rb.bps.go.id laporan... · 2019-01-07 · hingga diseminasi dan evaluasi dari penyelenggaraan...

iiiRINGKASAN CAPAIAN UTAMA REFORMASI BIROKRASIBADAN PUSAT STATISTIK 2017

KATA PENGANTAR

LAPORAN Ringkas Capaian Utama Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik 2017 menyajikan delta progress pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dari sejak PMPRB 2017 lalu. Laporan

ringkas ini hanya mencakup sejumlah capaian utama yang sangat penting dan strategis baik capaian RB di BPS Pusat maupun capaian di BPS daerah. Capaian pelaksanaan RB secara lengkap disajikan secara khusus dan terpisah di publikasi laporan menurut unit kerja baik kedeputian maupun BPS Provinsi. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi penilaian yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) terhadap capaian RB BPS.

Laporan Ringkas Capaian Utama RB BPS ini mencakup 3 (tiga) aspek utama. Pertama, laporan tentang capaian yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pelaksanaan RB per tanggal 26 Februari 2018 yang mencakup 5 temuan dan 7 rekomendasi. Kedua, laporan tentang capaian-capaian yang sangat penting dan strategis selama setahun yang disajikan per area perubahan. Ketiga, laporan tentang peran BPS baik di level nasional maupun level internasional serta apresiasi dan penghargaan yang diterima BPS.

Capaian ini tentunya dapat diperoleh berkat dukungan dan komitmen seluruh ASN BPS di seluruh unit kerja baik di BPS Pusat maupun BPS Daerah untuk mewujudkan BPS sebagai World Class NSO (Kantor Statistik Berkelas Dunia). Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi seluruh pihak dalam mewujudkan penyelesaian laporan ini.

Jakarta, September 2018 Kepala Badan Pusat Statistik

iv RINGKASAN CAPAIAN UTAMA REFORMASI BIROKRASIBADAN PUSAT STATISTIK 2017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ......................................................................................... iiiDaftar Isi ................................................................................................... iv

PENDAHULUAN ........................................................................................ 1TEMUAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT PMPRB 2017 ................. 7Temuan 1 .................................................................................................. 7Temuan 2 ................................................................................................. 12Temuan 3 ................................................................................................. 16Temuan 4 ................................................................................................. 20Temuan 5 ................................................................................................. 21

CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI BPS 2017-2018 ................................... 231. Manajemen Perubahan .................................................................. 252. Penataan Peraturan Perundang-undangan ..................................... 313. Penataan dan Penguatan Organisasi ............................................... 344. Penataan Tata Laksana .................................................................... 365. Penataan Sistem Manajemen SDM ................................................. 416. Penguatan Akuntabilitas Kinerja ...................................................... 437. Penguatan Pengawasan ................................................................... 468. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ............................................ 48

PERAN BPS ............................................................................................... 531. Peran BPS dalam Pembinaan Statistik Sektoral ............................... 552. Peran BPS dalam Pelaksanaan TPB di Indonesia ............................. 563. Respon Terhadap Kebutuhan Pemerintah akan Data Strategis ....... 564. Peran dan Prestasi BPS di Dunia Internasional ................................ 57

PENDAHULUAN

3RINGKASAN CAPAIAN UTAMA REFORMASI BIROKRASIBADAN PUSAT STATISTIK 2017

PENDAHULUANBuku ini menjelaskan secara ringkas delta progress Reformasi

Birokrasi (RB) dari sejak PMPRB tahun 2017 lalu.

Laporan ringkas ini dibagi dalam 3 bagian:1. Pertama, adalah capaian yang didapat dari hasil menindaklanjuti

rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil evaluasi pelaksanaan RB per tanggal 26 februari 2018. Ada 7 rekomendasi yang disampaikan dan dikelompokkan dalam 5 kelompok temuan.

2. Selain tindak lanjut dari rekomendasi, di buku ini dilaporkan capaian implementasi dari roadmap RB 2015-2019 yang sudah disusun. Capaian-Capaian yang sangat significant selama setahun ini disajikan per area perubahan. Untuk capaian lain, dikemas dalam laporan terpisah per kedeputian dan per daerah berdasarkan provinsi.

3. Bagian terakhir dalam buku laporan ini, disajikan tentang Peranan BPS di level nasional maupun internasional, selain ada yang sifatnya apresiasi karena kapasitas dan kapabilitas BPS, juga terdapat amanah baru yang harus dipikul yang bisa dimaknai sebagai satu tantangan besar.

TEMUAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT PMPRB 2017



Bagian ini membahas temuan dari tim asesor PMPRB KemenPANRB pada tahun 2017 lalu, rekomendasi serta tindak lanjut yang BPS upayakan selama setahun ini. Ada

5 temuan yang mencakup 7 rekomendasi hasil penilaian PMPRB tahun 2017 yang harus ditindaklanjuti oleh BPS. Tindak lanjut dari setiap temuan beserta rekomendasinya dijabarkan secara detil berikut ini.

TEMUAN 1Pelaksanaan RB baru terlihat di Tim RB internal, sedangkan di

unit-unit masih bersifat formalitas dan belum mampu menyentuh perubahan mendasar terkait mindset dan budaya kerja.

REKOMENDASI1. Mendorong implementasi RB mulai dari BPS Pusat hingga ke unit

kerja perwakilan daerah sehingga seluruh unit kerja berkontribusi terhadap pelaksanaan RB

2. Meningkatkan internalisasi kepada seluruh pegawai tentang segala kebijakan terbaru serta mendorong setiap atasan langsung melakukan supervisi, coaching, dan konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya secara berkala setidaknya tiga bulanan yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan

TINDAK LANJUT TEMUAN 1Atas rekomendasi 1) dan 2) berdasarkan Temuan 1 yang

menyatakan bahwa Pelaksanaan RB terlihat di Tim RB internal, sedangkan di unit-unit masih bersifat formalitas dan belum mampu menyentuh perubahan mendasar terkait mind-set dan budaya kerja, maka sebagai tindak lajut dari rekomendasi tersebut BPS melaksanakan beberapa kegiatan strategis.

8 RINGKASAN CAPAIAN UTAMA REFORMASI BIROKRASIBADAN PUSAT STATISTIK 2017


PertamaBPS telah mendorong dan mengintensifkan implementasi RB di

BPS Pusat dan Daerah, serta mewajibkan seluruh Kedeputian BPS dan BPS Provinsi untuk menyampaikan laporan pelaksanaan RB melalui:

• Perbaikan Tim Kerja RB dengan melibatkan seluruh Eselon 2 di BPS dan juga BPS Daerah.

• Selain itu, segala upaya yang terkait RB yang dilakukan oleh tim RB baik Pusat maupun daerah telah didokumentasikan dan dikemas dalam laporan per kedeputian dan per provinsi.

Gambar 1. SK Perbaikan Tim Kerja RB

9


RINGKASAN CAPAIAN UTAMA REFORMASI BIROKRASIBADAN PUSAT STATISTIK 2017

Gambar 2. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja

KeduaBPS telah mendorong peningkatan jumlah Satker berstatus WBK

dan WBBM sebagai bagian dari implementasi RB di Daera. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

• Pada Tahun 2015 BPS memilih 7 satker provinsi di lingkungan BPS, dan diajukan ke KemenPANRB untuk mendapatkan predikat WBK, dan BPS Prov Sulawesi Barat diakui oleh Kemenpanrb sebagai satker WBK.

• Pada tahun 2017 lalu satker yang berpredikat WBK bertambah satu, yakni BPS Prov Jatim.

• Pada tahun ini ada 12 satker WBK dan 2 satker WBBM yang diusulkan ke Kemenpanrb. Diantara satker yang diusulkan tahun ini, sudah mulai ada satker kabupaten kota sebanyak 5.

• Diharapkan tahun ini ada Satker WBBM yang masuk, dan Predikat WBKnya bertambah terutama kabupaten kota, yang diharapkan bisa menjadi pionir atau contoh bagi yang lainnya.



Tabel 1. Daftar Satker yang diusulkan sebagai Satker WBBM dan WBK, 2018

KetigaBPS telah mendorong setiap unit kerja untuk melakukan

pertemuan berkala dalam berbagai bentuk kegiatan yang dapat membangun budaya kerja. Beberapa kegiatan terkait mencakup:

• Pada kegiatan rapat teknis pimpinan bps kabupaten kota di Bandung 2017 lalu, tema peningkatan budaya kerja diusung. Dilakukan internalisasi nilai-nilai reorientasi budaya kerja, work environment, kecintaan pada data seperti menulis, dan leadership, manajemen serta komunikasi merupakan variabel yang menjadi upaya percepatan perbaikan budaya kerja.

• Hasil dari internalisasi tersebut muncul kegiatan seperti happy Monday di BPS Provinsi Jawa Tengah, yang menjadikan senin adalah hari yang paling ditunggu dan dirindu, media komunikasi face to face yang melibatkan seluruh karyawan, unjuk kebolehan dalam bentuk apapun, sharing knowledge dll. Ini telah menciptakan work environment yang kondusif. Kegiatan ini sudah direplikasi di satker lain.

• Ada juga seperti di pusat pertemuan 3 bulanan yang dilakukan di DAPS.

11



Gambar 3. Contoh kegiatan pertemuan berkala

KeempatBPS Melakukan pembinaan Change Champion (CC) dan

Change Agent Network (CAN) serta mengoptimalkan fungsinya dalam menyosialisasikan berbagai perubahan baik di BPS Pusat maupun Daerah.

Fungsi CC sebagai vocal point, bukan memfungsikan dirinya sebagai personel yang lebih penting dari yang lain, tapi untuk memperkuat kejelasan fungsi masing-masing, mengarahkan fokus dan mempertajam langkah reformasi yang harus dilakukan bersama-sama.

Gambar 4. Kegiatan Pembinaan Change Champion dan CAN



TEMUAN 2Masih terdapat definisi kinerja yang belum jelas, sehingga

menimbulkan ketidakselarasan kinerja antara BPS dengan Unit Kerja Eselon I, sehingga pelaksanaan delapan (8) area perubahan masih belum terintegrasi terkait pencapaian kinerja organisasi dan masih pemenuhan dokumentasi formal.

REKOMENDASI3. Mengintegrasikan semua pelaksanaan RB dengan kinerja yang

akan dicapai, sehingga pelaksanaan RB lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh stakeholder.

4. Melakukan reviu terhadap kinerja pada level BPS, unit kerja eselon I, dan BPS perwakilan di daerah sehingga terwujud keselarasan kinerja di setiap jenjang organisasi.

TINDAK LANJUT TEMUAN 2Sebagai tindak lanjut Temuan 2, BPS mengambil langkah strategis

antara lain:Pertama, BPS telah menerapkan Generic Statistical Business

Process Model (GSBPM) untuk menyelaraskan Kinerja antar Unit Eselon 1 di BPS. Dengan penerapan GSBPM ini, tata kelola proses bisnis , siapa melakukan apa pada kegiatan statistik di lingkungan BPS menjadi standar, mulai dari specify needs (mendefinisikan kebutuhan data) hingga diseminasi dan evaluasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut.

Gambar 5. GSBPM penyelarasan kinerja antar Unit Eselon 1 BPS

13



GSBPM juga diterapkan oleh masing-masing unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan statistik. Kedeputian Statistik Sosial, misalnya, telah menerapkan GSBPM dalam kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Gambar 6. Contoh implementasi dari GSBPM pada kegiatan Susenas



Tata kelola berdasarkan GSBPM ini bisa menjadi rujukan atau guideline baik di lingkungan internal BPS sendiri, maupun K/L dalam menjawab kebutuhan data melalui survei. Artinya, dengan guideline yang merujuk GSBPM, maka amanah UU kepada BPS sebagai pembina kegiatan statistik dapat dijalankan dengan baik.

Kedua, salah satu orientasi RB BPS adalah peningkatan kualitas data. Untuk upaya ini telah dibangun SIQAF, yang dapat menilai kualitas data dan prosesnya. Pihak-pihak terkait dari beberapa unit kerja terlibat dalam proses penjaminan kualitas ini. Penjaminan kualitas ini telah dilakukan di beberapa kegiatan survei, dan nantinya akan diterapkan di lebih banyak lagi kegiatan survei lainnya.

Gambar 7. Implementasi SIQAF dalam penjaminan kualitas

Implementasi Sistem Informasi Quality Assurance Framework di BPS (SIQAF BPS)

• Selama tahun 2015-2019, BPS mengkaji dan membangun Deklarasi Kualitas (Quality Declare) dan Gerbang Kualitas (Quality Gates).

• Deklarasi Kualitas merupakan instrumen penyampaian penjaminan kualitas statistik yang dihasilkan BPS terhadap pemerintah, pengguna data, responden, stakeholders, dan pihak-pihak terkait dalam bentuk daring (online).

• Informasi dalam Deklarasi Kualitas didapat dari hasil pengukuran kualitas yang dibedakan menurut 6 (enam) dimensi kualitas dan 8 (delapan) tahapan kegiatan statistik.

15



Implementasi pengukuran dan deklarasi kualitas data menggunakan aplikasi SIQAF BPS

• 2017: Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur (STPIM) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

• 2018: Perluasan cakupan terhadap Survei Harga Konsumen (SHK) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SakernasLangkah lain yang diambil BPSadalah melakukan reviu ke-2 pada

Renstra 2015 -2019 berdasarkan reviu ke-2 IKU BPS sesuai Perka No. 2 Tahun 2017 dan melakukan penambahan/penajaman indikator yang menggambarkan mandat Undang-Undang tentang Statistik yang akan dimuat pada reviu ke-3 IKU BPS (dalam proses).

Gambar 8. Reviu RENSTRA BPS 2015-2019



TEMUAN 3Inovasi-inovasi tata kelola internal organisasi di BPS Perwakilan

Daerah belum banyak direplikasi; misalnya catatan harian pegawai yang di BPS Bantul bisa dikembangkan dan digunakan oleh unit BPS wilayah lain, bahkan pusat.

REKOMENDASI5. Mereplikasi inovasi-inovasi tata kelola internal organisasi yang

dibuat oleh perwakilan BPS di daerah untuk dapat diimplementasi di perwakilan BPS lainnya. Misalnya, catatan harian pegawai di Bantul bisa dikembangkan dan digunakan oleh unit BPS wilayah lain, bahkan pusat

TINDAK LANJUT TEMUAN 3Untuk rekomendasi 5) berdasarkan temuan bahwa inovasi-

inovasi tata kelola internal organisasi di BPS Perwakilan Daerah belum banyak direplikasi, BPS telah melakukan beberapa tindak lanjut antara lain:

Pembentukan Tim Penilai Inovasi dan Pelaksanaan Lomba Inovasi di Internal BPS

Untuk mendorong seluruh unit kerja bersemangat dalam melakukan inovasi, BPS membentuk Tim Penilai Inovasi dan melaksanakan Ajang inovasi award di internal. Inovasi terbaik kemudian diusulkan ke ajang inovasi pelayanan publik tingkat nasional yang diselenggarakan oleh KemenPANRB. Berikut ada beberapa aplikasi android untuk layanan data dari masing-masing daerah. Secara umum aplikasinya sama tetapi ada penajaman/pengembangan beberapa fitur yang khas pada masing-masing inovasi.

Sebagai bagian dari memperkenalkan inovasi yang dilakukan oleh BPS, BPS menyertakan lomba inovaasi di tingkat nasional. Tahun ini ada “Bikin Asik (Jambi Terkini dalam Aplikasi Statistik)” dari jambi yang sudah masuk dalam top 99 innovation award. Diharapkan lolos dalam seleksi masuk top 40 innovation award.

17



Gambar 9. Inovasi BPS Provinsi Jambi masuk dalam 99 Inovasi Terbaik

Selain aplikasi yang sifatnya pelayanan publik eksternal, pelayanan di lingkungan internal juga ada beberapa inovasi baik yang sifatnya masih terkait penyediaan data seperti SIPENA (mencari fenomena terkait data yang akan disajikan, sehingga lebih informatif untuk disampaikan), ada juga yang sifatnya administratif seperti yang dikembangkan di BPS Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPS Provinsi Aceh.

Gambar 10. Beberapa contoh inovasi pelayanan publik eksternal



Gambar 11. Beberapa contoh inovasi pelayanan internal BPS

BPS sedang melakukan replikasi pada beberapa inovasi yang mendapatkan perhatian atau apresiasi khusus dari para pengguna, bekerjasama dengan developer daerah agar inovasi ini dapat digunakan secara massive. Misalnya, Sistem Informasi Geografis Potensi Desa, yang mendapatkan apresiasi khusus dari anggota dewan dan sistem informasi Manajemen kinerja mitra yang mulai disiapkan untuk hajatan besar nanti di 2020 yakni Sensus Penduduk.

Gambar 12. Karya inovasi BPS Provinsi yang segera akan direplikasi

19



Membangun sistem pengelolaan inovasi yang terintegrasi (Integrated Innovation Framework)

Menyadari bahwa replikasi inovasi yang begitu massive itu sangat berat, maka BPS telah membangun Integrated Innovation Framework. Sistem ini diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh inovasi yang telah diinventarisir oleh BPS baik inovasi yang dilakukan BPS Pusat maupun BPS Daerah.

Konsepnya, karena proses bisnis BPS di setiap daerah adalah sama maka inisiatif inovasi akan ditampung dan developer yang ingin join dalam pengembangan inovasi tersebut akan difasilitasi untuk bisa melakukan join development. Jadi paradigma berfikirnya sudah tidak lagi think locally act locally, artinya masing-masing daerah berinisiatif untuk melakukan inovasi untuk masing-masing daerahnya. Tetapi, sekarang diharapkan bergeser ke paradigma think globally act globally, siapapun bisa kontribusi untuk inovasi demi kepentingan nasional atau bersama. Tidak ada lagi silo untuk hajat masing-masing daerah.

Gambar 13. Rancangan Integrated Innovation Framework



TEMUAN 4Penggunaan e-government belum optimal sehingga kualitas

pelayanan BPS belum sesuai harapan stakeholder.

REKOMENDASI6. Meningkatkan komunikasi dengan stakeholder terutama dalam

rangka menginformasikan segala perbaikan/inovasi yang telah dilakukan oleh BPS sehingga stakeholder dapat mengetahui hasil perbaikan/inovasi

TINDAK LANJUT TEMUAN 4Terkait rekomendasi meningkatkan komunikasi dengan

stakeholder terutama dalam rangka menginformasikan segala perbaikan/inovasi yang telah dilakukan oleh BPS sehingga stakeholder dapat mengetahui hasil perbaikan/inovasi, berdasarkan Temuan 4, agar penggunaan e-government menjadi lebih optimal dan kualitas layanan sesuai harapan, maka BPS telah melibatkan stakeholder saat launching inovasi2 BPS. Hal ini diharapkan nantinya akan ada feedback demi perbaikan aplikasi ke depan yang sesuai dengan harapan, sehingga kualitas layanan bisa meningkat.

Gambar 14. Pelibatan stakeholder dalam me-launching inovasi

21



TEMUAN 5Pemberian tunjangan kinerja pegawai masih berdasarkan pada

kehadiran dan justifikasi pimpinan

REKOMENDASI7. Memastikan bahwa setiap individu punya ukuran kinerja yang

jelas sehingga penilaiannya bisa menjadi unsur kinerja dalam pemberian tunjangan kinerja

TINDAK LANJUT TEMUAN 5Terakhir, rekomendasi bahwa BPS harus memastikan bahwa

setiap individu memiliki ukuran kinerja yang jelas sehingga penilaiannya bisa menjadi unsur kinerja dalam pemberian tunjangan kinerja berdasarkan Temuan 5 bahwa pemberian tunjangan kinerja pegawai masih berdasarkan pada kehadiran dan justifikasi pimpinan, BPS melakukan langkah strategis berupa:

• BPS telah Mengembangkan dan menyempurnakan sistem CKP dan SKP.

• Pengembangan performance dan career management dengan Konsultan People Prime, yang pada hari kamis tgl 6 September lalu telah dilakukan kickoff kegiatan ini.

• Sistem penilaian kinerja individu yang diselaraskan dengan target capaian kinerja unit kerja.

Gambar 15. Sistem penilaian kinerja



Gambar 16. Pengadaan konsultan dalam rangka Performance dan Career Management

CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI BPS 2017-2018


CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI

BPS 2017-2018

1. MANAJEMEN PERUBAHANBerbagai kegiatan di pilar Manajemen Perubahan telah dilakukan

BPS. Beberapa contoh kegiatan baik di BPS Pusat maupun BPS daerah. Beberapa kegiatan yang cukup signifikan dalam manajemen perubahan adalah pengukuran budaya organisasi dan kegiatan terkait sebagai tindak lanjutnya.

Pengukuran Budaya Organisasi – Survei OCHISurvei OCHI (Organization Culture Health Index) dilakukan pada

tahun di seluruh unit kerja di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dari Survei OCHi ini adalah untuk mengetahui indeks kesehatan budaya organisasi BPS. Hasil dari survei OCHI berhasil mengidentifikasi toxic penghambat kinerja organisasi di setiap unit kerja baik di BPS Pusat maupun BPS Daerah. Hasil OCHi selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan strategis selanjutnya dalam rangka memperbaiki budaya kerja.

Gambar 17. Screenshot Laporan Hasil Pelaksanaan Survei OCHI di BPS



Culture Change WorkshopCulture Change Workshop sebagai tindak lanjut hasil OCHI

dilakukan oleh BPS bekerjasama dengan Australian Bureau of Statistics (ABS). Kegiatan workshop ini melibatkan peserta seluruh CC, baik pusat maupun daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan CC mengenai kepemimpinan, perubahan budaya kerja, dan perubahan pola pikir guna mendukung peningkatan kinerja di setiap unit kerja BPS.

Gambar 18. Kegiatan Culture Change Workshop bersama ABS

27



Gambar 19. Cover Laporan Penyelenggaraan Culture Change Workshop



Pembinaan CC dan CANPembinaan Change Champion (CC) dan Change Agent Network

(CAN) sebagai tindak lanjut dari hasil survei OCHI dilakukan di seluruh provinsi. Kegiatan pembinaan CC dan CAN ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai perubahan-perubahan yang dilakukan di BPS. Kegiatan pembinaan ini ditindaklanjuti dengan kegiatan oleh CAN yang berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada seluruh pegawai di unit kerja masing-masing, menyusun rencana aksi, dan mengimplementasikannya.

Gambar 20. Kegiatan Pembinaan CAN di BPS Provinsi Sulawesi Barat

29



Gambar 21. Cover Laporan Pembinaan CAN di BPS Provinsi Jawa Timur



Pembelajaran via WhatsApp Group

Sebagai bagian dari inovasi dalam manajemen perubahan dibuat kelompok pembelajaran via WhatsApp (WAG). WAG beranggotakan semua pegawai BPS yang berminat, dengan tujuan menyebarkan informasi secara lebih cepat, serta berbagi ilmu dan pengalaman di bidang teknis maupun non-teknis sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai BPS.

Gambar 22. Screenshot Salah Satu Grup WhatsApp di BPS

31



2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANDalam hal penataan peraturan perundang-undangan, beberapa

langkah diambil oleh BPS. Paling tidak ada 3 kegiatan utama dalam penataan peraturan perundang-undangan yakni melakukan revisi Undang-Undang Statistik, Pengembangan PPID dan pengintegrasian JDIH BPS dengan JDIHN.

Revisi Undang-Undang StatistikLangkah strategis yang diambil BPS dalam melakukan revisi

Undang-Undang Statistik adalah melakukan penyusunan draft Naskah Akademik dan draft Perubahan /Penggantian UU Statistik yang akan didaftarkan dalam Program Legislasi Nasional pada tahun 2019.

Gambar 23. Roadmap revisi Undang-Undang Statistik

PPID yang dikembangkan menjadi SPDHPPID yang sudah dibangun selam ini hanya mencakup peraturan-

peraturan yang telah dibuat. Untuk memaksimalkan fungsi dari sistem PPID ini, system ini dikembangkan menjadi SPDH (Sistem Penyusunan Dokumen Hukum). SPDH berfungsi tidak hanya mencakup peraturan tetapi juga Perjanjian Kerjasama, dan produk hukum lainnya.



Gambar 24. Screenshot pengembangan Web PPID

Website JDIH BPS terintegrasi JDIHNWebsite JDIH yang sudah dibangun BPS telah disempurnakan.

Saat ini, JDIH BPS sudah terintegrasi secara sempurna dengan JDIHN. Integrasi antara JDIH BPS dan JDIHN tidak hanya dalam bentuk integrasi website, tetapi sudah terintegrasi secara database. Dengan demikian, dokumentasi dan informasi peraturan di lingkungan BPS telah terintegrasi dengan instansi lain dan dapat diakses dengan mudah.

33



Gambar 25. Screenshot integrasi JDIH BPS dengan JDIHN



3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASIBeberapa aspek penting terkait dengan penataan dan penguatan

organisasi antara lain penerbitan Perka BPS No. 87 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS dan Perka BPS No. 60 Tahun 2018 tentang pembentukan beberapa satker baru.

PERKA BPS No. 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STISPerka BPS No. 87 ini dibuat untuk mengevaluasi struktrur

organisasi Politeknik Statistika STIS dalam rangka penataan organisasi agar sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi yang strategis sesuai dengan tuntutan kebutuhan BPS dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan BPS yang semakin berat.

Gambar 26. Perka BPS No. 87 tentang evaluasi struktrur organisasi Politeknik Statistika STIS

35



Perka BPS No 60 Tahun 2018 tentang pembentukan BPS Prov Kaltara, BPS Kab Labuhan Batu Selatan, BPS Kab Kolaka Timur dan BPS Kab Bolaang Mongondow Utara

Perka Badan Pusat Statistik Nomor 60 Tahun 2018 tentang pembentukan Badan Pusat Statistik pada Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dikeluarkan dalam rangka efektifitas kinerja BPS di wilayah-wilayah tersebut serta memenuhi kebutuhan stakeholder khususnya pemerintah daerah terkait. Sebelum Perka No. 60 tahun 2018 dikeluarkan, telah dilakukan penyusunan naskah akademik pembentukan instansi vertical baru. Naskah akademik didasarkan pada hasil evaluasi TUSI unit organisasi pusat dan daerah menghasilkan penataan struktur organisasi BPS melalui pengusulan pembentukan satu BPS Provinsi dan 36 BPS Kabupaten/Kota.

Gambar 27. Naskah akademik dan Perka Pembentukan Satker Baru



4. PENATAAN TATA LAKSANADi area penataan tata laksana, sejumlah langkah telah dilakukan

antara lain Penyusunan Renstra Teknologi Informasi 2018-2022, pembangunan prototype Sistem Informasi Manajemen Pengarsipan SP2020, pemanfaatan CAPI, CAWI dan HP Android dalam kegiatan survey, pembangunan back office dan Halo SIS. Sejumlah langkah tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola berbagai kegiatan di BPS.

Penyusunan Renstra Teknologi Informasi 2018-2022Dalam area Penataan Tata Laksana untuk mendukung pencapaian

Renstra BPS 2015-2019 dan sebagai pengungkit pada renstra BPS 2020 – 2025, BPS melakukan penguatan tata laksana melalui penyusunan Renstra Teknologi Informasi 2018-2022 dengan Visi Misi Teknologi Informasi BPS “Pengguna mendapatkan manfaat dari Layanan TI BPS yang prima dan inovatif secara aman, efektif, efisien, terpercaya, dan handal”. Kebijakan dan Standar tata kelola TI mencakup 6 aspek:

1. Kebijakan dan Standar Tata Kelola TI2. Kebijakan dan Standar Tata Laksana TI3. Kebijakan dan Standar Manajemen Program TI4. Kebijakan dan Standar Manajemen Proyek TI5. Kebijakan dan Standar Manajemen Data6. Kebijakan dan Standar Manajemen Resiko TI

Gambar 28. Perencanaan Strategis Pengembangan TI BPS (2018-2022)

37



Dashboard User SIMASP2020Pengarsipan manjadi salah satu aspek penting dalam penilaian

RB. Untuk menghasilkan tata laksana yang baik dalam kegiatan Sensus Penduduk 2020 di setiap tahapan, perlu dilakukan tat kelola kearsipan yang baik. Guna mendukung kegiatan ini, saat ini telah dibangun prototype Sistem Informasi Manajemen Pengarsipan SP2020 (SIMASP2020). Sistem ini dibangun dengan tujuan memenuhi kebutuhan pengarsipan semua tahapan kegiatan SP2020 agar semua kegiatan ter-record dengan baik, sehingga evaluasi di setiap kegiatan dapat dilakukan dengan mudah.

Gambar 29. Dashboard Sistem Informasi Manajemen Pengarsipan SP2020

Pemanfaatan Teknologi CAPI dan CAWIPemanfaatan teknologi Computer Assisted Personal Interviewing

(CAPI) dan Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) dalam beberapa kegiatan survei maupun pilot Sensus Penduduk 2020 untuk menggantikan metode Paper And Pencil Interviewing (PAPI). Penggunaan CAPI dan CAWI dalam pengumpulan data dapat mempercepat proses serta menghasilkan data yang lebih akurat karena tidak perlu dilakukan entry data ulang dimana entry data secara manual sering menghasilkan kesalahan. Selain penggunaan metode CAPI dan CAWI juga dapat mengurangi biaya dalam pengumpulan data.



Gambar 30. Pemanfaatan Teknologi dalam Perbaikan Proses Bisnis (CAPI dan CAWI)

Pemanfaatan HP Android dalam SurveiPerkembangan teknologi juag mendorong BPS untuk

memanfaatkan perkembangan yang ada. Pemanfaatan HP Android telah dilakukan di beberapa kegiatan survei. Survei untuk pengumpulan data dalam rangka menyusun Indeks Risiko Terorisme yang dilakukan oleh BPS bekerjasama dengan BNPT dapat dilakukan secara cepat dengan pemanfaatn HP Android. Selain itu HP Android juga dimanfaatkan untuk kegiatan pengumpulan data pada Survei KSA. Pengumpulan data berbasis HP Adroid ini dapat berjalan lebih cepat karena data lapangan langsung dikirimkan ke server.

Gambar 31. Kerangka Sampel Area (KSA) pengganti Survei Ubinan

39



Pembangunan Back Office dalam Penggunaan AnggaranUntuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi

penggunaan anggaran, BPS telah membangun Sistem Back Office. Back Office merupakan Sistem informasi terintegrasi mulai dari perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran, penggunaan anggaran, serta monitoring anggaran. Dengan system ini, penggunaan di setiap unit kerja dapat dimonitor penggunaannya dan penyerapannya oleh setiap stakeholder terkait.

Gambar 32. Integrasi Sistem Back Office

Halo SISSebagai bagian dari perbaikan tata laksana dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada pegawai internal BPS khusunya terkait dengan pelayanan Teknologi Informasi, Direktorat SIstem Informasi Statistik telaah membangun sistem pelayanan yang dikenal dengan Halo SIS. Dengan Halo SIS, pengguna layanan TI dipermudah khususnya dalam melakukan pelaporan atau permintaan TI ke Direktorat SIS secara mandiri.



Gambar 17. Sistem Layanan IT Terpadu

41



5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Performa 360Salah satu terobosan yang dilakukan oleh BPS dalam sistem

manajemen SDM khususnya terkait dengan penilaian kinerja setaiap pegawai, BPS meluncurkan Sistem Performa 360. Mengapa Performa 360 dikatakan sebagai terobosan baru? Karena Performa 360 merupakan sistem yang dibangun dari keinginan pimpinan BPS dalam penilaian kinerja individu dimana penilaian kinerja individu tidak bersifat satu arah yakni atasan menilai bawahan, tetapi kinerja individu dinilai oleh atasan, kolega dan bawahan. Aplikasi Performa 360 dibuat untuk memungkinkan setiap individu bebas menilai atasan, bawahan dan kolega tanpa diketahui oleh siapapun. Performa 360 untuk menilai perilaku pegawai secara 3600 yang mengacu pada nilai PIA, Revolusi Mental, dan PPK PNS.

Gambar 34. Sreenshoot Video Sosialisasi Performa 360

Aplikasi dapat dikases melalui simpeg.bps.go.id/360 dan dengan media sosialisasi video http://s.bps.go.id/performa360

Gambar 35. Tampilan Interface aplikasi Performa 360



Progres yang dicapai pada kegiatan ini adalah pelaksanaan ujicoba atau pilot project di enam unit eselon 2 yaitu: Inspektorat, Biro Bina Program, Direktorat Neraca Produksi, Pusdiklat, BPS Provinsi Jawa Barat, dan BPS Provinsi Banten. Dalam waktu dekat Performa 360 akan mulai diberlakukan segera di seluruh unit kerja BPS di seluruh Indonesia. Sosialisasi di level pimpinan telah dilakukan oleh Kepala BPS dalam kegiatan Rateknas Pimpinan BPS Provinsi di Surabaya pada 27-31 Agustus 2018

Gambar 36. Cover Buku Laporan Pilot Project Aplikasi Performa 360

43



6. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJAUntuk mendukung penguatan akuntabilitas kinerja, selama 2017-

2018 BPS telah melakukan berbagai kegiatan antara lain pembinaan Penyusunan SAKIP dan Petunjuk Teknis Evaluasi Implementasi SAKIP, pengembangan aplikasi SIMONEV, serta reviu data kinerja.

Pembinaan SAKIP di BPS ProvinsiPembinaan SAKIP untuk Unit Kerja BPS Provinsi sebagai bentuk

upaya peningkatan kualitas SAKIP, menyamakan persepsi dalam penyusunan SAKIP, dan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Pada tahun 2017 pembinaan SAKIP telah dilakukan pada 12 Provinsi, tetapi pada 2018 pembinaan SAKIP telah dilakukan terhadap seluruh BPS Provinsi.

Gambar 37. Laporan Pembinaan Sakip BPS seluruh Provinsi Tahun 2018



Penyusunan Petunjuk Teknis Evaluasi Implementasi SAKIP 2018 (Draft)Sebagai panduan bagi evaluator dalam malakukan evaluasi SAKIP

agar lebih efektif dengan upaya perbaikan yang cepat, Petunjuk Teknis Evaluasi SAKIP dibuat. Saat ini dokumen petunjuk teknis evaluasi SAKIP masih dalam bentuk draft.

Gambar 38. Draft Juknis Evaluasi Sakip

Pengembangan Aplikasi SIMONEVAplikasi SIMONEV yang sudah ada dikembangkan dengan

memberikan penambahan fitur dashboard yang memungkinkan pimpinan dapat memantau kinerja sampai pada level bawah. Pengembangan ini cukup strategis karena pemantauan kinerja oleh pimpinan menjadi lebih efisien dan efektif.

45



Gambar 39. Pengembangan Fitur Aplikasi Simonev

Reviu Data KinerjaSebagai bagian dari penguatan akuntabilitas kinerja, BPS

melakukan reviu terhadap data kinerja pada level Unit Kerja Eselon I dan BPS Provinsi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Reviu ini dilakukan untuk menyelaraskan kinerja di setiap unit kerja.

Gambar 40. Laporan Hasil Reviu PK BPS Tahun 2017



7. PENGUATAN PENGAWASAN

Sistem Pengendalian InternalDi area penguatan pengawasan, satu kegiatan strategis yang

dilakukan BPS adalah internalisasi sistem pengendalian internal. Internalisasi pengendalian internal telah dilakukan secara intensif terhadap seluruh Satker BPS. Internalisasi sistem pengndalian internal dilakukan melalui kegiatan Bimtek Internalisasi Implementasi SPIP. Internalisasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan BPS.

Untuk mendukung pelaksanaan SPI yang efektif, dibangun sitem e-SPIP dan pedoman penggunaan e-SPIP. e-SPIP merupakan sistem untuk mengidentifikasi dan menilai resiko secara mandiri yang dilakukan di seluruh unit kerja secara online melalui: https://webapps.bps.go.id/e-spip/web. Langkah strategis yang telah dilakukan BPS dalam rangka efektifitas pemanfaatan e-SPIP adalah bahwa BPS melalui Irtama telah mengirimkan petunjuk terkait pengisian LK menggunakan PIPK (Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan).

Gambar 41. Bimtek internalisasi implementasi e-SPIP

47



Gambar 42. Screenshot e-SPIP dan pedoman entry aplikasi e-SPIP



8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKDalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public, berbagai

kegiatan dan inovasi telah dilakukan oleh BPS baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa contoh kegiatan strategis dalam upayanya meningkatkan kualitas pelayanan public antara lain Pembangunan PST Online, Pembangunan aplikasi berbasis Android (Misalnya Allstat di BPS Pusat, Bikin Asik di BPS Provinsi Jambi, dll), Web API, dan Dashboard SDG.

Pembangunan PST OnlinePembangunan PST Online bertujuan untuk memberi kemudahan

kepada konsumen data BPS. PST Online dibuat untuk menggantikan aplikasi PST versi desktop yang memungkinkan konsumen data BPS tidak harus berkunjung ke BPS. PST Online ini telah mengintegrasikan Pelayanan Statistik Terpadu di BPS seluruh Indonesia. Salah satu fasilitas yang diberikan PST Online adalah adanya kemudahan bagi konsumen data dalam mengkasespublikasi BPS dalam format softcopy yakni melalui: https://perpustakaan.bps.go.id/opac

Gambar 43. Tampilan depan aplikasi PST online

49



Pelayanan Coaching Clinic StatistikBPS Pusat menyediakan sarana konsultasi statistik bagi pengguna

data. Konsultasi dapat dilakukan melalui tatap muka secara intensif. Layanan konsultasi Coaching Clinic juga diberikan oleh sejumlah BPS Daerah. Di BPS Provinsi Jawa Tengah, misalnya, memberikan pelayanan coaching clinic secara gratis kepada public. Di Provinsi Jambi, bahkan aplikasi Bikin Asik selain menyediakan akses data secara mudah melalui HP Android juga menyediakan fasilitas konsultasi statistic secara online.

Gambar 44. Layanan konsultasi Coaching Clinic

Aplikasi berbasis androidSalah satu produk unnggulan BPS sebagai inovasi dalam

pelayanan public adalah pembangunan system Allstat. Allstat menyajikan informasi dari seluruh domain website BPS, baik pusat, provinsi, kabupaten, ataupun kota yang berjumlah sebanyak 549 domain. Dengan Allstat, informasi benar-benar ada di ujung jari anda kemanapun anda pergi dan dimanapun anda berada. Selain itu, sejumlah BPS Daerah juga telah meluncurkan berbagai aplikasi berbasis android dalam rangka meningkatkan kualitas pelayan publik terkait data statistik yang dihasilkan.



Gambar 45. Tampilan depan aplikasi Allstat

Web APIPortal open data dikembangkan untuk memberikan kemudahan

kepada pengguna data dalam mengakses produk-produk BPS dalam format yang diinginkan: tabel, berita resmi, publikasi digital, infografis, dan lainnya.

Gambar 30. Tampilan portal Web API

51



Dashboard SDGDashboard SDG merupakan sistem manajemen data SDGs

terorganisir. Dashboard menyajikan indikator SDGs secara cepat dalam bentuk tabel /grafik. Dashboard saat ini baru memuat 62 indikator dari 136 indikator kontribusi BPS, atau sekitar untuk 319 indikator nasional.

Gambar 46. Dashboard SDGs

PERAN BPS


Peran BPS1. PERAN BPS DALAM PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan pembinaan statistic sektoral dilakukan dalam berbagai bentuk. Di sejumlah daerah pembinaan statistik sectoral dilakukan melalui forum satu data. Sejalan dengan pembentukan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian di seluruh pemerintah daerah yang salah satu wewenangnya adalah penyelenggaraan statistic sectoral, maka untuk konsolidasi dalam kerangka pembinaan statistic sectoral terhadap Dinas KOminfo Statistik dan Perandian tersebut Kepala BPS telah melakukan Video Conference dengan Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik dari seluruh Indonesia terkait rencana kegiatan pembinaan statistik sektoral yang akan dilakukan BPS.

Untuk menunjang kegiatan pembinaan statistik sektoral telah dibangun Sistem Konsistensi Data Sektoral antara Daerah dan Nasional yang dalam hal ini adalah Konsistensi antara data Daerah Dalam Angka (DDA) yang diterbitkan oleh BPS Daerah dengan data Statistik Indonesia yang merupakan publikasi BPS Pusat.

Gambar 48. Rencana Kerja Forum Satu Data


PERAN BPS

2. PERAN BPS DALAM PELAKSANAAN TPB DI INDONESIABPS berperan aktif baik di tingkat nasional maupun daerah dari

tahap persiapan pelaksanaan TPB sampai dengan penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (baik Rencana Aksi Nasional maupun Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan TPB). Secara detil BPS berperan dalam penyediaan indikator TPB (khusus yang bersumber dari survey BPS), merumuskan penyusunan dokumen metadata indikator TPB, merumuskan penyusunan dokumen RAN dan RAD, serta dokumen TPB lain yang terkait. Selain itu, BPS juga menjadi anggota TIM Pelaksana TPB baik di tingkat nasional maupun daerah.

Gambar 49. Supporting BPS dalam penyusunan indikator SDGs

3. RESPON TERHADAP KEBUTUHAN PEMERINTAH AKAN DATA STRATEGISBPS merespon kebutuhan data strategis yang sangat mendesak

untuk kebutuhan perencanaan pemerintah seperti data ekonomi kreatif. Data ekonomi kreatif telah berhasil dikumpulkan oleh BPS yang mencakup 3 publikasi yakni Laporan Penyusunan PDRB EKRAF 5 Provinsi, Tabel Input-Output Updating Ekonomi Kreatif dan Laporan PDB Ekonomi Kreatif.

57

PERAN BPS


Gambar 50. Peran BPS dalam menyusun Publikasi Ekonomi Kreatif

4. PERAN DAN PRESTASI BPS DI DUNIA INTERNASIONALDi dunia internasional BPS dipercaya untuk memimpin beberapa

Working Group dan Komite/Komisi. Saat ini BPS menduduki Chair dari UNESCAP Committee on Statistics. Di Tingkat ASEAN, BPS dipercaya untuk menjadi chair Working Group on SNA (WGSNA), chair di Working Group on Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (WGITITDIMT-GT).

Selain itu prestasi BPS di tingkat internasional adalah Web BPS masuk dalam peringkat 27 dari 180 Negara dan peringkat 2 di ASEAN terkait keterbukaan data tahun 2017 dari Open Data Watch (ODW). Selain itu data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dihasilkan oleh BPS memperoleh predikat “accurate“ dari IMF.


PERAN BPS

Gambar 51. Laporan Open Data Inventory 2017

5. SUPPLY AND USE TABLE GO INTERNATIONALSupply and Use Table telah dipelajari oleh Malaysia dan beberapa

negara lain. Negara lain bahkan berkeinginan menggunakan sistem Supply and Use Table yang telah dibangun BPS tersebut. Akan tetapi keinginan mereka memanfaatkan penggunaan sistem tersebut masih menunggu aspek legal terkait aturan yang berlaku.

rb.bps.go.id laporan... · 2019-01-07 · hingga diseminasi dan evaluasi dari penyelenggaraan...

Documents