PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA PENGADILAN NEGERI

A. PERKARA PERDATA a. Meja Pertama 1. Menerima gugatan, permohonan, permohonan banding,permohonan kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi dan permohonan somasi. 2. Permohonan perlawanan yang merupakan verzet terhadap putusan verstek, tidak didaftar sebagai perkara baru. 3. Permohonan perlawanan pihak ke III (derden verzet) didaftarkan sebagai perkara baru dalam gugatan. 4. Menetapkan rencana biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM.

Hendaknya pemungutan biaya perkara, ditaksir dengan mempertimbangkan jarak dan kondisi tempat tinggal para pihak, dengan memperhatikan terselenggaranya proses persidangan perkara dengan lancar, yang berkaitan dengan keperluan pemanggilan para pihak, saksi dan pemberitahuan-pemberitahuan serta materai dan redaksi putusan. Dalam perhitungan panjar biaya perkara, bagi Pengadilan tingkat pertama, agar mempertimbangkan pula biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dipertanggung jawabkan dalam putusan sebagai biaya administrasi . Menyerahkan surat gugat, permohonan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi, dan permohonan somasi yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang bersangkutan, agar membayar uang

panjar perkara yang tercantum dalam SKUM, kepada KAS Pengadilan Negeri.

b. Meja Kedua 1. Mendaftar perkara yang masuk dalam buku register induk perkara perdata sesuai dengan urutan penerimaan dari pemegang kas, dan membubuhi nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut. 2. Pendaftaran perkara baru dapat dilaksanakan, setelah panjar biaya perkara dibayar pada kas. 3. Pengisian nomor perkara, harus harus sama dengan penyebutan nomor perkara dalam buku jurnal. 4. Pengisian kolom-kolom buku register, harus dilaksanakan dengan tertib, cermat dan lengkap, serta tepat waktu, berdasarkan jalannya persidangan perkara.

Berkas perkara yang diterima, hendaknya dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim, disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera. Bagi perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakim yang ditunjuk setelah dilengkapi dengan formulir penetapan Hari Sidang, dan mencatat pembagian perkara tersebut dengan tertib. Setiap penentuan tanggal sidang pertama, penundaan tanggal persidangan, beserta alasan penundaan yang diterima dari Panitera Pengganti setelah proses persidangan , harus dicatat didalam buku register secara tertib.

Pemegang buku register, harus mencatat dengan cermat dalam buku register yang terkait, semua kegiatan perkara, yang berkenaan dengan perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali.

c. Meja Ketiga. Atas permintaan piha-pihak berperkara menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan Pengadilan. Menerima: (a). memori banding (b). kontra memori banding. (c). memori kasasi. (d). jawaban/tanggapan atas alasan P.K. (f). penerimaan akta-akta (g). pendaftaran badan hukum.

Menetapkan urutan dan giliran jurusita atau para jurusita pengganti yang melaksanakan pekerjaan kejurusitaan. Pelaksanaan tugas-tugas pada Meja Pertama, Meja kedua dan Meja ketiga dilakukan oleh Sub Kepaniteraan Perdata dan berada langsung dibawah pengamatan Wakil Panitera. I. PROSEDUR PERKARA BANDING PERDATA

Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah

putusan diucapkan, atau setelah diberitahukan, dalam hal putusan tersebut diluar hadir Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut diatas, tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera, bahwa permohonan banding telah lampau. Pernyataan banding dapat diterima, apabila panjar biaya perkara banding yang ditaksir dalam SKUM oleh meja pertama, telah dibayar lunas. Apabila biaya banding telah dibayar lunas, maka pengadilan wajib membuat akta pernyataan banding, dan mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara perdata dan register banding perkara perdata. Akta permohonan banding dalam 7 (tujuh) hari harus telah disampaikan kepada lawannya. Tanggal penerimaan memori dan/atau kontra memori banding harus dicatat tanggal penerimaannya dan salinanya disampaikan pada masing-masing lawannya, dengan membuat akta pemberitahuan/penyerahan memori dan / atau kontra memori banding. Sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi, harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) ddan dituangka dalam akta exploit. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa bundle A dan B harus sudah dikirim kepengadilan tinggi. Biaya pemeriksaan perkara banding untuk pengadilan tinggi harus disampaikan melalui bank pemerintah atau kantor pos, bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan. Dalam menaksir biaya banding, diperhitungkan dengan besarnya biaya banding yang

ditentukan oleh ketua Pengadilan tinggi dan ongkos kirim uang ke pengadilan tinggi ditambah dengan biaya pemberitahuan, berupa: 1. Biaya pencatatan pernyataan banding. 2. Biaya pemberitahuan akta banding. 3. Biaya pemberitahuan memori banding. 4. Biaya pemberitahuan kontra memori banding. 5. Biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi pembanding. 6. Biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi terbanding. 7. Biaya pemberitahuan bunyi putusan PT bagi pembanding. 8. Biaya pemberitahuan bunyi putusan PT bagi terbanding.

II.

PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA KASASI PERDATA

Permohonan kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan, dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir. Pernyataan kasasi dapat diterima, apabila panjar biaya perkara kasasi yang ditaksir dalam SKUM oleh meja pertama, telah dibayar lunas. Apabila biaya kasasi telah dibayar lunas, maka Pengadilan wajib membuat akta pernyataan kasasi dan memcatat permohonan kasasi tersebut dalam register induk perkara perdata dan register kasasi perdata. Akta pernyataan permohonan kasasi dalam waktu 7(tujuh) hari harus sudah disampaikan kepada lawannya. Memori kasasi, selambat-lambatnya dalam waktu 14(empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi, harus sudah diterima pada kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Tanggal penerimaan memori kasasi tersebut, harus dicatat dalam suatu surat keterangan panitera yang di tandatangani oleh panitera . Jawaban kontra memori kasasi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah disampaikannya memori kasasi, harus sudah diterima pada kepaniteran Pengadilan Negeri untuk disampaikan pihak lawannya. Dalam waktu 30 hri sejak permohonan kasasi diajukan, barkas kasasi berupa bundel A dan B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung. Biaya pemeriksaan perkara kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim melalui Bank BRI Cabang Veteran, Jl. Veteran Raya No. 8 Jakarta Pusat, Rekening Nomor 011238001- 5 bersamaan dengan berkas yang bersangkutan. Dalam menaksir biaya kasasi diperhitungkan dengan besarnya biaya kasasi yang ditentukan oleh Ketua Muda Mahkamah Agung ditambah dengan biaya pemberitahuan, berupa : 1. 2. 3. 4. Biaya pemberitahuan pernyataan kasasi. Biaya pemberitahuan memori kasasi. Biaya pemberitahuan kontra memori kasasi. Biaya pemberitahuan bunyi kasasi.

PEDOMAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKARA PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

Pengadilan hubungan indusrial selanjutnya disebut PHI adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Peradilan Hubungan Industrial (PHI) untuk pertama kali dibentuk pada Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada disetiap ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan. B. Maksud dan Tujuan

Pedoman pelaksanaan Administrasi perkara ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas administrasi penyelesaian perkara pada PHI, untuk mendukung terwujudnya mekanisme penyelesaian perkara yang cepat, tepat, adil dan merata

II. PENDAFTARAN DAN PENELAAHAN BERKAS PERKARA

A. Pendaftaraan Perkara

1. Meja Pertama (Panitera Muda PHI)

Menerima dan menelaah surat gugatan berdasarkan check list, menerima pendaftaraan perjanjian bersama (bipartit, mediasi, konsiliasi), menerima pendaftaran akta perdamaian dan putusan arbitrase, permohonan kasasi dan permohonan PK serta permohonan ekskusi. Melakukan pemeriksaan persyaratan/kelengkapan berkas dengan memberikan tanda pada formulir (check list), dengan maksud apabila ada kekurangan, dapat diidentifikasi . Memberi penjelasan kepada penggugat/kuasanya untuk melengkapi gugatan yang belum lengkap sebagaiman yang tercantum dalam formulir kelengkapan berkas perkar gugatan ( check list). Membuat SKUM untuk perkara yang nilai gugatannya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau lebih untik dibayarkan kepada Kasir yang merupakan bagian dari Meja Pertama. Menentukan nomor perkara berdasarkan kepada tata urutan pendaftaran perkara pada buku Bantu dan nomor tersebut diterakan pada lembar pertama kanan atas surat gugatan dan salinan-salinannya. Menyerahkan surat gugatan yang telah diberi nomor kepada Meja Dua untuk dicatat dalam Register Induk Gugatan. Menerima pendaftaraan permohonan kasasi dan PK, membuat SKUM untuk perkara yang nilai gugatannya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah ) atau lebih berdasarkan nomor perkara awal (nomor perkara PHI), menyerahkan surat

permohonan kasasi atau PK kepada Meja Dua untuk dicatat dalam register induk dan register kasasi atau register PK. Menyerahkan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama (bipartite, mediasi, konsiliasi), akta bukti pendaftaraan , akta perdamaian dan putusan arbitrase kepada pendaftar dan salinannya (copy) disimpan pada file masing-masing.

PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA PIDANA TINGKAT PERTAMA

1. Meja Pertama

Menerima perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaanya dan surat-surat yang

berhubungan dengan perkara tersebut. Pendaftaran perkara pidana biasanya dalam buku register induk perkara pidana, dilaksanakan dengan membubuhi nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut Pendaftaran perkara pidana singkat, dilaksanakan setelah hakim menetapkan dalam pemeriksaan persidangan, bahwa perkara tersebutakan diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat. Pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalulintas dilaksanakan setelah perkara itu diputus oleh pengadilan. Pengisian kolom-kolom buku register, harus dilaksanakan dengan tertib, cermat dan lengkap serta tepat waktu, berdasarkan jalannya persingan perkara. Berkas perkara yang diterima hendaknya dilengkapi dengan formulir penetapan majelis hakim untuk disampaikan kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada ketua pengadilan negeri melalui panitera. Bagi perkara yang sudah ditetapkan majelis hakimnya, hendaknya diserahkan kepada majelis hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan formulir penetapan hari sidang, dan mencatat pembagian perkara tersebut dengan tertib. Setiap penentuan sidang pertama, penundaan tanggal persidangan beserta alasan penundaan, yang diterima dari panitera pengganti, setelah proses persidangan harus dicatat didalam buku register secara tertib. Pemegang buku register, harus mencatat dengan cermat dalam buku register yang terkait, semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali.

2. Meja Kedua

Menerima pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi. Menerima: a) Memori banding b) Kontra memori banding c) Memori kasasi d) Kontra memori kasasi e) Alasan peninjauan kembali f) Jawaban/tanggapan peninjauan kembali g) Permohonan grasi h) Penangguhan pelaksanan putusan Memuat akta permohonan berpikir bagi terdakwa. Memuat akta tidak mengajukan permohonan banding. Memuat akta tidak mengajukan memori kasasi Atas permintaan pihak-pihak berperkara, menyiapkan dan menyerahkan salinansalinan putusan pengadilan. Pelaksanaan tugas-tugas pada meja pertama dan meja kedua, dilakukan oleh kasub kepaniteraan pidana dan berada langsung dibawah pengawan wakil panitera.

PROSEDUR PERKARA BANDING PIDANA

Permohonan banding diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. Permohonan banding yang dilakukan melalui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan membuat surat keterangan. Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang telah ditetapkan, harus dibuatkan akta pernyataan banding yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon banding, serta tembusannya diberikan kepada pemohon banding. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana. Permohonan banding yang diajukan harus dicatat dalam buku register induk perkara pidana dan register banding perkara pidana. Panitera wajib memberitahukan permohonan banding dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Tanggal penerimaan memori dan/atau kontra memori banding, harus dicatat tanggal penerimaannya dan salinannya disampaikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, selama 7 hari pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara. Dalam waktu 14(empat belas) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa bundek A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi. o Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan

banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding lagi.

PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA KASASI PIDANA.

Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan. Permohonan kasasi yang telah memenuhi prosedur, dan tenggang waktu yang telah ditetapkan harus dibuatkan akta pernyataan kasasi yang ditandatangani oleh panitera. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi wajib memberitahukan adanya permohonan kasasi kepada pihak lawan dan dituangkan dalam akta pemberitahuan kasasi. Terhadap permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, tetap diterima dengan membuat surat keterangan oleh panitera yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan berkas perkara tersebut dikirim ke Mahkamah Agung. Memori kasasi selambat-lambatnay dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi, harus sudah di terima pada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Dalam hal terdakwaselaku pemohon kasasi kurang memahami hukum, panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan dengan membuatkan memori kasasi baginya. Dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi, panitera harus membuat pernyataan bahwa pemohon tidak mengajukan memori kasasi. Sebelum berkas dikirim kepada Mahkamah Agung, pihak yang bersangkutan hendaknya diberi kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut.

Selambat-lambatnya dalam waktu 14(empat belas) hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas perkara berupa bundle A dan B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung. Foto copy relaas pemberitahuaan putusan Mahkamah Agung,supaya dikirim ke Mahkamah Agung.