daftar isi - mitrakab.go.id · kabupaten minahasa tenggara saat ini berjumlah 15 orang, dengan ......
TRANSCRIPT
LKIP Kecamatan Tombatu Utara 2017
DAFTAR ISI iii
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI iii
BAB I. PENDAHULUAN;
…………………………………………………………...
I.1. Latar Belakang, ……………………………………………………………… 1
I.2. Gambaran Umum Kecamatan, ....................................................................... 2
I.3. Isu Strategis , …………………………………………………………........... 9
I.4. Landasan Hukum, ……………………………………………......………….. 10
BAB II.
PERENCANAAN KINERJA; ………….......................................................
2.1. Perencanaa Strategis, ................................................................................... 12
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017, ………………………………………….. 17
BAB III.
Akuntabilitas Kinerja; …………………….....................................
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja, ..................................................................... 19
3.2. Akuntabilitas Keuangan, …………………..............……………………….. 23
BAB IV.
PENUTUP; ………….................................................................................
. Penutup, ..................................................................................................... 25
1
ENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Pelaksanaan lebihlanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan
kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara
periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,
Kecamatan Tombatu Utara selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu
melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu
meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem
pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasimasyarakat Dalam
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, capaian tujuan
dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan
misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sejalan dengan
BAB I
2
pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan
Peraturan Presiden No. 29 Tahun2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Tombatu Utara
diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan
LKIP Kecamatan Tombatu Utara Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan
akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja,
visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target
yang telah ditetapkan.
1.2 Gambaran Umum Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2007 Tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Minahasa Tenggara, susunan Kecamatan Tombatu Utara terdiri atas :
a.Camat ;
b.Sekretaris Kecamatan ;
c.Seksi Pemerintahan ;
d.Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
e.Seksi Ekonomi Pembangunan ;
f.Seksi Kesejateraan Sosial;
g.Seksi Pemberdayaan Masyarakat
A. Tugas Pokok dan Fungsi
Menurut peraturan bupati minahasa tenggara nomor 27 tahun 2008
tentang penjabaran Tugas pokok dan fungsi kecamatan.Penjabaran
kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah melaksanakan
kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintah.
3
a. Tugas dan Fungsi Camat
Kecamatan yang dipimpin oleh Seorang Camat mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati
sesuai karateristik wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas pemerintahan
lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:
1. pembinaan, pengkoodinasian dan fasilitator penyelenggaraan
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
2. pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan
pembangunan;
3. pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang pertanahan;
4. pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang pertanahan, bidang
sosial dan kesejahteraan rakyat;
5. pengawasan, pembantuan dan pelaksanaan monitoring bidang
pertanahan.
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
b. Tugas dan Fungsi Sekretaris Kecamatan
Sekretaris mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan
memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan
organiasi Pemerintah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas
tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:
1. penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan tugas administrasi kecamatan;
2. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan yaitu menyusun
anggaran, penatausahaan dan penyusunan pertanggungjawaban
keuangan;
3. penyusunan urusan ketatausahaan administrasi, kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga.
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
4
c. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
a. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan desa/kelurahan;
b. penyusunan program dan pembinaan kegiatan administrasi kependudukan
dan catatan sipil;
c. penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi
negara dan kesatuan bangsa;
d. penyusunan program dan pembinaan pelayanan umum meliputi kekayaan
dan inventarisasi desa/kelurahan, lingkungan hidup dan sarana prasarana
fisik.
e. pengkoordinasian pelaksanaan program pembinaan pelayanan kebersihan
dan keindahan;
f. pengkoordinasian pemberian Rekomendasi dan Perizinan;
g. pengkoordinasian pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa dan
Kelurahan;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas :
a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan dan ketertiban
umum;
b. penyusunan program dan penyelenggraan pembinaan Perlindungan
Masyarakat (LINMAS);
c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
e. Seksi Kesejateraan Sosial mempunyai tugas:
a. penyusunan program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, seta
kepemudaan, kepramukaan, peranan wanita dan olahraga;
5
b. pembinaan, pengawasan dan fasilitasi kegiatan program kerukunan
kehidupan keagamaan, pendidikan peranan wanita, kebudayaan dan
kesehatan masyarakat;
c. pembinaan dan Pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;
d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika,
psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
a. penyusunan program pembinaan pembangunan sarana prasarana;
b. penyusunan program peningkatan perekonomian, distribusi dan produksi,
penerapan teknologi tepat guna;
c. penyelenggaraan lomba/penilaian Desa /Kelurahan tingkat Kecamatan;
d. penyusunan program pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
g. Seksi Ekonomi Pembangunan
Seksi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan kajian, pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan serta melaksanakan tugas yang
diberikan oleh Camat Seksi Pertanahan mempunyai tugas :
a. Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset Pemerintah Daerah
di wilayah kerjanya
b. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan
pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan
serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi hak milik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
c. Pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan
perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah
kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan
d. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang
berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan
tanah timbul wilayah kerjanya.
6
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional dapat diadakan pada masing-masing Kecamatan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai kebutuhan
daerah dan harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CAMAT
SEKRETARIS
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKSI
KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
SEKSI
EKONOMI
PEMBANGUNAN
SEKSI
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
SEKSI
PEMBERDAYAAN
MASYARKAT
DESA
DESA
FUNGSIONAL
UMUM
SUBAG
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUBAG
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
SOSIAL
7
B. KETENAGAAN
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Tombatu Utara
Kabupaten Minahasa Tenggara saat ini berjumlah 15 orang, dengan
pengklasifikasian sebagai berikut:
Tabel 1.Klasifikasi PNS Kecamatan Tombatu Utara Kab. Minahasa Tenggara
berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Pendidikan Jumlah
1. Doctor (S3) -
2. Pasca Sarjana 1
3. Sarjana (S1) atau Diploma IV 5
4. Sarjana Muda/ Akademi/ Diploma III -
5. Diploma II -
6. SLTA/ Diploma I 9
7. SLTP -
8. SD -
J u m l a h 15
Tabel 2.Klasifikasi PNS Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa
Tenggara berdasarkan Pangkat/Golongan
No. Nama Pangkat Golongan/Ruang Jumlah
1. Pembina Utama IV/e -
2. Pembina Utama Madya IV/d -
8
3. Pembina Utama Muda IV/c
4. Pembina Tingkat I IV/b -
5. Pembina IV/a 2
6. Penata Tingkat I III/d 1
7. Penata III/c 3
8. Penata Muda Tingkat I III/b -
9. Penata Muda III/a 2
10. Pengatur Tingkat I II/d -
11. Pengatur II/c -
12. Pengatur Muda Tingkat I II/b 6
13. Pengatur Muda II/a 1
J u m l a h 15
C. Kondisi Eksisting Kecamatan Tombatu Utara
Kecamatan Tombatu Utara merupakan salah satu bagian wilayah
Kabupaten Minahasa Tenggara dengan memiliki luas tanah sebesar 43.65 Ha,
yang terdiri dari 756 Ha lahan persawahan, 1,525 Ha lahan Pertanian bukan
sawah dan 116 Ha lahan bukan Pertanian.
Secara administratif Kecamatan Tombatu Utara dibatasi oleh :
1. Bagian Selatan : Kecamatan Tombatu
2. Bagian Utara : Kec. Silian Raya, Kec. Tombatu Timur
3. Bagian Timur : Kec. Tombatu Timur, Kec. Pasan
4. Bagian Barat : Kec. Silian Raya, Kec.Tombatu
Kecamatan Tombatu Utara merupakan salah satu Kecamatan yang ada di
Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Ibu Kota Kecamatan adalah Desa
9
Tombatu Dua. Pembagian Wilayah administratif pemerintah daerah di dibagi
menjadi 10 (sepuluh) desa terdiri dari
Kondisi Geografis :
TABEL 3.LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2017
NO NAMA DESA LUAS WILAYAH
(KM2) JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
JUMLAH LAKI- LAKI PEREMPUAN
1 TOMBATU DUA 125 474 454 928
2 TOMBATU DUA TENGAH 115 489 398 887
3 TOMBATU DUA BARAT 125 553 463 1.016
4 TOMBATU DUA UTARA 485 319 282 601
5 TOMBATU TIGA 140 470 464 934
6 TOMBATU TIGA TENGAH 350 276 246 522
7 KUYANGA 300 556 508 1.064
8 KUYANGA SATU 180 568 510 1.078
9 WINORANGIAN 197 485 465 950
10 WINORANGIAN SATU 125 314 292 606
JUMLAH 2.347 4.504
4.082 8.586
1.3. Isu Strategis
Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan
Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara dituntut lebih responsif, kreatif
dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal,
regional dannasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu
memperhatikan isu-isudan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan
oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih
tepat sasaran. Untuk itu perlu di antisipasi dengan perencanaan yang matang
dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan
pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan Pelayanan
yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju
good governanceand clean government sehingga akan berdampak pada
kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan
yang akan dihadapi Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara
10
pada tahun 2013 - 2017 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu
pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
1)Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2)Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3)Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM
untuk meningkatkan kemampuannya.
Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara
komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam
Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan.
Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tombatu
Utara, sebagai berikut :
1. Membangun sistem pelayanan prima yang aman, cepat, efisien,dan
transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI
untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan
Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja Nyata Jelas Sejahtera
1.4. Landasan Hukum
LKIP Kecamatan Tombatu Utara ini disusun berdasarkan beberapa landasan
hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara
Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahandaerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, PemerintahDaerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentangpetunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review AtasLaporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
12
ERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan Strategis
Rencana strategis Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa
Tenggara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis
dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala
Daerah yang terpilih dan terintegritas dengan potensi sumber daya alam dan
sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Minahasa Tenggara.
Rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja intansi Pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah
memerlukan integrasi antara keahlian dan sumber daya lain agar mampu
memenuhi keinginan stakeholderd dan menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan
organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat
penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan
yang ada.Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan
dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah.
Penyusunan Renstra Kecamatan Tombatu Utara telah melaui tahapan-
tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat
dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Tombatu Utara merupakan
hasil kesepakan bersama antara Kecamatan Tombatu Utara dan stakeholder.
Rencana strategis yang dibuat oleh instansi pemerintah, mengandung visi, misi,
tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan
mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa
BAB II
13
depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan
menentukan ukuran keberhasilan / kegagalannya. Rencana strategis bersama
pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja
merupakan tolak ukur penting dari suatu system akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
a. Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang
oleh Pimpinan dan seluruh masyarakat.
Visi Kabupaten Minahasa Tenggara yang juga merupakan visi dari Bupati dan
Wakil Bupati yaitu :
“Minahasa Tenggara yang berdaulat, Berdikari dan
Berkepribadaian “
Untuk mewujudkan visi Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut, dikaitkan
dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten
Minahasa Tenggara untuk membantu Bupati Minahasa Tenggara dalam
penyelenggaraan Pemerintah sesuai karakteristik wilayah, maka visi rencana
strategis Kecamatan Tombatu Utaraadalah
“Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Tombatu Utara yang Aman,
Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera”
b. Misi
Dalam rangka implementasi dan perwujudan visi yang telah dirumuskan
tersebut, maka disusunlah serangkaian misi sebagai suatu kesatuan gerak
dan langkah dalam mencapai visi tersebut, yaitu :
1. Mewujudkan pemerintah yang demokratis dan profesional
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat dibidang pertanian dan
perikanan
5. Menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tentram.
14
c. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa
strategis.
Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kantor Camat Tombatu Utara
Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu
lima tahun ke depan dijabarkan sebagai berikut :
1. Mewujudkan sumber daya aparatur yang professional didalam
menyelengggarakan organisasi kecamatan, sehingga dapat memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten
Minahasa Tenggara yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian;
2. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat
se Kecamatan Tombatu Utara baik masalah kependudukan, pertanahan,
pembinaan desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK,Karang
taruna, LPM, dsb) serta koordinator pemeliharaan saran dan prasarana
fasilitas umum.
d. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi
Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai
dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan
dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan untuk mencapai Visi
dan Misi Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 dijabarkan
sebagai berikut :
Sasaran 1 :
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
Sasaran 2 :
Terciptanya perencanaan Pembangunan yang partisipatif
Sasaran 3 :
Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
15
Table 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Tombatu Utara
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Kinerja
1. Mewujudkan sumber daya
aparatur yang professional
didalam menyelengggarakan
organisasi kecamatan,
sehingga dapat memberikan
pelayanan prima kepada
masyarakat guna mencapai
Kabupaten Minahasa Tenggara
yang berdaulat, berdikari dan
berkepribadian
1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan public
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
75%
2. Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi
Umum
100%
3. Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
100%
2. Memberikan pelayanan yang
terbaik kepada seluruh lapisan
masyarakat se Kecamatan
Tombatu Utara baik masalah
2. Terciptanya perencanaan
Pembangunan yang partisipatif
1. Terselenggaranya
kegiatan Musrenbang
di tingkat Desa dan
Keamatan
100%
16
kependudukan, pertanahan,
pembinaan desa, pembinaan
lembaga kemasyarakatan
(PKK,Karang taruna, LPM, dsb)
serta koordinator pemeliharaan
saran dan prasarana fasilitas
umum.
2. Meningkatnya
partisipasi masyarakat
dalam
penyelenggaraan
Pembangunan
Kecamatan
100%
3. Pembinaan Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Desa
1. Rata-rata prosentase
kesesuaian APBDes
dengan RPJMDes
100%
2. Prosentase kesiapan
Desa dalam mengikuti
Lomba Desa
100%
17
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja
tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan
pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan
prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan
kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun
prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan
perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan
mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik, sehingga
diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Tombatu Utara
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, Dokumen Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Tahun 2017, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Kecamatan
Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan Perjanjian
Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut :
Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET
PROGRAM
KEGIATAN
1.
Meningkatkan Kepuasan
Masyarakat terhadap
pelayanan public
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 75%
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya
Kinerja
Penyelenggaraan
Pelayanan
Administrasi
Umum
100%
Peningkatan
Sarana dan
Prasana
Aparatur
Pembinaan 100% Peningkatan
18
Ketentraman dan
Ketertiban
Masyarakat
Disiplin
Aparatur
2.
Terciptanya perencanaan
Pembangunan yang
partisipatif
Terselenggaranya
kegiatan
Musrenbang di
tingkat Desa dan
Kecamatan
100%
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Membangun
Desa
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraan
Pembangunan
Kecamatan
100%
3.
Pembinaan Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan
Desa
Rata-rata
prosentase
kesesuaian
APBDes dengan
RPJMDes
100%
Prosentase
kesiapan Desa
dalam mengikuti
Lomba Desa
100%
19
KUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Tombatu Utara selaku
pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui
penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara
yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2004 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja
Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indicator kinerja utama (IKU)
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indicator kinerja masing-masing,
sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indicator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja
pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata
atas capaian indicator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :
BAB III
20
Warna Prosentase Keterangan
Abu-abu n/a Tidak ada Target
Merah < 100 % Tidak Tercapai
Hijau Tua = 100 % Tercapai
Biru >100 % Melebihi
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indicator kinerja yang telah dicapai
pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada
indicator sasaran dari 3 sasaran dan 7 indikator kinerja sebagaimana telah
ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2013-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tombatu UtaraTahun 2017
No
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase Ket
1. Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
≥80%
80% 100 Hijau
Tua
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum
Pembinaan Ketentraman dan ketertiban masyarakat
2 Terciptanya Perencanaan Pembangunan yang partisipatif
Terselenggaranya kegitan Musrenbang di Tingkat Desa dan Kecamatan
90% 90% 100 Hijau
Tua
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan
3. Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Prosentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
100% 100% 100 Hijau
Tua
4. Prosentase kesiapan Desa dalam mengikuti Lomba Desa
4 dok
1 sistem
4 dok
1 sistem
100 Hijau
Tua
21
Sasaran 1
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public
Tabel 3.1.1
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017 %
Target Realisasi
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat
Nilai 75 77.34 96.7
2. Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi
Umum
% 100% 100% 100
3. Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
% 100% 100% 100
Rata-rata capaian kinerja 101
Predikat nilai capaian kinerja pada Sasaran 1 >100 berarti melampaui target
yang telah ditetapkan, menunjukan keberhasilan dalam kepuasan masyarakat
dalam pelayanan publik. Tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan
kepada masyarakat secara cepat, tepat, efektif, efisien, transparan dan
akuntabel di Kecamatan Tombatu Utara berdasarkan realisasi diatas
22
dinyatakan berhasil. Ini merupakan kerjasama yang baik antara Pemerintah
Kecamatan dan Pemerintah Desa bersama seluruh masyarakat
Sasaran 2
Terciptanya perencanaan Pembangunan yang partisipatif
Tabel 3.1.2
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Terciptanya Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017 %
Target Realisasi
1. Terselenggaranya
kegiatan Musrenbang
di tingkat Desa dan
Kecamatan
% 100% 100% 100
2. Meningkatnya
partisipasi masyarakat
dalam
penyelenggaraan
Pembangunan
Kecamatan
% 100% 100% 100
Rata-rata capaian kinerja 100
Predikat nilai capaian kinerja pada Sasaran 2 =100 berarti mencapai target
yang telah ditetapkan, menunjukan keberhasilan terciptanya Perencanaan
Pembangunan yang Partisipatif. Musrenbang yang dilaksanakan disetiap Desa
dari tahun ke tahun selalu dilaksanakan yang nantinya aspirasi masyarakat
disampaikan pada Musrembang Kecamatan dan seterusnya pada musrembang
Kabupaten yang nantinya akan dituangkan dalam perencanaan pembangunan
di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Sasaran 3
23
Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Tabel 3.1.3
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017 %
Target Realisasi
1. Rata-rata prosentase
kesesuaian APBDes
dengan RPJMDes
% 100 100 100
2. Prosentase kesiapan
Desa dalam mengikuti
Lomba Desa
% 100 100 100
Rata-rata capaian Kinerja 100
Predikat nilai capaian kinerja pada Sasaran 3 =100 berarti mencapai target
yang telah ditetapkan, menunjukan keberhasilan dalam Pembinaan
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Keberhasilan Perencanaan
yang baik di tingkat desa menghasilkan RPJMDes yang memuat visi dan misi
hukum tua terpilih kemudian dalam kegiatan pembangunan setiap tahun
selalu melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam RPJMDes selanjutnya
diatur dalam Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Begitu
juga Tingkat Partisipasi Desa dalam mengikuti lomba desa tingkat kecamatan
setiap tahun adalah 11 Desa. Ini membuktikan peran aktif setiap desa dalam
meningkatkan kualitas pelayanan di masyarakat. Setiap tahun ditetapkan Desa
yang menjuarai Lomba dan diikutsertakan dalam lomba tingkat Kabupaten.
3.2. Akuntabilitas Keuangan
24
Dalam Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka
mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Tombatu Utara Tahun
Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 6.Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan
No Program Kegiatan Pagu
Anggaran
Realisasi
Anggaran
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Administrasi Umum
108.354.500 108.201.500
Administrasi
Keuangan
23.780.000 23.010.000
Administrasi
Barang dan jasa
9.500.000 9.500.000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
35.569.000 33.872.000
2. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kendaraan
Dinas/Operasional
0 0
Perlengkapan
Gedung Kantor
0 0
Pengadaan peralatan gedung
kantor
9.765.500 9.765.500
Pemeliharaan rutin kendaraan dinas
22.000.000 22.000.000
3. Peningkatan Disiplin
aparatur
Pakaian Dinas
beserta perlengkapan
9.000.000 9.000.000
4. Partisipasi Masyarakat
dalam membangun Desa/Kelurahan
Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Tkt Kecamatan
3.900.000 3.900.000
Pelaksanaan
Lomba Desa
4.300.000 4.300.000
Memperingati Hari-hari besar
Negara
11.100.000 11.100.000
Kegiatan Pameran
Pembangunan
8.700.000 8.700.000
25
REALISASI KEUANGAN TAHUN 2017
NO JENIS BELANJA PAGU
TARGET per 31 Desember 2017
REALISASI per 31 Desember 2017
Kendala Tidak
Tercapai Target Rp % Rp %
1. BELANJA
TIDAK LANGSUNG
BELANJA
PEGAWAI 1.330.793.085,52 1.330.793.085,52 100,00% 1.245.012.863,00 93,55%
BELANJA NON
PEGAWAI
SUB TOTAL
BTL
1.330.793.085,52
1.330.793.085,52 100,00% 1.245.012.863,00 93,55%
2 BELANJA
LANGSUNG
BELANJA
PEGAWAI 101.080.000,00 101.080.000,00 100,00% 99.510.000,00 98,45%
BELANJA
BARANG DAN JASA
140.889.000,00 140.889.000,00 100,00% 140.539.500,00 99,75%
BELANJA
MODAL 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00%
4.000.000,00
100,00%
SUB TOTAL BL
245.969.000,00
245.969.000,00 100,00%
244.049.500,00
99,2s2%
TOTAL
1.576.762.085,52 1.576.762.085,52 100,00%
1.489.062.363,00
94,44%
26
E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tombatu Utara
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 merupakan pertanggung jawaban
tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (good Governane)
Kecamatan Tombatu Utara Tahun 2017. Pembuatan LKIP ini merupakan
langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Pemerintah Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentag Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan Pemerintah baik sebagaimana
diharapkan oleh semua pihak.
LKIP kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
2017 ini dapat menggambarkan Kinerja Kecamatan Tombatu Utara dan
Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan,
maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kecamatan Tombatu Utara ini diharapkan dapat memberikan
gambaran Kinerja Kecamatan Tombatu Utara kepada pihak-pihak terkait
sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan
berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Minahasa Tenggara
yang lebih Hebat, Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian.
Ratahan, 2018
CAMAT TOMBATU UTARA,
ARNOLD MOKOSOLANG, MM
PEMBINA
NIP. 19691105 200012 1 002
BAB IV