laporan shprb pemerintah provinsi tahun 2018 - rb.bps.go.id · 2 laporan shprb pemerintah provinsi...

Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 iii

Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 1

2 Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018

Laporan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(SHPRB) Pemerintah Provinsi

Tahun 2018

Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 i

Kata Pengantar

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu langkah awal untuk

melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang

baik, efektif dan efisien. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan RB

adalah meningkatnya kualitas pelayanan. Untuk mengukur keberhasilan

tersebut, maka setiap instansi pemerintah baik Kementerian/Lembaga maupun

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan melakukan evaluasi

pelaksananaan reformasi birokrasi secara mandiri setiap tahun, yang dikenal

sebagai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Di lain

pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Kementerian PAN dan RB) melakukan evaluasi eksternal terhadap PMPRB

dimaksud pada setiap Instansi Pemerintah melalui Survei Hasil Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (SHPRB).

Dalam perjalanan mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif dan

efisien, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya penyalahgunaan wewenang;

praktek korupsi, kolusi dan, nepotisme (KKN); dan lemahnya pengawasan.

Untuk itu Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi eksternal juga terhadap

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi

Pemerintah.

Dalam kaitannya dengan evaluasi eksternal terhadap pelaksanaan RB

dan pembangunan Zona Integritas tersebut, KemenPANRB melakukan Survei

Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) bekerja sama dengan Badan

Pusat Statistik (BPS). Hasil survei berupa Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dari Pemerintah Provinsi yang akan

dievaluasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi.

Jakarta, Desember 2018

Sekretaris Utama

Dr. Adi Lumaksono M.A.

Kata Pengantar

ii Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018

Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 iii

Daftar Isi

Kata Pengantar ...................................................................................................... i

Daftar Isi………… .................................................................................................. iii

Daftar Gambar ....................................................................................................... v

Daftar Lampiran .................................................................................................vii

Bab 1. Pendahuluan ............................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1

1.2 Ruang Lingkup ....................................................................................... 2

1.3 Tujuan ........................................................................................................ 2

Bab 2. Tinjauan Dimensi Pelayanan Publik dan Perilaku Anti Korupsi ........................................................................................... 3

2.1 Dimensi Pelayanan Publik ................................................................. 3

2.2 Dimensi Perilaku Anti Korupsi ........................................................ 7

Bab 3. Metodologi ................................................................................................ 9

3.1 Target Populasi ...................................................................................... 9

3.2 Penentuan Sampel ................................................................................ 9

3.3 Metode Pencacahan .......................................................................... 11

3.4 Metode Analisis ................................................................................... 12

Bab 4. Pengolahan Data .................................................................................. 17

4.1 Sistem Aplikasi Pengolahan Data ................................................ 17

4.2 Tahapan Pengolahan Data .............................................................. 17

4.3 Hasil Pengolahan Data ..................................................................... 18

Bab 5. Analisis IPP dan IPAK Pemerintah Provinsi .............................. 19

Bab 6. Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Publik ............................... 23

Daftar Pustaka ................................................................................................... 25

Lampiran 27

Lampiran 1. Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi, 2018 29

Lampiran 2. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pemerintah Provinsi, 2018 .............................................................................................. 30

Daftar Isi

iv Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018

Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 v

Daftar Gambar

Gambar 1. Contoh Mekanisme Pemilihan Sampel ....................................................... 11

Gambar 2. Mekanisme Pemilihan Kuesioner................................................................. 12

Gambar 3. Pembagian Kuadran Berdasarkan Diagram Pencar IPP vs IPAK .... 14

Gambar 4. Diagram Laba-Laba dari Unsur-unsur IPP ............................................... 15

Gambar 5. IPP Provinsi di Atas Rata-rata ....................................................................... 18

Gambar 6. IPP Provinsi di Bawah Rata-rata .................................................................. 19

Gambar 7. IPAK Provinsi di Atas Rata-rata .................................................................... 19

Gambar 8. IPAK Provinsi di Bawah Rata-rata ............................................................... 20

Gambar 9. Diagram Pencar IPP vs IPAK Pemerintah Provinsi …………………… 21

Gambar 10. Diagram Laba-laba Penilaian atas Unsur Pelayanan Publik pada

Pemerintah Provinsi ……………………………………………………………… 22

Daftar Gambar

vi Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018

Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 vii

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi, 2018 ........................ 28

Lampiran 2. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pemerintah Provinsi, 2018 ………… 29

Daftar Lampiran

viii Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018


Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu langkah awal untuk

melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang

baik, efektif dan efisien. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan RB

adalah meningkatnya kualitas pelayanan. Untuk mengukur keberhasilan

tersebut, maka setiap instansi pemerintah baik Kementerian/Lembaga maupun

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan melakukan evaluasi

pelaksananaan reformasi birokrasi secara mandiri setiap tahun, yang dikenal

sebagai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Di lain

pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Kementerian PAN dan RB) melakukan evaluasi eksternal terhadap PMPRB

dimaksud pada setiap Instansi Pemerintah. Evaluasi mandiri (PMPRB oleh

Instansi Pemerintah) maupun evaluasi eksternal (oleh Kementerian PAN dan

RB) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi

Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Dalam perjalanan mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif dan

efisien, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya penyalahgunaan wewenang,

praktek korupsi, kolusi dan, nepotisme (KKN) dan lemahnya pengawasan.

Untuk itu Kementerian PAN dan RB mengeluarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun

2014 mengatur tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi

Pemerintah.

Dalam kaitannya dengan evaluasi eksternal terhadap pelaksanaan RB dan

pembangunan Zona Integritas tersebut, KemenPANRB melakukan Survei Hasil

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) bekerja sama dengan Badan Pusat

Statistik (BPS). Hasil survei berupa Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks

Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Indeks yang diperoleh berfungsi sebagai

pendukung penilaian “komponen hasil” yang tertuang dalam Lembar Kerja

Evaluasi Reformasi Birokrasi (LKE-RB). Kedua indeks tersebut diharapkan

mampu menggambarkan kualitas pelayanan dan perilaku anti korupsi Instansi

Pemerintah. Selain itu, hasil survei juga dijadikan dapat menjadi dasar bagi

Pendahuluan


Instansi Pemerintah terkait untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan

publiknya.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(SHPRB) meliputi:

a. Survei Persepsi Pelayanan Publik dan Persepsi Anti Korupsi untuk

evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit layanan di

Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan

Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Kota);

b. Survei Persepsi Pelayanan Publik dan Persepsi Anti Korupsi untuk

evaluasi Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja ZI di K/L.

1.3 Tujuan

Survei ini bertujuan untuk:

a. Memberikan gambaran kualitas pelayanan publik secara umum untuk

setiap K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI melalui Indeks

Pelayanan Publik (IPP);

b. Memberikan gambaran perilaku anti korupsi secara umum untuk setiap

K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI melalui Indeks Persepsi

Anti Korupsi (IPAK).


Bab 2. Tinjauan Dimensi Pelayanan Publik dan Perilaku Anti Korupsi

IPP dan IPAK yang dihasilkan dari survei ini dibentuk masing-masing dari

dimensi kualitas pelayanan publik dan perilaku anti korupsi. Agar dapat diukur

secara kuantitatif, dimensi kualitas pelayanan publik diuraikan kedalam

beberapa unsur mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

dan PERMENPANRB No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan

Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sementara dimensi

perilaku anti korupsi diuraikan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

tercantum dalam Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

“Memahami untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh KPK.

Unsur-unsur dari kedua dimensi tersebut dituangkan dalam kuesioner

untuk mendapatkan persepsi masyarakat/pengguna layanan. Subbab berikut

ini memberikan penjelasan singkat mengenai unsur-unsur dari Dimensi

Kualitas Pelayanan Publik dan Dimensi Perilaku Anti Korupsi.

2.1 Dimensi Pelayanan Publik

a. Prosedur

Prosedur/alur pelayanan adalah tahap-tahap/tata cara pelaksanaan

tugas atau pelayanan. Prosedur ini dapat dikatakan mudah dilaksanakan atau

tidak berbelit-belit apabila memenuhi semua persyaratan:

• Informasi prosedur/alur pelayanan tersedia

• Informasi prosedur/alur pelayanan dipublikasikan

• Informasi prosedur/alur pelayanan jelas terlihat

• Prosedur/alur pelayanan sesuai dengan produk pelayanan

• Pelaksanaan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinfor-

masikan

Tinjauan Dimensi Pelayanan Publik dan Perilaku Anti Korupsi


b. Persyaratan

Persyaratan pelayanan/instruksi tentang hal untuk mendapatkan

pelayanan adalah hal-hal yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan

pelayanan. Persyaratan ini dapat dikatakan dapat dipenuhi dengan mudah

apabila informasi tentang persyaratan pelayanan dapat diakses dengan mudah

dan dapat dipenuhi dengan mudah, dan memenuhi syarat:

• Informasi persyaratan pelayanan tersedia

• Informasi persyaratan pelayanan dipublikasikan

• Informasi persyaratan pelayanan jelas terlihat

• Persyaratan pelayanan sesuai dengan produk pelayanan

• Persyaratan pelayanan yang dipenuhi sesuai dengan persyaratan

pelayanan yang diinformasikan

c. Biaya

Informasi tentang biaya pelayanan diketahui dengan jelas. Jika pelayanan

gratis, informasi bahwa tidak dipungut biaya diketahui dengan jelas. Syarat

biaya pelayanan dikatakan jelas yaitu:

• Informasi biaya pelayanan tersedia

• Informasi biaya pelayanan dipublikasikan

• Informasi biaya pelayanan jelas terlihat

• Biaya pelayanan terjangkau

• Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya pelayanan yang

diinformasikan.

d. Waktu

Pelayanan dilakukan pada rentang waktu di antara jam buka dan jam

tutup yang telah ditetapkan oleh unit layanan. Waktu pelayanan yang

dilaksanakan dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan apabila memenuhi

persyaratan:

• Informasi waktu pelayanan tersedia

• Informasi waktu pelayanan dipublikasikan

• Informasi waktu pelayanan jelas terlihat

• Tidak ada jam istirahat pelayanan

• Pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.


e. Penyelesaian

Yang dimaksud dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai

dengan ketentuan adalah pelayanan selesai tepat waktu, sesuai dengan target

waktu yang telah ditetapkan, dimana pengguna dipastikan menerima

produk/jasa layanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kesesuaian ini

diukur dengan:

• Informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan tersedia

• Informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dipublikasikan

• Informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan jelas terlihat

• Jangka waktu penyelesaian pelayanan wajar

• Penyelesaian pelayanan tepat waktu

f. Respon

Seiring dengan perkembangan teknologi, berkembang pelayanan yang

tidak memerlukan petugas. Yang dimaksud dengan petugas cepat dan responsif

yaitu petugas cekatan, memberikan layanan secara cepat, segera memberikan

tanggapan atas permintaan pengguna layanan dengan sigap. Sedangkan yang

dimaksud dengan aplikasi sistem pelayanan ramah pengguna adalah bersifat

user friendly, mudah dimengerti, mudah digunakan, mempercepat dan

mempermudah pengguna dalam mendapatkan pelayanan. Hal ini dapat

dikategorikan menjadi:

Kategori 1 : Petugas tersedia/aplikasi sistem dapat diakses

Kategori 2 : Respon petugas/aplikasi sistem sangat lambat (diatas 7 menit)

Kategori 3 : Respon Petugas/aplikasi sistem lambat (4-7 menit)

Kategori 4 : Respon Petugas/aplikasi sistem cepat ( 2-3 menit)

Kategori 5 : Respon petugas/aplikasi sistem sangat cepat (tidak membiarkan

pengguna layanan menunggu)

g. Performa

Performa yang dimaksud berkaitan dengan petugas yang memiliki

keahlian memadai yaitu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang

memadai dalam bidang terkait pelayanan, kompeten, sehingga dapat

memberikan pelayanan untuk memenuhi keperluan pengguna. Sementara itu

aplikasi sistem juga dapat memenuhi keperluan pengguna yaitu aplikasi sistem

dapat melakukan proses atau prosedur layanan untuk memenuhi kebutuhan

pengguna. Dalam hal ini dimensi performa dikategorikan menjadi:


Kategori 1 : Petugas/aplikasi sistem mudah dikenali (memakai seragam,

tanda pengenal, dll)

Kategori 2: Petugas/aplikasi sistem mudah dikenali dan melayani dengan

senyum, salam, sapa, sopan, dan santun

Kategori 3: Petugas/aplikasi sistem mudah dikenali, ramah dan mampu

menjawab pertanyaan dari pengguna dengan bantuan petugas

lain


menjawab pertanyaan dari pengguna tanpa dibantu petugas lain


memberikan solusi

h. Sarana

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, diperlukan dukungan sarana dan

prasarana pendukung pemberian pelayanan publik. Tersedia sarana pendukung

pelayanan yang memadai (Seperti : Loket, Komputer, Meja, mesin antrian,

papan informasi, lahan perkir dll) dapat diukur dari tersedianya sarana

prasarana berikut:

• Tersedia ruang khusus pelayanan

• Tersedia ruang tunggu

• Tersedia tempat parkir

• Tersedia toilet khusus pengguna layanan

• Tersedia sarana bagi pengguna berkebutuhan khusus

• Tersedia sarana pengaduan

i. Pengaduan

Fasilitas pengaduan merupakan prasyarat paling penting dalam

pelayanan publik. Fasilitas pengaduan dapat berbentuk apapun, misalnya kotak

saran, hotline, call center, petugas customer service, email pengaduan, fitur

pengaduan pada halaman website. Maksud dari fasilitas pengaduan jelas dan

mudah diakses yaitu fasilitas pengaduan jelas, selalu tersedia, dan mudah

diakses oleh pengguna layanan dengan syarat:

• Media layanan pengaduan tersedia

• Media layanan pengaduan beragam (tempat pengaduan/hotline/ call

center/media online)

• Media layanan pengaduan mudah di akses

• Prosedur untuk melakukan pengaduan mudah dilakukan


• Respon pengaduan cepat

• Status proses penanganan pengaduan jelas

2.2 Dimensi Perilaku Anti Korupsi

a. Integritas

Petugas yang berintegritas adalah petugas yang berfikir, berkata dan

berperilaku dengan baik sesuai etika dan memegang teguh prinsip-prinsip

moral. Hal ini ditunjukkan dengan sifat jujur, dapat dipercaya, konsisten,

bermartabat dan bertanggung jawab. Integritas yang dimaksud dalam

pertanyaan ini utamanya terkait dengan sikap-sikap pelayanan terhadap

masyarakat dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

b. Diskriminasi

Yang dimaksud dengan diskriminasi dalam pemberian pelayanan oleh

petugas adalah petugas memberikan penanganan pengaduan secara khusus

atau membedabedakan penanganan pengaduan terhadap pelapor pengaduan

yang satu dengan lainnya.

c. Kecurangan

Petugas tergolong memberikan pelayanan di luar prosedur apabila

petugas pernah memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur yang

ditetapkan atau memberikan jenis layanan selain yang ditetapkan yang

mengindikasikan kecurangan.

d. Imbalan

Suap adalah pemberian sesuatu (uang/barang/fasilitas) untuk

memperoleh kemudahan/ keistimewaan dari petugas. Sedangkan gratifikasi

adalah segala bentuk pemberian, baik bernilai besar maupun kecil, yang sifatnya

tidak transaksional, sehingga pemberi seolah-olah tidak menginginkan imbal

balik apapun dari penerima, padahal pemberian tersebut diberikan karena

melihat posisi atau jabatan penerima. Misalnya: pemberian hadiah/parsel

kepada pejabat Instansi Pemerintah saat hari raya keagamaan, pemberian

diskon tiket perjalanan kepada pejabat Instansi Pemerintah atau keluarganya

untuk keperluan pribadi secara cumacuma, pemberian hadiah atau sumbangan

pada saat perkawinan anak pejabat Instansi Pemerintah, dsb


e. Pungli

Setiap unit pelayanan publik memiliki ketentuan biaya yang harus

dibayarkan oleh masyarakat. Namun, terkadang masih ada petugas yang

meminta dan/atau menerima pembayaran atas pelayanan yang diterima

pengguna layanan di luar tarif resmi. Hal seperti ini biasa disebut pungutan liar

(pungli). Petugas meminta pungli untuk kewajiban yang seharusnya sudah

menjadi hak masyarakat. Pungli bisa dikamuflasekan melalui berbagai istilah

seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dll.

f. Calo

Setiap unit pelayanan publik memiliki diharapkan memiliki dan

menerapkan prosedur terukur dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Namun terkadang terdapat seorang calo/perantara yang dapat mengakses

layanan publik tanpa prosedur tersebut, misalnya waktunya lebih cepat,

syaratnya lebih sedikit, dll. Keberadaan calo membuat masyarakat terlanggar

haknya karena petugas akan cenderung memberikan pengistimewaan. Namun,

hal ini berdampak pada tindakan pemberian imbalan berupa uang/barang di

luar tarif resmi dari pengguna layanan.

Calo/Perantara Perorangan adalah seseorang yang membantu

penyelesaian suatu urusan (perijinan, pelayanan, dsb) di instansi, bisa berasal

dari pegawai di instansi yang bersangkutan, orang yang dikenal dan membantu

pengurusan atas dasar surat kuasa, atau orang lain yang memberikan jasa atas

dasar upah tertentu.


Bab 3. Metodologi

3.1 Target Populasi

Populasi dalam survei ini adalah masyarakat pengguna layanan publik

dan stake holder terkait yang menerima pelayanan dari unit pelayanan. Survei

ini dirancang untuk dapat menyajikan data secara deskriptif pada

kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan

satker yang menjadi unit penelitian. Unit penelitian dalam survei ini

dikategorikan dalam dua kelompok yaitu unit penelitian Zona Integritas (ZI)

dan Reformasi Birokrasi (RB).

3.2 Penentuan Sampel

Penentuan jumlah sampel ini didasarkan pada besarnya margin of error

untuk setiap domain penelitian sebesar 0,1 s.d. 0,2. Dengan demikian jumlah

sampel yang diperlukan sekitar 30 s.d. 90 responden untuk setiap

kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota, dan satker zona integritas

yang selanjutnya dialokasikan secara equal ke setiap lokus sehingga setiap lokus

memperoleh alokasi sebanyak 30 responden.

𝑛 =𝑍2𝛼

2. 𝑝. (1 − 𝑝)

𝑒2

Keterangan:

n : jumlah responden untuk setiap kementerian/lembaga, provinsi, atau

kabupaten/kota

p : proporsi kejadian terhadap target populasi, diasumsikan sebesar 0,5

e : margin of error yang ditetapkan

Metodologi


Metode pemilihan sampel dilakukan secara nonprobability sampling dan

secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Customer List

Jika tersedia customer list, teknik pemilihan sampel dilakukan secara

purposive quota sampling, yaitu pemilihan sampel yang dilakukan dengan

menentukan jumlah responden terlebih dahulu kemudian memilih responden

dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan responden diusahakan agar

memperhatikan aspek representatif dari profil/karakteristik pelanggan yang

memperoleh pelayanan, seperti jenis kelamin, kelompok umur (remaja, dewasa,

tua), level pelayanan (misal: untuk responden rumah sakit harus

memperhatikan kelas/level kamar pasien untuk yang rawat inap). Hal ini

dilakukan untuk menjaga agar sampel proporsional dan representatif. Selain

digunakan untuk pengumpulan data secara langsung, metode ini juga digunakan

untuk pengumpulan data secara tidak langsung yang dilakukan melalui telepon

atau email.

2. On the Spot

Jika tidak tersedia customer list, maka pemilihan responden survei sesuai

kejadian di lapangan (accidental/haphazard sampling). Metode ini digunakan

untuk survei yang dilakukan secara langsung. Caranya bisa mengikuti aturan

seperti berikut:

a. Jika diperkirakan rata-rata 1 hari pelanggan yang datang adalah 20 orang.

Kemudian karena kita butuh minimal 30 responden selama 5 hari, maka 1

hari kita mengambil 30/5 = 6 responden. Pengambilan 6 responden

dalam 1 hari diurut saja dari 6 responden yang datang pertama. Jika rata-

rata sehari responden yang datang kurang dari 6, maka seluruh responden

yang datang, didata semuanya

b. Hal diatas adalah perumpamaan, dan dapat disesuaikan di lapangan

nantinya.

c. Jika petugas dapat lebih dari 6 sehari, maka bisa menyesuaikan, sehingga

jika hal ini terjadi maka target responden bisa lebih.


Contoh mekanisme pemilihan sampel:

Misalkan, untuk pelayanan di rumah sakit terdiri dari pelayanan rawat

inap dan rawat jalan. Untuk pelayanan yang rawat inap, kamar pasien

diklasifikasikan menjadi Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Maka, alternatif

skema pemilihan sampel yang bisa dilakukan adalah:

Contoh di atas hanya sebagai ilustrasi saja, pembagian quota sampel dan

mekanisme pemilihan responden untuk operasional di lapangan bisa fleksibel

disesuaikan dengan informasi yang ada pada customer list, variabel kategorik

yang dipandang perlu digunakan sebagai dasar penentuan keterwakilan, serta

karakteristik pelayanan di setiap lokus penelitian. Prinsipnya, pemilihan

responden diusahakan sedemikian rupa sehingga sampel yang dipilih sebagai

responden bisa lebih menjamin keterwakilan dari karakteristik pengguna

layanan yang menjadi target populasi.

3.3 Metode Pencacahan

Pelaksanaan pencacahan menggunakan dua metode, yakni survei

(wawancara) langsung kepada responden dan responden mengisi sendiri (self

enumeration) dengan rincian sebagai berikut:

Kelas VIP

(4 orang)

Kelas 1 (4 orang)

Jumlah responden (30 orang)

Rawat Jalan/ Inap (16 orang) -->

purposive quota sampling

Kelas 2 (4 orang)

Kelas 3 (4 orang)

IGD (14 orang) -->

accidental sampling, on the spot

Gambar 1. Contoh Mekanisme Pemilihan Sampel


1. Survei dengan wawancara langsung dilaksanakan terhadap Instansi

Pemerintah yang memiliki tugas utama melayani masyarakat secara

langsung maupun instansi pemerintah yang kegiatan utamanya tidak

terkait pelayanan secara langsung kepada masyarakat umum namun

dapat dilakukan wawancara langsung dengan stakeholder instansi

tersebut. Termasuk dalam kategori ini wawancara responden dengan

telepon.

2. Self enumeration dilakukan apabila responden diperoleh melalui

customer list dan tidak memungkinkan bagi responden untuk datang

langsung termasuk kuesioner yang dikirimkan melalui email

Gambar 2. Mekanisme Pemilihan Kuesioner

3.4 Metode Analisis

Output utama dari survei ini adalah angka Indeks Pelayanan Publik (IPP)

yang menggambarkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi

pemerintah, dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang menggambarkan

perilaku anti korupsi pada instansi pemerintah.

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang ditanyakan kepada

responden dengan daftar pertanyaan sistematis dalam bentuk skala likert. Skala

likert dalam survey ini menggunakan 6 point pilihan jawaban, dimana untuk

setiap jawaban yang dipilih memiliki skor sebagai berikut:

1 = Sangat tidak setuju

2 = Tidak setuju

3 = Kurang setuju

4 = Agak setuju

5 = Setuju

6 = Sangat setuju

On The Spot Kuesioner SHPRB Apakah jumlah

masyarakat/ stakeholder yang datang lebih dari

30?

Apakah lokus melayani publik secara langsung

kepada masyarakat?

1. Kombinasi On The Spot dan Customer List

2. Customer List

Kuesioner SHPRB

Kuesioner KISS idak

Ya

Ya

Tidak


Indeks yang dihasilkan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik dan

dianalisis secara deskriptif menggunakan 2 teknik analisis, yaitu Analisis Indeks

dan Analisis Gap. Subbab berikut ini memberikan penjelasan singkat dari kedua

teknik analisis tersebut.

a. Analisis Indeks

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

IPP memberikan gambaran kualitas pelayanan publik secara umum oleh

K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI kepada masyarakat/

pengguna layanan.

2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

IPAK penting untuk menggambarkan perilaku anti korupsi di instansi

pemerintah (K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI) berdasarkan

persepsi pengguna layanan.

Kedua indeks tersebut pada dasarnya merupakan rata-rata dari (sub)

indeks setiap unsur dalam dimensi kualitas pelayanan publik (untuk

penghitungan IPP) atau dimensi perilaku anti korupsi (untuk penghitungan

IPAK). Untuk mendapatkan IPP dan IPAK dari setiap unit instansi pemerintah

(K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI) dilakukan penghitungan rata-

rata tertimbang dari IPP dan IPAK satuan kerja di instansi yang bersangkutan

dengan penimbang jumlah sampel terpilih.

Hasil penghitungan IPP dan IPAK untuk setiap unit instansi pemerintah

tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran

umum mengenai kualitas pelayanan publik dan perilaku anti korupsi instansi

pemerintah di Indonesia.

b. Analisis Diagram Pencar

Analisis diagram pencar memetakan nilai IPP dan IPAK dari seluruh

instansi pemerintah untuk mengetahui performa relatif dari instansi

pemerintah tersebut. Diagram pencar dibuat untuk setiap kelompok instansi

pemerintah (K/L, Pemprov, Pemkab/kota, dan unit kerja ZI) dimana sumbu X

memetakan nilai IPP, sementara sumbu Y memetakan nilai IPAK. IPP dapat

dianggap sebagai upaya perubahan secara fisik, sementara IPAK sebagai upaya

perubahan secara mental dari masing-masing instansi pemerintah. Dengan

mengambil nilai passing grade dari IPP atau IPAK sebagai acuan, maka akan


didapatkan empat kuadran yang menentukan performa dari setiap instansi

dalam upaya mereka melakukan reformasi birokrasi.

Gambar 3. Pembagian Kuadran Berdasarkan Diagram Pencar IPP vs IPAK

Seperti terlihat pada Gambar 1, Kuadran 1 merupakan capaian yang

diharapkan, karena pada kuadran ini, baik IPP maupun IPAK memiliki nilai di

atas passing grade yang ditetapkan. Kondisi pada kuadran ini patut untuk

dipertahankan dan instansi pemerintah yang terletak pada kuadran ini dapat

diusulkan sebagai yang instansi yang lulus pada penetapan WBK dan WBBM.

Kuadran 2 menunjukkan kondisi dimana nilai IPP lebih rendah dan nilai IPAK

lebih tinggi dari pada nilai passing grade yang ditetapkan. Pada kondisi ini

peningkatan pelayanan kepada masyarakat/pengguna layanan perlu dilakukan

peningkatan. Instansi pemerintah yang terletak pada kuadran ini masih dapat

diusulkan untuk mendapatkan kelulusan pada penetapan wilayah Zona

Integritas. Kuadran 3 menunjukkan kondisi dimana nilai IPP dan IPAK lebih

rendah dari pada nilai passing grade yang ditetapkan. Instansi pemerintah yang

terletak pada kuadran ini perlu dilakukan pembinaan lebih intens karena

membutuhkan perbaikan ekstra baik pada aspek fisik (pelayanan) maupun

aspek mental (perilaku anti korupsi). Kuadran 4 menunjukkan kondisi yang

berlawanan dengan kuadran 2, yaitu nilai IPP lebih tinggi dan nilai IPAK lebih

rendah dari pada nilai passing grade yang ditetapkan. Instansi pemerintah yang

terletak pada kuadran ini memerlukan pembinaan secara mental terutama yang

terkait dengan perilaku anti korupsi.


c. Analisis Diagram Laba-laba

Analisis diagram laba-laba memetakan nilai indeks dari setiap unsur di

dalam IPP dan IPAK. Sebagai acuan untuk melakukan analisis digunakan nilai

IPP dan IPAK tertinggi dan terrendah yang dicapai oleh instansi pemerintah

sebagai acuan. Dalam diagram tersebut, indeks setiap unsur pelayanan dari

instansi pemerintah yang memiliki IPP tertinggi dibandingkan dengan instansi

pemerintah yang memiliki IPP terendah. Dengan demikian, berdasarkan

diagram tersebut dapat diketahui unsur-unsur pelayanan mana yang memiliki

nilai selisih (gap) yang tinggi sebagai bahan rekomendasi untuk melakukan

perbaikan pelayanan publik ke depan. Analisis dilakukan untuk masing-masing

kelompok instansi pemerintah (K/L, Pemprov, Pemkab/kota, dan Unit Kerja ZI).

Gambar 4. Diagram Laba-Laba dari Unsur-unsur IPP


Bab 4. Pengolahan Data

4.1 Sistem Aplikasi Pengolahan Data

Pengolahan data SHPRB tahun 2018 menggunakan aplikasi yang sama

dengan yang digunakan pada SHPRB tahun 2017, namun ada modifikasi pada

kuesioner dan tabulasi. Aplikasi tersebut menggunakan infrastruktur yang

dimiliki BPS.

4.2 Tahapan Pengolahan Data

Pengolahan data dirancang sebagai berikut:

1. Estimasi Pengolahan data dilakukan dimulai di akhir bulan September

2. Pengolahan data dilakukan secara terpusat dengan pertimbangan efisiensi

pada pelatihan petugas pengolahan, sumber daya, dan beban kerja.

3. Petugas pengolahan data adalah mitra BPS (lulusan STIS), dan pegawai BPS

4. Pengolahan data dilakukan ruang CSI (gedung 1 lantai 8)

5. Pengolahan data dilakukan dengan system ban berjalan, sesuai dokumen

yang telah diterima oleh sekretariat SHPRB pusat.

Rancangan pengolahan data tersebut tidah sepenuhnya dapat

direalisasikan. Adapun realisasi pengolahan data sebagai berikut:

1. Pengolahan data dilakukan dimulai bulan Agustus yaitu diawali dengan

pengolahan dalam rangka percepatan untuk lokus kepolisian.

2. Pengolahan data menggunakan 4 jenis server (aplikasi dan database)

sebagai dampak adanya perubahan kuesioner tipe pelayanan publik

(YANLIK) dan koordinasi (KISS) pada tanggal 16 September 2018.

3. Pengolahan data menggunakan ruang pelatihan, ruang rapat, dan ruang

perpustakaan.

4. Pengolahan data menggunakan softcopy kuesioner dalam rangka

percepatan pengolahan.

5. Penguatan pengolahan data pada batching dan pengawasan/pembagian

dokumen.

6. Pengolahan data menggunakan sistem kolaborasi pada tahapan batching

dan pembagian dokumen.

Pengolahan Data


7. Pengolahan data menggunakan Excel dalam rangka percepatan tabulasi.

8. Pengolahan data meniadakan sistem Double Entry dalam rangka

percepatan hasil akhir pengolahan.

9. Pelaporan hasil pengolahan dalam bentuk spider chart, dan sccater

plot/kuadran disediakan berupa aplikasi hasil SHPRB yang terpisah dari

aplikasi pengolahan dan dapat diakses melalui link shprb-

dev.bps.go.id/chart.

4.3 Hasil Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan yang dilakukan setelah

pengumpulan data sehingga tahapan pengolahan data menyesuaikan dengan

tahapan pengumpulan data. Pengolahan data lokus pemerintah provinsi

dilakukan dalam tahapan pengolahan data tahap 2 (dua) yang dilaksanakan

pada tanggal 12 September-15 November 2018. Realisasi pengumpulan data

lokus pemerintah provinsi untuk jenis survei RB adalah 87 lokus dan

seluruhnya sudah dilakukan pengolahan data.


Bab 5. Analisis IPP dan IPAK Pemerintah Provinsi

Secara keseluruhan, terdapat 31 Provinsi yang menjadi objek penilaian

terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi. Rata-rata nilai IPP seluruh

provinsi adalah 3,31. Dari semua provinsi tersebut, 13 diantaranya memiliki IPP

di atas rata-rata 3,31 (Gambar 6). Provinsi dengan capaian IPP tertinggi adalah

Kalimantan Barat, sedangkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan capaian

terendah.

Sementara itu, rata-rata IPAK dari semua provinsi adalah 3,37. Dimana,

50 persen provinsi mampu mencapai IPAK di atas rata-rata (Gambar 8). IPAK

terbaik diperoleh Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan IPAK terendah berada di

Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 5. IPP Provinsi di Atas Rata-rata

Analisis IPP dan IPAK

Pemerintah Provinsi

Q

4

Q

2


Gambar 6. IPP Provinsi di Bawah Rata-rata

Gambar 7. IPAK Provinsi di Atas Rata-rata


Gambar 8. IPAK Provinsi di Bawah Rata-rata

Gambar 10 menunjukkan sebaran nilai IPP dan IPAK dari seluruh

Pemprov yang didata pada SHPRB 2018. Dari gambar tersebut terlihat bahwa

secara umum besaran nilai IPP berbanding lurus dengan nilai IPAK, artinya

pemprov dengan capaian IPP yang tinggi cenderung memiliki perilaku anti

korupsi yang tinggi yang baik, demikian sebaliknya. Jika dilihat dari sebarannya,

sebagian besar pemprov berada di kuadran 4 (sebanyak 26 dari 32 pemprov),

dalam artian mayoritas pemprov masih memerlukan pembinaan secara mental

terutama yang terkait dengan perilaku anti korupsi. Sebanyak 5 pemprov

berada pada kuadran 3 yang merupakan kondisi paling tidak diharapkan.

Kepada ketiga pemprov tersebut perlu dilakukan pembinaan lebih intens

karena membutuhkan perbaikan ekstra baik pada aspek fisik (pelayanan)

maupun aspek mental (perilaku anti korupsi). Pada kondisi yang diharapkan

(kuadran 1) hanya terdapat 1 pemprov (Sulawesi Utara). Pemprov ini patut

untuk menjadi teladan bagi pemprov lainnya dalam hal upaya perbaikan

pelayanan public maupun perbaikan yang terkait dengan perillaku anti korupsi.


Gambar 9. Diagram Pencar IPP vs IPAK Pemerintah Provinsi

Q

2

Q

4


Bab 6. Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Publik

Rekomendasi perbaikan untuk pemerintah provinsi didasarkan pada

diagram laba-laba seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 20. Untuk

pemerintah provinsi secara umum unsur pelayanan yang perlu mendapatkan

perhatian adalah pada unsur Pengaduan, Waktu dan Penyelesaian.

Pada unsur Pengaduan terdapat dua hal penting yang menjadi kunci

keberhasilan pelayanan publik, yaitu yang terkait dengan media layanan

pengaduan, dan proses/prosedur pengaduan itu sendiri. Media layanan

pengaduan harus tersedia pada beragam jenis seperti adanya tempat

pengaduan, hotline, callcenter, atau via media online. Disamping itu media

layanan pengaduan tersebut haruslah mudah diakses oleh pengguna layanan.

Sementara itu yang terkait dengan proses/prosedur layanan pengaduan mesti

bersifat: mudah dilakukan, respon cepat terhadap pengaduan yang diajukan,

serta status proses penanganan pengaduan jelas.

Gambar 10. Diagram Laba-laba Penilaian atas Unsur Pelayanan Publik pada

Pemerintah Provinsi

Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Publik


Unsur Waktu banyak terkait dengan durasi dari pelayanan yang diberikan

(jam buka tutup layanan) dengan lebih memperhatikan kepada hal-hal seperti:

adanya informasi mengenai waktu pelayanan yang dipublikasikan dan terlihat

jelas oleh pengguna layanan, idealnya tidak ada jam istirahat dalam

memberikan pelayanan, dan pelakasanaan layanan harus sesuai dengan yang

diinformasikan.

Hampir sama dengan unsur waktu, unsur Penyelesaian lebih banyak

terkait dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan. Pelayanan yang diberikan

semestinya bisa selesai tepat waktu, dan sesuai dengan target waktu yang telah

ditetapkan, dimana pengguna dipastikan menerima produk/jasa layanan sesuai

dengan waktu yang telah ditetapkan.


Daftar Pustaka

Barbieri, C. 2010. An Importance-Performance Analysis of The Motivations

Behind Agritourism And Other Farm Enterprise Developments In Canada.

Journal of Rural and Community Development 5, 1/2, pp. 1-20.

Deacon, A. and G.E. Du Rand. 2013. An Importance-Performance Assessment of

Deligates’ Satisfaction with The Catering Component of Courses Offered

by Continuing Education at The University of Pretoria. Journal of Family

Ecology and Consumer Sciences, Vol. 41, pp. 95-103.

Dadi, Agustinus Ferdinandus Paskalino. 2011. Kepastian Hukum tentang Status

Keuangan Negara di Lingkungan BUMN Persero dan Implikasinya

terhadap Masalah Kerugian Negara dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Korupsi. Tesis. Jogjakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. “Memahami untuk Membasmi” Buku

Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK

Parasuraman, A, V.A. Zeithaml, and L.L. Berry. 1985. A Conceptual Model of

Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of

Marketing, Vol. 49, No. 4, pp. 41-50. American Marketing Association

Parasuraman, A, V.A. Zeithaml, and L.L. Berry. 1988. SERVQUAL: A Multiple-Item

Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of

Retailing, Vol. 64, No. 1, pp. 12-40.

Parasuraman, A, V.A. Zeithaml, and L.L. Berry. 1994. Alternative Scales for

Measuring Service Quality: A Comparative Assessment Based on

Psychometric and Diagnostic Criteria. Journal of Retailing, Vol. 70, No. 3,

pp. 201-230.

Daftar Pustaka


Lampiran

Lampiran


Lampiran 1. Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi, 2018

Pemerintah Provinsi

Pro

sed

ur

Pe

rsy

arat

an

Bia

ya

Wak

tu

Pe

ny

eles

aian

Res

po

n

Pe

rfo

rma

Sara

na

Pe

nga

du

an

IPP

(Sk

ala

4)

IPP

(%

)

Aceh 3,40 3,43 3,37 3,39 3,28 3,39 3,38 3,30 3,40 3,37 84,30

Sumatera Utara 3,33 3,31 3,10 2,82 2,82 3,25 3,31 3,16 2,80 3,10 77,51

Sumatera Barat 3,51 3,53 3,43 3,47 3,36 3,37 3,49 3,27 3,30 3,41 85,37

Riau 3,50 3,52 3,46 3,44 3,34 3,34 3,38 3,47 3,66 3,46 85,75

Jambi 3,19 3,25 3,36 3,24 3,16 3,40 3,23 3,18 3,70 3,30 82,51

Sumatera Selatan 3,17 3,18 3,17 3,23 3,16 3,05 3,25 3,11 3,10 3,16 78,91

Sumatera Selatan 3,32 3,33 3,21 3,37 3,26 3,34 3,42 3,23 2,80 3,25 81,33

Lampung 3,24 3,33 3,29 3,24 3,01 3,23 3,34 3,07 3,40 3,24 80,94

Bangka Belitung 3,33 3,33 3,34 3,36 3,33 3,31 3,30 3,27 2,50 3,23 80,74

Kepulauan Riau 3,38 3,25 3,30 3,32 3,24 3,23 3,36 3,29 2,80 3,24 81,03

DKI Jakarta 3,34 3,29 3,15 3,42 3,25 3,39 3,41 3,24 3,07 3,28 82,10

Jawa Barat 3,03 3,15 2,78 2,98 2,92 3,01 3,09 3,34 - 3,04 75,96

Jawa Tengah 3,43 3,46 3,31 3,38 3,36 3,46 3,51 3,27 3,40 3,40 84,95

D.I Yogyakarta 3,31 3,37 3,15 3,35 3,33 3,33 3,32 3,30 3,40 3,32 82,79

Jawa Timur 3,41 3,54 3,27 3,45 3,48 3,58 3,51 3,35 3,40 3,44 86,11

Banten 3,26 3,27 3,29 3,29 3,22 3,17 3,32 3,19 2,87 3,21 80,22

Bali 3,27 3,40 3,38 3,30 3,22 3,87 3,60 3,20 3,70 3,44 85,94

Nusa Tenggara Timur 3,60 3,56 3,45 3,52 3,51 3,29 3,54 3,47 3,56 3,50 87,47

Kalimantan Barat 3,56 3,66 3,54 3,52 3,54 3,58 3,62 3,44 3,54 3,56 88,89

Kalimantan Tengah 3,36 3,40 3,40 3,38 3,38 3,19 3,33 3,25 - 3,34 83,38

Kalimantan Timur 3,34 3,39 3,31 3,34 3,27 3,29 3,39 3,29 3,55 3,35 83,79

Kalimantan Utara 3,45 3,44 3,47 3,40 3,31 3,34 3,43 3,21 3,30 3,37 84,33

Sulawesi Utara 3,57 3,56 3,50 3,58 3,52 3,54 3,55 3,34 3,40 3,51 87,66

Sulawesi Tengah 3,21 3,24 2,87 3,36 3,28 2,34 3,63 3,11 - 3,13 78,23

Sulawesi Selatan 3,51 3,35 3,35 3,37 3,32 3,18 3,37 3,07 3,09 3,29 82,26

Sulawesi Tenggara 3,38 3,27 3,26 3,31 3,17 3,29 3,30 3,27 3,40 3,29 82,36

Gorontalo 3,28 3,34 3,12 3,29 3,17 3,32 3,36 3,25 2,20 3,15 78,70

Sulawesi Barat 3,34 3,37 3,37 3,43 3,35 3,37 3,40 3,30 2,79 3,30 82,54

Maluku 3,36 3,29 3,23 3,25 3,18 3,14 3,29 3,09 - 3,23 80,72

Maluku Utara 3,30 3,35 3,46 3,37 3,29 3,24 3,33 3,01 3,20 3,28 82,07

Papua Barat 3,35 3,40 3,32 3,32 3,26 3,26 3,24 3,09 3,19 3,27 81,74

Papua 3,30 3,34 3,28 3,36 3,22 3,31 3,34 3,06 3,00 3,25 81,13


Lampiran 2. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pemerintah Provinsi, 2018

Pemerintah Provinsi

Inte

grit

as

Dis

kri

min

asi

Kec

ura

nga

n

Imb

alan

Pu

ngl

i

Cal

o

IPA

K (

Skal

a 4

)

IPA

K (

%)

Aceh 3,45 3,41 3,41 3,41 3,41 3,40 3,41 85,28

Sumatera Utara 3,38 3,41 3,47 3,47 3,45 3,21 3,40 84,97

Sumatera Barat 3,46 3,51 3,52 3,53 3,52 3,50 3,51 87,65

Riau 3,45 3,42 3,42 3,42 3,42 3,33 3,41 85,25

Jambi 3,35 3,28 3,28 3,28 3,28 3,29 3,29 82,36

Sumatera Selatan 3,36 3,20 3,20 3,20 3,20 3,27 3,24 81,00

Sumatera Selatan 3,34 3,20 3,24 3,34 3,35 3,19 3,28 81,92

Lampung 3,35 3,26 3,26 3,26 3,26 3,28 3,28 82,04

Bangka Belitung 3,39 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 84,10

Kepulauan Riau 3,38 3,26 3,26 3,26 3,26 3,31 3,29 82,21

DKI Jakarta 3,36 3,59 3,63 3,60 3,63 3,26 3,51 87,81

Jawa Barat 3,13 3,40 3,32 3,38 3,36 3,07 3,28 81,94

Jawa Tengah 3,49 3,44 3,44 3,44 3,44 3,35 3,43 85,79

D.I Yogyakarta 3,38 3,30 3,30 3,30 3,30 3,34 3,32 82,91

Jawa Timur 3,43 3,40 3,37 3,37 3,45 3,41 3,41 85,16

Banten 3,37 3,27 3,27 3,27 3,27 3,20 3,27 81,79

Bali 3,60 3,50 3,50 3,50 3,50 3,20 3,47 86,67

Nusa Tenggara Timur 3,59 3,31 3,38 3,37 3,38 3,41 3,41 85,14

Kalimantan Barat 3,51 3,26 3,26 3,26 3,26 3,32 3,31 82,84

Kalimantan Tengah 3,43 3,33 3,33 3,33 3,33 3,38 3,35 83,85

Kalimantan Timur 3,46 3,36 3,36 3,36 3,36 3,37 3,38 84,41

Kalimantan Utara 3,42 3,41 3,41 3,41 3,41 3,38 3,41 85,18

Sulawesi Utara 3,65 3,57 3,57 3,62 3,61 3,60 3,60 90,05

Sulawesi Tengah 3,63 3,38 3,29 3,28 3,30 3,24 3,36 83,89

Sulawesi Selatan 3,42 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 84,62

Sulawesi Tenggara 3,38 3,28 3,28 3,28 3,28 3,29 3,30 82,39

Gorontalo 3,39 3,31 3,31 3,31 3,31 3,29 3,32 82,97

Sulawesi Barat 3,45 3,38 3,38 3,38 3,38 3,41 3,40 84,93

Maluku 3,35 3,25 3,25 3,25 3,25 3,27 3,27 81,74

Maluku Utara 3,47 3,46 3,59 3,66 3,68 3,67 3,59 89,72

Papua Barat 3,45 3,33 3,33 3,45 3,43 3,39 3,40 84,95

Papua 3,35 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 83,08

laporan shprb pemerintah provinsi tahun 2018 - rb.bps.go.id · 2 laporan shprb pemerintah provinsi...

Documents