putusan ma kasus pertamina vs kbc

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007

P U T U S A N

Nmor 444 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan

sebagai berikut dalam perkara :

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

NEGARA (PERTAMINA), berkedudukan di Jalan Medan

Merdeka Timur Nomor 1, Jakarta 10110, dalam hal ini memberi

kuasa kepada Patuan Sinaga, SH. MH. dkk., Advokat, berkantor

di Gedung Wisma Dharmala Sakti lantai 5, Jalan Jenderal

Sudirman, Kavling 76-78, Jakarta Pusat 10220 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu selaku Terbanding /

Penggugat ;

M E L A W A N

1. KARAHA BODAS COMPANY L.L.C., beralamat di jalan T.B.

Simatupang Kav. 10, Jakarta 12310, sekarang memiliki

kantor di c/o Java Geothermal, L.L.C, 565 Fifth Avenue 29th

Floor, New York 10017, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

Rambun Tjajo, SH., Sarah Natalia, SH., dan Perry Cornelius,

SH., Advokat, berkantor di Graha Niaga, Lantai 2, Jalan

Jenderal Sudirman, Kaveling 58, Jakarta 12190 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu selaku

Pembanding / Tergugat ;

DAN

2. PT. PLN (Persero), berkedudukan di Jalan Trunojoyo,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu selaku Turut

Terbanding / Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat telah mengajukan

permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.

01/Banding/Wasit-Int/2002 tanggal 08 Maret 2004 yang telah berkekuatan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Pembanding/Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut ;

bahwa Tergugat sedang berusaha melaksanakan Putusan Arbitrase

Internasional yang telah di putus di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000,

berdasarkan ketentuan arbitrase Uncitral, yang telah menghukum Penggugat

untuk membayar kepada Tergugat ganti rugi sejumlah US$ 266.166.654 berikut

4% setahun, Bukti P-1, antara lain dengan memblokir aset-aset yang menurut

Tergugat menjadi milik dari Penggugat yang terletak dalam wilayah Amerika

Serikat ;

bahwa terhadap tindakan Tergugat berupa pemblokiran rekening-

rekening di Amerika Serikat tersebut, Penggugat sangat keberatan oleh karena

Putusan Arbitrase tersebut melanggar ketentuan Konvensi New York dan

Undang-Undang Arbitrase Indonesia Tahun 1999 No. 30, maka melalui gugatan

ini, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap Keputusan Arbitrase

Internasional bersangkutan ;

bahwa sebelum mengajukan gugatan pembatalan terhadap Putusan

Arbitrase asing tersebut di atas, Penggugat sesuai dengan Pasal 67 (1) UU RI

No. 30/1999 telah menyerahkan dan mendaftarkan asli Putusan Arbitrase

tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2002,

sehingga gugatan pembatalan ini telah diajukan masih dalam batas waktu 30

hari setelah penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase tersebut

sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 71 UU No. 30/1999 ;

bahwa adapun Putusan Arbitrase Jenewa ini timbul dari sengketa yang

muncul dari penangguhan pelaksanaan dua kontrak/perjanjian yang dibuat

pada tanggal 28 November 1994 :

Bukti P-2 : Perjanjian Kerja Sama (Joint Operation Contract) antara

Penggugat dengan Tergugat juga disebut JOC yang menentukan bahwa

Penggugat bertanggung jawab untuk pengurusan operasi di bidang geothermal

dan bahwa Tergugat akan bertindak sebagai Kontraktor, dimana Tergugat

diwajibkan untuk mengembangkan energi geothermal dan untuk membangun

dan menjalankan fasilitas generating (pembangkitan) tenaga listrik. Kemudian

Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian P-2 telah sepakat mengenai pilihan

forum dan pilihan hukum dalam Pasal 13 bahwa dalam hal timbul sengketa

antara para pihak maka akan diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan

ketentuan Uncitral dan dalam Pasal 20, bahwa terhadap Kontrak P-2 ini akan

berlaku hukum Indonesia ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bukti P-3 : Kontrak Jual Beli Energi (Energy Sales Contract), juga disebut

ESC antara Penggugat, Turut Tergugat, dengan Tergugat berdasarkan mana

Turut Tergugat setuju untuk membeli dari Penggugat tenaga listrik yang

dihasilkan oleh fasilitas pembangkit listrik yang telah dibangun oleh Tergugat,

dan dimana Tergugat sebagai Kontraktor dari Penggugat sesuai dengan Bukti

P-2 berhak untuk menjual kepada Turut Tergugat untuk dan atas nama

Penggugat, tenaga listrik sampai sejumlah 400 MV ;

Kemudian Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat dalam Kontrak, Bukti P-3 :

mengenai pilihan forum dan pilihan hukum telah sepakat dalam Pasal 8 (2)

bahwa dalam hal timbul sengketa antara para pihak tersebut di atas, maka akan

diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan ketentuan arbitrase Uncitral; dan

Pasal 12 : bahwa terhadap Kontrak P-2 ini akan berlaku hukum Indonesia ;

Bahwa setelah dibuatnya kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3 pada tanggal

28 November 1994, maka kurang lebih tiga tahun kemudian sesudah dibuatnya

kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3 tersebut oleh Pemerintah RI diterbitkan :

Bukti P-4 : Keputusan Presiden No. 39/1997 tanggal 20 September 1997

yang antara lain menentukan harus ditangguhkan Proyek PLTP Karaha Bodas,

demi untuk menanggulangi gejolak moneter ;

Bahwa kemudian Proyek ini dengan Keputusan Presiden No. 47/1997

tanggal 1 November 1997 (Bukti P-5) dinyatakan dapat diteruskan ;

Bahwa akan tetapi, kemudian dengan Keputusan Presiden No. 5/1998

Proyek bersangkutan ditangguhkan kembali (Bukti P-6) ;

Bahwa dengan adanya Keputusan Presiden No. 5/1998 tanggal 10

Januari 1998 (Bukti P-6) dan Keputusan Presiden No. 39/1997 tanggal 20

September 1997 (Bukti P-4) maka secara tegas Pemerintah RI telah

menangguhkan untuk diteruskan kontrak-kontrak : Joint Operation Contract

(JOC) (Bukti P-2) dan Energy Sales Contract (ESC) (Bukti P-3) ;

Bahwa dengan diterbitkannya oleh Pemerintah RI Keputusan Presiden

P-6 jo P-4 maka Kontrak (Perjanjian) Bukti P-2 dan Bukti P-3 tidak dapat

dilanjutkan karena jika tetap diteruskan akan melanggar Keputusan Presiden

No. 39/1997 tanggal 20 September 1997 (Bukti P-4) dan Keputusan Presiden

No. 5/1998 tanggal 10 Januari 1998 (Bukti P-6) yang telah mencabut kembali

Bukti P-5 yaitu Keputusan Presiden No. 47/1997 tanggal 1 November 1997 dan

menguatkan berlakunya kembali Bukti P-4 ;

Bahwa meskipun Tergugat sudah mengetahui adanya larangan dari

Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Bukti P-4 dan Bukti


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



P-6 untuk meneruskan pelaksanaan Joint Operation Contract (JOC) dan Energy

Sales Contract (ESC), akan tetapi ternyata Tergugat tidak menghiraukannya ;

Bahwa sebaliknya Tergugat tetap, secara terus menerus tanpa henti-

hentinya melakukan tindakan-tindakan terhadap Penggugat agar supaya

Kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3 tetap dilaksanakan, pada Perjanjian Bukti P-2

dan Bukti P-3 karena adanya Keputusan Presiden (Bukti P-4 dan Bukti P-6),

telah dilarang untuk diteruskan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan telah

ditangguhkan untuk mengatasi kemelut (krisis) ekonomi menyeluruh yang

sedang melanda Negara Republik Indonesia ;

Adapun alasan-alasan untuk meminta pembatalan Putusan Arbitrase luar negeri

a quo adalah karena melanggar ketentuan-ketentuan Konvensi New York

(Keppres Tahun 1991 No. 34) maupun ketentuan Undang-Undang Arbitrase

Tahun 1999 No. 30 serta klausula arbitrase yang menjadi sumber utama

wewenang Team Arbitrase bersangkutan antara lain karena :

I. Majelis Arbitrase dalam Bukti P-1 telah melampaui wewenangnya karena tidak

mempergunakan Hukum Indonesia. Padahal Hukum Indonesia adalah yang

harus dipergunakan ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dalam hal timbul sengketa

antara Penggugat dengan Tergugat, Bukti P-2, Pasal 132 menentukan bahwa

penyelesaiannya akan ditempuh dengan arbitrase berdasarkan ketentuan

arbitrase (Uncitral Arbitration Rules). Ketentuan yang sama juga berlaku bagi

Bukti P-3, Pasal 8.2 a dan hukum yang telah dipilih oleh Penggugat, Tergugat

dan Turut Tergugat adalah Hukum Indonesia secara berturut dalam Bukti P-2,

Pasal 20 dan dalam Bukti P-3, Pasal 12 ;

Bahwa Majelis Arbitrase, berdasarkan Uncitral Arbitration Rules Pasal 33

(1) seharusnya mempergunakan hukum yang telah dipilih oleh Penggugat,

Tergugat dan Turut Tergugat, yang adalah Hukum Indonesia ;

Bahwa namun ternyata Majelis Arbitrase di Jenewa, dalam pertimbangan

Bukti P-1 tidak menghiraukan telah mengenyampingkan dan telah melanggar

ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia yang seharusnya diperlakukan ;

Bahwa adapun ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia yang telah

dilanggar oleh Majelis Arbitrase dalam Bukti P-1 adalah sebagai berikut :

II. Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 tidak mengindahkan /

secara keliru menafsirkan ketentuan tentang force majeure menurut Hukum

Indonesia ;

Bahwa Putusan Arbitrase tertanggal 18 Desember 2000 (Bukti P-1)

secara keliru mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 15.2 (e) JOC (Bukti P-


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



1) dan Pasal 9.2 (e) ESC (Bukti P-2) maka suatu peristiwa yang berhubungan

dengan Pemerintah (Government Related Even) dianggap sebagai suatu

peristiwa force majeure (keadaan kahar) yang hanya berlaku terhadap Tergugat

dan tidak berlaku bagi Penggugat dan Turut Tergugat ;

Bahwa para Arbiter dalam memberikan pertimbangannya yang

berpendapat bahwa dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No. 5/1998

dianggap sebagai suatu keadaan force majeure hanya bagi Tergugat, sehingga

Tergugat dibenarkan untuk tidak melakukan dan memenuhi kewajiban-

kewajibannya dari JOC dan ESC, sedangkan bagi Penggugat dan Turut

Tergugat, Keputusan Presiden No. 5/1998 tidak dapat dijadikan alasan force

majeure sehingga tetap harus melaksanakan segala kewajibannya dalam JOC

dan ESC. Dalam hal ini tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban Penggugat dan

Turut Tergugat tersebut maka Penggugat dan Turut Tergugat dianggap telah

melakukan wanprestasi dan karenanya dihukum untuk membayar kerugian

kepada Tergugat kurang lebih sebesar US$.270.000.000,- (dua ratus tujuh

puluh juta dollar Amerika Serikat) ;

Bahwa pertimbangan Putusan Arbitrase tersebut adalah keliru karena

ada keharusan untuk menangguhkan Proyek PLTP Karaha (PLN Tahap I)

sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Bukti P-4 dan Bukti P-6

adalah bukan karena kesalahan Penggugat atau Turut Tergugat tetapi adalah

suatu tindakan kebijaksanaan Pemerintah untuk mengatasi gejolak krisis

moneter yang dihadapi oleh Indonesia yang berada di luar kemampuan

Penggugat untuk dapat merubahnya ;

Bahwa jelas perintah penangguhan yang dikeluarkan oleh Keputusan

Presiden Bukti P-4 dan Bukti P-6 tersebut bersifat memaksa dan merupakan

suatu peristiwa force majeure yang berlaku baik bagi Penggugat, Tergugat

maupun Turut Tergugat ;

Bahwa walaupun ketentuan dalam Bukti P-2 dan Bukti P-3 ESC

menyatakan bahwa suatu peristiwa yang berhubungan dengan Pemerintah

dianggap sebagai suatu peristiwa force majeure (keadaan kahar) berkenaan

dengan Tergugat tetap pada kenyataannya Penggugat dan Turut Tergugat

sebagai BUMN harus tunduk dan mematuhi keputusan Presiden sehingga force

majeure berlaku juga bagi Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata maka suatu persetujuan

tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya,

melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut

berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Bahwa menurut rasa


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



keadilan dan kebiasaan dan undang-undang maka suatu peristiwa force

majeure terutama atau kebijaksanaan Pemerintah berlaku terhadap semua

pihak termasuk Penggugat dan Turut Tergugat ;

Bahwa adanya peristiwa force majeure menurut Hukum Indonesia

membebaskan Penggugat dari kewajiban untuk membayar penggantian biaya,

kerugian atau bunga ;

Bahwa oleh karena Keputusan Presiden No. 5/1998 tersebut merupakan

suatu peristiwa force majeure maka berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdata tidak

seharusnya Putusan Arbitrase menghukum Penggugat dan Turut Tergugat

untuk membayar kerugian sebesar kurang lebih US$ 270.000.000,- (dua ratus

tujuh puluh juta dollar Amerika Serikat) ;

Bahwa putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000, Bukti P-1

pelaksanaannya harus ditolak karena bertentangan dengan ketertiban umum

RI;

Bahwa Pasal 1337 menentukan bahwa suatu causa adalah terlarang

apabila hal tersebut dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan

ketertiban umum ;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas maka Joint Operation

Contract / JOC Bukti P-2 dan Energy Sales Contract / ESC Bukti P-3 tidak dapat

diteruskan pelaksanaannya karena telah ditangguhkan oleh Keputusan

Presiden RI (Bukti P-4 dan Bukti P-6) ;

Bahwa sebagaimana dapat dibaca dari pertimbangan yang diberikan

dalam Bukti P-6 Keputusan Presiden No. 5/1998 tersebut maka dalam rangka

upaya mengatasi gejolak moneter yang dihadapi oleh negara Indonesia yang

timbul sejak tahun 1997 dan demi untuk penghematan di semua bidang maka

Pemerintah Indonesia menganggap perlu untuk menangguhkan proyek-proyek

yang membutuhkan dana yang besar antara lain proyek PLTP Karaha (Tahap I

PLN) yang diadakan berdasarkan perjanjian (Bukti P-2 dan Bukti P-3) ;

Bahwa dengan demikian maka Keputusan Presiden RI No. 5/1998 (Bukti

P-6) tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah RI demi kepentingan penyelamatan

negara dan rakyat Indonesia yang sedang menghadapi krisis ekonomi

khususnya yang diakibatkan antara lain oleh depresiasi mata uang rupiah

terhadap nilai tukar US dollar yang pada saat itu mencapai lebih dari 300%

sehingga apabila proyek PLTP tersebut diteruskan pasti akan menimbulkan

beban keuangan yang sangat berat bagi negara dan rakyat Indonesia. Oleh

karenanya demi untuk menjaga ketertiban umum maka Pemerintah Indonesia


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



memandang perlu untuk menangguhkan proyek PLTP Karaha (Tahap I PLN)

tersebut ;

Bahwa oleh karenanya Putusan Arbitrase Internasional tanggal 18

Desember 2000 Bukti P-1 tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan

dengan ketertiban umum Republik Indonesia ;

Bahwa alasan ketertiban umum juga ditentukan dalam Pasal 66 UU

Arbitrase No. 30/1999 sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Putusan

Arbitrase Internasional untuk dapat dilaksanakan ;

Bahwa Bukti P-2 dan Bukti P-3 merupakan perjanjian yang tidak

mempunyai kekuatan hukum karena pelaksanaannya mengandung suatu causa

yang terlarang ;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bukti P-2 dan Bukti P-3, yang tetap

dilakukan Tergugat meskipun sudah diterbitkannya Bukti P-4 dan Bukti P-6 oleh

Pemerintah Republik Indonesia yang secara tegas telah menangguhkan

pelaksanaan kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3, Tergugat ternyata telah berhasil

memperoleh :

Bukti P-1 : Putusan Arbitrase Internasional terhadap Penggugat dan Turut

Tergugat sebagaimana diuraikan di atas dan kini Tergugat sedang berusaha

untuk melakukan sita eksekusi terhadap asset-asset yang menurut perkiraan

Tergugat menjadi milik Penggugat, asset mana berupa rekening-rekening di

Bank yang berada dalam wilayah Amerika Serikat, sedangkan Bukti P-2 dan

Bukti P-3, merupakan kontrak-kontrak yang notabene tidak mempunyai

kekuatan hukum karena adanya larangan dari Pemerintah Republik Indonesia

untuk meneruskan pelaksanaan Kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3 melalui

Keputusan Presiden (Bukti P-4 dan Bukti P-6) ;

Bahwa sebagaimana ditentukan :

- Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi

antara lain syarat adanya suatu sebab yang halal, sedangkan menurut :

- Pasal 1337 KUHPerdata suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang

Undang-Undang, bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau dengan

ketertiban umum, sedangkan ;

- Pasal 1335 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian dengan sebab

yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Bukti P-2 dan

Bukti P-3 termasuk Bukti P-1 karena tidak mempunyai kekuatan hukum

dapat dimintakan pembatalannya ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000, Bukti P-1

Pelaksanaannya harus ditolak, karena sesuai dengan Bukti P-2 dan P-3 ikut

tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dapat dimintakan pembatalannya ;

Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, Bukti P-1 Putusan

Arbitrase Internasional Jenewa tanggal 18 Desember 2000 yang didasarkan

pada Bukti P-2 Kontrak Joint Operation dan Bukti P-3 Energy Sales Contract,

juga tidak dapat dilanjutkan ;

Bahwa Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000

seharusnya ditolak pelaksanaannya karena sesuai Pasal V (1) (B) Konvensi

New York (1958) Penggugat sebagai Termohon Eksekusi tidak diberitahukan

secara layak tentang pengangkatan Arbiter dan sesuai dengan Pasal V (1) (D)

Susunan Team Arbitrase tidak sesuai dengan Bukti P-2 dan Bukti P-3 ;

Bahwa selanjutnya Putusan Arbitrase luar negeri ini Bukti P-1 tidak dapat

dijalankan, karena Penggugat sebagai Termohon Eksekusi, tidak diberikan

pemberitahuan yang pantas (proper notice) tentang arbitrase ini dan karena itu

Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela diri, karena Penggugat kini

Termohon Eksekusi, tidak diberikan kesempatan untuk mengangkat Arbiter

yang dipilihnya sesuai dengan perjanjian-perjanjian Bukti P-2 JOC dan Bukti P-

3 ESC, padahal sesuai dengan ketentuan tentang arbitrase dan perjanjian-

perjanjian tersebut, Penggugat seharusnya diberi kesempatan mengajukan

Arbiter yang dikehendakinya hal mana tidak terjadi dalam hal ini ;

Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Konvensi New York

(1958) Pasal V (1) (d), susunan dari pada para Arbiter ini harus menurut

prosedur yang telah disetujui oleh para pihak dalam clausula arbitrase mereka,

sedangkan dalam perkara arbitrase a quo para Arbiter telah dipilih tanpa

adanya persetujuan atau pilihan dari Penggugat sebagai pihak dalam prosedur

arbitrase ini sehingga Susunan Team Arbitrase dalam perkara arbitrase a quo

bertentangan adanya dengan Pasal V (1) (d) : "The composition of the arbitral

authority of the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of

the parties" ;

Bahwa Klausula Arbitrase tidak dapat dijalankan (inoperative) dan tidak

dapat dilaksanakan (incapable of being performed) sesuai Pasal II (3) Konvensi

New York (1958), Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal II (3) Konvensi New York 1958

yang melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 telah menjadi hukum

positif bagi RI, maka perjanjian-perjanjian Bukti P-2 JOC dan Bukti P-3 ESC

tidak dapat dilaksanakan karena tidak diperintahkan untuk dihentikan oleh


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Pemerintah RI, dengan Keppres Bukti P-4 dan Bukti P-6. Dengan demikian

perjanjian ini menurut Hukum Indonesia menjadi null and void, inoperative or

incapable of being performed, sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam

Pasal II Konvensi New York (1958) tentang Pengakuan dan Pelaksanaan

Putusan Arbitrase Luar Negeri ;

Bahwa clausula arbitrase yang tercantum dalam Pasal 13 dari perjanjian

Bukti P-2 JOC dan Pasal 8 dari Bukti P-3 ESC menjadi inoperative dan

incapable of being performed, sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia

karena perjanjian Bukti P-2 dalam Pasal 20 dan Bukti P-3 dalam Pasal 12 telah

menentukan berlakunya Hukum Indonesia baik bagi Bukti P-2 maupun bagi

Bukti P-3. Tidak ada jalan lain, karena Keppres Pemerintah Bukti P-4 dan Bukti

P-6 telah memerintahkan penghentian seluruh proses pelaksanaan Bukti P-2

dan P-3, termasuk juga clausula arbitrase yang menjadi inoperative dan

incapable of being performed (tidak dapat dijalankan dan tidak dapat

dilaksanakan) ;

Bahwa oleh karenanya wewenang para Arbiter yang didasarkan atas

clausula arbitrase sebagaimana diuraikan di atas, yang menurut hukum

Indonesia, menjadi inoperative tidak dapat dijalankan, seharusnya tidak dapat

dilanjutkan dengan menghasilkan Putusan Arbitrase a quo, yang kini ditentang

pelaksanaannya dan dimintakan pembatalan ;

Bahwa menurut Pasal V (1) (A) Pelaksanaan Putusan Arbitrase Jenewa

tanggal 18 Desember 2000 seharusnya ditolak atas permintaan Termohon apa

bila para pihak tidak memiliki capacity berdasarkan hukum yang berlaku bagi

mereka dalam hal ini Hukum Indonesia ;

Bahwa menurut Pasal V (1) (a) Konvensi New York (1958) Pengakuan

dan Pelaksanaan terhadap Putusan Arbitrase luar negeri Bukti P-1 dapat

ditolak, atas permohonan Termohon Eksekusi hanya apabila yang

bersangkutan dapat menyerahkan kepada Pengadilan Pelaksana, bukti bahwa

para pihak dalam perjanjian Bukti P-2 dan Bukti P-3 berada dalam incapacity

berdasarkan Hukum Indonesia yang telah dipilih para pihak untuk berlaku bagi

Bukti P-2 dan Bukti P-3 ;

Bahwa Putusan Arbitrase diputus berdasarkan tipu muslihat Tergugat

dan tidak mengindahkan Hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku bagi

Bukti P-2 JOC dan Bukti P-3 ESC khususnya mengenai kerugian dan

kehilangan keuntungan yang menurut Majelis Arbitrase telah diderita oleh

Tergugat ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa berdasarkan Pasal 11.4 e JOC (Bukti P-2) Tergugat berkewajiban

untuk menyediakan semua dana yang dibutuhkan bagi Operasi Geothermal dan

resiko Operasi Geotermal, dengan ketentuan bahwa kewajiban Tergugat

menyangkut juga dana yang diperlukan untuk membangun Fasilitas Lapangan

dan Fasilitas Pembangkit Tenaga Listrik dan harus selalu memberikan laporan

kepada Penggugat mengenai pendanaan tersebut ;

Bahwa namun demikian selama persidangan arbitrase berlangsung

Tergugat tidak dapat membuktikan dengan bukti-bukti yang sah bahwa

Tergugat telah siap dan sanggup untuk melaksanakan kontrak-kontrak ESC dan

JOC dengan menyediakan dana yang nyata dari sumber-sumber pembiayaan

yang bonafide, sebagaimana disyaratkan untuk pelaksanaan proyek tersebut ;

Bahwa lagi pula Proyek Geothermal yang harus dibangun berdasarkan

kontrak JOC untuk menjual tenaga listrik kepada Turut Tergugat sebagaimana

diatur dalam kontrak JOC (Bukti P-2) dan kontrak (Bukti P-3) baru mencapai

tahap eksplorasi sehingga fasilitas-fasilitas tenaga pembangkit listrik dalam

proyek tersebut belum berdiri dan sama sekali belum menghasilkan produksi

tenaga listrik dan oleh karenanya Tergugat belum dapat dikatakan telah

memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam JOC dan ESC ;

Bahwa kemampuan Tergugat untuk menghasilkan kapasitas tenaga

listrik sebagaimana disyaratkan oleh JOC dan ESC belum teruji dan belum

terpenuhi ;

Bahwa oleh karenanya besarnya biaya, ganti rugi, kehilangan

keuntungan dan bunga sebesar kurang lebih US$ 270 juta yang harus dibayar

oleh Penggugat berdasarkan Putusan Arbitrase adalah tidak benar dan bersifat

spekulatif dan fiktif tanpa disertai bukti-bukti yang nyata tentang kerugian

sebenarnya yang diderita oleh Tergugat ;

Bahwa menurut Hukum Indonesia, suatu pembayaran ganti rugi harus

didasarkan atas bukti-bukti kerugian yang nyata, maka Team Arbitrase dalam

membuat putusan a quo telah tidak memakai Hukum Indonesia karena itu telah

melampaui wewenangnya (exeeds its powers) karenanya sesuai ketentuan

New York Convention batal adanya, atau harus dibatalkan ;

Bahwa Penggugat sejak semula telah berusaha memohon Pemerintah

RI untuk mencabut kembali perintah penangguhan Bukti P-2 dan P-3, namun

pada akhirnya tanpa hasil ;

Bahwa adapun usaha Penggugat tersebut pada mulanya telah berhasil

dengan dikeluarkannya Bukti P-5 yang menyatakan proyek PLTP Karaha Bodas

dapat diteruskan ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Namun usaha Penggugat ini kemudian gagal lagi dengan dikeluarkannya

Bukti P-6, yang memerintahkan penangguhan ulang terhadap proyek yang

sama, namun kegagalan ini tidak berarti bahwa Penggugat tidak sudah

berusaha secara maksimal akan tetapi dalam instansi terkait semua juga tetap

berada di luar kewenangannya ;

Bahwa dalam keadaan demikian sangat tidak adil Majelis Arbitrase yang

kini dimohonkan pembatalan keputusannya untuk hanya memperlakukan

ketentuan-ketentuan force majeure terhadap Tergugat tanpa memperhatikan

segala upaya Penggugat yang telah maksimal sebagaimana diuraikan di atas,

Hukum Indonesia yang selalu mengedepankan keseimbangan antara para

pihak telah diabaikan untuk diperlakukan sehingga putusannya perlu dibatalkan;

Bahwa tinjauan lanjutan Putusan Arbitrase melampaui batas wewenang

para Arbiter ;

Bahwa menurut hukum Indonesia, seperti juga dengan lain-lain sistem

hukum, Pengadilan tetap mengawasi Putusan Arbitrase yang dibuat sesuai

dengan Hukum Indonesia ;

Bahwa banding tidak diperbolehkan, tetapi perlu diawasi integritas

fundamental dari proses arbitrase itu sendiri ;

Maka harus dilakukan pembatalan dari suatu Putusan Arbitrase, jika

dilampaui batas-batas wewenang yang telah disetujui para pihak dalam

perjanjian arbitrase. Jika para Arbiter telah melampaui batas-batas wewenang

(exess of powers) yang telah diberikan oleh para pihak, atau telah terjadi “berat

sebelah” para Arbiter, atau tidak dipenuhinya suatu asas berperkara yang

prinsipil, seperti harus memperlakukan para pihak secara sama dan tidak boleh

berat sebelah seperti ditentukan Pasal 15 Uncitral Arbitration ;

Putusan arbitrase a quo didasarkan atas dua perjanjian :

1. Joint Operation Contract (JOC) antara Pertamina dan Tergugat ;

2. Energy Sales Contract (ESC) antara Pertamina, Tergugat dan PLN

(Perusahaan Listrik Negara) ;

Bahwa Tergugat belum memulai konstruksi dari pada fasilitas

pembangkit listrik, tetapi Team Arbitrase telah memberikan mereka ganti rugi

US$ 111,1 juta untuk kerugian pembiayaan, US$ 150 juta untuk kerugian

keuntungan (lost profit), bunga 4% setahun mulai 1 Januari 2001 sampai

dibayar lunas dan US$ 687.737,48 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh

ratus tiga puluh tujuh dollar Amerika Serikat empat puluh delapan sen) untuk

biaya arbitrase ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa Putusan Arbitrase ini melampaui batas wewenang para Arbiter

(exceeded the power) yang diberikan kepada mereka menurut clausula

arbitrase para pihak ;

Bahwa Team Arbitrase tidak memakai Hukum Indonesia dalam

menafsirkan “force majeure” menurut ketentuan dalam kedua kontrak (JOC dan

ESC) dan menentukan tanggung jawab Penggugat untuk kehilangan

keuntungan (lost profit), secara spekulatif (tidak berdasar) ;

Bahwa hal ini melanggar baik klausula arbitrase yang ditandatangani

para pihak, maupun Uncitral Arbitration Rules, secara merugikan Penggugat ;

Bahwa walaupun telah diperjanjikan dua proses arbitrase tersendiri, satu

di bawah JOC dan yang kedua menurut ESC, tetapi Team Arbitrase telah

menggabungkan kedua proses arbitrase dalam satu proses arbitrase ;

Bahwa secara tegas para pihak telah mufakat dalam ESC, bahwa

Penggugat dan Tergugat bersama-sama harus memilih satu arbitrator menurut

ESC, tetapi Dewan Arbitrase mengenyampingkannya dan memaksa Penggugat

untuk “memakai” arbitrator bersama dengan PLN dan Pemerintah padahal

kewajiban Penggugat dan PLN berbeda Arbiter yang sama telah dipilih oleh

Team Arbitrase untuk Pemerintah RI. (yang kemudian telah dikesampingkan

oleh Team Arbitrase ini sebagai pihak) ;

Bahwa dengan demikian Team Arbitrase telah melanggar prosedur yang

secara tegas telah dimufakati oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase mereka

dengan merugikan Penggugat dan PLN ;

Bahwa jelas para pihak telah tidak diperlakukan secara sama, karena

suatu lembaga (ICSID, International Centre for the Settlement of Investment

Disputes) yang diminta memilih untuk tiga pihak, padahal Tergugat menurut

perjanjian arbitrase harus diperbolehkan memilih sendiri Arbiternya. Hal ini juga

melanggar Hukum Indonesia ;

Bahwa Putusan Arbitrase ini juga melanggar ketentuan umum dari

Republik Indonesia, karena menghukum Penggugat dan PLN sebagai yang

bertanggung jawab untuk kepatuhan mereka terhadap Hukum Indonesia dan

para Arbiter dengan demikian melanggar tata cara berperkara yang layak (due

process rights) ;

Bahwa sesungguhnya Tergugat telah membuat dua perjanjian terpisah,

yakni (1) JOC antara Tergugat dan Penggugat secara ESC antara Tergugat,

Penggugat dan PLN ;

Bahwa kontrak-kontrak ini mengatur eksplorasi (geothermal) untuk

pembangkit tenaga listrik di area concessie “Karaha” dan “Telaga Bodas” ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa kedua kontrak ini, sekalipun ada hubungannya, tetapi jelas

mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang

berbeda ;

Bahwa kedua kontrak ini, akan tetapi menunjuk Tergugat yang harus

menanggung resiko dan pembiayaan eksplorasi dan pembangunan pabrik

pembangkit tenaga listrik ini. Dan baru jika kemudian ternyata bahwa Tergugat

telah berhasil membangun sumber-sumber itu dan telah berhasil dengan

membangun fasilitas yang mampu membangkit listrik sesuai ketentuan kontrak,

resiko biaya pengeluaran akan berpindah dari Tergugat ke PLN. Hal ini tidak

pernah terjadi ;

Bahwa JOC tidak pernah meletakkan kewajiban kepada Penggugat

untuk membeli listrik dari Tergugat, melainkan sebaliknya menyatakan bahwa

listrik yang diproduksi oleh operasi pembangkitan bersangkutan akan dijual

kepada pembeli PLN sesuai dengan ESC. Peranan Penggugat hanya sebagai

agen penyaluran untuk pembayaran antara PLN dan Tergugat, terhadap JOC

ini dipakai Hukum Indonesia ;

Bahwa menurut ESC, PLN menyetujui untuk membeli dari Penggugat

sesuai ketentuan dan syarat dalam ESC ini semua tenaga listrik yang akan

dihasilkan oleh Tergugat. Juga disini peranan Penggugat hanya sebagai agen

perantara untuk pembayaran yang akan dilakukan oleh PLN. Jadi jelas

Penggugat tidak ada kewajiban untuk membeli tenaga listrik menurut kontrak

ESC dan Penggugat juga bukan penjamin untuk kewajiban-kewajiban PLN ;

Kewajiban PLN baru mulai setelah ada hasil tenaga listrik yang dihasilkan oleh

pembangkit listrik Tergugat ;

Bahwa dalam hal terjadi sengketa disetujui penyelesaian melalui

arbitrase, dan PLN di satu pihak dan Tergugat serta Penggugat di pihak lain,

akan masing-masing mengangkat satu Arbiter, yang kemudian bersama-sama

akan mengangkat Arbiter ketiga untuk bertindak sebagai Ketua Team Arbitrase

ini ;

Bahwa sebagai akibat dari krisis ekonomi yang dialami Pemerintah

Indonesia sejak tahun 1997, maka IMF (International Monetary Fund) telah

memaksa Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali secara menyeluruh

semua proyek-proyek yang didasarkan pada kewajiban membayar dalam US

Dollar. Maka oleh Pemerintah diterbitkan Keppres No. 39/1997 yang mengatur

proyek mana dapat diteruskan, ditinjau kembali atau ditangguhkan, Proyek

Karaha Bodas ditangguhkan ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa setelah ditandatangani perjanjian-perjanjian di tahun 1994,

hingga ditangguhkan proyek ini, Tergugat hanya telah melakukan eksplorasi

dan pada saat ditangguhkan proyek bersangkutan, Tergugat masih harus

menambahkan US.$ 500 juta (5 x lebih banyak dari pada apa yang sudah

dikeluarkannya) sebelum ada kemungkinan menghasilkan tenaga listrik yang

diharapkan ;

Bahwa pada 10 Februari 1998 Tergugat menyatakan “force majeure” dan

menghentikan kelanjutan kontrak-kontrak dan pada tanggal 30 April 1998

Tergugat mengajukan gugatan arbitrase terhadap Penggugat dan PLN dengan

“Notice of Claim” dalam satu arbitrase berdasarkan dua kontrak JOC dan ESC ;

TUNTUTAN PROVISI

Bahwa ada kekhawatiran Tergugat dalam waktu dekat ini akan

melakukan tindakan pelaksanaan berupa sita eksekusi terhadap Putusan

Arbitrase yang telah ditetapkan di Jenewa, Swiss, pada tanggal 18 Desember

2000, yang bersumber pada perjanjian P-2 dan P-3, yang telah batal demi

hukum, dapat diminta pembatalannya, tidak mempunyai kekuatan hukum,

karena adanya larangan dari Pemerintah RI melalui Keputusan Presiden P-4

dan P-6, maka Penggugat bersama ini mengajukan permohonan provisi kiranya

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menjatuhkan putusan provisi

terlebih dahulu sebelum meneruskan pemeriksaan perkara ini yang

memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari

padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan

eksekusi terhadap :

- Putusan Arbitrase tanggal 18 Desember 2000 yang bersumber pada

Perjanjian P-2 dan P-3 dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa

sejumlah US$ 1.000.000,00 (satu juta US Dollar) setiap harinya jumlah

mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat setiap kali

larangan tersebut dilanggar oleh Tergugat ;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah maka

berdasarkan Pasal 180 HIR, kiranya Pengadilan berkenan menjatuhkan

putusannya yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun banding, verzet

atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak lagi beralamat di Jalan T.B.

Simatupang Kav. 10, Jakarta 12310 dan kini tidak lagi diketahui alamatnya baik

di dalam maupun di luar negeri, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan

berkenan menyampaikan panggilan terhadap Tergugat melalui panggilan

umum;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan yang dapat

dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang dapat hak dari


terhadap :

Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa Swiss tanggal 18 Desember 2000

(P-1), yang bersumber pada :

- P-2 : Perjanjian Kerja Sama (Joint Operation Contract) JOC dan

- P-3 : Kontrak Jual Beli Energi (Energy Sales Contract) ESC,

Dua-duanya tanggal 28 November 1994 dengan ketentuan Tergugat dikenakan

uang paksa US$ 1.000.000,00 (satu juta US Dollar) setiap harinya perintah ini

dilanggar, jumlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada

Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari


eksekusi terhadap :

Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember

2000 (P-1), yang bersumber pada Kontrak P-2 : Kontrak Perjanjian Kerja

Sama (Joint Operation Contract) JOC, dan P-3 : Kontrak, Perjanjian Jual Beli

Energi (Energy Sales Contract) ESC, dua-duanya tanggal 28 November

1994 dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa US$ 1.000.000,-

(satu juta US Dollar) setiap harinya perintah ini dilanggar, jumlah mana harus

dibayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat ;

2. Membatalkan, menyatakan batal, menyatakan tidak mempunyai kekuatan

hukum, dengan segala akibat hukumnya ;

Putusan arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember

2000 berikut Putusan Sela (Preliminary Award) yang ditetapkan di Jenewa,

tanggal 30 September 1999 ;

3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada

putusan tersebut di atas ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

5. Menyatakan Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

meskipun banding, verzet atau kasasi ;

6. Atau suatu putusan ex aequo et bono ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. Gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh

Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk dapat diajukan

(exeptio onrechmatige of ongegrond) ;

Bahwa putusan Arbitrase Internasional yang telah diputuskan di

Jenewa, Swiss, pada tanggal 18 Desember 2000 (Putusan Arbitrase

Internasional) sama sekali tidak memiliki alasan-alasan serta dasar hukum

untuk dapat diajukan dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat.

Adapun berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“Undang-Undang

Arbitrase”) ditentukan :

“terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan

pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur

sebagai berikut :

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,

yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu

pihak dalam pemeriksaan sengketa” ;

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas dinyatakan bahwa permohonan

pembatalan putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dikabulkan apabila

putusan Arbitrase Internasional yang telah diputuskan tersebut nyata-nyata

telah memenuhi salah satu dari ketiga unsur atau alasan sebagaimana yang

ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Penggugat dalam

dalil-dalil gugatannya sama sekali tidak dapat menguraikan bahwa putusan

Arbitrase Internasional tersebut telah memenuhi salah satu dari ketiga unsur

yang disyaratkan oleh Undang-Undang Arbitrase agar suatu Putusan

Arbitrase dapat dimohonkan untuk dibatalkan. Bahwa Penggugat dengan

sengaja menguraikan dalil-dalil yang bukan merupakan alasan-alasan untuk

mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana yang

ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Hal ini jelas

dimaksudkan oleh Penggugat, demi keuntungannya sendiri, untuk

mengaburkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, yang mengatur


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



tentang syarat-syarat pengajuan permohonan pembatalan Putusan

Arbitrase;

Bahwa permohonan pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan

Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, jelas gugatan

yang diajukan oleh Penggugat yaitu untuk mengajukan permohonan

pembatalan putusan Arbitrase Internasional, sama sekali tidak memiliki

dasar hukum untuk dilakukan. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis

Hakim yang terhormat, untuk menolak gugatan yang diajukan oleh

Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima

(niet ontvankelijk verklaard) ;

II. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat premature ( exeptio prematuur) ;

Bahwa penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase secara tegas dinyatakan :

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap Putusan Arbitrase

yang sudah didaftarkan di Pengadilan, alasan-alasan permohonan

pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan

Pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut

terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan

sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak

permohonan” ;

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas ditentukan bahwa suatu Putusan

Arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila sudah didaftarkan di pengadilan

dalam perkara a quo, Tergugat sama sekali tidak menemukan adanya dalil-

dalil dari Penggugat ataupun fakta-fakta hukum yang ada, yang dapat

membuktikan bahwa putusan Arbitrase Internasional sudah didaftarkan ke

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Bahwa di dalam UU Arbitrase, Pasal 70 merupakan satu-satunya

pasal yang mengatur mengenai pendaftaran Putusan Arbitrase

Internasional, sedangkan terhadap pendaftaran Putusan Arbitrase nasional

diatur dalam Pasal 59 UU Arbitrase. Oleh karena itu, prosedur pendaftaran

putusan Arbitrase Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU

Arbitrase, juga berlaku dalam hal pendaftaran putusan Arbitrase

Internasional yang akan diajukan oleh Penggugat untuk dimohonkan

pembatalannya ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase, secara tegas

dinyatakan bahwa pendaftaran putusan Arbitrase Internasional hanya dapat

dilakukan oleh Arbiter atau kuasanya. Dalil-dalil gugatan yang dikemukakan

oleh Penggugat dalam perkara a quo sama sekali tidak menguraikan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



masalah apakah Putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan oleh

Penggugat untuk dibatalkan, telah didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya.

Penggugat jelas bukan merupakan Arbiter yang memutuskan Putusan

Arbitrase Internasional. Timbul pertanyaan, apakah Penggugat merupakan

kuasa dari Arbiter ? Jika ditinjau dalil gugatan butir 3, halaman 2, jelas

Penggugat telah mencoba mengaburkan ketentuan Pasal 67 UU Arbitrase ;

Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah sangat jelas

bahwa Penggugat bukanlah Arbiter atau kuasa Arbiter, dengan mana

Penggugat memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran berdasarkan

Pasal 67 (1) UU Arbitrase. Meskipun demikian, apabila Tergugat bersikeras

dengan dalilnya tersebut, maka Tergugat mohon akta kepada Penggugat

yang dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan Arbiter atau kuasa

dari Arbiter yang menetapkan putusan Arbitrase Internasional ;

Bahwa disamping itu, syarat lain yang harus terpenuhi agar

Penggugat dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan

Arbitrase Internasional adalah syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 67

ayat (2) UU Arbitrase, Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak

dapat mengemukakan bukti-bukti bahwa putusan Arbitrase Internasional

yang dimohonkan untuk dibatalkan tersebut telah memenuhi persyaratan

pendaftaran sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) UU

Arbitrase, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam butir 4 di

atas ;

III. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas (exeptio

obscurum libellum).

Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar membatalkan,

menyatakan batal, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan

segala akibat hukumnya putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa,

Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut Putusan Sela (Prelimitary Award)

yang ditetapkan di Jenewa, tanggal 30 September 1999. Namun demikian,

Penggugat dalam pokok perkara (posita) gugatannya, khususnya dalil-dalil

dalam bagian V, butir 29 dan 30 halaman 6 dan 7 serta bagian VIII butir 34,

halaman 8, justru mengemukakan dalil-dalil yang menyatakan bahwa

Perjanjian Kerja Sama, Joint Operation Contract (JOC) dan Perjanjian

Kontrak Jual Beli Energi, Energy Sales Contract (ESC) adalah batal demi

hukum (null an void) ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa walaupun dalam petitum gugatannya Penggugat mohon untuk

dibatalkannya putusan Arbitrase Internasional, namum Penggugat dalam

dalil-dalil gugatannya (posita) sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan

yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan agar Putusan

Arbitrase Internasional dapat dibatalkan, bahkan Penggugat dalam posita

gugatannya justru lebih banyak menguraikan dalil-dalil yang bertujuan untuk

menyatakan serta memohonkan agar JOC dan ESC dinyatakan batal demi

hukum (null and void). Akibatnya maksud dan tujuan dari gugatan yang

diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak jelas, apakah

Penggugat menginginkan untuk membatalkan JOC dan ESC ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa petitum yang diminta

Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak didukung oleh posita yang

jelas, tepat, akurat dan benar, telah mengakibatkan gugatan yang diajukan

oleh Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscurum libellum). Dengan

demikian gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis

Hakim yang terhormat, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

(niet ontvankelijk verklaard) ;

IV. Penggugat dengan mengajukan gugatannya telah melakukan perbuatan licik

(exeptio doli praestintis) ;

Bahwa Penggugat dengan mengajukan gugatannya telah melakukan

perbuatan licik terhadap Tergugat, dengan maksud agar pokok sengketa

yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diperiksa dan diadili

kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal

berdasarkan ketentuan Pasal 13.2 JOC dan Pasal 8.2 ESC Penggugat telah

menyepakati untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui arbitrase

dan tempat arbitrase tersebut adalah di Jenewa, Swiss artinya bahwa

Penggugat dan Tergugat telah menyepakati untuk menyelesaikan

persengketaan yang terjadi melalui Badan Arbitrase dan bukan melalui

Badan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), sebagaimana diatur dalam

Pasal 11 UU Arbitrase, secara jelas menyatakan bahwa apabila para pihak

telah menyepakati penyelesaian sengketa dilakukan melalui forum arbitrase;

Bahwa jika Pengguat berniat untuk mengajukan permohonan

pembatalan putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat, apalagi dengan mendasarkan permohonannya tersebut dengan

menggunakan UU Arbitrase, maka seharusnya Penggugat harus mengikuti

persyaratan serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase,

Penggugat dalam posita gugatannya semestinya cukup menguraikan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



apakah putusan Arbitrase Internasional tersebut telah mengandung salah

satu ketiga unsur sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 70 UU

Arbitrase, tanpa perlu mengajak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat yang memeriksa serta mengadili (kembali) pokok persengketaan yang

terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

86/Pdt.G/2002/PN-Jkt.Pst tanggal 27 Agustus 2002 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat ;

DALAM PROVISI

- Mengabulkan gugatan provisional dari Penggugat untuk seluruhnya ;

- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang dapat hak dari


Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember

2000, yang bersumber pada : Perjanjian Kerja Sama (Joint Operation

Contract = JOC) dan Kontrak Jual Beli Energi (Energy Sales Contract =

ESC), dua-duanya tanggal 28 November 1994, dengan ketentuan Tergugat

dikenakan uang paksa US$ 500.000,00 (lima ratus ribu US Dollar) setiap

harinya perintah ini dilanggar, jumlah mana harus dibayar seketika dan

sekaligus kepada Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum putusan Arbitrase

yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut

Putusan Sela (Preliminary Award) yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30

September 1999 dengan segala akibat hukumnya ;

2. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada

putusan tersebut ;

3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada

banding, verzet atau kasasi ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp.539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 01/Banding/

Wasit.Int/2002 tanggal 8 Maret 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding : KARAHA

BODAS COMPANY LLC., tersebut ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27

Agustus 2002 No. 86/Pdt.G/2002/PN-Jkt.Pst. ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Dalam Provisi dan Pokok Perkara

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk

memeriksa dan memutus gugatan Penggugat ;

Menghukum Termohon Banding/Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini

ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 01/Banding/ Wasit-

Int/2002 tanggal 8 Maret 2004 diberitahukan kepada Termohon Banding dahulu

Penggugat pada tanggal 05 November 2004 kemudian terhadapnya oleh

Termohon Banding dahulu Penggugat diajukan permohonan peninjauan

kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada

tanggal 04 Mei 2005, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Mei

2005 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 15 Juni

2005 akan tetapi terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan

72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan

kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu

dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah

mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai

berikut :

I. Pengadilan Federal Swiss tidak pernah memeriksa materi (pokok perkara)

pembatalan Putusan Arbitrase (vide Bukti P-1) yang diajukan Pemohon

Peninjauan Kembali ke Pengadilan Federal Swiss a quo ;

1. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya yang mengabulkan

permohonan banding dari Termohon Peninjauan Kembali (halaman 43),

menyatakan pertimbangan antara lain :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



"d. Bahwa Pasal V ayat (1) e Konvensi New York 1958 (Convention on

The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) yang

disahkan dan dinyatakan berlaku dengan Keputusan Presiden No. 34

Tahun 1981 berbunyi :

Recognition and enforcement of the award may be refused, at the

request of the party against whom it is invoked, only if …. etc ;

(e) “The awards has not yet become binding on the parties, or has

been set aside or suspended by a competent authority of the country

in which, or under the law of which, that award was made”.

e. Bahwa apalagi dari Bukti T-5 terlihat bahwa kuasa hukum Penggugat

dan Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap

Putusan Arbitrase yang disengketakan (Bukti P-1) kepada Mahkamah

Agung Swiss sesuai dengan Undang-undang Hukum Perdata

Internasional Negara Swiss ;

f. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak

berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan pembatalan

putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Penggugat.”

2. Bahwa keberatan mengenai fakta hukum yang menegaskan tentang

belum atau tidak pernah diperiksanya permohonan pembatalan Putusan

Arbitrase oleh Pengadilan Federal Swiss a quo, sebenarnya telah

diungkapkan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan

mengajukan Bukti T-5, di mana bukti a quo adalah pendapat kuasa

hukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk keperluan sidang di United

District Court Southern District of Texas, Houston Division, dan bukan

untuk sidang pemeriksaan perkara pembatalan Putusan Arbitrase a quo

oleh badan peradilan di Indonesia. Akan tetapi judex juris melakukan

pertimbangan yang tidak utuh-menyeluruh atas Bukti T-5 a quo, dan

ternyata cuma mengutip sebagian kecil pernyataan kuasa hukum

Pemohon Peninjauan Kembali a quo ;

3. Bahwa selain itu, pertimbangan Mahkamah Agung a quo telah menjadi

tidak berdasar, dan secara yuridis telah kehilangan kekuatan hukumnya

sehingga demi hukum dan keadilan harus dibatalkan. Sebab, Pengadilan

Federal Swiss, ternyata belum dan tidak pernah memeriksa tuntutan

dalam permohonan (gugatan) pembatalan Putusan Arbitrase yang

diajukan Pemohon Peninjauan Kembali ;

4. Bahwa kebenaran yuridis mengenai fakta hukum tentang belum atau

tidak pernah diperiksanya materi pokok permohonan pembatalan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Federal Swiss a quo, dikuatkan

dengan Putusan Pengadilan Federal Swiss Nomor : 4P.36/2001 tanggal

24 April 2001 jo. Putusan Pengadilan Federal Swiss Nomor :

4P.158/2001 tanggal 7 Agustus 2001 (vide Bukti PPK-1 dan Bukti PPK-

2).

5. Bahwa terhadap permohonan pembatalan Putusan Arbitrase yang

diajukan Pemohon Peninjauan Kembali a quo, Pengadilan Federal Swiss

pada tanggal 24 April 2001 (vide Bukti PPK-1) memutuskan dengan amar

sebagai berikut :

1. menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima ;

2. mengenakan biaya penggelaran sidang pengadilan senilai 5,000 franc

kepada pihak pemohon, secara bersama ;

3. memberikan kepada mandataris pemohon satu salinan surat surat

konfirmasi dari Post finance tertanggal 21 Maret 2001 ;

4. menyerahkan salinan putusan ini kepada para mandataris masing-

masing pihak yang bersengketa dan kepada Ketua Pengadilan

Arbitrase ;

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan atas putusan

Pengadilan Federal Swiss yang tidak menerima permohonan banding

terhadap Putusan Arbitrase Internasional (vide Bukti P-1), dan

selanjutnya telah mengajukan permohonan revisi atas putusan a quo ke

Pengadilan Federal Swiss. Namun Pengadilan Federal Swiss dalam

pemeriksaan tingkat revisi (banding) pada tanggal 7 Agustus 2001 (vide

Bukti PPK-2) memutus permohonan revisi dengan amar putusan sebagai

berikut :

1. menolak permohonan revisi ;

2. mengenakan biaya penggelaran sidang yudisier senilai 5,000 franc

kepada pihak pemohon, secara bersama ;

3. menyerahkan putusan ini kepada para mandataris masing-masing

pihak yang bersengketa dan kepada Ketua Pengadilan Arbitrase ;

7. Bahwa putusan Pengadilan Federal Swiss a quo yang “tidak dapat

menerima” permohonan banding, adalah karena Pemohon Peninjauan

Kembali selaku Pemohon Banding tidak dapat membayar panjar biaya

perkara senilai 100.00 franc pada waktu yang telah ditetapkan

Pengadilan Federal Swiss a quo. Hal ini secara jelas terungkap dari

pertimbangan hukum Pengadilan Federal Swiss (vide Bukti PPK-1) yang

antara lainnya menyatakan sebagai berikut :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



“Pertamina dan PLN telah mengajukan permohonan banding

sebagaimana terdapat dalam Pasal 85 huruf c OJ, yang menyimpulkan

suatu permohonan pembatalan atas putusan sebelumnya. ….

Melalui perintah yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2001, Ketua

Pengadilan Perdata Pertama minta para Pemohon Banding untuk

membayar uang muka pengadilan senilai 100.000 franc sampai dengan

tanggal 27 Februari 2001, dan menjelaskan kepada para Pemohon

Banding bahwa apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka

waktu yang telah ditentukan, maka permohonan mereka tidak dapat

diterima…..

Jangka waktu yang telah ditentukan yaitu sampai dengan tanggal 27

Februari 2001 sesuai dengan perintah tanggal 7 Februari 2001 telah

diabaikan, hal ini berakibat pada penolakan permohonan (Pasal 150 al.

40J)..."

8. Bahwa Bukti PPK-1 dan Bukti PPK-2 tidak pernah diajukan oleh

Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali

selama sidang pemeriksaan perkara pembatalan Putusan Arbitrase di

Jakarta, Indonesia. Kedua bukti a quo yang menurut ketentuan hukum

acara yang berlaku di Indonesia merupakan bukti-bukti baru (novum),

sangat substansial mempengaruhi pertimbangan hukum dan putusan

Mahkamah Agung yang dimohon Peninjauan Kembali apabila

sebelumnya sudah diketahui oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa

dan memutus permohonan banding atas pembatalan Putusan Arbitrase a

quo;

9. Bahwa disebut demikian karena jika Mahkamah Agung telah mengetahui

adanya Bukti PPK-1 dan Bukti PPK-2 a quo ketika memeriksa banding,

quod non, maka sangat diyakini akan memberi pertimbangan hukum

yang lain dari pada pertimbangan tersebut dalam halaman 43 huruf (d),

(e) dan (f) putusan Mahkamah Agung yang dimohon Peninjauan Kembali;

10. Bahwa dengan perkataan lain, adanya bukti-bukti baru (novum) berupa

Bukti PPK-2 dan PPK-1, telah mematahkan atau setidaknya telah

menyebabkan pertimbangan dalam halaman 43 huruf (e) putusan

Mahkamah Agung itu menjadi kehilangan kekuatan hukumnya ;

11. Bahwa dengan adanya fakta hukum bersifat substansial yang

diungkapkan oleh Bukti PPK-2 dan Bukti PPK-1 a quo, maka menjadi

tidak berdasar bagi Mahkamah Agung untuk menerapkan ketentuan

Pasal V ayat 1 (e) Konvensi New York 1958 (Convention on The


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) sebagai dasar

pertimbangan hukum dalam putusan yang menyatakan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus

gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional (vide Bukti P-1) ;

12. Bahwa adanya Bukti PPK-1 dan Bukti PPK-2 telah membuktikan dengan

sah mengenai fakta tentang tidak pernahnya banding pembatalan

Putusan Arbitrase diperiksa oleh Pengadilan Federal Swiss. Sebagai

konsekuensi yuridisnya, maka menurut ketentuan Pasal V ayat 1 huruf

(e) Konvensi New York 1958, pembatalan Putusan Arbitrase a quo dapat

dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu

Penggugat/Termohon Banding) kepada dan diadili oleh pengadilan di

negara yang hukumnya mendasari dibuatnya Putusan Arbitrase, in casu

Indonesia qq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

13. Bahwa dengan perkataan lain, adanya putusan Pengadilan Federal

Swiss yang menyatakan "tidak menerima" - yang berarti juga Pengadilan

Federal Swiss tidak pernah atau masih belum memeriksa materi pokok

perkara pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan Pemohon

Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Banding), secara

yuridis mengakibatkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai

pengadilan dari negara yang hukumnya mendasari dibuatnya Putusan

Arbitrase in casu, berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara

pembatalan Putusan Arbitrase ;

14. Bahwa karena telah memenuhi Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan juga telah menjadi

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (vide Putusan

Mahkamah Agung Nomor 34 PK/Pdt/1984 tanggal 2 Oktober 1984 jo.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/1986 tanggal 31 Januari

1987 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 93 PK/Pdt/1986 tanggal 28

Juni 1987 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 469 PK/Pdt/2003

tanggal 14 Oktober 2004), bahwa dengan adanya Bukti PPK-1 dan PPK-

3 yang telah mematahkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah

Agung in casu, maka Putusan Mahkamah Agung a quo, menurut hukum

dan keadilan, adalah sah dan berdasar untuk dibatalkan;

III. Termohon Peninjauan Kembali telah menyembunyikan dokumen Polis

Asuransi yang bersifat menentukan ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



15. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali ditemukan dan diketahui ternyata

telah menutup asuransi ganti rugi pada perusahaan asuransi Berry

Palmer & Lyle (Lloyd's Brokers) dengan Polis Nomor 97BPL2126 (vide

Bukti PPK-3), untuk melindungi kepentingan Termohon Peninjauan

Kembali dari risiko kerugian akibat politik pada Negara Indonesia dalam

Kontrak Kerja Sama (Joint Operation Contract) (vide Bukti P-2) dan

Kontrak Jual Beli Energi (Energy Sales Contract) (vide Bukti P-3) ;

16. Bahwa dalam Polis Asuransi Kerugian a quo (vide Bukti PPK-3) dengan

jelas disebutkan: (i) pihak tertanggung adalah Kahara Bodas Company,

in casu Termohon Peninjauan Kembali; (ii) pihak penanggung adalah

Lloyd's Sindicatate; (iii) jangka waktu Polis adalah 18 Juli 1997 s.d. 18

Juli 2002, (iv) jumlah nilai pertanggungan adalah USD 80,000,000;, dan

(v) dokumen kontrak yang objeknya diasuransikan adalah Kontrak Kerja

Sama tanggal 28 November yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan

Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali (vide Bukti P-2), dan

Kontrak Jual-Beli Energi yang dibuat Pemohon dan Termohon

Peninjauan Kembali, serta PT. PLN (Persero) (vide Bukti P-3) ;

17. Bahwa resiko kerugian yang dialami Termohon Peninjauan Kembali a

quo karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan di

negara Indonesia (vide Bukti P-4 dan Bukti P-6), telah dibayar oleh

perusahaan asuransi kepada dan telah diterima oleh Termohon

Peninjauan Kembali sewaktu sengketa arbitrase sedang diperiksa oleh

Majelis Arbitrase di Jenewa, Swiss ;

18. Bahwa meskipun Termohon Peninjauan Kembali telah menutup asuransi

kerugian, dan bahkan telah menerima ganti kerugian a quo, tetapi

Termohon Peninjauan Kembali selama persidangan arbitrase sama

sekali tidak pernah mengemukakan Polis Asuransi a quo, maupun

mengungkapkan ganti rugi yang telah diterima Termohon Peninjauan

Kembali dari perusahaan Asuransi ;

19. Bahwa jumlah ganti rugi yang telah diterima Termohon Peninjauan

Kembali dari perusahaan Asuransi adalah sangat substansial jika

dibandingkan dengan jumlah ganti rugi yang dituntut Termohon

Peninjauan Kembali, maupun yang diputuskan Majelis Arbitrase

Internasional. Seandainya dokumen Polis Asuransi dan atau ganti rugi

dari perusahaan Asuransi a quo diberitahukan, dan tidak disembunyikan

oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada majelis arbitrase, quod non,

maka dapat dipastikan bahwa pertimbangan dan putusan Majelis


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Arbitrase akan berbeda dari yang telah diputuskan Majelis Arbitrase

dalam Putusan Arbitrase tanggal18 Desember 2000 (vide Bukti P-1) ;

20. Bahwa perbuatan Termohon Peninjauan Kembali menyembunyikan

dokumen Polis Asuransi a quo, adalah perbuatan yang melanggar atau

bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ;

21. Bahwa perbuatan Termohon Peninjauan Kembali a quo, secara yuridis,

telah memenuhi syarat imperatif peraturan perundang-undangan untuk

membatalkan putusan Mahkamah Agung dan atau Putusan Arbitrase

(vide Bukti P-1), sebagai berikut :

(i) Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang

diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Mahkamah Agung, sebagai berikut :

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan pembatalan hanya

berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang

bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak

dapat ditemukan."

(ii) Pasal 70 huruf (b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai berikut :

"Terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan

permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga

mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat

menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;"

22. Bahwa harus dibatalkannya putusan Mahkamah Agung a quo dan atau

Putusan Arbitrase (vide Bukti P-1) karena ditemukan bukti surat yang

menentukan (novum) maupun karena Termohon Peninjauan Kembali

telah nyata-nyata menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan,

telah dipertegas dalam praktik peradilan di negara Indonesia dengan

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (vide Putusan

Mahkamah Agung Nomor 34 PK/Pdt/1984 tanggal 2 Oktober 1984 jo.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/1986 tanggal 31 Januari

1987 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 93 PK/Pdt/1986 tanggal 28

Juni 1987 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 469 PK/Pdt/2003

tanggal 14 Oktober 2004) ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



23. Bahwa selain alasan yuridis a quo, bahwa Putusan Mahkamah Agung in

casu harus dibatalkan karena tindakan Termohon Peninjauan Kembali

yang menyembunyikan dokumen Polis Asuransi (vide Bukti PPK-3), juga

telah diungkapkan dengan jelas dan tegas oleh saksi ahli, Judge

Stephen M. Schwebel, salah seorang Hakim Mahkamah Internasional

(The International Court of Justice) dalam (Iaporan) kesaksian saksi ahli

yang diberikan kepada salah satu pengadilan di negara Amerika Serikat

pada tanggal 21 Februari 2003 (Bukti PPK-4) berkaitan dengan perkara

Pemohon Peninjauan Kembali melawan Termohon Peninjauan Kembali

mengenai pelaksanaan Putusan Arbitrase (vide Bukti P-1), yang antara

lain dimuat pada halaman 7, halaman 9 dan halaman 10 surat (Iaporan)

kesaksian sebagai berikut :

"9. My conclusions accordingly are these: first, that there is in

international arbital proceedings a duty of condor binding upon the

parties and their counsel and witnesses; and second, that KBC in

the circumstances described acted in breach of that duty, ...

(Terjemahan: Kesimpulan saya keseluruhan adalah : pertama,

bahwa dalam pelaksanaan arbitrase internasional suatu kewajiban

berterus-terang mengungkapkan semua informasi mengikat para

pihak dan para kuasa dan saksi-saksi; dan kedua, bahwa KBC

dalam hal ini ternyata melakukan pelanggaran kewajiban

tersebut,.…) ;

14. The conduct of KBC not only misled the Tribunal as to the existence

of political risk insurance, it misled counsel for Pertamina, who knew

and affirmed to the Tribunal that there was no OPIC insurance but

could not know that there was other political risk insurance. ...

(Terjemahan : Tindakan KBC tidak hanya menyesatkan peradilan

mengenai eksistensi asuransi resiko politik, hal itu telah

menyesatkan kuasa untuk Pertamina yang mengetahui dan

menegaskan kepada pengadilan bahwa tidak ada asuransi OPIC

tetapi tidak mengetahui bahwa terdapat asuransi risiko politik yang

lainnya....) ;

15. Under Article V of the New York Convention on the Recognition and

Enforcement of Foreign Arbitral Awards, a court may decline to

enforce an award that violates the public policy of the United States.

Misleding the Tribunal with respect to a very material fact raises the


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



question of whether enforcement of the award against Pertamina

accords with public policy...."

(Terjemahan : Berdasarkan Pasal V Konvensi New York tentang

Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, suatu

pengadilan dapat menolak untuk melaksanakan suatu putusan yang

melanggar ketertiban umum Negara Amerika Serikat. Penyesatan

pengadilan mengenai fakta-fakta yang sangat material menimbulkan

pertanyaan mengenai apakah pelaksanaan Putusan Arbitrase

melawan Pertamina sesuai dengan kebijakan publik....)

III. Judex Juris nyata-nyata telah khilaf dan salah menerapkan hukum in casu

Pasal 72 Ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa ;

24. Bahwa mengenai pembatalan Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa diatur dalam Pasal 70 yang mengatur tentang alasan-alasan

pembatalan Putusan Arbitrase jo. Pasal 71 yang mengatur tentang

jangka waktu pengajuan pembatalan Putusan Arbitrase jo. Pasal 72

yang mengatur tentang prosedural pengajuan pembatalan Putusan

Arbitrase ;

25. Bahwa mengenai permohonan pembatalan Putusan Arbitrase, dalam

Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan tegas diatur

sebagai berikut :

"terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan

banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan

terakhir".

26. Bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang

bersifat imperatif bagi pencari keadilan yang hendak melawan putusan

Pengadilan Negeri dalam perkara pembatalan Putusan Arbitrase,

ternyata tidak dipatuhi atau telah dilanggar oleh Termohon Peninjauan

Kembali ;

27. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon

Kasasi/Tergugat), bukan mengajukan "permohonan banding" seperti

diperintahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tetapi mengajukan "kasasi" yang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Arbitrase a quo. Hal ini

ternyata dari "Memori Kasasi" yang diajukan Termohon Peninjauan

Kembali Nomor Reg. 011/BTP/Ext-L/IX/2002 tanggal 23 September

2002 jo. Relaas Pemberitahuan Kasasi Daf. No. 86/Pdt.G/2002/PN-

Jkt.Pst jo. No. 82/Srt.Pdt.Kas/2002/PN-Jkt.Pst tanggal 25 September

2002 jo. Relaas Penyerahan Memori Kasasi Daftar Nomor

86/Pdt.G/2002/PN-Jkt.Pst jo No. 82/Srt.Pdt.Kas/PN-Jkt.Pst tanggal 25

September 2002 ;

28. Bahwa meskipun tidak diatur, dan bahkan bertentangan dengan Pasal

72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga menyalahi

ketentuan hukum formal (prosedural) beracara di pengadilan, akan tetapi

judex juris tetap memeriksa dan mengadili "permohonan kasasi" yang

diajukan Termohon Peninjauan Kembali dalam tingkat banding ;

29. Bahwa tindakan judex juris yang memeriksa dan mengadili permohonan

kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon

Kasasil/Tergugat) dalam pemeriksaan tingkat banding a quo adalah

telah melanggar Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, dan

nyata-nyata merupakan kekhilafan atau kesalahan berat dari judex juris

dalam menerapkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang aquo ;

IV. Judex juris nyata-nyata telah khilaf dan salah menerapkan hukum in casu

Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 ;

30. Bahwa salah satu pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan

mengabulkan permohonan banding dari Termohon Peninjauan Kembali

(halaman 43), adalah didasarkan ketentuan Pasal V ayat (1) huruf (e)

Konvensi New York 1958 yang menyatakan :

"Recognation and enforcement of the award may be refused, at the

request of the party against whom it is invoked, only if that party

furnishes to the competent authority where the recognition and

enforcement is sough, proof that :

(e) "The awards has not yet become binding on the parties, or has been

set aside or suspended by a competent authority of the country in which,

or under the law of which, that award was made" ;

31. Bahwa dari kaidah hukum yang diatur dalam Pasal V ayat (1) huruf (e)

Konvensi New York 1958, secara jelas diketahui bahwa ketentuan

hukum a quo hanya mengatur tentang pengakuan (recognition) dan

pelaksanaan (enforcement) Putusan Arbitrase dan kemungkinan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



penolakannya, dan sama sekali tidak mengatur tentang alasan dan atau

tata-cara prosedur pembatalan Putusan Arbitrase ;

32. Bahwa kebenaran materiil dari kaidah hukum dalam Pasal V ayat (1)

huruf (e) Konvensi New York 1958 a quo, juga didukung oleh saksi ahli

Albert Jan Van Den Berg, pakar hukum Belgia mengenai Konvensi New

York, dalam kesaksian ahli (expert report) tanggal 29 Maret 2002 yang

diberikannya kepada salah satu pengadilan di negara Amerika Serikat

(Bukti PPK-5) berkaitan dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali

melawan Termohon Peninjauan Kembali mengenai pelaksanaan

Putusan Arbitrase (vide Bukti P-1), yang antara lain dimuat pada

halaman 12 surat (Iaporan) kesaksian sebagai berikut :

“29. As already mentioned, the New York Convention distinguishes

between an annulment proceeding, on the other hand, and a

proceedings where by a party seeks to defend against the

enforcement of a foreign arbitral award on the other. In an

annulment proceeding, a party in an arbitration seeks to vacate or

set aside the arbitral award in the country in which or under the law

of which the award is made.

(Terjemahan: Sebagaimana telah dijelaskan, Konvensi New York

membedakan antara proses acara pembatalan, pada sisi lain, dari

ketentuan beracara di mana suatu pihak bertahan untuk tidak

melaksanakan suatu Putusan Arbitrase asing. Dalam acara

pembatalan, suatu pihak dalam suatu arbitrase meminta tidak

memiliki kekuatan atau mengesampingkan Putusan Arbitrase pada

negara di mana atau menurut hukum mana Putusan Arbitrase

dibuat.)

30. The New York Convention does not establish any rules for an

annulment proceeding or prescribe grounds on which an award can

be annulled, but instead leaves it to the domestic law of the country

of origin of the award to do so. Thus, the state in which, or under the

law of which, the award was made, is free to annul an award

exclusively in accordance with its own laws.

(Terjemahan : Konvensi New York tidak menetapkan peraturan

apapun untuk acara pembatalan atau memberi dasar hukum

tentang hal suatu putusan dapat dibatalkan, tetapi menyerahkannya

kepada hukum dari negara asal putusan untuk dilaksanakan.

Dengan demikian, negara di mana, atau menurut hukum mana,


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Putusan Arbitrase dibuat adalah bebas untuk membatalkan putusan

secara eksklusif menurut ketentuan hukumnya sendiri).

33. Bahwa karena alasan yuridis a quo, Pemohon Peninjauan Kembali

(dahulu Penggugat/Termohon Kasasi), tidak pernah menggunakan

ketentuan Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 a quo

dalam mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase in casu (vide Bukti P-

1), tetapi berdasarkan ketentuan prosedur yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, dan peraturan perundang-undangan negara

Republik Indonesia yang berlaku ;

34. Bahwa sekalipun sudah secara jelas dan terang bahwa Konvensi New

York 1958 tidak mengatur soal alasan dan tata-cara prosedur

pembatalan Putusan Arbitrase, tetapi judex juris justru menerapkan

ketentuan Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 a quo

untuk mendasari pertimbangan hukumnya dalam memutuskan bahwa

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan

mengadili perkara gugatan pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan

oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon

Kasasi).

35. Bahwa dengan tindakan judex juris yang menerapkan ketentuan Pasal V

ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 a quo, berarti juga judex juris

telah nyata-nyata melakukan kesalahan berat dalam menerapkan

Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi negara Indonesia

dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, in casu Pasal

V ayat (1) huruf (e). Sebab, menurut hukum, judex juris seharusnya

menerapkan Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958

terhadap perkara mengenai pengakuan (recognition) atau pelaksanaan

(enforcement) Putusan Arbitrase Internasional, dan bukan untuk perkara

pembatalan Putusan Arbitrase a quo ;

V. Judex juris nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian

36. Bahwa salah satu pertimbangan hukum judex juris, yaitu huruf (e) pada

halaman 43 putusan, disebutkan :

"e. Bahwa apalagi dari Bukti T-5 terlihat bahwa kuasa hukum Penggugat

dan Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap

Putusan Arbitrase yang disengketakan (Bukti P-1) kepada Mahkamah

Agung Swiss sesuai dengan Undang-Undang Hukum Perdata

Internasional Negara Swiss."


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



37. Bahwa pertimbangan judex juris a quo sama sekali tidak dapat

dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sebab, Bukti T - 5

yang memuat keterangan (declaration) dari kuasa hukum Pemohon

Peninjauan Kembali yang diberikan untuk pemeriksaan di United District

Court Southern District of Texas, Houston Division a quo, tidak

dipertimbangkan secara menyeluruh oleh judex juris, tetapi cuma

sebagian kecil sehingga kehilangan kekuatan pembuktiannya ;

38. Bahwa selain itu, Bukti T-5 yang mendasari pertimbangan judex juris

ternyata tidak didukung dengan pencocokan (otentifikasi) terhadap asli

surat deklarasi yang diberikan kuasa hukum Termohon Peninjauan

Kembali. Dengan perkataan lain, judex juris telah menerima dan

menimbang bukti yang tidak diotentifikasi sebagai alat bukti yang sah

menurut ketentuan hukum. Tindakan judex juris a quo nyata-nyata

merupakan kesalahan berat dalam penerapan hukum pembuktian, in

casu Pasal 164 HIR jo. Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 710

K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 ;

39. Bahwa secara keseluruhan, tindakan judex juris yang dalam memeriksa

dan mengadili permohonan pembatalan Putusan Arbitrase pada tingkat

banding, telah nyata-nyata melakukan kesalahan berat dalam

menerapkan : (i) Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1999; dan atau (ii) Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958;

dan atau (iii) hukum pembuktian a quo, telah memenuhi syarat yuridis

yang sah dan meyakinkan untuk membatalkan putusan judex juris a quo

berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005,

yang didukung Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik

Indonesia (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 PK/Pdt/1986

tanggal 20 Maret 1989 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 318

PK/Pdt/1988 tanggal 21 September 1989 jo. Putusan Mahkamah Agung

Nomor 167 PK/ Pdt/1991 tanggal 14 April 1994) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I s/d V :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex

juris tidak melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena “country of

origin”, harus diartikan sebagai negara di mana Putusan Arbitrase itu


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dijatuhkan, i.c. Swiss. Lagi pula tentang acara atau tata cara pembatalan

Putusan Arbitrase, tunduk pada hukum acara dari negara dimana Putusan

Arbitrase itu dijatuhkan, berbeda dengan hukum substantif yang digunakan

Arbiter, pihak-pihak dapat memilih hukum negara mana yang akan digunakan ;

bahwa Bukti PPK-1 dan PPK-2 tidak dapat diartikan lebih, apabila

Pengadilan Swiss tidak memeriksa pokok perkaranya, maka dengan sendirinya

Pengadilan Indonesia berwenang ;

bahwa bukti baru yang lainnya tidak memenuhi syarat dalam salah satu

alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, hanya mengatur tentang

banding (bukan kasasi) terhadap putusan Pengadilan Negeri yang mengadili

permohonan pembatalan putusan arbitrase yang merupakan upaya hukum

terakhir, sehingga permohonan Peninjauan Kembali ini sesungguhnya telah

menyalahi Pasal 72, ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PERUSAHAAN

PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), tersebut

harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,

maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan

kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : PERUSAHAAN

PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA),

tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,-

(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari SELASA tanggal 9 SEPTEMBER 2008 oleh Dr. H. Harifin A.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Tumpa, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai Ketua Majelis, H. Atja Sondjaja, SH. dan H. Muhammad Taufik, SH.,

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

kedua Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandy Wilarso, SH.

MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis :

Ttd./ H. Atja Sondjaja, SH. Ttd./

Ttd./ H. Muhammad Taufik, SH. Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./ Dandy Wilarso, SH. MH.

Biaya-biaya :

M e t e r a i …………………………. Rp. 6.000,-

R e d a k s i ………………………… Rp. 1.000,-

Administrasi peninjauan kembali … Rp. 2.493.000,- +

Jumlah … Rp. 2.500.000,-

Untuk SalinanMahkamah Agung R.I.

a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.NIP. 040030169


putusan ma kasus pertamina vs kbc

Documents