasar tradisional/Harian 1 unit Perindag

18 Awang Pusat penjualan bahan dan alat penangkapan ikan 1 unit Perindag

19

Mertak, Sengkol, Kuta, Prabu dan Tumpak (Kec.Pujut) Mekar Sari dan Selong Belanak (Praya Barat)

Pelatihan Kewirausahaan 7 kali Kop & UKM

20Bilelando dan Kidang ( Kec.Praya Timur ) dan Bangkat Parak (Kec.Pujut

Pelatihan Kewirausahaan 3 paket Kop & UKM



Minapolitan Berbasis

Pelaksanaan

PerikananTangkap



PELAKSANAAN Minapolitan BERBASIS PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2013

Ditjen P2HP:Sebanyak 10 Kegiatan yang dilaksanakan pada 41 lokasi Minapolitan PT dengan alokasi anggaran Rp. 55,7 milyar;

Ditjen PSDKP:Sebanyak 1 kegiatan di 57 lokasi Minapolitan PT dengan alokasi; anggaran Rp. 81,67 milyar

BPSDMKP:Sebanyak 3 kegiatan yang dilaksanakan di lokasi Minapolitan PT

BALITBANg KP:Sebanyak 8 kegiatan yang dilaksanakan di 5 lokasi Minapolitan dengan alokasi anggaran Rp. 2,69 milyar

Ditjen KP3K:Sebanyak 1 kegiatan yang dilaksanakan di 12 lokasi Minapolitan PT dengan alokasi anggaran Rp. 59 milyar

Ditjen PB :Sebanyak 9 Kegiatan yang dilaksanaan pada 46 lokasi Minapolitan PT dengan alokasi anggaran Rp. 139,12 milyar;

SinergitaS kkP

kaWaSan MinaPOLitan berbasis perikanan tangkap yang ideal mencakup beberapa lokasi dimana terdapat Zona Inti (TPI terbesar) dengan TPI lain (pendukung). Disamping itu berdekatan dengan zona inti terdapat pasar ikan dan Industri. Dan tidak jauh dari lokasi Zona Inti terdapat lokasi perumahan nelayan, zona pariwisata dan juga lokasi Budidaya. Untuk menjamin keberlanjutan usaha budidaya dan penangkapan juga diperlukan kawasan konservasi perairan, dimana kawasan ini merupakan tempat ikan untuk bereproduksi dan juga menjaga lingkungan perairan agar kualitas lingkungan perairan tetap terjaga.



4.841

12.831 6.744

18.523

46.569

4.936 1.512

6.837

44.034

61.529

8.846

19.579

57.763

5.796 3.011

Ternate Bitung Ambon Sukabumi Pekalongan Lamongan Bangka Pacitan

Indikator : Volume Produksi (ton)

1.925 1.358

4.095

1.695 2.315

Ternate Ambon Pacitan

Indikator : Penyerapan TenagaKerja(org)

186.256 144.701 120.998

304.460

63.900 28.589

941.433

183.440 137.870

610.990

85.640 52.397

Bitung Sukabumi Pekalongan Lamongan Bangka Pacitan

Indikator : Nilai Produksi (Rp. Juta)

1.500.000

2.000.000 2.121.000

2.908.166

2.365.000 2.609.000

Ternate Bitung Bangka

Indikator : Pendapatan Nelayan

BEBERAPA INDIKATOR CAPAIAN Minapolitan BERBASIS PERIKANAN TANGKAP

di lokasi percontohanTAHUN 2013

Sebelum Minapolitan Sesudah Minapolitan


KEgIATAN MINAPOLITAN PPN PALABUHAN RATU (SEBAgAI KAWASAN INTI) TAHUN 2013

KEgIATAN RUTINITAS TUgAS DAN FUNgSI PELABUHAN PERIKANAN SESUAI YANg DIAMANATKAN UNDANg -

UNDANg KEgIATAN PriOritaS PPN PALABUHAN RATU TAHUN

2013

RENCANA PENgEMBANgAN AREAL MELIPUTI : KONSOLIDASI DgN BERBAgAI PIHAK DALAM UPAYA

PEMBEBASAN AREAL DAN PENSERTIFIKATAN

PPN PELABUHAN RATU DAN PPI KAB SUKABUMI SEBAgAI PENggERAK EKONOMI RAKYAT YANg AKHIRNYA MENJADI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

PENINgKATAN KAPASITAS PPI (CIBANgBAN, CISOLOK, CIWARU, UJUNggENTENg, MINAJAYA) DAN POS TPI (CIKEMBANg, LEgON PARI, SANgRAWAYANg, CIPATUgURAN,

LOJI, KALAPACONDONg, CIBUAYA, CICALADI DAN TEgALBULED) SEBAgAIZOna Penunjang MinaPOLitan

PPN PALABUHANRATU SEBAgAI ZOna inti Minapolitan DIKEMBANgKAN MENJADI PP SAMUDRA

KARENA KOLAM I & II MENgALAMI KEPADATAN

RENCANA PENgEMBANgAN



MASTER PLAN ZONA INTI Minapolitan KABUPATEN BANGKA (PPN SUNGAILIAT)

LAHAN ExISTINg3,22 HA

LAHAN PENgEMBANgAN

41,69 HA

TOTALLAHAN

44,91 HA

DATA OPERASIONAL di PPN sungai liatTAHUN 2009 – 2013

no kegiatan 2009 2010 2011 2012 2013*

1 Produksi Ikan (Ton) 4.936 5.163 5.259 5.796 4.017

2 Nilai Produksi (Milyar) 63,9 72.2 97,06 85,64 67,63

3 Uang Beredar (Milyar) 171,77 187,83 222,45 213,84 319,17

4 Jumlah Kapal (unit) 702 784 802 1.042 955

5 Kapal Mendaratkan (Unit) 17.97 20.406 21.514 19.544 12.044

6 Kunjungan Kapal (Unit) 2.675 3.025 31.64 31.032 17.316

7 Nelayan (Orang) 2,343 2,647 2,907 3,124 2,974

8 Tenaga Kerja (Orang) 3,247 3,914 4,306 4,579 4,122

9 Rata-Rata Pendapatan Nelayan (Rp) - - - 2,121,000 2,609,000

* s.d Agustus 2013



Plotting Rencana Pengembangan PPN Sungailiat Tahun 2014

Komoditi Utama Ikan Ekonomis PentingDi PPN Sungailiat

* Satuan dalam Kilogram (Kg)** September 2013

nO jeniS ikan 2009 2010 2011 2012 2013**

1 TENggIRI 285,833 272,054 236,261 208,934 185,682

2 TONgKOL 120,513 64,388 169,639 383,235 114,193

3 PARI 1,068,791 1,168,057 1,011,786 839,632 508,318

4 CUMI-CUMI 166,517 246,262 194,807 197,387 46,058

5 IKAN LAINNYA 3,414,510 3,476,259 3,816,830 4,166,753 185,682

juMLah 5,056,164 5,227,020 5,429,323 5,795,941 3,825,803

PEMBANgUNAN JALAN AKSES DARI

SENTRA PRODUKSI KE KAWASAN INDUSTRI/

PEMASARAN(APBN)

PEMBANgUNAN JALAN KAWASAN PENgEMBANgAN

PELABUHAN(APBN) PEMBANgUNAN SPDN

(INVESTOR/SWASTA)

PEMBANgUNAN DERMAgA PELABUHAN

(APBN)

PEMBANgUNAN SPDN(INVESTOR/SWASTA)

PEMBANgUNAN PABRIK ES

(INVESTOR/SWASTA)



1•Kawasan Minapolitan jika dikelola dengan sungguh-sungguh bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan usaha perdesaan

2•Untuk itu, sinergis dalam dukungan antara pemerintah (Pusat dan Daerah, provinsi dan kabupaten), serta pemangku kepentingan menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan minapolitan

3•Dukungan daerah yang konsisten sebagai ujung tombak pembangunan minapolitan agar mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan

4•Sebagai kawasan yang terintegrasi – Harmonisasi merupakan kata kunci dalam pengembangan minapolitan yang berhasil sesuai dengan tujuannya

5•Prinsip pengembangan Minapolitan harus menyentuh seluruh sistem agribisnis dalam satu kesatuan pengembangan sehingga efektifitas dan efisiensi serta kesinambungan dapat dijaga

6

•Sebagai cikal bakal pengembangan wilayah berbasis perikanan, maka diharapkan mampu memacu berkembangnya sistem dan usaha agribisnis sehingga dapatmelayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan ekonomi (agribisnis) di wilayah sekitarnya

Minapolitan BERBASIS PERIKANAN TANGKAP

Hotel

Kawasan konservasi

PERUMAHAN NELAYAN

PASAR IKAN

INDUSTRI

BUDIDAYA

BUDIDAYA

WISATA

TPI LAINPENDUKUNG)

TPI LAINPENDUKUNG)

Zona Inti(TPI Terbesar)


Penutup



Pelaksanaan Minapolitan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan perwujudan dari pemerataan pembangunan disegala bidang berbasis kawasan. Selain itu konsep Minapolitan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan misi pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan visi "Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat".

Pelaksanaan Minapolitan tidak mungkin dapat tercapai tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus melakukan koordinasi secara aktif dengan seluruh pihak yang terkait. Konsep Minapolitan ini diharapkan akan dapat terus bergulir dan dapat diimplementasikan lebih optimal melalui program dan kegiatan di pusat dan di daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun agar dokumen ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.



Pengarah Menteri kelautan dan Perikanan

Sharif C. Sutardjo

Penanggung jawabSekretaris jenderal

Sjarief Widjaja

ketuaStaf ahli Menteri bidang kemasyarakatan dan

hubungan antar LembagaIin Siti Djunaidah

Wakil ketuakepala biro Perencanaan

Nilanto Perbowo

Sekretariskepala bagian Perencanaan umum

Ishartini

anggotaY. Waluyo Susanto

Isac Newton TariganRudi Alek Wahyudin

Wany Sasmito PrabowoSuyuti

Elimawati BirroMokhamad Ali Rouf

kontributor bahanTim Pokja Minapolitan Eselon I KKP

Tim Penyusun


pengembangan kawasan m inapolitan - perpustakaan...

Documents