1

Disampaikan oleh :HENRA SARAGIH, SH.,MH

Kasub Bidang Produk Perundang-undangan PusatDeputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM

UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Disampaikan pada acara :Sosialisasi UU Perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Cirebon, 24-25 November 2014

ALASAN PERUBAHAN

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian selama ini menunjukan beberapa kekurangan sebagai berikut :

a. Terjadinya krisis identitas dan jatidiri koperasi, yang memerlukan penegakan kembali jati diri koperasi sebagai dasar dan tuntunan bagi pemulihan kembali kehidupan perkoperasian.

b. Undang-undang UU no.25/1992 tentang Perkoperasian belum mampu mengembangkan permodalan dan kredibilitas badan hukum koperasi.

c. UU no. 25 tahun 1992 kurang mengakomodasi ketentuan ketentuan yang diperlukan guna mendorong Koperasi menjadi Badan Hukum yang kuat, efisien, produktif dan bermanfaat bagi anggota dan masyarakat, sehingga perlu disusun Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

BEBERAPA HAL YANG DIATUR DALAM UU NO.17/2012 TENTANG PERKOPERASIAN

1. Pemuatan Nilai dan Prinsip Koperasi yang berlaku secara Internasional (pasal 5 - 6)

2. Pendirian Koperasi dengan Akta Notaris(pasal 9)

3. Nama Koperasi (pasal 17)

4. Anggota Koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan. /pengguna jasa (Pasal 26)

5. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Anggota (pasal 26)

6. Pengawas mengusulkan dan memberhentikan (sementara) Pengurus (pasal 50)

7. Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun non anggota (pasal 55)

8. Modal Awal terdiri dari Setoran Pokok (SP) dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) (pasal 66)

9. Selisih Hasil Usaha (SHU) dan penggunaan Cadangan untuk menutup defisit usaha (pasal 79)

10. Pencantuman Jenis Koperasi di dalam AD Koperasi (pasal 82)

11. Jenis Koperasi (4): Produsen, Konsumen, KSP dan Jasa (pasal 83)

12. KSP harus memperoleh izin Usaha, hanya melayani anggota, dapat menjadi peserta program penjaminan simpanan Koperasi. Calon anggota harus sudah menjadi anggota (selambatnya 3 bulan) (Pasal 88-95)

13. LPS KSP (Pasal 94)

14. Lembaga Pengawasan KSP (Pasal 100)

15. Dewan Koperasi Indonesia (pasal 115)

16. Sanksi Administratif (Pasal 120)

UU NO. 25/1992 UU NO. 17/2012

RAPAT ANGGOTA (RA) RAPAT ANGGOTA (RA)

PENGAWAS PENGAWAS(Ketua, Sekretaris dan Anggota)

Pengendali

- - - - - PENGURUS - - - - -

Eksekutif

(Ketua, Sekretaris, Bendahara)

PENGURUS

Alternatif 1 : Dirut dan beberapa Direktur (menurut fungsi usaha)

Alternatif 2 : GM dan beberapa Manager (menurut fungsi usaha)PENGELOLA

Sandingan : PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

4

Produsen

Konsumen

Jasa

KSP

Akan Sampai Mana.??Visi Misi Punya pabrik

Punya produk Punya HKI

Jadi distributorJadi agenJadi pengecerPunya outlet

MaskapaiTransportasiHotelDan lain – lain

Jelas terpisah

Arah Pengembangan Jenis – Jenis Koperasi

Ada Ijin – Ijin

Ada Ijin – Ijin

Ada Ijin – Ijin

Ada Ijin – Ijin

Akan Sampai Mana.??Visi Misi

Akan Sampai Mana.??Visi Misi

Akan Sampai Mana.??Visi Misi

5

Sinopsis : JENIS KOPERASI

KOPERASI KONSUMEN

KOPERASI PRODUSEN

KOPERASI JASA

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)

Penyediaan Barang/jasa kebutuhan anggota dan Non Anggota

Penyediaan Input dan Pemasaran Hasil produksi anggota

Penyediaan Jasa Kebutuhan Anggota dan non anggota Penyediaan layanan SP

hanya Kepada Anggota

SEKTOR RiiL Sektor

Keuangan 6

Sandingan Modal Koperasi

UU. NO. 25/1992

(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

(2) Modal sendiri dapat berasal dari: a. simpanan pokok;b. simpanan wajib; c. dana cadangan; d. hibah.

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari: a. anggota; b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; c. bank dan lembaga keuangan lainnya; d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; e. sumber lain yang sah. 

(4) Selain modal itu Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

(5) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

UU.NO. 17/2012 (Pasal 66 – 77)

1) Modal Awal : Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi (SP dan SMK)

2) Hibah;

3) Modal Penyertaan;

4) Selain hal di atas Modal Koperasi dapat berasal :a.Anggota;b.Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;c.bank dan lembaga keuangan lainnya;d.penerbitan obligasi dan surat hutang

lainnya; dan/ataue.Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah

7

JUDICIAL REVIEW TERHADAP UU NO. 17 TAHUN 2014

1. 28/PUU-XI/2013 oleh Gabungan Koperasi Pegawai RI (GKPRI) Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita (PUSKOPWANJATI) Jawa Timur, Pusat Koperasi An-Nisa Jawa Timur, Pusat Koperasi Buera Asakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Timur, Agung Haryono (Anggota KPRI Universitas Negeri Malang) Jawa Timur, dan Mulyono (Pensiunan Pegawai TELKOM) Jawa Timur.

2. 60/PUU-XI/2013 oleh Suroto, dkk dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

3. 65/PUU-XI/2013 oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Cimahi-Jawa Barat.

HAL – HAL YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERMOHONAN UJI MATERI TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Terhadap difinisi Koperasi sesuai Undang – Undang Nomor 17 tahun 2012 (pasal 1 angka 1) yang berbunyi Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi. Oleh Mahkamah Konstitusi dianggap Koperasi hanya akan menguntungkan perseorangan, tidak berorientasi pada anggota dan masyarakat.

Hal tersebut tidak benar, karena untuk mendirikan Koperasi harus 20 orang dan dalam definisi disebutkan untuk kepentingan bersama berdasarkan prinsip dan nilai Koperasi.

2. Pengawas mengusulkan pengurus (Pasal 50 ayat 1 huruf (a)) oleh Mahkamah Konstitusi dianggap kelebihan dan mengurangi hak anggota dapat mencalonkan diri sebagai pengurus.Pengangkatan dan pemberhentian pengurus ditetapkan dalam Rapat Anggota, sedangkan sistemnya Anggota dapat mengusulkan kepada Pengawas untuk diseleksi, selanjutnya untuk ditetapkan dalam Rapat Anggota.

3. Pengurus dapat dipilih dari orang perseorangan baik anggota maupun non anggota (Pasal 55 ayat 1) dianggap oleh Mahkamah Konstitusi mengurangi hak anggota menjadi pengurus.

Hal tesebut tidak tepat, manakala anggota tidak ada yang memenuhi kwalifikasi kompetensi untuk mengelola dalam bidang usaha yang dilakukan oleh Koperasi, maka Pengurus dapat dipilih dari non anggota dengan persetujuan Rapat Anggota apabila Rapat Anggota tidak setuju terhadap pengurus non anggota, maka hal tersebut tidak akan dilaksanakan, jadi sifatnya opsional.

4. Pengurus dapat diberhentikan sementara oleh pengawas (Pasal 63 ayat 1) dianggap oleh Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangan rapat anggota.

Hal tersebut tidak tepat, karena sifatnya sementara, dan pengurus diberi kesempatan membela diri, selanjutnya pemberhentian pengurus harus mendapat penetapan dari Rapat Anggota.

5. Setoran pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan (Pasal 67 ayat 1) dianggap oleh Mahkamah Konstitusi merampas kepemilikan anggota.

Hal tersebut tidak benar, bahwa setoran pokok merupakan uang pendaftaran yang hanya dibayar sekali dengan nilai nominal yang seminimal mungkin dan besarnya harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota, dan tidak dapat dikembalikan karena dipakai untuk mendukung biaya-biaya pengeluaran koperasi pada saat pembentukan koperasi.

6. Setiap anggota koperasi harus membeli Sertifikat modal koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam anggaran dasar (Pasal 68 ayat 1), oleh Mahkamah Konstitusi dianggap akan bepotensi seseorang menguasai koperasi dengan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi karena koperasi seolah – olah sudah seperti perseroan terbatas.Hal tersebut tidak benar, karena system di Koperasi 1 anggota 1 suara ( one man one vote ) bukan berdasar jumlah kepemilikan SMK

7. Koperasi dapat menerima modal penyertaan dari : masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan modal penyertaan (Pasal 75 ayat 1 huruf (b)) oleh Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai media pihak luar untuk melakukan intervensi terhadap koperasi.Hal tersebut tidak benar, karena modal penyertaan diatur berdasarkan perikatan perdata pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata.

8. Koperasi dilarang membagikan kepada anggota Surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non anggota (Pasal 78 ayat 2) dianggap oleh Mahkamah Konstitusi mengurangi hak anggota menikmati Surplus Hasil Usaha (SHU).

Pendapat MK tidak tepat, karena MK tidak membaca norma yang diatur pada Pasal 78 ayat (3) UU 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, SHU dari non anggota digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota. Artinya tetap menikmati secara tidak langsung dalam bentuk pelayanan.

9. Dalam hal terdapat defisit hasil usaha pada koperasi simpan pinjam, anggota wajib menyetor tambahan sertifikat modal koperasi (Pasal 80) dianggap oleh Mahkamah Konstitusi ada ketidakadilan.Hal tersebut wajar bagi KSP untuk menambah SMK, karena penambahan modal tersebut di maksudkan untuk selalu mempertahankan ratio kecukupan modal, yang merupakan syarat dalam lembaga keuangan.

10.Jenis koperasi dibagi menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam (Pasal 83), oleh Mahkamah Konstitusi penentuan jenis koperasi tersebut merupakan bentuk pembatasan usaha koperasi.Pendapat MK tidak tepat, karena Koperasi diminta untuk memilih jenis yang paling utama, jadi bisa fokus terhadap kegiatan usahanya.

KOPERASI PASCA PEMBATALAN UU NO. 17 TAHUN 2012

20

Jenis Badan Hukum

(1) Publik

(2) Privat / Perdata

Dengan Teritorial

Tanpa Teritorial

PT

Yayasan

Koperasi

21

Hal – hal mendasar yang harus Dipahami oleh Penggiat Koperasi

22

11. Punya tujuan (visi, misi)2. Punya anggota yang

sadar sebagai pemilik3. Punya kekayaan4. Punya alat kelengkapan

organisasi5. Punya sistem

pengawasan intern6. Punya usaha yang

utama / berkesinambungan

7. Punya cara membagi keuntungan

Koperasi adalah Badan Hukum Privat

Prinsip Badan Hukum Privat

23

21. Menuntut pelayanan2. Tidak peduli dengan bagaimana

perusahaannya3. Tidak memperoleh keuntungan

perusahaanPelanggan&

Pemilik

Pelanggan

1. Merasa ikut mendirikan2. Menggunakan/memanfaatkan3. Membesarkan4. Menjaga kelangsungan

hidupnya5. Memperoleh pembagian

keuntungan

Pemilik

24

3 Paguyuban VS

Badan Hukum

- Prinsip Badan Hukum :a. Didirikan oleh orang dewasab. Ada instansi yang mengesahkan c. Diumumkan dalam berita negara d. Diumumkan dalam tambahan berita negara e. Tidak dapat bubar begitu saja

- Paguyuban tidak mengenal itua. Tidak wajib buat laporan keuangan b. Tidak wajib auditc. Tidak wajib pajakd. Tidak wajib rapat anggota

25

4- Good System :

a. Aturan mainnya jelasb. Tidak ada jabatan

bertentangan yang dirangkap

c. Tidak ada pemangku jabatan yang punya konflik kepentingand. Transparansi, akuntable

- Good Person :a. Dijabat oleh orang –

orang yang kompeten sesuai bidang tugasnyab. Selalu ada capacity

buildingc. Mutasi yang terencanad. Ada jenjang karier

Good System&

Good Person

26

5- Prinsipnya :

a. Kewenangan diikuti tanggung jawab

b. Kewenangan itu dikontrol

c. Kesalahan diikuti dengan sanksi

d. Laporan menjadi suatu hal yang wajibe. Tidak ada pengambilan keputusan tanpa keputusan timf. Tidak ada otoriter

Check &

Balance

27

6 Perbedaan Sektor Riil dan Sektor Moneter

1. Perputaran Uang sektor riil

2. Perputaran Uang sektor moneter

Pinjaman

Angsuran

Tabungan

Pengambilan

Uang

Uang

Uang

Uang

3. Tidak dapat dicampur

28

7 Perbedaan Badan Hukum

& Ijin Usaha

- Badan Hukum adalah : Legalitas Lembaga

- Ijin Usaha : Legalitas Usaha

29

8 Regulasi v.s Law

Enforcement

1. Sanksi Administrasi dan Denda

2. Sanksi Pidanaa. Kurunganb. Denda

30

9 Koperasi Masuk Mainstream

Ekonomi Local Nasional 2. Distribusi atau Pemasaran

1. Produktivitas

Swasta

BUMN

BUMD

UMKM

KOP

Swasta

BUMN

BUMD

UMKM

KOP

31

10

- Terdiri dari :a. Simpanan pokok -> rep pengguna jasab. Simpanan wajib -> rep pemilikc. Cadangan d. Hibah

- Prinsipnyaa. Melekat pada lembaga sejak berdiri sampai bubarb. Tidak boleh diambil tapi dapat dialihkanc. Ada instrumen penghimpunan yang dinamisd. Mempunyai nilai tunai

Prinsip Ekuitas

11 Tahap-Tahap Pengembangan Koperasi

Offisialisasi Deofisialisasi Otonomi

- Diklat

- Pameran

- Study Banding

- Bimtek

- Dll

-

-

-

-

- Pameran

-

-

-

- Audit

... % ... % ... %

33

12 Tidak Sadar Musuh Koperasi Sudah Berubah

a. Musuh Koperasi tahun 1940-an

b. Musuh Koperasi tahun 1950-an

c. Musuh Koperasi tahun 1960-an

d. Musuh Koperasi tahun 2000-an- Kuat- Besar - Modern- Asing- High tech- Efisien

34

13 MewaspadaiKonspirasi Oligarkhi

Oligarkhi Pengusaha

Hitam

Pemburu Proyek

Oligarkhi / Kekuasaan

Pemburu Rente

Oligarkhi Pengusaha

Putih

Oligarkhi Pengusaha

KuningNegara

Undang -Undang

Pemerintah

PotensiKekayaan

Negara

Koperasi Besar

Rakyat

Tujuan

Konspirasi Oligarkhi

Koperasi Kecil

35

Oligarkhi Pengusaha

Hitam

Pemburu Proyek

Oligarkhi / Kekuasaan

Pemburu Rente

Oligarkhi Pengusaha

Putih

Oligarkhi Pengusaha

Kuning

Negara

Undang -Undang

Pemerintah

PotensiKekayaan

Negara

Koperasi Besar

Rakyat

Tujuan

Konspirasi Oligarkhi

Koperasi Kecil

36

Koperasi dapat ijin usaha

Mengapa Harus Koperasi

PTDapat Ijin Usaha

Badan Hukum

• Kepemilikan dapat berpindah – pindah

• Manfaat bisa jatuh ke sekelompok orang tertentu

• Selamanya tidak akan pindah kepemilikan

• Manfaat tidak akan berpindah, tetap untuk rakyat

BH. P

Good System &

Good Person

Check&

Balance

Ekuitasyang

dinamis

Punya izinUsaha dan

NPWP dengan KLU yang benar

One EntityOne BussinesOne riskEfisien

67th ... dst

67 Tahun

Arah Pengembangan Koperasi

- Akuntabilitas- Mematuhi peraturan perundang – undangan - Tanggung jawab sebagai pengguna dan pemilik BH- Hak dan kewajiban anggota- Nilai dan prinsip koperasi- Azas kekeluargaan

37

38

5. Laporan keuangan koperasi4. Managemen 3. ART/Persus – persus internal2. Perubahan AD Koperasi (P,P,P,P)1. Pendirian Koperasi

- Sistem Pengawasan Internal Koperasi - Proposal pengembangan usaha koperasi

- Perpajakan koperasi- Pemeringkatan koperasi

- Penilaian kesehatan

STANDAR KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN YANG DIPERLUKAN

- Audit

SEBAGAI BADAN HUKUM DAN BADAN USAHAKOPERASI TIDAK CUKUP HANYA MENGERTI URUSAN PERKOPERASIAN SAJA

TETAPI JUGA HARUS MENGERTI UU SEKTOR & UU LAIN DALAM DUNIA USAHA

I II III IV V

Keterangan :I. Persiapan : Kelembagaan, Management, S & P , ModalII. Memiliki izin usahaIII. Pemantapan aktivitas usaha serta menempatkan

diri sebagai pelaku dunia usahaIV. Persiapan orientasi produk golbal, pasar globalV. Siap export MEA, Global

Undang – Undang Lain yang Perlu Diperhatikan oleh pengelola Koperasi

40

25/1992Perkoperasian

10/1998Perbankan

21/2008Perbankan

Syariah1/2013

LKM

3/2014Perindustrian

7/2014Perdagangan

21/2011OJK

6/2014Desa

40/2007PT

08/2010PPTPPU

(Pencucian Uang)

23/2014Pemda

PENGELOLAAN SEBUAH BADAN HUKUM DAN BADAN USAHA

GOOD SYSTEM

BAD SYSTEM

BAD PERSON GOOD PERSON

x

( + )

( + )

( - )

( - )

42

Koperasi Harus Melakukan Transformasi dari :-Mind set Paguyuban -> Badan Hukum -Managemen Tradisional -> Modern-Kegiatan Serba Usaha -> Focus- Pengelolaan Sambilan -> Full Time- Semaunya -> Comply Regulasi

Penutup

“Koperasi sebagai Badan Hukum harus selalu melakukan self improvment”

43