rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah … · nasional penurunan emisi gas rumah kaca ......

RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Draft Perpres RAN-GRK versi Desember 2010

- 2 -

Draft, 8 Desember 2010

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ..... TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang

baik dan sehat merupakan amanat UUD 1945 yang perlindungan dan pemenuhannya harus senantiasa diupayakan oleh pemerintah;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan Copenhagen Accord hasil The Conference of Parties ke-15 (COP-15) di Copenhagen dan memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-20 Pittsburg menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (business as usual/BAU), perlu disusun langkah-langkah untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);

c. bahwa posisi geografis Indonesia sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim sehingga perlu dilakukan upaya untuk menanggulangi dampak tersebut melalui upaya mitigasi perubahan iklim bersama masyarakat global;

d. bahwa upaya penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah pelaku ekonomi dan masyarakat sebagai upaya untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia, baik menggunakan pendanaan yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK);

- 3 -

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5058);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);

10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;

- 4 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN-GRK).

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi dan konsentrasi GRK di atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

2. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.

3. Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah

4. Serapan Gas Rumah Kaca adalah diserapnya gas rumah kaca yang ada di atmosfer kembali ke dan disimpan di sistem lahan

5. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) adalah dokumen kerja yang menyediakan landasan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat serta pelaku ekonomi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dalam periode 2010-2020 yang sesuai dengan target pembangunan nasional.

6. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) adalah dokumen kerja yang menyediakan landasan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku ekonomi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dalam periode 2010-2020 yang sesuai dengan target pembangunan daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 5 -

9. Inventarisasi GRK adalah kegiatan untuk memantau dan menghitung tingkat dan status gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi (sources) dan penyerapnya (sink) akibat kegiatan manusia (antropogenik).

10. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu.

11. Tingkat emisi GRK adalah tingkat konsentrasi dan komposisi emisi GRK pada satu waktu tertentu.

12. Terukur (Measurable) adalah tindakan/kegiatan untuk melihat pencapaian status emisi atau peningkatan serapan GRK yang dihasilkan dari kegiatan mitigasi perubahan iklim yang bersifat nyata dan dapat diukur besarannya.

13. Terlaporkan (Reportable) adalah tindakan/kegiatan pelaporan dari besaran emisi yang diukur dari pelaksanaan kegiatan mitigasi sesuai dengan format pelaporan yang dilengkapi dengan daftar dokumen-dokumen pendukung terkait kegiatan mitigasi yang dilakukan diantaranya bentuk kegiatan mitigasi, teknologi dan sumber pendanaan yang digunakan guna keperluan proses verifikasi.

14. Terverifikasi (Verifiable) adalah tindakan/kegiatan pengujian terhadap besaran emisi yang dilaporkan dari pelaksanaan kegiatan mitigasi yang didukung oleh tersedianya dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk verifikasi.

15. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

16. Kegiatan inti adalah kegiatan yang berdampak langsung pada penurunan emisi GRK dan penyerapan GRK

17. Kegiatan pendukung dalah kegiatan yang tidak berdampak langsung pada penurunan emisi GRK tapi mendukung pelaksanaan kegiatan inti

Pasal 2

(1) Menetapkan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca selanjutnya disebut RAN-GRK, yang merupakan dokumen perencanaan untuk penurunan emisi GRK sebesar 26% dalam periode tahun 2010-2020 dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP 2005-2025) dan Rencana Pembangunan Jangan Menengah (RPJM) pada periode tersebut.

(2) RAN-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran Peraturan Presiden ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

- 6 -

(3) Lampiran peraturan presiden ini terdiri atas dua lampiran:

a. Lampiran 1 : Matriks Kegiatan Inti

b. Lampiran 2 : Matriks Kegiatan Pendukung

Pasal 3

(1) Kegiatan dalam RAN-GRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) mencangkup bidang-bidang sebagai berikut:

a. Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut;

b. Bidang Energi, Industri dan Transportasi;

c. Bidang Pengelolaan Limbah.

(2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria:

a. secara langsung menurunkan emisi GRK melalui penghitungan yang dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi, dan/atau merupakan prasyarat bagi pelaksanaan kegiatan yang menurunkan emisi GRK;

b. menghasilkan penurunan emisi GRK dengan biaya satuan termurah dan/atau merupakan kegiatan yang terintegrasi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan secara berkelanjutan (co-benefit);

c. Secara tidak langsung menurunkan emisi GRK, baik berupa kebijakan, peningkatan kapasitas manusia dan kelembagaan, sosialisasi, penelitian tentang potensi penurunan GRK dan kegiatan lain yang mempunyai andil dalam penurunan GRK;

d. Dalam bidang Kehutanan dan Lahan Gambut perlu diprioritaskan pada kegiatan pengurangan emisi dari pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, konservasi serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung potensi penurunan dan penyerapan emisi GRK;

e. Diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang menunjang upaya pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon.

- 7 -

Pasal 4

(1) RAN-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku ekonomi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan RAN-GRK, Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah harus melakukan inventarisasi GRK di bidang atau wilayah masing-masing.

(3) RAN-GRK dapat dikaji ulang (review) secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika global terkini.

(4) Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan

rekomendasi untuk penyesuaian matriks kegiatan terhadap lampiran Peraturan Presiden ini.

(5) Perubahan atas Matriks Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian

Pasal 5

RAN-GRK merupakan acuan dalam penyusunan RAD-GRK.

Pasal 6

Pendanaan RAN-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari APBN, APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk mendukung pelaksanaan RAN-GRK:

(1) Menteri Koordinator Perekonomian bertugas: a. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pemantauan RAN-GRK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan melibatkan para Menteri dan Gubernur yang terkait dengan upaya penurunan Emisi GRK.

b. melaporkan pelaksanaan RAN-GRK yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 tahun sekali.

- 8 -

(2) Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat bersama dengan Menteri

Koordinator Perekonomian bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan dan pemantauan RAN-GRK dalam proses inventarisasi GRK dan penyusunan pedoman dan metodologi MRV (Measurable, Reportable Verifiable)

(3) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

bertugas: a. Mengkoordinasikan evaluasi dan kaji ulang RAN-GRK yang

terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) di atas dan melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri Koordinator Perekonomian

b. Menyusun pedoman RAD-GRK yang akan diintegrasikan dalam upaya pencapaian target nasional penurunan emisi GRK.

(4) Menteri Lingkungan Hidup bertugas:

a. Mengkoordinasikan inventarisasi GRK yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan melaporkan hasil inventarisasi GRK tersebut kepada Menteri Koordinator Perekonomian.

b. Menyusun pedoman dan metodologi MRV (Measurable Reportable Verifiable

(5) Menteri Dalam Negeri bertugas memfasilitasi penyusunan RAD-GRK bersama-sama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup.

(6) Kementerian/Lembaga bertugas:

a. Melaksanakan RAN-GRK dan inventarisasi GRK pada Kementerian/Lembaga masing-masing.

b. Memantau pelaksanaan RAN-GRK sebagaimana yang telah diatur dalam Perpres ini secara berkala.

c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan RAN-GRK yang telah terverifikasi kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Lingkungan Hidup secara berkala, minimal satu tahun sekali.

Pasal 8

(1) Pemerintah Provinsi harus menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang mengacu pada RAN-GRK dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kemampuan APBD dan masyarakat.

(2) Penyusunan RAD-GRK wajib diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.

- 9 -

(3) RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(4) Gubernur menyampaikan RAD-GRK kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk diintegrasikan dalam upaya pencapaian target nasional penurunan emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) di atas .

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan RAN-GRK pada masing-masing Kementerian/Lembaga diatur oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ….. Desember, 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

- 10 -

Draft ke 26

03/10/2010

NASKAH AKADEMIS

RENCANA AKSI NASIONAL

PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)

2010-2020

REPUBLIK INDONESIA

September, 2010

- 11 -

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Visi Misi RAN-GRK 1.3 Tujuan dan Sasaran RAN-GRK 1.4 Kerangka Hukum dan Institusi 1.5 Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK dan Perencanaan Pembangunan

2. ANALISIS KONDISI SAAT INI DAN PERMASALAHAN

2.1 Kondisi saat ini 2.2 Permasalahan

3. KERANGKA KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP

3.1 Kerangka Kebijakan RAN-GRK 3.2 Metodologi Penetapan Kegiatan dan Target Penurunan Emisi 3.3 Prinsip-prinsip RAN-GRK 3.4 Ruang Lingkup RAN-GRK 3.5 Pengembangan RAN-GRK menuju NAMAs

4. STRATEGI NASIONAL PENURUNAN GAS RUMAH KACA

4.1 Arah Kebijakan Umum (cross cutting) 4.2 Arah Kebijakan dan Rencana Aksi Per Bidang

4.2.1 Bidang Kehutanan dan Pengelolaan Lahan Gambut 4.2.1.1 Arah Kebijakan 4.2.1.2 Rencana Aksi

4.2.2 Bidang Pertanian 4.2.2.1 Arah Kebijakan 4.2.2.2 Rencana Aksi

4.2.3 Bidang Energi dan Transportasi 4.2.3.1 Arah Kebijakan 4.2.3.2 Rencana Aksi

4.2.4 Bidang Industri 4.2.4.1 Arah Kebijakan 4.2.4.2 Rencana Aksi

4.2.5 Pengelolaan Limbah 4.2.5.1 Arah Kebijakan 4.2.5.2 Rencana Aksi

5. PENDANAAN

5.1 Kebijakan Pendanaan 5.2 Sumber Pendanaan 5.3 Mekanisme Pendanaan

6. MONITORING, EVALUASI, KAJI ULANG dan PELAPORAN 7. PENYUSUNAN RAD-GRK 8. PENUTUP

- 12 -

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) ini merupakan

dokumen kerja yang menyediakan landasan bagi berbagai Kementerian/Lembaga serta

Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak

langsung akan menurunkan emisi gas rumah kaca dalam kerangka penurunan laju perubahan

iklim global. Emisi gas rumah kaca (GRK) sendiri dihasilkan dari alam dan berbagai kegiatan

pembangunan terutama dari kegiatan di bidang kehutanan, lahan gambut, limbah, pertanian,

transportasi, industri dan energi. Hal ini telah menjadi perhatian banyak pihak terkait dengan

terjadinya perubahan iklim global yang gejala dan dampaknya telah dirasakan oleh berbagai

negara di dunia termasuk Indonesia.

Dokumen ini disusun sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan

menengah (RPJM) dalam kerangka kebijakan pembangunan berkelanjutan untuk menanggulangi

dampak perubahan iklim, khususnya untuk menurunkan emisi GRK, terutama untuk beberapa

bidang pembangunan yang prioritas. Penyusunan dokumen ini juga merupakan tindak lanjut dari

komitmen Indonesia terhadap penanggulangan permasalahan perubahan iklim global, yang

disampaikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di depan pemimpin

negara G-20 pada pertemuan di Pittsburgh, Amerika Serikat, 25 September 2009. Berdasarkan

skenario SNC (Second National Communication) tingkat emisi di Indonesia diperkirakan akan

meningkat dari 1,72 Gton CO2e pada tahun 2000 (KLH, 2009) menjadi 2,95 Gton CO2e pada

tahun 2020 (KLH 2009). Perhitungan tersebut akan ditinjau kembali secara periodik dengan

menggunakan metodologi, data dan informasi yang lebih baik. Peningkatan emisi tersebut,

sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan atau aktivitas di bidang kehutanan dan lahan gambut,

pertanian, energi, industri dan transportasi, serta limbah.

- 13 -

Gambar 1.1 Skenario SNC Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 2000-2020

Berdasarkan kondisi tersebut, secara sukarela Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan

emisi GRK sebesar 26 persen pada tahun 2020 dari tingkat emisi BAU (Bussiness as Usual/Tanpa

Rencana Aksi). Bila digunakan skenario SNC target penurunan emisi GRK pada tahun 2020

sebesar 26% adalah 0,767 Gton CO2e, dan kemungkinan tambahan sebesar 15 persen (0,477

Gton CO2e) menjadi 41 persen apabila ada dukungan pendanaan internasional. Besaran angka-

angka penurunan emisi GRK ini juga masih akan diperhitungkan kembali secara lebih akurat

dengan menggunakan metodologi, data dan informasi yang lebih baik.

Dokumen ini diharapkan menjadi rencana aksi yang bersifat terintegrasi, konkrit, terukur dan

dapat diimplementasikan untuk jangka waktu 2010-2020. Selain itu, rencana aksi ini disusun

berdasarkan prinsip terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi (measurable, reportable and

verifiable/MRV), agar dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, sesuai dengan prinsip yang akan

diterapkan oleh UNFCCC untuk kegiatan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh negara

para pihak.

Untuk merealisasikan tujuan dan target di atas perlu disusun berbagai intervensi dan rencana aksi

yang disesuaikan dengan kebijakan program mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan dan

didukung oleh berbagai Kementerian/Lembaga, antara lain meliputi Kementerian Koordinator

Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian

Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian

Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika serta Pemerintah Daerah.

- 14 -

Dokumen ini berisikan berbagai intervensi kegiatan strategis yang disusun berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025.

Kegiatan penurunan emisi GRK dalam rencana aksi ini disusun dengan memperhatikan sumber

pendanaan dan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya, sehingga diharapkan

rencana aksi ini akan dapat dilaksanakan (doable) dan terencana dengan baik. Pembiayaan tahun

2010-2014 didasarkan pada pendanaan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014, sedangkan

pembiayaan antara tahun 2015-2020 didasarkan pada perkiraan biaya yang diperlukan dalam

kegiatan penurunan emisi GRK tersebut.

Berdasarkan Copenhagen Accord dalam rangkaian kegiatan COP15 UNFCCC di Copenhagen bulan

Desember 2009 lalu, disepakati bahwa dibutuhkan upaya mitigasi global (global coherent mitigation

actions) untuk membatasi peningkatan suhu global 2oC di bawah tingkat pra-industri pada tahun

2050. Untuk itu, diperlukan penurunan emisi GRK baik oleh negara maju (dengan kontribusi

yang signifikan) maupun negara berkembang. Walaupun Copenhagen Accord bukan merupakan

kesepakatan yang mengikat (legally binding), namun Indonesia secara sukarela turut berkontribusi

dalam penurunan emisi GRK. Dalam konteks UNFCCC, rencana aksi ini dipandang sebagai

suatu upaya sukarela Indonesia dalam penurunan emisi GRK dan diharapkan menjadi pendorong

bagi negara-negara lain terutama negara maju untuk menurunkan emisinya.

1.2 VISI MISI

Pada tanggal 5 Februari 2007, pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 17 tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2005-2025. Misi ke-

enam yang tertera pada dokumen tersebut akan menjadi visi dalam RAN-GRK ini yaitu untuk:

“Mewujudkan Indonesia asri dan lestari”. Misi tersebut menekankan pada upaya untuk

adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan

antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa

kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk

permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan

ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan

keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan

keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan”.

- 15 -

Untuk dapat mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia mengambil

kesepakatan bahwa "pembangunan keberlanjutan jangka panjang akan menghadapi tantangan

berupa perubahan iklim dan pemanasan global yang mempengaruhi kehidupan dan kegiatan

manusia ".

Untuk mencapai visi tersebut dilaksanakan dengan misi sebagai berikut:

1. Mempertajam upaya inventarisasi emisi CO2 dan target pengurangan emisi yang akan

disesuaikan pada tahun 2015.

2. Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim

terhadap Kementerian dan instansi pemerintah pada 2015 dan mencapai tujuan dari

climate-proofing national policies and regulations pada 2020.

3. Menjadikan RAN GRK sebagai panduan kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah

kaca dari skenario “business-as-usual” sebesar 26% pada 2020, dengan memanfaatkan

sumber daya lokal hingga 41% dari skenario business-as-usual jika bantuan internasional

tersedia.

4. Mewujudkan keberhasilan implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk

membantu mencapai tujuan pembangunan nasional pada 2025.

Meningkatkan sumber energi alternatif, sementara penggunaan energi tak terbaharukan

akan dikurangi secara bertahap pada periode waktu tersebut.

5. Mengurangi risiko secara nyata atas dampak negatif perubahan iklim terhadap berbagai

sektor pembangunan pada tahun 2030 melalui peningkatan kesadaran masyarakat,

penguatan kapasitas masyarakat lokal, peningkatan manajamen pengetahuan, dan

pemanfaatan teknologi yang adaptif.

6. Memastikan bahwa semua sektor yang menyumbangkan emisi gas rumah kaca akan

mengadopsi strategi pembangunan rendah emisi karbon dan menerapkannya dengan

cara-cara yang menunjang aspek pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

1.3 Tujuan dan Sasaran RAN-GRK

Tujuan dari RAN-GRK ini adalah:

1. Merancang program/kegiatan dalam rangka menurunkan emisi GRK terutama di bidang

kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, industri dan transportasi, serta limbah

dalam skala nasional dan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

- 16 -

2. Memberikan gambaran potensi kegiatan mitigasi nasional dalam rangka menurunkan

emisi GRK yang berkontribusi pada aksi mitigasi global sejalan dengan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan.

Rencana Aksi ini disusun dengan pembiayaan yang terintegrasi antara Kementerian/Lembaga

pemerintah pusat dan daerah, dan terukur serta dapat diimplementasikan dalam jangka waktu

2010-2020.

Sasaran dari RAN-GRK ini adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan penurunan emisi GRK oleh bidang-bidang prioritas di tingkat

nasional dan daerah;

2. Sebagai acuan investasi terkait penurunan emisi GRK yang terkoordinasi pada tingkat

nasional dan daerah;

3. Sebagai acuan pengembangan strategi dan rencana aksi penurunan emisi GRK oleh

daerah-daerah di Indonesia.

1.4 Kerangka Hukum dan Institusi

Dasar Hukum yang digunakan untuk penyusunan RAN-GRK terdiri dari:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework

Convention on Climate Change;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas

Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;

Dalam pelaksanaan RAN-GRK ini, perlu diatur tentang peran berbagai institusi yang

bertanggung jawab untuk kegiatan penurunan emisi GRK di masing-masing bidang serta insitusi

yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pendukung penurunan emisi GRK. Selain itu,

diperlukan pula penetapan institusi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai

- 17 -

hal di dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi rencana aksi ini. Untuk itu,

pembagian tugas RAN-GRK adalah sebagai berikut:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan pelaksanaan dan

pemantauan RAN-GRK dengan melibatkan para Menteri dan Gubernur yang terkait

dengan upaya penurunan Emisi GRK, serta melaporkan pelaksanaan RAN-GRK yang

terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 tahun sekali

2. Menteri PPN/Kepala Bappenas bertugas mengkoordinasikan evaluasi dan kaji ulang

RAN-GRK yang terintegrasi, serta menyusun pedoman RAD-GRK yang akan

diintegrasikan dalam upaya pencapaian target nasional penurunan emisi GRK.

3. Menteri Dalam Negeri bertugas memfasilitasi penyusunan RAD-GRK bersama Menteri

PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup.

4. Menteri Lingkungan Hidup bertugas mengkoordinasikan inventarisasi GRK serta

penyusunan pedoman dan metodologi MRV (Measurment, Reporting and Verification) yang

dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

5. Kementerian/Lembaga lainnya sesuai tupoksi masing-masing bertugas untuk menjalankan

RAN-GRK sehingga dapat diukur, dilaporkan, diverifikasi, baik dengan pendanaan sendiri

maupun kerjasama dengan dunia internasional, serta melakukan pemantauan pelaksanaan

RAN-GRK dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Menteri Koordinator

Perekonomian, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup.

6. Pemerintah Provinsi wajib menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas

Rumah Kaca (RAD-GRK) yang mengacu pada RAN-GRK dan sesuai dengan prioritas

pembangunan daerah berdasarkan kemampuan APBD dan masyarakat.

7. Gubernur menyampaikan RAD-GRK kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri

PPN/Kepala Bappenas untuk diintegrasikan dalam upaya pencapaian target nasional

penurunan emisi GRK.

Untuk pelaksanaan penurunan emisi GRK di daerah perlu disusun Rencana Aksi Daerah

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) di tingkat Provinsi yang penyusunannya

merupakan tanggung jawab daerah masing-masing dengan koordinasi dari Kementerian Dalam

Negeri. RAD-GRK disusun dengan melibatkan dinas teknis terkait dan ditetapkan dengan

Peraturan Gubernur masing-masing sesuai dengan prioritas pembangunan daerah berdasarkan

kemampuan APBD dan masyarakat.

- 18 -

1.5 RAN-GRK dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Rencana Aksi ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 2010-

2014) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN 2005-2025). Gambar 1.2 berikut

menunjukkan hubungan antara RAN-GRK dengan sistem perencanaan pembangunan baik

nasional dan daerah.

Gambar 1.2 Kedudukan RAN-GRK dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RAN-GRK ini tidak terlepas dari prinsip pengarus-utamaan pembangunan

berkelanjutan yang telah diamanatkan oleh RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014 (Buku 2

Bab 1), dimana kegiatan pembangunan harus memperhatikan tiga pilar prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan yaitu terkait aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan

hidup.

- 19 -

Gambar 1.3 Kerangka Waktu Pelaksanaan RAN-GRK

Pelaksanaan RAN-GRK 2010-2020 ini memenuhi tiga kerangka waktu pembangunan nasional

jangka menengah, yakni dimulai di tahun pertama pada RPJMN ke-2 (tahun 2010-2014), dan

dilanjutkan pada periode 2015-2020 yang berarti merupakan periode RPJMN ke-3 (tahun 2015-

2019) dan periode RPJMN ke-4 (tahun 2020-2024). Adapun kebutuhan pendanaan untuk

pelaksanaan RAN-GRK tahun 2010-2014 telah dialokasikan pada RPJMN 2010-2014, sedangkan

untuk tahun selanjutnya RAN-GRK memberikan arah kebijakan bagi pemerintah dalam

pengurangan emisi GRK dengan biaya/anggaran yang masih bersifat perkiraan (lihat gambar

1.3).

2. ANALISIS KONDISI SAAT INI DAN PERMASALAHAN

2.1. Kondisi saat ini

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau besar dan

kecil, Indonesia mempunyai garis pantai yang sangat panjang; di satu sisi hal ini merupakan aset

nasional tetapi di sisi lainnya, khususnya dalam mengantisipasi perubahan iklim hal ini juga dapat

menjadi beban. Selain itu, karena letak geografis dan kondisi gelogisnya, Indonesia sangat rentan

terhadap berbagai bencana alam. Mata pencarian penduduk yang sebagian besar masih

menggantungkan pada pengelolaan sumber daya alam khususnya dari sektor pertanian menambah

tingkat resiko dari ancaman dampak perubahan iklim. Memperhatikan hal-hal tersebut diatas,

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan

iklim, sehingga sangat wajar jika Indonesia berada di garis depan dalam upaya-upaya internasional

untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Selain sebagai negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia mempunyai

potensi yang besar untuk melakukan upaya mitigasi perubahan iklim. Karena itu Indonesia perlu

RAN-GRK

2010 2020

Rencana Pembangunan

RPJP 2005 2025

RPJM RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4 2004 2009 2014 2019 2025

- 20 -

mengoptimalkan posisi strategis tersebut dalam berbagai forum di tingkat internasional. Di satu

sisi , Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu dari sepuluh penghasil emisi gas rumah kaca

terbesar, dan dengan demikian memiliki peranan yang penting dalam upaya mitigasi gas rumah

kaca secara global. Di sisi lain, kerawanan terhadap dampak perubahan iklim yang dimiliki

Indonesia menjadikan aspek adaptasi perubahan iklim sebagai salah satu prioritas nasional yang

utama. Sadar akan kedua aspek dari tantangan perubahan iklim, Indonesia menyadari bahwa

mitigasi dan adaptasi harus dijalankan secara simultan oleh semua negara. Untuk itu, Indonesia

memposisikan diri untuk bekerja sama baik secara bilateral maupun multilateral dalam berbagai

upaya internasional menghadapi perubahan iklim.

Indonesia juga menyadari bahwa penanganan perubahan iklim merupakan bagian tak terpisahkan

dari tantangan pembangunan nasional. Perencanaan atas berbagai aspek perubahan iklim

seharusnya dijalankan bersamaan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional, sehingga

perencanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus terintegrasi dengan perencanaan

pembangunan nasionaldan daerah (provinsi, kabupaten/kota dan lokal).

2.1 Perumusan Masalah

Indonesia memiliki potensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan secara

kumulatif pada tahun 2020. Untuk itu, perlu diperhitungkan semua sektor dan program utama,

biaya aksi berbeda-beda antara tiap sektor, sehingga dibutuhkan pemeringkatan untuk menakar

dampak ekonomi terhadap pencapaian dalam hal reduksi emisi gas rumah kaca; jumlah

pengurangan emisi dapat meningkat jika skenario yang berbeda digunakan. Untuk itu, diperlukan

untuk semua sektor, penyusunan sebuah inventarisasi gas rumah kaca dan sistem monitoring

merupakan sebuah prasyarat. Dalam rangka mengurangi emisi CO2 secara signifikan ini, relatif

terhadap skenario business-as-usual, sangat esensial untuk memperkuat kapasitas kelembagaan

sektoral dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia.

Sektor kehutanan mewakili potensi terbesar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan

biaya terendah. Namun untuk memaksimalkan potensi tersebut. Berbagai kegiatan perlu

dijalankan secara tepat agar tidak terjebak dalam skenario business-as-usual.

Isu yang bersifat lintas sektoral, perlu dikaji secara lebih mendalam agar dapat menjamin

efektifitas aksi mitigasi juga secara ekonomi. Walaupun penting untuk mencapai pemahaman

yang jernih atas pengurangan biaya lintas sektor, sama pentingnya juga untuk melihat secara

seksama hambatan dalam implementasi kebijakan dalam tiap sektor. Hanya dengan landasan

- 21 -

tersebut dapat diperoleh dan dikembangkan rangkaian kebijakan yang tepat.

3. KERANGKA KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP

3.1 Kerangka Kebijakan RAN-GRK

Perubahan iklim akan menghasilkan tantangan yang besar bagi pembangunan yang berkelanjutan

di Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Indonesia menyusun Rencana Aksi

Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) untuk mencapai tujuan nasional,

target sektoral, tolok ukur serta prioritas aksi dengan mempertimbangkan masalah mitigasi

perubahan iklim bagi sektor-sektor ekonomi yang terkena dampaknya.

Lebih lanjut, RAN GRK diharapkan juga berperan sebagai panduan kebijakan terperinci untuk

implementasi strategi mitigasi perubahan iklim nasional melalui penyusunan rencana kerja

tahunan pemerintah pada periode 2010 – 2020 dan secara khusus untuk mencapai angka

pengurangan emisi nasional sebesar 26 % dan 41 % untuk penurunan emisi GRK.

3.2 Metodologi Penetapan Kegiatan dan Target Penurunan Emisi

RAN-GRK disusun berdasarkan program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dalam

RPJMN 2010-2014 dan RPJPN 2005-2025 yang kemudian dibahas antar Kementerian/Lembaga.

Keseluruhan rencana aksi tersebut diupayakan untuk penurunan emisi GRK nasional sebesar

26% pada tahun 2020 dari total emisi bidang-bidang prioritas yang dilakukan selama ini (BAU).

Program/ kegiatan yang diprioritaskan adalah yang pelaksanaannya memakai dana sendiri

(Unilateral NAMAs) baik dari sumber APBN maupun APBD (termasuk pinjaman), swasta dan

masyarakat, berdasarkan beberapa kriteria umum sebagai berikut:

1. Sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

2. Efektifitas penggunaan biaya dengan prinsip biaya termurah penurunan emisi GRK

secara terintegrasi;

3. Kemudahan dalam implementasi dengan mempertimbangan aspek politik, sosial dan

budaya;

4. Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah dimana kegiatan tersebut

dilaksanakan.

5. Berdasarkan pada asas yang saling menguntungkan dengan memprioritaskan program

pembangunan/kegiatan yang memberikan kontribusi pada penurunan emisi GRK (Co-

Benefit)

- 22 -

Untuk memastikan keterlibatan dan rasa kepemilikan RAN GRK oleh tiap Kementerian dan

Lembaga pemerintahan, penyusunan RAN GRK ini disusun secara partisipatoris, dengan

melibatkan masing-masing Kementerian dan lembaga. Aksi prioritas yang dihasilkan ditampilkan

pada RAN GRK merefleksikan visi dan prioritas dari masing – masing Kementerian dan

Lembaga negara. Selanjutnya Bappenas melakukan proses analisa dan pengembangan kebijakan

untuk diintegerasikan di dalam perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan prioritas mitigasi gas rumah kaca mengacu pada data yang disepakati dalam rapat di

Kantor Perekonomian pada bulan Desember 2009, dimana data tersebut bersumber dari

Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk itu, data dan informasi tersebut perlu ditelaah kembali

dengan data-data terbaru dengan menggunakan metodologi yang diterima secara internasional

namun disesuaikan dengan kebutuhan nasional terkini dan perkembangan negosiasi di UNFCCC.

Ada dua skenario reduksi emisi yang dikembangkan untuk tiap sektor (kehutanan dan lahan

gambut, pertanian, industri, energi dan transportasi, serta limbah) menjadi dasar perhitungan

penurunan emisi GRK. Untuk memastikan perbandingan dan konsistensi, metodologi yang

terstandarisasi digunakan untuk mengevaluasi dampak dari rancangan upaya mitigasi di semua

sektor prioritas. Metodologi tersebut mencakup elemen berikut:

1 Tingkat emisi GRK Nasional tahun 2020 dan distribusi per sektor berdasarkan data dari KLH

yang disepakati dalam rapat di Kantor Perekonomian pada bulan Desember 2009.

2 Ragam skenario telah dikembangkan untuk dapat mencakup periode waktu RAN-GRK

selama 10-tahun. Pola pembangunan pada tiap sektor telah diterjemahkan ke dalam dua

lintasan emisi (penurunan 26% dan 41%)

3 Skenario mitigasi telah dikembangkan, termasuk intervensi kebijakan dan rencana aksi;

4 Skenario yang dikembangkan dibagi ke dalam dua periode waktu, masing-masing selama

5tahun: 2010 hingga 2014, dan 2015 hingga 2020;

5 Biaya untuk langkah aksi diperkirakan berdasarkan RPJM 2010-2014 dan Renstra K/L,

menghasilkan sebuah sistem untuk mengkalkulasi biaya pengurangan;

6 Reduksi emisi kumulatif dikalkulasikan dalam GCO2e;

7 Skenario yang dipilih ialah yang dianggap paling memungkinkan untuk mengurangi emisi

(termasuk pilihan aksi dan kebijakan), sementara juga tetap memajukan prioritas

pembangunan nasional;

- 23 -

8 Program sektoral dan anggaran telah disusun untuk menggambarkan skenario dan upaya

yang dilakukannya.

3.3 Prinsip-Prinsip RAN-GRK RAN-GRK disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. RAN- GRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Pembangunan

Nasional yang Berkelanjutan yang akan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan;

2. RAN-GRK tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan

(tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat) dalam mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan;

3. RAN-GRK merupakan rencana aksi yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang

yang lain dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan berkelanjutan seperti daya

dukung dan daya tampung lingkungan serta perencanaan tata ruang dan peruntukan

penggunaan lahan;

4. RAN-GRK merupakan komitmen Indonesia dalam mendukung kepentingan nasional

dan upaya-upaya global penurunan emisi GRK;

5. RAN-GRK berfungsi sebagai sarana koordinasi dalam usaha mengoptimalkan potensi

pendanaan internasional untuk kepentingan Indonesia;

6. RAN GRK merupakan rencana aksi dengan pendekatan baru dalam pembangunan yang

lebih memperhatikan upaya-upaya pengurangan emisi GRK.

3.4 Ruang Lingkup RAN-GRK

Berdasarkan kerangka kebijakan, prinsip serta metodologi penetapan target dan kegiatan RAN-

GRK telah ditetapkan kegiatan-kegiatan inti dan penunjang untuk penurunan emisi gas rumah

kaca dan target per bidang. Tiga bidang utama yang tercakup adalah kehutanan dan lahan

gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah. Target penurunan emisi GRK

per bidang dapat dilihat dalam Tabel 2.1, dengan catatan target angka penurunan dan kegiatan

untuk penurunan emisi GRK ini dapat dikaji ulang sesuai dengan metodologi, data dan informasi

yang lebih baik di masa datang.

- 24 -

Tabel 2.1 Target Penurunan Emisi GRK per Bidang

Dalam penetapan target penurunan emisi, perlu diperhatikan bahwa Business As Usual tingkat

emisi GRK nasional perlu diperhitungkan dengan lebih akurat, mengingat skenario tingkat emisi

Business As Usual untuk beberapa bidang masih perlu dievaluasi. Untuk itu, RAN-GRK perlu

untuk terus secara berkala ditinjau dan dilakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan

perkembangan terkini yang terjadi di Indonesia dan hasil negosiasi internasional di UNFCCC.

Untuk menjabarkan penambahan 15% target penurunan emisi GRK menjadi 41% (dari 26%)

dengan dukungan internasional (Supported NAMAs), dilakukan dengan memilih

program/kegiatan tambahan yang pelaksanaannya tidak menggunakan sumber-sumber dana

dalam negeri seperti APBN/APBD (termasuk hutang pemerintah) serta tidak untuk penurunan

pemisi GRK yang diperdagangkan di pasar karbon. Namun penurunan emisi GRK lebih besar

dari 41%, program/kegiatan yang dilaksanakan mencakup skema mekanisme perdagangan

karbon (atau credited NAMAs).

Selanjutnya mengingat mekanisme internasional untuk program/kegiatan Reducing Emission from

Deforestation and Forest Degradation and Enhancement of Carbon Stocks (REDD+) masih dalam proses

negosiasi, maka dalam pelaksanaan perlu dicermati sumber pendanaan dari program/kegiatan

tersebut untuk menentukan pengelompokan ke dalam skema penurunan emisi GRK dengan

dana sendiri (26%/Unilateral NAMAs), dukungan internasional (41%/Supported NAMAs) atau

- 25 -

pasar karbon (atau Credited NAMAs). Sebagai gambaran, jika program/kegiatan REDD+ untuk

lokasi tertentu didanai oleh APBN/APBD (termasuk hutang pemerintah) maka termasuk dalam

komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK 26%, sedangkan program/kegiatan

REDD+ yang sama dilokasi yang berbeda serta mendapat bantuan pendanaan internasional,

maka termasuk dalam skema target penurunan emisi GRK 41%. Selanjutnya, bila

program/kegiatan REDD+ yang tidak terkait dengan target penurunan emisi Indonesia 26% dan

41% dapat diperjualbelikan dalam pasar karbon.

3.5 Pengembangan RAN-GRK menuju NAMAs

Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) adalah upaya pengurangan emisi secara sukarela oleh negara berkembang dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sementara kewajiban pengurangan emisi negara industri (Annex I Countries) disebut Nationally Appropriate Mitigation Actions or Commitments disingkat NAMAC. Alinea 1 b ii pada Keputusan 1/CP.13 (‘Bali Action Plan’) mencantumkan bahwa:

“Nationally appropriate mitigation actions by developing country Parties in the context of sustainable development, supported and enabled by technology, financing and capacity-building, in a measurable, reportable and verifiable manner”

NAMAs dapat didukung oleh pendanaan, alih teknologi dan penguatan kapasitas oleh negara industri yang sifatnya terukur, dilaporkan dan diverifikasi (Measurable Reportanle and Verifiable/MRV). Pada dasarnya, Konvensi Perubahan Iklim pada COP 15 di Copenhagen mengenali dua jenis NAMAs yang akan dilaporkan 2 tahun sekali melalui Nasional Komunikasi (National Communication), yaitu:

a. NAMAs (Unilateral atau Mitigation Actions by Developing Countries): upaya mitigasi domestik yang dilakukan dengan sumber daya sendiri. Untuk mendapat pengakuan internasional (berdasarkan Copenhagen Accord), aksi mitigasi ini memerlukan MRV domestik dengan konsultasi internasional dan analisis menggunakan suatu panduan yang tetap menjamin kedaulatan nasional.

b. NAMAs (seeking international support): adalah kegiatan NAMAs yang hanya akan berjalan bila memperoleh dukungan internasional untuk pendanaan, alih teknologi dan bantuan peningkatan kapasitas. Aksi mitigasi ini memerlukan MRV sesuai dengan panduan yang diadopsi oleh COP (UNFCCC). Aksi mitigasi ini akan dicatat bersamaan dengan dukungan teknologi, finansial, dan peningkatan kapasitas yang terkait.

Untuk upaya mitigasi di luar kedua mekanisme tersebut di atas, sering dikenal sebagai Credited NAMAs yang dapat diperjual belikan di pasar karbon.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di G20 di Pittsburg (September 2009) menyatakan bahwa Indonesia akan menurunkan emisi GRK sebesar 26% dari BAU pada tahun 2020 dengan usaha sendiri, dan dapat meningkat menjadi 41% dengan dukungan internasional. Komitmen ini,

- 26 -

dipertegas kembali pada pidato Presiden di COP-15 Copenhagen (Desember 2009). Untuk mewujudkan komitmen di atas, maka disusun RAN-GRK yang prinsipnya adalah NAMAs oleh Indonesia. RAN-GRK ini yang selanjutnya akan dievaluasi dan dikajiulang sesuai kebutuhan nasional dan perkembangan global terkini, sehingga memenuhi persyaratan dan pengakuan internasional (UNFCCC).

Sejalan dengan proses tersebut, DNPI sesuai dengan target Copenhagen Accord, telah menyampaikan surat mengenai posisi Indonesia kepada UNFCCC yang memuat target penurunan emisi tanpa memerinci aktifitas per sektornya.

Sampai saat ini belum ada kesepakatan secara internasional di UNFCCC mengenai metodologi, definisi, scope, approach dll terkait dengan NAMAs. Akan tetapi, melihat kecenderungan hasil negosiasi maka untuk mendapatkan pengakuan internasionl (UNFCCC) bahwa Indonesia sudah memenuhi janjinya, maka untuk RAN GRK memenuhi standar NAMAs nantinya, Indonesia perlu untuk membuat Nasional Baseline (akumulasi penjumlahan baseline dari setiap sektos), skenario mitigasi dengan perhitungan abetement cost, nasional NAMAs registry dan indikator untuk MRV. Dalam penyusunan nasional baseline nantinya, akan ditetapkan dengan landasan yang komprehensif seperti apa yang dapat menjustifikasi baik target nasional maupun sektoral, serta bagaimana mekanisme dan konsep MRV yang akan digunakan. Karena kerangka waktu RAN-GRK bersifat jangka menengah, maka perlu disusun tahapan dan trajektori penurunan emisi pertahun, persektor, sampai dengan tahun 2020 sehingga dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Diperlukannya kajian secara komprehensif tentang baseline dari emisi nasional maupun berbagai skenario penurunan dari emisi persektornya. Dari skenario penurunan emisi persektornya tersebut yang akan diperlukan untuk target penyusunan rencana aksi dan kegiatan-kegiatan yang akan dimuat dalam RAN-GRK. Dalam kajian komprehensif tersebut diharapkan memberikan gambaran tentang implikasi target penurunan GRK terhadap pertumbuhan masing-masing sektor maupun nasional serta perhitungan cost benefitnya. Penentuan national emissions reduction projection under BAU scenario hanya menggunakan “trend” adalah tidak appropriate. CO2 yang ada di atmosphere adalah merupakan kontribusi dari activities of the each sectors, dimana langgam-nya (its behaviour) akan tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Sebagai contoh di sektor ketenagalistrikan: komposisi energi primer pada tahun ini atau tahun 2005 akan jauh berbeda dengan tahun 2015 atau 2020, dan seterusnya. Langgam komposisi energi primer ini tidak sama dari waktu ke waktu, sehingga CO2 yang dikontribusikan akan berubah. Oleh karena itu simulasi jangka panjang perlu dilakukan tentunya dengan objective function yang jelas dan tentunya cost effective (non-intervention scenario). Hal yang sama juga akan terjadi di sektor transportasi, yang akan jauh lebih complex dan dapat bersifat non-linear, misalnya perubahan mode of transportations, atau adanya constraint of transportation infrastructures. Berikut, beberapa definisi Baseline, yang mengandung pengertian yang sama dimana tidak satupun cara projeksi emisi CO2 under BAU scenario (Baseline) disarankan dengan menggunakan “trend”, sebagai berikut:

- 27 -

• Climate Change: A Glossary of Terms; 4thEdition, April 2007. IPIECA: “Baseline: A projected level of future emissions against which reductions by project activities might be determined, or the emissions that would occur without policy intervention.

• UNFCCC RESOURCE GUIDE, For Preparing the National Communications of Non-Annex I Parties. Module 4, Measures to Mitigate Climate Change: Baseline Scenarios: Aplausible and consistent description of how asystem might evolve in the future in the absence of explicit new GHG mitigation policies. Baseline scenarios are the counter factual situations against which mitigation policies and measures will be evaluated. A baseline should not beconsidered as a forecast of what will happen in the future, since the future is in herently unpredictable and depends, in part, on planning and policy adoption. Assessment will typically require one or more baseline scenarios as baseline are highly uncertain over the long term and may prove controversial, particularly indeveloping countries.

• CLIMATE CHANGE 2007. MITIGATION CLIMATE CHANGE; Working Group III Contribution to the 4thAssessment Report of the IPCC, Summary for the Policymakers and Technical Summary: Baseline: The reference for measurable quantities from which analternative outcome can be measured, e.g. a non‐intervention scenario is used as a reference in the analysis of intervention scenarios.

• World Energy Outlook 2006; IEA, 2006: The Reference Scenario does not take intoconsideration possible, potential or even likely future policy actions. Thus, the Reference Scenario projections should not beconsidered forecasts, but rather a baseline vision of how energy markets woul devolve if governments do nothing beyond what they have already committed themselves to influence long‐term energy trends. Policy Scenario, analyses the impact of arange of policies and measures that countries in allregions are considering adopting or might reasonably be expected to adopt some point over the projection period.

4. STRATEGI NASIONAL PENURUNAN EMISI

4.1 Arah Kebijakan Umum (Cross-cutting)

Arah Kebijakan RAN-GRK secara umum harus memperhatikan berbagai isu yang bersifat lintas

bidang, yang dirumuskan sebagai berikut:

1 Penurunan emisi GRK dilakukan melalui: (i) penurunan emisi secara langsung dan

peningkatan kapasitas serapan GRK, dan (ii) kegiatan yang tidak secara langsung

menurunkan emisi GRK seperti kebijakan, peningkatan kapasitas manusia dan kelembagaan,

kerangka regulasi, sosialisasi, penelitian tentang potensi penurunan GRK dan kegiatan lain

yang mempunyai andil dalam penurunan GRK;

2 Penurunan emisi GRK dilakukan melalui rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam,

pencegahan degradasi dan deforestasi hutan dan lahan, efisiensi penggunaan input produksi,

penggunaan dan pengembangan energi baru terbarukan, serta pemanfaatan teknologi hemat

energi dan teknologi bersih lainnya

3 Tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dalam mencapai

pembangunan berkelanjutan.

- 28 -

4 Penurunan emisi dilakukan melalui bidang kehutanan dan lahan gambut, pertanian,

energi dan transportasi, industri dan pengelolaan limbah. Pencapaian tujuan penuruan emisi

GRK yang dicapai oleh bidang tertentu tidak menimbulkan hambatan bagi pengembangan

bidang yang lainnya.

4.2 Arah Kebijakan dan Rencana Aksi Nasional Per Bidang

Penurunan emisi dilakukan melalui bidang-bidang prioritas, meliputi kehutanan dan lahan

gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan pengelolaan limbah

Mengacu pada klasifikasi sektoral yang dimiliki dalam mekanisme perencanaan pembangunan

nasional, proses penyusunan RAN GRK juga menyertakan beberapa kegiatan yang dirancang

untuk membahas isu lintas sektor terkait dengan perubahan iklim. Hal yang terpenting, isu

penggunaan lahan memerlukan perhatian yang lebih besar pada masa yang akan datang jika

dilihat dari perspektif lintas sektoral mengingat konversi lahan dan tata guna lahan dibahas dalam

sektor pertanian, kehutanan, dan sektor energi. Keterkaitan antar sektor dan saling-

ketergantungan ini akan ditindak lanjuti dalam proses RAN GRK ke depan. Langkah-langkah ke

depan akan mencakup integrasi pemanfaatan tata ruang yang memuat isu perubahan iklim,

penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan mekanisme untuk hukum dan perundang-

undangan.

Lingkup Regional. RAN GRK ini juga mempertimbangkan keragaman secara kondisi fisik,

ekonomi, politik dan budaya , Indonesia membutuhkan pendekatan berdasarkan aspek

kewilayahan untuk perencanaan pembangunan nasional. Tawaran kebijakan untuk masalah

perubahan iklim sebab itu dikondisikan dengan karakter khusus yang dimiliki wilayah-wilayah di

Indonesia: Sumatera, Jamali (Jawa, Madura, Bali), Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku,

dan Papua.

4.2.1 Kehutanan dan Pengelolaan Lahan Gambut

Hutan, selain merupakan sumber emisi karbon dalam konteks perubahan iklim juga merupakan

rosot karbon dan tempat penyimpanan karbon. Praktek pengelolaan hutan yang berkelanjutan

dari hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung, serta pembatasan konversi lahan hutan

menjadi non-hutan dan degradasi kualitas hutan, pengelolaan hutan pada lahan gambut dan

pencegahan kebakaran hutan, berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK. Rehabilitasi hutan

dan lahan gambut dan pembuatan/penanaman hutan produksi di lahan yang terdegradasi akan

- 29 -

meningkatkan kemampuan penyerapan karbon. Hal ini juga akan memberikan dampak positif

terhadap perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan sumber daya air, serta fungsi sosial

ekonomi.

Lahan gambut mempunyai potensi penyimpan karbon yang besar. Luas lahan gambut secara

keseluruhan hanya meliputi kurang lebih 3% dari luas daratan dunia, namun diindikasikan dapat

menyimpan 550 Gton C atau setara dengan dua kali simpanan karbon semua hutan di seluruh

dunia (Joosten, 2009). Bila diambil angka terendah tambatan karbon di atas permukaan gambut

yang berkisar pada angka 150 ton (dalam bentuk biomassa tanaman) per ha maka secara kasar

paling tidak lahan gambut di Indonesia menambat (menyimpan) 3.150 juta ton karbon atau setara

dengan 8,34 giga ton CO2e. Sampai dengan tahun 2005, emisi per tahun yang berasal dari lahan

gambut diperkirakan mencapai 903 juta ton CO2e dan diperkirakan dengan skenario BAU maka

emisinya berubah menjadi 1.387 juta ton CO2e pada tahun 2025.

Indonesia memiliki sekitar 21 juta hektar lahan gambut, tersebar di Provinsi NAD, Sumatera

Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan

Tengah, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Lahan gambut terutama di Sumatera (7,2

juta ha), Kalimantan (5,8 juta ha) dan Papua (8 juta ha) mempunyai kedalaman yang berbeda-

beda. Kondisi pada tahun 2006 menunjukkan lebih dari 55% lahan gambut masih berupa hutan1,

sementara sisanya didominasi oleh lahan pertanian (14%) dan semak belukar/rumput (20%).

Pada tahun tersebut, terdapat izin kehutanan dan perkebunan untuk menggunakan lahan gambut

dengan total sekitar 5,6 juta hektar lahan gambut. Sesuai dengan data 2006 maka luas lahan

gambut yang merupakan kawasan hutan adalah seluas 12,3 juta ha terdiri dari hutan konservasi

seluas 2,34 juta ha, hutan lindung seluas 1,02 juta ha, dan hutan produksi seluas 8,95 juta ha. Luas

lahan gambut yang merupakan perkebunan seluas 1,42 juta ha, dimanfaatkan sebagai pertanian

seluas 1,23 juta ha, dan sisanya sebesar 4,66 juta ha dipergunakan untuk kegiatan lain. Untuk itu

rencana aksi penurunan emisi GRK di lahan gambut merupakan bagian tidak terpisahkan dari

penurunan emisi GRK dari bidang kehutanan.

Upaya-upaya penurunan emisi GRK di bidang kehutanan dan lahan gambut memerlukan

pengelolaan secara khusus yang terutama dilakukan melalui KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan).

Untuk itu pengembangan KPH merupakan prioritas sebagai unit pengelola dalam menjalankan

praktek manajemen hutan termasuk lahan gambut yang berkelanjutan. Emisi di bidang

1 Tidak berarti berada di kawasan hutan

- 30 -

kehutanan (termasuk lahan gambut) per tahun diperkirakan mencapai 1,24 giga ton CO2e,

sedangkan kemampuan menyerap karbon dari atmosfer diperkirakan hanya mencapai 0,707 giga

ton CO2e pada tahun 2020. Skenario rencana aksi bidang kehutanan disusun dengan

memperhatikan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Disamping dengan melajukan

peningkatan potensi serapan karbon melalui aksi penanaman, potensi reduksi emisi melalui

praktek-praktek pengelolaan Hutan Produksi secara lestari, serta meningkatkan peran kawasan

konservasi dan hutan lindung dalam menjaga stok karbon di hutan.

Walaupun terdapat keterbatasan data dan informasi yang akurat mengenai lahan gambut,

Rencana aksi Kehutanan dan Lahan Gambut ini disusun dengan menetapkan angka deforestasi

untuk mengakomodasikan kepentingan industri kehutanan sebesar 1,125 juta ha per tahun, emisi

tahunan 1,24 giga ton CO2e, rehabilitasi hutan seluas 500.000 ha per tahun, serta penurunan hot-

spot sebesar 20% dari rata-rata jumlah hotspot selama 2004-2009. Untuk mendukung kegiatan

rehabilitasi hutan maka akan ditetapkan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH (Forest Management

Unit) per tahun sebagai forest administration.

4.2.1.1 Arah Kebijakan

Kebijakan penurunan emisi GRK di bidang Kehutanan di arahkan dengan mensinergikan

program-program bidang kehutanan seperti: (i) mensinergikan kebijakan, perencanaan, dan

program (termasuk tata ruang dan penguatan kelembagaan) para pemangku kepentingan di

bidang kehutanan seperti dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Daerah (ii) mempertajam kebijakan dan

menyusun langkah-langkah pengurangan emisi karbon dari bidang kehutanan yang secara efektif

dapat menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan; (iii)

mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan (sustainable forest management), (iv) merevitalisasi

ekosistem hutan yang terdegradasi dengan melibatkan masyarakat luas, (v) menekan laju

deforestasi dari berbagai gangguan seperti illegal logging, kebakaran hutan, konversi kawasan hutan

untuk kepentingan non-hutan, (vi) mengembangkan hutan tanaman untuk pemenuhan

permintaan hasil hutan kayu untuk keperluan industri kehutanan.

Sementara itu, mengingat besarnya peranan lahan gambut terhadap pemanasan global, sebaiknya

seluruh kawasan gambut dapat dikonservasi untuk menghindarkan degradasi yang akan

meningkatkan emisi karbon. Namun demikian, selama ini lahan gambut sudah digunakan untuk

berbagai kepentingan yang menyangkut masyarakat luas, maka pemerintah perlu menerapkan

kebijakan seimbang antara penggunaan untuk keperluan ekonomi dan kepentingan konservasi.

Untuk itu diperlukan kebijakan antara lain: (i) konsolidasi dan rencana terintegrasi pemangku

- 31 -

kepentingan terkait seperti aktifitas kehutanan, aktifitas pertanian, dan aktifitas infrastruktur; (ii)

review dan revisi rencana tata ruang wilayah untuk mencari kemungkinan “land-use swap” dari

pemanfaatan lahan gambut ke areal non lahan gambut (lahan mineral); (iii) perbaikan pengelolaan

lahan gambut yang berada dalam kawasan hutan maupun kawasan non-hutan dengan membatasi

penggunaan lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter, dan pengelolaan secara terpadu

pada lahan gambut dengan kedalaman kurang dari 3 meter sesuai dengan fungsi kawasan dan

karakteristik gambut pada areal tersebut; (iv) pembukaan lahan gambut diperbolehkan, harus

dilakukan dengan metode pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan air berkelanjutan; (v)

penerapan pengelolaan tanah (soil) dan rehabilitasi lahan gambut yang mengalami kerusakan

melalui pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, rehabilitasi dan pengelolaan lahan

gambut yang terlantar dengan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat.

4.2.1.2 Rencana Aksi

Rencana Aksi Nasional di bidang kehutanan dan lahan gambut disusun berdasarkan RPJMN

2010-2014, RPJPN 2005-2025 dan usulan dari K/L terkait, serta perhitungan target penurunan

emisi GRK bidang kehutanan dan lahan gambut sebesar 0.672 giga ton CO2e pada tahun 2020

untuk target 26% secara Nasional.

Bentuk intervensi yang perlu ditempuh untuk mengurangi emisi yang berasal dari kehutanan dan

lahan gambut adalah: (a) mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan gambut, (b)

rehabilitasi hutan dan lahan gambut melalui reboisasi dan penghijauan dengan tanaman

penambat karbon tinggi, (c) pengaturan tata air pada kawasan lahan gambut secara integratif, (d)

pemanfaatan dan pengelolaan hutan dan lahan gambut yang terdegradasi, dan (e) peningkatan

upaya perlindungan dan konservasi kawasan-kawasan konservasi dan hutan lindung

Kegiatan-kegiatan dalam rencana aksi, selain kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, untuk

meningkatkan carbon stock meliputi Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa, Pembangunan

Hutan Tanaman (Hutan Tanaman Industri/HTI dan Hutan Tanaman Rakyat/HTR) dan Hutan

Rakyat, pemberian HPH Restorasi Ekosistem, Hutan Rakyat Kemitraan dan Hutan Rakyat

dengan target kurang lebih 18,8 juta ha hingga tahun 2020.

Untuk menekan serendah mungkin emisi yang berasal deforestasi maka bidang kehutanan

berupaya untuk menekan perubahan kawasan hutan menjadi tidak berhutan secara permanen.

- 32 -

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan yang telah

dikonversi untuk kepentingan lain, khususnya perkebunan dan transmigrasi.

Mengingat hal-hal tersebut di atas dan potensi emisi dari kehutanan dan lahan gambut yang

sangat besar, maka diperlukan upaya penurunan melalui Rencana Aksi yang terintegrasi antar

K/L dan para pihak. Rencana aksi untuk kehutanan dan lahan gambut difokuskan kepada:

1. Rehabilitasi hutan, lahan gambut dan lahan kritis di DAS prioritas, fasilitasi

pengembangan hutan kota, konservasi hutan dan/lahan terdegradasi rawan terbakar

melalui pemberian insentif kepada masyarakatmelalui penanaman tanaman kayu,

2. Pengembangan perhutanan sosial melalui fasilitasi penetapan areal kerja dan pengelolaan

hutan kemasyarakatan (HKm), fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan, fasilitasi

penetapan areal kerja hutan desa,

3. Pengendalian kebakaran hutan dan pemberantasan illegal logging-pencegahan kehilangan

kayu,

4. Penanganan perambahan hutan dan lahan gambut dan penanganan konflik kawasan

lindung dan konservasi,

5. Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH),

6. Peningkatan pengelolaan hutan alam produksi melalui pengelolaan LOA (Logged Over

Area) oleh pemegang IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) dan

pengelolaan LOA yang terdegradasi oleh IUPHHK-RE, serta peningkatan pembangunan

hutan tanaman,

7. Penerapan penyiapan lahan tanpa membakar, perbaikan tata air kawasan lahan gambut

secara integratif antar pengguna lahan gambut serta pengelolaan lahan gambut untuk

pertanian berkelanjutan,

8. Kebijakan rehabilitasi kawasan lahan gambut yang rusak melalui reboisasi dan

penghijauan, perbaikan kualitas pengelolaan lahan gambut yang rusak, dan pencegahan

dan penanggulangan kebakaran lahan gambut,

9. Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa termasuk lahan

bergambut,

10. Pengendalian Tata Ruang melalui penetapan wilayah KPHK dan konsolidasi hutan yang

berada di luar kawasan hutan, meningkatkan konservasi pada lahan gambut yang belum

diberikan ijin pemanfaatan, penerapan ‘land-swap’ bagi pemegang ijin/hak yang berada di

dalam kawasan lahan gambut dan belum memanfaatkannya ke lokasi lain di luar kawasan

lahan gambut (mineral soil),

- 33 -

11. Pengendalian kerusakan ekosistem lahan gambut, penyusunan kriteria baku kerusakan

gambut, dan penyusunan masterplan pengelolaan ekosistem gambut provinsi.

Rencana Aksi ini didukung oleh kegiatan:

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kerusakan ekosistem gambut,

2. Pengawasan, monitoring dan evaluasi kondisi ekosistem gambut,

3. Survey dan pengumpulan data hidrologi dan hidrogeologi pada lahan bergambut,

4. Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Penyusunan Perencanaan Lahan Rawa

Berkelanjutan melalui kegiatan Water Management for Climate Change Mitigation and Adaptive

Development of Lowlands (WACLIMAD) yang bertujuan untuk melakukan identifikasi lahan

rawa (termasuk gambut sekitar 30%) yang dapat dibudidayakan dan yang harus

dikonservasi,

5. Penelitian sistem tata air pada lahan bergambut,

6. Penyusunan Perpres Kawasan Strategis Nasional (KSN) & Rencana Tata Ruang (RTR)

Pulau,

7. Penyusunan rencana tata ruang wilayah sungai,

8. Audit tata ruang (stock taking) wilayah provinsi,

9. Pendataan dan informasi bidang penataan ruang,

10. Monitoring evaluasi RTRW nasional dan pulau dan program infrastruktur nasional,

11. Percepatan penetapan Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota berbasis Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di 31 Provinsi dan 497 kab/kota selama 5 tahun.

Dukungan lain untuk Rencana Aksi ini antara lain melalui:

1. Fasilitasi kemitraan di 24 propinsi,

2. Fasilitasi kelompok ijin usaha pengelolaan HKm di 24 propinsi,

3. Penurunan jumlah hotspot di Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan sebesar 20% per tahun,

4. Peningkatan Hasil Hutan Kayu/ Bukan Kayu/ Jasa Lingkungan,

5. Peningkatan Jumlah Unit IUPHHK Bersertifikat PHPL dari Tahun 2009,

6. Peningkatan Produksi Penebangan Bersertifikat Legalitas Kayu,

7. Pembuatan Peta Areal Kerja Pencadangan (IUPHHK-HT, HA, RE, HKm, HTR dan

Hutan Desa) ,

8. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan,

9. Penyelesaian permohonan Ijin Pakai pakai KH dengan kompensasi PNBP,

10. Data dan Informasi Penggunaan KH,

- 34 -

11. Kebijakan bidang Planologi Kehutanan dan Peraturan perundangan pengendalian dan

penertiban penggunaan KH tanpa ijin,

12. Pelepasan Kawasan Hutan secara hati-hati (prudensial) dan sesuai dengan RTRWP yang

berlaku,

13. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan,

14. Data dan Informasi Geospasial dan tematik kehutanan Tingkat Nasional,

15. Data dan Informasi potensi kayu di KH Tingkat Nasional,

16. Data dan Informasi penggunaan karbon KH Tingkat Nasional,

17. Basis data spasial Sumber Daya Hutan yang terintegrasi di pusat dan daerah,

18. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perubahan Iklim,

19. Iptek dasar dan terapan bidang landscape hutan, perubahan iklim, dan kebijakan

kehutanan,

20. Penurunan jumlah Hot spot, di P. Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan,

21. Peningkatan kapasitas Aparatur dan Masyarakat,

22. Penyelesaian kasus perambahan hutan,

23. Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP),

24. Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL),

25. Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK),

26. Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),

27. Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan,

28. Pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya

dukung dan daya tampung lingkungan yang terpadu dan bersifat lintas K/L,

29. Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV pada areal

pertanian di lahan gambut.

4.2.2 Bidang Pertanian

Bidang pertanian secara umum merupakan bidang yang secara significant akan terkena dampak

perubahan iklim. Namun, di sisi lain, bidang pertanian juga menghasilkan emisi GRK. Apabila

tanpa Rencana Aksi (Business As Usual/BAU) di lahan padi sawah non gambut akan

menghasilkan emisi CH4 dan N2O dalam kondisi tergenang (anaerobic), sedangkan padi sawah

di lahan gambut emisi GRK yang dikeluarkan terutama CH4. Untuk perkebunan di lahan gambut

karena kondisi yang dibutuhkan aerobic, maka emisi GRK terbesar adalah CO2.

- 35 -

Emisi kumulatif GRK di bidang pertanian apabila tanpa dilakukan rencana aksi (BAU)

diperkirakan sebesar 117 juta ton CO2e. Oleh karena itu, untuk mendukung pemenuhan target

penurunan emisi GRK Indonesia sebesar 26% atau 41% hingga tahun 2020, diperlukan beberapa

kebijakan di bidang pertanian untuk menurunkan emisi GRK.


Kebijakan pembangunan pertanian diarahkan untuk meminimalisasi dampak negatif dari

perubahan iklim dan berkontribusi dalam penurunan emisi GRK, yang dilakukan melalui (i)

mensinergikan dan mengintegrasikan kebijakan, perencanaan, dan program pada seluruh

pemangku kepentingan di bidang pertanian seperti, dengan Kementerian Pekerjaan Umum

(misalnya untuk ketersediaan air dan infrastruktur), Kementerian Kehutanan (misalnya untuk

REDD+), dan Pemerintah Daerah (misalnya perijinan peruntukkan lahan dan pengembangan

wilayah); (ii) mempertajam kebijakan dan menyusun langkah-langkah pengurangan emisi karbon

di bidang pertanian sesuai dengan kebutuhan Indonesia dan perkembangan global dengan tetap

memprioritaskan ketahanan pangan; (iii) meningkatkan pemahaman petani dan pelaku pertanian

lainnya dalam mengantisipasi perubahan iklim untuk menjamin pencapaian program ketahanan

pangan; (iv) meningkatkan kemampuan para pelaku usaha di bidang pertanian untuk beradaptasi

dengan perubahan iklim; (v) merakit dan menerapkan teknologi tepat guna dalam mitigasi emisi

GRK; dan (vi) meningkatkan kinerja litbang dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.


Penurunan emisi GRK pada lahan pertanian (sawah dan perkebunan) dan pemanfaatan limbah

pada sub sektor peternakan, dilakukan dengan beberapa introduksi teknologi sebagai berikut:

1. Pada lahan sawah non-gambut, teknologi reduksi emisi CH4 dilakukan antara lain melalui

penerapan System of Rice Intensification (SRI) disertai dengan sistem pengairan berselang

(intermittent irrigation), penggunaan varietas unggul baru (VUB) rendah emisi, dan berbagai

teknik budidaya lainnya seperti olah tanah minimum, sistem tebar langsung, penggunaan

herbisida dan pupuk organik. Cara ini memiliki potensi menekan emisi CH4 dari lahan

sawah berkisar antara 10-50%, dengan rata-rata tersebar pada kisaran 20%.

2. Pada lahan gambut yang digunakan untuk usaha tani perkebunan diarahkan pada lokasi

yang berasal dari lahan alang-alang dan bukan membuka hutan, dan proses penyiapan

lahannya dilakukan dengan tanpa bakar serta dilakukan penambahan bahan amelioran

(kaya kation ber-valensi tinggi) yang dapat menurunkan emisi CO2.

- 36 -

3. Teknologi mitigasi peternakan dilakukan melalui perbaikan teknologi pakan ternak

(ransum dan suplemen/konsentrat), pengelolaan kotoran ternak menjadi biogas dan

kompos, dan pemuliaan untuk memperoleh bibit ternak yang adaptif dengan fermentasi

enterik rendah emisi. Total penurunan emisi melalui perbaikan teknologi ini dapat

mencapai sekitar 4.691 ton CO2e.

Untuk itu, Rencana Aksi Nasional di bidang Pertanian yang disusun berdasarkan RPJMN 2010-

2014, RPJPN 2005-2025, dan usulan dari K/L terkait serta perhitungan target penurunan emisi

GRK bidang Pertanian sebesar 0.008 Giga Ton CO2e pada tahun 2020 difokuskan pada kegiatan:

1. Penyiapan lahan tanpa bakar dan optimalisasi pemanfaatan lahan terutama untuk

wilayah/provinsi di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah.

2. Penerapan teknologi budidaya tanaman untuk mengurangi gas rumah kaca (GRK).

3. Pemanfaatan pupuk organik dan bio-pestisida dalam budidaya tanaman untuk mencegah

laju peningkatan emisi GRK melalui penggunaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO).

4. Pengembangan areal perkebunan (sawit, karet, kakao) di lahan yang tidak berhutan/lahan

terlantar/lahan terdegradasi (APL).

5. Pemanfaatan kotoran/urine ternak dan limbah pertanian untuk biogas, biofuel dan

pupuk organik.

6. Penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) melalui pembuatan kompos, arang dan

briket arang di provinsi Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan

Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat.

7. Perbaikan dan pemeliharaan sistem irigasi.

Rencana aksi ini didukung dengan kegiatan:

1. Penelitian sistem pengelolaan air pada daerah irigasi

2. Penelitian metode pengurangan emisi gas rumah kaca di waduk

3. Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV bidang

pertanian

4.2.3 Bidang Energi dan Transportasi

Bidang Energi, termasuk tenaga listrik dan transportasi, merupakan salah satu penyumbang

emisi GRK yang cukup besar dengan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan dari

- 37 -

tahun ke tahun. Penggunaan batubara sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik dan bahan

bakar minyak untuk transportasi menyebabkan emisi GRK dari bidang energi dan transportasi

cukup besar. Peraturan Presiden No 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional

mengamanatkan pengurangan minyak bumi dalam porto folio energi primer nasional pada tahun

2025, dan pemanfaatan sumber energi yang lebih bersih ditingkatkan. Pemanfaatan energi bersih

ini diharapkan dapat menyumbang penurunan emisi GRK, disamping meningkatkan kemandirian

energi, menciptakan lapangan kerja. Pemanfaatan gas terutama dilakukan untuk pengganti BBM

pada pembangkit tenaga listrik dan pada bahan bakar kendaraan bermotor. Pemanfaatan tenaga

matahari, air, angin dan panas bumi terutama ditujukan untuk menggangti BBM dan batubara

pada pembangkit tenaga listrik. Pemanfaatan Bahan bakar berbasis nabati ditujukan untuk

mengganti bahan BBM kendaraan bermotor. Penurunan emisi GRK tidak hanya dilakukan pada

sisi penyediaan energi tetapi juga disisi pemanfataan energi, melalui pengelolaan energi yang lebih

baik dan penghematan penggunaan energi. Potensi penghematan energi di setiap sektor

pengguna energi, seperti sektor industri, transportasi, dan rumah tangga, sukup besar.

Penurunan emisi GRK di bidang energi dilakukan melalui penerapan komitmen efisiensi

pemanfaatan energi (demand side) dan penerapan mandatori penyediaan energi baru dan

terbarukan (EBT) dan pemanfaatan teknologi pembangkit energi (listrik) yang bersih dan efisien

(supply side). Efisiensi pemanfaatan energi dapat dilakukan diberbagai proses dari rantai energi,

dimulai dari usaha pencarian sumberdaya energi, produksi, pengolahan, distribusi hingga

pemanfaatannya. Rantai energi ini dapat disederhanakan ke dalam tiga bagian utama, yaitu

kegiatan pencarian energi untuk menghasilkan energi primer, kegiatan konversi energi primer

menjadi energi yang dapat digunakan, serta pemanfaatan energi. Pemanfaatan energi meliputi

berbagai bidang, antara sebagai bahan bakar dalam pembangkit tenaga listrik, bahan baku di

sektor industri, seperti pupuk, baja, dan petrokimia, bahan bakar di sektor transportasi, rumah

tangga dan sebagainya.

Komitmen efisiensi energi sampai dengan tahun 2020 didasarkan atas kebutuhan energi tanpa

mitigasi (BAU), yakni sebesar 1.936,6 juta setara barel minyak atau SBM, yang terdiri dari

kebutuhan untuk rumah tangga (12%), transportasi (30%), industri (53%), dan komersial (4%)

(Rancangan Blue Print, Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi,

ESDM, 2010). Potensi efisiensi atau penghematan dalam penggunaan energi sangat besar, sekitar

15-30% di sektor industri, 25% di sektor transportasi, dan 10-20% di sektor rumah tangga dan

komersial (Survey Potensi Konservasi Energi DJLPE, ESDM, 2008).

- 38 -

Sedangkan, penyediaan EBT masih terbatas, yakni 30,3 juta SBM dari panas bumi dan 56,5 juta

SBM dari tenaga air (BAU) (Rancangan Blue Print, Pengembangan Energi Baru Terbarukan

dan Konservasi Energi, ESDM, 2010). Potensi penyediaan EBT cukup besar dan dapat

meyumbang sekitar 20% dari kebutuhan enegi nasional secara keseluruhan. Sumber-sumber

energi dari panas bumi, nabati, hidro atau sumber energi air, nuklir, dan tenaga surya, angin,

biogas dan biomas merupakan sumber-sumber EBT yang sangat berpotensi untuk

dikembangkan. Sumber energi panas bumi dan air merupakan dua sumber EBT yang sangat

besar dalam menyumbang penyediaan energi, khsusunya untuk pembangkit tenaga listrik, dan

dalam pengurangan emisi GRK.

Penerapan teknologi energi bersih diarahkan untuk peningkatan efisiensi pemanfaatan dan

teknologi yang mengkonsumsi energi secara efisien dan menghasilkan karbon yang rendah.

Peranan teknologi bersih ini menjadi penting mengingat potensi emisi GRK dari sektor energi,

terutama listrik, cukup besar. Kenaikan ini terutama dihasilkan oleh adanya pengembangan

pengembangan tenaga listirk uap (PLTU) batubara dari program percepatan penyediaan listrik

10.000 MW tahap pertama, dan pengembangan kurang lebih 4.000 MW PLTU batubara dari

program percepatan penyediaan listrik tahap kedua. Jumlah emisi GRK tersebut digunakan

sebagai bagian dari jumlah emisi skenario (BAU) yang digunakan dalam perhitungan penurunan

emisi GRK, dengan asumsi bahwa skenario ini disusun berdasarkan tingkat proyeksi emisi masa

depan tanpa adanya intervensi kebijakan apapun terkait dengan target penurunan emisi GRK.

Emisi GRK (BAU) di sektor energi pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 1.400 juta ton

dengan potensi pengurangan emisi mencapai 166,33 juta ton (17,53%), dimana sektor

transportasi menyumbang 43,88 juta ton (21,23 %), rumah tangga 3,83 juta ton (12,11 %),

industri 54,47 juta ton (19,96 %), komersial 2,26 juta ton (6,54 %), dan pembangkitan tenaga

listrik 61,88 juta ton (15,34%) (Rancangan Blue Print, Pengembangan Energi Baru Terbarukan

dan Konservasi Energi, ESDM, 2010). Penurunan emisi GRK melaui upaya efisiensi pemanfaan

energi dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN),

dilengkapi dengan Roadmap Konservasi Energi untuk masing-masing sektor pengguna, yang

meliputi antara lain sosialisasi dan kampanye tentang perlunya penghematan energi, pendidikan

dan pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi energi rendah energi. Efisiensi, disektor

industri, dilakukan dengan melakukan audit penggunaan energi, labelisasi efieisnsi, penerapan

standar konservasi energi untuk bangunan gedung, dan sebagainya, di sektor transportasi dengan

menerapkan sistem transportasi masal yang efisien, di sektor komersial dengan menerapkan

standar konservasi energi untuk bangunan gedung, dan di sektor kelistrikan dengan menerapkan

sistem pembangkitan yang efisien. Penerapan sistem pembangkit yang efsien dapat menyumbang

- 39 -

penurunan emisis GRK dengan porsi yang besar. Hal ini mengingat emisi GRK di bidang energi

umumnya berasal dari kegiatn pembangkitan listrik. Disamping itu, upaya mitigasinya dapat

dilakukan dengan relatif mudah dan cukup terukur.

Pertumbuhan konsumsi energi bidang transportasi saat ini terus meningkat dari tahun ke tahun,

sesuai dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi,

kendaraan umum, dan pertumbuhan pergerakan (trip) penumpang dan barang, baik di daerah

perkotaan maupun perdesaan. Saat ini sektor transportasi mengkonsumsi sekitar 48% dari

konsumsi nasional energi primer, khususnya minyak bumi. Dari total konsumsi energi sektor

tansportasi ini, hampir seluruhnya (88%) diserap oleh transportasi jalan, dan sisanya diserap oleh

moda transportasi lainnya, seperti transportasi udara (7%), transportasi perkeretaapian (4%),

serta transportasi laut, sungai, danau dan penyebrangan (1%) (ICCSR, 2010).

Emisi GRK yang dihasilkan bidang transportasi tahun 2009 mencapai sekitar 67 juta ton CO2,

dan setiap tahunnya tumbuh dengan laju sekitar 8-12%. Emisi GRK ini umumnya dihasilkan dari

moda transportasi jalan, khususnya di daerah perkotaan seperti Jabodetabek, Surabaya, Medan,

Bandung dan Semarang yang memiliki tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi.


Penurunan GRK dilakukan dengan tetap menitikberatkan adanya penjaminan ketersediaan energi

guna memenuhi kebutuhan energi secara nasional. Oleh sebab itu upaya penurunan GRK

difokuskan terhadap upaya memaksimalkan efisiensi dan/atau konservasi energi,

mengoptimalkan penyediaan dan mengutamakan pemanfaatan EBT, dan menerapkan teknologi

energi bersih, serta pengembangan penelitian pemanfaatan teknologi nuklir dan Carbon Capture

Storage (CCS). Komitmen efisiensi dalam pemanfaatan energi diterapkan pada seluruh sektor

pengguna energi, yakni sektor transportasi, industri, rumah tangga, dan komersial. Pemanfaatan

EBT dilakukan melalui penerapaan mandatori penyediaan dan pemanfaatan EBT sebesar 20%

dalam bauran energi nasional. Sedangkan penerapan teknologi bersih terutama dilakukan dalam

proses konversi energi dari energi primer ke listrik – pembangkit tenaga listrik.

Kebijakan penurunan emisi GRK di bidang energi dikelompokkan pada tiga kebijakan utama,

yaitu: (i) konservasi energi yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi mulai

dari sisi hulu sampai hilir; (ii) diversifikasi energi yang dilakukan untuk meningkatkan pangsa

penggunaan EBT; dan (iii) fuel switching dengan memanfaatkan bahan bakar yang lebih bersih

terutama untuk rumah tangga dan transportasi. Peningkatan efisiensi energi terutama

dilaksanakan dengan menerapkan manajemen atau pengelolaan energi yang lebih baik,

- 40 -

menggunakan teknologi/sistem yang lebih efisien, menerapkan standarisasi unjuk kerja peralatan,

labeling, dan komitmen efisiensi energi. Insentif diperkenalkan kepada masyarakat, terutama

kepada pelaku penyedia energi, untuk dapat melakukan efisiensi, menggunakan teknologi energi

bersih, dan memanfaatkan energi baru terbarukan. Fuel switching dilakukan dengan mensubtitusi

bahan bakar nilai karbon tinggi dengan bahan bakar karbon rendah, seperti Compressed Natural

Gas (CNG) untuk sektor transportasi dan Liquified Petroleu Gas (LPG) untuk rumah tangga.

Untuk melaksanakan langkah-langkah kebijakan tersebut, bebagai kegiatan pendukung perlu

dilakukan, antara lain penerapan skim insentif dan disinsentive untuk penggunaan teknologi

bersih, dan teknologi yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan, sistem pricing (feed-in

tariff, green energy certificate) untuk memperhitungkan biaya eksternal energi seperti biaya lingkungan,

carbon tax, biaya pengganti (avoidance costs), dan sebagainya.

Dengan terkonsentrasinya emisi GRK di sektor transportasi jalan di daerah perkotaan, maka

upaya pengurangan emisi GRK dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut: a)

(Avoidance) –pengurangan kebutuhan akan perjalanan terutama daerah perkotaan (trip demand

management) melalui penata-gunaan lahan di daerah perkotaan dan dalam jangka panjang melalui

pola pembangunan perkotaan yang memungkinkan masyarakat mengakses sarana prasarana

esensial tanpa melakukan perjalanan yang berlebihan; b) (Shifting) – pergeseran pola penggunaan

kendaran pribadi (sarana transportasi dengan konsumsi energi yang tinggi) ke pola transportasi

rendah karbon seperti, sarana transportasi tidak bermotor, transportasi publik, transportasi air,

dan sebagainya c) (Improvement) – peningkatan efisiensi energi dan pengurangan pengeluaran

karbon pada kendaraan bermotor melalui pengembangan teknologi kendaraan bermotor dan

penggunaan bahan bakar rendah emisi; dan d) (green tranport) – melakukan penghijauan di

sepanjang jalan.


Rencana Aksi Nasional di bidang energi dan transportasi disusun dengan mengacu kepada

RPJMN 2010-2014, RPJPN 2005-2025 dan usulan dari Kementrian/Lembaga terkait serta

perhitungan target penurunan emisi GRK bidang energi dan transportasi sebesar 0.038 giga ton

CO2e (0.03 giga ton CO2e dari bidang energi dan 0.008 giga ton CO2e dari bidang transportasi)

pada tahun 2020. Rencana aksi penurunan emisi di bidang energi dan transportasi difokuskan

pada upaya-upaya (i) efisiensi energi, sebagai upaya untuk mengurangi pemakaian energi demi

mengurangi emisi. Efisiensi dilakukan melalui penggunaan teknologi yang lebih efisien maupun

pengurangan konsumsi energi; (ii) fuel switching melalui penggunaan energi yang lebih bersih,

- 41 -

seperti gas (CNG dan LPG); dan (iii) peningkatan penggunaan energi EBT; (iv) Reklamasi lahan

pasca tambang; (v) pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan peningkatan penggunaan

angkutan umum melalui Transportation Demand Management (TDM), Traffic Impact Control (TIC) dan

mengurangi kemacetan lalu lintas melalui Intelligent Transport System (ITS) (vi) penggunaan

transportasi tidak bermotor (vii) peningkatan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil melalui

perbaikan sistem transportasi massal (MRT, BRT dan sistem transit) dan perbaikan teknologi

kendaraan bermotor.

Untuk memenuhi target penurunan emisi GRK tersebut, RAN-GRK bidang energi dan

transportasi difokuskan kedalam rencana aksi sebagai berikut :

1. Peningkatan efisiensi energi

a. Audit energi pada 1003 objek pada tahun 2010-2014 dan pada 5910 objek

(gedung dan industri)

b. Program lampu hemat energi

2. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)

a. Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi

3. Penerapan Fuel Switching

a. Pemanfaatan biogas

b. Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan

c. Peningkatan sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa

d. Pembangunan kilang mini plant LPG

4. Reklamasi lahan pasca tambang

5. Pemanfaatan sistem transportasi pintar (intelligent transportation system - ITS),

a. Pembangunan ITS Jabodetabek

b. Pembangunan ITS di kota Medan, Bandung, Surabaya, Makassar, Palembang,

Semarang, Balikpapan, Denpasar, Yogyakarta, Padang, Pekanbaru dan

Banjarmasin

6. Pengembangan sistem transportasi yang ramah lingkungan,

a. Penerapan pengendalian dampak lalu lintas (traffic impact control/ TIC)

b. Manajemen parkir

c. Congestion Charging dan Road Pricing (dikombinasikan dengan angkutan umum

massal cepat)

d. Reformasi sistem transit (Bus Rapid Transit (BRT)/ Semi BRT)

e. Peremajaan armada angkutan umum

f. Pemasangan Converter Kit (gasifikasi angkutan umum)

- 42 -

g. Program pelatihan dan sosialisasi smart driving (eco-driving)

h. Non-motorized transport (pedestian dan jalur sepeda)

7. Pembangunan KA listrik (railway electrification);

a. Pengembangan KA Perkotaan Bandung (jalur ganda elektrifikasi, pengadaan

KRL)

b. Pembangunan double-double track Manggarai-Cikarang, DKI Jakarta

c. Pengadaan Kereta Api Listrik (KRL)

d. Pembangunan jalur KA Bandara Soekarno-Hatta

8. Pengembangan sistem transportasi masal perkotaan, seperti Bus Rapid Transit (BRT), Mass

Rapid Transit (MRT) dan pembangunan monorail Jakarta

Rencana aksi tersebut didukung oleh kegiatan :

1. Monitoring pasokan gas bumi untuk konsumen hulu, dan penyiapan rekomendasi alokasi

gas bumi

2. Pemantauan implementasi kebijakan pengurangan volume pembakaran gas flare

3. Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi

4. Penyediaan 50 regulasi panas bumi dan air tanah

5. Penyusunan klasifikasi data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan

dan pemanfaatan langsung energi panas bumi

6. Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi

7. Penetapan prosentase penggunaan BBN dalam pemakaian bahan bakar total

8. Penetapan prosentase pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG

9. Penelitian sistem pembangkit listrik tenaga gelombang dan arus laut

10. Pengujian seluruh kendaraan bermotor termasuk kendaraan pribadi dan sepeda motor

11. Penetapan standar emisi CO2 untuk mobil penumpang

12. Penetapan standar emisi CO2 untuk sepeda motor

13. Pengembangan sistem logistik modern

14. Car Labelling (pemasangan label ‘emisi’ pada kendaraan)

15. Melaksanakan pembatasan kecepatan pada jalan tol

16. Pengaturan pajak dan harga bahan bakar

17. Pengaturan pajak kendaraan (berdasarkan emisi CO2)

18. Peningkatan kualitas kebersihan daratan dan perairan kolam pelabuhan dari sampah,

sanitary dan B3 (termasuk minyak)

19. Peningkatan kebersihan, keteduhan dan keasrian lingkungan dalam kawasan pelabuhan

- 43 -

20. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan kawasan pelabuhan

21. Implementasi eco-airport

22. Penelitian sistem pembangkit listrik tenaga gelombang dan arus laut

23. Penanaman pohon di sepanjang jalan

24. Pembangunan/peningkatan dan preservasi jalan

4.2.4 Bidang Industri

Industri merupakan sektor penyumbang emisi GRK yang berasal dari 3 sumber (IPCC) yaitu dari

penggunaan energi, proses produksi dan limbah. Industri mengkonsumsi energi sebesar 47.2%

dari seluruh total konsumsi energi final dalam tahun 2008 (Pusdatin ESDM 2008). Dalam tahun

2000 emisi GRK yang dihasilkan oleh industri manufaktur dari penggunaan energinya

merupakan sumber terbesar ke-9 dari total emisi GRK di Indonesia (diluar emisi dari sektor

LULUCF).

Indonesia merupakan produser semen terbesar ke-10 di dunia (tahun 2005) dan memproduksi 37

juta ton semen per tahun. Industri semen merupakan sumber emisi GRK terbesar dari sub-

sektor industri karena menghasilkan GRK dari 2 sumber yaitu penggunaan energi dan proses

kalsinasi dalam produksinya dan merupakan sumber emisi terbesar ke-10 dari sumber emisi GRK

Indonesia (SNC, 2009) diluar emisi dari Land Use Change and Forestry (LUCF).

Berdasarkan Keputusan Presiden no. 28/2008 sasaran kebijakan nasional untuk pertumbuhan

ekonomi bidang industri ditetapkan menjadi 7.5% pada 2025, sedangkan pihak perusahaan

semen memperkirakan pertumbuhan industri semen sebesar 5% - 8% p.a. pada 2025.

Pemerintah Indonesia memprediksikan bahwa GDP akan tumbuh sebesar 7% pertahun. Secara

umum industri semen Indonesia mempunyai intensitas emisi GRK sebesar 0,833 ton CO2/ton

semen dan rasio rerata clinker-semen diambil 0.90t clinker/t semen (2008). Di akhir September

2009, Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan keputusan bahwa pengurangan emisi GRK

dari industri semen merupakan prioritas bagi bidang industri dalam 20 tahun ke depan.


Kebijakan bidang industri dalam rangka mendukung mitigasi perubahan iklim dilakukan dengan

mengarahkan agar sektor industri besar seperti semen, baja, pulp dan kertas, tekstil, dan lain-lain

dapat melakukan program penurunan emisi GRK secara bertahap melalui 3 program yaitu

- 44 -

melakukan efisiensi energi dengan menggunakan teknologi mesin yang lebih efisien,

menggunakan bahan bakar alternatif, dan melakukan efisiensi dalam proses produksi.


Rencana Aksi Nasional di bidang industri disusun berdasarkan RPJMN 2010-2014, RPJPN 2005-

2025 dan usulan dari K/L terkait serta perhitungan target penurunan emisi GRK bidang industri

sebesar 0.001 giga ton CO2e pada tahun 2020 dengan melakukan kegiatan pada efisiensi energi

dan penggunaan energi baru dan terbarukan. Dalam bidang ini pemerintah lebih banyak berperan

sebagai fasilitator dimana investasi penurunan emisi GRK lebih banyak dilakukan oleh pihak

swasta.

Untuk itu, rencana aksi di bidang industri difokuskan pada industri semen dan baja dengan

kegiatan:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengurangan emisi CO2 di industri semen dan baja ;

2. Fasilitasi dan insentif pengembangan teknologi low carbon dan ramah lingkungan di

industri semen dan baja di 25 perusahaan industri;

3. Konservasi dan Audit Energi industri semen dan baja pada 50 perusahaan industri

Rencana aksi tersebut didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan pengembangan roadmap/peta jalan “Green Industry” dan

implementasinya

2. Peningkatan capacity building bagi aparat pemerintah dan pelaku industri

3. Fasilitasi dan pemberian insentif untuk penumbuhan industri pengelolaan limbah industri

4. Implementasi standard of EURO IV untuk kendaraan bermotor baru

5. Inventori potensi emisi CO2 pada sektor industri

6. Pemantauan dan evaluasi program mitigasi pada 50 perusahaan per tahun

7. Program konservasi dan audit energi

8. Penyusunan roadmap emisi CO2 sektor industri

4.2.5 Pengelolaan Limbah

Penduduk Indonesia pada tahun 2005 berjumlah 218,8 juta (BPS, 2006) dan tingkat produksi

sampah adalah sebesar 0,6 kg/orang/hari untuk daerah perkotaan dan 0,3 kg/orang/hari untuk

- 45 -

daerah perdesaan. Jumlah sampah dari rumah tangga mencapai 33,5 juta ton per tahun dengan

proporsi sampah di perkotaan sebesar 50% dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan

sebagian besar lainnya dikelola oleh masyarakat sendiri melalui komposting, pembakaran sampah,

open dumping dan penimbunan sampah (dikubur). Sebagian kecil lainnya (1%) dibuang ke sungai

atau tempat-tempat lainnya. Sedangkan di daerah perdesaan, hanya 20% sampah yang dikelola

oleh pemerintah daerah, 80% lainnya dikelola oleh masyarakat sendiri.

Pada kegiatan pengelolaan limbah sampah terdapat 4 komponen kegiatan utama yaitu reduksi

sampah yang dilakukan melalui penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), transportasi/pengangkutan

sampah, pemrosesan akhir, serta kegiatan pengelolaan sampah lainnya. Penyusunan RAN-GRK

untuk menghitung penurunan emisi dilakukan dengan beberapa asumsi kondisi tanpa Rencana

Aksi adalah sebagai berikut:

1. Transportasi/pengangkutan sampah pada tahun 2005 memiliki tingkat pelayanan 50%

dengan peningkatan sebesar 2,5% per tahun

2. Reduksi sampah tidak terjadi, timbulan sampah perkotaan meningkat dari 0,6

kg/orang/hari pada 2005 menjadi 1,2 kg/orang/hari tahun 2030 dan untuk sampah

perdesaan meningkat dari 0,3 kg/orang/hari pada 2005 menjadi 0,55 kg/orang/hari

3. Timbulan sampah yang dibuang di lokasi open dumping sebesar 45% dan tidak ada

konversi dari open dumping menjadi controlled atau sanitary landfill

Emisi GRK dari bidang limbah (limbah cair domestik dan sampah rumah tangga) sendiri pada

tahun 2010 diperkirakan sebesar 34.987 ribu ton CO2e, dan diperkirakan akan terus meningkat

dengan kondisi tanpa Rencana Aksi (BAU) hingga 52.381 ribu ton CO2e pada tahun 2020.


Kebijakan pengelolaan limbah sampah dalam rangka mitigasi perubahan iklim dilakukan dengan

pengelolaan sampah dengan penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), fasilitasi prasarana

pengumpulan/pengangkutan sampah, pembangunan/ peningkatan Tempat Pemrosesan akhir

(TPA) sampah menjadi sanitary landfill dan juga pengembangan TPA yang terpadu dengan

teknologi pemanfaatan GRK untuk energi. Sementara dalam pengelolaan limbah cair domestik

dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana air limbah

terpadu terutama bagi kawasan perkotaan.,

- 46 -


Rencana Aksi Nasional di bidang limbah disusun berdasarkan RPJMN 2010-2014, RPJPN 2005-

2025 dan usulan dari K/L terkait serta perhitungan target penurunan emisi GRK bidang limbah

sebesar 0.048 Giga Ton CO2 pada tahun 2020 dengan penekanan kegiatan pada pengelolaan

sampah dengan 3R.

Rencana Aksi di bidang limbah difokuskan pada kegiatan:

1. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana air limbah dengan sistem off site dan on

site untuk 16 kota (off-site) dan 11.000 lokasi (on-site) hingga tahun 2020 yang melayani

hingga 70% penduduk

2. Pembangunan/ peningkatan TPA dan pengelolaan sampah terpadu 3R di 240 kota

3. Pemanfaatan limbah hasil pembukaan lahan sebesar 1800 Ha untuk bahan pembuatan

kompos, arang dan briket arang yang akan dilakukan di Jambi, Sumatera Selatan dan

Kalimantan Timur.

Rencana Aksi ini didukung oleh kegiatan:

1. Inventarisasi GRK khususnya di bidang limbah yang akan dilakukan dalam 372 kota

selama 5 tahun

2. Pengawasan kegiatan pembakaran terbuka sampah di 372 kota selama 10 tahun

3. Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan untuk 150 kab/kota, meliputi

penyusunan NSPK pengembangan pengelolaan persampahan, pendampingan

penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang berkaitan dengan pengelolaan

persampahan, pembinaan kelembagaan dalam rangka meningkatkan kemampuan

pengelola persampahan.

5. PENDANAAN

Komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sebesar 26% secara BAU pada tahun

2020 tidak terlepas dari kemampuan pemerintah untuk memobilisasi sumber pendanaan dalam

negeri untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mendukung komitmen tersebut.

Sementara itu, pencapaian komitmen tambahan pengurangan emisi karbon hingga 41% dari

BAU memerlukan mobilisasi pendanaan yang bersumber dari luar negeri.

- 47 -

Mobilisasi sumber pendanaan tersebut didasarkan pada kebutuhan penurunan emisi gas rumah

kaca melalui kegiatan yang mendukung seperti telah diidentifikasi sebelumnya. Bab ini akan

membahas mengenai kebijakan pendanaan secara umum, pemenuhan kebutuhan pendanaan,

serta sumber dan mekanisme pembiayaan kegiatan tersebut.

5.1 Kebijakan Pendanaan

Kebijakan pendanaan untuk mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca secara

sukarela merupakan bagian dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam menghadapi perubahan

iklim seperti yang diamanatkan di dalam RPJMN 2010-2014. Di dalam perencanaan jangka

menengah, isu perubahan iklim telah mendapatkan prioritas pendanaan melalui mekanisme

APBN. Sementara itu, untuk membantu komitmen 41%, kebijakan pendanaan diarahkan untuk

memanfaatkan sumber dana yang disalurkan baik melalui mekanisme UNFCCC maupun di luar

mekanisme UNFCCC (melalui kerja sama bilateral dan multilateral). Untuk aksi mitigasi di atas

target 41%, pendanaannya dapat menggunakan skema pasar karbon.

Di samping itu, kebijakan pendanaan perubahan iklim tidak hanya dari segi pembiayaan kegiatan,

tetapi juga dapat dilakukan dari segi kebijakan fiskal yang mendorong penurunan emisi GRK

dengan memberikan nilai terhadap karbon. Hal ini dipandang sebagai upaya kebijakan perubahan

iklim yang biayanya rendah dan menghasilkan revenue untuk jangka panjang. Kebijakan fiskal ini

dapat berupa (1) penjualan hak mengemisi (emission trading) dan (2) pajak karbon (carbon tax/levy).

Pada kebijakan pertama, pemerintah menetapkan besarnya emisi GRK yang diperkirakan akan

terjadi dan menjual hak membuang emisi kepada pihak-pihak tertentu. Sementara pada kebijakan

kedua, pemerintah menetapkan besarnya harga setiap emisi karbon beserta pajaknya.

5.2 Sumber Pendanaan

Pendanaan kegiatan penurunan emisi GRK dipenuhi dengan sumber dari dalam dan luar negeri.

Pendanaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama dalam pendanaan RAN bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan rancangan RPJMN 2010-2014.

Meskipun demikian, komitmen 26% yang dilakukan dengan upaya sendiri (unilateral) tidak hanya

meliputi pendanaan pemerintah pusat, melainkan termasuk sumber pendanaan dalam negeri

lainnya, seperti APBD, hutang pemerintah, investasi swasta (perbankan dan non-perbankan),

dan corporate social responsibility (CSR).

Beberapa sumber pendanaan terkait penurunan emaisi GRK di antaranya adalah:

- 48 -

1. APBN

a. Rupiah Murni

b. Hibah Luar dan Dalam Negeri

c. Pinjaman Luar Negeri

d. Debt to Nature Swap

e. Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)

f. Green Fund

2. Swasta Dalam Negeri

a. Perbankan

b. Non-Bank

c. Corporate Social Responsibility (CSR)

3. Dana Internasional (Global Fund)

a. Global Environment Fund

b. Copenhagen Green Climate Fund

c. Skema Fund lainnya yang dikembangkan di forum-forum internasional

- 49 -

Tabel 5.1 Perkiraan sumber pendanaan untuk penanganan perubahan iklim di

Indonesia

Jumlahsd 2009

Pemerintah APBN 1,7 Triliun Rupiah Sesuai RPJMN 2010-2014

Mitigation dan Adaptation

Pemerintah APBN Jepang USD 400 Juta, Perancis USD 300 juta

Masuk ke dalam resource envelope K/L

Mitigation dan Adaptation

US USD 19,6 juta

Jerman EUR 25 Juta

Pemerintah APBN Kebijakan Fiskal

Swasta APBN 500 milyar – 1 triliun Rupiah

500 milyar – 1 triliun Rupiah

Dana bergulir

Pemerintah dan Swasta

Bilateral/Multilateral Pemerintah dan/atau Swasta

APBN Sesuai dengan perjanjian hibah

DFiD GBP 10 Juta Jerman 10 juta Euro Dana inovasi

Ausaid AUD 2 Juta Belanda 40 juta Euro DFiD GBP 50 Juta

Dana transformasi (bergulir)

Swasta Mengikuti mekanisme pasar

Dana Investasi

Swasta Mengikuti mekanisme pasar

Dana Investasi

Swasta Swasta Mitigasi dan Adaptasi

US$ 90 Juta melalui SCCF

USD 30 Miliar (2012)

USD 100 Miliar (2020)

- none - Mitigasi dan Adaptasi

Glob

al Fu

nd

Global Environment Facility

Copenhagen Green Climate Fund

Pemerintah dan Swasta (NGO)

UNFCCC

EUR 20 Juta dari Pemerintah Jerman

Kehutanan dan Konservasi energi

Green Economy (BKF)

Green Fund (PIP – MoF)

SWAS

TA D

ALAM

NE

GERI

Perbankan

Non-Perbankan

CSR

APBN

Rupiah Murni

Loan

Grant

ICCTF Pemerintah dan Swasta (melalui pemerintah)

APBN

Debt to Nature Swap Pemerintah APBN

Sumber Dana Pelaksana Mekanisme Pendanaan

Potensi Jumlah Sektor

1. Sumber Dana APBN

Sumber pendanaan terkait APBN dapat berupa rupiah murni maupun PHLN. Berdasarkan

perencanaan di dalam RPJM 2010-2014 perkiraan resource envelope untuk 2010-2014 terkait

penurunan emisi GRK yang tersedia adalah sekitar Rp37,889 triliun (Buku 2 Bab I Lintas Bidang

Perubahan Iklim Kelompok Mitigasi). Melalui komitmen yang sama, pada periode 2015-2020,

pemerintah perlu menyediakan resource envelope yang cukup untuk mencapai penurunan 26%.

Pinjaman luar negeri mengikuti mekanisme yang telah diatur di dalam peraturan yang sama

seperti dalam pengelolaan hibah luar negeri. Sampai tahun 2009, pinjaman luar negeri yang telah

diterima dalam bentuk program loan untuk perubahan iklim adalah dari Pemerintah Jepang sebesar

- 50 -

US$400 juta dan Pemerintah Perancis sebesar US$300 juta. Dalam pemanfaatan sumber ini perlu

dipertimbangkan kondisi persyaratan yang ditetapkan oleh peminjam sehingga dapat mengurangi

resiko pinjaman dan biayai pinjaman (cost of borrowing). Debt to nature swap (DNS) merupakan salah

satu sumber dana yang sudah digunakan untuk membiayai pengelolaan lingkungan. Debt swap

yang telah diimplementasikan antara lain dengan Pemerintah Amerika Serikat yaitu sekitar USD

19,5 juta untuk membiayai rehabilitasi hutan. Selain itu, DNS telah diberikan oleh pemerintah

Jerman sebesar Euro 25 juta dan sekitar Euro 20 juta untuk komitmen baru. DNS diharapkan

terus berkembang di tahun-tahun mendatang, yaitu periode 2010-2014 dan 2015-2020, dan

dapat diarahkan untuk mengatasi perubahan iklim.

Hibah luar negeri merupakan sumber pendanaan yang memiliki resiko relatif rendah. Hibah luar

negeri yang telah terkumpul untuk membiayai penanganan perubahan iklim ini antara lain dari

Pemerintah Inggris (GBP 10 juta) dan Pemerintah Australia (AUD 2 juta). Sementara itu,

berbagai potensi hibah luar negeri datang dari Pemerintah Jerman dan Pemerintah Belanda

dengan total jumlah sekitar Euro 50 juta. Kedua pemerintah tersebut masih menunggu

terbentuknya trustee nasional yang mengelola trust fund khusus untuk perubahan iklim (ICCTF).

Hibah lain yang dapat dimanfaatkan untuk perubahan iklim adalah MCC, Millenium Challenge

Corporation. Hibah dari MCC bersifat competitif dan lebih banyak untuk mengurangi kemiskinan.

Oleh karena itu, hibah dari MCC harus diarahkan untuk mengurangi dampak akibat perubahan

iklim terutama di kantong-kantong kemiskinan (adaptasi) atau pengembangan teknonologi atau

sarana/prasarana ramah lingkungan yang dapat dipakai oleh masyarakat miskin.

Hibah dalam negeri dapat menjadi sumber dana yang berpotensi untuk menangani perubahan

iklim ini. Hibah dalam negeri yang dikelola pemerintah dapat mengikuti mekanisme yang selaras

dengan hibah dari luar negeri. Karena sifatnya hibah, pengaturan tersebut diharapkan tidak

memberikan terlalu banyak hambatan kepada pemberi hibah dalam penyalurannya.

- 51 -

Gambar 5.1 Sumber Pendanaan APBN

2. Swasta Dalam Negeri

Sumber dana swasta dalam negeri dapat diidentifikasi untuk mendukung sumber pendanaan yang

berasal dari pemerintah. Beberapa sumber dana swasta dalam negeri yang dapat diharapkan dapat

membiayai kegiatan menurunkan emisi GRK, baik dari perbankan, non-perbankan dan CSR.

Perbankan dapat dimobilisasi untuk membiayai investasi swasta dengan financial returns yang

menguntungkan. Dana perbankan yang dapat dimobilisasi dapat berupa perbankan umum

maupun perbankan syariah. Untuk itu, perlu diterapkan kebijakan pemerintah yang memberikan

insentif bagi lembaga perbankan yang memberikan pinjaman lunak kepada industri yang

menerapkan teknologi hijau atau mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam hal ini,

koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia diperlukan dalam menyusun kebijakan

strategis perbankan.

Non-perbankan terdiri dari sumber dana dari pasar modal dalam negeri, asuransi, lembaga

pembiayaan, maupun lembaga pensiun. Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai relatif sama dengan

kegiatan yang dibiayai oleh perbankan, yaitu memiliki financial returns yang tinggi. Sama halnya

dengan lembaga perbankan, perlu ada koordinasi pihak terkait untuk menerapkan kebijakan

- 52 -

insentif yang tepat bagi penggunaan sumber dana dari lembaga non-bank untuk menerapkan

teknologi hijau.

Selain itu, potensi investasi swasta juga dapat dimanfaatkan melalui kebijakan insentif pada pihak

yang mendukung upaya mitigasi. Insentif dapat diberikan pada penggunaan energi yang efisien

dengan emisi karbon yang rendah, tetapi seringkali memerlukan pendanaan yang tidak sedikit

karena adanya kebutuhan teknologi rendah karbon. Potensi swasta yang dapat memanfaatkan

pasar karbon di sektor kehutanan juga mulai terbuka walaupun masih bersifat sukarela.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kegiatan sukarela badan usaha untuk memberikan

kontribusi positif kepada masyarakat sekitarnya. Karena sifatnya sukarela, pemerintah dapat

memberikan arahan agar penggunaan CSR dapat difokuskan kepada memberikan bantuan dalam

menangani dampak perubahan iklim. Sampai saat ini, potensi CSR diperkirakan akan besar

karena lebih banyak badan usaha yang tertarik untuk melaksanakan CSR di bidang lingkungan.

3. Sumber Dana Internasional

Sumber dana dari internasional lainnya secara luas dapat dipakai baik oleh pemerintah maupun

oleh pihak swasta. Pemakaian sumber ini sangat bergantung kepada mekanisme pengusulan yang

berlaku pada masing-masing institusi penyedia dana. Terkait perubahan iklim, mekanisme

UNFCCC membuka akses bagi negara-negara berkembang untuk mendapatkan dana dari

negara-negara maju. Global Environment Facility (GEF) ditunjuk sebagai lembaga yang mengelola

dana tersebut dan menyalurkannya melalui badan multilateral (Bank Dunia, UNDP, dan lain-lain)

yang bertindak sebagai trustee.

Dalam konteks negosiasi UNFCCC, sejak COP 13 di Bali upaya mitigasi perubahan iklim telah

memasukkan inisiatif Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD) yang selanjutnya

telah berkembang menjadi REDD+. Negosiasi ini telah membuka jalan bagi tersedianya

dukungan pendanaan internasional bagi inisiatif REDD+ dan melahirkan kesempatan bagi

negara-negara berkembang untuk mengambil peluang pendanaan internasional tersebut,

termasuk Indonesia. Namun ada beberapa prakondisi yang harus dipenuhi untuk hal ini, di

antaranya kondisi yang mendukung investasi dan mekanisme berbasis kinerja yang efektif.

Terkait dengan Copenhagen Accord, diharapkan tersedia dana sekitar USD 30 Miliar hingga

2012 dan USD 100 Miliar sampai tahun 2020 yang dapat digunakan untuk dana adaptasi,

- 53 -

mitigasi, serta mekanisme dukungan transfer teknologi dan REDD+. Walaupun Copenhagen

Accord ini juga tidak mengikat, potensi pendanaan ini dapat dijajaki. Ke depan, di dunai

internasional diperkirakan akan ada beberapa mekanisme dan institusi baru untuk mendanai aksi

mitigasi perubahan iklim.

5.3 Mekanisme Pendanaan

Sumber dana dari APBN pada umumnya akan disalurkan melalui kementerian/lembaga

pemerintah, pemerintah pusat, maupun BUMN dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, sumber dana dari APBN dapat disalurkan kembali kepada pihak swasta

dengan mekanisme tertentu sesuai dengan jenis sumber dananya.

Pengaturan pengelolaan hibah yang diterima dari luar negeri diatur di dalam Peraturan

Pemerintah No. 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah

Luar Negeri serta Penerusan PHLN dan Peraturan Menteri No. 05/2006 tentang Tata Cara

Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang dibiayai dari PHLN.

Mekanisme pendanaan melalui UNFCCC yang baru masih belum ditetapkan. Meskipun dalam

Copenhagen Accord dinyatakan akan adanya Copenhagen Green Climate Fund, belum ada

kesepakatan mengenai bentuk, mekanisme penyaluran, kriteria penerimaan dan sebagainya.

6. Mekanisme Monitoring, Evaluasi, Kaji Ulang dan Pelaporan

Dalam implementasi RAN-GRK akan dibuat mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan dan

kaji ulang yang merupakan bagian siklus penyusunan dan pemutakhiran RAN-GRK sesuai

dengan perkembangan terkini perubahan iklim di tingkat nasional dan global.

6.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Proses pemantauan dan evaluasi RAN-GRK diperlukan untuk memastikan pencapaian target

dan sasaran penurunan emisi yang telah ditetapkan. Proses pemantauan pelaksanaan kegiatan

RAN-GRK dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan secara berkala dilaporkan kepada

Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan

Hidup.

- 54 -

Kementerian Perekonomian akan melakukan koordinasi dan pelaksanaan RAN GRK dengan

melibatkan para menteri dan gubernur yang terkait dengan upaya penurunan emisi GRK, serta

melaporkan pelaksanaan RAN GRK yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit satu tahun

sekali.

Kementerian Lingkungan Hidup bertugas mengkoordinasikan inventarisasi GRK serta

penyusunan pedoman dan metodologi MRV (Measurement, Reporting and Verification ) yang

dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

6.2 Mekanisme Kaji Ulang RAN-GRK

Penurunan GRK memerlukan basis dasar-dasar kajian yang komprehensif dengan

mempertimbangkan perkembangan dinamis yang terjadi secara global dan nasional. Selain itu

dengan adanya perkembangan iptek yang ada dimungkinkan adanya berbgai terobosan baru pada

masa mendatang yang dapat memberikan alternatif solusi terhadap pendekatan dan metodologi

perhitungan GRK serta pelaksanaan penurunan GRK. Untuk itu dokumen Rencana Aksi

Penurunan GRK dimungkinkan untuk diperbaharui berdasarkan perkembangan yang terjadi

serta berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan proses evaluasi dan kaji ulang RAN GRK yang

terintegrasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan global terkini.

Rekomendasi Kaji Ulang terhadap RAN-GRK akan disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala

Bappenas kepada Menko Perekonomian yang selanjutnya akan menetapkan perubahan atas

Matriks Kegiatan RAN-GRK sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Perpres RAN-GRK.

7. Penyusunan RAD-GRK

RAD-GRK disusun dengan mengacu kepada RAN-GRK berdasarkan pedoman penyusunan

RAD-GRK yang penyusunannya akan dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas yang

dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan K/L lain terkait. Selain itu RAD-GRK

disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan dan kapasitas daerah

masing-masing.

- 55 -

Sejalan dengan kaji ulang RAN-GRK, RAD-GRK juga dapat dikaji ulang untuk menyesuaikan

dengan perkembangan terkini. Kaji ulang RAD-GRK dikoordinasikan oleh SKPD yang ditunjuk

oleh masing-masing Gubernur/Kepala Daerah. Penetapan RAD-GRK dan Revisi RAD-GRK

dilakukan melalui Peraturan Gubernur dengan berkonsultasi dengan Kementerian

PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri. RAD-GRK harus telah ditetapkan dalam

jangka waktu satu tahun sejak ditetapkannya RAN-GRK, sedangkan proses kaji ulang dan revisi

RAD-GRK dilakukan secara berkala sesuai dengan pedoman.

Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan kegiatan pemantauan pelaksanaan

RAD GRK kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk

diintegrasikan dalam upaya pencapaian target nasional penurunan emisi GRK secara berkala

sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan global terkini.

8. PENUTUP

Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang telah ditetapkan ini

merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pelaku ekonomi dan masyarakat

dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan/pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan

pengendalian kegiatan penurunan emisi GRK untuk menanggulangi perubahan iklim global.

9. LAMPIRAN

Matriks Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010-2020

o Kegiatan Inti

o Kegiatan Pendukung

BIDANG 1. KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT Target Penurunan Emisi (26%) : 0,672 (Giga ton) Target Penurunan Emisi (41%) : 1,039 (Giga ton)

Kebijakan yang Dilaksanakan untuk Menunjang RAN-GRK : 1. Menurunkan emisi GRK dengan sekaligus meningkatkan kenyamanan lingkungan, mencegah bencana, menyerap tenaga kerja, menambah

pendapatan masyarakat dan negara 2. Pengelolaan sistem jaringan dan tata air pada rawa 3. Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan bergambut yang sudah ada) 4. Peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi pertanian pada lahan gambut dengan emisi serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2

secara optimal Strategi : 1. Menekan laju deforestasi dan degradasi hutan untuk menurunkan emisi GRK 2. Meningkatkan penanaman untuk meningkatkan penyerapan GRK 3. Meningkatkan upaya pengamanan kawasan hutan dari kebakaran dan pembalakan liar dan penerapan SFM 4. Melakukan perbaikan tata air (jaringan) dan blok-blok pembagi 5. Menstabilkan elevasi muka air pada jaringan 6. Optimalisiasi sumberdaya lahan dan air secara optimal tanpa melakukan deforestasi 7. Penerapan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara

optimal.

BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR

SASARAN VOLUME

KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER

PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, reklamasi hutan di DAS prioritas a. Fasilitasi

rehabilitasi

Penurunan emisi: 10,826

295.000 ha

2010-2014

31 provinsi

1.475,0

APBN

Kementerian

Kehutanan (PJ)

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI

RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)

KEGIATAN INTI

RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020

| RAN 57


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

hutan mangrove, gambut dan rawa

juta ton CO2e Penurunan emisi: 12,992 juta ton CO2e

354.000 ha

2015-2020

31 provinsi

4.025,0

APBN

Kementerian Kehutanan (PJ)

2. Pengendalian Tata Ruang a. Penetapan

wilayah KPHK

Penurunan emisi: 2,936 juta ton CO2e Penurunan emisi: 2.936 juta ton CO2e

400.000 ha

400.000 ha

2010-2014

2015-2020

4 provinsi (Riau, Jambi,

Sumsel, Kalteng)


Sumsel, Kalteng)

28,87

28,88

APBN

APBN

Kementerian Kehutanan

3. Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi



KEGIATAN INTI


| RAN 58


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

a. Pengelolaan LOA oleh IUPHHK pada lahan gambut

b. Pengelolaan

LOA oleh IUPHHK-RE

Penurunan emisi : 22.020 Ton CO2e Penurunan emisi: 22.020 ton CO2e Penurunan emisi: 2.7525 juta ton CO2e Penurunan emisi: 2.7525

600 ha

600 ha

2.500.000 ha

300.000 ha

2010-2014

2015-2020

2010-2014

2015-2020


Sumsel, Kalteng)


Sumsel, Kalteng)

12 provinsi (Jambi, Sumbar, Kalteng, Klbar, Kalsel, Kaltim,

Sulbar, Sulteng, Sultra, Sulut,

Gorontalo, Papua)


PM

0.144 Pm

PM

PM

PM

APBN dan Swasta

PM

PM







KEGIATAN INTI


| RAN 59


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

juta ton CO2e

Sumsel, Kalteng)

4. Penanganan perambahan kawasan hutan lahan gambut

Penurunan emisi : 734 ribu ton CO2e Penurunan emisi: 734 ribu ton CO2e

20.000 ha

20.000 ha

2010-2014

2015-2020


Sumsel, Kalteng)


Sumsel, Kalteng)

30,0

30,0

APBN

APBN



5. Pengendalian Kebakaran Hutan

Penurunan emisi: 367 ribu ton CO2e Penurunan emisi :367 ribu ton CO2e

10.000 ha

10.000 ha

2010-2014

2015-2020


Sumsel, Kalteng)


Sumsel, Kalteng)

22,0

22,0

APBN

APBN





KEGIATAN INTI


| RAN 60


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

6. Demonstration Activities

Penurunan emisi 3,67 juta Ton CO2e Penurunan emisi: 3,670 juta ton CO2e

100.000 ha

100.000 ha

2010-2014

2015-2020


Sumsel, Kalteng)


Sumsel, Kalteng)

AUS$ 31,5 juta

AUS$ 31,5

juta

BLN (Australia)

BLN (Australia)



Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

Penyusunan Pedoman:

a. Pedoman Inventarisasi dan Pemetaan Kesatuan Hidrologis Gambut

1 (satu) buah pedoman

2010 - 0,5 APBN KLH

7.

b. Pedoman 1 (satu) buah 2010 - 0,5 APBN KLH



KEGIATAN INTI


| RAN 61


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut

pedoman

8. Penyusunan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut

Kriteria baku kerusakan kawasan lindung kubah gambut dan kriteria baku kerusakan kawasan budidaya gambut

2010-2014 - 1,0 APBN KLH

9. Penyusunan Master Plan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi. (bahan masukan RTRWP)

Tersusunnya Master Plan di Wilayah Provinsi

10 privinsi 2010-2015 Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,

10,0 APBN KLH



KEGIATAN INTI


| RAN 62


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

dan Papua, Papua Barat

10. Inventarisasi dan pemetaan kesatuan hidrologis ekosistem gambut

Peta Kesatuan Hidrologis Gambut dengan skala sekurang-kurangnya 1 : 250.000

20 Juta Ha 2010-2014 10 Provinsi (Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat)

12,0 APBN KLH

11. Inventarisasi dan pemetaan karakteristik ekosistem gambut.

Dokumen data dan informasi Karakteristik Ekosistem Gambuit

Peta Karakteristik

20 Juta Ha 2010-2014 10 Provinsi (Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,

345 APBN KLH



KEGIATAN INTI


| RAN 63


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

Gambut dengan skala 1 : 100.000

Papua, dan Papua Barat)

12. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan bergambut yang sudah ada).

Rencana penurunan emisi CO2 masih dalam proses perhitungan.

Pembangun-an/pening-katan jaringan reklamasi rawa (pada umumnya lahan bergambut) seluas 10.000 Ha

Rehabilitasi jaringan reklamasi rawa (pada umumnya lahan bergambut) seluas 450.000 Ha

2010-2014

Provinsi Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Gorontalo

60,0

1.700,0

APBN

Ditjen. Sumber Daya Air,

Kementerian PU

Logical framework : Kegiatan

peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa diharapkan dapat memperbaiki sistem aliran air pada saluran rawa (termasuk lahan bergambut), yang dapat turut memberikan



KEGIATAN INTI


| RAN 64


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

Operasi & pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (pada umumnya lahan bergambut) seluas 1,2 juta Ha

1.000,0

Total : 2.760,0

kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon.

Pembangunan/peningkatan jaringan reklamasi rawa dan bangunan air (pintu air) bertujuan untuk menjaga stabilisasi muka air sehingga emisi dapat ditekan & dihambat.

Rehabilitasi jaringan reklamasi rawa akan mengembalikan jaringan pada



KEGIATAN INTI


| RAN 65


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

fungsi semula sehingga terbentuk sirkulasi air yang baik & menghindarkan water logging (penimbunan air).

Policy framework: Regulasi dari

pemerintah daerah untuk melakukan percepatan RTRW

Pendanaan Peningkatan

kapasitas masyarakat terhadap



KEGIATAN INTI


| RAN 66


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

pengelolaan jaringan reklamasi rawa (lahan bergambut).

13. Percepatan

Penetapan Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

31 Perda Provinsi dan

497 Kab/Kota

2010-2014

31 provinsi 497 Kab/Kota

279,5

APBN

Ditjen. Penataan Ruang,

Kementerian Pekerjaan Umum

Dalam rangka mendukung program-program penurunan emisi GRK

14. Pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan

Pengemba-ngan Pengelolaan Lahan Pertanian

Penelitian dan Pengembang

325.000 ha 2010-2020 Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kalbar, Kalsel, Kaltim, dan Kalteng,

2010–2014: 2.300,0 2015-2020 : 2.400,0

APBN Kementerian Pertanian

Pengelolaan lahan dengan mempertahankan tinggi muka air tanah, teknologi pengelolaan lahan,



KEGIATAN INTI


| RAN 67


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

an Sumber Daya lahan

Dukungan Perlindung-an Perkebunan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan

Target penurunan emisi : 103,975 juta Ton CO2e/ 10 tahun

penambahan bahan amelioran, kompos, pupuk kandang dan teknologi lainnya

Fasilitasi pengendalian kebakaran lahan, dan insentif bagi petani yang menerapkan penyiapan lahan tanpa bakar



KEGIATAN INTI


| RAN 68


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

15. Rehabilitasi, reklamasi dan revitalisasi lahan gambut terlantar, terdegradasi, pada areal pertanian

Dukungan Perlindung-an Perkebunan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan

Penguatan perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DFI

Target penurunan emisi : 100,75 juta Ton CO2/ 10 tahun

8 kegiatan (250.000 ha)

2010-2020 Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Kalbar, Kalsel, Kaltim, dan Kalteng

2010–2014: 600,0 2015-2020 : 600,0

APBN Kementerian Pertanian

Perbaikan kondisi bio-fisik lahan gambut terlantar/terde-gradasi pada areal dan calon areal pertanian dan penanaman dalam rangka meningkatkan kapasitas absorpsi karbon (C) dan menurunkan emisi GRK



KEGIATAN INTI


| RAN 69


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

16. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, reklamasi hutan di DAS prioritas

6.800 APBN Dephut, Dirjen RLPS (PJ)

16.a Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas

Penurunan emisi: 29,36 juta ton CO2e Penurunan emisi: 11,9275 juta ton CO2e

800.000 ha

325.000 ha

2010-2014

2015-2020

33 provinsi

33 provinsi

4.000,0

4.875,0

APBN

APBN



16.b Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas

Penurunan emisi: 18,35 juta ton CO2e Penurunan emisi: 22,387 juta ton CO2e

500.000 ha

610.000 ha

2010-2014

2015-2020

33 provinsi

33 provinsi

2.000

2.440,0

APBN

APBN





KEGIATAN INTI


| RAN 70


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

16.c Fasilitasi pengembangan hutan kota

Penurunan emisi: 183.500 ton CO2e Penurunan emisi: 183.500 ton CO2e

5.000 ha

5.000 ha

2010-2014

2015-2020

33 provinsi

33 provinsi

350

350

APBN

APBN



16.d Konservasi hutan dan/lahan rawan terbakar melalui pemberian insentif kepada masyarakat

Penurunan emisi: 220.200 ton CO2e Penurunan emisi : 219.800 ton CO2e

6.000 ha

6.000 ha

2010-2014 2015-2020

6 provinsi (Sumut, Jambi, Riau, Sumsel,

Kalteng, Kalbar)


Kalteng, Kalbar)

300

300

APBN

APBN

Kemenhut (PJ) Pelaksana KLH


16.e Rehabilitasi lahan Penurunan 2.500 ha 2010-2014 6 provinsi 150 APBN Kemenhut (PJ)



KEGIATAN INTI


| RAN 71


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

rusak rawan terbakar melalui penanaman tanaman kayu

emisi: 91.750 ton CO2e Penurunan emisi : 91.750 ton CO2e

2.500 ha

2015-2020

(Sumut, Jambi, Riau, Sumsel,

Kalteng, Kalbar)


Kalteng, Kalbar)

150

APBN

Pelaksana KLH


17. Pengembangan perhutanan sosial

29.051,0 APBN DirJen RLPS (PJ)

17.a Fasilitasi penetapan areal kerja dan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm)

Penurunan emisi: 73,4 juta ton CO2e Penurunan emisi : 88,08 juta ton CO2e

2.000.000 ha 2.400.000 ha

2010-2014 2015-2020

24 provinsi

24 provinsi

4.600,0 Pm

12.600,0 Pm

APBN dan masyarakat

APBN dan masyarakat

Kemenhut (PJ)

Kemenhut (PJ)



KEGIATAN INTI


| RAN 72


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

17.b Fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan

Penurunan emisi: 9,175 juta ton CO2e Penurunan emisi : 11,01 juta CO2e

250.000 ha

300.000 ha

2010-2014

2015-2020

11 provinsi

11 provinsi

250,0 Pm

350,0 Pm

APBN dan masyarakat

APBN dan masyarakat

Kemenhut (PJ)

Kemenhut (PJ)

17.c Fasilitasi penetapan areal kerja hutan desa

Penurunan emisi: 18,35 juta ton CO2e Penurunan emisi : 22,02 juta ton CO2e

500.000 ha

600.000 ha

2010-2014

2015-2020

20 provinsi

20 provinsi

1.250,0

4.250,0

APBN dan masyarakat

APBN dan

masyarakat

Kemenhut (PJ)

Kemenhut (PJ)

18. Pengendalian kebakaran hutan

Penurunan emisi: 21.772.275 ton CO2e

50% Penurunan luas hutan yang terbakar (35.000 ha)

2010-2014

Seluruh Indonesia

77,0

APBN

Kemenhut (PJ)



KEGIATAN INTI


| RAN 73


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

Penurunan emisi : 9.316.725 ton CO2e

50% Penurunan luas hutan yang terbakar (64.954 ha)

2015-2020

Seluruh Indonesia

23,0

APBN

Kemenhut (PJ)

19. Pemberantasan illegal logging - Pencegahan kehilangan kayu

Penurunan emisi: 2.298.338 ton CO2e Penurunan emisi : 2.543.643ton CO2e

750.000 m3

830.000 m3

2010-2014

2015-2020

10 Provinsi Rawan Illegal Logging

10 Provinsi Rawan Illegal Logging

1.000,0

1.000,0

APBN

APBN

Kemenhut (PJ)

Kemenhut (PJ)

20. Penanganan Perambahan Hutan dan Penanganan Konflik Kawasan Lindung dan Konservasi


80.000 ha (12 provinsi

prioritas)

2010-2014

Prov. Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, kalsel, Kalbar, Sultra dan Sulteng

120,0

APBN

Kemenhut (PJ)



KEGIATAN INTI


| RAN 74


SASARAN VOLUME



KETERANGAN


118.391 ha

(12 provinsi prioritas)

2015-2020

Prov. Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, kalsel, Kalbar, Sultra dan Sulteng

180,0

APBN

Kemenhut (PJ)

21. Peningkatan Kesatuan Pengelolaan Hutan a. Penetapan

wilayah KPHP

Penurunan emisi: 10.276.000 ton CO2e Penurunan emisi : 10.276.000 ton CO2e

28 provinsi (50%

terbentuk)

28 provinsi (50%

terbentuk)

2010-2014

2015-2020

Luar Jawa

Luar Jawa

150,0

150,0

APBN

APBN

Kemenhut (PJ)

Kemenhut (PJ)



KEGIATAN INTI


| RAN 75


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

b. Penetapan

wilayah KPHK c. Penetapan

KPHL

Penurunan emisi: 10.643.000 ton CO2e Penurunan emisi : 13.579.000 ton CO2e Penurunan emisi: 10.276.000 ton CO2e


29 provinsi

(50% terbentuk)

33 provinsi (50%

terbentuk)

28 provinsi (50%

terbentuk)

28 provinsi (50%

terbentuk)

2010-2014

2015-2020

2010-2014

2015-2020

Seluruh Indonesia

Seluruh Indonesia

Luar Jawa

Luar Jawa

150,0

150,0

100,0

100,0

APBN

APBN

APBN

APBN

Kemenhut (PJ)

Kemenhut (PJ)

Kemenhut (PJ)

Kemenhut (PJ)

22. Peningkatan Pengelolaan Hutan

Penurunan emisi:

2.500.000 ha

2010-2014

11 Provinsi (Jambi, Sumsel, Kalteng,

528,0

APBN

Kemenhut (PJ)



KEGIATAN INTI


| RAN 76


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

Alam Produksi Melalui SFM a. Pengelolaan

Hutan Alam dengan IUPHHK-RE

52.756.250 ton CO2e


3.250.000 ha

2015-2020

Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulut,

Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo)

11 Provinsi (Jambi,

Sumsel, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulut,

Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo)

48,0

APBN

Kemenhut (PJ)

23. Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman : a. Penambahan

Areal Tanaman HT (HTI/ HTR)


2.650.000 ha

2010-2014

19 Provinsi (Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, DIY,

NTT, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar,

Sulut, Sultra, Sulsel, Maluku, Malut,

Papua)

150,0 Pm

APBN Swasta/

Masyarakat

Kemenhut (PJ)



KEGIATAN INTI


| RAN 77


SASARAN VOLUME



KETERANGAN


3.150.000 ha 2015-2020 19 Provinsi (Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, DIY,

NTT, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar,

Sulut, Sultra, Sulsel, Maluku, Malut,

Papua)

150 Pm

APBN Swasta/

Masyarakat

Kemenhut (PJ)



KEGIATAN INTI


| RAN 78

BIDANG 2. PERTANIAN Target Penurunan Emisi (26%) : 155,2 (Kilo ton) Target Penurunan Emisi (41%) :

Kebijakan yang Dilakukan untuk Menunjang RAN-GRK : 1. Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional dan Peningkatan Produksi Pertanian dengan Emisi GRK yang rendah 2. Perbaikan dan pemeliharaan sistem irigasi Strategi : 1. Optimalisasi sumber daya lahan dan air secara optimal 2. Penerapan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal 3. Menstabilkan elevasi muka air pada jaringan 4. Memperlancar sirkulasi air pada jaringan

BIAYA

NO RENCANA AKSI INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN PERIODE LOKASI RP.

(Miliar) SUMBER


KETERANGAN

1. Perbaikan dan pemeliharaan

Estimasi penurunan

a. Perbaikan jaringan irigasi

2010-2014 33 provinsi: Aceh,Sumut,Su

a.18.790,0

APBN Ditjen. Sumber Daya Air,

Logical framework:



KEGIATAN INTI


| RAN 79


SASARAN VOLUME

KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER


KETERANGAN

sistem irigasi emisi GRK selama 10 tahun sebesar 155,2 kilo ton

seluas 1,342 juta Ha b.Operasional dan pemeliharaan jaringan seluas 2,311 juta Ha

mbar,Bengkulu,Jambi,Babel,Sumsel,Riau,Kepri,Lampung,Banten,DKI,Jabar,Jateng,DIY.Jatim,Kalbar,Kalteng.Kalsel,Kaltim,Bali,NTB,NTT,Sulut,Gorontalo,Sulteng,Sulsel,Sulbar,Sultra,Maluku,Malut,Papua,Irjabar

b.460,0 Total: 19.250,0


a.Dengan lancarnya sirkulasi air & pemeliharaan sistem irigasi akan menjaga elavasi permukaan air pada saluran pembawa dan agar supaya emisi yang dihasilkan serta bahan kimia dapat teralirkan b.Dengan teraturnya sirkulasi air & sistem irigasi akan terbentuk sirkulasi yang baik & menghindarkan penumpukan



KEGIATAN INTI


| RAN 80


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

bahan kimia pada lahan sawah Policy framework: a.Regulasi dari pemerintahan daerah untuk melalukan percepatan RTRW b.Pendanaan c.Peningkatan kapsitas masyarakat

2. Penyiapan lahan tanpa bakar dan optimalisasi pemanfaatan lahan

Pengembangan pengelolaan lahan pertanian

Dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan

300.500 ha

2010-2020 Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng

2010-2014 : 1.206,5 2015–2020 : 2.065,3

APBN Kementerian Pertanian (PJ)

Fasilitasi pengendalian kebakaran lahan, dan insentif bagi petani yang menerapkan penyiapan lahan tanpa bakar di lahan mineral



KEGIATAN INTI


| RAN 81


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

gangguan usaha perkebunan


3. Penerapan teknologi budidaya tanaman

Pengembangan Pengelolaan Lahan Pertanian


2.026.500 Ha 2010-2020 32 provinsi 2010-2014 : 720,0 2015–2020 : 957,0


Pengembangan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), pengelolaan lahan, air, olah tanah minimum, olah tanah konservasi sesuai tipologi lahan, dan penggunaan varietas unggul



KEGIATAN INTI


| RAN 82


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

baru (VUB) rendah emisi

4. Pemanfaatan pupuk organik dan bio-pestisida

Pengembangan Pengelolaan Lahan Pertanian

Penguatan perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DFI

Target penurunan emisi : 10 juta Ton CO2e/ 10 tahun

10.000 unit (250.000 ha)

2010-2020 33 provinsi

2010-2014 : 1.489,0 2015–2020 : 1.980,0


Pemakaian pupuk organik sebanyak 1 ton/ha di areal SLPTT berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah. Pemanfaatan pupuk organik dan bio-pestisida hayati melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan Sekolah Lapang Iklim (SLI)

5. Pengembangan Peningkatan Kelapa sawit 2010-2020 Sumut, Riau, 2010-2014 : APBN Kementerian Yang dibiayai



KEGIATAN INTI


| RAN 83


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

areal perkebunan (sawit, karet, kakao) di lahan tidak berhutan/lahan terlantar/lahan terdegradasi (APL)

Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

Target penurunan emisi : 1. Kelapa

sawit : 74,53 juta Ton CO2e/ 10 tahun

2. Karet: 2,38 juta Ton CO2e/ 10

860.000 ha Karet105.200 ha Kakao 687.000 ha

Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, NAD, Sumbar, Babel, Bengkulu, Lampung, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Sultra, Papua, Papua Barat Sumut, Riau, Sumsel, Sumbar, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Jateng, Kepri, Bengkulu, Lampung dan Babel Sumut, Sumbar,

3.892,89 2015–2020 : 4.404,38

Pertanian (PJ) APBN, berupa bantuan bibit, tetapi khusus untuk kelapa sawit diberikan bagi petani di wilayah perbatasan, pasca konflik dan tertinggal seluas 50.000 ha, dan sisanya didanai dari masyarakat (petani, perbankan, dll)



KEGIATAN INTI


| RAN 84


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

tahun 3. Kakao :

5,417 juta Ton CO2e/ 10 tahun

NAD, Bengkulu, Sulbar, Sulsel, Sultra, Sulteng, Papua, Kaltim, Kalbar, NTT, Malut, Lampung, Jatim, Bali

6. Pemanfaatan kotoran/urine ternak dan limbah pertanian untuk biogas, biofuel dan pupuk organik

Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal


1500 kelompok 2010-2020 33 provinsi 2010-2014 : 360,0 2015–2020 : 479,0


Pemanfaatan biodekomposer, APPO (alat pengolah pupuk organik), bio-digester dan konversi energi limbah organik oleh kelompok



KEGIATAN INTI


| RAN 85


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

7. Penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) melalui pembuatan kompos, arang, dan briket arang

Diterapkannya PLTB dengan memanfaatkan hasil tebasan pembukaan lahan untuk pertanian/perkebunan untuk bahan kompos, arang dan briket arang

1.800 Ha 2010-2020 Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, kalimantan Barat

180,0 APBN KLH (Koordinator)

Estimasi reduksi emisi GRK 326 ton CO2

Dilakukan kerjasama antar sektor & pemda



KEGIATAN INTI


| RAN 86

BIDANG 3. ENERGI DAN TRANSPORT Target Penurunan Emisi (26%) : 0,038 (Giga ton) Target Penurunan Emisi (41%) : 0,056 (Giga ton)

Kebijakan yang Dilaksanakan untuk Menunjang RAN-GRK : 1. Penghematan penggunaan energi final baik melalui penggunaan teknologi yang lebih efisien maupun pengurangan konsumsi energi 2. Penggunaan bahan bakar yang lebih bersih (fuel switching) 3. peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) 4. pemanfaatan teknologi bersih baik untuk pembangkit listrik, perkeretaapian maupun mesin kendaraan bermotor 5. pengembangan transportasi massal di daerah perkotaan Strategi : 1. (Avoid) -pengurangan kebutuhan akan perjalanan terutama daerah perkotaan (trip demand management) melalui penata-gunaan lahan 2. (Shift) - pergeseran pola penggunaan kendaran pribadi (sarana transportasi dengan konsumsi energi yang tinggi) ke pola transportasi rendah

karbon seperti, sarana transportasi tidak bermotor, transportasi publik, transportasi air, dan sebagainya; dan 3. (Improve) - peningkatan efisiensi energi dan pengurangan pengeluaran karbon pada kendaraan bermotor melalui pengembangan teknologi

kendaraan bermotor dan penggunaan bahan bakar rendah emisi.



KEGIATAN INTI


| RAN 87


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

Penurunan emisi 2010-2014: 1,625 juta ton CO2

1003 obyek (gedung dan

industri)

2010-2014 Seluruh Indonesia

521,56 APBN, Swasta

Kementerian ESDM (PJ)

Termasuk implementasi

1. Audit Energi


Total: 11,202 juta ton CO2

5910 obyek (gedung dan

industri)


3.074,19 APBN, Swasta



25 juta unit 2010-2014 Seluruh Indonesia

375,0 APBN, PLN,

Swasta


2 Program Lampu Hemat Energi



62 juta unit 2015-2020 Seluruh Indonesia

930,0 APBN, PLN,

Swasta




KEGIATAN INTI


| RAN 88


SASARAN VOLUME



KETERANGAN


Total penurunan emisi 2010-2014 sebesar 1,27 Juta ton CO2, terdiri dari : PLTMH: 0,214 juta ton CO2 PLTM: 0,854 juta ton CO2 PLTS: 0,114 juta ton CO2 PLTB: 0,024 juta ton CO2 PLT Biomassa: 0,00032 juta ton

PLTMH: 46,17 MW PLTM: 182 MW PLTS: 102,1 MW PLTB: 21,67 MW PLT Biomassa: 0,4 MW

2010-2014 Tersebar seluruh

Indonesia

24.224,18

Terdiri dari:

PLTMH: 2.081,1

PLTM: 6.370,0

PLTS:

14.166,52

PLTB: 1.300,20

APBN, PLN, & Swasta




KEGIATAN INTI


| RAN 89


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

CO2 DME: 0,060 juta ton CO2

DME: 250 desa

PLT Biomassa:

6,40

DME: 300

Total Penurunan emisi 2015-2020 sebesar 3,13 Juta ton CO2 , terdiri dari : PLTMH: 0,395 juta ton CO2 PLTM: 2,392 juta ton CO2 PLTS: 0,176 juta ton CO2 PLTB: 0,042 juta

PLTMH: 84,227 MW PLTM : 510 MW PLTS: 224,68 MW

2015-2020 Tersebar seluruh Indonesia

55.880,41 Terdiri dari:

PLTMH: 3.796,4

PLTM :

17.850,0

PLTS: 31.174,68

APBN, PLN & Swasta




KEGIATAN INTI


| RAN 90


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

ton CO2 PLT Biomassa: 0,013 juta ton CO2 DME: 0,117 juta ton CO2 Total: 4,40 juta ton CO2

PLTB: 37,53 MW PLT Biomassa: 16,50 MW DME: 450 desa

PLTB:

2.255,31

PLT Biomassa:

264,0

DME: 540,0

Penurunan emisi 2010-2014 : 0,074 juta ton CO2

17.000 unit

2010-2014 Tersebar di seluruh

Indonesia

141,10 Hibah+ APBN


4. Pemanfaatan biogas

Penurunan emisi 2015-2020 : 0,092 juta ton CO2 Total: 0,166 juta ton CO2

21.400 unit

2015-2020 Tersebar di seluruh

Indonesia

177,62 APBN/ APBD




KEGIATAN INTI


| RAN 91


SASARAN VOLUME



KETERANGAN


630 ribu m3/hari

2010-2014 Palembang, Surabaya , Denpasar

367,2 APBN Kementerian ESDM (PJ)

5. Penggunaan Gas Alam sbg bahan bakar angkutan umum perkotaan

Penurunan emisi 2015-2020: 0,114 juta ton CO2 Total: 0,218 juta ton CO2

690 ribu m3/hari

2015-2020 Medan, Makassar, Semarang


Substitusi gas untuk kendaraan berbahan bakar bensin

6. Peningkatan sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa

Penurunan emisi 2014: 0,151 juta ton CO2

32,85 BCF

2010-2014 Bekasi, Depok, Tarakan, Sidoarjo, Jabodetabek (rumah susun & apartemen bersubsidi), Semarang, Bontang, Sengkang,

1.370,84 APBN Kementerian ESDM (PJ)

Substitusi LPG untuk memasak



KEGIATAN INTI


| RAN 92


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

Bangkalan, Balikpapan, Prov Jambi, Sorong, Pekanbaru, Subang, Lhokseumawe, Samarinda, Muara Enim, Lampung, prabumulih

Penurunan emisi 2020: 0,166 juta ton CO2 Total:0,316 juta ton CO2

36,15 2015-2020 Bekasi, Depok, Tarakan, Sidoarjo, Jabodetabek (rumah susun & apartemen bersubsidi), Semarang, Bontang, Sengkang,

1.619,16 APBN Kementerian ESDM (PJ)



KEGIATAN INTI


| RAN 93


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

Bangkalan, Balikpapan, Prov Jambi, Sorong, Pekanbaru, Subang, Lhokseumawe, Samarinda, Muara Enim, Lampung, prabumulih


1 unit kilang mini plant LPG 5 MMSCFD (suplai)

2010-2014 Musi Banyuasin, Sumatera

Selatan


7. Pembangunan kilang mini plant LPG



1 unit kilang mini plant LPG 5 MMSCFD (suplai)

2015-2020 Sumatera dan Kalimantan


LPG untuk substitusi kerosene industri



KEGIATAN INTI


| RAN 94


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

Penyerapan emisi 2010-2014: 0,920 juta ton CO2

31.400 Ha 2010-2014 Seluruh Indonesia


8. Reklamasi lahan pasca tambang

Penyerapan emisi 2015-2020: 0,692 juta ton CO2 Total: 1,612 juta ton CO2

23.600 Ha 2015-2020 Seluruh Indonesia


Asumsi: hutan produksi

9. Pembangunan ITS Jabodetabek

Mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas

Meningkatkan koordinasi antar simpang

Memberikan sistem prioritas bus di persimpangan

Modal shift dari

1 Paket 2010-2020 Jabodetabek

505,0 APBN

Kementerian Perhubungan

TN = Total Nasional (Penjumlahan emisi) KM = Kota Metropolitan KB = Kota Besar



KEGIATAN INTI


| RAN 95


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

kendaraan pribadi ke kendaraan massal

Target Penurunan Emisi CO2e (Juta Ton): TN = 0,71 Jabodetabek = 0,71

Asumsi : Jika telah terbangun secara lengkap seluruh Jabodetabek dan didukung dengan upaya lainnya seperti TDM



KEGIATAN INTI


| RAN 96


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

10. Pembangunan ITS (Inteligent Transport System)

Target Penurunan Emisi CO2e (Juta Ton): TN = 1,06 KM = 0,79 KB = 0,27

Mengurangi

tingkat kemacetan lalu lintas dengan koordinasi simpang

Meningkatkan koordinasi antar simpang

Memberikan sistem prioritas bus di persimpangan

Modal shift dari kendaraan

12 paket di 12 kota (1 paket untuk 1 kota)

2010-2020 Medan, Bandung, Surabaya, Makassar, Palembang, Semarang, Balikpapan, Denpasar, Yogyakarta, Padang, Pekanbaru, dan Banjarmasin

500,00 APBN


Sekitar 50% dari kota metropolitan dan 40% dari kota besar



KEGIATAN INTI


| RAN 97


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

pribadi ke transportasi massal

11. Penerapan Pengendalian Dampak Lalu-Lintas (Traffic Impact Control/TIC)

Target Penurunan Emisi CO2 (Juta Ton): TN = 0,24 KM = 0,24 KB = 0,00

10 paket untuk 10 kota

2010-2020 Kota-kota metropolitan

22,5 APBD Dishub Propinsi/ Kota

Mengendalikan dampak lalu-lintas sehingga tidak mengurangi kinerja sistem transportasi



KEGIATAN INTI


| RAN 98


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

Pengeluaran izin bangunan dan penggunaan, termasuk analisis dampak lalu-lintas

secara keseluruhan.

12. Manajemen Parkir Target Penurunan Emisi CO2 (Juta Ton): TN = 1,07 KM = 0,79 KB = 0,27

Mengurangi

modal share di pusat kota

Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi

Asumsi : Sistem

10 paket (1 paket/tahun

untuk kota metropolitan

dan kota besar)

2010-2020 Kota metropolitan, dan kota besar

100,0 APBD/ Swasta

Dishub Propinsi/ Kota/ Kabupaten

Penerapan sistem pengendali parkir

Mengurangi tempat parkir gratis

Mengurangi street parking

Menerapkan kebijakan parkir ”peak pricing” di pusat kota



KEGIATAN INTI


| RAN 99


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

elektronik untuk mencegah kebocoran

Digunakan TDM

13. Congestion Charging dan Road Pricing (dikombinasikan dengan angkutan umum massal cepat)

Target Penurunan Emisi CO2 (Juta Ton): TN = 0,41 KM = 0,41

Mengurangi

modal share mobil di pusat kota

Mengurangi kemacetan di area pembatasan lalu lintas

Asumsi: Areal pricing Satu paket

2 paket 2010-2020 Jakarta dan Surabaya

500,0 APBN & LN

Kementerian Perhubungan dan

Kementerian Keuangan



KEGIATAN INTI


| RAN 100


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

dengan peningkatan jumlah dan kualitas BRT

14. Reformasi Sistem

transit (BRT/semi BRT)

Target Penurunan Emisi CO2e (Juta Ton): TN = 0,69 KM = 0,51 KB = 0,18

Asumsi: Mode shift dari

mobil pribadi, sepeda motor dan bus yang ada

Tiap tahun diadakan

sebanyak 43 bus

2010-2020 Kota Metopolitan dan Kota Besar

800

APBN Kementerian Perhubungan

Komposisi modal shift: mobil 15%, sepeda motor 25%, bus 60%

15. Peremajaan armada angkutan umum

Target Penurunan Emisi CO2 (Juta Ton):

Peraturan desain kendaraan (standar

2010-2020 Area kota metropolitan dan kota besar

1800,0 Swasta Kementerian Perhubungan



KEGIATAN INTI


| RAN 101


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

TN = 0,36

Asumsi: Bus baru akan mereduksi konsumsi bahan bakar 5-7%

desain yang jelas)

Jumlah bus baru tiap tahun diperkirakan 6.000 unit untuk 40 kota.

16. Pemasangan

Converter Kit (Gasifikasi angkutan umum)

Emisi CO2 tereduksi hingga 25%

Pemasangan converter kit rata-rata 1.000 unit per tahun

Dilakukan pada taksi dan angkot yang menggunakan bensin

Sudah termasuk

Tiap tahun 1000 unit converter kit

2010-2020 Bodetabek, Surabaya, Balikpapan, Prabumulih, Cirebon, Banten, Medan dan Cikampek

150 miliyar APBN




KEGIATAN INTI


| RAN 102


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

dalam program kementerian ESDM

17. Program pelatihan dan

sosialisasi smart driving (eco-driving)

Target Penurunan Emisi CO2e (Juta Ton): TN = 0,002

Asumsi: Jumlah pengajar

mengemudi yang terlatih

Pelatihan eco driving diperkirakan menurunkan emisi CO2 sebesar 15%

50.000 orang/tahun (1 tahun 5 kota)

2010-2020 Kota metropolitan dan kota besar

75,00 APBN


Pelatihan pada kepada Pengajar, Operator angkutan umum, ditambah sosialisasi kepada masyarakat melalui penyebaran booklet

18. Non Motorized Target Tiap tahun 5 2010-2020 Kota 100 APBN Kementerian



KEGIATAN INTI


| RAN 103


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

Transport (Pedestrian dan Jalur Sepeda)

Penurunan Emisi CO2 (Juta Ton): TN = 0,21

Asumsi: 80% trotoar

untuk jalan dalam kota

Jalur sepeda yang ada di kota-kota (Jakarta, Yogyakarta, Solo, Sragen, Balikpapan, Palembang, dll.)

kota Metropolitan, Kota Besar dan Kota Sedang

Perhubungan (PJ)

19. Pengembangan KA Perkotaan Bandung (jalur ganda, elektrifikasi, pengadaan KRL)

Prediksi pnp sebesar 15.259 org/tahun;

Prediksi pengurangan konsumsi BBM

42 km 2010-2020 Provinsi Jawa Barat (Padalarang – Bandung – Cicalengka)

1,77 APBN


Pengembangan KA Perkotaan Bandung (jalur ganda, elektrifikasi, pengadaan KRL)



KEGIATAN INTI


| RAN 104


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

untuk kendaraan sebesar 16.022 liter/tahun;

Prediksi pengurangan emisi CO2 sebesar 36.219 ton CO2/tahun.

20. Pembangunan double-double track (termasuk elektrifikasi)

Prediksi pengurangan konsumsi BBM (dari peralihan penggunaan KRD menjadi KRL) sebesar 198 liter/km;

Prediksi pengurangan emisi CO2 sebesar 529 ton CO2/km.

34 km 2010-2014 Provinsi DKI Jakarta (Manggarai – Cikarang)

6,78 APBN




KEGIATAN INTI


| RAN 105


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

21. Pengadaan KRL Prediksi

pengurangan konsumsi BBM (dari peralihan penggunaan KRD menjadi KRL) sebesar 198 liter/km;

Prediksi pengurangan emisi CO2 sebesar 529 ton CO2/km.

248 unit 2010-2020 Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur

3,27 APBN


22. Pembangunan MRT Jakarta

Prediksi pnp sebesar 112.967.500 org/tahun;

Prediksi pengurangan konsumsi BBM untuk kendaraan

14 km 2010-2020 (target operasi 2016)

Provinsi DKI Jakarta (Lebak Bulus – Dukuh Atas)

9,80 APBN/ APBD/ Swasta

Pemprov DKI Jakarta



KEGIATAN INTI


| RAN 106


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

sebesar 39.538.625 liter/tahun;

Prediksi pengurangan emisi CO2 sebesar 89.381.016 ton CO2/tahun.

23. Pembangunan jalur KA

Bandara Soekarno Hatta

Prediksi pnp sebesar 55.000.000 org/tahun;

Prediksi pengurangan konsumsi BBM untuk kendaraan sebesar 45.375.000 liter/tahun;

Prediksi pengurangan

33 km 2010-2020 Provinsi DKI Jakarta & Banten (Manggarai - Bandara Soekarno Hatta)

5,00 APBN/

Swasta/

Kementerian Perhubungan (PJ)

/ Swasta



KEGIATAN INTI


| RAN 107


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

emisi CO2 sebesar 102.574.725 ton CO2/tahun.

24. Pembangunan

monorail Jakarta

Prediksi pnp sebesar 216.360 org/tahun;

Prediksi pengurangan konsumsi BBM untuk kendaraan sebesar 129.834 liter/tahun;

Prediksi pengurangan emisi CO2 sebesar 293.503 ton CO2/ tahun.

24 km 2010-2014 Provinsi DKI Jakarta

4,80 APBN/ APBD/ Swasta

Pemprov DKI Jakarta

25. Penanaman pohon 10.000 km 2010-2014 Jalan nasional 5.700 APBN Ditjen. Bina



KEGIATAN INTI


| RAN 108


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

di seluruh Indonesia, terutama jalan perkotaan

Marga, Kementerian

Pekerjaan Umum

26. Pembangunan/pening-katan dan preservasi jalan

Logical framework: Peningkatan

kapasitas jalan berkorelasi dengan peningkatan VCR, yang berarti peningkatan kecepatan.

Preservasi berkorelasi dengan nilai IRI, yang berarti peningkatan kecepatan

Program ini memungkinkan

Peningkatan kapasitas jalan: 12.000 lajur-km Preservasi jalan: 5.807,28 km

2010-2014 Jalan nasional di Indonesia

182.882 APBN Ditjen Bina Marga,




KEGIATAN INTI


| RAN 109


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

peningkatan kecepatan rata-rata kendaraan sehingga tingkat emisi GRK per km/kendaraan pada tahun 2014 menjadi optimum (18,568 juta ton atau berkurang 8% dari tingkat emisi GRK dengan do-nothing scenario pada tahun 2014).



KEGIATAN INTI


| RAN 110

BIDANG 4. INDUSTRI Target Penurunan Emisi (26%) : 0,001 (Giga ton) Target Penurunan Emisi (41%) : 0,005 (Giga ton)

Kebijakan yang Dilakukan untuk Menunjang RAN-GRK : 1. Meningkatkan pertumbuhan industri dengan mengoptimalkan pemakaian energi Strategi : 1. Melaksanakan audit energi khususnya pada industri-industri yang boros energi 2. Pemberian insentif pada program efisiensi energi

BIAYA



(Miliar) SUMBER


KETERANGAN

1. Penyusunan kebijakan teknis pengurangan emisi CO2 di industri semen dan baja

Tersusunnya kebijakan teknis pengurangan emisi CO2 di industri semen dan

2 sektor industri (semen dan

baja)

2010 – 2014

2015 – 2020

Semen : Sumatera, Jawa Sulawesi, NTT; Baja : Sumut, Sumsel,

2010–2014: 350,0

2015–2020:

-

APBN Swasta Grant

Kementerian Perindustrian



KEGIATAN INTI


| RAN 111


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

baja

Kalbar, Kalsel, Sulsel, Banten, DKI, Jabar

2. Fasilitasi dan insentif

pengembangan teknologi low carbon dan ramah lingkungan di industri semen dan baja

Tersusunnya kebijakan fasilitasi dan insentif teknologi low carbon di industri semen dan baja

25 industri (9 industri

semen dan 16 industri baja)

2010 – 2014

2015 - 2020

Semen : Sumatera, Jawa Sulawesi, NTT; Baja : Sumut, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Sulsel, Banten, DKI, Jabar

2010–2014: 200,0

2015–2020:

300,0

APBN (Grant dan

RM)


3. Konservasi dan Audit Energi industri semen dan baja

Terbentuknya sistem manajemen energi di industri semen dan baja

50 Perusahaan 2010 – 2014 2015 – 2020

Semen : Sumatera, Jawa Sulawesi, NTT; Baja : Sumut, Sumsel, Riau,

2010–2014: 75,0 2015–2020: 75,0

APBN Swasta Grant




KEGIATAN INTI


| RAN 112


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

Kalbar, Kalsel, Sulsel, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim

Target penurunan emisi untuk ketiga rencana aksi diatas : Tahun 2010-1014 : Semen : 1,036 juta ton CO2e Baja : 0,639 juta ton CO2e Total : 1,675 juta ton CO2e

Tahun 2015-2020 : Semen : 1,149 juta ton CO2e Baja : 0,704 juta ton CO2e

Total : 1,853 juta ton CO2e

4. Penghapusan Bahan Perusak Ozon (BPO) dan implementasinya di industri refrigerant, foam, chiller dan pemadam api

100 gedung Pemerintahan dan 4 sektor (refrigerant, foam, chiller dan pemdam api)

2010– 2020 Jakarta dan propinsi

2010–2014: 115,0

2015–2020:

90,0

APBN (Grant dan

RM)

KLH (125,0 M)

dan Kementerian Perindustrian

(80,0 M)



KEGIATAN INTI


| RAN 113

BIDANG 5. LIMBAH Target Penurunan Emisi (26%) : 0,048 (Giga ton) Target Penurunan Emisi (41%) : 0,078 (Giga ton)

Kebijakan Yang Dilaksanakan Untuk Menunjang RAN-GRK : 1. Meningkatkan pengelolaan sampah dan air limbah Strategi : 1. Perbaikan proses pengelolaan sampah di TPA 2. Pengurangan timbulan sampah melalui 3R (reduce, reuse, recycle) 3. Pemanfaatan limbah/ sampah menjadi produksi energi yang ramah lingkungan 4. Peningkatan pengelolaan air limbah di perkotaan 5. Perluasan kelembagaan dan peraturan di daerah (Perda)

BIAYA



(Miliar) SUMBER


KETERANGAN

1. Pembangunan sarana prasarana air limbah dengan system off-site dan on-site

Terlayaninya 10% penduduk melalui sistem pengelolaan air limbah secara

Terlayaninya 10% penduduk melalui sistem pengelolaan limbah

2010-2014

Off-site: 16 kota, terdiri dari:

Pengembangan: Medan, Jakarta,

Perkiraan biaya dari 2010-2020:

18.248,83

APBN & APBD

Ditjen. Cipta Karya,


Logical Framework : Dengan tertatanya sistem pengelolaan



KEGIATAN INTI


| RAN 114


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

terpusat sj\kala kota dan 5% pengelolaan limbah komunal

Penyediaaan pengelolaan limbah on-site bagi 90% total penduduk

Penyediaan sistem pengelolaan limbah skala setempat (onsite) di 210 kab/kota

off-site (dengan 5% melalui sistem terpusat skala kota dan 5% sistem pengelolaan komunal)

Potensi penurunan emisi CO2 2010-2020: 0,0024118 Gton CO2e

Terlayaninya 30% total penduduk, dengan 20% terpusat skala

2015-2020

Bandung, Cirebon, DIY, Surakarta, Denpasar, Banjarmasin, Tangerang, Balikpapan,

Pembangunan baru: Semarang, Surabaya, Malang, Makassar, Batam, Palembang.

On-site: 11.000 lokasi di seluruh Indonesia

limbah yang baik di daerah secara onsite & off-site akan menekan buangan emisi dari limbah. Policy framework : Perubahan

budaya masyarakat

Penyusunan NSPK/Peraturan daerah

Pembinaan pemerintah daerah

Pendanaan Pembinaan

bagi operator (kelembagaan) dan SDM yang



KEGIATAN INTI


| RAN 115


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

kota dan 10% pengelolaan limbah komunal

Penyediaan sistem pengelolaan limbah skala setempat (onsite) bagi 70% total penduduk

handal Pembangunan/

peningkatan sarana dan prasarana

Asumsi : Ada sharing

dari APBD(25% dari kebutuhan dana)

Dana GRK merupakan dana on-top

2. Pembangunan/ TPA, Pengelolaan sampah terpadu 3R

Potensi penurunan emisi CO2 sebesar 0,046 G ton CO2e

Pengelolaan sampah di TPA sebesar 60%

Pengelolaan sampah melalui program pengelolaan sampah terpadu pola 3R

2010-2020 240 kota: P. Sumatera: 67 kota P. Jawa: 61 kota P. Kalimantan: 32 kota P. Sulawesi: 35 kota P. Bali dan Nusa Tenggara: 21 kota

TPA : 22.583,0

Terdiri dari

APBN : 16.937,0

APBD 5.645,0

APBN & APBD

Ditjen. Cipta Karya,


Logical Framework : Dengan tertatanya sistem pengelolaan sampah yang baik melalui pengurangan timbulan sampah



KEGIATAN INTI


| RAN 116


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

sebanyak 20% Kep. Indonesia Timur: 24 kota

3R : 2.946,0

Total : 25.529,o

(pola 3R) dan penganganan timbulan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir) Policy framework : a. Perubahan

budaya masyarakat dalam hal cara membuang sampah,

b. Penyusunan PP turunan UU 18/2008 dan peraturan daerah,

c. Pembinaan



KEGIATAN INTI


| RAN 117


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

pemerintah daerah,

d. Pendanaan, e. Pembinaan

bagi operator (kelembagaan) & SDM yang handal.

f. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana

Asumsi : Dana GRK merupakan dana on top dan ada sharing dari APBD

3. Pemanfaatan limbah hasil pembukaan lahan

Estimasi reduksi emisi GRK : 118 ton CO2

1.800 Ha 2010-2020 Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur

2010–2014: 108,0

2015-2020 :

APBN KLH (Koordinator)

Dilakukan kerjasama antar sektor & pemda



KEGIATAN INTI


| RAN 118


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

untuk bahan pembuatan kompos, arang, dan briket arang

72,0

KEGIATAN PENDUKUNG

LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG


| RAN 119

BIDANG 1. KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT

TARGET PENURUNAN EMISI (26%) : 0,672 (Giga ton) TARGET PENURUNAN EMISI (41%) : 1,039 (Giga ton)

BIAYA

NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA

N PERIODE LOKASI RP.

(Miliar) SUMBE

R

PENANGGUNGJAWAB

(PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

1. Survey dan pengumpulan data hidrologi dan hidrogeologi pada lahan bergambut.

Laporan Studi 60 pos OP untuk 5 tahun

2010-2014 5 provinsi : Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel

25,0 ABPN Ditjen. Sumber Daya

Air, Kementerian

PU

2. Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Penyusunan Perencanaan Lahan Rawa Berkelanjutan melalui kegiatan Water Management for Climate Change Mitigation and Adaptive Development of

Laporan indentifikasi rawa

2010-2014 Sumatera, Kalimantan, Papua

2 juta USD

APBN/ Grant

Kerajaan Belanda

Kementerian PPN/

Bappenas (PJ),

Ditjen. Sumber Daya

Air, Kementerian

PU

framework : WACLIMAD

bertujuan untuk melakukan identifikasi lahan rawa (termasuk gambut sekitar 30%) yang dapat dibudidayakan dan yang harus dikonservasi

Identifikasi lahan rawa (termasuk lahan bergambut) akan mendukung

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 120

BIAYA NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA


(Miliar) SUMBE

R

PENANGGUNGJAWAB

(PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

Lowlands (WACLIMAD) yang bertujuan untuk melakukan identifikasi lahan rawa (termasuk gambut sekitar 30%) yang dapat dibudidayakan dan yang harus dikonservasi.

perencanaan yang terintegrasi untuk membangun/ meningkatkan, merehabilitasi, dan operasi serta pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan gambut).

Policy framework: Regulasi

dari pemerintah daerah untuk melakukan percepatan RTRW

Pendanaan

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 121

BIAYA NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA


(Miliar) SUMBE

R

PENANGGUNGJAWAB

(PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

Peningkatan kapasitas masyarakat

3. Penelitian sistem tata air pada lahan bergambut

Sistem tata air lahan gambut

Prototype sistem tata air lahan gambut pada lokasi percontohan.

Evaluasi prototype

Standar/ pedoman tata air lahan gambut

2010-2014 Kalimantan & Sumatera

0,5

0,7

0,3

0,2

Total : 1,7

APBN Puslitbang SDA, Kementerian PU

Studi ini diharapkan dapat menghasilkan konsep sistem tata air pada lahan gambut yang optimal sehingga dapat mengurangi permasalahan emisi Gas Rumah Kaca.

Pembuatan prototipe bertujuan untuk menguji konsep dari sistem tata air.

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 122

BIAYA NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA


(Miliar) SUMBE

R

PENANGGUNGJAWAB

(PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

Evaluasi prototype dapat mengidentifika-si kekurangan dan penyempurna-an yang diperlukan.

4. Penyusunan

Perpres Kawasan Strategis Nasional (KSN) & Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau

69 Perpres KSN & 7

RTR Pulau

2010-2014 33 provinsi 204,5 APBN Ditjen. Penataan

Ruang, Kementerian

Pekerjaan Umum

5. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Sungai

69 wilayah sungai


Ruang, Kementerian

Pekerjaan Umum

Penyusunan Rencana Tata Ruang sesuai dengan daya dukung lingkungan Sinkronisasi pemanfaatan lahan agar tidak terjadi konflik antar sektor.

Agar pemanfaatan

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 123

BIAYA NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA


(Miliar) SUMBE

R

PENANGGUNGJAWAB

(PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

6. Audit tata ruang (stock taking) wilayah provinsi

18 kegiatan 2010-2014 33 provinsi 15 APBN Ditjen. Penataan

Ruang, Kementerian

Pekerjaan Umum

7. Pendataan dan

Informasi Bidang Penataan Ruang

22 kegiatan


Ruang, Kementerian

Pekerjaan Umum

8. Monitoring

Evaluasi RTRW Nasional dan Pulau dan Program Infrastruktur Nasional

26 kegiatan

2010-2014 Pusat 36,7 APBN Ditjen. Penataan

Ruang, Kementerian

Pekerjaan Umum

ruang sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang

Peningkatan Penyerapan Karbon 50 unit 2010-2014 24 provinsi 7,0 APBN Kemenhut 11.

Fasilitasi Kemitraan

140 unit 2010-2020 24 provinsi 14,0 APBN Kemenhut

12. Fasilitasi Kelompok/Unit

500 kelompok

2010-2014 24 provinsi 650,0 APBN Kemenhut

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 124

BIAYA NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA


(Miliar) SUMBE

R

PENANGGUNGJAWAB

(PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

Ijin Usaha Pengelolaan HKm

1.375 kelompok

2010-2020 24 provinsi 650,0 APBN Kemenhut

5 % 2010-2014 60 kabupaten 80,0 APBN Kemenhut 13. Peningkatan Hasil Hutan Kayu/ Bukan Kayu/ Jasa Lingkungan

10 % 2010-2020 60 kabupaten 80,0 APBN Kemenhut

50% 2010-2014 Seluruh Indonesia

55,0 APBN Kemenhut 14. Peningkatan Jumlah Unit IUPHHK Bersertifikat PHPL dari Tahun 200


55,0 APBN Kemenhut

15. Peningkatan Produksi Penebangan Bersertifikat Legalitas Kayu


28,0 APBN Kemenhut

16. Pembuatan Peta Areal Kerja Pencadangan

100 % 2010-2014 Seluruh Indonesia

125 APBN Kemenhut

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 125

BIAYA NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA


(Miliar) SUMBE

R

PENANGGUNGJAWAB

(PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

(IUPHHK-HT, HA, RE, HKm, HTR dan Hutan Desa)

100 % 2010-2020 Seluruh Indonesia

125 APBN Kemenhut

200.000 ha

2010-2014 75 APBN Kemenhut 17. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

430.000 ha

2010-2020 75 APBN Kemenhut


15 APBN Kemenhut 18. Penyelesaian permohonan Ijin Pakai KH dengan kompensasi PNBP


15 APBN Kemenhut

33 provinsi 2010-2014 32 provinsi 25 APBN Kemenhut 19. Data dan Informasi Penggunaan KH 32 provinsi 2010-2020 32 provinsi 25 APBN Kemenhut

1 paket 2010-2014 Pusat 10 APBN Kemenhut 20. Kebijakan bidang Planologi dan Peraturan perundangan pengendalian dan penertiban penggunaan KH

1 paket 2010-2020 Pusat 10 APBN Kemenhut

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 126

BIAYA NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA


(Miliar) SUMBE

R

PENANGGUNGJAWAB

(PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

tanpa ijin

150.000 ha 2010-2014 Seluruh Indonesia

25 APBN Kemenhut 21. Pelepasan Kawasan Hutan

305.250 ha 2010-2020 Seluruh Indonesia

25 APBN Kemenhut

187.000.000 ha


300 APBN Kemenhut 21.1

Inventarisasi dan Pemantauan SDH

187.000.000 ha


600 APBN Kemenhut

33 Provinsi 2010-2014 Pusat 75 APBN Kemenhut 21.2

Data dan Informasi Geospasial dan tematik kehutanan tk. Nasional

33 Provinsi 2010-2020 Pusat 150 APBN Kemenhut

33 Provinsi 2010-2014 Pusat 75 APBN Kemenhut 22. Data dan Informasi penggunaan karbon KH tk. Nasional

33 Provinsi 2010-2020 Pusat 150 APBN Kemenhut

33 Provinsi 2010-2014 Pusat 75 APBN Kemenhut 23. Basis data spasial SDH yang terintegrasi 33 Provinsi 2010-2020 Pusat 150 APBN Kemenhut

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 127

BIAYA NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA


(Miliar) SUMBE

R

PENANGGUNGJAWAB

(PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

2010-2014 APBN Kemenhut 24. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perubahan Iklim

2010-2020 APBN Kemenhut

7 tema 2010-2014 Pusat 150 APBN Kemenhut 25. Iptek dasar dan terapan bidang landscape hutan, perubahan iklim, dan kebijakan kehutanan

7 tema 2010-2020 Pusat 300 APBN Kemenhut

20 % per tahun

2010-2014 Kalimantan, Sulawesi dan

Sumatera

330 APBN Kemenhut 26. Penurunan jumlah hotspot di P. Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan 20 % per

tahun 2010-2020 Kalimantan,

Sulawesi dan Sumatera

660 APBN Kemenhut

30 Daops 2010-2014 Seluruh Indonesia

330 APBN Kemenhut 27. Peningkatan kapasitas Aparatur dan Masyarakat 30 Daops 2010-2020 Seluruh

Indonesia 660 APBN Kemenhut

28. Penyelesaian kasus

75 % 2010-2014 Penyelesaian 330 APBN Kemenhut

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 128

BIAYA NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA


(Miliar) SUMBE

R

PENANGGUNGJAWAB

(PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

Kasus perambahan

hutan

perambahan hutan

75 % 2010-2020 Penyelesaian Kasus

perambahan hutan

660 APBN Kemenhut

28 Provinsi 2010-2014 28 Provinsi 38 APBN Kemenhut 29. Penetapan Wilayah KPHP

28 Provinsi 2010-2020 28 Provinsi 77 APBN Kemenhut

28 Provinsi 2010-2014 28 Provinsi 38 APBN Kemenhut 30. Penetapan Wilayah KPHL


33 Provinsi 2010-2014 33 Provinsi 38 APBN Kemenhut 31. Penetapan Wilayah KPHK


1 paket 2010-2014 Pusat 38 APBN Kemenhut 32. Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan KPH

1 paket 2010-2020 Pusat 77 APBN Kemenhut

33. Fasilitasi 32 provinsi 2010-2014 32 propinsi 3,2 APBN Kemenhut

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 129

BIAYA NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA


(Miliar) SUMBE

R

PENANGGUNGJAWAB

(PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

dukungan kelembagaan ketahanan pangan

32 provinsi 2010-2020 32 propinsi 6,4 APBN Kemenhut

34. Pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terpadu dan bersifat lintas K/L

2010-2014 2010 : 2 provinsi

2011-2014 : 33 provinsi

95,7 APBN KLH

35. Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV pada areal pertanian di lahan gambut

Penelitian dan Pengembangan sumber daya lahan

6 kegiatan/ 12 paket teknologi

2010-2020

Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng, dan Papua

2010–2014: 70,0 2015-2020 : 80,0


Kegiatan pendukung: Varietas dan teknologi pengelolaan lahan/ tanah air dan tanaman pangan dan perkebunan

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 130

BIAYA NO

RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATA


(Miliar) SUMBE

R

PENANGGUNGJAWAB

(PJ)/ PELAKSANA

KETERANGAN

rendah emisi Baseline emisi GRK berbagai lokasi kegiatan mitigasi di lahan gambut Sosialisasi, implementasi dan monitoring emisi (dalam rangka MRV di lahan gambut)

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 131

BIDANG 2. PERTANIAN



SASARAN VOLUME



KETERANGAN

1. Penelitian sistem pengelolaan air pada daerah irigasi

Sistem pengelolaan air pada daerah irigasi Prototipe sistem pengelolaan air pada daerah irigasi di lokasi percontohan Evaluasi prototipe Standar/pedoman pengelolaan air pada daerah irigasi

2010-2014 Jawa Barat 0,3 0,5 0,2 0,2 Total : 1, 2

APBN

Puslibang SDA, Kementerian PU

Studi ini diharapkan dapat menghasilkan konsep sistem pengelolaan air yang tepat sehingga dapat meningkatkan efesiensi penggunaan air dan mengurangi emisi GRK. Uji coba sistem pengelolaan air di saluran irigasi pada lokasi percontohan untuk mengetahui tingkat efesiensi alokasi distribusi

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 132


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

air. Evaluasi terhadap prototipe untuk mengidentifikasi kekurangan dan keperluan yang digunakan.

2. Penelitian metode

pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Waduk

Nilai emisi Gas Rumah Kaca di Waduk Metode pengurangan emisi GRK Uji coba metode Pedoman metode pengurangan emisi GRK di Waduk

2010-2014 Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur

a. 0,5

b. 0,5

c. 0,7

d. 0,2

Total 1,9

APBN Puslibang SDA, Kementerian PU

Tersusunnya teknologi rendah emisi GRK yang mudah diterapkan dan berdaya hasil tinggi, serta tersedianya metodologi MRV untuk sektor pertanian

3. Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV sektor pertanian

Tersusunnya teknologi rendah emisi GRK yang mudah diterapkan dan berdaya hasil tinggi, serta tersedianya metodologi MRV

4 kegiatan/ 12 paket tanaman pangan 12 paket peternakan, 4 kegiatan/8 paket tanaman perkebunan

2010-2020 32 provinsi 2010-2014 : 300,0 2015–2020 : 399,0


Kegiatan pendukung: Varietas dan teknologi pengelolaan lahan/ tanah air dan tanaman pangan rendah emisi

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 133


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

untuk sektor pertanian

3 kegiatan berkaitan MRV sektor pertanian

Jenis pakan dan ternak yang menghasilkan kotoran dan entericfermentation rendah emisi Teknologi penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB) dan budidaya rendah emisi untuk areal perkebunan Baseline emisi GRK berbagai lokasi kegiatan mitigasi Pengembangan metodologi measurable, reportable, verifiable (MRV) sektor pertanian Sosialisasi, implementasi dan monitoring emisi (dalam rangka MRV)

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 134

BIDANG 3. ENERGI DAN TRANSPORTASI


BIAYA


VOLUME KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miiar) SUMBER


KETERANGAN

5 paket & 5 laporan

2010-2014 Jawa, Sumatera, Sulawesi,

Kalimantan, Maluku, Papua

6,24 APBN Kementerian ESDM

1. Monitoring pasokan gas bumi untuk konsumen hulu, dan penyiapan rekomendasi alokasi gas bumi

5 paket & 5 laporan

2015-2020 Jawa, Sumatera, Sulawesi,

Kalimantan, Maluku, Papua


5 laporan 2010-2014 4,14 APBN Kementerian ESDM

2. Pemantauan implementasi kebijakan pengurangan volume pembakaran gas flare



Bimtek EBT : 900 orang

Bimtek konservasi energi : 850 orang

2010-2014 181,38 APBN Kementerian ESDM

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 135


SASARAN VOLUME

KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miiar) SUMBER


KETERANGAN

Studi kelayakan energi laut : 5 laporan

Pilot project pembangkit listrik dari sumber energi laut : 10 laporan

Pemanfaatan biomassa untuk rumah tangga : 5 laporan

50 regulasi 2010-2014 Seluruh Indonesia 24,97 APBN Kementerian ESDM

4. Penyediaan regulasi panas bumi dan air tanah 20 regulasi 2015-2020 Seluruh Indonesia 10 APBN Kementerian

ESDM

10 kegiatan 2010-2014 Seluruh Indonesia 13,87 APBN Kementerian ESDM

5. Penyusunan klasifikasi data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan dan pemanfaatan langsung energi panas bumi

10 kegiatan 2015-2020 Seluruh Indonesia 24,50 APBN Kementerian ESDM

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 136


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

30 WKP Pabum 2010-2014 Jawa, Sumatera, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara


6. Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi

20 WKP Pabum 2010-2020 Jawa, Sumatera, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara



7. Prosentase penggunaan BBN dalam pemakaian Bahan Bakar total


5 laporan studi kebijakan penetapan harga LPG untuk PSO dan non PSO

2010-2014 20,11 APBN Kementerian ESDM

8. Prosentase pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG

2015-2020 0 APBN Kementerian ESDM

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 137


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

9. Penelitian sistem pembangkit listrik tenaga gelombang & arus laut

Sistem pembangkit listrik tenaga gelombang tenaga laut.

Pemo-delan listrik

Prototipe pembangkit listrik tenaga gelombang laut

Evaluasi prototipe

2010-2014 Selat Bali 0,5

0,3

0,7

0,2 Total: 1,7

APBN Puslibang SDA, Kementerian PU

Studi ini pembangkit tenaga gelombang laut sebagai pembangkit alternatif. Berdasarkan besar energi yang dihasilkan, maka dapat dikonversi ke pengurangan emisi bila menggunakan bahan bakar fosil.

Pemodelan fisik dilakukan di laboratorium untuk mengetahui keadaan yang terjadi di lapangan

Pembangunan prototipe dilakukan untuk mengetahui

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 138


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

keadaan di lapangan

10. Pengujian pada Seluruh Kendaraan Bermotor Termasuk Kendaraan Pribadi dan Sepeda Motor


Asumsi:

Program Inspection and Maintenance bagi kendaraan pribadi

Seluruh kendaraan yang tidak memenuhi ambang batas

10 paket (1 tahun 1 paket)

Pembangunan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kota/kab yang belum memiliki unit PKB

2010-2020 Nasional 500,0

APBN

Kementerian Perhubungan (PJ)

Persiapan Peraturan Perundangan 2010-2014

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 139


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

emisi, tidak dapat beroperasi di jalan.

10.a

. Standar emisi CO2 untuk mobil penumpang

Penerapan standar emisi CO2

Mulai untuk diaplikasikan pada kendaraan baru di Indonesia

2010-2020 Nasional APBN Kementerian Perhubungan/

Pemda

10.b Standar emisi CO2 untuk sepeda motor

Penerapan standar emisi CO2

Mulai untuk diaplikasikan pada sepeda motor baru di Indonesia

2010-2020 Nasional APBN Kementerian Perhubungan/

Pemda

11. Pengembangan sistem logistik modern


Mengurangi angka km perjalanan

9 paket (1 tahun 1 paket)

2010-2020 Area metoplolitan dan kota besar

90,0 APBN Kementerian Perhubungan/

Pemda

Mulai dibangun tahun 2011

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 140


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

12. Car Labeling (pemasangan label “emisi” dan “efisiensi” pada kendaraan)


Semua kendaraan baru diberi label menurut konsumsi bahan bakar (per 100km) dan emisi CO2 (dalam g/km).

Tujuannya adalah mendorong industri mobil untuk memproduksi kendaraan hemat bahan bakar dan rendah emisi CO2, dll

Untuk kendaraan baru (kerjasama Kementerian Perhubungan dengan Industri Otomobil)

2010-2020 Nasional 50,0 APBN/ Swasta


Memperkenalkan dan mendorong “Car Labeling”

Mulai diterapkan tahun 2012

13. Melaksanakan pembatasan kecepatan pada

Target penurunan eisi CO2 (Juta Ton):

Seluruh jalan tol 2010-2014 Nasional

(seluruh jalan tol)

50,0 BUMN BPJT (Badan Pengatur Jalan

Tol)

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 141


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

jalan toll TN = 0,07 Pembuatan peraturan pendukung

14. Pajak dan harga bahan bakar

Target penurunan emisi CO2 (Juta Ton): - Membuat mekanisme untuk meningkatkan/ menurunkan harga bahan bakar setiap periode hingga tingkat target tercapai

Seluruh pengguna kendaraan bermotor

2010-2014 Nasional - APBN Kementerian Keuangan

15. Pajak kendaraan (berdasarkan emisi CO2)

Target penurunan emisi CO2 (Juta Ton): -

Diterapkan pada kendaraan pribadi setiap 5 tahun, diusulkan pajak kendaraan bermotor

Penerimaan pajak sepeda motor dapat

2010-2014 Nasional - APBN Kementerian Keuangan

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 142


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

digunakan untuk manfaat pengembangan sistem angkutan umum

16. Peningkatan

kualitas kebersihan daratan dan perairan kolam pelabuhan dari limbah sampah, sanitary dan B3 (termasuk minyak)

1 paket 2010-2014 Lokasi pelabuhan ditentukan kemudian

4,0 @per paket periode


17. Peningkatan kebersihan, keteduhan dan keasrian lingkungan dalam kawasan pelabuhan


1,5 @per paket periode


18. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan wawasan pelabuhan


0,05@ per paket periode


KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 143


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

19. Implementasi eco airport

Tingkat pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di bandara.

Pengurangan emisi di bandara.

Pengelolaan sampah yang baik di bandara.

Terciptanya penghematan energi di bandara.

Pengelolaan limbah cair yang baik di bandara.

1 paket / tahun 2010-2020 Bandar Udara UPT dan Bandar Udara di bawah pengelolaan PT. AP I dan AP II

3,825 APBN Kementerian Perhubungan

Penghematan energi,

Pengelolaan kualitas udara,

Pengelolaan sampah.

Pengelolaan limbah cair.

BIDANG 4. INDUSTRI


NO RENCANA AKSI INDIKATOR VOLUME PERIODE LOKASI BIAYA PENANGGUNG

( )/KETERANGAN

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 144

RP. (Miliar) SUMBER

1. Penyusunan dan pengembangan roadmap/peta jalan “Green Industry” dan implementasinya.

Tersusunnya kebijakan Peta Jalan Green Industry.

Terimplementasinya Peta Jalan Green Industry

5 Kawasan Industri dan 8 Sektor Industri

2010–2014 2015–2020

Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT

2010–2014: 100 2015–2020: 100

APBN Swasta Grant


2. Peningkatan capacity building bagi aparat pemerintah dan pelaku industri

Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan pelaku industri dalam Perubahan Iklim

30 propinsi

2010–2014 2015–2020

30 propinsi 2010–2014: 150 2015–2020: 150

APBN Swasta Grant


3. Fasilitasi dan pemberian Insentif untuk penumbuhan Industri Pengelolaan Limbah Industri

Tersusunnya kebijakan fasilitasi dan insentif pengelolaan limbah industri

7 sektor industri (Pulp & kertas, Gelas & keramik, Pupuk, Petrokimia, Makanan& minuman, Tekstil, Logam Non Baja)

2010–2014 2015–2020

Jakarta dan propinsi

2010–2014: 35 2015–2020: 35

APBN Swasta Grant


4. Implementasi Standard of EURO IV untuk kendaraan bermotor baru

Tersusunnya Standar kendaran EURO IV

Target penurunan emisi

1 subsektor industri Industri Transportasi

2010–2014 2015–2020

7 propinsi 2010–2014: 10 2015–2020: 10

APBN Swasta Grant


KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 145


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

: 5%

5. Inventori potensi emisi CO2 pada sektor industri

Tersusunnya sistem data base dan inventori pengurangan emisi CO2 di sektor industri

8 sektor industri (Pulp&kertas, Gelas & keramik, Pupuk, Petrokimia, Makanan& minuman, Tekstil, kimia dasar, Logam Non Baja)

2010–2014 2015–2020

Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku

2010–2014: 175 2015–2020: 175

APBN Grant


6. Pemantauan dan evaluasi program mitigasi

Jumlah industri yang melakukan program mitigasi sebanyak 50 perusahaan

17 industri (Semen, Baja, Pulp& kertas, Gelas & keramik, Pupuk, Petrokimia, Makanan & minuman, Tekstil, Logam Non Baja, transportasi , kimia , elektronika.

2010–2014 2015–2020

Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT

2010–2014: 75 2015–2020: 75

APBN Grant


7. Program Konservasi dan Audit Energi

Terlaksananya manajemen energi Terciptanya

15 sektor industri (Pulp& kertas, Gelas & keramik,

2010–2014

2015–2020

Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT,

2010–2014: 75

2015–2020:

APBN Swasta

Grant


KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 146


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

auditor energi

Pupuk, Petrokimia, Makanan & minuman, Tekstil, Logam Non Baja, transportasi , kimia dasar, elektronika.

Maluku 75

8. Penyusunan Road Map emisi CO2 sektor industri

Tersusunnya Peta Jalan (Road Map) Pengurangan emisi CO2. pada sektor industri.

8 sektor industri (Pulp&kertas, Gelas & keramik, Pupuk, Petrokimia, Makanan& minuman, Tekstil, kimia dasar, Logam Non Baja, transportasi, kimia, elektronika

2010–2014

2015–2020

Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku

2010–2014: 175

2015–2020: 175

APBN Swasta

Grant


KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 147

BIDANG 5. LIMBAH


BIAYA



(Miliar) SUMBER


KETERANGAN

1. Inventarisasi GRK 372 Kota selama 5 tahun. Dana Rp. 500juta/ thn

2010-2020 11 Kota metropolitan, 12 kota besar, 72 kota sedang, 277 kota kecil

2010-2014 : 558,0

2015-2020 :

372,0

APBN APBD

KLH

2. Pengawasan kegiatan pembakaran terbuka (open burning) sampah

Potensi reduksi emisi: 31,743 Ggram CO2

372 kota selama 10 tahun dengan

dana Rp. 1M/ tahun

2010-2020 11 Kota metropolitan, 12 kota besar, 72 kota sedang, 277 kota kecil

2010-2014 : 2.232,0

2015-2020 : 1.488,0

APBN APBD

KLH

3. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah

Termanfaatkannya produk pengaturan, NSPK oleh Pemda, Termanfaatkannya hasil bantek, bimtek, dan pendampingan oleh Pemda,

Penyusunan NSPK pengelolan persampahan di 30 kab/kota

Pendampingan penyusunan SSK yang berkaitan dengan pengelolaan

2010-2014 150 kab / kota 286,07 APBN

Ditjen Cipta Karya, Dep. PU

Merupakan kegiatan software/ non-fisik dalam meningkatkan kapasitas pengelola persampahan

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 148


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

Meningkatnya kompetensi pengelola persampahan, Meningkatnya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan Meningkatnya kinerja pelayanan persampahan

persampahan di 150 kab/kota

Pembinaan kelembagaan (organisasi, SDM, peran masyarakat) di 150 kab/kota

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 149

KEGIATAN PENDUKUNG DATA DAN INFORMASI (BMKG)

BIAYA



(Miliar) SUMBER


KETERANGAN

1. Pembangunan stasiun Global Atmospheric Watch (GAW)

Pengukuran besaran ambient kadar CO2 di wilayah atmosfir Indonesia

2 paket/ 2 lokasi 2010 - 2014 Palu, Papua 30,0 APBN Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas

Udara BMKG

Informasi kadar konsentrasi CO2 berguna untuk klarifikasi tingkat keberhasilan udara bersih Indonesia

2. Pembangunan Sistem Informasi peringatan dini kualitas udara terhadap tingkat bahaya kebakaran

Pemantauan kualitas udara wilayah rawan kebakaran hutan

8 paket/ 8 propinsi

2010 - 2014 Pekanbaru, Jambi, Palembang, Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Medan

15,0 APBN Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas

Udara, BMKG

Informasi kualitas udara wilayah propinsi berguna untuk klarifikasi tingkat keberhasilan policy pencegahan kebakaran hutan.

3. Climate Early Warning System

Peringatan El Nino La Nina untuk peringatan dini kebakaran hutan

16 paket 2010 - 2014 Seluruh Indonesia

487,0 APBN Pusat Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim,

BMKG

Dengan hubungan kuat antara tingkat kekeringan regional memicu perlunya diadakan peringatan dini iklim pencegahan kebakaran hutan

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 150


SASARAN VOLUME



KETERANGAN

dan pengeringan lahan gambut

4. Pengembangan Fire Danger Rating System (FDRS)

Pengukuran tingkat kebakaran dari informasi cuaca untuk peringatan dini harian kebakaran hutan

1 paket 2010 - 2014 709,5 APBN Pusat Meterologi Publik, BMKG

Upaya pencegahan kebakaran hutan harian dengan informasi peringatan dini FDRS

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 151

KEGIATAN PENDUKUNG LINGKUNGAN HIDUP

BIAYA

NO RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN

VOLUME KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER


KETERANGAN

1. Menuju Indonesia Hijau

Potensi reduksi emisi: 2,66 juta ton CO2 eq.

500.000 Ha selama 10 tahun

2010-2020 Seluruh Provinsi

2010-2014 : 1,2

2015-2020 :

0,8

APBN KLH dan kabupaten

seluruh Indonesia

nventarisasi enutupan Lahan, emantauan apangan, engembangan

nsentif untuk enanaman.

2. Pengelolaan Tata Lingkungan

Hasil pemetaan kawasan-kawasan ekosistem penting dari aspek lingkungan sehingga dalam penetapan tata ruang wilayah dapat diidentifikasi untuk tidak dibudidayakan.

Agar di dalam penetapan RTRW akan diperhatikan daya dukung dan daya tampung

Satu paket kebijakan tata lingkungan Pemetaan ekosistem untuk perencanaan lingkungan

2010-2020 Seluruh Provinsi

50,0 APBN KLH Pemetaan Ekosistem Penting untuk Perencanaan Lingkungan

Penerapan KLHS dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah

Pengawasan Pemanfaatan Ruang untuk mempertahankan Daya Dukung Lingkungan

Pemetaan Valuasi Sumber Daya Alam dan

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 152

BIAYA NO RENCANA

AKSI INDIKATOR

SASARAN VOLUME



KETERANGAN

LH, kawasan mana yang harus dipertahankan, tidak dialihfungsikan, dan diketahui nilai moneter dari suatu kawasan ekosistem.

Lingkungan untuk Pertimbangan Alih Fungsi Lahan

Evaluasi Rencana Alih Fungsi Kawasan untuk mempertahankan Fungsi Ekosistem

Penerapan Kajian Daya Dukung Lingkungan Wilayah

Perencanaan Penataan Ruang Berbasis Ekosistem untuk Daya Dukung Wilayah

3. Sistem Inventarisasi GRK Nasional (SIGN) termasuk MRV (Measurable

1 paket 2010-2020 Jakarta dan Seluruh Provinsi di Indonesia

2010-2014 : 120,0

2015-2020 :

80,0

APBN KLH Sebagai tindaklanjut UU 32/2009 penghitungan emisi GRK di tingkat

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 153

BIAYA NO RENCANA

AKSI INDIKATOR

SASARAN VOLUME



KETERANGAN

Reportable Veriable)

nasional, propinsi, kota /kabupaten merupakan kewenangan KLH

Untuk mengetahui status emisi tingkat nasional perlu dilaksanakan inventori GRK secara berkala.

Perlu unit kelembagaan di setiap sektor dan daerah untuk menyediakan data aktifitas (mis: konsumsi BBM, luas reboisasi, jumlah timbulan sampah domestik, dll) sebagai input untuk SIGN.

KLH akan

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 154

BIAYA NO RENCANA

AKSI INDIKATOR

SASARAN VOLUME



KETERANGAN

melakukan pengolahan dan analisis data dari setiap sektor dan daerah sehingga diperoleh status emisi GRK tingkat Nasional dan daerah (profil emisi kota/kabupaten) menjadi tindaklanjut dari Second National Communication

Dalam konteks MRV untuk mitigasi melalui SIGN dapat dikembangkan dan digunakan untuk : Melihat pencapaian pelaksanaan (measurable) reduksi emisi dengan diketahuinya

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 155

BIAYA NO RENCANA

AKSI INDIKATOR

SASARAN VOLUME



KETERANGAN

status emisi (reportable) sedangkan verifiable akan di lakukan pengecekan kembali “tracking back” ke sektor/ sumber emisi dengan memperhatikan: sektor/lokasi, sumber anggaran, teknologi dan sumber energi

4. Pengelolaan

ekosistem gambut berkelanjutan

APBN KLH (PJ)

a. Pemetaan kesatuan hidrologi gambut

2010-2014 0,012 APBN KLH (PJ)

b. Inventarisasi karakteristik gambut

15 Juta Ha 2010-2014 Sumut, Riau,

Jambi, Sumsel, Kalbar,

0,345 APBN KLH (PJ)

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 156

BIAYA NO RENCANA

AKSI INDIKATOR

SASARAN VOLUME



KETERANGAN

Kalteng, Kalsel

c. Pemanfaatan lahan gambut secara berkelanjutan melalui aquaculture

Estimasi reduksi emisi GRK : 604 ton CO2

4.000 Ha 2010-2020 Jambi, Riau,

Kalteng, Kalbar

0,40 APBN KLH Dilakukan kerjasama antar sektor dan pemda

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 157

KEGIATAN PENDUKUNG KELAUTAN DAN PERIKANAN

BIAYA

NO RENCANA AKSI

INDIKATOR SASARAN


(Miliar) SUMBER


KETERANGAN

1. Riset Karbon Laut di Indonesia

5 paket kegiatan

2010-2014 Pesisir Indonesia , Kawasan CTI)

50,0 APBN BRKP-KKP

2. Study Marine Hazard response to Climate Change in SEA Region

2 paket kegiatan

2010-2012 Laut Cina Selatan dan Karimata

15,0 APBN Balitbang KP -KKP

3. Implementasi Indonesia Global Ocen Observing System (NAGOOS)

2 paket kegiatan

2010-2014 Jakarta, Bali dan Perairan Indonesia

45,0 APBN Balitbang KP-KKP

4. Implementasi Indo-China Ocean and Climate Reserach Centre

2 paket kegiatan

2010-2014 Jakarta, Sumbar,Bali 25,0 APBN Balitbang KP-KKP

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 158

BIAYA NO RENCANA

AKSI INDIKATOR

SASARAN VOLUME



KETERANGAN

5 Penyusunan Masterplan (Rencana Zonasi Rinci) Kawasan Minapolitan dan Rencana Zonasi Nasional/Lintas Wilayah Provinsi/kabupaten/Kota (prov/kab/kota)

100 Masterplan (Rencana Zonasi Rinci) Kawasan Minapolitan dan 300 Rencana Zonasi Nasional/Lintas Wilayah Provinsi/kabupaten/Kota (prov/kab/kota)

2010-2020 50 Kawasan Minapolitan, 145

wilayah Lintas Wilayah

Provinsi/kabupaten/Kota

(prov/kab/kota)

150,0 APBN KP3K-KKP

6. Rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, vegatasi pantai, lamun, terumbu karang) di wilayah pesisir

300.000 ha 2010-2020 Kawasan sentra produksi kelautan

dan perikanan

30,0 APBN dan APBD

KP3K-KKP

7. Pengintegrasian adapatasi dan mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan,

2010-2014 11 Wilayah Pengelolaan perikanan

APBN DitjenPerikanan Tangkap, Kementrian Kelautan dan Perikanan

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 159

BIAYA NO RENCANA

AKSI INDIKATOR

SASARAN VOLUME



KETERANGAN

regulasi, kapasitas kelembagaan dan pengelolaan perikanan tangkap

8. Pengembangan budidaya rumput laut

2010-2020 1. Pangkep, Sulsel;

2. Gorontalo;

3. T. Tomini Sulteng;

4. Mamuju, Sulbar

APBN DitjenKelautan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Kementrian Kelautan dan Perikanan

9.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan

9.000.000 ha 2010-2020 Riau, Padang, Pontianak, Kupang, Makasar, Bali, Sorong, Jakarta

150,0 APBN DitjenKelautan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Kementrian Kelautan dan Perikanan

10. Rehabilitasi di Kawasan Konservasi Perairan

9.000.000 ha 2010-2020 Sumatra Barat, Mentawai, Sumatra Utara, Nias Barat/ Utara, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Kepulauan Riau, Bintan, Batam,

170,0 APBN DitjenKelautan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Kementrian Kelautan dan Perikanan

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 160

BIAYA NO RENCANA

AKSI INDIKATOR

SASARAN VOLUME



KETERANGAN

Lingga, Natuna, Sulawesi Selatan, Pangkajene Kepulauan, Selayar, Sulawesi Tenggara, Buton, Wakatobi, NTT, Sikka, Papua Barat, Raja Ampat, Papua, Biak

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 161

KEGIATAN PENDUKUNG LINTAS BIDANG

BIAYA



(Miliar) SUMBER

PENANGGUNGJAWAB (PJ)/

PELAKSANA KETERANGAN

1 Penyusunan National Appropriate Mitigation Actions

Tersusunnya konsep NAMAs yang komprehensif

1 Konsep 2010-2014 Jakarta

800.000 €

APBN +

GTz (Hibah)

Bappenas dan K/L terkait

2 Penyusunan Strategi Pembangunan Rendah Karbon (Green Economic)

Tersusunnya kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

1 Paket Kebijakan

2010-2014 Jakarta 4.000.000 $

APBN + JICA

(Hibah)

Bappenas

3 Penyusunan National Strategy for REDD+

Tersusunnya Strategi Nasional REDD+

1 Kebijakan 2010 Jakarta APBN +Hibah

Bappenas

4 Pembentukan Badan Koordinasi Nasional REDD+

Terbentuknya Badan Koordinasi Nasional REDD+

1 Badan 2010 Jakarta Hibah Menko Ekon/ UKP4

5 Pembentukan lembaga independen MRV untuk REDD+

Terbentuknya Lembaga independen MRV REDD+

1 Lembaga 2010 Jakarta Hibah UKP4, KLH

6 Pembentukan instrumen pembiayaan REDD+

a. Terbentuknya skema pembiayaan

b. Terbentuknya lembaga pembiayaan

1 Lembaga 2010 Jakarta APBN Bappenas, Kemenkeu, UKP4

KEGIATAN PENDUKUNG



| RAN 162

rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah … · nasional penurunan emisi gas rumah kaca ......

Documents