direktori putusan mahkamah agung republik...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 53/ PDT.G/ 2012/ PN.JKT.PST.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara antara :-------------------------------------------------------------------------------------

AGUSTINUS DAWARJA, S.H., Drs. YOHANES TANGUR, S.H., dan NGURAH

ANDITYA ARI FIRNANDA, S.H., M.H.Li; Advokat dan Konsultan Hukum pada

Lex Regis Agustinus Dawarja & Partners, beralamat di Menara Duta Lantai 6,

Wing C, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-9 Jakarta 12910, Indonesia. Selanjutnya

disebut sebagai : PARA PENGGUGAT ;---------------------

L A W A N

1. PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA, yang beralamat di Jl Merdeka

Selatan, Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ;----------------------

2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DKI JAKARTA, yang beralamat di

Gedung DPRD, Jl. Kebon Sirih No. 18 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut

sebagai TERGUGAT II ;-------------------------------------------------------------------------

3. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Istana Negara, Jl.

Veteran No. 16 Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

III ;------------------------------------------------------------------------------------

4. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, yang beralamat di Jl.

Kramat Raya No. 146 - Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT

TERGUGAT I ;--------------------------------------------------------------------------------------

5. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA yang beralamat

di MD Building, Jalan TB. Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;------------------------

1

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


6. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-

PERJUANGAN yang beralamat di Jl Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;-----------------------------------

7. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA yang beralamat di

Jl. Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT IV;-------------------------------------------------------------------------

8. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN yang

beralamat di Jl. Diponegoro No.60 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT V;--------------------------------------------------------------------------

9. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA yang

beralamat di Jl. Harsono RM no. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI;----------------------------------

10.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL yang beralamat di

Jl. Warung Buncit Raya No. 17 Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT VII;-------------------------------------------------------------------------

11.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI SEJAHTERA yang beralamat di

Jl. Letjen. S. Parman No. 6G, Bundaran Slipi, Jakarta Barat. Selanjutnya

disebut sebagai TURUT TERGUGAT VIII;--------------------------------------------------

12.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT yang beralamat

Jl. Imam Bonjol No.4 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai TURUT

TERGUGAT IX;------------------------------------------------------------------------------------

13.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang beralamat

di Jl. Kalibata Timur No. 12 Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT X.;--------------------------------------------------------------

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ; ------------------------------------------------

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ; -------------------------------

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, ; ----------------------------

2


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30

Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

pada tanggal 31 Januari 2012 dibawah Register No.53 / PDT.G / 2012 / PN.JKT.PST.

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----------------------------------------------------

1. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, yang berprofesi

sebagai Advokat dan bekerja di Jakarta, yang selama ini menggunakan seluruh

ruas jalan di DKI Jakarta sebagai fasilitas umum yang seharusnya berhak atas rasa

nyaman dengan lancarnya perjalanan saat melalui ruas jalanan di DKI

Jakarta;----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Bahwa rasa tidak nyaman tersebut, disebabkan karena tidak sebandingnya jumlah

kendaraan dengan ruas jalan yang ada di DKI Jakarta, yang pada akhirnya

mengakibatkan kemacetan yang luar biasa hebatnya. Kemacetan di seluruh ruas

jalan di DKI Jakarta, terjadi hampir setiap jam kerja dan hal ini dapat mengganggu

keselamatan dalam berkendara karena kemacetan tersebut menimbulkan

kelelahan yang sangat, dalam berkendara;------------------------------------------------------

3. Bahwa kemacetan akan lebih bertambah parah apabila kota DKI. Jakarta sedang

diguyur hujan. Sehingga dapat dipastikan hampir seluruh ruas jalan-jalan di DKI

Jakarta akan macet total;-----------------------------------------------------------------------------

4. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya, yang Para

Penggugat kutip dari situs berita kompas.com pada tanggal 05 Agustus 2011, saat

ini jumlah kendaraan yang beredar di Jakarta adalah sebanyak 11.362.396 unit

yang terdiri dari roda dua sebanyak 8.244.346 unit dan roda empat sebanyak

3.118.050 unit. Dari jumlah ini, 98% (sembilan puluh delapan persen) adalah

kendaraan pribadi, sedangkan sisanya sebanyak 859.692 unit atau 2% (dua

persen)-nya angkutan umum yang mengangkut 66% (enam puluh enam persen)

total penduduk Jakarta. Bahkan data Dinas Perhubungan DKI. Jakarta tahun 2008

menunjukkan, pertambahan jumlah sepeda motor sekitar 1.500 unit per hari dan

jumlah mobil bertambah 250 unit per hari, dan total jumlah kendaraan yang melaju

di jalanan mencapai sekitar lima juta unit per hari.;--------------------------------------------

5. Bahwa banyaknya jumlah kendaraan di DKI Jakarta saat ini, tidak diikuti dengan

penambahan ruas jalan yang memadai, sehingga dapat dipastikan kemacetan di

ruas jalanan di DKI Jakarta terjadi hampir sepanjang waktu. ;-----------------------------

3


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idMenurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Royke Lumowa, jumlah

kendaraan itu tidak sebanding dengan luas ruas jalan yang ada. Panjang jalan di

Jakarta hanya 7.650 km dan luas jalan 40,1 km atau 0,26 persen dari luas wilayah

DKI. Sedangkan pertumbuhan panjang jalan hanya 0,01 persen per tahun.;----------

Bahkan selain itu, sudah menjadi suatu adagium dalam masyarakat bahwa “Kalau

Gak Macet Bukan Jakarta Namanya”;------------------------------------------------------------

6. Bahwa kemacetan di seluruh ruas jalan di DKI Jakarta, tidak hanya menggangu

kesehatan fisik dan psikis Para Penggugat semata, tetapi juga menimbulkan

pemborosan yang sangat luar biasa terhadap penggunaan bahan bakar

kendaraan, yang selalu diserukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk

berhemat penggunaanya. Sungguh merupakan SUATU HAL YANG MUSTAHIL,

untuk mengikuti seruan pemerintah tersebut, manakala kemacetan yang begitu

dahsyatnya masih terjadi di DKI. Jakarta;--------------------------------------------------------

7. Bahwa selanjutnya, akibat kemacetan ini maka Tergugat I akan sangat

diuntungkan sebab berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap bahan bakar yang

digunakan untuk kendaraan, akan dikenakan pajak, sehingga kesimpulannya

adalah semakin boros penggunaan bahan bakar, maka Tergugat I akan semakin

diuntungkan;---------------------------------------------------------------------------------------------

Adapun ketentuan pasal di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut:----------

• Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: Jenis pajak provinsi terdiri atas:---------------

a. …;

b. …;

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;-------------------------------------------

d. …;

e. ….

• Pasal 16 yang berbunyi: Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor

adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap

digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk kendaraan yang digunakan

di air.;---------------------------------------------------------------------------------------------

• Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi: subjek pajak bahan bakar kendaraan

bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar

kendaraan bermotor.;-------------------------------------------------------------------------

4


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idDengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa Tergugat I akan mendapat

keuntungan dari kemacetan yang terjadi.;-------------------------------------------------------

8. Bahwa pemborosan yang terjadi terhadap penggunaan bahan bakar serta

pemborosan waktu dapat di ilustrasikan sebagai berikut:------------------------------------

A. PEMBOROSAN BBM ;---------------------------------------------------------------------------

Dapat dihitung dengan rumus sederhana sebagai berikut: -----------------------------

(Jumlah Kendaraan Bermotor) X (Penggunaan Rata-rata BBM Sehari Dengan

Asumsi Menggunakan Premium) X (Harga BBM Premium)

= 11.362.396 unit X 3 liter X Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).;---------

= Rp. 153.392.346.000,-(seratus lima puluh tiga milyar tiga ratus sembilan

puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)/ hari.;-------------------

Dengan demikian jika dihitung selama 1 tahun maka jumlah penggunaan bahan

bakar minyak kendaraan bermotor menjadi sebagai berikut:---------------------------

= Rp. 153. 392.346.000,-(seratus lima puluh tiga milyar tiga ratus sembilan

puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) X 365 hari ;----------

= Rp. 55.988.206.290.000,- (lima puluh lima trilyun sembilan ratus delapan

puluh delapan milyar dua ratus enam juta dua ratus sembilan puluh ribu

rupiah).;------------------------------------------------------------------------------------------

Dari jumlah sebesar Rp. 55.988.206.290.000,- (lima puluh lima trilyun sembilan

ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam juta dua ratus sembilan

puluh ribu rupiah) tersebut, maka setiap tahunnya Tergugat I mendapatkan

pemasukan atau keuntungan sebesar Rp. 5.598.820.629.000 (lima trilyun lima

ratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus

dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan asumsi bahwa berdasarkan Undang-

Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak

yang diterima oleh Tergugat I maksimal sebesar 10% (sepuluh

persen).;----------------------------------------------------------------------------------

B. PEMBOROSAN WAKTU KERJA EFEKTIF ;----------------------------------------------

Perhitungan waktu ini, dihitung berdasarkan rata-rata waktu tempuh pengguna

jalan dalam berkendara di DKI Jakarta pada waktu berangkat kerja dan pulang

kerja selama 1,5 Jam sebagai berikut:-------------------------------------------------------

• 3 jam x 5 hari x 4 minggu = 60 jam/bulan.;---------------------------------------------

• Dalam 1 Tahun maka menjadi:------------------------------------------------------------

5


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• 60 jam x 12 bulan = 720 jam.;--------------------------------------------------------------

Selanjutnya jika dalam 1 hari waktu efektif kerja adalah 8 jam maka:-----------

• 720 : 8 jam = 90 hari kerja efektif atau setara dengan 3 bulan hari kerja

efektif.;--------------------------------------------------------------------------------------------

Dengan demikian dalam waktu 25 Tahun (masa kerja efektif) maka waktu

efektif kerja yang terbuang sia-sia adalah:--------------------------------

• 3 bulan x 25 = 75 Bulan (6,25 tahun hari kerja efektif).;-----------------------------

Fakta di atas sungguh sangat menyakitkan, mengingat waktu selama itu hanya

terbuang sia-sia untuk duduk atau pun berdiri di atas kendaraan bermotor akibat

kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta. Bukankah akan lebih indah apabila waktu

yang dibuang sia-sia tersebut dipergunakan untuk bekerja atau berkumpul

bersama keluarga yang kita sayangi?;;-----------------------------------------------------------

9. Bahwa sejatinya Tergugat III telah memberikan peringatan kepada Pemerintah

Propinsi DKI. Jakarta, agar segera melakukan tindakan untuk mencegah

kemacetan di DKI Jakarta Namun faktanya sampai surat gugatan ini diajukan,

belum ada tindakan nyata yang membawa dampak signifikan untuk mengatasi

kemacetan di DKI. Jakarta, bahkan kemacetan yang terjadi justru semakin

bertambah parah;---------------------------------------------------------------------------------------

10.Bahwa selain itu, angkutan umum (termasuk Transjakarta) yang disediakan oleh

Tergugat I untuk mengatasi kemacetan, faktanya dari sisi jumlah masih sangat

jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan para masyarakat yang

menggunakannya, sehingga sering kali Para Penggugat harus menunggu sampai

lebih dari 1 jam agar bisa menaiki angkutan umum tersebut, terlebih saat menaiki

angkutan umum tersebut, Para Penggugat sering kali harus berdiri berdesakan

dengan sangat lama, karena jalanan tetap macet. Hal ini sungguh-sungguh sangat

tidak nyaman, mengingat Profesi Para Penggugat sebagai seorang Advokat

mengharuskan Para Penggugat untuk hadir tepat waktu dalam setiap acara yang

diagendakan;--------------------------------------------------------------------------------------------

11.Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai penyelenggara Negara,

dalam menjalankan pemerintahannya harus tunduk kepada ketentuan Undang-

undang Dasar Tahun 1945, yang di dalamnya mengamanatkan pada pemerintah

untuk menjamin hak-hak warga Negara termasuk untuk mendapatkan rasa aman

dan nyaman. Namun sebagai penyelenggara Negara yang memiliki otoritas penuh,

dengan tidak mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat mengatasi kemacetan di

DKI Jakarta dengan segera, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah

6


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idmelakukan perbuatan melawan hukum karena merugikan hak-hak asasi Para

Penggugat sebagai warga Negara yang menggunakan fasilitas umum berupa ruas

jalanan di DKI Jakarta;--------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya, Turut Tergugat sebagai pemegang amanah rakyat, pada faktanya

juga hanya berdiam diri, dan tidak melakukan usaha apa pun dalam

memperjuangkan bebasnya Jakarta dari kemacetan yang telah nyata membawa

kerugian bagi warga Negara yang berada di DKI Jakarta.;----------------------------------

12.Bahwa ketentuan Undang-undang yang dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II, dan

Tergugat III adalah sebagai berikut:--------------------------------------------------------

A. Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945:--------------------------------

”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan.”;---------------------------------------------------------------------------

B. Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM:------------------

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.;-----------------

C. Pasal 35 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM:---------------------------

”Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang

damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan

sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana

diatur dalam Undang-undang ini.” ;-----------------------------------------

13.Bahwa dengan demikian, menjadi patut apabila Tergugat I, Tergugat II, dan

Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana

diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 1366

KUHPerdata yang berbunyi:-------------------------------------------------------------------------

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut”.;---------------------------------------------------------------

Selanjutnya Pasal 1366 KUHPerdata berbunyi:------------------------------------------------

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau

kurang hati-hatinya“.;---------------------------------------------------------------------------

14.Bahwa daripada memilih diam dan tidak melakukan apa pun, sesungguhnya ada

beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II

untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta, antara lain: 1).

Menambah jumlah angkutan umum yang ada saat ini, sehingga masyarakat tidak

7


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idharus menunggu lama, untuk dapat naik angkutan umum; 2). Menaikkan pajak

kendaraan bermotor milik pribadi dengan sangat tinggi, baik itu roda empat

maupun roda dua, sehingga pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi dapat ditekan;

3). Menaikkan tarif parkir di pinggir-pinggir jalan di DKI Jakarta atau melarang

parkir seluruh kendaraan, sehingga tidak ada kendaraan yang parkir di badan jalan

dan menghambat laju lalu lintas; 4). Melarang seluruh pedagang kaki lima, untuk

berjualan di trotoar atau di pinggir jalan-jalan utama di DKI Jakarta; 5). Pembatasan

kendaran bermotor berdasarkan usia kendaraan; dan yang terakhir 6). Moratorium

kendaraan baru di wilayah Jabodetabek selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas)

bulan ke depan;---------------------------------------------------------------------

15.Bahwa atas dasar alasan-alasan diatas menjadi adil dan sah apabila Para

Penggugat pada petitumnya nanti memohon agar majelis hakim menerima/

mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-------------------------

Bahwa berdasarkan segala hal di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus

perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-------------------------------------------------

PRIMER

1. Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;---------------------------------

2. Menyatakan Gugatan Citizen Law Suit Para Penggugat adalah sah;----------------

3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat

telah melakukan perbuatan melawan hukum;----------------------------------------------

4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat

telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi dan melindungi

Hak Asasi Penggugat termasuk Hak Asasi warga kota Jakarta;----------------------

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengeluarkan kebijakan

dengan segera untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, antara lain:-----------------

a. Menambah jumlah angkutan umum yang ada saat ini;------------------------------

b. Menaikkan pajak kendaraan bermotor dengan sangat tinggi, baik itu roda

empat maupun roda dua milik pribadi;---------------------------------------------------

c. Menaikkan tarif parkir di pinggir-pinggir jalan di DKI Jakarta dan melarang

parkir seluruh kendaraan di badan jalan;------------------------------------------------

d. Menertibkan (sterilisasi jalan) parkir liar yang ada di ruas-ruas jalan di DKI

Jakarta ;-----------------------------------------------------------------------------------------

8


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


e. Melarang seluruh pedagang kaki lima, untuk berjualan di trotoar atau di

pinggir jalan-jalan utama di DKI Jakarta ;-----------------------------------------------

f. Melarang angkutan umum berhenti (ngetem) di pinggir jalan untuk menaikan

dan menurunkan penumpang, kecuali memang tersedia tempat yang

diperuntukan untuk hal tersebut ;----------------------------------------------------------

g. Pembatasan kenderaan bermotor berdasarkan usia kenderaan dan ;----------

h. Moratorium kendaraan baru di wilayah Jabodetabek selama 6 (enam)

sampai 12 (dua belas) bulan ke depan.;-------------------------------------------------

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk

meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat dan warga kota Jakarta dalam

sekurang-kurangnya 2 media cetak Nasional;----------------------------------------------

7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk

membayar biaya perkara.;-----------------------------------------------------------------------

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;----------------------------------------

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk pihak

Penggugat datang sendiri Agustinus Dawarja, S.H., Drs. Yohanes Tangur, S.H., dan

Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li; sedangkan Pihak Tergugat-I hadir

kuasanya YAYAN YUHANA, SH.MH dan HARATUA D.P.PURBA, SH kedua-duanya

Pegawai Pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balai Kota Blok G

lantai IX Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9 Kota Asministrasi Jakarta Pusat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.315/-1.875 tertanggal 5 Maret 2012, untuk

Tergugat-III datang menghadap Kuasanya CHANDRA KUSUMA BARLIANTI, SH.MH

dan RIMA EKA PUTRI, SH kedua-duanya Jaksa Pengacara Negara beralamat di

Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta berdasarkan Surat Kuasa

Khusus No.SK-031/G/Gp/04/2012 tertangal 5 April 2012, Untuk Turut Tergugat-III

datang menghadap kuasanya ARTERIA DAHLAN, ST.SH, YODBEN SILITONGA,

SH, TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH, Advokat yang tergabung dalam badan

bantuan hukum dan advoaksi dewan pimpinan pusat partai demokrasi indonesia

perjuangan, yang beralamat di Jalan lenteng Agung No.99 Jakarta Selatan

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1098/EX/DPP/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012,

untuk Tergugat-II, Turut Tergugat-I, turut Tergugat-II, Turut Tergugat-IV, Turut

Tergugat-V, Turut Tergugat-VI, Turut Tergugat-VII, Turut Tergugat-VIII, Turut

9


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idTergugat-IX, dan Turut Tergugat-X tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya

yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah mengusahakan

penyelesaian melalui proses mediasi sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2008 tentang

prosedur mediasi melalui Hakim Mediator Sdr. MARTIN PONTO BIDARA, SH,

ternyata kata sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian tidak berhasil

untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan

Para Penggugat yang isinya ada perbaikan Gugatan Citizen Law Suit (Gugatan Warga

Negara) ;-------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini adalah : Hak

Gugat Warga Negara (Citizen Law Suit atau Actio Popularis) dan Para Pihak, yaitu

Para Penggugat dan Pihak Tergugat-I, Tergugat-III serta Turut Tergugat-III sepakat

bahwa acara persidangan dalam gugatan a quo akan diberlakukan hukum acara

Citizen Law Suit (Gugatan Warga Negara) ;---------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan a quo diberlakukan hukum acara

Citizen Law Suit, maka tahap selanjutnya adalah sertifikasi yaitu kepada Pihak

Tergugat diberi kesempatan satu kali untuk memberi tanggapan terhadap bentuk

formil surat gugatan Para Penggugat, tanggapan tersebut bukan merupakan materi

pokok perkara, tetapi mengenai pesyaratan formil dari suatu gugatan Citizen Law

Suit;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat-I mengajukan Tanggapan terhadap

Gugatan Para Penggugat tersebut yaitu Tanggapan Legal Standing tertanggal 8 Mei

2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :------------------------------------------

GUGATAN CITIZEN LAW SUIT BELUM DIATUR DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA ;-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Dalam sejarahnya Citizen Law Suit ini dikembangkan di Amerika Serikat dan juga

di India, berdasarkan suatu pemikiran bahwa pada kenyataannya pemerintah

(federal) acap kali tidak melaksanakan kewajibannya untuk menegakkan hukum

yang oleh undang-undang dibebankan kepadanya. Dengan alasan ini, Citizen Law

Suit dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya

kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran (omisi) dari negara atau

10


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idotoritas Negara. (Indro Sugianto, Hak Gugat Warga Negara (Citizen Law Suit)

Terhadap Negara Kajian Putusan No. 2 8/Pdt. G/2003/PN.Jkt.Pst., Dictum Edisi 2-

Jurnal Lelp, 2004, hal. 34).;--------------------------------------------------------------------------

2. Bahwa gugatan Citizen Law Suit hanya dikenal dialam sistem hukum common law

dan belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Namun demikian, sesuai

ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman mengatur "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,

mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil tidak ada atau

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".;-

3. Bahwa untuk memeriksa suatu perkara yang belum diatur dalam hukum positif

Indonesia, hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (rechtviding). Namun

demikian dsesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009

tentang Kekekuasaan Kehakiman menyebutkan “ Hakim dan Hakim konstitusi

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

hidup di dalam masyarakat". Pengertian kata "menggali", diartikan bahwa

hukumnya sudah ada dalam aturan perundangan tetapi masih samar-samar,

sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencari dengan menggali

nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.;-----------------------------------------------------

4. Bahwa dalam menemukan hukum, hakim harus mencarinya dengan menggunakan

metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap

teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan

metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk

mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi

terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak

mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. (Achmad Ali, SH, MH, Mengenal Tabir

Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Chandra Pratama, Jakarta,

Cet.1,1996).;---------------------------------------------------------------------------------------------

5. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, karena gugatan Citizen Law Suit belum

diatur dalam hukum positif Indonesia sudah seharusnya Hakim yang mengadili

perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau apabila Hakim yang mengadili

perkara a quo menerima, harus menyebutkan dengan jelas dasar dan metode yang

dipakai untuk menerima perkara a quo sebagai suatu penemuan hukum

(rechtsviding).;-------------------------------------------------------------------------------------------

GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI GUGATAN CITIZEN LAW SUIT

11


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


6. Bahwa di negara-negara yang sudah terlebih dahulu mengadopsi mekanisme

Citizen Law Suit seperti di Amerika, India dan Australia serta dalam prakteknya

berdasarkan beberapa gugatan yang pernah dilakukan di Indonesia, Citizen Law

Suit termasuk gugatan a quo harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:--------

a. Adanya Standing Sebagai Syarat Pengajuan Gugatan ;----------------------------

- Bahwa standing dapat diartikan secara luas yaitu akses perorangan atau

kelompok masyarakat atau organisasi di di Pengadilan sebagai pihak

Penggugat (Elsam://.elsam or.did/downloads/1262942628 Legal Standing-

Sulistiono.pdf);---------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa secara lebih jelas, Majelis Hakim yang menangani Perkara Nomor

28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst (atau lebih dikenal dengan Gugatan Citizen Law

Suit Nunukan) memberikan penjelasan mengenai standing :----------------------

"Setiap warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak membela

kepentingan umum (on behalf on the public interest) dapat menggugat

negara atau pemerintah atau siapa pun yang melakukan perbuatan

melawan hukum (PMH) yang nyata merugikan kepentingan publik dan

kesejahteraan umum (pro bono public), sejalan dengan hak asasi manusia

mengenai, ialah akses untuk mendapatkan keadilan apabila negara diam

atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga

negaranya".;------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo harus terlebih dahulu menjelaskan

pengertian kepentingan umum itu apa dan kepentingan siapa yang

dibelanya sehingga mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan

dengan metode Citizen Law Suit.;---------------------------------------------

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menyebutkan "Bahwa

Para Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, yang berprofesi

sebagai Advokat dan bekerja di Jakarta, yang selama ini menggunakan

seluruh ruas jalan di DKI Jakarta sebagai fasilitas umum ...." ;--------------------

- Bahwa selanjutnya dalam posita angka 2, Penggugat menyebutkan "Bahwa

rasa tidak nyaman tersebut, disebabkan karena tidak sebandingnya jumlah

kenderaan dengan ruas jalan yang ada Kemudian dalam posita angka 5

disebutkan tidak diikuti dengan penambahan ruas jalan yang

memadai...." ;-----------------------------------------------------------------------------------

12


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa kemudian dalam petitum gugatan a quo, Penggugat sama sekali

tidak meminta adanya penambahan agar dilakukan penambahan ruas jalan

sehingga antara posita dan petitum bertentangan.;----------------------------------

- Bahwa karena pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan a quo

semakin menerangkan tidak jelasnya kepentingan umum apa yang hendak

dibela Penggugat dan kepentingan siapa yang hendak dibela Penggugat.

Atau Justru Penggugat mengajukan gugatan untuk kepentingan pribadi

untuk mendapatkan popularitas dan juga agar lancar menggunakan mobil

pribadinya di jalanan.;--------------------------------------------

- Bahwa selain itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Rl No. 1075 K/

SIPI1982 menyebutkan, "karena petitum bertentangan dengan posita

gugatan, gugatan tidak dapat diterima ".;-------------------------------------------

- Dengan demikian, tidak adanya dasar (standing) Penggugat untuk

mengajukan gugatan a quo menyebabkan gugatan harus ditolak dan

dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).;--------------

b. Adanya Notifikasi ;-------------------------------------------------------------------------------

- Gugatan Citizen Law Suit mensyaratkan adanya proses pemberitahuan

(Notifikasi). Peraturan mengenai Citizen Law Suit berbeda dengan notifikasi

seperti dalam gugatan Class Action. Dalam gugatan perwakilan kelompok

(Class Action) proses penreritahuan dilakukan oleh wakil kelompok (class

member) untuk ikut (opt-in) atau keluar (opt-out) dari kelompok kepentingan,

jadi pemberitahuan ada pada unsur penggugat. Sedangkan pada hak gugat

warga negara (citizen law suit) proses pemberitahuan di lakukan oleh

penggugat (warga negara) terhadap gugatan (negara/pemerintah, dkk)

(YLBHI dan PHSK, Panduan Bantuan Hukum Indonesia-Pedoman Anda

Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia 2007 Cet Ke-2. Loc.cit.hal 384). ;--------------------------------------------

- Pemberitahuan (notifikasi) tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis,

setidak-tidaknya memuat:-------------------------------------------------------------------

a. Informasi tentang pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan

pelanggaran.;--------------------------------------------------------------------

b. Jenis pelanggaran.;-----------------------------------------------------------------------

c. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar.;--------------------------------

- Indro Sugianto dalam tulisannya Hak Gugat Warga Negara (Citizen Law

Suit) Terhadap Negara-Kajian Putusan No.28/Pdt.G/2003/PN.JKT.Pst,

13


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Dictum Edisi 2-Jurnal Lelp.2004, hal 41 menyebutkan pemberitahuan

dimaksudkan harus merinci pelanggaran dan tuntutan yang spesifik untuk

kemudian menjadi dasar pengajuan gugatan, Rincian pelanggaran dan

tuntutan tersebut diberikan kepada pelanggar instansi yang bertanggung

jawab menerapkan peraturan perundang-undangan yang meberikan hak

Citizen Law Suit. Pemberitahuan dalam Citizen Law Suit dimaksudkan :------

a. Memberikan dorongan/intensif bagi pelanggar agar melakukan penataan

b. Memberikan kesempatan secara fair kepada tergugat untuk mengajukan

bantahan dalam kesempatan paling awal dari proses penanganan

Perkara.;-------------------------------------------------------------------------------------

c. Kegagalan dalam penyediaan pemberitahuan yang memenuhi syarat

dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menolak perkara.;----------------

d. Memberikan pendidikan kepada penggugat untuk mengajukan gugatan

dengan dilengkapi bukti dan fakta akurat.;-----------------------------------------

- Bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan tanpa

terlebih dahulu mengajukan suatu notifikasi atau pemberitahuan kepada

pihak Pemerintah merupakan tindakan yang prematur dan tidak memenuhi

syarat untuk mengajukan gugatan dengan metode Citizen Law Suit. ;---------

- Bahwa sudah seharusnya Penggugat mengajukan notifikasi

(pemberitahuan) kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan a quo

sehingga memberikan kesempatan secara adil kepada Tergugat I untuk

mengajukan bantahan dan menjelaskan kepada Penggugat mengenai

tindakan apa saja yang telah Tergugat I lakukan untuk mengatasi

kemacetan untuk membuktikan Pemerintah (Tergugat I) tidak melakukan

pembiaran seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sehingga

proses pemberian penjelasan tersebut tidak perlu dilakukan melalui

Pengadilan.;-------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa di era keterebukaan informasi public saat ini, Tergugat sangat

menyayangkan langkah Penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke

Pengadilan tanpa adanya (pemberitahuan) kepada Tergugat I dan meminta

informasi mengenai program dan langkah-langkah yang dilakuan

pemerintah sesuai dengan keinginan Penggugat.;-----------------------------------

- Bahwa pengajuan notifikasi (pemberitahuan) tersebut juga wajib

dilaksanakan agar Penggugat dalam mengajukan gugatan dilengkapi

dengan bukti dan fakta yang akurat. Dalam gugatan a quo, Penggugat sama

14


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


sekali tidak mendasari dalil-dalilnya dengan bukti-bukti dan yang akurat

sehingga dalil tersebut tidak berdasar dan harus ditolak.;----------

- Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas, pengajuan gugatan

Citizen Law Suit tanpa terlebih dahulu dilakukan dengan adanya notifikasi

(pemberitahuan) telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim yang mengadili

perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat.;----------------------------------

7. Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan gugatan Citezen Law Suit harus dipenuhi

oleh Penggugat agar masyarakat tidak sembarangan mengajukan gugatan kepada

Pemerintah apabila ada hal-hal yang tidak sesuai keinginan masyarakat. Di

samping itu, syarat penyampaian gugatan Citizen Law Suit ini harus dipenuhi agar

Pengadilan tidak kebanjiran gugatan dari masyarakat.;--------------------------------------

GUGATAN CITIZEN LAW SUT HANYA DAPAT DIAJUKAN APABILA

PENGGUGAT MEMBUKTIKAN NEGARA DALAM KEADAAN DIAM ATAU TIDAK

MELAKUKAN TINDAKAN APAPUN UNTUK KEPENTINGAN WARGA

NEGARANYA

1. Bahwa selain syarat tersebut di atas harus dipenuhi Penggugat, yang menjadi point

utama yang harus dibuktikan Penggugat dalam gugatan Citizen Law Suit adalah

negara diam atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga

negaranya, karena sesuai pengertian Majelis Hakim yang menangani Perkara

Nomor 28/Pdt.G/2003/PN. Jkt.Pst (atau lebih dikenal dengan Gugatan Citizen Law

Suit Nunukan)" adalah :--------------------------------------------------

“Setiap warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak membela kepentingan

umum (on behalf on the public interest) dapat menggugat negara atau pemerintah

atau siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang nyata

merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan umum (pro bono public), seialan

dengan hak asasi manusia mengenai, ialah akses untuk mendapatkan keadilan

apabila negara diam atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan

warga negaranya".;-----------------------------------------------------------------

2. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat sama sekali tidak mampu memberikan

bukti jika negara atau pemerintah diam atau tidak melakukan tindakan apapun.

Justru dalam mengutip dari gugatannya, Penggugat telah dengan tegas mengakui

15


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idbahwa negara atau pemerintah tidak diam dan telah melakukan tindakan untuk

mengatasi kemacetan di Jakarta, antara lain :--------------

- Sedangkan pertumbuhan panjang jalan hanya 0,01 persen pertahun" (Gugatan

halaman 4 angka 5) ;----------------------------------------------------------------

- Bahwa selain itu, angkutan umum (termasuk Trans Jakarta) yang disediakan

oleh Tergugat I untuk mengatasi kemacetan,...',;---------------------

(Gugatan halaman 7 angka 10) ;---------------------------------------------------------------

10.Bahwa dari kutipan Gugatan tersebut, Penggugat telah dengan tegas mengakui

negara (Tergugat I) tidak diam dan telah melakukan langkah- langkah untuk

mengatasi macet di Jakarta.;---------------------------------------------------------------------

TERGUGAT I MOHON KEBIJAKSANAAN MAJELIS HAKIM YANG MENGADILI

PERKARA A QUO AGAR MELALUI GUGATAN A QUO TIDAK TERJADI GEJOLAK

SOSIAL DI MASYARAKAT

11.Selain hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya kebijaksanaan Majelis Hakim yang

mengadili perkara a quo untuk mempertimbangkan bahwa untuk mengatasi

kemacetan di Jakarta tidak cukup dengan mengabulkan petitum penggugat.;---------

Kemacetan di Jakarta merupakan masalah yang sangat komplek, harus

berkoordinasi dengan banyak pihak dan lintas daerah serta butuh penanganan

yang mempertimbangkan banyak faktor khususnya rasa keadilan di masyarakat.;--

12.Apabila petitum Penggugat dikabulkan untuk segera dilaksanakan seperti

menaikkan pajak kenderaan bermotor sangat tinggi, menaikkan tarif parkir,

melarang parkir di seluruh ruas jalan, melarang angkutan umum berhenti (ngetem)

di pinggir jalan kecuali tersedia tempat yang diperuntukkan untuk hal tersebut dan

petitum Penggugat lainnya pasti akan terjadi gejolak sosial di masyarakat. Seperti

misalnya apabila Pemerintah melarang mobil parkir di badan jalan di depan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pasti akan terjadi gejolak sosial dan keberatan

dari masyarakat yang berkepentingan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.;----------

13.Bahwa sampai saat ini Pemerintah terus berupaya melakukan tindakan- tindakan

untuk mengatasi kemacetan (bukan hanya di Jakarta saja karena kenderaan yang

masuk ke Jakarta sebagian besar berasal dari daerah-daerah di sekitar Jakarta

seperti Depok, Bekasi dan Tangerang sehingga pertu koordinasi dengan daerah-

16


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.iddaerah tersebut) tanpa menimbulkan gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat

dan menyediakan sarana prasarana untuk mengatasi kemacetan dan masyarakat

beralih ke transportasi umum/massal.;------------------------------------------------------------

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I memohon kiranya Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara sebagai berikut:-

PRIMAIR :----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Menerima tanggapan legal standing Tergugat I ;----------------------------------------------

2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak (standing) untuk mengajukan

gugatan Citizen Law Suit.;---------------------------------------------------------------------------

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai gugatan Citizen

Law Suit sehingga tidak dapat diterima (Niet on Vanklijk Verkiaard); dan ;-------------

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya/ongkos perkara yang

ditetapkan,;-----------------------------------------------------------------------------------------------

SUBSIDAIR :------------------------------------------------------------------------------------------------

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo Et

bono) ;------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa di samping Tergugat I mengajukan tanggapan terhadap

Legal Standing Terhadap Gugatan Citizen Law Suit, Tergugat-I juga mengajukan

Jawaban tertanggal 03 Oktober 2012 sebagai berikut :-----------------------------------------

DALAM EKSEPSI ;----------------------------------------------------------------------------------------

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT ;------------------------------------------------------------

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan

yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah mengenai kebijakan yang harus

dikeluarkan oleh Para Tergugat untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di

Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam angka

14 Surat Gugatan yang menyatakan :--------------------------------------

"Bahwa daripada memilih diam dan tidak melakukan apapun, sesungguhnya

ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh Tergugat I dan

Tergugat II..." ;--------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya dalam Penggugat dalam petitumnya angka 5 meminta :----------------

17


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


"Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengeluarkan

kebijakan ..." ;---------------------------------------------------------------------------------------

--------------

2. Bahwa kebijakan/kuputusan yang diminta oleh Penggugat agar dikeluarkan

oleh Para Tergugat masuk ke dalam rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yakni penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan

hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.;---------------------

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU PTUN menerangkan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan keputusan sedangkan itu

menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata

Usaha Negara. ;------------------------------------------------------------------------------------

4. Bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana telah

diuraikan oleh Tergugat I di atas adalah sengketa tata usaha negara, maka

berdasarkan Pasal 4 UU PTUN yang menyebutkan "Peradilan Tata Usaha

Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari

keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara", Pengadilan yang berwenang

untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha

Negara dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.;------------------

5. Bahwa sesuai Yurusprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal

29 Desember 1999, bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang

pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah

Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang peradilan negeri ;------------------

6. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv, maka mohon agar

Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menyatakan tidak berwenang

untuk memeriksa. Mengadili dan memutus perkara a quo.;----------------------------

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL GUGATAN

CITIZEN LAW SUIT ;----------------------------------------------------------------------------------

18


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id7. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan citizen law suit

(gugatan warga negara) sebagaimana tercantum dalam perihal gugatan

Penggugat. Gugatan dengan dengan bentuk citizen law suit sebenarnya tidak

dikenal dalam sistem hukum civil law sebagaimana yang diterapkan di

Indonesia. Namun demikian, gugatan dengan menggunakan mekanisme citizen

law suit telah beberapa kali muncul di pengadilan Indonesia dan diantaranya

telah diterima hak gugatnya (standing to sue) serta telah ada yang dikabulkan

oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahkan ada yang diputus

di tingkat kasasi. Dengan demikian, walaupun belum diatur dalam hukum positif

Indonesia maka putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in

kracht van gewijsde) dapat dijadikan acuan oleh Majelis Hakim yang mengadili

perkara a quo untuk mengadili dan menjatuhkan putusan.;--------

8. Bahwa sesuai dengan Buku Class Action & Citizen Lawsuit, Laporan Penelitian,

terbitan Mahkamah Agung Rl, Tahun 2009, disebutkan :-------------------------------

"Beberapa kasus gugatan Cititen Lawsuit yang pernah didaftarkan di Indonesia,

antara lain :------------------------------------------------------------------------------------------

1. Gugatan Cititen Lawsuit atas nama Munir Cs atas Penelantaran Negara

trhadap TKI Migran yang dideportasi di Nunukan. Ini merupakan Gugatan

Cititen Lawsuit pertama yang muncul di Indonesia Dikabulkan oleh Majelis

Hakim PN Jakarta Pusat. Tetapi oleh Pengadilan Tinggi DKI pada proses

banding sesuai putusan No. 480/PDT/2005/PT DKI yang diputuskan tanggal

4 April 2006, PT DKI menyatakan : Oleh karena para tergugat tidak terbukti

telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan para penggugat

harus ditolak seluruhnya ....;-------------------------------------

2. Gugatan Cititen Lawsuit atas kenaikan BBM oleh LBH APIK. Gagal,

dinyatakan bahwa bentuk gugatan Cititen Lawsuit tidak diterima Majelis

Hakim PN Jakpus.;--------------------------------------------------------------------------

3. Gugatan Cititen Lawsuit atas Operasi Yustisi oleh LBH Jakarta. Gagal,

dinyatakan bahwa bentuk Cititen Lawsuit tidak diterima Majelis Hakim PN

Jakarta Pusat.;---------------------------------------------------------------------------------

4. Gugatan Cititen Lawsuit atas penyelenggaraan Ujian Nasional oleh LBH

Jakarta. Dikabulkan sebagian, Pemerintah diminta meninjau ulang kebijakan

penyelenggaraan Ujian Nasional .... Dan pada tingkat kasasi yang diajukan

oleh pihak Tergugat telah ditolak oleh Mahkamah Agung melalui putusan

No. 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009 yang berarti bahwa

19


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah berkekuatan hukum tetap.;--

5. Gugatan Cititen Lawsuit oleh Para Penggugat yang mengatasnamakan

Masyarakat Pengguna Jalan Tol pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta

(JORR), dalam Putusan perkara nomor 40/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel. tanggal

19 Mei 2008 tersebut dinyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak

dapat diterima, karena tidak terpenuhinya syarat formil berupa

notifikasi.;----------------------------------------------------------------------------------------

6. Gugatan Cititen Lawsuit oleh Para Penggugat yang mengatasnamakan

warga negara pemegang hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum

(Pemilu) 2009, dalam Putusan perkara nomor 145/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST.

tanggal 03 Juni 2009, dinyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak

dapat diterima, adalah juga karena tidak terpenuhinya syarat formil, yaitu

tidak memenuhi jangka waktu notifikasi.";---

7. Bahwa selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor

551//PDT.G/2010/PN.JKT.PST. yang diajukan oleh Advokat Davil ML

Tobing terkait penggunaan Lambang Negara Garuda di kaos Timnas

Sepakbola Indonesia ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat karena tidak memenuhi syarat formil berupa notifikasi.;--------------------

9. Dari seluruh contoh gugatan Cititen Lawsuit di atas dapat dilihat bagaimana

Majelis Hakim yang menangani dan memutus perkara Cititen Lawsuit menguji

terlebih dahulu syarat formil suatu gugatan Cititen Lawsuit untuk kemudian

diperiksa pokok perkaranya.;--------------------------------------------------

10.Bahwa dapat ditarik kesimpulan, Majelis Hakim yang menangani dan memutus

perkara-perkara tersebut di atas menjadikan Notifikasi sebagai syarat penting

terpenuhinya syarat formil suatu gugatan Cititen Lawsuit, dimana walaupun

belum diatur sebagai hukum positif di Indonesia namun telah menjadi hukum

yang hidup di dunia peradilan Indonesia (Living Law) dan diikuti oleh hakim-

hakim dalam memutus perkara Cititen Lawsuit.;----------------------------------

11.Bahwa notifikasi sebagai syarat formil mengajukan gugatan Citizen Lawsuit

diperlukan agar masyarakat tidak sembarangan mengajukan gugatan kepada

Pemerintah yang justru dapat mengganggu Pemerintah dalam melakukan

pembangunan. Selanjutnya Buku Class Action & Citizen Lawsuit, Laporan

Penelitian, terbitan Mahkamah Agung Rl, Tahun 2009, menyebutkan :-------------

20


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


"Disinilah peran penting notifikasi dalam prosedur Cititen Lawsuit, karena

notifikasi adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebelum

mengajukan gugatan, dan itupun harus dilakukan dalam tenggang waktu yang

layak." ;---------------------------------------------------------------

12.Bahwa selanjutnya Buku Class Action & Citizen Lawsuit, Laporan Penelitian,

terbitan Mahkamah Agung Rl, Tahun 2009, menyebutkan :----------------------------

"Menurut Indro Sugianto, materi surat pemberitahuan (notifikasi) gugatan Cititen

Lawsuit setidak-tidaknya memuat antara lain :------------------------------------

a. Informasi tentang pelanggaran yang dituduhkan dan lembaga yang relevan

dengan pelanggaran yang mendasari hal itu penggugat berniat untuk

menggugat Tergugat/para Tergugat;-----------------------------------------------------

b. Jenis pelanggaran yang menimbulkan gugatan Cititen Lawsuit (obyek

gugatan)." ;--------------------------------------------------------------------------------------

13.Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat sama sekali tidak mengajukan

notifikasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan a quo sehingga cukup

berasalan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk memutus

dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan

sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk

verklaard).;----------------------------------------------------

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ;-------------------------------------------------

14.Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan :---------------------------------

"Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya yang meliputi :-------------------------------------------------------------------------

a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang

bertanggung jawab di bidang Jalan;--------------------------------------------------

b. urusan pemerintahan di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di

bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;------------

c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan


bidang industri;;------------------------------------------------------------------------------

21


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan


bidang pengembangan teknologi; dan ;----------------------------------------------

e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kenderaan

Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara

Republik Indonesia.";------------------------------------------------------------

15.Bahwa selanjutnya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

menyebutkan :--------------------------------------------------------------------------------------

"Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi instansi masing-masing meliputi :-----------------------------------------------


bertanggung jawab di bidang Jalan;--------------------------------------------------

b. urusan pemerintahan di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan


bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;------------



bidang industri;-------------------------------------------------------------------------------



bidang pengembangan teknologi; dan ;----------------------------------------------

e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kenderaan


Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara

Republik Indonesia.";------------------------------------------------------------

16.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut di atas, kementerian negara yang

bertanggung jawab di bidang Jalan, kementerian negara yang bertanggung

jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri, kementerian

negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijadikan pihak dalam perkara a

quo ;---------------------------------------------------------------------------------------------------

22


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id17.Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor

97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

menyebutkan "Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi

daerah di bidang perhubungan" dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur

Nomor 128 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organsasi dan Tata Kerja Unit

Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta menyebutkan "Unit Pengelola Perparkiran merupakan unit Pelaksana

Teknis untuk pengeloiaan perparkiran." Dengan demikian sudah seharusnya

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan UPT Perparkiran Provinsi DKI

Jakarta dijadikan pihak dalam perkara a quo.;----------------------------

18.Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menjadikan data yang dimiliki Polda

Metro Jaya (angka 4 dan angka 5 Surat Gugatan) dan data yang dimiliki Dinas

Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (angka 4 Surat Gugatan) sehingga

Penggugat mengakui Kepolisian Rl (Polda Metro Jaya) dan Dinas Perhubungan

Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga yang berwenang di bidang lalu lintas

dan angkutan jalan namun tidak menjadikannya pihak dalam gugatan a

quo.;-------------------------------------------------------------------------------------

19.Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan sejalan dengan

Yurisprudensi Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyebutkan

pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap maka gugatan

Penggugat yang kurang pihak harus dinyatakan Batal tidak dapat diterima (niet

ontvankelijk verklaard).;--------------------------------------------------------------------------

D. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) ;--------------------------

20.Bahwa gugatan a quo kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena Penggugat

sama sekali tidak mampu menerangkan dengan jelas apalagi membuktikan

gugatannya.;----------------------------------------------------------------------------------------

21.Bahwa Penggugat daiam angka 2 Surat Gugatan menyebutkan : "... Kemacetan

di seluruh ruas jalan ..." Selain itu dalam angka 3 Surat Gugatan Penggugat

mendalilkan "... Sehingga dapat dipastikan hamplr di seluruh ruas jalan-jalan di

DKI Jakarta akan macet total".;-----------------------------------------------

22.Bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena Penggugat

tidak menerangkan secara jelas di ruas jalan mana kemacetan terjadi dan pada

waktu kapan kemacetan tersebut terjadi. Perlu diketahui di Provinsi DKI Jakarta

23


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


ada ratusan ruas jalan jalan sehingga apakah maksud Penggugat seluruh ruas

jalan tersebut telah mengalami kemacetan pada waktu yang bersamaan? ;-------

23.Bahwa penjelasan mengenai di ruas jalan mana terjadi kemacetan dan pada

waktu kapan kemacetan tersebut terjadi sangat diperlukan agar dalam perkara

a quo agar gugatan yang diajukan Penggugat jelas dan tidak kabur serta

penyelesaian perkara a quo terfokus pada ruas jalan mana yang macet dan

kapan ruas jalan tersebut mengalami kemacetan.;---------------------------------------

24.Bahwa kemudian Penggugat tidak konsisten dalam menguraikan dalil

gugatannya sehingga membuat gugatannya semakin tidak jelas dan kabur. Hal

itu terlihat dalam angka 5 Surat Gugatan Penggugat menyebutkan : "...

Sedangkan pertumbuhan panjang jalan hanya 0,01 persen per tahun ..." dan

angka 10 Surat Gugatan Penggugat menyebutkan : "Bahwa selain itu, angkutan

umum (termasuk Trans Jakarta) yang disediakan oleh Tergugat I ....". Dalil

Penggugat tersebut bertentangan dengan dalil Penggugat dalam angka 11

Surat Gugatan Penggugat menyebutkan : "... Namun sebagai penyelenggara

Negara yang memiliki otoritas penuh, dengan tidak mengeluarkan suatu

kebijakan yang dapat mengatasi kemacetan ..." dan bertentangan dengan

angka 14 Surat Gugatan Penggugat yang menyebutkan : "Bahwa daripada

memilih diam dan tidak melakukan apapun, . .." ;-----------------------------------------

25.Bahwa dengan demikian terlihat dengan jelas Penggugat tidak konsisten

dengan dalil gugatannya karena di satu sisi Penggugat menyebutkan Para

Tergugat telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kemacetan di Provinsi

DKI Jakarta namun di sisi lain Pengggugat menyebutkan Para Tergugat tidak

mengeluarkan kebijakan dan hanya memilih diam serta tidak melakukan

kegiatan apapun. Hal ini semakin menunjukkan gugatan yang disusun

Penggugat sangat kabut dan tidak jelas (obscuur libel).;--------------------------------

26.Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas maka gugatan Penggugat

adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) sehingga sudah layak dan

sepantasnya jika gugatan aquo Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet

ontvankelijk verklaard).;--------------------------------------------------------------------------

E. GUGATAN PREMATURE ;--------------------------------------------------------------------------

24


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id27.Bahwa Tergugat I sangat menyayangkan tindakan Penggugat yang langsung

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara a

quo.;---------------------------------------------------------------------------------------------------

28.Bahwa terlihat bagaimana Penggugat tidak memiliki informasi yang cukup dan

pengetahuan yang cukup di bidang transportasi dan lalu lintas sehingga sangat

terburu-buru mengajukan permasalahan a quo ke Pengadilan. Namun

demikian, Tergugat I menganggap gugatan a quo terjadi sebagai bentuk

aspirasi dari Penggugat untuk mengatasi kemacetan Provinsi DKI Jakarta

namun tidak tahu kemana menyalurkan aspirasinya tersebut.;------------------------

29.Bahwa di era keterbukaan informasi dewasa ini sudah seharusnya Penggugat

terlebih dahulu meminta informasi kepada Para Tergugat mengenai upaya-

upaya apa saja yang sudah dilakukan Para Tergugat untuk mengatasi

permasahan macet di Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana diatur dalam Pasal

256 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 menyebutkan peran serta

masyarakat dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa:---

a. Pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan dan

kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;------------------------------------------

b. Masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan

peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.;--------------------------------------------------------------------------------------------

c. Pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap

kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang

menimbulkan dampak lingkungan. ;------------------------------------------------------

d. Dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;------

30.Bahwa Penggugat sendiri dalam gugatannya telah mengakui adanya upaya

yang dilakukan Para Tergugat untuk mengatasi kemacetan di Provinsi DKI

Jakarta diantaranya angka 5 Surat Gugatan Penggugat menyebutkan "...

pertumbuhan panjang jalan hanya 0,01 persen pertahun ..." serta dalam angka

9 Surat Gugatan Penggugat menyebutkan "... angkutan umum (termasuk Trans

Jakarta) yang disediakan oleh Tergugat I untuk mengatasi kemacetan ....".;------

31.Bahwa upaya yang disebutkan oleh Penggugat tersebut hanya sebagian kecil

dari upaya-upaya yang telah dilakukan Para Tergugat dalam mengatasi

kemacetan di Provinsi DKI Jakarta.;-------------------------------------------------------

25


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id32.Selain itu, saat ini telah ada Dewan Transportasi Kota Jakarta yang merupakan

lembaga multi stakeholder untuk mengurus pengembangan masalah

transportasi di Jakarta. Lembaga ini dibentuk pada tahun 2003 dengan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta. Lembaga ini bertugas sebagai penyambung aspirasi

masyarakat agar menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan di

bidang transportasi dengan memberikan saran kepada Gubernur guna

pengambilan kebijakan mengenai transportasi di Provinsi DKI Jakarta.;------------

33.Bahwa Dewan Transportasi Kota Jakarta merupakan perwakilan dari berbagai

unsur dan elemen masyarakat seperti Perguruan Tinggi, Pakar Transportasi,

Pengusaha Angkutan, Pengguna Jasa Transportasi, Lembaga Swadaya

Masyarakat, Awak Angkutan, Dinas Perhubungan dan Kepolisian Republik

Indonesia (Polda Metro Jaya).;-----------------------------------------------------------------

34.Bahwa dengan adanya Dewan Transportasi Kota Jakarta tersebut Penggugat

seharusnya dapat menyalurkan aspirasinya untuk memberikan masukan

kepada Pemerintah mengenai kebijakan apa yang sebaiknya diambil untuk

mengatasi kemacetan di Provinsi DKI Jakarta, sehingga penyelesaian perkara

a quo melalui Pengadilan dapat menjadi upaya terakhir setelah Penggugat

memiliki informasi yang cukup dan telah melakukan upaya-upaya di luar

Pengadilan menyalurkan aspirasinya untuk mengatasi kemacetan di Provinsi

DKI Jakarta.;----------------------------------------------------------------------------------------

35.Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas maka gugatan Penggugat

adalah premature sehingga sudah layak dan sepantasnya jika gugatan aquo

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).;----------

F. PETITUM GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN POSITA GUGATAN ;------------

36.Bahwa Tergugat I menolak petitum yang diajukan Penggugat yang meminta

Majelis Hakim dalam perkara a quo memutus dengan menyatakan Tergugat I

telah melakukan perbuatan melawan hukum dan lalai menjalankan

kewajibannya untuk memenuhi hak asasi Penggugat termasuk hak asasi warga

kota Jakarta padahal tidak ada satu-pun uraian gugatan yang mendasari

permintaan tersebut atau dengan kata lain antara posita dan petitum tersebut

saling bertentangan.;------------------------------------------------------------------------------

26


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id37.Bahwa dalam petitum nomor 6 Penggugat meminta agar Para Tergugat

meminta maaf melalui sekurang-kurangnya 2 (dua) media cetak nasional

namun dalam posita, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengapa Para

Tergugat harus meminta maaf di media cetak dan apa yang menjadi dasar

hukum Para Tergugat harus meminta maaf di media cetak ;---------------------------

38.Bahwa selanjutnya Tergugat I menolak petitum nomor 5 Penggugat yang

meminta Para Tergugat mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kemacetan di

Provinsi DKI Jakarta namun dalam posita, Penggugat sama sekali tidak

menjelaskan apa dasar kebijakan tersebut harus diambil, siapa saja yang

berwenang mengambil kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan Penggugat

sama sekali tidak mengetahui kebijakan apa saja yang telah diambil oleh Para

Tergugat namun atas dasar ketidaktahuannya tersebut Penggugat dalam

petitumnya meminta agar Para Tergugat mengeluarkan kebijakan yang

sesungguhnya sudah ada.;----------------------------------------------------------------------

39.Bahwa selain itu dalam petitum nomor 5 Penggugat meminta Tergugat I,

Tergugat II dan Tergugat III untuk mengeluarkan suatu kebijakan namun dalam

posita angka 14 Surat Gugatan Penggugat menyebutkan : "... sesungguhnya

ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh Tergugat I dan

Tergugat II untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di DKI jakarta, antara

lain ..." Antara posita yang hanya menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II

mengeluarkan kebijakan dan petitum yang meminta Tergugat I, Tergugat II dan

Tergugat III mengelurakan kebijakan jelas- jelas merupakan petitum yang

bertentangan dengan posita.;-------------------------------------------------------------------

40.Bahwa kemudian dalam petitum nomor 5 huruf h yang meminta moratorium

kenderaan baru di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi

(Jabodetabek) merupakan petitum yang mengada-ada dan bertentangan

dengan posita. Gugatan a quo adalah terkait kemacetan di Provinsi DKI Jakarta

namun tanpa dalil apapun di posita dan petitum Penggugat yang meminta

adanya kebijakan meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan

Bekasi (Jabodetabek) merupakan petitum yang mengada-ada dan tidak bisa

dikabulkan.;------------------------------------------------------------------------------------------

41.Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Rl No. 1075 K/

SIP/1982 menyatakan : "karena petitum bertentangan dengan posita gugatan,

gugatan tidak dapat diterima " sehingga dengan demikian gugatan Penggugat

27


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk

verklaard).;-------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim

perkara a qou untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan dalam amar

putusannya :--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili

perkara.;--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;--------------------------------------

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;-----------------------------------

Namun apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain dan tetap akan

memeriksa pokok perkara, maka berikut disampaikan jawaban Tergugat I atas pokok

perkara dimaksud :-----------------------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA ;---------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat

kecuali yang diakui dengan tegas.;----------------------------------------------------------------

2. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.;------------------------

GUGATAN CITIZEN LAW SUIT HANYA DAPAT DIAJUKAN APABILA

PENGGUGAT MEMBUKTIKAN NEGARA DALAM KEADAAN DIAM ATAU TIDAK

MELAKUKAN TINDAKAN APAPUN UNTUK KEPENTINGAN WARGA

NEGARANYA

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan citizen law suit

(gugatan warga negara) sebagaimana tercantum dalam perihal gugatan

Penggugat. Sebagaimana tertulis dalam Buku Class Action & Citizen Lawsuit,

Laporan Penelitian, terbitan Mahkamah Agung Rl, Tahun 2009 menyebutkan :------

"Prosedur gugatan dengan menggunakan mekanisme Citizen Lawsuit adalah

perwujudan akses individual/orang perorangan warga negara untuk kepentingan

keseluruhan warga negara atau kepentingan publik, dimana setiap warga negara

dapat melakukan gugatan terhadap tindakan atau bahkan pembiaran (omisi) oleh

Negara terhadap hak-hak warga negara." ;-----------------------------------------------------

28


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id4. Bahwa selain itu, mengutip pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 28/

Pdt.G/2003/PN.JKT.PST. yang diikuti oleh para hakim pada pemeriksaan perkara-

perkara gugatan citizen lawsuit (Buku Class Action & Citizen Lawsuit, Laporan

Penelitian, terbitan Mahkamah Agung Rl, Tahun 2009) menyebutkan :-----

"... Didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai

hak membela kepentingan umum, dengan demikian setiap warga negara atas

nama kepentingan umum {on behlaf of the public interest) dapat menggugat

negara atau negara atau siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum

(PMH) yang nyata-nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas

(pro bono publico), hal ini sesuai dengan hak asasi manusia mengenai acces to

justice yaitu akses untuk mendapatkan keadilan, apabila negara diam atau tidak

melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga negaranya tersebut." ;--------

"... sedangkan wakil-wakil warga negara tersebut yang duduk di lembaga negara

diam atau tidak mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingan atau persoalan

yang merugikan warga negaranya, ... " ;---------------------------------------------------------

5. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam angka 11 dan

angka 14 Surat Gugatan karena Penggugat sama sekali tidak mampu memberikan

bukti jika negara atau pemerintah diam atau tidak melakukan tindakan apapun.

Justru Penggugat telah dengan tegas mengakui bahwa negara atau pemerintah

tidak diam dan telah melakukan tindakan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta,

antara lain :-----------------------------------------------------------------------------------------------

- "Sedangkan pertumbuhan panjang jalan hanya 0,01 persen pertahun" ;-----------

(Surat Gugatan angka 5) ;-----------------------------------------------------------------------

- "Bahwa selain itu, angkutan umum (termasuk Trans Jakarta) yang disediakan

oleh Tergugat I untuk mengatasi kemacetan, ..." ;----------------------------------------

(Surat Gugatan angka 10) ;---------------------------------------------------------------------

6. Bahwa selain itu, Tergugat I telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi

kemacetan di Provinsi DKI Jakarta antara lain memperbaiki dan membangun jalur

Bus Transjakarta, membangun jalan layang non tol, membangun Mass Rapid

Transit (MRT) dan masih banyak kebijakan dan upaya lainnya. ;-------------------------

7. Bahwa dengan demikian Penggugat telah dengan tegas mengakui negara

(Tergugat I) tidak diam dan telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi

macet di Jakarta serta Tergugat I juga telah melakukan berbagai upaya untuk

mengatasi kemacetan di Provinsi DKI Jakarta sehingga gugatan Penggugat tidak

terbukti dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan Citen Lawsuit.;--------------------

29


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


PENGGUGAT TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

YANG DILAKUKAN TERGUGAT

8. Bahwa sebagaimana tertulis dalam Buku Class Action & Citizen Lawsuit, Laporan

Penelitian, terbitan Mahkamah Agung Rl, Tahun 2009 menyebutkan :------------------

"Jadi pada intinya Citizen Lawsuit adalah mekanisme bagi Warga Negara untuk

menggugat tanggung jawab Penyelenggara Negara atas kelalaian dalam

memenuhi hak-hak warga Negara. Kelalaian tersebut didaiilkan sebagai Perbutan

Melawan Hukum ...";--------------------------------------------------------------------

Selanjutnya disebutkan :------------------------------------------------------------------------------

"... Penggugat harus membuktikan bahwa negara Telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum tersebut, sebagaimana gugatan perdata biasa." ;-----------------

9. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan unsur- unsur

perbuatan melawan hukum secara terperinci berdasarkan ketentuan Pasal 1365

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang telah dilakukan oleh

Tergugat I.;---------------------------------------------------------------------------

10.Bahwa apabila ditelusuri lebih dalam mengenai fakta-fakta dalam gugatan a quo

maka Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apalagi membuktikan unsur dari

sebuah perbuatan melawan hukum, yaitu :------------------------------------------------------

a. Adanya suatu perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum;---------------

b. Adanya kerugian yang timbul;------------------------------------------------------------------

c. Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian); dan

d. Adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara kerugian yang timbul

dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan.;--------------------------------------

11.Bahwa terkait dengan unsur pertama yaitu : "adanya suatu perbuatan yang bersifat

bertentangan dengan hukum", Penggugat sama sekali tidak mampu membuktikan

perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang bertentangan dengan

hukum. Dalam gugatan Citizen Lawsuit perbuatan yang dimaksud adalah tindakan

negara yang diam atau tidak melakukan tindakan apapun (omisi), sementara

Penggugat mengakui sendiri dalam angka 5 dan angka 10 Surat Gugatan telah

melakukan tindakan untuk mengatasi kemacetan di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu

Penggugat tidak mampu menjelaskan sekaligus membuktikan perbuatan apa yang

30


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.iddilakukan Tergugat I yang bertentangan dengan hukum, sehingga unsur ini tidak

terbukti.;----------------------------------------------------

12.Bahwa terkait dengan unsur kedua yaitu : "adanya kerugian yang timbul",

Penggugat sama sekali tidak mampu membuktikan kerugian apa yang dialami oleh

Penggugat. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 8 Surat Gugatan adalah dalil

yang tidak berdasar dan harus ditolak karena Penggugat dalam menguraikan

kerugian berupa pemborosan bbm dan pemborosan waktu kerja efektif, Penggugat

hanya memberikan asumsi/pendapat pribadinya dengan hitungan rumus buatan

sendiri oleh Penggugat sehingga dalil Penggugat tanpa dibuktikan dengan alat

bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164 HIR merupakan dalil yang tidak berdasar

dan harus ditolak. Selain itu jelas Penggugat menyatakan dalam angka 8 Surat

Gugatannya : "Bahwa pemborosan yang terjadi terhadap penggunaan bahan bakar

serta pemborosan waktu dapat diilustrasikan sebagai berikut...". Dengan demikian

dalil Penggugat tersebut hanya berdasarkan ilustrasi buatan Penggugat sendiri

tanpa alat bukti yang sah sehingga unsur ini tidak

terbukti.;-------------------------------------------------------------------------------------

13.Bahwa terkait dengan unsur ketiga yaitu : "adanya kesalahan, baik berupa

kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian)", Penggugat sama sekali tidak mampu

membuktikan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I. Kesalahan

dalam gugatan Citezen Lawsuit merupakan kealpaan atau tidak melakukan

tindakan apapun (omisi), sementara Penggugat mengakui sendiri dalam angka 5

dan angka 10 Surat Gugatan telah melakukan tindakan untuk mengatasi

kemacetan di Provinsi DKI Jakarta, sehingga unsur ini tidak terbukti.;----

14.Bahwa terkait dengan unsur keempat yaitu : "adanya hubungan kausal atau sebab

akibat antara kerugian yang timbul dengan kesalahan atau perbuatan yang

dilakukan" tidak terbukti karena kerugian tidak terbukti dan kesalahan atau

perbuatan yang dilakukan tidak terbukti.;--------------------------------------------------------

15.Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Tergugat I menolak dengan tegas

dalil Penggugat dalam angka 11, angka 12 dan angka 13 Surat Gugatan karena

Penggugat tidak mampu menjelaskan sekaligus membuktikan perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.;----------------------------------------------------------

16.Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah

melakukan perbuatan melawan hukum merupakan dalil-dalil yang sangat keliru dan

tidak berdasar.;------------------------------------------------------------------------------------

31


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idPENGGUGAT DALAM PETITUMNYA MEMINTA HAL YANG TIDAK BISA DIBUKTIKAN OLEH PENGGUGAT DAN TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

17.Bahwa sebagaimana tertulis dalam Buku Class Action & Citizen Lawsuit, Laporan

Penelitian, terbitan Mahkamah Agung Rl, Tahun 2009 menyebutkan :------------------

"Petitum gugatan Citezen Lawsuit harus berisi permohonan agar negara

mengeluarkan suatu kebijakan pengaturan umum agar perbuatan melawan hukum

berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa yang akan

datang tidak terjadi lagi.";-----------------------------------------------------------------------------

18.Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat meminta agar Para Tergugat

mengeluarkan kebijakan (sesuai petitum angka 5 Surat Gugatan) namun

Penggugat mengajukan petitum tersebut tanpa menjelaskan dalam posita apa

yang menjadi dasar petitum tersebut dan peraturan perundang-undangan mana

yang dapat dijadikan dasar petitum tersebut sehingga petitum yang diminta oleh

Penggugat menjadi petitum yang tidak berdasar atau petitum yang tidak bisa

dibuktikan oleh Penggugat dan petitum yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.;--------------------------------------------------------------------------------

19.Bahwa kebijakan pertama yang dimintakan Penggugat untuk menambah jumlah

angkutan umum yang ada saat ini merupakan petitum yang menunjukkan

kurangnya pengetahuan Penggugat akan pelaksanaan penyediaan dan

penyelenggaraan angkutan umum.;---------------------------------------------------------------

20.Bahwa angkutan umum yang ada saat ini dikelola dan disediakan oleh swasta,

dimana para penyedia jasa angkutan umum tersebut tergabung dalam satu wadah

organisasi bernama Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA), yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomuniskasi dan

Pariwisata Nomor L.25/1/18/1963 tanggal 17 Juni 1963. Hal tersebut sejalan

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan Perusahaan

Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang

dan/atau barang dengan kenderaan bermotor umum. Fungsi pemerintah adalah

sebagai regulator dan pengaturan masalah trayek kenderaan umum tersebut, yaitu

trayek yang melampaui batas provinsi ditentukan oleh Menteri yang bertanggung

jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan trayek

dalam provinsi ditentukan oleh gubernur (Pasal 176 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009).;--------------------------------------------------------------------------------------------

32


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id21.Bahwa untuk melayani masyarakat penyediaan angkutan umum massal disediakan

oleh pemerintah, dimana angkutan umum massal dalam Provinsi DKI Jakarta yang

disediakan oleh Tergugat I berupa Bus Transjakarta yang sudah diakui sendiri oleh

Penggugat dan sudah beroperasi melayani warga Jakarta, angkutan massal kreta

api bekerja sama dengan PT. Kreta Api Indonesia dan Mass Rapid Transit (MRT)

yang mulai dibangun pada tahun 2012.;----------------------

22.Bahwa kebijakan kedua yang dimintakan Penggugat untuk menaikkan pajak

kenderaan bermotor telah dilakukan oleh Tergugat I dengan penerapan tarif pajak

progresif atas kenderaan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2010 tentang Pajak Kenderaan Bermotor, yaitu kenaikan pembayaran pajak

kenderaan bermotor untuk kenderaan kedua, ketiga dan seterusnya.;------------------

23.Bahwa kebijakan ketiga yang dimintakan Penggugat untuk menaikkan tarif parkir

telah dilakukan oleh Tergugat I. Saat ini Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999

tentang Perparkiran sedang dilakukan perubahan dan sedang dalam pembahasan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta.;------------------------

24.Bahwa kebijakan keempat yang dimintakan Penggugat untuk menertibkan parkir

liar telah dilakukan oleh Tergugat I bekerjasama dengan Kepolisan Negera Rl.

Sesuai dengan data dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, selama Januari

2012 - Mei 2012 telah ada ratusan kenderaan yang telah ditertibkan oleh Dinas

Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Kepolisan Negera Rl. Selain itu telah

diadakan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)

antara Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dengan Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Sterilisasi Lajur Busway dan Penertiban Parkir

tanggal 19 November 2010.;------------------------------------------------------------------------

25.Bahwa kebijakan kelima yang dimintakan Penggugat untuk menertibkan pedagang

kaki lima untuk berjualan di trotoar dan pinggir-pinggir jalan utama telah dilakukan

oleh Tergugat I melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta selaku

Penegak Peraturan Daerah. Sesuai dengan data dari Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2008 - 2011 telah banyak pedagang kaki lima

yang ditertibkan.;---------------------------------------------------------------------------------------

26.Bahwa kebijakan keenam yang dimintakan Penggugat untuk melarang angkutan

umum untuk berhenti (ngetem) di pinggir jalan telah dilakukan oleh Tergugat I

bekerja sama dengan Kepolisian Negara Rl karena kewenangan untuk melakukan

penindakan pelanggaran lalu lintas ada pada Kepolisian Negara Rl sesuai dengan

Pasal 5 ayat (3) huruf e menyebutkan : " urusan pemerintahan di bidang Registrasi

33


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.iddan Identifikasi Kenderaan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum,

Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia".;--------------------------------------------------

27.Bahwa kebijakan ketujuh yang dimintakan oleh Penggugat untuk pembatasan

kenderaan bermotor berdasarkan usia kenderaan, harus diterapkan dengan hati-

hati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini belum ada peraturan

perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar untuk membatasi usia kenderaan

bermotor tersebut sehingga jangan sampai suatu kebijakan diambil tanpa dasar

dan justru melanggar peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia.

Namun demikian, Tergugat I selaku regulator dan penyelenggara angkutan di

Provinsi DKI Jakarta bekerjasana dengan Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA)

telah mencoba menerapkan pembatasan usia kenderaan angkutan umum guna

memenuhi standar pelayanan minimal angkutan umum sesuai dengan Pasal 141

ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Saat ini pembahasan Draft

Peraturan Gubernur tentang Pembatasan Umur Kenderaan Angkutan Umum

sedang dalam pembahasan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Provinsi DKI Jakarta terkait lalu lintas dan angkutan jalan, Kepolisian Negara Rl,

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Dewan Pimpinan Unit (DPU)

Bus Kecil dan Mimo Angkupat DKI Jakarta, DPU Bus Kota Organda DKI Jakarta

dan Organda DKI Jakarta.;---------------------------------------------------------------------------

28.Bahwa kebijakan kedelapan yang dimintakan Penggugat untuk moratorium

kenderaan baru di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi

(Jabodetabek) merupakan petitum yang mengada-ada, tanpa dasar dan harus

ditolak, dengan alasan :-------------------------------------------------------------------------------

a. Tergugat I tidak berwenang untuk mengeluarkan kebijakan moratorium

kenderaan bermotor karena kewenangan tersebut ada pada kementerian

negara yang bertanggung jawab di bidang industri sesuai dengan Pasal 5 ayat

(3) huruf c menyebutkan : "urusan pemerintahan di bidang pengembangan

industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang

bertanggung jawab di bidang industri'.;------------------------------------------------------

b. Gugatan a quo adalah terkait kemacetan di Provinsi DKI Jakarta sehingga

petitum Penggugat yang meminta adanya kebijakan meliputi wilayah Jakarta,

Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) merupakan petitum yang

mengada-ada dan tidak bisa dikabulkan.;---------------------------------------------------

34


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id29.Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, Penggugat tidak bisa

membuktikan Tergugat I dalam keadaan diam atau tidak melakukan tindakan

apapun (omisi) karena sesungguhnya sudah banyak kebijakan yang diambil

pemerintah untuk mengatasi kemacetan di Provinsi DKI Jakarta dan Penggugat

meminta dalam petitumnya kebijakan yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan sehingga terbukti gugatan Penggugat adalah gugatan yang

tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak.;-------------------------------------------------

TERGUGAT I TELAH MENERAPKAN POLA TRANSPORTASI MAKRO UNTUK MENGATASI KEMACETAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

30. Bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonsia saat ini dihuni

oleh 9,6 juta jiwa atau setara dengan 13.000 jiwa/km2 dan pada siang hari akan

bertambah 12,2 juta jiwa akibat dari para kommuter yang beraktivitas dari kota-kota

di sekitar kota Jakarta seperti Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok. Aktivitas

padat menjadi rutinitas di Jakarta terutama pada hari kerja. Warga bepergian untuk

bekerja, sekolah atau melakukan kegiatan perdagangan dan jasa. Secara

keseluruhan terjadi kebutuhan perjalanan manusia yang sudah melampaui 20 juta

perjalan setiap hari. Aktivitas ini mencapai puncaknya pada pagi dan sore hari

sehingga terjadi kemacetan di Jakarta.;----------------------------------------------------------

31.Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah "apakah sebenarnya penyebab dari

kemacetan?" Di seluruh wilayah Jakarta tumbuh dengan pesat berbagai pusat

kegiatan perekonomian dan tumbuh tersebar kantong-kantong hunian baru di

pinggiran kota hingga di kota sekitar Jakarta. Pada hari kerja sebagian warga

Jakarta akan berpindah dari kantong-kantong hunian ke pusat perkantoran dan

pusat perdagangan yang terletak di sentral setiap wilayah di Jakarta Pusat, Jakarta

Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Akibatnya terjadi

penumpukan besar-besaran di titik-titik pertemuan jalan-jalan utama sehingga

kemacetan tidak bisa dihindari lagi. Untuk mengatasi hal tersebut, Tergugat I dan

Kepolisian Rl selaku lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum lalu

lintas dan angkutan jalan telah menandatangani Nota Kesepahaman

(Memorandum of Understanding) antara Kepolisian Daerah Metro Raya dengan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Penanganan dan

Penanggulangan Simpul-Simpul Kemacetan Lalu Lintas tanggal 28 Desember

2010.;------------------------------------------------------------------------------------------------------

35


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id32.Bahwa sebagai kota nomor 10 terpadat di dunia Jakarta hanya memiliki rasio jalan

sebanyak 6,2 % (enam koma dua persen) bandingkan dengan Singapura (12 %),

Tokyo (20 %) atau New York (18 %). Akibat rasio jalan yang terlalu kecil

kemacetan terjadi di titik-titik pertemuan jalan-jalan utama.;--------------------------------

33.Bahwa sejak tahun 2007 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan

Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro telah

melaksanakan program pembaharuan transportasi dengan mengacu pada

peningkatan rasio jalan dan penyediaan sistem transportasi massal serta

pemberlakuan berbagai manajemen lalu lintas agar infrasruktur jalan yang ada

dapat dimanfaatkan secara optimal.;--------------------------------------------------------------

34.Bahwa percepatan pembangunan Jalan telah dilaksanakan dengan membangun

jaringan jalan terintegrasi merupa jaringan jalan lingkar dalam untuk

mengakomodasi transportasi di wilayah pusat. Jaringan jalan lingkar luar untuk

mengakomodasi transportasi di wilayah tepi Jakarta dan juga jaringan jalan radial

untuk menuju pusat Jakarta dari seluruh wilayah luar Jakarta. Selain itu juga telah

dibangun jaringan jalan untuk mengurangi kepadatan di jalan-jalan tertentu dengan

cara membangun jalan layang di atas jalan existing berupa jalan layang non tol dari

Blok M - Jalan Antasari di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan jalan layang non

tol dari Kampung Melayu - Tanah Abang.;-------------------------------------------------

35.Bahwa selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun sistem

Transjakarta (busway) sehingga waktu tempuh transportasi bagi warga Jakarta

menjadi singkat, nyaman dan ekonomis. Transjakarta (busway) menjadi solusi

tepat karena menghubungkan kawasan-kawasan pusat dengan kawasan tepi

secara cepat. Dengan jalur khusus, Transjakarta (busway) tetap dapat melintas

dalam kepadatan sehingga warga yang tidak memiliki kenderaan pribadi dapat

dengan nyaman dan cepat sampai di tujuan. Hingga tahun 2012 sudah beroperasi

12 (dua belas) koridor Transjakarta (busway) dengan panjang jalur 207,3 km (dua

ratus tujuh koma tiga kilometer) dan mengangkut 129,9 juta penumpang/tahun.

Untuk malayani seluruh penumpang tersedia 218 (dua ratus delapan belas) halte

busway yang tersebar di titik-titik strategis dan 669 (enam ratus enam puluh

sembilan) busway yang setia hilir mudik mengantar warga dari pagi hingga malam

hari. Transjakarta (busway) bahkan telah dilengkapi beberapa bus khusus (feeder

bus) yang tidak saja menghubungkan rute dalam kota Jakarta tetapi juga

menembus kota-kota penunjang seperti Bekasi dan Tangerang.;-------------------------

36


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id36.Bahwa laju petumbuhan yang demikian cepat di Jakarta menyiratkan hal yang

mengkhawatirkan yaitu akan tetap terjadi kemacetan bila tidak dilakukan langkah

yang radikal yaitu penyediaan sistem transportasi massal dengan kapasitas yang

besar. Untuk itulah mass rapid transit (MRT) mutlak diperlukan di Jakarta karena

hanya MRT yang memilki kapasitas terbesar yaitu mencapai 300.000 (tiga ratus

tibu) penumpang per hari. Jaringan transportasi massal MRT akan dibangun dalam

3 (tiga) fase yaitu :--------------------------------------------------------------------------------------

a. Fase I dari selatan ke pusat melayani jalur Lebak Bulus - TB Simatupang -

Fatmawati - Blok A - Blok M - Sisingamangaraja - Bunderan Senayan -

Sudirman - Benhil - Setiabudi - Bunderan HI.;----------------------------------------------

b. Fase II dari pusat ke utara akan melayani jalur Dukuh Atas - Thamrin – Monas

Harmoni - Kota - Kampung Bandan.;---------------------------------------------------------

c. Fase III akan melayani timur ke barat akan melalui jalur Balaraja – Tangerang

Jakarta - Cikarang, Bekasi. Jakarta adalah kota pertama di Indonesia yang

membangun MRT. Dengan adanya MRT maka bepergian di Jakarta akan

ekonomis, nyaman dan tepat waktu. Selain itu, MRT juga akan mengurangi

polusi karena berkurangnya penggunaan mobil pribadi secara massal demi

efisiensi bahan bakar dan waktu tempuh perjalanan.;------------------------------------

37.Bahwa selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan PT. Kreta

Api Indonesia (PT. KAI) dalam waktu dekat akan dilakukan peningkatan utilitas

jaringan Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek dengan membangun 5 (lima) stasiun

baru Mampang Baru, Roxy, Matraman, Tomang dan Bandengan dan juga

pembangunan 5 (lima) stasiun transit yaitu Manggarai, Tanah Abang Duri,

Jatinegara dan Kampung Bandang. Selain itu akan dibangun 9 (sembilan) stasiun

yang terkoneksi dengan 8 (delapan) koridor transjakarta yaitu Sudirman, Jakarta

Kota, Juanda, Gambir, Mampang, Matraman, Tomang, Tanjung Priok dan Pasar

Senen serta 5 (lima) stasiun yang dilengkapi dengan taxi rank yaitu Jatinegara,

Manggarai Pasar Senen Gambir dan Juanda.;-------------------------------------------------

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I memohon kiranya Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara

sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI ;----------------------------------------------------------------------------------------

37


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili

perkara.;--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;--------------------------------------

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;-----------------------------------


1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----------------------------------------------

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya/ongkos perkara yang

ditetapkan.;-----------------------------------------------------------------------------------------------

SUBSIDAIR :------------------------------------------------------------------------------------------------

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkehendak

lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequoet bono).;--------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III mengajukan Tanggapan Legal

Standing tertanggal 8 Mei 2012, dengan mengemukakan hal sebagai berikut:------------

I. TANGGAPAN TERHADAP GUGATAN CITIZEN LAW SUIT.;----------------------------

A, Gugatan Para Penggugat dengan Mekanisme Citizen Law Suit tidak diatur/

Tidak diakomodir Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.;-----

1. Penggugat di dalam posita gugatan baik Point 1 s.d. Point 15 tidak

menyebutkan dasar/Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang

melandasi dasar pengajuan gugatan Citizen Law Suit karena memang tidak

ada satupun yang mengatur mengenai mekanisme Citizen Law Suit

tersebut.;-----------------------------------------------------------------------------------------

2. Selanjutnya Penggugat di dalam Gugatannya Point 11 (sebelas)

menyatakan :-----------------------------------------------------------------------------------

“Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai penyelenggara

Negara, dalam menjalankan pemerintahannya harus tunduk kepada

ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang di dalamnya

mengamanatkan pada pemerintah untuk menjamin hak-hak warga negara

termasuk untuk mendapatkan rasa aman, dan nyaman. Namun sebagai

penyelenggara negara yang memitiki otoritas penuh, dengan tidak

mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat mengatasi kemacetan di DKI

Jakarta dengan segera, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tetah

melakukan perbuatan melawan hukum karena mengikuti hak-hak asasi Para

38


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Penggugat sebagai warga negara yang menggunakan fasititas umum

berupa ruas jalanan di DKI Jakarta";-----------------------------------------------------

3. Sehubungan dengan dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas, Tergugat

III membantah dengan alasan-alasan sebagai berikut:------------------------------

a. Gugatan Citizen Law Suit adalah gugatan perbuatan melawan hukum

atas nama kepentingan umum (on behalf of the public interest) yang

dikenal dalam sistem hukum common law yang diajukan oleh setiap

orang dengan pengaturan Negara atau dengan "kata lain harus ada

aturannya terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar mekanisme gugatan

seperti ini tidak ditakukan secara asal- asalan atau asal menggugat

organ Pemerintah/ Negara atau pihak swasta.;-----------------------------------

b. Terkait dengan hat tersehut di atas, gugatan Citizen Law Suit tidak

dikenal dan tidak diatur dalam ketentuan perundang- undangan di

Indonesia. Oleh karena itu Tergugat III secara tegas menolak segala

bentuk gugatan apa pun yang belum/tidak diatur dalam ketentuan

peraturan perundang- undangan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar

tertib hukum dan kepastian hukum yang ada ditengah masyarakat tetap

terpelihara dan terjaga.;-----------------------------------------------------------------

c. Gugatan perwakilan yang diakui di Indonesia adatah Gugatan

Perwakilan Kelompak/Class Action (vide Peraturan Mahkamah Agung Rl

Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok)

dan gugatan Legal Standing yang diatur dalam beberapa peraturan

perundang-undangan antara lain: Undang Undang Nomor 23 Tahun

1997 tentang Pengetotaan Lingkungan Hidup; Undang Undang Nomor

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian mekanisme

gugatan Citizen Law Suit tidak dikenal dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan di Indonesia.;------------------------------------

d. Selain itu Penggugat tidak dapat menemukan yang menjadikan dasar

pengajuan gugatan di dalam posita gugatan karena baik di dalam Point

1 s.d. Point 15 tidak menyebutkan dasar/Peraturan Perundang-

Undangan Indonesia yang melandasi dasar pengajuan gugatan Citizen

Law Suit karena memang tidak ada satu pun yang mengatur mengenai

mekanisme Citizen Law Suit tersebut.;----------------------------------------------

39


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


e. Meskipun pasal 28 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2008 dimaksudkan

adalah hukum materiilnya, bukan hukum formil. Hakim tidak

diperkenankan untuk menemukan atau menciptakan hukum formil. Hal

ini sesuai dengan pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo dalam (http://

sudiknoartikel. btoespot.com/2008/03/actiopoputaris. html) dinyatakan

bahwa: hukum acara perdata atau hukum acara formal adalah hukum

yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan hukum perdata

materiil atau bagaimana caranya melaksanakan tuntutan hak. Hukum

atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan tuntutan hak

merupakan "aturan permainan" (spelregels) dalam melaksanakan

tuntutan hak itu. Sebagai aturan permainan dalam melaksanakan

tuntutan hak maka hukum acara perdata mempunyai fungsi yang

penting, sehingga harus bersifat sfrict, fixed, correct, pasti dan tidak

boleh disimpangi, serta harus bersifat imperatif (memaksa).;-----------------

f. Lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa :----------

- Setiap orang bebas mengajukan gugatan dengan cara yang

dikehendakinya. Hakimlah yang berkuasa dalam menerima dan

memeriksa dan memutus perkara dengan tunduk kepada peraturan

hukum acara yang ada dan tidak menuruti justicisbelen (pencari

keadilan/ penggugat) yang memilih sendiri caranya berperkara yang

tidak/belum ada dasar hukumnya;-----------------------------------------------

- Hakim tidak boleh mengadopsi lembaga hukum acara asing (kecuali

sudah diatur dalam undang-undang) ;------------------------------------------

- Hakim dilarang menciptakan peraturan yang mengikat secara umum

(Pasal 21 Aigemerte Bepalingen);-----------------------------------------------

- Kebebasan hakim tidak mutlak, tetapi dibatasi oleh undang-undang,

ketertiban umum dan kesusilaan;------------------------------------------------

- Penemuan hukum yang sering dikatakan "penerobosan" tidak dapat

asal saja dilakukan (menerobos), tetapi ada metode atau peraturan

permainannya ;-----------------------------------------------------------------------

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Hakim diberikan

peluang untuk mencari dan menemukan hukum secara substantif namun

tidak memberikan peluang pada Hakim untuk menciptakan hukum

secara prosedural, sesuai doktrin Prof. Sudikno Mertokusumo tersebut di

atas.;-----------------------------------------------------------------------------------------

40


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


g. Beberapa contoh putusan pengaditan mengenai perkara Citizen Law Suit

yang tidak diterima oteh Pengaditan Negeri Jakarta Pusat, antara lain:--------

- Gugatan CLS atas kenaikan BBM oteh LBH Apik : Ditolak, bentuk CLS

tidak diterima Majetis Hakim PN Jakpus;-------------------------------------------

- Gugatan CLS atas Operasi Yustisi oteh LBH Jakarta : Ditotak, bentuk

CLS tidak diterima Majelis Hakim PN Jakarta Pusat;----------------------------

h. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dalam bentuk Citizen Law Suit

sama sekati belum diatur atau betum dikenal dalam sistem hukum dan

peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka mohon Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).;-------------------

B Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat-syarat Gugatan Citizen Law

Suit.;--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Gugatan Citizen Law Suit yang merupakan gugatan perbuatan melawan

hukum atas nama kepentingan umum terhadap negara atau pemerintah

yang pertama sekali di negara Amerika Serikat, yang mensyaratkan bahwa

orang perorangan/warga negara yang akan mengajukan gugatan harus

melakukan pemberitahuan (notice) terlebih dahutu tentang maksud dan

tujuan dari pengajuan gugatan Citizen Law Suit sebetum pendaftaran dan

pengajuan gugatan ditakukan. Natifikasf menjadi suatu prasyarat untuk

dapat diajukannya suatu gugatan Citizen Law Suit. Pemberitahuan (notice)

tersebut merupakan suatu "mini statement" (pernyataan singkat) tentang

kasus dan dibuat sesuai dengan syarat-syarat notifikasi yang Notifikasi

tersebut harus mengidentifikasikan pelanggaran dan tuntutan spesifik yang

kemudian menjadi dasar pengajuan gugatan.;----------------------------------------

2. Bahwa sampai dengan didaftarkannya gugatan ini di Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat tanggal 24 April 2012, Tergugat III belum pernah menerima

notifikasi dari Penggugat, sedangkan salah satu tujuan yang hendak dicapai

dengan adanya kewajiban melakukan notifikasi adalah memberikan

kesempatan secara fair kepada Tergugat/para Tergugat untuk mengajukan

bantahan dalam kesempatan awal dari proses penanganan perkara.;----------

3. Bahwa isi Somasi adalah akan diajukan suatu Gugatan Citizen Law suit

terhadap penyelenggara Negara atas kelalaian negara dalam pemenuhan

hak-hak warga negaranya dan memberikan kesempatan bagi negara untuk

41


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


melakukan pemenuhan jika tidak ingin gugatan diajukan. Pada prakteknya

somasi ini harus diajukan selambat- lambatnya 2 (dua) butan sebelum

gugatan didaftarkan.;-------------------------------------------------------------------------

C. Penggugat Tidak Mempunyai Hak (Standing) Untuk Mengajukan Gugatan

Citizen Law Suit.;---------------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa seandainya Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini bahwa

gugatan Citizen Law Suit sebagaimana praktek yang dikenal di negara lain

seperti di Amerika Serikat dapat diterapkan di negara Repubtik Indonesia,

maka pengajuan gugatan seperti ini mengharuskan pengadilan memeriksa

dan menentukan tertebih dahulu apakah pihak Penggugat memitiki hak dan

kapasitas (standing) untuk mengajukan gugatan Citizen Law Suit, gugatan

Citizen Law Suit dimaksud untuk metindungi kepentingan umum dan

masyarakat, tidak setiap orang dapat mengajukan gugatan Citizen Law Suit.

Terlebih dahutu harus dipenuhi persyaratan yang menumbuhkan hak

(standing) bagi seseorang untuk mengajukan gugatan seperti itu. Hak

(standing) pada dasarnya berupa tuntutan bahwa seorang Penggugat

memiliki kepentingan nyata dan pribadi dalam sengketa, dan benar-benar

menderita kerugian.;--------------------------------------------------------------------------

2. Asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata kita adalah

asas POINT D'INTERET PAINT DACTION yang berarti barang siapa

mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Kepentingan disini bukan asal kepentingan, tetapi kepentingan hukum

secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya

hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu

langsung diatami sendiri secara kongkrit oleh Penggugat. Jika setiap orang

dimungkinkan untuk menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum

yang langsung" maka dapat dipastikan pengadilan akan kebanjiran gugatan-

gugatan bahkan di negara yang mengenal adanya bentuk gugatan Citizen

Law Suit, untuk melindungi kepentingan umum dan masyarakat, tidak setiap

orang dapat rnengajultan gugatan Citizen Law Suit, karena tertebih dahutu

harus dipenuhi persyaratan yang menimbutkan hak (standing) bagi

seseorang untuk mengajukan gugatan semacam itu.;-------------------------------

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan praktek di Amerika Serikat, untuk dapat

mengajukan gugatan dalam bentuk Citizen Law Suit, para Penggugat harus

42


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


menunjukkan adanya kerugian yang diderita, namun dalam gugatan a quo

para Pengugat tidak menunjukkan adanya kerugian yang diderita. Hal ini

sesuai dengan isi petitum gugatan yang pada intinya Tergugat III meminta

maaf secara tertulis kepada Penggugat dan warga kota Jakarta dalam

sekurang- kurangnya 2 media cetak Nasional.;---------------------------------------

4. Bahwa gugatan perwakilan yang diakui di Indonesia adalah gugatan

Perwakilan Kelompok (Class Action) yang didasarkan pada Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara

Gugatan Perwakitan Kelompok dan Hak Gugat Organisasi (Legal Standing)

hanya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1997 tentang Kehutanan, dan Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan

demikian mekanisme gugatan Cifizen Law Suit tidak dikenal di Indonesia.;---

5. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas (standing) untuk

mengajukan gugatan Citizen Law Suit, karena apabila seseorang ingin

mengajukan tuntutan hak atau gugatan terlebih dahulu harus dipenuhi

persyaratan yang menimbulkan hak (standing) bagi seseorang untuk

mengajukan gugatan. Jika setiap orang dimungkinkan untuk menggugat

tanpa syarat adanya "kepentingan hukum langsung" maka dapat dipastikan

pengadilan akan kebanjiran gugatan-gugatan. Oleh karena itu sudah

selayaknya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat

diterima (niet ontvankelijke verklaard).;--------------------------------------------------

Berdasarkan uraian, mengenai Legal Standing Penggugat tersebut diatas,

Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai

berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMAIR :----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Menerima Tanggapan Citizen Law Suit Tergugat III ;------------------------------------

2. Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai hak (standing) untuk

mengajukan gugatan Citizen Law Suit,;------------------------------------------------------

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----------------------------------

4. Membebankan biaya/ongkos perkara kepada Penggugat.;-----------------------------

SUBSIDAIR :-------------------------------------------------------------------------------------------------

43


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idApabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

bono) ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa di samping Tergugat III mengajukan tanggapan terhadap

Legal Standing Terhadap Gugatan Citizen Law Suit, Tergugat-III juga mengajukan

Jawaban tertanggal 03 Oktober 2012 sebagai berikut :------------------------------------------

DALAM EKSEPSI ;----------------------------------------------------------------------------------------

EKSEPSI KEWENANGAN MENGADLI ABSOLUT (ABSOLUT COMPETENCY) ;------

- Pada angka 11 (sebelas) Penggugat menyatakan : bahwa Tergugat-I, Tergugat-II

dan Tergugat-III sebagai peyelenggara Negara, dalam menjalankan

Pemerintahannya harus tunduk kepada ketentuan Undang-undang Dasar 1945,

yang didalamnya mengamanatkan pada pemerintah untuk menjamin hak-hak

warga negara termasuk untuk mendapatkan rasa aman, dan nyaman,. Namun

sebagai penyelenggara negara yang memiiiki otoritas penuh, dengan tidak

mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat mengatasi kemacetan di DKI Jakarta

dengan segera, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan

perbuatan melawan hukurn karena mengikuti hak-hak asasi Para Penggugat

sebagai warga negara yang menggunakan fasilitas umum berupa ruas jalanan di

DKI Jakarta",;------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa dari dalil yang disampaikan penggugat sampaikan bertitik tolak dari

permintaan para penggugat agar para Tergugat mengeluarkan suatu kebijakan

sebagaimana petitum para penggugat antara lain :-------------------------------------------

a. Menambah jumlah angkutan umum yang ada saat ini;----------------------------------

b. Menaikkan pajak kendaraan bermotor dengan sangat tinggi, baik itu roda empat

maupun roda dua milik pribadi;--------------------------------------------------------

c. Menaikkan tarif parkir di pinggir-pinggir jalan di DKI Jakarta dan melarang parkir

seluruh kendaraan di badan jalan;-------------------------------------------------------------

d. Menertibkan (sterilisasi jalan) parkir liar yang ada di ruas-ruas jalan di DKI

Jakarta;-----------------------------------------------------------------------------------------------

e. Melarang seluruh pedagang kaki lima, untuk berjualan di trotoar atau di pinggir

jalan-jalan utama di DKI Jakarta;--------------------------------------------------------------

f. Melarang angkutan umum berhenti (ngetem) di pinggir jalan untuk menaikkan

atau menurunkan penumpang, kecuali memang tersedia tempat yang

diperuntukkan untuk hal tersebut;-------------------------------------------------------------

g. Pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan usia kendaraan; dan ;--------------

44


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idh. Moratorium kendaraan baru di wilayah Jabodetabek selama 6 (enam) sampai

12 (dua belas) bulan ke depan.;----------------------------------------------------------------

- Perlu diketahui bahwa dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan yang

berkaitan dengan kebijakan /policy tidak dapat dinilai/tidak tunduk dalam

kewenangan mengadili oleh Badan peradilan dan merupakan kebijakan/policy

pemerintah. Dengan demikian lembaga peradilan termasuk Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat yang saat ini sedang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak

mempunyai kewenangan untuk menilai atau menguji secara hukum suatu

kebijakan terkait dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan tentang

mengatasi suatu kemacetan di DKI Jakarta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah

Agung Rl Nomor : 8383K/Sip/1970 tanggal 3 Maret 1971 pada intinya

menyebutkan bahwa perbuatan kebijakan penguasa (dalam hal ini Pemerintah Rl)

tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk menilainya; (Bukti P-III.1) ;---------------

- Selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor : MA/

Pem/0159/77 tanggal 25 Pebruari 1977 yang ditujukan kepada semua Ketua

Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Hakim di seiuruh Indonesia memberikan

petunjuk : "Bahwa kebijakan penguasa tidak termasuk kompetensi pengadilan

untuk memeriksanya";---------------------------------------------------------------------------------

- Uraian diatas menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak

berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat, sehingga

cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak

dapat diterima.;------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR menyebutkan : "Jika perselisihan itu suatu

perkara yang tidak termasuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka setiap waktu dalam

pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak

berkuasa, dan Hakim wajib pula mengakui karena jabatannya.";------------------------------

Oleh karena Tergugat III mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut dalam perkara ini,

mohon kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu memutus Eksepsi Kewenangan Absolut,

sebelum memeriksa pokok perkara a quo.;----------------------------------------------------------

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);----

- Bahwa gugatan yang diajukan penggugat dalam gugatan citizen law suit terkait

dengan kemacetan di DKI Jakarta adalah kurang pihak karena salah satu unsur

pelaksana yang berwenang mengatur kelancaran lalu lintas dan angkutan di

jalan raya tidak ditarik sebagai tergugat yang dalam hal ini adalah Polisi lalu

lintas yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan,

45


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu

lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor,

penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu

lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.;--------

- Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kemacetan lalu

lintas di jalan raya salah satunya adalah perilaku berkendara yang tidak tertib

dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas sehingga peran Kepolisian Republik

Indonesia melalui Polantas sangat dominan mengatasi dan mengatur

kelancaran lalu lintas di jalan raya.;-----------------------------------------------------------

- Selain itu apabila kita perhatikan pasal 2 undang-undang nomor 32 tahun 2011

tentang Menajemen dan Rekayasa Analisa Dampak serta Manajemen

Kebutuhan Lalu Lintas disebutkan, "Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia untuk jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa ";--------

- Dalam pelaksanaannya Kepolisian Republik Indonesia melakukan Identifikasi

masalah yang bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan,

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang tugas-tugasnya

meliputi":----------------------------------------------------------------------------------------------

1. kinerja operasional lalu lintas;--------------------------------------------------------------

2. budaya berlalu lintas;-------------------------------------------------------------------------

3. pengaturan lalu lintas;------------------------------------------------------------------------

4. lokasi rawan:------------------------------------------------------------------------------------

a). gangguan keamanan;--------------------------------------------------------------------

b). kecelakaan;---------------------------------------------------------------------------------

c). kemacetan; dan ;--------------------------------------------------------------------------

d). pelanggaran lalu lintas; dan ;----------------------------------------------------------

5. kondisi operasional rekayasa lalu lintas.;------------------------------------------------

( Vide Pasal 7 huruf C Undang-undang Nomor 32 tahun 20011 tentang

Menajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu

Lintas ).( Bukti P-III.2) ;---------------------------------------------------------------------------

- Merupakan suatu keharusan apabila Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.

Kepala Kepolisian Repulk Indonesia juga ditarik sebagai tergugat karena salah

satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah menyelengarakan

segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu

lintas di jalan (Vide pasal 14 (1) huruf b Undang-undang nomor 2 tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) ( Bukti P-III.3) ;----------------------

46


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id- Apabila kita perhatikan pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 2009

tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan maka sangat jelas bahwa gugatan para

penggugat kurang pihak karena dalam pelaksanaan penyelenggaran lalu lintas

tidak dilaksanakan juga oleh beberapa unsur Pembina yang tugas dan

wewenangnya meliputi :--------------------------------------------------------------------------

• urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang

bertanggung jawab di bidang Jalan yaitu Kementerian Perhubungan. ;--------

• urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan


bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan JalanKementerian

Pekerjaan Umum. ;----------------------------------------------------------------------------

• urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan


bidang industri yaitu Kementerian Perindustrian. ;------------------------------------

• urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan


bidang pengembangan teknologi yaitu Kementerian ;-------------------------------

• urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan


Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian

Negara Republik Indonesia.;---------------------------------------------------------------

Dengan demikian apabila Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kementerian -Kementerian Cq Kepala

Kementerian sebaqaimana yang diatur dalam pasal 5 (3) UU No. 22 tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara

a quo maka gugatan adalah kurang pihak "plurium litis consortium" (vide Putusan

Mahkamah Agung Rl No 2873K/pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 antara PT

Madona Sewing Machine Manufacturers Lilmited melawan Kejaksaan Agung Rl),

sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeliike Verklaard). (Bukti P-

lll.4);-----------------------------------------------------------------------------

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK CERMAT ;--------------------------------------------------

- Citizen Lawsuit pada intinya adalah mekanisme bagi Warga Negara untuk

menggugat tanggung jawab Penyelenggara Negara atas kelalaian dalam

47


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


memenuhi hak-hak warga Negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai

Perbuatan Melawan Hukum.;-------------------------------------------------------------------

- Tergugat dalam CLS adalah Penyelenggara Negara, Mulai dari Presiden dan

Wakil Presiden sebagai pimpinan teratas, Menteri dan terus sampai kepada

pejabat negara di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam

memenuhi hak warga negaranya. Dalam hal ini pihak selain penyelenggara

negara tidak boleh dimasukkan sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun

turut tergugat, karena inilah bedanya antara CLS dengan gugatan warga

negara. Jika ada pihak lain (individu atau badan hukum) yang ditarik sebagai

Tergugat/Turut Tergugat maka Gugatan tersebut menjadi bukan Citizen Lawsuit

lagi, karena ada unsur warga negara melawan warga negara. Gugatan tersebut

menjadi gugatan biasa yang tidak bisa diperiksa dengan mekanisme Citizen

Lawsuit.;------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa yang dimaksud penyelengara negara adalah Pejabat Negara yang

menjalankan fungsi eksekutif, legeslatif atau yudikatif dan pejabat lain yang

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelengaraan negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penyelengara

negara meliputi :------------------------------------------------------------------------------------

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;-----------------------------------

2. Pejabat negara pada lembaga Tinggi Negara ;----------------------------------------

3. Menteri ;------------------------------------------------------------------------------------------

4. Gubernur ;---------------------------------------------------------------------------------------

5. Hakim ;-------------------------------------------------------------------------------------------

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; dan ;--------------------------------------------------------------

7. Pejabat yang mempunyai fungsi strategis dalam kaitannya dengan

penyelengaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ;--------------------------------------------------------------------

( Vide pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

(Bukti P-III.5) ;---------------------------------------------------------------------------------------

- Mengingat dalam gugatan yang diajukan pengugat ditujukan kepada :-------------

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ( Turut Tergugat I) ;---------------------

2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera ( Turut Tergugat II) ;-------

48


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( Turut

Tergugat III) ;-----------------------------------------------------------------------------------

4. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Turut Tergugat IV) ;-----------

5. Dewan Pimpinan Pusat Partai Pesatuan Pembangunan ( Turut Tergugat V);

6. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya ( Turut Tergugat

VI);-------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional ( Turut Tergugat VII) ;--------

8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera ( Turut Tergugat VIII) ;--------

9. Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( Turut Tergugat IX) ;-------

10.Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa ( Turut Tergugat X) ;-----

(yang kesemuanya merupakan Dewan Pimpinan Partai Politik atau oleh

penggugat disebut sebagai Para Turut Tergugat) maka perlu para penggugat

ketahui bahwa yang dimaksud dengan Partai Politik adalah organisasi yang

bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara

sukarela atas dasar kesarnaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan

dan membela kepentingan poiitik anqgota, masyarakat, bangsa dan negara,

serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(Vide Pasah Angkal Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai

Politik) (Bukti P-llI.6) ;-------------------------------------------------

Sedangkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik adalah alat kelengkapan atau

perangkat untuk menjalankan fungsi organisasi yang diatur dalam Anggaran

Dasar masing-masing partai politik, sehingga sudah jelas bahwa Para Turut

Tergugat bukanlah pihak yang termasuk Penyelengara Negara sebagaimana

yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme.;-----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa dengan demikaian sudah sepantasnya apabila mejelis hakim yang kami

muliakan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima ( Niet onvankelijke

verklaard) ;-----------------------------------------------------------------------------------------------

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR BSCUR LIBEL ;-----------------------------------------

3.1 Adanya Kontradiksi Dalam Posita ;------------------------------------------------------

- Pada angka 9 (sembilan), Penggugat menyatakan :" Bahwa sejatinya

Tergugat III telah memberikan peringatan kepada Pemerintah Propinsi DKI

49


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Jakarta, agar segera melakukan tindakan untuk mencegah kemacetan di

DKI Jakarta. Namun faktanya sampai surat gugatan ini diajukan, beium

ada tindakan nyata yang membawa dampak signifikan untuk mengatasi

kemacetan di DKI Jakarta, bahkan kemacetan yang terjadi justru semakin

bertambah parah", secara tegas Penggugat mengakui bahwa Tergugat III

telah memberikan peringatan, tetapi dikarenakan DKI Jakarta adalah

Daerah otonom yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Vide pasal 1 angka 5 Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara

Kesatuan Republik Indonesia) maka untuk mengatasi kemacetan yang

didalilkan oleh penggugat sepenuhnya menjadi kewenangan DKI Jakarta

sebagai daerah otonom.;--------------------

- Disisi lain penggugat menyatakan bahwa sebagai penyelengara negara

yang memiliki otoritas penuh, dengan tidak mengeluarkan suatu kebijakan

yang dapat mengatasi kemacetan di DKI Jakarta dengan segera, maka

Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III, telah melakukan perbuatan

melawan hukum (Posita angka 11), apabila dikaitkan dengan konsep

gugatan citizen lawsuit yang dimaksudkan untuk melindungi warga negara

dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau

pembiaran dari negara atau otoritas negara ( H.S. Narayama dalam

bukunya " Public Interest Litigation ", Asia Law House, Hyderabad 2000,

halaman 21) maka secara tersirat Pengugat mendalilkan bahwa Tergugat

III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membiarkan

adanya kemacetan di DKI Jakarta.;----------------------------------------------------

- Faktanya Tergugat III tidak membiarkan adanya kemacetan yang

didalilkan oleh penggugat, peringatan yang diberikan oleh Tergugat III

kepada pemerintah Propinsi DKI Jakarta merupakan wujud dari tanggung

jawab negara dalam melakukan pembinaan yang meiiputi perencanaan,

pengendalian, pengaturan dan pengawasan untuk penyelenggaraan

operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan

50


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 22 tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;---------------------------------------------

Dari apa yang telah kami uraikan diatas maka sudah sangat jelas bahwa ada

pertentangan atau inkonsistensi para penggugat dalam merumuskan posita.;--------

3.2 Tidak Jelasnya Antara Posita dengan Petitum.;-------------------------------------

- Lazimnya dalam gugatan citizen lawsuit suatu posita berisi data-data yang

jelas, lengkap dan terperinci tentang adanya suatu peristiwa hukum yang

dalam hal ini didalilkan oleh para penggugat disebabkan karena Tergugat

III tidak membuat kebijakan sehingga terjadi kemacetan di DKI Jakarta

yang pada akhimya dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.;--

- Dalil-dalil yang disampaikan harus didukung data- data yang empiris yang

menjelaskan bahwa adanya kemacetan di DKI Jakarta disebabkan oleh

tidak adanya kebijakan-kebijakan sebagaimana petitum penggugat antara

lain :----------------------------------------------------------------------------------

a) Menambah jumlah angkutan umum yang ada saat ini;-----------------------

b) Menaikkan pajak kendaraan bermotor dengan sangat tinggi, baik itu

roda ;---------------------------------------------------------------------------------------

c) empat maupun roda dua miiik pribadi;--------------------------------------------

d) Menaikkan tarif parkir di pinggir-pinggir jalan di DKI Jakarta dan

melarang parkir seluruh kendaraan di badan jalan;----------------------------

e) Menertibkan (sterilisasi jalan) parkir liar yang ada di ruas-ruas jalan di

DKI. Jakarta;-----------------------------------------------------------------------------

f) Melarang seluruh pedagang kaki lima, untuk berjualan di trotoar atau di

pinggir jalan-jalan utama di DKI Jakarta;-----------------------------------------

g) Melarang angkutan umum berhenti (ngetem) di pinggir jalan untuk

menaikkan atau menurunkan penumpang, kecuali memang tersedia

tempat yang diperuntukkan untuk hai tersebut;---------------------------------

h) Pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan usia kendaraan; dan ;---

i) Moratorium kendaraan baru di wilayah Jabodetabek selama 6 (enam)

sampai 12 (dua belas) bulan ke depan.;------------------------------------------

- Tetapi pada kenyataanya posita yang diuraikan oleh para penggugat

hanya merupakan informasi dari situs-situs pemberitaan berbagai media

online yang dikutip secara serampangan, seharusnya informasi tersebut

diolah melalui metode penelitian yang hasilnya kemudian dipublikasikan

51


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


secara resmi sebagai naskah akademis yang ditujukan kepada

penyelengara negara dalam rangka membuat kebijakan.;-----------------------

- Dengan hanya didasarkan pada suatu informasi tersebut maka posita

menjadi tidak jelas ("Onduidelijk"), padahal posita merupakan landasan

pemeriksan dan penyelesaian perkara dan juga beban wajib bukti kepada

penggugat untuk membuktikan gugatannya sebagaimana yang diatur

pasal 1865 KUHPerdata dan pasal 163 HIR, setiap orang yang

mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun

membantah hak orang lain diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa

tersebut.;--------------------------------------------------------------------------------------

-

- Apabila posita tidak jelas maka sudah barang tentu petitum tidak

bersesuian dengan posita, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MA No.

67 K/Sip/1975, tanggal 13-5-1975 yang menyebutkan : Petitum yang tidak

sejalan dengan daiil gugatan mengandung obscur libel, oleh karena itu

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, ( Bukti P-III.7) dengan kata lain

gugatan para penggugat tidak hubungan hukum antara posita tentang

permasalahan kemacetan lalu lintas dengan petitum yang merupakan

solusi/ kebijakan yang digunakan untuk mengatasinya, selain itu posita

lebih berisi "Curahan hati" para penggugat dan yang lebih konyol

penggugat menyatakan (angka 3) " bahwa kemacetan akan lebih

bertambah parah apabila kota DKI Jakarta sedang diguyur hujan.

Sehinqga dipastkan hampir seluruh ruas jalan di DKI Jakarta akan macet

total ". secara logis kita dapat berpikir bahwa apabila ada hujan maka

pengguna jalan harus mengurangi kecepatan agar tidak terjadi kecelakaan

dan karena pergerakan pengguna jalan melambat maka terjadi

kemacetan.;-----------------------------------------------------------------------------------

Dari apa yang kami uraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan

penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara kemacetan yang terjadi di

DKI Jakarta dengan kebijakan yang harus dilakukan oleh tergugat III sebagaimana

isi petitum para penggugat.;-------------------------------------------------------------------------

3.3 Tentang Dalil Penggugat Adanya Pemborosan BBM dan Pemborosan Waktu

Kerja Efektif.;---------------------------------------------------------------------------

52


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Posita penggugat pada angka 8 ( delapan) menyatakan " bahwa pemborosan

yang terjadi terhadap penggugaan bahan bakar serta waktu dapat di

"ILUSTRASIKAN" sebagai berikut:---------------------------------------------------------

A. PEMBOROSAN BBM ;--------------------------------------------------------------------

Dapat dihitung dengan rumus sederhana sebagai berikut:-----------------------

( Jumlah kendaraan bermotor) X ( penggunaan rata-rata BBM sehari

dengan asumsi menggunakan premium) X ( harga BBM premium)

= 11.362.396 unit X3 liter X 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;----------

= Rp. 153.392.346.000,- ( seratus lima puluh tiga milyar tiga ratus

Sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)/

Hari;----------------------------------------------------------------------------------------

B. PEMBOROSAN WAKTU KERJA EFFEKTIF ;-------------------------------------

Perhitungan waktu di hitung berdasarkan rata-rata waktu tempuh

pengguna jalan dalam berkendara di DKI Jakarta pada waktu berangkat

kerja dan pulang kerja selama 1,4 jam sebagai berikut:--------------------------

• 3 jamX 5 Hai X 4 Minggu = 60 Jam/Bulan ;-------------------------------------

Dalam satu tahun maka menjadi :--------------------------------------------------

• 60 jam X 12 Bulan =720 Jam ;------------------------------------------------------

Selanjutnya jika dalam 1 hari waktu effektif kerja dalah 8 jam maka:-----

• 720 :8 = 90 hari kerja effektif atau setara dengan 3 bulan hari kerja

effektif.;------------------------------------------------------------------------------------

Dengan demikian dalam waktu 25 tahun ( Masa Kerja efektif) Maka

waktu efektif kerja yang terbuang sia-sia adalah :-----------------------------

• 3 bulan X25 = 75 Bulan ( 6,25 tahun hari kerja) ;-------------------------------

- Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut diatas kami tidak akan

menanggapinya secara mendalam mengingat hal tersebut adalah hipotesa

dan bukan diperoleh dari hasil penelitian yang secara metodelogis dapat

dipertanggungjwabkan dari semua disiplin ilmu, menjadi pertanyaan

metode apa yang digunakan oleh para penggugat sehingga

mengilustrasikan hal tersebut di atas ? seharusnya sebagai sarjana ilmu

hukum tentunya para penggugat sangat mengerti bahwa dalam

merumuskan gugatan suatu posita disusun berdasarkan dari uraian

tentang fakta-fakta kemudian menjadi suatu peristiwa yang utuh yang

53


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara, fakta bukanlah suatu

didapat dari mereka-reka menurut rumus matematika atau asumsi para

penggugat semata tetapi lebih ditekankan pada rasionalitas dan cara

berfikir yang logis terhadap apa yang dialami atau apa yang telah diketahui

sendiri oleh para penggugat.;-----------------------------------------------

Agar suatu gugatan memenuhi syarat, tidak boleh terabaikan salah satu pun dari

syarat formil. Pengabaian terhadapnya mengakibatkan gugatan mengandung

cacat. Artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib

beracara yang ditentukan undang-undang. Jika dalam gugatan mengabaikan salah

satu syarat formil gugatan, mengakibatkan gugatan tidak sah. Gugatan yang

seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verkraad) atau

tidak berwenang mengadili (M. Yahya Harahap- Varia Peradilan-Majalah Hukum

Tahun. IX No. 99-Desember 1993-halaman 134). ( Bukti P-III.8) ;------------------------

Dari uraian di atas menunjukkan secara jelas bahwa gugatan Para Pengugat di

dalam perkara ini merupakan gugatan kabur, sehingga cukup alasan bagi Majelis

Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.(niet ontvankelijk

Verklaard).;-----------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULASI SURAT GUGATAN CACAT FORMIL ;--------------------------------------------

1. Dalil Gugatan Tidak Memuat Dasar Fakta ( Feitelijke Grond).;------------------------

- Bahwa dalil gugatan hanya dibangun dengan cara mengutip pemberitaan dari

situs berita yang sudah tidak "Up to Date" sehingga masih perlu diverifikasi atau

divalidasi kebenarannya agar memiliki tingkat akurasi yang sejalan dengan

dinamika perkembangan dan pertumbuhan masyarakat serta aspek sosial

lainnya, agar data tersebut menjadi lebih ilmiah dan dapat

dipertanggungjawabkan maka setidaknya merupakan hasil suatu penelitian

yang komprehensif menurut kaidah ilmu pengetahuan baik dari para penggugat

maupun lembaga yang memiliki kredebilitas, bukan asal mencomot informasi

secara sepotong-sepotong kemudian menjadikannya sebagai suatu dasar fakta

dalam menyusun gugatan, setidaknya dalam perumusan dalil gugatan memuat

penjelasan mengenai peristiwa hukum yang berkaitan langsung dan nyata-

nyata dialami oleh para penggugat serta ada hubungan hukum antara

penggugat dengan objek perkara maupun dengan pihak tergugat.;------------------

- Seharusnya penggugat lebih sistematis menjelaskan ruas jalan di daerah mana

yang macet, kapan para penggugat mengalami kemacetan dan bagaimana

54


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


awal terjadinya kemacetan tersebut serta dampak secara langsung akibat

kemacetan tersebut agar terdapat hubungan hukum yang jelas antara

penggugat dengan Tergugat III, selain itu sangat tidak logis apabila penggugat

menggeneralisasi seolah-olah seluruh ruas jalan di DKI Jakarta mengalami

kemacetan dan secara serampangan menuding bahwa Tergugat III telah

melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pembiaran atas

kemacetan yang terjadi, hal tersebut merupakan cara berpikir yang dangkal

karena hanya berputar-putar pada asumsi sesuai selera para penggugat,

padahal masalah kemacetan adalah tanggung jawab bersama yang salah satu

penyebabnya adalah sikap tidak tertib penggguna jalan dalam mematuhi rambu

lalu lintas.;--------------------------------------------------------------------------------------------

2. Dalil Gugatan Tidak Memuat Dasar Hukum ( Rechtelijke Grond) yang jelas.;----

- Penggugat pada angka 12 (dua belas) menyatakan " bahwa ketentuan Undang-

Undang yang dilanggar oieh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah

sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------------

A. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945: "Setiap orang

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan";--------------------------------------------------------------------------------------

B. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM: "setiap

orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat";------------------------

C. Pasal 35 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM: "Setiap orang

berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai,

aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan

sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana

diatur dalam Undang-undang ini".;--------------------------------------------------------

- Selanjutnya pada angka 13 , menyatakan " bahwa dengan demikian, menjadi

patut apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dinyatakan telah

melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuan

Pasal 1365 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata yang

berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada

seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian

itu, mengganti kerugian tersebut" ;------------------------------------------------------------

55


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id- Bahwa pengugat dalam sural gugatan menggunakan konsep gugatan citizen

law suit yang secara garis besar beranggapan bahwa Tergugat III sebagai

penyelenggara negara telah melakukan pelanggaran/ kelalaian khususnya

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan norma

dasar yang bersifat universal tentang pelayanan kesehatan yang

penjabarannya di diatur dalam undang-undang dalam hal ini adalah Undang-

undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.;---------------------------------------

- Dari uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa dasar hukum

(Rechtelijke Grond) gugatan tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan

adanya kemacetan di DKI Jakarta maupun petitum yang meminta agar tergugat

III sebagai penyeiengga negara mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi

kemacetan I DKI Jakarta.;-----------------------------------------------------------------------

- Seharusnya dalam hal kemacetan di DKI Jakarta sebagaimana yang didalikan

oleh penggugat harus merujuk pada ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor

22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengingat ruang

lingkup berlakunya untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:----------------------

a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;-----------

b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan ;---------------------------------------------------

c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan

Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.;--------------------------------------------------------------------------------------------

Dengan demikian sangat jelas bahwa dalil gugatan tidak memiliki dasar hukum

yang jelas karena tidak memuat penegasan atau pejelasan mengenai hubungan

hukum antara para penggugat dengan Tergugat III maupun antara para penggugat

dengan substansi perkara yang dalam hal ini adalah permintaan para penggugat

agar tergugat III mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kemacetan di DKI

Jakarta sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim tidak menerima gugatan para

penggugat ( Niet Onvankelijke Verklaard ) ;-----------------------------------------------------


Sebelum kami membantah semua apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam

surat gugatan maka perlu kami tegaskan bahwa semua yang telah kami kemukakan

56


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idpada eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok

perkara.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan

hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan "Tiap perbuatan

melanggar hukum yang membawa kerugian yang kepada orang lain yang disebabkan

perbuatannya, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian orang itu,

mengganti kerugian tersebut ";--------------------------------------------------------------------------

Ketentuan pasal 1365 KUHP Perdata menegaskan bahwa agar suatu perbuatan dapat

dipandang sebagai perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi unsur-unsur

sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Perbuatan melawan hukum ;------------------------------------------------------------------------

Yaitu suatu perbuatan yang melawan atau melanggar hak subjektif orang lain atau

yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah di

atur dalam undang-undang.;-------------------------------------------------------------------------

2. Harus ada kesalahan, yang dapat diukur secara objektif dan subjektif;------------------

Objektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia normal

dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan

mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat ;-------------------------

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;-----------------------------------------------------------

Artinya bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat

berupa kerugian materiil maupun kerugian imateriil.;-----------------------------------------

- Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan

yang seharusnya dapat diperoleh ;------------------------------------------------------------

- Kerugian imateriil adalah kerugian yang bersifat keadaan batin seperti

ketakutan dan kehilangan perasaan nyaman.;---------------------------------------------

4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang

ditimbulkannya. Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah

satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat di kualifikasikan sebagai perbuatan

melawan hukum.;---------------------------------------------------------------------------------------

Terhadap dalil para penggugat terebut yang dalam perkara ini yang menyatakan

bahwa Tergugat III sebagai Penyelengara Negara tidak membuat suatu kebijakan

untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta sehingga dapat dikategorikan sebagai

perbuatan melawan hukum maka terlebih dahulu akan kami uraikan hal-hal sebagai

berikut:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

57


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idDKI JAKARTA SEBAGAI DAERAH OTONOM ;--------------------------------------------------

- Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 29 tahun 2007 tentang

Pemerintahan Daerah Provinsi Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebutkan

" Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945". ( Bukti P-

III.9);-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa yang dimaksud daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. (Vide pasal 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ) ;----------------

- Sebagai daerah otonom DKI Jakarta mempunyai hak, wewenang dan kewajiban

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.;----------------

KEWENANGAN PEMERINTAH DKI JAKARTA SEBAGAI DAERAH OTONOM ;-------

- Adapun kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara

Kesatuan Republik Indonesia, Meliputi Penetapan Dan Pelaksanaan Kebijakan

Dalam Bidang:-------------------------------------------------------------------------------------------

a. Tata Ruang, Sumber Daya Alam, Dan Lingkungan Hidup;-----------------------------

b. Pengendalian Penduduk Dan Permukiman;------------------------------------------------

c. Transportasi;----------------------------------------------------------------------------------------

d. Industri Dan Perdagangan; Dan ;--------------------------------------------------------------

e. Pariwisata ;------------------------------------------------------------------------------------------

(Vide Pasal 26 (4) Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara

Kesatuan Republik Indonesia ). ( Bukti P.III.10 ) ;------------------------------

- Bahwa sistem transportasi bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,

ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dan agar dapat

mendukung pembangunan ekonomi serta pengembangan wilayah propinsi DKI

58


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idJakarta maka harus selaras dengan kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing

instansi pembina sesuai tugas pokok dan fungsinya yang meliputi :----------------------


bertanggung jawab di bidang Jalan;----------------------------------------------------------

b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang

sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;---------------------------------



industri;-----------------------------------------------------------------------------------------------



pengembangan teknologi; dan ;----------------------------------------------------------------

e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa

Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia.;-------------------------------------------------------------------------------------------

( Vide pasal 5 ayat (3) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan) ;--------------------------------------------------------------------

Dalam hal pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi yang lebih menitikberatkan

pada penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan Pemerintah DKI Jakarta telah

mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain :-----------------------

• Pelaksanaan pembatasan kendaraan penumpang dalam kendaraan pribadi

pada jalan protokol tertentu dan jam tertentu yang dikenal dengan kebijakan

three in

one.;----------------------------------------------------------------------------------------

• Pengoperasian busway sebagai angkutan umum massal yang lebih aman,

nyaman, cepat dan dengan biaya yang relatif

terjangkau.;-----------------------------

• Saat ini mulai dilaksanakan pembangunan mega proyek subway (MRT).

Sebagai tahap awal, saat ini telah dimulai pelaksanaan pembangunan jalur

Lebak Bulus- Dukuh Atas. Proyek ini didukung penuh oleh Pemerintah

Pusat dan diharapkan berjalan tahun

2016.;--------------------------------------------------------

59


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Pembangunan proyek monorail yang sempat terhenti, akan segera

dilanjutkan. Saat ini kelanjutan proyek tersebut sedang dibicarakan kembali

dengan pihak-pihak

kontraktor.;-----------------------------------------------------------------------------------

• Pengoperasian dan penambahan gerbong kereta api dalam kota yang

terintegrasi dengan halte dan feeder-feeder busway untuk memberi

kemudahan pelayanan bagi para pengguna jasa angkutan agar tiba tepat

waktu atau setidak-tidaknya lebih cepat ke tempat tujuan, dengan biaya

yang relatif

terjangkau.;--------------------------------------------------------------------------------------

----

• Sedang menggagas penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP)

pada kendaraan yang melewati jalan protokol tertentu. Tujuannya hampir

sama dengan kebijakan three in one, yaitu membatasi jumlah kendaraan

pribadi yang selama ini menjadi sumber kemacetan,Untuk membatasi

banyaknya kendaraan di jalan, sedang dikaji pula upaya pembatasan usia

kendaraan seperti yang diterapkan di kota-kota lain di

dunia.;---------------------------------------------------------

• Pertumbuhan pesat sepeda motor juga sedang dalam pantauan untuk

mempertimbangkan kebijakan pembatasan sepeda motor memasuki jalan-

jalan protokol. Besarnya jumlah sepeda motor yang berada di jalan-jalan

Ibukota, selain menjadi sumber kemacetan, kesemrawutan dan pelanggaran

berlalu lintas, juga merupakan sumber potensial pelepasan gas buang yang

mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan warga

Jakarta.;---------------

• Untuk mengurangi tingkat emisi udara akibat gas buang, menerapkan

program car free day secara bergilir di seluruh wilayah Ibukota dua kali

dalam sebulan, uji emisi kendaraan bermotor, pengoperasian kendaraan

umum berbahan bakar gas termasuk kendaraan

busway.;----------------------------------------------------

• Pembangunan fly over dan underpass pada simpang-simpang rawan

kemacetan seperti di Fly Over Bandengan, Antasari-Blok M, Kampung

Melayu-Tanah Abang. Kebijakan ini disinergikan dengan upaya penataan

jalur-jalur lalu lintas dan peremajaan serta pemutakhiran teknologi lampu

ialu lintas, sedangkan program memperpanjang ruas jalan tetap diupayakan,

60


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


meskipun

sulit.;----------------------------------------------------------------------------------------------

-----

• Tak henti-hentinya melaksanakan program sosialisasi untuk meningkatkan

kesadaran, kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas, juga

bekerjasama membentuk Satgas Kemacetan yang membantu mengurai

kemacetan.;-------------------------------------------------------------------------------------

----

• Pengurangan Parkir on the street dan pembatasan mobil angkutan berat di

jalan

tol.;----------------------------------------------------------------------------------------------

Dari apa yang kami uraikan tersebut diatas dapat diketahui bahwa DKI Jakarta

sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan dan

melaksanakan kebijakan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan transportasi

dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas yang dalam hal ini adalah

untuk mengatasi kemacetan sebagaimana petitum para penggugat, pelaksanaan

penyelengaraan lalu lintas tersebut bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan,

keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.;-------------------

Sedangkan Tergugat III sebagai Penyelenggara Negara tidak mempunyai

kewenangan untuk menggeluarkan suatu kebijakan yang terkait dengan kemacetan di

Propinsi DKI Jakarta karena secara ketatanegaraan Tergugat III terikat pada prinsip -

prinsip otonomi yang merupakan hak dan wewenang dan juga kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.;----------------------------------------------------------------------------------

Tidak ada alasan yang logis menurut hukum mengaitkan Tergugat III atas

permasalahan kemacetan yang terjadi di sebagian ruas jalan di DKI Jakarta, secara

umum pelaksanaan tanggung jawab Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas

merupakan tanggung jawab:-----------------------------------------------------------------------------

a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan

angkutan jalan untuk jalan nasional;---------------------------------------------------------------

b. Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan untuk jalan nasional;------------------

c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk jalan nasional, provinsi

kabupaten/kota dan desa;----------------------------------------------------------------------------

d. Gubernur untuk jalan provinsi;----------------------------------------------------------------------

61


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.ide. Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan ;-------------------------------------------

f. Walikota untuk jalan kota.;---------------------------------------------------------------------------

( Vide pasal 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2011 tentang Manjemen dan

Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas) ;---------------

Selain itu para penggugat tidak dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan

hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata sehingga dengan

tidak dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut maka sudah dapat

dipastikan bahwa Tergugat III sebagai Penyelenggara negara TIDAK MELAKUKAN

PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dengan demikian sudah sepantasnya Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qou menolak gugatan para

penggugat seluruhnya.;-----------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas. bersama ini perkenankaniah Tergugat

III mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai

berikut:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMAR: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI:-----------------------------------------------------------------------------------------

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III ;------------------------------------------

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa

dan mengadili perkara a quo.;-----------------------------------------------------------------------

3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;--------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA:----------------------------------------------------------------------------

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----------------------------------------------

2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----------------

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----------------------------------

SUBSIDAIR ;-------------------------------------------------------------------------------------------------

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono) ;---------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat-

III telah mengajukan eksepsi didalam jawaban tanggal 17 Oktober 2012 yang pada

pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-------------------------------------

62


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idI. DALAM EKSEPSI ;------------------------------------------------------------------------------------

A. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT YANG

MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO TIDAK BERWENANG

MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO/KOPETENSI ABSOLUT ;--

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan

yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah mengenai kebijakan yang harus

dikeluarkan oleh Para Tergugat untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di

Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam angka

14 Surat Gugatan yang menyatakan :--------------------------------------

"Bahwa daripada memilih diam dan tidak melakukan apapun, sesungguhnya

ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambiI oleh Tergugat I dan

Tergugat II...";----------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya dalam Penggugat dalam petitumnya angka 5 meminta :-----------

"Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengeluarkan

kebijakan...";-----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa kebijakan/kuputusan yang diminta oleh Penggugat agar dikeluarkan

oleh Para Tergugat masuk ke dalam rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yakni penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan

hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.;---------------------

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU PTUN menerangkan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan keputusan sedangkan itu

menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata

Usaha Negara.;-------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana telah

diuraikan oleh Tergugat I di atas adalah sengketa tata usaha negara, maka

berdasarkan Pasal 4 UU PTUN yang menyebutkan "Peradilan Tata Usaha

Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat

pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”, Pengadilan yang

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan

Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.;------------------

63


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa sesuai Yurusprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal

29 Desember 1999, bila yang digugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha

Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang

pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah

Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang peradilan negeri.;------------------

Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv, maka mohon agar

Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili

perkara aquo menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo dan

menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk

verklaard);--------------------------------------------------------------------------------------------

B. TURUT TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN

PARA PENGGUGAT.;---------------------------------------------------------------------------

Bahwa dari seluruh uraian dalil Gugatan Para Penggugat, dimana Para

Penggugat dengan panjang lebar membahas masalah kemacetan di Jakarta

dan dampaknya bagi Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak bisa

menjelaskan alasan ataupun menerangkan keterlibatan Turut Tergugat III yang

menyebabkan terjadinya kemacetan di Jakarta.;------------------------------------------

Bahwa seharusnya Para Penggugat dapat menjelaskan adanya hubungan

hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III yang menyebabkan

terjadinya kemacetan di Jakarta. Bahwa segala kebijakan mengenai kemacetan

di Jakarta adalah menjadi kewenangan dari Tergugat I, II dan III. Turut

Tergugat III adalah partai politik yang tidak mempunyai kewenangan dalam

mengatur dan menentukan kebijakan masalah kemacetan di Jakarta.;-------------

Maka dengan demikian antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III tidak

terdapat hubungan hukum dan sudah seharusnya Turut Tergugat III dikeluarkan

sebagai Pihak dalam perkara aquo.;------------------------------------------

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT PENGGUGAT TIDAK TERANG DAN TIDAK

JELAS (OBSCUUR LIBEL) ;-------------------------------------------------------------------

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sebab antara

Posita dengan Petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat

dibenarkan menurut hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang

sangat erat kaitannya dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan saling

64


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu

dengan yang lain;--------------------------------------------------

Bahwa didalam posita gugatannya pada poin 1 sampai dengan 15, Para

Penggugat tidak mendalilkan perbuatan Turut Tergugat III yang mana yang

menyebabkan terjadinya kemacetan di Jakarta. Namun didalam petitum pada

point 3 menyatakan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan

hukum. Pada petitum poin 4 Para Penggugat menyatakan bahwa Turut

Tergugat III telah lalai dalam melindungi Hak Asasi Penggugat termasuk Hak

Asasi warga Jakarta. Pada petitum point 6 para Penggugat meminta agar Turut

Tergugat III meminta maaf secara tertulis kepada Para Penggugat dan pada

petitum poit 7 meminta agar Turut Tergugat III membayar biaya perkara aquo.;-

Bahwa seharusnya apa yang diminta dalam petitum Para Penggugat tersebut

terlebih dahulu harus diuraikan dalam posita Gugatan Para Penggugat. Dalam

perkara aquo Para Penggugat tidak dapat menguraikan dalam posita

gugatannya perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut

Tergugat III yang menyebabkan terjadinya kerugian pada diri Para Penggugat.

Bahwa dengan tidak diuraikannya tentang perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh Turut tergugat III dalam posita gugatan Para Penggugat, maka

Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur atau obscuur libel.;------------

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan

bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur atau obscuur libel sehingga

sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard).;---

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan

mengadili perkara aquo agar berkenan memberikan Putusan Sela sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT III untuk

seluruhnya;------------------------------------------------------------------------------------------

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan

mengadili Perkara aquo;-------------------------------------------------------------------------

3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet on

vankelijkverklaard);--------------------------------------------------------------------------------

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara

ini.;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

65


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idII. DALAM POKOK PERKARA ;----------------------------------------------------------------------

1. Bahwa guna menghindari pengulangan yang tidak perlu mohon agar dalil-dalil

yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat III dalam bagian Eksepsi diatas

dimasukkan dan dipergunakan kembali serta dianggap merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----------------------------

2. Bahwa TURUT TERGUGAT III tidak akan menanggapi pokok perkara secara

rinci, karena antara Turut Tergugat III tidak ada hubungan hukum dengan Para

Penggugat. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat tidak ada satupun

dalil yang menyatakan ataupun menyebut kebijakan Turut Tergugat III telah

melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menyebabkan kerugian

terhadap Para Penggugat;-----------------------------------------------------------------------

3. Bahwa semua dalil Gugatan Para Penggugat dalam Gugatannya yang

menyatakan bahwa kebijakan Tergugat I, II dan III menyebabkan kemacetan di

DKI Jakarta tidak ada kaitannya dengan kebijakan Turut Tergugat. Para

Penggugat tidak bisa memnyebutkan kebijakan Turut Tergugat III yang

menyebabkan terjadinya kemacetan di Jakarta. Maka dari itu Turut Tergugat

menolak dengan tegas Petitum Para Penggugat dalam point 3, 4,6 dan 7.;-------

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dalil-dalil dan tuntutan

Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya

Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memberikan

putusan sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------------

I. DALAM EKSEPSI ;------------------------------------------------------------------------------------

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;--------

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan

mengadili Perkara aquo;-------------------------------------------------------------------------

3. Mengeluarkan Turut tergugat III sebagai Pihak dalam perkara ini;-------------------

4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) ;-------------------------

5. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet on

vankelijkverklaard);--------------------------------------------------------------------------------


ini.;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

II. DALAM POKOK PERKARA ;----------------------------------------------------------------------

66


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.;---------------------------


ini.;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,. mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono) ;---------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat menyampaikan Repliknya atas

Tanggapan legal Standing Tergugat-I dan Tergugat-III dalam persidangan tertanggal

05 Juni 2012 dan Replik atas Jawaban Tergugat-I, Tergugat-III dan Turut Tergugat-III

tertanggal 31 Oktober 2012 .; ---------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Tergugat-I, Kuasa Tergugat-III dan Kuasa

Turut Tergugat-III telah menyampaikan Dupliknya yang disampaikan dalam

persidangan masing-masing tertanggal 14 Nopember 2012 ; ---------------------------------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat

telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah

dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokan dengan aslinya berupa :---------

1. Bukti P-1 : Fotocopy Pendapat Dr.Susanti Adi Nugroho, SH dan Dr Isrok,

SH.MS, sehubungan dengan Gugatan warganegara (Citizen

Lawsuit);--------------------------------------------------------------------------------

2. Bukti P - 2 : Foto Foto Kemacetan di Jakarta;-------------------------------------------------

3. Bukti P - 3 : Fotocopy Data dari DITLANTAS POLDA METRO JAYA terkait:---------

- Pertumbuhan serta Jumlah kendaraan di DKI Jakarta ;---------------

- Titik titik atau Lokasi-Lokasi Kemacetan di DKI Jakarta ;--------------

- jam jam terjadinya kemacetan di DKI Jakarta dan ;---------------------

- Jumlah Personil Polisi yang mengatur kemacetan di DKI Jakarta ;-

Bukti P - 4 : Fotocopy News pada Website Lex Regis Agustinus Dawarja &

Partners;--------------------------------------------------------------------------------

• Group Facebook Ayo Dukung Jakarta, bebas Macet ;----------------

• Berita Kompas.com yang berjudul “Pemprov dan DPRD DKI Digugat

tertanggal 31 Januari 2012 ;---------------------------------------

• Berita Tribun Pontianak berjudul Advokat Gugat Pemerintah DKI tertanggal

31 Januari 2012 ;--------------------------------------------------

67


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id5. Bukti P - 5 : Fotocopy Kumpulan Berita Antara lain:-----------------------------------------

• Berita Detik Finance ;-----------------------------------------------------------

Berjudul “Pengusaha Khawatir Macet Bikin Stress Karyawan,

Produktivitas Turun tertanggal 26 Oktober 2010 ;-----------------------

• Detik Finance, tanggal 27 Agustus 2012 berjudul:----------------------

- Jakarta Macet Rp. 12 triliun Per tahun Menguap di Jalan ;-------

- MRT dan Monorel Jakarta harusnya sudah terbangun 20

Tahun lalu ;--------------------------------------------------------------------

- Jakarta terancam Macet Total 2014 ;----------------------------------

• Berita Meteronews.com Berjudul:--------------------------------------------

Macet makin Parah, Warga Jakarta Yang Stress Meningkat

tertanggal 20 Maret 2012 ;-----------------------------------------------------

• Berita Kompas.com tanggal 4 Oktober 2012 berjudul PR 100 Hari

Jokowi Atasi Kemacetan ;-----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat-I untuk mendukung dalil-dalil bantahannya

telah mengajukan surat bukti terhadap Legal Standing telah dibubuhi materai

secukupnya dan telah pula dicocokan dengan aslinya, yang diberi tanda Bukti TI-1 s/d

Bukti TI-3 berupa ;------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bukti TI-1 : Fotocopy Buku Class Action & Citizen Lawsuit, Laporan Penelitian,

terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2009;------------------------------------

2. Bukti TI-2 : Fotocopy copy Putusan Nomor 145/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST;-----------

3. Bukti TI-3 : Foto copy Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas

dan Angkutan jalan;------------------------------------------------------------------

4. Bukti TI-4 : Fotocopy Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak

Kendaraaan Bermotor ;-------------------------------------------------------------

5. Bukti TI-5 : Fotocopy Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Perparkiran ;---------------------------------------------------------------------------

6. Bukti TI-6 : Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang biaya Parkir

pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Badan

jalan ;------------------------------------------------------------------------------------

7. Bukti TI-7 : Fotocopy Laporan tahunan 2011 Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 ;---------------------------------

68


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id8. Bukti TI-8 : Fotocopy Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2009 tentang Lokasi

Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Provinsi daerah

Khusus Ibukota Jakarta ;-----------------------------------------------------------

9. Bukti TI-9 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor 290/-1.811.1 tanmggal 20

Januari 2012 tentang usulan Pembatasan Usia Kendaraaan

Angkutan Umum berserta lampirannya berupa Rancangan Peraturan

Gubernur (Papergub) ;--------------------------------------------------------------

10.Bukti TI-10 : Fotocopy Kumpulan Berita Online terkait dengan kebijakan

pembatasan kendaraan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang

baru Joko Widodo ;------------------------------------------------------------------

11.Bukti TI-11 : Fotocopy Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola

Transportasi makro ;-----------------------------------------------------------------

12.Bukti TI-12 : Fotocopy Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding)

antara Kepolisian Daerah Metro Raya dengan Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Penangananan dan

Penanggulangan simpul simpul kemacetan lalu lintas tanggal 28

Desember 2010 ;---------------------------------------------------------------------

13.Bukti TI-13 : Fotocopy Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding)

antara Kepolisian Daerah Metro Raya dengan Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta tentang Pelaksanaa Sterelisasi Lajur Busway dan

Penertiban Parkir tanggal 19 November 2010 ;------------------------------

14.Bukti TI-14 : Fotocopy Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang

pembentukan Organisasi dan tata kerja Unit Pengelola Transjakarta

Busway ;--------------------------------------------------------------------------------

15.Bukti TI-15 : Fotocopy Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan terbatas (PT) MRT Jakarta;---


Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang tanah untuk

Pelaksanaan Pembangunan jalan Layang dari Blok M sampai dengan

Jalan Antasari, Kota Administrasi jakarta Selatan ;--------------


Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang tanah untuk

Pelaksanaan Pembangunan jalan Layang dari Kampung Melayu

sampai dengan Tanah Abang ;---------------------------------------------------

69


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id18.Bukti TI-18 : 1 (satu) keping VCD Penjelasan Implementasi Pola Transportasi

makro DKI Jakarta 2012 ;----------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat-III untuk mendukung dalil-dalil

bantahannya mengajukan surat Bukti berupa Bukti TIII-1 s/d Bukti TIII-6 yang telah

dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokan dengan aslinya, sebagai

berikut ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bukti TIII-1 : Foto copy (Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia)

Stb 1847: 23) Pasal 20 Jo Pasal 21 AB) ;--------------------------------------

2. Bukti TIII-2 : Foto copy Artikel Prof Sudikno Mertokusumo dalam http://

sudiknoartile.blogspot.com/2008/03/Action-popularis.html ;-------

3. Bukti TIII-3 : Foto copy Buku Class Action & Perbandingannya dengan negara lain

Dr Sisanti Adi Nugroho, SH.MH, Jakarta Kencana 2010 halaman

390-391 ;--------------------------------------------------------------------------------

4. Bukti TIII-4 : Fotocopy Kitab Undang Undang Hukum Perdata Prof R Subekti SH

R Tjitrosudibio Pasal 1917

KUHPerdata ;-----------------------------------------

5. Bukti TIII-5 : Fotocopy Pasal 1 huruf b,c dan d PERMA No 1 tahun 2002 tentang

acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;-----------------------------------------

6. Bukti TIII-6 : Fotocopy Hukum acara Perdata lengkap & Praktis HIR,RBg dan

Yurisprudensi Pasal 163 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat-III untuk mendukung dalil-dalil

bantahannya tidak mengajukan surat Bukti ;--------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara tegas di persidangan Para

Penggugat, Kuasa Tergugat-I dan Kuasa Tergugat-III menyatakan tidak akan

mengajukan saksi-saksi ;---------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Kuasa Tergugat-I, Kuasa

Tergugat-III di persidangan mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 30

Januari 2013 yang untuk selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara

ini ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apapun lagi dan akhirnya

mohon putusan ;--------------------------------------------------------------------------------------------

70


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala

sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap

telah termuat dalam putusan ini ;----------------------------------------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan tersebut di atas.;-------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa majelis hakim pada tanggal 31 Juli 2012 telah menjatuhkan

Putusan Sela dengan amar putusan :-----------------------------------------------------------------

- Menyatakan penggunaan prosedur gugatan warganegara atau Citizen Law

Suit yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut adalah sah.;-------------------

- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan

perkara ini.;--------------------------------------------------------------------------------------

- Menetapkan biaya perkara ditentukan sampai putusan akhir.;--------------------

Dalam Eksepsi ;--------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III dan Turut Tergugat IIII telah

mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat. ;---------------------------------------------

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat III dan Turut

Tergugat III mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang

secara absolut mengadili perkara gugatan Penggugat, dengan alasan : dasar gugatan

Penggugat adalah mengenai kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Para Tergugat

untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Propinsi DKI Jakarta dalam kedudukannya

sebagai penyelenggara Negara. Tugas pemerintahan yang berkaitan dengan policy /

kebijakan tidak dapat dinilai /tidak tunduk dalam kewenangan mengadili Badan

Peradilan. Lembaga Peradilan termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak

mempunyai kewenangan untuk menilai atau menguji secara hukum terkait masalah

kemacetan di DKI Jakarta (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.8383K/

Sip/1970 tanggal 3 Maret 1971 pada intinya menyebutkan bahwa perbuatan kebijakan

penguasa (dalam hal ini Pemerintah RI) tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk

menilainya. Selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.

71


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idMA/Pem/0159/77 tanggal 25 Pebruari 1977 yang ditujukan kepada semua Ketua

Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Hakim di seluruh Indonesia memberikan

petunjuk : “Bahwa kebijakan penguasa tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk

menerimanya”.;----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah,

gugatan dengan menggunakan mekanisme Citizen Lawsuit. Pengertian Citizen

Lawsuit, adalah suatu hak gugat warga Negara yang pada hakekatnya merupakan

perwujudan akses individu / orang perorangan warga Negara untuk kepentingan

keseluruhan warga Negara atau kepentingan publik, di mana setiap warga Negara

dapat melakukan gugatan terhadap tindakan atau bahkan pembiaran (omisi) oleh

Negara terhadap hak-hak warga Negara dengan mengajukan gugatan di Pengadilan,

guna menuntut agar Penyelenggara Negara melakukan penegakan hukum yang

diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi. Citizen

Lawsuit, memberikan kekuatan kepada warga Negara untuk menggugat pihak tertentu

(privat) yang melanggar undang-undang selain kekuatan kepada warga Negara untuk

menggugat Negara dan lembaga-lembaga yang melakukan pelanggaran undang-

undang atau yang gagal dalam memenuhi kewajibannya, dalam pelaksanaan

(implementasi) undang-undang. Dalam pelaksanaannya di beberapa Negara, warga

Negara yang menjadi penggugat tersebut tidak perlu membuktikan adanya kerugian

langsung yang bersifat riil.;-------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa gugatan dengan mekanisme Citizen Lawsuit merupakan

akses orang perorangan atau warga Negara untuk mengajukan gugatan di Pengadilan

untuk dan atas nama kepentingan keseluruhan warga Negara atau kepentingan public,

untuk melindungi warga Negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat

dari tindakan atau pembiaran dari Negara atau otoritas Negara, memberikan kekuatan

kepada warga Negara untuk menggugat Negara dan institusi pemerintah yang

melakukan pelanggaran undang-undang atau yang melakukan kegagalan dalam

memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan (implementasi) undang-undang.;-----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pemahaman dari gugatan

Citizen Lawsuit sebagaimana di atas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat III dan

Turut Tergugat III tersebut harus ditolak dan oleh karena itu lembaga peradilan dalan

hal ini Pengadilan Negeri Jakarta pusat secara absolut berwenang memeriksa dan

72


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idmengadili gugatan melalui mekanisme Citizen Lawsuit yang diajukan oleh Penggugat

a quo, hal mana telah ditegaskan oleh majelis hakim melalui putusan sela yang

dibacakan pada tanggal 31 Juli 2012 ;---------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili

secara absolut, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi

lain terhadap gugatan Penggugat, yaitu tentang :-------------------------------------------------

Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Gugatan Citizen Lawsuit.;----

Menurut Tergugat I dan Tergugat III, Majelis Hakim yang menangani dan

memutus perkara gugatan Citizen Lawsuit menguji terlebih dahulu syarat formil

gugatan Citizen Lawsuit untuk kemudian diperiksa pokok perkaranya. Notifikasi

sebagai syarat formil mengajukan gugatan Citizen Lawsuit, yang harus dipenuhi oleh

Penggugat sebelum mengajukan gugatan dan dilakukan dalam tenggang waktu yang

layak. ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut di atas telah diputus

oleh majelis hakim dalam Putusan Sela tertanggal 31 Juli 2012.;-----------------------------

Gugatan Penggugat Kurang Pihak.;----------------------------------------------------------------

Menurut Tergugat, Penggugat dalam gugatannya telah menjadikan data yang

dimiliki Polda Metro Jaya dan data yang dimiliki Dinas Perhubungan Provinsi DKI

Jakarta, sehingga dengan demikian Penggugat mengakui Kepolisian RI c.q. Polda

Metro Jaya dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga yang

berwenang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, namun Penggugat tidak

menjadikan Kepolisian RI c.q Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI

sebagai pihak (Tergugat) dalam gagatan a quo.;---------------------------------------------------

Gugatan Kabur dan tidak jelas (obscuur libel).;------------------------------------------------

Menurut Tergugat, gugatan Penggugat dalam perkara a quo kabur dan tidak

jelas karena Penggugat tidak menerangkan secara jelas di ruas jalan mana

kemacetan terjadi dan pada waktu kapan kemacetan tersebut terjadi. Perlu diketahui

di Provinsi DKI Jakarta ada ratusan ruas jalan sehingga penjelasan di ruas jalan mana

terjadi kemacetan dan pada waktu kapan kemacetan tersebut terjadi sangat diperlukan

agar penyelesaian perkara a quo terfokus pada ruas jalan yang macet dan pada

waktu / jam tertentu ;-------------------------------------------------------------------------------

Gugatan Premature.;-------------------------------------------------------------------------------------

73


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menurut Tergugat tindakan Penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangat terburu-buru, pada hal Penggugat tidak

memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup di bidang transportasi dan lalu lintas.

Seharusnya di era keterbukaan informasi dewasa ini, Penggugat hendaknya terlebih

dahulu meminta informasi kepada Para Tergugat mengenai upaya apa yang sudah

dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Provinsi DKI Jakarta,

sebagaimana diatur dalam Pasal 256 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 yang

menyebutkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.;--------------------------------------------------------------------------------------------

Petitum Gugatan bertentangan dengan Posita Gugatan.;-----------------------------------

Menurut Tergugat petitum nomor 6 gugatan Penggugat menuntut agar Para

Tergugat meminta maaf melalui sekurang-kurangnya 2 (dua) media cetak nasional

namun dalam posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengapa

Para Tergugat harus meminta maaf di media cetak dan apa yang menjadi dasar

hukum Para Tergugat harus meminta maaf di media cetak.;------------------------------------

Bahwa demikian juga dalam petitum nomor 5 gugatan Penggugat menuntut

agar Para Tergugat mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kemacetan di Provinsi

DKI Jakarta namun dalam posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan

apa dasar kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Penggugat sama sekali tidak

mengetahui kebijakan apa yang yang telah diambil oleh Para Tergugat namun atas

dasar ketidaktahuannya tersebut Penggugat dalam petitum meminta agar Para

Tergugat mengeluarkan kebijakan yang sesungguhnya sudah ada.;-------------------------

TURUT TERGUGAT III TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PARA

PENGGUGAT.;----------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa dari seluruh uraian dalil Gugatan Para Penggugat, dimana Para

Penggugat dengan panjang lebar membahas masalah kemacetan di Jakarta dan

dampaknya bagi Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak bisa menjelaskan

alasan ataupun menerangkan keterlibatan Turut Tergugat III yang menyebabkan

terjadinya kemacetan di Jakarta.;-----------------------------------------------------------------------

Bahwa seharusnya Para Penggugat dapat menjelaskan adanya hubungan

hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III yang menyebabkan

terjadinya kemacetan di Jakarta. Bahwa segala kebijakan mengenai kemacetan di

74


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idJakarta adalah menjadi kewenangan dari Tergugat I, II dan III. Turut Tergugat III

adalah partai politik yang tidak mempunyai kewenangan dalam mengatur dan

menentukan kebijakan masalah kemacetan di Jakarta.;------------------------------------------

Maka dengan demikian antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III tidak

terdapat hubungan hukum dan sudah seharusnya Turut Tergugat III dikeluarkan

sebagai Pihak dalam perkara aquo.;-------------------------------------------------------------------

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK TERANG DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR

LIBEL).;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sebab antara

Posita dengan Petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat

dibenarkan menurut hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat

erat kaitannya dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan saling melengkapi

serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain;-

Bahwa didalam posita gugatannya pada poin 1 sampai dengan 15, Para

Penggugat tidak mendalilkan perbuatan Turut Tergugat III yang mana yang

menyebabkan terjadinya kemacetan di Jakarta. Namun didalam petitum pada point 3

menyatakan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pada

petitum poin 4 Para Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat III telah lalai dalam

melindungi Hak Asasi Penggugat termasuk Hak Asasi warga Jakarta. Pada petitum

point 6 para Penggugat meminta agar Turut Tergugat III meminta maaf secara tertulis

kepada Para Penggugat dan pada petitum poit 7 meminta agar Turut Tergugat III

membayar biaya perkara aquo.;------------------------------------------------------------------------

Bahwa seharusnya apa yang diminta dalam petitum Para Penggugat tersebut

terlebih dahulu harus diuraikan dalam posita Gugatan Para Penggugat. Dalam perkara

aquo Para Penggugat tidak dapat menguraikan dalam posita gugatannya perbuatan

melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III yang menyebabkan

terjadinya kerugian pada diri Para Penggugat. Bahwa dengan tidak diuraikannya

tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut tergugat III dalam posita

gugatan Para Penggugat, maka Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur

atau obscuur libel.;--------------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan

bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur atau obscuur libel sehingga sudah

seharusnya gugatan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard).;----------------------

75


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak, Gugatan

Kabur dan tidak jelas (obscuur libel), Gugatan Premature, Petitum Gugatan

bertentangan dengan Posita Gugatan, Turut Tergugat III tidak mempunyai hubungan

hukum dengan para Penggugat, dengan alasan sebagaimana diuraikan Tergugat I,

Tergugat III dan Turut Tergugat III tersebut di atas, adalah hal yang perlu dibuktikan

terlebih dahulu, sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan pemeriksaan

pokok perkara. ;-------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut akan

dipertimbangkan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara a quo, maka eksepsi

Tergugat tersebut dinyatakan ditolak. ;----------------------------------------------------------------

Dalam Pokok Perkara.;----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah :----------------------------

- Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia tinggal dan

bekerja di Jakarta.;-------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa Para Penggugat dalam aktifitasnya dalam bekerja mengalami rasa tidak

nyaman karena terjadinya kemacetan pada ruas jalan yang ada di DKI Jakarta,

akibat tidak sebandingnya jumlah kendaraan dengan ruas jalan, yang dapat

mengganggu keselamatan dalam berkendara dan menimbulkan kelelahan,

mengganggu kesehatan fisik dan psikis Para Penggugat, pemborosan penggunaan

bahan bakar kendaraan.;-----------------------------------------------------------

- Penggunaan bahan bakar yang berlebihan akibat kemacetan member keuntungan

kepada Tergugat I (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta), karena setiap bahan bakar

yang digunakan untuk kendaraan akan dikenakan pajak (Vide UU No.28 Tahun

2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah).;---------------------------------------------------

- Bahwa fasilitas angkutan umum termasuk Trans Jakarta yang disediakan Tergugat

I untuk mengatasi kemacetan masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan

masyarakat yang menggunakannya.;-------------------------------------------------------------

- Bahwa Para Penggugat yang hendak menggunakan fasilitas angkutan Trans

Jakarta harus menunggu lebih dari 1 (satu) jam untuk mendapat giliran naik ke

dalam angkutan umum tersebut, dan harus berdiri dalam waktu yang sangat lama

di dalam angkutan umum Trans Jakarta karena terbatasnya angkutan umum dan

macetnya jalan.;----------------------------------------------------------------------------------------

76


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id- Bahwa Tergugat I, Tergugat II (DPRD DKI Jakarta) dan Tergugat III (Negara RI

c.q. Pemerintah RI c.q. Presiden RI) sebagai Penyelenggara Negara, menurut

ketentuan UUD 1945 harus dapat menjamin hak-hak warga Negara termasuk

untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman. Meskipun memiliki otoritas sebagai

Penyelenggara Negara, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak

mengeluarkan suatu kebijakan untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta, oleh

karena itu para Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum

karena merugikan hak-hak asasi Para Penggugat sebagai warga Negara.;------------

- Bahwa Para Turut Tergugat (Para Politik yang mendapat / pemegang amanah

rakyat) hanya berdiam diri, tidak melakukan usaha apapun dalam memperjuangkan

bebasnya Jakarta dari kemacetan yang membawa kerugian bagi warga Negara

yang berada di DKI Jakarta.;-----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah membantah dalil

Penggugat dengan mengemukakan hal sebagai berikut :----------------------------------------

- Bahwa gugatan melalui mekanisme Citizen Lawsuit yang diajukan Penggugat

mengenai kemacetan di Provinsi DKI Jakarta mengandaikan Tergugat I selaku

penyelenggara kepentingan umum dan masyarakat di DKI bersikap diam atau tidak

melakukan usaha memperjuangkan kepentingan atau persoalan yang merugikan

warga Negara khususnya yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, sementara

Penggugat sama sekali tidak mampu memberikan bukti jika Negara atau

pemerintah diam atau tidak melakukan tindakan untuk mengatasi masalah

kemacetan tersebut.;----------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat tentang Tergugat I bersikap diam dan tidak

melakukan upaya dalam mengatasi kemacetan di Provinsi DKI Jakarta. Justru

Tergugat I telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kemacetan dengan

memperbaiki dan membangun jalur bus Trans Jakarta, membangun jalan layang

non tol, membangun Mass Rapid Transit (MRT) dan lain sebagainya.;------------------

- Bahwa Penggugat menggunakan mekanisme Citizen Lawsuit menggugat tanggung

jawab Penyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga

Negara, dan kelalaian tersebut didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur

perbuatan melawan hukum secara terperinci berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

yang dilakukan oleh Tergugat I ;--------------------------------------------------------------------

77


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id- Bahwa tentang petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat

I s/d Tergugat III mengeluarkan kebijakan dengan segera untuk mengatasi

kemacetan di DKI Jakarta antara lain menambah jumlah angkutan umum,

menunjukkan kurangnya pengetahuan Penggugat akan pelaksanaan penyediaan

dan penyelenggaraan angkutan umum.;---------------------------------------------------------

- Bahwa angkutan umum yang ada saat ini dikelola dan disediakan oleh swasta

yang tergabung dalam wadah Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) yang

dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos,

Telekomunikasi dan Pariwisata No.L.25/1/18/1963 tanggal 17 Juni 1963, sejalan

dengan UU No.22 Tahun 2009 yang menyebutkan : “Perusahaan Angkutan Umum

adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang

dengan kenderaan bermotor umum. Fungsi pemerintah adalah, sebagai regulator.

Pengaturan masalah trayek kendaraan umum yang melampaui batas provinsi

ditentukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana

lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan trayek dalam provinsi ditentukan oleh

gubernur (Pasal 176 UU No.22 Tahun 2009).;--------------------------------------------------

- Bahwa untuk melayani masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Tergugat I

telah menyediakan angkutan umum massal berupa Trans Jakarta yang sudah

beroperasi melayani warga Jakarta, angkutan massal kereta bekerja sama dengan

PT. Kereta Api Indonesia dan Mass Rapid Transit (MRT) yang dimulai dibangun

pada tahun 2012.;--------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa kebijakan mengenai kenaikan Pajak kenderaan bermotor telah dilakukan

oleh Tergugat I dengan menerapkan tarif Pajak Progresif atas kenderaan bermotor

sesuai dengan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2010 tentang Pajak Kenderaan

Bermotor, yaitu kenaikan pembayaran pajak kenderaan bermotor untuk kenderaan

kedua, ketiga dan seterusnya.;---------------------------------------------------------------------

- Bahwa kebijakan untuk menaikan Tarif Parkir telah dilakukan oleh Tergugat I.

Peraturan Daerah No.5 Tahun 1999 tentang Perparkiran sedang dilakukan

perubahan dan dalam pembahasan bersama dengan Dewan Perawakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta.;-----------------------------------------------------------

- Bahwa kebijakan untuk menertibkan parker liar telah dilakukan Tergugat I

bekerjasama dengan Kepolisian Negara RI. Dari data yang ada pada Dinas

Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selama periode Januari 2012 – Desember 2012

telah ada ratusan kenderaan yang telah ditertibkan oleh Dinas Perhubungan

Provinsi DKI Jakarta dan Kepolisian Negara RI. Telah juga diadakan

78


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idpenandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dengan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta tentang Pelaksanaan Sterilisasi Lajur Busway dan Penertiban Parkir

tanggal 19 November 2010.;------------------------------------------------------------------------

- Bahwa kebijakan untuk menetibkan pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar

dan pinggit-pinggir jalan utama telah dilakukan Tergugat I melalui Satua Polisi

Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta selaku Penegak Peraturan Daerah. Selama

tahun 2008 – 2011 telah banyak pedagang kaki lima yang ditertibkan.;-----------------

- Bahwa kebijakan untuk melarang angkutan umum untuk berhenti (ngetem) di

pinggir jalan telah dilakukan Tergugat I bekerjasama dengan Kepolisian Negara RI

karena kewenangan untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas ada

pada Kepolisian Negara RI sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (3)

huruf e : “urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kenderaan


Rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara

Republik Indonesia”.;----------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa kebijakan untuk pembatasan kenderaan bermotor berdasarkan usia

kenderaan, harus diterapkan dengan hati-hati. Saat ini belum ada peraturan

perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar untuk membatasi usia kenderaan

bermotor. Tetapi Tergugat I selaku regulator dan penyelenggara angkutan di

Provinnsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Organisasi Angkutan Darat

(ORGANDA) telah mencoba menerapkan pembatasan usia kenderaan angkutan

umum guna memenuhi standard pelayanan minimal angkutan umum sesuai

dengan Pasal 141 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Saat ini pembahasan Draft Peraturan Gubernur tentang

Pembatasan Umur Kenderaan Angkutan Umum sedang dalam pembahasan antara

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta terkait lalu lintas dan

angkutan jalan, Kepolisian Negara RI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

(BPPT), Dewan Pimpinan Unit (DPU) Bus Kecil dan Mimo Angkupat DKI Jakarta,

DPU Bus Kota Organda DKI Jakarta dan Organda DKI Jakarta.;--------------

- Bahwa kebijakan untuk moratorium kenderaan baru di wilayah Jakarta, Bogor,

Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK) merupakan petitum yang

mengada-ada karena tentang hal itu Tergugat I tidak berwenang. melainkam

kewenangan kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang industri

sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf c : “urusan pemerintahan di bidang pengembangan

79


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idindustry Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Kementerian Negara yang

bertanggungjawab di bidang industry”. Gugatan a quo adalah terkait masalah

kemacetan di Provinsi DKI Jakarta maka petitum Penggugat yang menuntut

kebijakan yang meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi

(JABODETABEK) adalah merupakan petitum yang mengada-ada.;----------------------

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah membantah dalil

Penggugat dengan mengemukakan hal sebagai berikut :----------------------------------------

- Bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah daerah Otonom yang berwenang mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia (Vide Pasal 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah), dengan demikian berarti Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan

perundang-undangan.;--------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No.29 Tahun 2007 Tentang

Pemerintahan Daerah Provinsi, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebutkan :

“Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945.;-----------------

- Bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara

Kesatuan Republik Indonesia, meliputi Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan

Dalam Bidang antara lain bidang Transportasi. (Vide Pasal 26 ayat (4) UU No.29

Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia).;------------------------------------

- Bahwa sistem transportasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh masing-

masing instansi pembina sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu :----------------------

1. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian Negara yang

bertanggung jawab di bidang jalan.;----------------------------------------------------------

80


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan

jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.;---------------------------------------------------

3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan

jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang

pengembangan teknologi, dan ;----------------------------------------------------------------

4. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kenderaan bermotor

dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu

lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia. (Vide Pasal 5 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan).;-----------------------------------------------------------------------------

- Bahwa Tergugat III sebagai penyelenggara Negara tidak mempunyai kewenangan

untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan kemacetan di Provinsi DKI Jakarta

karena secara ketatanegaraan Tergugat III terikat pada prinsip-prinsip otonomi

yang merupakan hak dan wewenang dan juga kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.;----------------

- Bahwa tidak ada alasan yang logis menurut hukum untuk mengaitkan Tergugat III

akan permasalahan kemacetan yang terjadi disebagian ruas jalan di DKI Jakarta.;-

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah membantah dalil gugatan

Penggugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----------------------------------

- Bahwa TURUT TERGUGAT III tidak akan menanggapi pokok perkara secara rinci,

karena antara Turut Tergugat III tidak ada hubungan hukum dengan Para

Penggugat. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat tidak ada satupun dalil

yang menyatakan ataupun menyebut kebijakan Turut Tergugat III telah melakukan

perbuatan melawan hukum, sehingga menyebabkan kerugian terhadap Para

Penggugat;-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa semua dalil Gugatan Para Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan

bahwa kebijakan Tergugat I, II dan III menyebabkan kemacetan di DKI Jakarta

tidak ada kaitannya dengan kebijakan Turut Tergugat III. Para Penggugat tidak

bisa menyebutkan kebijakan Turut Tergugat III yang menyebabkan terjadinya

kemacetan di Jakarta. Maka dari itu Turut Tergugat III menolak dengan tegas

Petitum Para Penggugat dalam point 3, 4,6 dan 7.;------------

81


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh

Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat III maka kedua belah pihak harus

membuktikan dalilnya masing-masing (vide Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865

KUHPerdata).;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti surat terdiri dari : P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai

cukup dan dileges di kapaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah pula

disesuaikan dengan aslinya.;----------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Tergugat I telah

mengajukan bukti surat terdiri dari : TI-1 sampai dengan TI-18 yang telah bermaterai

cukup dan dileges di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah pula


Menimbang, bahwa Tergugat III untuk mendukung dalil sangkalannya telah

mengajukan bukti surat yaitu TIII-1 sampai dengan TIII-6 yang telah bermaterai cukup

dan dileges di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah pula


Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti surat dalam

perkara aquo.;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat III dan Turut

Tergugat III tidak mengajukan saksi dalam perkara a quo.;-------------------------------------

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum Penggugat dan

sangkalan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat III atas dalil Penggugat tersebut

serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, maka dalam perkara ini terdapat

fakta hukum, yaitu :-----------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berprofesi

sebagai Advokat, bekerja di Jakarta dan selalu menggunakan seluruh ruas jalan di

DKI Jakarta sebagai fasilitas umum.;--------------------------------------------------------------

- Bahwa Penggugat tidak merasa nyaman dalam menggunakan fasilitas umum yang

ada di DKI Jakarta karena tidak sebandingnya jumlah kendaraan angkutan umum

82


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.iddengan ruas jalan sehingga mengakibatkan kemacetan di seluruh ruas jalan di DKI

Jakarta pada setiap jam kerja yang menimbulkan kelelahan yang sangat dalam

berkendara.;---------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa banyaknya jumlah kendaraan di DKI Jakarta saat ini tidak diikuti dengan

penambahan ruas jalan yang memadai sehingga menimbulkan kemacetan

disepanjang waktu.;------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa kemacetan di seluruh ruas jalan di DKI Jakarta tidak hanya mengganggu

kesehatan fisik dan psikis Penggugat tetapi juga menimbulkan pemborosan

terhadap penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemborosan waktu kerja

efektif.;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa Penggugat agar Para Tergugat mengeluarkan / membuat kebijakan-

kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah kemacetan diruas jalan di DKI

Jakarta.;---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat III membantah dalil Penggugat tersebut.;-------------

- Bahwa Tergugat I tidak bersikap diam dan telah melakukan upaya dalam

mengatasi kemacetan di Provinsi DKI Jakarta dengan memperbaiki dan

membangun jalur bus Trans Jakarta, membangun jalan layang non tol,

membangun Mass Rapid Transit (MRT) dan lain sebagainya.;----------------------------

- Bahwa untuk melayani masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Tergugat I

telah menyediakan angkutan umum massal berupa Trans Jakarta yang sudah

beroperasi melayani warga Jakarta, angkutan massal kereta bekerja sama dengan

PT. Kereta Api Indonesia dan Mass Rapid Transit (MRT) yang dimulai dibangun

pada tahun 2012.;--------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa tuntutan Penggugat mengenai kebijakan kenaikan Pajak kenderaan

bermotor telah dilakukan oleh Tergugat I dengan menerapkan tarif Pajak Progresif

atas kenderaan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2010

tentang Pajak Kenderaan Bermotor, yaitu kenaikan pembayaran pajak kenderaan

bermotor untuk kenderaan kedua, ketiga dan seterusnya, kebijakan untuk

menaikan Tarif Parkir telah dilakukan oleh Tergugat I melalui Peraturan Daerah

No.5 Tahun 1999 tentang Perparkiran, sedang dilakukan perubahan dan dalam

pembahasan bersama dengan Dewan Perawakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi

DKI Jakarta, kebijakan untuk menertibkan parkir liar telah dilakukan Tergugat I

bekerjasama dengan Kepolisian Negara RI. Dari data yang ada pada Dinas

Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selama periode Januari 2012 – Desember 2012

telah ada ratusan kenderaan yang telah ditertibkan oleh Dinas Perhubungan

83


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idProvinsi DKI Jakarta dan Kepolisian Negara RI. Telah juga diadakan

penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dengan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta tentang Pelaksanaan Sterilisasi Lajur Busway dan Penerbitan Parkir

tanggal 19 November 2010, kebijakan untuk menetibkan pedagang kaki lima untuk

berjualan di trotoar dan pinggit-pinggir jalan utama telah dilakukan Tergugat I

melalui Satua Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta selaku Penegak Peraturan

Daerah. Selama tahun 2008 – 2011 telah banyak pedagang kaki lima yang

ditertibkan, kebijakan untuk melarang angkutan umum untuk berhenti (ngetem) di

pinggir jalan telah dilakukan Tergugat I bekerjasama dengan Kepolisian Negara RI

karena kewenangan untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas ada

pada Kepolisian Negara RI sesuai dengan UU No.22 tahun 2009. Pasal 5 ayat (3)

huruf e : “urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kenderaan


Rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara

Republik Indonesia”,---------------------------------------------------

- Bahwa tuntutan Penggugat mengenai kebijakan untuk pembatasan kenderaan

bermotor berdasarkan usia kenderaan, harus diterapkan dengan hati-hati karena

saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar

untuk membatasi usia kenderaan bermotor. Tetapi Tergugat I selaku regulator dan

penyelenggara angkutan di Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Organisasi

Angkutan Darat (ORGANDA) telah mencoba menerapkan pembatasan usia

kenderaan angkutan umum guna memenuhi standard pelayanan minimal angkutan

umum sesuai dengan Pasal 141 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan. Saat ini pembahasan Draft Peraturan Gubernur tentang

Pembatasan Umur Kenderaan Angkutan Umum sedang dalam pembahasan antara

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta terkait lalu lintas dan

angkutan jalan, Kepolisian Negara RI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

(BPPT), Dewan Pimpinan Unit (DPU) Bus Kecil dan Mimo Angkupat DKI Jakarta,

DPU Bus Kota Organda DKI Jakarta dan Organda DKI

Jakarta, ;--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa tuntutan Penggugat mengenai kebijakan untuk moratorium kenderaan baru

di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK)

merupakan petitum yang mengada-ada karena tentang hal itu Tergugat I tidak

berwenang. melainkam kewenangan kementerian Negara yang bertanggung jawab

84


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.iddi bidang industri sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf c : “urusan pemerintahan di bidang

pengembangan industry Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Kementerian Negara

yang bertanggungjawab di bidang industry”. Gugatan a quo adalah terkait masalah

kemacetan di Provinsi DKI Jakarta maka petitum Penggugat yang menuntut

kebijakan yang meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi

(JABODETABEK) adalah merupakan petitum yang mengada-

ada.;------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa Tergugat III sebagai penyelenggara Negara tidak mempunyai kewenangan

untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan kemacetan di Provinsi DKI Jakarta

karena secara ketatanegaraan Tergugat III terikat pada prinsip-prinsip otonomi

yang merupakan hak dan wewenang dan juga kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.;----------------

- Bahwa sistem transportasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh masing-

masing instansi pembina sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu :----------------------

• Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian Negara

yang bertanggung jawab di bidang

jalan.;----------------------------------------------------------

• Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas

dan angkutan jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggung

jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan

jalan.;---------------------------------------------------

• Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas

dan angkutan jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggung

jawab di bidang pengembangan teknologi,

dan ;----------------------------------------------------------------

• Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi

kenderaan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum,

operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan

berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Vide

Pasal 5 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan

Jalan).;-----------------------------------------------------------------------------

85


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum

gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.;-----------------------------------------------

Menimbang, bahwa inti dalil gugatan Penggugat adalah, Para Tergugat dan

Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah lalai dalam

menjalankan kewajibannya untuk memenuhi dan melindungi Hak Asasi Penggugat

termasuk Hak Asasi Warga Kota Jakarta karena tidak mengeluarkan Kebijakan terkait

mengenai penambahan jumlah angkutan umum, Kebijakan menaikkan Pajak

Kendaraan Bermotor, Kebijakan menaikkan tarif parkir dan larangan parkir kendaraan

di badan jalan, Kebijakan menertibkan (sterilisasi jalan) parkir liar di ruas-ruas jalan di

DKI Jakarta, Kebijakan larangan bagi Pedagang Kaki Lima berjualan di trotoar atau

pinggir jalan utama di DKI Jakarta, Kebijakan larangan bagi angkutan umum berhenti

(ngetem) di pinggir jalan, Kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan

usia kendaraan, dan Kebijakan moratorium kendaraan baru di wilayah Jabodetabek

selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan

kedepan. ;-----------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa apakah Para Tergugat tersebut telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ? ;----------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menjadi penting dipertimbangkan dan

dibuktikan terlebih dahulu : ------------------------------------------------------------------------------

Apakah Para Tergugat khususnya Tergugat I (Pemerintah Daerah Propinsi DKI

Jakarta) yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat

setempat i.c. warga DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak menerapkan / mengeluarkan

Kebijakan terkait mengenai penambahan jumlah angkutan umum, Kebijakan

menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor, Kebijakan menaikkan tarif parkir dan

larangan parkir kendaraan di badan jalan, Kebijakan menertibkan (sterilisasi

jalan) parkir liar di ruas-ruas jalan di DKI Jakarta, Kebijakan larangan bagi

Pedagang Kaki Lima berjualan di trotoar atau pinggir jalan utama di DKI

Jakarta, Kebijakan larangan bagi angkutan umum berhenti (ngetem) di pinggir

jalan, Kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan usia kendaraan,

86


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


sehingga karena itu Tergugat I tersebut lalai menjalankan kewajibannya untuk

memenuhi dan melindungi hak asasi Penggugat dan Warga Kota Jakarta ? ;----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak mengeluarkan

kebijakan terkait mengenai penambahan jumlah angkutan umum, Kebijakan

menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor, Kebijakan menaikkan tarif parkir dan larangan

parkir kendaraan di badan jalan, Kebijakan menertibkan (sterilisasi jalan) parkir liar di

ruas-ruas jalan di DKI Jakarta, Kebijakan larangan bagi Pedagang Kaki Lima berjualan

di trotoar atau pinggir jalan utama di DKI Jakarta, Kebijakan larangan bagi angkutan

umum berhenti (ngetem) di pinggir jalan, Kebijakan pembatasan kendaraan bermotor

berdasarkan usia kendaraan.;---------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-2, yaitu Foto-foto

kemacetan di Jakarta.;-------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa melalui bukti P-2 berupa foto kemacetan di Jakarta

Penggugat hendak menunjukkan bahwa ruas jalan di DKI Jakarta dipenuhi dengan

banyaknya kendaraan sehingga tidak bisa bergerak / berjalan lancar dan terjadinya

kemacetan yang panjang di ruas jalan di DKI Jakata.;--------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan mengenai banyaknya

kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Metro Jaya periode s/d April 2012, peta /

titik lokasi rawan macet di wilayah DKI Jakarta , Depok, Tangerang, dan Bekasi dan

peta / titik lokasi rawan pelanggaran di wilayah DKI Jakarta, Depok, Tangerang dan

Bekasi mengajukan bukti P-3, yaitu berupa data pertumbuhan serta jumlah kendaraan

yang setiap harinya menggunakan seluruh ruas jalan di DKI Jakarta yang

menimbulkan efek kemacetan pada beberapa ruas jalan dan pusat perbelanjaan serta

tempat rekreasi di DKI Jakarta.;-------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-5, yaitu berupa berita yang

termuat dalam metro tv news.com, tanggal 20 Maret 2012, tentang “Macet makin

parah, warga Jakarta yang Stres meningkat”; berita detik finance, tanggal 28 Agustus

2012 dan tanggal 27 November 2012 tentang “Jakarta macet, Rp.12 Triliun per Tahun

‘menguap’ di Jalanan” dan “Pengusaha Khawatir Macet bikin Stres Karyawan,

Produktifitas turun”, serta berita Kompas. com tanggal 4 Oktober 2012 tentang “PR

100 Hari Jokowi Atasi Kemacetan”.;-------------------------------------------------------------------

87


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut

hendak mengemukakan :---------------------------------------------------------------------------------

- Kemacetan menjadi salah satu penyebab stres atau gangguan kejiwaan warga

Jakarta, selain faktor ekonomi, keamanan, dan sulitnya mencari pekerjaan.;----------

- Direktur Eksekutif Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) telah menghitung dan

melakukan riset, bahwa akibat kemacetan yang hampir tiap hari terjadi di Jakarta

Rp.12 triliun lebih per-tahun menguap di jalan, karena banyaknya energi dan waktu

yang terbuang di jalan, seperti banyaknya bahan bakar terbuang akibat macet.;-----

- Kalangan pengusaha khawatir macet di ibukota bisa membawa dampak psikologis

pada karyawan dan pada akhirnya bisa menurunkan produktivitas.;---------------------

- Selain dampak psikologis yang bisa menurunkan produktivitas karyawan, macet di

ibukota juga telah meningkatkan biaya produksi yang lebih besar.;----------------------

- Transjakarta yang dikelola Pemerintahan Provinsi Jakarta selama kepemimpinan

Fauzi Bowo-Prijanto, ada beberapa pencapaian yang patut dicatat. Ada

penambahan panjang lintasan dan jumlah armada transjakarta pada Koridor VIII

(Lebak Bulus-Harmoni), Koridor IX (Pinang Ranti-Pluit), Koridor X (Cililitan-

Tanjung Priok), dan Koridor XI (Pulo Gebang-Kampung Melayu). Panjang lintasan

pada empat koridor itu bertambah 86,3 kilometer menjadi 110 kilometer.. Jumlah

halte juga bertambah dari 90 unit menjadi 103 unit. Armada bus bertambah dari

178 unit jadi 280 unit. Perbaikan ini berdampak pada penambahan jumlah

penumpang dari 53,3 juta menjadi 68,5 juta per tahun.;-------------------------------------

- Akan tetapi perbaikan tersebut belum memberikan kontribusi besar bagi

penyelesaian persoalan transportasi di Jakarta, seperti : waktu tunggu yang cukup

lama, perjalanan bus yang belum terjadwal, gangguan armada, dibanyak titik, halte

transjakarta belum terintegrasi dengan stasiun kereta komuter ;--------------------------

- Infrastruktur belum memadai : trotoar yang buruk, minimnya jalur sepeda, tata kota

yang semrawut, perencanaan kota yang kerap meleset, persoalan parkir, belum

terintegrasinya satu kebijakan dengan kebijakan lain.;---------------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat I telah membantah dalil gugatan Penggugat

tersebut ;------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I kebijakan-kebijakan mengenai

transportasi untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta telah dilakukan oleh

Tergugat I ;---------------------------------------------------------------------------------------------------

88


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti TI-3, yaitu : UU No.22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ;----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa melalui bukti T-3 tersebut Tergugat I hendak menjelaskan

bahwa penyedia jasa angkutan orang dan / atau barang dengan kenderaan bermotor

umum adalah tanggung jawab Perusahaan Angkutan Umum (Badan Hukum).

Angkutan Umum yang ada saat ini dikelola dan disediakan oleh swasta, penyedia jasa

angkutan umum yang tergabung dalam wadah ORGANISASI ANGKUTAN DARAT

(ORGANDA) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos,

Telekomunikasi dan Pariwisata No.L.25/1/18/1963, tanggal 17 Juni 1963. Fungsi

Pemerintah hanya sebagai regulator dan pengaturan masalah trayek kendaraan

umum tersebut. Trayek yang melampaui batas provinsi ditentukan oleh Menteri yang

bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,

sedangkan trayek dalam wilayah provinsi ditentukan oleh

Gubernur.;---------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui bukti TI-4, yaitu Peraturan Daerah No.8

Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, menunjukkan bahwa dalam Pasal 7

ayat (2) disebutkan : “Perbedaan tarif pajak progresif untuk kenderaan bermotor kedua

dan seterusnya antara orang pribadi dengan badan, dimaksudkan sebagai

pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor orang pribadi dan keberpihakan

terhadap badan selaku pelaku usaha”.;---------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa melalui bukti TI-4 tersebut, Tergugat I hendak menjelaskan

bahwa masalah tentang Kebijakan menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor (Pajak

Progresip) di wilayah DKI Jakarta sudah diterapkan oleh Tergugat I.;------------------

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti TI-5, yaitu Peraturan Daerah

No.5 Tahun 2012 tentang Perparkiran.;---------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa melalui bukti TI-5 tersebut Tergugat I telah membuat

kebijakan yang mengatur perparkiran di wilayah provinsi DKI Jakarta melalui

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tanggal 28 September 2012 menggantikan

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1999. Dalam Peraturan tersebut diatur tentang

89


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idmasalah Zonasi parkir pada Pasal 11 – Pasal 13 dan Tarif layanan parkir pada Pasal

51 – Pasal 56 serta tentang Sanksi-nya pada Pasal 63 – Pasal 73.;--------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti TI-6 yaitu Peraturan Gubernur

No.120 Tahun 2012, tanggal 18 September 2012 tentang Biaya Parkir pada

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk Umum di Luar Badan Jalan.;------------------------

Menimbang, bahwa melalui bukti TI-6 tersebut Tergugat I hendak menjelaskan

bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat kebijakan menaikkan tarif

parkir sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan di Provinsi DKI Jakarta. sebagai

berikut :--------------------------------------------------------------------------------------------------------

No. Golongan Jenis kendaraan Tarif

1. Pemanfaatan fasilias tempat parkir di pusat perbelanjaan dan hotel atau kegiatan parkir yang menyatu.

a.Sedan,Jeep,Minibus,Pickup dan sejenisnya

b.Bus, Truk dan sejenisnya.

c.Sepeda motor

Rp.3000 s.d Rp5000 untuk jam pertama

• Rp.2000 s.d

Rp.4000 untuk

setiap jam

berikutnya,

kurang dari 1

jam dihitung 1

jam.

• Rp.6000 s.d

Rp.7.000 untuk

jam pertama

• Rp.3.000 untuk

setiap jam

berikutnya,

kurang dari 1

jam dihitung 1

jam.

• Rp.1.000 s.d.

Rp.2.000 / jam

2. Pemanfaatan fasilitas tempat parkir pada perkantoran dan

a.Sedan, Jeep, Minibus, Pickup, dan sejenisnya.

Rp.3.000 s.d Rp.5.000 untuk jam pertama.

• Rp.2.000 s.d.

90


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


apartemen.

.

b.Bus, Truk, dan sejenisnya.

c.Sepeda motor

Rp.4.000 untuk

setiap jam

berikutnya,

kurang dari 1

jam dihitung 1

jam.

• Rp.6.000. s.d.

Rp.7.000. untuk

jam pertama.

• Rp.3.000. untuk

setiap jam

berikutnya,

kuramg dari 1

jam dihitung 1

jam.

• Rp.1.000 s.d.

Rp.2.000 / jam.

3. Pemanfaatan fasilitas tempat parkir untuk umum (pasar, tempat rekreasi, rumah sakit dan lain-lain)

a.Sedan, Jeep, Minibus, Pickup, dan sejenisnya.

.

b.Bus, Truk dan sejenisnya.

c.Sepeda motor.

Rp.2.000. s.d. Rp.3.000. untuk jam pertama

• Rp.2.000. untuk

setiap jam

berikutnya,

kurang dari 1

jam dihitung 1

jam..

• Rp.3.000. untuk

jam pertama.

• Rp.3.000. untuk

setiap jam

berikutnya

• Kurang dari 1

jam dihitung 1

jam.

• Rp.1.000 / jam.

91


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti TI-7, yaitu Laporan Tahunan

2011 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Tahun Anggaran 2011.;---------


bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2008 – tahun 2011 telah

melakukan kebijakan menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS), termasuk pedagang kaki lima yang kegiatannya mengganggu kelancaran lalu

lintas.;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti TI-8, yaitu Peraturan

Gubernur No.80 Tahun 2009 tentang Lokasi Sementara Usaha Mikro / Pedagang Kaki

Lima di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.;-------------------------------------------------


bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempunyai kebijakan tentang Lokasi

Sementara Usaha Mikro / Pedagang Kaki Lima di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

pada tanggal 26 Mei 2009, yaitu penentuan lokasi / penempatan Pedagang Kaki Lima

di masing-masing Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara,

Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi

Jakarta Timur.(Lampiran Peraturan Gubernur No.80 Tahun 2009 tentang Lokasi

Sementara Usaha Mikro / Pedagang Kaki Lima di Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta).;------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti TI-9, yaitu Surat Kepala Dinas

Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor 290/-1.811.1

tanggal 20 Januari 2012 tentang Usulan Pembatasan Usia Kendaraan Angkutan

Umum beserta lampirannya berupa Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub)

tentang Pembatasan Kendaraan Angkutan Umum.;-----------------------------------------------

Menimbang, bahwa dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang

Pembatasan Kendaraan Angkutan Umum tersebut dibahas secara bersama dengan

unsur dari Polda Metro Jaya, BPPT, Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan

Provinsi DKI Jakarta, Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, Biro Hukum

Setda Provinsi DKI Jakarta, Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI

Jakarta, DPU Bus Kecil dan Mimo Angkutan DKI Jakarta, DPU Bus Kota Organda DKI

92


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idJakarta dengan kesepakatan penetapan pembatasan usia kendaraan angkutan umum

sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------------------------

No. Jenis Kendaraan Usia kendaraan

1. Bus Besar Maksimum 10 tahun2. Bus Sedang Maksimum 8 tahun3. Bus Kecil Maksimum 7 tahun

Menimbang, bahwa melalui bukti TI-9 tersebut Tergugat menjelaskan bahwa

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempunyai Kebijakan pembatasan kendaraan

bermotor berdasarkan usia kendaraan, meskipun sampai saat ini kebijakan

pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan usia kendaraan tersebut masih dalam

tingkat pembahasan dan belum diterapkan.;---------------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti TI-10, yaitu Kumpulan Berita

Online terkait dengan Kebijakan Pembatasan Kenderaan oleh Gubernur Provinsi DKI

Jakarta.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dari bukti TI-10 yang diajukan oleh Tergugat I tersebut

hendak mengemukakan :---------------------------------------------------------------------------------

- Gubernur DKI Jakarta yang sekarang ini menjabat (JOKO WIDODO alias

JOKOWI) mengkaji gagasan pembatasan mobil yang masuk Jakarta. Caranya

dengan nomor polisi ganjil dan genap secara bergantian.;----------------------------------

- Program ini dinilai akan mengurangi sekitar 50 persen kemacetan di Jakarta.;-------

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan pembatasan kendaraan pribadi

berdasarkan plat nomor ganjil genap mulai tahun 2013. Kebijakan ini akan

diterapkan pada Koridor 3 in 1, Jalan Rasuna Said, Jalan Letjen Suprapto, Jalan

Pramuka, seluruh Koridor Bus Rapid Transid (BRT) dan wilayah yang dilalui jalur

bus Transjakarta seluruh Koridor Utama di lingkar dalam kota. Penerapannya

dimulai dari pukul 06.00 hingga 20.00.;-----------------------------------------------------------

- Sembari menunggu penerapan kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta akan berusaha

memperbaiki angkutan missal. Salah satunya dengan menambah armada bus

Transjakarta yang mencapai 102 bus gandeng pada Januari 2013. Selain itu akan

ada penambahan 1.000 bus sedang untuk peremajaan kopaja dan metromini.;------

- Berdasarkan kajian sementara setelah diterapkan kebijakan ini bisa meningkatkan

kecepatan laju kenderaan di kawasan lingkar dalam kota dari semula hanya 16,8

93


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idkm per jam menjadi 47 km per jam. Bisa menurunkan tingkat kemacetan dari 47,2

persen menjadi 30,7 persen. Sementara untuk wilayah kota, kecepatan laju

kendaraan juga meningkat dari 20,8 km per jam menjadi 41,3 km per jam. Untuk

tingkat kemacetan turun dari 43,7 pesen menjadi 32,7 persen.;---------------------------

- Keuntungan ekonomi yang didapat dengan pembatasan kendaraan ini bisa

menghemat biaya operasi kendaraan hingga Rp.8,85 triliun per tahun serta

penghematan BBM hingga 345 ribu kilo liter per tahun atau 19,7 persen dari kuota

BBM bersubsidi untuk wilayah DKI.;---------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti TI-11, yaitu Peraturan

Gubernur No.103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro. Dalam Pasal 6

Peraturan tersebut ditentukan bahwa pelaksanaan pengembangan sistem angkutan

umum massal terdiri dari : a. jaringan Bus Priority (angkutan umum missal cepat

dengan menggunakan bus pada lajur khusus); b. LRT (Light Rail Transit) adalah

angkutan umum missal cepat dengan menggunakan kereta ringan; c. MRT (Mass

Rapid Transit), adalah angkutan umum massal cepat dengan menggunakan kereta

berat.;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dari bukti TI-11 yang diajukan oleh Tergugat I tersebut

hendak mengemukakan : bahwa Pemprov DKI Jakarta mempunyai kebijakan sejak

tanggal 26 Juli 2007 melalui Peraturan Gubernur No.103 Tahun 2007 Tentang POLA

TRANSPORTASI MAKRO dan Perencanaan Pengembangan Sistem Transportasi

terdiri dari : a. Pengembangan sistem angkutan umum bus; b. Pengembangan sistem

angkutan umum massal; c. Pengembangan sistem jaringan jalan; d. Pengembangan

sistem angkutan jalan rel; e. Pengembangan sitem transportasi alternative; f.

Pengembangan kebijakan pendukung.;---------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti TI-12, dan TI-13 yaitu masing-

masing mengenai Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara

Kepolisian Daerah Metro Raya dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang

Penanganan dan Penanggulangan Simpul- simpul Kemacetan Lalu Lintas, Nomor :

B/13370/XII/2010/DATRO, Nomor : 37 Tahun 2010, tanggal 28 Desember 2010. Dan

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Kepolisian Daerah

Metropolitan Jakarta Raya dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang

Pelaksanaan Sterilisasi Lajur Busway dan Penertiban Parkir, Nomor : B/12124/

XI/2010/DATRO, Nomor : 31 Tahun 2010, tanggal 29 November 2010.;--------

94


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa dari bukti TI-12 dan bukti TI-13 yang diajukan oleh

Tergugat I tersebut hendak mengemukakan : bahwa telah ada kebijakan dalam rangka

penanganan dan penanggulangan kemacetan lalu lintas dan kebijakan dalam rangka

sterilisasi lajur busway dan penertiban parkir di jalan.;----------------------------------

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I tersebut di

atas hendak mengemukakan, bahwa Tergugat I selaku Pemerintah Daerah Propinsi

DKI Jakarta yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat i.c.

warga DKI Jakarta telah membuat Kebijakan terkait mengenai penambahan jumlah

angkutan umum, Kebijakan menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor, Kebijakan

menaikkan tarif parkir dan larangan parkir kendaraan di badan jalan, Kebijakan

menertibkan (sterilisasi jalan) parkir liar di ruas-ruas jalan di DKI Jakarta, Kebijakan

larangan bagi Pedagang Kaki Lima berjualan di trotoar atau pinggir jalan utama di DKI

Jakarta, Kebijakan larangan bagi angkutan umum berhenti (ngetem) di pinggir jalan,

Kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan usia kendaraan, dan

Kebijakan moratorium kendaraan baru di wilayah

Jabodetabek.;-----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I telah membuat kebijakan-kebijakan

yang diperlukan untuk mengatasi masalah kemacetan yang terjadi di wilayah DKI

Jakarta.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa

Tergugat I tidak menerapkan / mengeluarkan Kebijakan terkait mengenai penambahan

jumlah angkutan umum, Kebijakan menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor, Kebijakan





Kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan usia kendaraan, sehingga

karena itu Tergugat I tersebut lalai menjalankan kewajibannya untuk memenuhi dan

melindungi hak asasi Penggugat dan Warga Kota Jakarta, adalah suatu dalil yang

tidak terbukti kebenarannya, bahkan sebaliknya Tergugat I dapat membuktikan bahwa

ia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kembacetan di Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta dan telah melaksanakan tugas kewajibannya untuk mengatur

95


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.iddan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk kepentingan warga kota /

masyarakat DKI Jakarta sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku. ;---------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk

mengatasi kemacetan di ruas-ruas jalan di DKI Jakarta agar tetapi Kebijakan-

kebijakan tersebut belum secara maksimal dapat mengatasi masalah kemacetan akan

tetapi jelas bahwa Tergugat I telah mengeluarkan /mempunyai kebijakan untuk

mengatasi kemacetan. ;-----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat III telah membantah dalil gugatan Penggugat

tersebut.;------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa menurut Tergugat III kebijakan dibidang tata-ruang,

lingkungan hidup dan transportasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah merupakan

kewenangan dari Pemeritah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai daerah

otonom (Tergugat I), sedangkan Tergugat III sebagai penyelenggara negara tidak

mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan kemacetan di

Provinsi DKI Jakarta, karena secara ketata negaraan Tergugat III terikat pada prinsip-

prinsip otonomi yang merupakan hak dan wewenang dan juga kewajiban daerah

otonom (i.c. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). ;---------------------------------------------------

Menimbang, bahwa bantahan atau sangkalan Tergugat III sebagaimana

tersebut di atas terhadap dalil Penggugat adalah tepat, karena Tergugat III (Negara

Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Presiden Republik

Indonesia) adalah sebagai Kepala Pemerintahan dan Penyelenggara Negara, tidak

bertugas dan bertanggung jawab membuat kebijakan mengenai hal-hal tehnis seperti

halnya mengenai masalah “kemacetan” di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan mengenai

hal-hal tehnis tersebut adalah urusan dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah

sebagai Daerah Otonom. ;--------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat III

terkait masalah “kemacetan” yang terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah

gugatan yang tidak tepat.;--------------------------------------------------------------------------------

96


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana

tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa Tergugat I tersebut telah melakukan

upaya-upaya yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara

Negara mengeluarkan kebijakan terkait dengan penanggulangan kemacetan di

Provinsi DKI Jakarta ;--------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I tersebut

di atas majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat I dan Para

Tergugat lainnya tidak mengeluarkan Kebijakan terkait mengenai penambahan jumlah

angkutan umum, Kebijakan menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor, Kebijakan





Kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan usia kendaraan, untuk

mengatasi masalah kemacetan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak terbukti.;-----------

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil Penggugat bahwa Para Tergugat telah

melakukan perbuatan melawan hukum, karena Para Tergugat I dan II dan III dan Turut

Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi dan

melindungi Hak Asasi Penggugat termasuk Hak Asasi Warga Kota Jakarta., tidak

terbukti. ;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas majelis

berpendapat bahwa gugatan dalam perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat tidak

terbukti dan oleh karena itu harus ditolak untuk seluruhnya. ;-----------------------------------

Menimbang, bahwa majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang

lain yang diajukan, baik dari Penggugat maupun Para Tergugat.;-----------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya,

maka Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara

ini.;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Memperhatikan ketentuan Pasal 161 HIR, Pasal 181 HIR dan Pasal 184 HIR

serta Peraturan lain yang bersangkutan. ;------------------------------------------------------------

M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya.;------------------------------

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.191.000;

(lima juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;------------------

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat pada hari : RABU, tanggal 20 Maret 2013, oleh kami,

KASIANUS TELAUMBANUA, S.H.,M.H., Hakim Ketua Majelis, SUTOTO

ADIPUTRO,S.H.,M.H., dan LIDYA SASANDO PARAPAT, S.H., M.H., masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : SENIN tanggal 08 April

2013, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh oleh kami,

KASIANUS TELAUMBANUA, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, di damping oleh

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan ZULFIKRI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I

dan Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Turut Tergugat I sampai

dengan Turut Tergugat X.;---------------------------------------------------------------------

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

SUTOTO ADIPUTRO, S.H., M.H., KASIANUS TELAUMBANUA, S.H.,M.H.

LIDYA SASANDO PARAPAT, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

98


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


ZULFIKRI, S.H.,M.H.

Biaya-Biaya :

- PNBP : Rp. 30.000,-

- ATK : Rp. 75.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Materai : Rp. 6.000,-

- Panggilan : Rp. 5.075.000;-

Rp. 5.191.000;-

99


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


100


direktori putusan mahkamah agung republik...

Documents