direktori putusan mahkamah agung republik indonesia...2020/05/08 · direktori putusan mahkamah...

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 27/G/2019/PTUN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa

telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. Nama : EBSON SAMBAI

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jln. Flamboyan RT. 00 RW. 005 Kel. Famboaman, Distrik

Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut PENGGUGAT I;

2. Nama : GEORGE PATAI


Tempat Tinggal : Papuma, Kampung Papuma, Distrik Yapen Barat,

Kabupaten Kepulauan Yapen.


Selanjutnya disebut PENGGUGAT II;

3. Nama : ELVIS HUGO RAPAMI


Tempat Tinggal : Jln. P. Diponegoro Kelurahan Tarau, Distrik Yapen Selatan,

Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Selanjutnya disebut PENGGUGAT III;

4. Nama : FREDY. F. TAREK


Tempat Tinggal : Jln. Hang Tua, Kelurahan Anotaurei, Distrik Anotaurei,

Kabupaten Kepulauan Yapen

Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR Halaman 1

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idPekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;

5. Nama : LASARUS BONAI


Tempat Tinggal : Borai, Kampung Borai, Distrik Yawakukat, Kabupaten

Kepulauan Yapen

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut PENGGUGAT V;

Selanjutnya memberikan kuasa khusus baik untuk bertindak

sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :

1. YUSMAN CONORAS, S.H.

2. SOETJAHYONO TUKIRAN, S.H.

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor

Advokat dan Konsultan Hukum “YC & Rekan”, beralamat di

Jalan Merdei Nomor 13, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura,

Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa tanggal 23

Agustus 2019.

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

6. Nama Partai : PARTAI HANURA

Berkedudukan : DPC Hanura Kabupaten Kepulauan Yapen

Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : FRIDOLIN WARKAWANI


Tempat Tinggal : Jln. Kamusa RT. 001 RW. 003, desa Mantembu, Kec.

Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen

Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idKepulauan Yapen

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI

I;-------------------------------------------------------------------------------

7. Nama Partai : PARTAI PERINDOBerkedudukan : DPC Perindo Kabupaten Kepulauan Yapen


Nama : TRISON AYOMI, S.E.


Tempat Tinggal : Kelurahan Anotaurei RT. 004 RW. 003, Distrik Anotaurei,


Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua DPC Partai PERINDO Kabupaten

Yapen


II;------------------------------------------------------------------------------

8. Nama Partai : PARTAI PDI-PERJUANGANBerkedudukan : DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Kepulauan Yapen


Nama : JOHNELTUS TANAWANI


Tempat Tinggal : Jln. Patimura RT. 003 RW. 004, Kelurahan Serui Kota,

Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen

Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua DPC Partai PDI-P Kabupaten

Kepulauan Yapen


III;-----------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya memberikan kuasa khusus baik untuk bertindak

sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :

1. YUSMAN CONORAS, S.H.

2. SOETJAHYONO TUKIRAN, S.H.



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idkeduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor

Advokat dan Konsultan Hukum “YC & Rekan”, beralamat di

Jalan Merdei Nomor 13, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura,

Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa tanggal 23

Oktober 2019.

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT II

INTERVENSI;

M e l a w a n :

1. Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN

KEPULAUAN YAPEN

Berkedudukan : Jln. Maluku Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan,


Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. Nama : BASRI BENNU


Tempat Tinggal : Jln. Moh. Toha RT. 002 RW. 003, Kelurahan Anotaurei,

Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI I;

3. Nama : AGUS YOWEI


Tempat Tinggal : Kampung Ambai, RT. 000 RW. 000 Kelurahan Ambai II,

Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI II;

4. Nama : YUNUS LODEWIK WAIMURI




Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idTempat Tinggal : Jln. Patimura Serui RT. 001 RW. 001, Kelurahan Serui Kota,


Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI

III;

5. Nama : YULENS AYOMI


Tempat Tinggal : Jln. Imam Bonjol RT. 000 RW. 000 Tarau, Distrik Yapen

Selatan, Kab. Kepulauan Yapen



IV;

Selanjutnya Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat

II Intervensi IV memberikan kuasa khusus baik untuk

bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :

1. IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H., M.H.

2. EUGEN EHRLICH ARIE, S.H., M.H.

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat “IWAN

NIODE, S.H., M.H & Rekan”, beralamat di Perumnas IV

Jalan Raya Abepura-Sentani, Distrik Heram, Kota Jayapura,

berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Nopember 2019 dan 06

Nopember 2019.

5. Nama Partai : PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

Berkedudukan : DPC PPP Kabupaten Kepulauan Yapen


Nama : BASRI BENNU

Kewarganegaran : Indonesia



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idTempat Tinggal : Jln. Moh Toha RT. 002 RW. 003 Kel. Anotaurei, Distrik

Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI V;

6. Nama Partai : PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)

Berkedudukan : DPC Partai Nasdem Kabupaten Yapen


Nama : JAMES MATHEUS RUMATORA


Bertempat Tinggal : Jln. Kedondong Ardipura I, RT. 003 RW. 001 Kel. Ardipura,

Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura


VI;

7. Nama Partai : PARTAI BERKARYA

Berkedudukan : DPC Partai Berkarya Kabupaten Yapen


Nama : YUNUS LODEWIK WAIMURI

Berkewarganegaraan : Indonesia

Bertempat Tinggal : Jln. Pattimura Serui RT. 001 RW. 001 Kel. Serui Kota,



VII;

Selanjutnya Tergugat II Intervensi V sampai dengan

Tergugat II Intervensi VII memberikan kuasa khusus baik

untuk bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama

kepada :

1. IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H., M.H.

2. EUGEN EHRLICH ARIE, S.H., M.H.



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idkeduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat “IWAN

NIODE, S.H., M.H & Rekan”, beralamat di Perumnas IV

Jalan Raya Abepura-Sentani, Distrik Heram, Kota Jayapura,

berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Nopember 2019.

Selanjutnya Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat

II Intervensi VII disebut sebagai PARA TERGUGAT II

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/PEN-

MH/2019/PTUN.JPR, tanggal 03 Oktober 2019 tentang Susunan Majelis Hakim;

2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/PEN.Pan-

PP/2019/PTUN.JPR, tanggal 03 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera

Pengganti;

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor

27/PEN.Pan.JSP/2019/PTUN.JPR, tanggal 03 Oktober 2019 tentang Penunjukan

Jurusita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor

27/PEN-PP/2019/PTUN.JPR, tanggal 04 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari

Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:

27/PEN-HS/2019/PTUN.JPR, tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari

Sidang;

6. Telah membaca Penetapan Nomor: 27/G/2019/PTUN.JPR tanggal 10 Desember

2019 tentang dikabulkannya permohonan penundaan yang diajukan Para

Penggugat dan Penggugat II Intervensi;



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id7. Putusan Sela Nomor: 27/G/2019/PTUN.JPR tanggal 20 Nopember 2019 tentang

dikabulkannya permohonan Para Pemohon Intervensi atas nama FRIDOLIN

WARKAWANI, TRISON AYOMI, S.E., JOHNELTUS TANAWANI sebagai Pihak Para

Penggugat II Intervensi;

8. Putusan Sela Nomor: 27/G/2019/PTUN.JPR tanggal 20 Nopember 2019 tentang

dikabulkannya permohonan Para Pemohon Intervensi atas nama BASRI BENNU,

AGUS YOWEI., YUNUS LODEWIK WAIMURI , YULENS AYOMI sebagai Pihak

Para Tergugat II Intervensi;

9. Putusan Sela Nomor: 27/G/2019/PTUN.JPR tanggal 3 Desember 2019 tentang

dikabulkannya permohonan Para Pemohon Intervensi atas nama Partai Persatuan

Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Berkarya

sebagai Para Tergugat II Intervensi;

10. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi dan para pihak yang berperkara

di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 30

September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Jayapura pada tanggal 02 Oktober 2019, dengan Register Perkara Nomor

27/G/2019/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki tanggal 24 Agustus 2019, Para Penggugat

mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen

Nomor: 14/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan

Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019,

tertanggal 14 Agustus 2019, Sepanjang Partai Persatuan Pembangunan



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id(PPP) pada Dapil 3 (Tiga), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Dapil 2

(Dua) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Dapil 4 (Empat), Partai

Persatuan Pembangunan (PPP) pada Dapil 2 (Dua) dan Partai Berkarya

pada Dapil 3 (Tiga);

b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen

Nomor: 15/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon

Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan

Yapen dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 14 Agustus 2019

Sepanjang Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Calon Legislatif atas

nama AGUS YOWEI, Nomor urut 2 (dua) pada DAPIL 3 (Tiga), Partai

Nasional Demokrat (Nasdem), Calon Legislatif atas nama SULISTIAWATI

RUMBEKWAN Nomor urut 4 (empat) pada DAPIL 2 (Dua) dan Partai

Nasional Demokrat (Nasdem), Calon Legislatif atas nama YULENS AYOMI,

Nomor urut 1 (satu) pada DAPIL 4 (Empat), Partai Persatuan Pembangunan

(PPP), Calon Legislatif atas nama BASRI BENNU, Nomor urut 1 (satu) pada

DAPIL 2 (Dua) dan Partai Berkarya, Calon Legislatif atas nama YUNUS

LODEWIK WAIMURI, Nomor urut 1 (satu) pada DAPIL 3 (Tiga).

II. DASAR GUGATAN

A. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten

Kepulauan Yapen pada Pemilihan Umum tahun 2019 yakni PENGGUGAT I

adalah Caleg dari Partai HANURA Nomor Urut (1) Untuk Dapil III (Tiga),

PENGGUGAT II dari Partai PERINDO Nomor Urut (3) Untuk Dapil IV

(Empat), PENGGUGAT III dari Partai PDIP Nomor urut (2) untuk DAPIL III

(Tiga), PENGGUGAT IV dari Partai PERINDO Nomor urut (1) untuk DAPIL II

(Dua) dan PENGGUGAT V dari Partai PDI-P Nomor urut (4) untuk DAPIL II.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen

Nomor 11/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idCalon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kepulauan Yapen Pada Pemilihan Umum 2019;

Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT di

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura oleh karena TERGUGAT

berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura,

sehingga telah sesuai dengan aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 54

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah 2 (dua) keputusan TERGUGAT

seperti yang disebutkan di atas, yang mana adalah merupakan Keputusan

Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang

berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis

yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangn-

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Oleh karena itu perkara a quo adalah merupakan Kompetensi absolut

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, mengadili dan

memutus perkara sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang

Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berada di wilayah hukum Pengadilan

Tata Usaha Negara Jayapura;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen

Nomor : 14/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan


Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019,



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idtertanggal 14 Agustus 2019, diketahui dan diterima PARA PENGGUGAT

pada tanggal 14 Agustus 2019; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 15/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-

Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum Tahun

2019, tertanggal 14 Agustus 2019 telah memenuhi syarat sebagai keputusan

Tata Usaha Negara karena :

1. Konkret, yaitu bahwa Keputusan a quo tidak abstrak tetapi berwujud

berupa sebuah Keputusan Tata Usaha Negara tentang Penetapan


Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019

dan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Penetapan Calon Terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan

Yapen dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Individual, yaitu bahwa Keputusan a quo sangat merugikan bagi Para

Penggugat karena Para Penggugat kehilangan hak sebagai Anggota

DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dengan tidak dijalankannya

putusan Bawaslu Yapen Nomor:

001/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019, putusan nomor:

002/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019, dan putusan nomor:

003/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan

Putusan hasil koreksi Bawaslu RI dalam putusan nomor:

57/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, putusan nomor:

54/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, dan putusan nomor:

58/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, tertanggal 15 Juli 2019;

3. Final, yaitu bahwa Keputusan a quo sudah defenitif atau tidak

memerlukan persetujuan instansi lainnya dan sudah menimbulkan

akibat hukum kepada PARA PENGGUGAT, yaitu nyata-nyata telah



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idmenimbulkan kerugian bagi kepentingan PARA PENGGUGAT sehingga

gugatan pembatalan atau tidak sahnya Keputusan a quo yang diajukan

oleh Para Penggugat telah memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa TERGUGAT pada waktu mengeluarkan Keputusan a quo dalam

kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu selaku

Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian TERGUGAT

merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 angka 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara.

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa terhadap 2 (dua) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu:

1) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Yapen Nomor: 14/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan

Yapen Tahun 2019, tertanggal 14 Agustus 2019, dan

2) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Yapen Nomor: 15/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,

tertanggal 14 Agustus 2019;

Kedua surat tersebut di atas diketahui oleh PARA PENGGUGAT pada

tanggal 14 Agustus 2019;



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idBahwa sesuai dengan PERMA No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan: “Tenggang waktu

pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh hari) sejak

keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau

diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang

menangani penyelesaian upaya administratif”, sehingga pada tanggal 06

September 2019, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Surat

Keberatan kepada Tergugat namun hingga gugatan ini diajukan ke

Pengadilan, Tergugat tidak memberikan jawaban. Oleh karena tidak adanya

respon Tergugat terhadap Surat Keberatan yang diajukan oleh Para

Penggugat maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata

Usaha Negara Jayapura karena gugatan Para Penggugat telah memenuhi

persyaratan PERMA No. 6 Tahun 2018 seperti disebutkan di atas;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undangan Undang Nomor 9 Tahun

2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

Ayat 1 “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang

yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa

disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa hanya Pihak merasa

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat

mengajukan gugatan. Dalam perkara ini, jelas terbukti bahwa kepentingan



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idPARA PENGGUGAT sangat dirugikan dengan diterbitkannya kedua Obyek

Sengketa oleh TERGUGAT;

Bahwa PARA PENGGUGAT sangat berkepentingan terhadap kedua Obyek

Sengketa karena sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan

Yapen, PARA PENGGUGAT kehilangan haknya untuk terpilih sebagai

anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen masa bakti 2019-2024;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, PARA PENGGUGAT

mempunyai Hak Gugat (Legal Standing) untuk menggugat Pihak

TERGUGAT;

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi alasan atau duduk perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah PENGGUGAT I adalah Caleg dari

Partai HANURA Nomor Urut (1) Untuk Dapil III (Tiga) , PENGGUGAT II

adalah Caleg dari Partai PERINDO Nomor Urut (3) Dapil IV (Empat),

PENGGUGAT III adalah Caleg dari Partai PDIP Nomor urut (2) untuk

DAPIL III (Tiga), PENGGUGAT IV adalah Caleg dari Partai PERINDO

Nomor urut (1) untuk DAPIL II (Dua) dan PENGGUGAT V adalah Caleg dari

Partai PDI-P Nomor urut (4) untuk DAPIL II. Hal ini berdasarkan Surat

Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1-

Kpt/9105/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

Pada Pemilihan Umum 2019;

2. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2019 telah dilakukan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik dengan dikeluarkannya

Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota. Adapun hasil rekapitulasi Tingkat

Distrik adalah sebagai berikut :

Tabel I.A Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik (DA1)



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2

NO NAMAPARTAI

PEROLEHAN SUARA TINGKAT DISTRIK (DA1)JUMLAHSUARAANGKAISERA ANOTAUREI YAWAKUKAT

1 PKB 79 247 14 340

2 GERINDRA 424 390 188 1.002

3 PDIP 545 488 458 1.491

4 GOLKAR 504 1.329 173 2.006

5 NASDEM 417 517 54 988

6 GARUDA 83 535 52 670

7 BERKARYA 553 401 37 991

8 PKS 176 214 126 516

9 PERINDO 754 1.099 549 2.402

10 PPP 547 760 115 1.422

11 PSI 510 922 82 1.514

12 PAN 298 298 382 978

13 HANURA 184 1.264 44 1.492

14 DEMOKRAT 547 2.626 674 3.847

19 PBB 111 122 53 286

20 PKPI 290 - 16 306

Bahwa alokasi kursi yang diperebutkan untuk Dapil Kepulauan Yapen 2 yaitu

sebanyak 6 (Enam Kursi);

Bahwa berdasarkan Peringkat Jumlah suara (tabel I.A) diatas ada 6 (Enam) Partai

yang berhasil mendapatkan kursi dalam Pemilihan Legislatif untuk Dapil Kepulauan

Yapen 2, yaitu : Partai DEMOKRAT, Partai PERINDO, Partai GOLKAR, Partai PSI,

Partai HANURA dan Partai PDI-P;

Tabel I.B.Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik (DA1)


NO NAMAPARTAI

PEROLEHAN SUARA TINGKAT DISTRIK (DA1)JUMLAHSUARAYAPEN

TIMURYAPENUTARA RAIMBAWI

TELUKAMPIMOI

KEP.AMBAI

P.KURUDU

1 PKB 154 11 8 77 - - 250

2 GERINDRA 216 24 59 107 39 624 1.423



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id 3

3 PDIP 191 3 130 923 - 725 1.972

4 GOLKAR 1.170 99 207 252 - 451 2.179

5 NASDEM 136 49 81 376 55

0 - 1.192

6 GARUDA - 75 14 112 - - 201

7 BERKARYA 757 12 158 36 76

- 1.039

8 PKS 582 102 35 176 50

3 8 1.406

9 PERINDO 207 114 180 832 1.301 - 2.634

10 PPP 543 605 56 49 650 - 1.903

11 PSI - - 1 286 25

6 - 543

12 PAN 706 21 166 102 - - 995

13 HANURA 878 73 405 806 380 360 2.902

14 DEMOKRAT 270 692 196 714 700 102 2.674

19 PBB 44 37 3 1 12

6 - 211

20 PKPI 154 - 376 8 - 12 550


sebanyak 5 (Lima Kursi);

Bahwa berdasarkan Peringkat Jumlah suara (tabel I.B) diatas ada 5 (Lima) Partai


Yapen 3, yaitu : Partai HANURA, Partai DEMOKRAT, Partai GOLKAR, Partai PDI-P

dan Partai PPP

Tabel I.C. Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik (DA1)


NO

NAMAPARTAI

PEROLEHAN SUARA TINGKAT DISTRIK (DA1)JUMLAHSUARAYAPEN

BARAT POOM KOSIWO WONAWA WINDESI P. YERUI

1 PKB 68 336 80 48 157 82 486

2 GERINDRA 121 137 657 - 543 3 261

3 PDIP 458 34 66 - 35 48 540



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id4 GOLKAR 231 545 36 446 5 75 851

5 NASDEM 228 2 49 - 15 21 251

6 GARUDA 83 - 9 - 14 7 90

7 BERKARYA 232 7 144 - 86 10 249

8 PKS 174 19 727 - 106 1 194

9 PERINDO 1.290 186 659 - 110 126 2.371

10 PPP 846 3 30 - 31 17 866

11 PSI 180 23 34 1.004 7 7 210

12 PAN 406 17 113 - 144 98 521

13 HANURA 1.789 142 103 248 90 79 2.010

14 DEMOKRAT 2.428 570 382 700 993 156 3.154

19 PBB 215 3 30 - 27 9 227

20 PKPI 166 1 94 - 3 42 209


sebanyak 5 (Lima Kursi);

Bahwa berdasarkan Peringkat Jumlah suara (tabel I.C) diatas ada 5 (Lima) Partai


Yapen 4, yaitu : Partai Demokrat, Partai HANURA, Partai PERINDO, Partai PPP,

Partai GOLKAR

3. Pada tanggal 28 Mei 2019, TERGUGAT melakukan pleno Rekapitulasi Perolehan

Suara pada tingkat Kabupaten dengan mengeluarkan Formulir Model DB1-DPRD

Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen. Adapun hasil rekapitulasi tingkat

Kabupaten adalah sebagai berikut:

TABEL II.A. Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten

(DB1)


NO NAMAPARTAI

PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN (DB1) JUMLAHSUARAANGKAISERA ANOTAUREI YAWAKUKAT

1 PKB 79 247 18 344

2 GERINDRA 317 362 155 834

3 PDIP 386 424 335 1.145



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id4 GOLKAR 1.066 981 38 2.085

5 NASDEM 321 979 288 1.588

6 GARUDA 67 388 119 574

7 BERKARYA 231 457 374 1.062

8 PKS 166 195 126 487

9 PERINDO 398 680 217 1.295

10 PPP 668 889 118 1.675

11 PSI 510 918 82 1.510

12 PAN 207 424 383 1.014

13 HANURA 218 1.264 44 1.526

14 DEMOKRAT 1.409 2.403 590 4.402

19 PBB 49 122 50 221

20 PKPI 120 176 4 300

Bahwa berdasarkan Peringkat Jumlah suara (tabel II.A) diatas ada 6 (Enam) Partai


Yapen 2, yaitu : Partai DEMOKRAT, Partai GOLKAR, Partai PPP, Partai NASDEM,

Partai HANURA, Partai PSI;

Bahwa ada Perbedaan hasil Rekapiitulasi antara DA1 dan DB1 dimana Partai

PERINDO dan Partai PDI-P tidak diloloskan untuk mendapatkan kursi dalam

Pemilihan Legislatif 2019 untuk Dapil Kepulauan Yapen 2;

TABEL II.B Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten (DB1)


NO NAMAPARTAI

PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN (DB1)JUMLAHSUARAYAPEN

TIMURYAPENUTARA RAIMBAWI

TELUKAMPIMOI

KEP.AMBAI

P.KURUDU

1 PKB 36 15 46 61 21 65 244

2 GERINDRA 331 - 166 359 570 122 1.548

3 PDIP 164 9 90 101 97 160 621

4 GOLKAR 1.294 116 239 303 62 564 2.578

5 NASDEM 123 - 81 626 300 - 1.130

6 GARUDA - 63 14 112 - - 189

7 BERKARYA 774 191 252 434 146 283 2.080

8 PKS 634 101 35 387 100 68 1.325

9 PERINDO 193 114 180 1.111 1.101 261 2.960



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id10 PPP 561 680 107 234 710 206 2.498

11 PSI - - 1 286 256 - 543

12 PAN 321 58 166 102 69 35 751

13 HANURA 1.021 126 87 95 448 61 1.838

14 DEMOKRAT 495 93 162 745 359 254 2.108

19 PBB 34 - 3 1 126 - 164

20 PKPI 33 - 376 8 - 12 429

Bahwa berdasarkan Peringkat Jumlah suara (tabel II.B) diatas ada 5 (Lima) Partai


Yapen 3, yaitu Partai PERINDO, Partai GOLKAR, Partai PPP, Partai DEMOKRAT,

Partai BERKARYA;


HANURA, dan Partai PDI-P tidak diloloskan untuk mendapatkan kursi dalam

Pemilihan Legislatif 2019 untuk Dapil Kepulauan Yapen 3;

TABEL II.C. Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten (DB1)


NO NAMA PARTAIPEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN (DB1)

JUMLAHSUARA

YAPENBARAT POOM KOSIWO WONAWA WINDESI

P.YERUI

1 PKB 40 336 80 50 160 82 748

2 GERINDRA 59 117 552 - 335 3 1.066

3 PDIP 173 34 66 10 41 48 372

4 GOLKAR 326 495 39 443 8 75 1.386

5 NASDEM 679 196 104 184 144 128 1.435

6 GARUDA 75 13 9 4 16 9 126

7 BERKARYA 209 15 155 6 89 15 489

8 PKS 168 25 727 3 109 1 1.033

9 PERINDO 500 82 346 2 111 121 1.162

10 PPP 1.263 49 84 85 47 40 1.568

11 PSI 407 39 45 795 10 14 1.310

12 PAN 384 47 113 6 147 98 795

13 HANURA 1.815 142 103 246 90 79 2.475

14 DEMOKRAT 2.384 445 382 630 983 149 4.973

19 PBB 190 20 73 3 35 36 357



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


ANGKAISERA

ANOTAUREI

YAWAKUKAT

ANGKAISERA

ANOTAUREI

YAWAKUKAT

4LASARUS BONAI (PDIP) 202 28 403 633 160 18 290 468 -165

1BASRI BENNU (PPP) 416 363 106 885 547 446 106 1.099 +214

1FREDY F TAREK (PERINDO) 51 1.004 7 1.062 - 585 7 592 -470

4SULISTIAWATI RUMBEKWAN (NASDEM)

6 26 5 37 251 900 180 1.331 +1294


NO URUT CALEG

NAMA PARTAI

PEROLEHAN SUARA TINGKAT DISTRIK (DA1) JUMLAH

SUARA

PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN

(DB1) JUMLAH SUARA SELISIH

20 PKPI 164 9 94 - 3 42 312

Bahwa berdasarkan Peringkat Jumlah suara (tabel II.C) diatas ada 5 (Lima) Partai


Yapen 4, yaitu Partai DEMOKRAT, Partai HANURA, Partai PPP, Partai NASDEM

dan Partai GOLKAR;


PERINDO tidak diloloskan untuk mendapatkan kursi dalam Pemilihan Legislatif

2019 untuk Dapil Kepulauan Yapen 4.

Berdasarkan tabel di atas, dapat kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa PENGGUGAT V (Lima) pada Pleno hasil perolehan suara tingkat Distrik

(DA1) mendapatkan jumlah suara sebanyak 633 suara, namun oleh TERGUGAT

dimanipulasi atau dikurangi pada pleno hasil perolehan suara Tingkat Kabupaten

(DB1) dengan jumlah suara sebanyak 468 suara. Sehingga jumlah suara yang

dihilangkan oleh TERGUGAT sebanyak 165 suara;

Bahwa Basri Bennu caleg Nomor urut (1) dari Partai PPP pada Pleno hasil

perolehan suara tingkat Distrik (DA1) mendapatkan jumlah suara sebanyak 885



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


YAPEN TIMUR

YAPEN UTARA

RAIMBAWI

T. AMPIM

OIKEP.

AMBAIP.

KURUDUYAPEN TIMUR

YAPEN UTARA

RAIMBAWI

T. AMPIMOI

KEP. AMBAI

P. KURUDU

2 ELVIS HUGO RAPAMI (PDIP) 20 1 121 - - 728 870 20 - - - - - 20 -850

1YUNUS LODEWIK WAIMURI (BERKARYA)

718 11 149 7 - - 885 500 70 46 195 50 80 941 +56

1 EBSON SAMBAI (HANURA) 878 67 - 781 - - 1.726 900 67 14 12 8 10 1.011 -715

2 AGUS YOWEI (PPP) - 1 1 - 650 - 652 13 39 21 144 650 33 900 +248

SELISIHNO

URUT CALEG

NAMA PARTAIPEROLEHAN SUARA TINGKAT DISTRIK (DA1)

JUMLAH SUARA

PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN (DB1)JUMLAH SUARA


suara, namun oleh TERGUGAT ditambahkan pada pleno hasil perolehan suara

Tingkat Kabupaten (DB1) dengan jumlah suara sebanyak 1099, Sehingga jumlah

suara yang ditambahkan oleh TERGUGAT sebanyak 214 suara;

Bahwa PENGGUGAT IV (Empat) pada Pleno hasil perolehan suara tingkat Distrik

(DA1) mendapatkan jumlah suara sebesar 1062 suara, namun oleh TERGUGAT


(DB1) dengan jumlah suara sebesar 592 suara. Sehingga jumlah suara yang

dihilangkan oleh TERGUGAT sebesar 470 suara;

Bahwa Sulistiawati Rumbekwan caleg nomor urut (4) dari Partai NASDEM pada

Pleno hasil perolehan suara tingkat Distrik (DA1) mendapatkan jumlah suara

sebanyak 37 suara, namun oleh TERGUGAT ditambahkan pada pleno hasil

perolehan suara Tingkat Kabupaten (DB1) dengan jumlah suara sebanyak 1.331

suara, Sehingga jumlah suara yang ditambahkan oleh TERGUGAT sebanyak 1.294

suara;

Berdasarkan tabel di atas, dapat kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT III (Tiga) pada Pleno hasil perolehan suara tingkat Distrik





Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


YAPEN BARAT

POOM

KOSIWO

WONAWA

WINDESI

P. YERUI

YAPEN BARAT

POOM

KOSIWO

WONAWA

WINDESI

P. YERUI

3 GEORGE PATAI (PERINDO) 1.270 3 15 - 7 - 1.273 486 - 15 - 7 - 508 -765

1 YULENS AYOMI (NASDEM) 114 - 24 - 1 7 121 445 76 24 119 41 24 729 +608

SELISIHNO

URUT CALEG


NAMA PARTAIPEROLEHAN SUARA TINGKAT DISTRIK JUMLAH

SUARAPEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN JUMLAH

SUARA

(DB1) dengan jumlah suara sebanyak 20 suara. Sehingga jumlah suara yang


Bahwa Yunus Lodewik Waimuri, Caleg Nomor urut (1) dari Partai BERKARYA pada

Pleno hasil perolehan suara tingkat Distrik (DA1) mendapatkan jumlah suara

sebanyak 885 suara, namun oleh TERGUGAT ditambahkan pada pleno hasil

perolehan suara Tingkat Kabupaten (DB1) dengan jumlah suara sebanyak 941

suara Sehingga jumlah suara yang ditambahkan oleh TERGUGAT sebanyak 56

suara;

Bahwa PENGGUGAT I (Satu) pada Pleno hasil perolehan suara tingkat Distrik

(DA1) mendapatkan jumlah suara sebanyak 1.726 suara, namun oleh TERGUGAT


(DB1) dengan jumlah suara sebanyak 1.011 suara. Sehingga jumlah suara yang


Bahwa Agus Yowei Caleg Nomor urut (2) dari Partai PPP pada Pleno hasil



Tingkat Kabupaten (DB1) dengan jumlah suara sebanyak 900 suara Sehingga

jumlah suara yang ditambahkan oleh TERGUGAT sebanyak 248 suara;

Berdasarkan tabel di atas, dapat kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT II (Dua) pada Pleno hasil perolehan suara tingkat Distrik





Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id(DB1) dengan jumlah suara sebanyak 508 suara. Sehingga jumlah suara yang


Bahwa Yulens Ayomi Caleg Nomor urut (1) dari Partai NASDEM pada Pleno hasil



Tingkat Kabupaten (DB1) dengan jumlah suara sebanyak 729 suara Sehingga

jumlah suara yang ditambahkan oleh TERGUGAT sebanyak 608 suara;

4. Bahwa seharusnya hasil rekapitulasi perolehan suara dilakukan secara manual

berjenjang dimulai pada tingkatan TPS, PPK/PPD, KPU Kabupaten/Kota, KPU

Propinsi dan KPU RI hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 381 s/d Pasal 409

Undang -Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang PEMILU;

5. Bahwa berdasarkan point posita (4) ditas TERGUGAT terbukti secara sengaja

melakukan manipulasi suara dengan merubah hasil perolehan suara PARA

PENGGUGAT pada tingkat Distrik (DA1) kedalam Form Hasil rekapitulasi tingkat

Kabupaten (DB1);

6. Bahwa atas perbedaan perolehan suara pada tingkat Distrik (DA1) dan Kabupaten

(DB1) PARA PENGGUGAT membuat Laporan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan

Yapen dan pada tanggal 25 Juni 2019 Bawaslu Kabupaten Yapen telah

membacakan putusan atas Laporan PARA PENGGUGAT sebagai berikut:

a. Putusan nomor : 001/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019, amar putusannya

berbunyi sebagai berikut :

1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;

2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tidak mengakui Hasil

Rekapitulasi Perolehan Suara pada Formulir DB1-DPRD Kab/Kota yang

dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang baru diterima

oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Mei 2019



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idserta baru diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 29 Mei

2019;

3) Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan sanksi

secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terkait

Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan

Yapen.

b. Putusan Nomor : 002/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019, amar putusannya

berbunyi sebagai berikut:






oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Mei 2019

serta baru diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 29 Mei

2019;




Yapen.

c. Putusan Nomor : 003/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019, amar putusannya

berbunyi sebagai berikut:








Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idoleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Mei 2019

serta baru diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 29 Mei

2019;




Yapen.

7. Bahwa atas putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut, PARA

PENGGUGAT mengajukan Permohonan Koreksi ke Bawaslu RI dan telah diputus

dengan putusan Nomor:

a. 57/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, tertanggal 15 Juli 2019 yang amar

putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permintaan Koreksi Pelapor;

2. Mengoreksi Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor

001/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019;

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk

melakukan Perbaikan DB1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan III sesuai

dengan Formulir DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Kepulauan Ambai, Distrik

Teluk Ampimoi, Distrik Yapen Timur, Distrik Pulau Kurudu, Distrik

Raimbawi, dan Distrik Yapen Utara sepanjang berkaitan dengan Partai

Hati Nurani Rakyat (HANURA);

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua memberikan

teguran tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Yapen.

b. 54/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, tertanggal 15 Juli 2019 yang amar





Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id2. Mengoreksi Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor


3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk

melakukan Perbaikan DB1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan II dan IV

sesuai dengan Formulir DA1-DPRD Kab/Kota sepanjang berkaitan dengan

Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);

4. Memerintahkan KPU Provinsi Papua memberikan teguran tertulis kepada

KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

c. 58/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019 tertanggal 15 Juli 2019 yang amar



2. Mengoreksi Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:


3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Yapen untuk melakukan Perbaikan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota

Daerah Pemilihan II Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai dengan Formulir

Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Anotaurei, Distrik Angkaisera, dan

Distrik Yawakukat sepanjang Berkaitan Dengan Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDIP);

4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Yapen untuk Melakukan Perbaikan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota

Daerah Pemilihan III Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai dengan Formulir

Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Teluk

Ampimoi, Distrik Yapen Timur, Distrik Pulau Kurudu, Distrik Raimbawi, dan

Distrik Yapen Utara Sepanjang Berkaitan Deangan Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDIP);



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Memberikan

Teguran Tertulis Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Yapen.

8. Bahwa berdasarkan posita angka (6) dan (7), TERGUGAT lalu meresponnya

dengan mengirimkankan surat kepada Ketua KPU RI tertanggal 17 Juli 2019

dengan nomor surat 141/PP.05.1/9105/KPU-Kab/V/2019 Perihal tentang

permohonan petunjuk terkait dengan putusan Hasil Koreksi Bawaslu RI tersebut;

9. Bahwa selanjutnya KPU RI telah mengeluarkan Surat Nomor : 1085/PY.01-

SB/03/KPU/VIII/2019 tertanggal 2 Agustus kepada KPU Provinsi Papua perihal

Putusan Bawaslu RI Nomor: 53/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, Nomor:

54/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, Nomor: 57/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019,

dan Nomor: 53/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, yang isinya antara lain :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU berkewajiban

untuk melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi pelanggaran

administratif dan sengketa proses Pemilu;

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan

dibacakan;

3. Berdasarkan ketentuan tersebut angka 1 dan angka 2, KPU Kabupaten

Kepulauan Yapen wajib melaksanakan Putusan Bawaslu RI Nomor:

53/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, Nomor:

54/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, Nomor:

57/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019, dimaksud, sepanjang perkara tersebut

tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Apabila perkara yang sama

disengketakan di Mahkamah Konstitusi, maka Putusan Bawaslu RI



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.iddilaksanakan dengan cara menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi

sebagai bagian dari jawaban;

4. Diminta kepada KPU Provinsi Papua untuk menjelaskan maksud Surat KPU

ini dan melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen

dalam pelaksanaan putusan Bawaslu tersebut serta berkoordinasi dengan

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;

10. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mengajukan permohonan perkaranya di

Mahkamah Konstuitusi (MK). Maka bila dikaitkan dengan Surat KPU RI Nomor :

1085/PY.01-SB/03/KPU/VIII/2019 tertanggal 2 Agustus 2019 maka seharusnya

TERGUGAT wajib menjalankan Putusan pelanggaran administrasi yang telah

dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Kepulauan Yapen dan Putusan Hasil

Koreksi BAWASLU RI namun faktanya TERG

direktori putusan mahkamah agung republik indonesia...2020/05/08 · direktori putusan mahkamah...

Documents