putusan mahkamah internasional
TRANSCRIPT
8/20/2019 Putusan Mahkamah Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/putusan-mahkamah-internasional 1/4
Putusan Mahkamah Internasional
PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL
Mahkamah Internasional adalah organ utama lembaga kehakiman PBB yang berkedudukan
diDen Haag, Belanda. Didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Mahkamah ini mulai berfungsi sejak tahun 1946. Mahkamah
Internasional beranggotakan 15 orang hakim dari 15 negara. Fungsi utama Mahkamah
Internasional adalahmenyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya
adalah negara.
1.Mekanisme Kerja Mahkamah Internasional
a)Wewenang MahkamahWewenang mahkamah diatur dalam Bab II Statuta
Mahkamah Internasional.Untuk mempelajari wewenang ini harus dibedakan antara wewenang
ratione personae (siapa yang berhak mengajukan perkara ke mahkamah), dan wewenangratione
materice (mengenai jenis sengketa yang dapat diajukan).
1.Wewenang ratione personae (siapa yang berhak mengajukan perkara kemahkamah)Pasal 34
ayat (1) Statuta menyatakan, bahwa hanya negara yang boleh menjadi pihak dalam perkara-
perkara di muka mahkamah. Berarti individu atauorganisasi-organisasi internasional tidak dapat
menjadi pihak dari suatusengketa di muka mahkamah tersebut.Sedangkan negara-negara lain
yang bukan pihak pada statuta untuk dapatmengajukan suatu perkara ke mahkamah harus
memenuhi syarat-syarat yangditentukan oleh dewan keamanan.
Banyak perkara yang diperiksa mahkamah berasal dari pelaksanaan perlindungan diplomatik
negara terhadap warga negaranya.Pasal 34 ayat (1) Statuta hanya memperbolehkan negara-
negara untuk mengajukan suatu sengketa ke mahkamah. Namun, ayat (2), dan (3) pasaltersebut
memberikan kemungkinan kerja sama dengan organisasi-organisasiinternasinal. Mahkamah
dapat meminta keterangan kepada organisasi-organisasi internasional mengenai soal-soal yang
diperiksanya. Organisasi-organisasi itu juga dapat mengirim keterangan-keterangan kepada
mahkamahatas inisiatif sendiri.
.
2.Wewenang ratione materiae (jenis sengketa yang dapat diajukan)Pasal 36 ayat (1) Statutadengan jelas menyatakan bahwa wewenangmahkamah meliputi semua perkara yang diajukan
pihak-pihak yang bersengketa kepadanya, terutama yang terdapat dalam piagam PBB atau
dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku. Wewenangmahkamah bersifat
fakultatif, artinya bahwa bila terjadi suatu sengketa antaradua negara, intervensi mahkamah baru
dapat terjadi bila negara-negara yang bersengketa dengan persetujuan bersama membawa
perkara itu ke mahkamah.Tanpa adanya persetujuan pihak-pihak yang bersengketa,
wewenangmahkamah tidak akan berlaku terhadap sengketa tersebut. Setelah kedua belah pihak
menerima wewenang mahkamah, penanganan perkara tersebut menjadiwajib bagi mahkamah.
Pengadilan terhadap perkara-perkara tersebut menjadi wajib bukan lagifakultatif. Menurut pasal
8/20/2019 Putusan Mahkamah Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/putusan-mahkamah-internasional 2/4
36 Piagam MPI maka negara-negara yangmenyetujui piagam MPI dapat menyatakan setiap
waktu bahwa merekadengan sendirinya akan tunduk kepada keputusan-keputusan mahkamah.
Keputusan-keputusan yang dimaksud itu dapat mengenai persengketaan tentang :1)Penafsiran
isi perjanjian
2)Soal-soal yang menyinggung hukum internasional
3)Adanya suatu hal yang mengakibatkan pelanggaran perjanjianinternasional yang dilakukan
oleh salah satu pihak
4)Jenis atau besarnya ganti rugi yang akan dibayar berhubung denggan pelanggaran suatu
kewajiban perjanjian internasional
b)Sumber-sumber Hukum yang DipergunakanMahkamah membuat keputusan berdasar hukum
internasional. Mahkamah membuat keputusan berdasar sumber tersebut dalam pasal 38 Piagam
MPI, yaitu:
1.Konvensi internasional
2.Kebiasaan internasional
3.Prinsip-prinsip umum hokum
4.Keputusan peradilan internasional, dan
5.Ajaran pakar hukum dari berbagai negara (doktrin)
c)Prosedur Permohonan Peradilan Penyelesaian Sengketa kepada Mahkamah Internasional
Permohonan penyelesaian perkara bagi negara-negara yang tidak tunduk pada compulsory
jurisdiction mahkamah internasional, biasanya dilakukan denganmemberitahukan adanya
perjanjian khusus antarnegara yang bersengketa kepadamahkamah internasional. Permohonandiajukan oleh negara yang bersengketa.Permohonan peradilan untuk menyelesaikan sengketa
juga dapat diajukan sepihak asal negara lawan memberikan persetujuannya.
Permohonan peradilan penyelesaian perkara dapat diajukan sepihak oleh salahsatu negara
yang bersengketa untuk sengketa antarnegara-negara yang tunduk pada compulsory
jurisdiction. Permohonan disampaikan ke panitera mahkamahinternasional, kemudian panitera
memberitahukan permohonan tersebut kepadanegara lawan sengketa dan semua negara
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.Permohonan nasihat mahkamah internasional diajukan
secara tertulis kepadamahkamah. Permohonan itu harus menunjuk secara jelas dan disertai
penunjukan permasalahan.Merupakan syarat formal bagi pelaksanaan yurisdiksi mahkamah
internasionaldalam memberikan nasihat.Keputusan pemberian nasihat mahkamah internasional
didasarkan pada ketentuanhukum internasional. Keputusan mahkamah internasional diterapkan
dalam sidangterbuka.Mahkamah internasional memriksa perkara dengan pemeriksaan naskah
dan lisan.
http://ceastercorp.blogspot.com
2.Keputusan Mahkamah
Mahkamah internasional memutuskan berdasar hukum atau berdasar kepantasan
dankebaikan bila pihak-pihak yang bersengketa menyetujuinya.keputusan
8/20/2019 Putusan Mahkamah Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/putusan-mahkamah-internasional 3/4
mahkamahinternasional ditetapkan berdasar suara mayoritas hakim. Bila suara hakim yang
hadir yang menyetujui dan yang menolak keputusan berjumlah sama, maka keputusanditentukan
oleh pendapat ketua mahkamah internasional.Keputusan mahkamah terdiri dari 3 bagian :
a)Berisi komposisi mahkamah : informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa,serta wakil-
wakilnya, analisa tentang fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak- pihak yang bersengketa
b)Berisi penjelasan mengenai motivasi mahkamah. Pemberian motivasi keputusanmahkamah
merupakan salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih luas darisengketa, dan karena itu
perlu dijaga sensibilitas pihak-pihak yang bersengketa
c)Berisi dispositif yang merupakan keputusan mahkamah yang mengikat negara-negara yang
bersengketa.
http://ceastercorp.blogspot.com
3.Penyampaian Pendapat yang Terpisah
Pernyataan pendapat yang terpisah, artinya bila suatu keputusan tidak mewakiliseluruh pendapat
bulat para hakim maka hakim-hakim yang lain berhak memberikan pendapatnya secara terpisah.
Keputusan bersifat definitif tanpa dapat dimintakan pemeriksaan kembali, kecuali kalau ada
permintaan revisi. Keputusan mhkamahhanya mempunyai kekuatan mengikat pada pihak-pihak
yang bersengketa.Piagam PBB Pasal 94 menyatakan :
a)Setiap negara anggota PBB harus melaksanakan keputusan internasional, bila diamerupakan
pihak yang terlibat dalam suatu sengketa
b)Bila salah satu negara yang bersengketa tidak melaksanakan kewajiban-kewajibanseperti
yang dibebankan oleh mahkamah kepadanya maka negara lainnya dapatmengajukan persoalantersebut kepada dewan keamanan, dan bila perlu dewandapat membuat rekomendasi atau
memutuskan tindakan yang akan diambil supayakeputusan mahkamah tersebut dilaksanakan
4.Dampak Negara yang Tidak Mematuhi Keputusan MAI
Bila ada negara yang tidak mematuhi keputusan MAI akan dikenakan sanksi :
a)Diberlakukan travel warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu)terhadap warga
negaranya
b)Pengalihan investasi atau penanaman modal asing
c)Pemutusan hubungan diplomatic
d)Pengurangan bantuan ekonomi
e)Pengurangan tingkat kerja sama
f)Embargo ekonomi
g)Kesepakatan organisasi regional atau internasional
Bila suatu negara dianggap telah melanggar kesepakatan (konvensi) internasional,organisasi
regional atau internasional dapat menetapkan sanksi sebagai reaksi atas pelanggaran
tersebut.Sanksi tersebut berdampak negatif bagi negara yang dikenai, yaitu :
a)Memperbesar jumlah pengangguran
b)Memperlemah daya beli masyarakat
8/20/2019 Putusan Mahkamah Internasional
http://slidepdf.com/reader/full/putusan-mahkamah-internasional 4/4
c)Memperbesar jumlah anggota masyarakat miskin
d)Memperkecil income/pendapatan nasional
e)Pendistribusian kemakmurannya tidak merata
f)Merosotnya tingkat kehidupan masyarakat
g)Kesulitan memperoleh bantuan dan mitra kerja negara asing
5.Contoh Sikap yang Menghargai Putusan Mahkamah Internasional
a)Beberapa bukti untuk memperkuat hukum internasional
1.Organ-organ pemerintah negara, khususnya yang dalam tugas dankewenangannya
berhubungan dengan masalah luar negeri atau internasional,tetap menghormati prinsip-prinsip
dan kaidah-kaidah hukum internasional
2.Persengketaan-persengketaan antara subjek-subjek hukum internasional,misalnya antara dua
atau lebih negara, khususnya yang mengandung aspek-aspek hukum, meskipun tidak selalu
diselesaikan dengan cara damai denganmelakukan berbagai alternatif penyelesaian sengketa
3.Kaidah-kaidah hukum internasional dalam kenyataannya ternyata banyak diterima dan diadopsi
menjadi bagian dari hukum nasional negara-negara
http://ceastercorp.blogspot.com
b)Mengefektifkan hukum internasional
1.Melalui pembentukan organisasi-organisasi internasional
2.Melengkapi perjanjian-perjanjian internasional multilateral dengan organ-organ
pelaksanaannya
3.Mencantumkan klausa penyelesaian sengketa.