pengadilan tata usaha negara medan - ptun …...44 1. sop penerimaan gugatan 2. sop pendaftaran...

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDANJL. BUNGA RAYA NO. 18 KEL. ASAM KUMBANG KEC. MEDAN SELAYANG

MEDAN - 20133T elp .: (061) 80440357 ; (061) 80440358 ; Fax.: (061) 8218588; Email: [email protected]

No : Wl-TUNl/ sa /KS.00/01/2019 Medan, 08 Januari 2019

Lamp : 1 (satu) set

Perihal : Laporan Tahunan 2018

Pengadilan TUN Medan

Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Medan,

di-

Medan.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan Nomor : W1-TUN1/1354/OT.Ol/12/2018 tanggal 11 Desember

2018 sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1435/SEK/OT.01.2/11/2018, tanggal 26 November 2018,

perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan Laporan

Tahunan 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima

kasih.

Tembusan :1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara

Mahkamah Agung RI;2. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI;3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MARI;

mailto:[email protected]

DAFTAR ISI

BAB II A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) .................................................. 4

- Standar Operasional Prosedur (S O P )........................................................ 4

- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)................................................................. 4

B. Pelayanan Publik Yang Prim a........................................................................ 9

- Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)..................... 9

- Posbakum (Satker Yang Mendapat Alokasi dan Realisasi Anggaran.. 9

- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)....................................... 10

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN....................................................................... 11

A. Sumber Daya Manusia....................................................................................... 11- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).................. 13- Mutasi........................................................................................................... 14

- Promosi........................................................................................................ 14

- Pensiun........................................................................................................ 15

B. Penyelesaian Perkara........................................................................................ 15- LAMPIRAN TABEL PERKARA- Jumlah sisa perkara yang diputus..............................................................

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu................................................

B A B I P E N D A H U L U A N ............................................................................................................... 1

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK

- Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 17D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis)....... 20

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait S IP P .................................................... 22

- Publikasi Perkara (one day one publish)...................................................

F. Regulasi Tahun 2018....................................................................................................................23

BAB IV PENGAWASAN............................................................................................................................... 26

A. Internal.............................................................................................................................................26

B. Evaluasi............................................................................................................................................27

BAB V PENUTUP............................................................................................................................................... 29Kesimpulan dan Rekomendasi ................................................................................................ 29

LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN TABEL PERKARA

Jumlah sisa perkara yang diputus....................................................................

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu................................................

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK

Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang

bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan

Keadilan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945, dengan tugas pokok

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

kepadanya dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Peradilan Tata Usaha Negara adalah bagian Peradilan yang bertugas

untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha

Negara antara orang perorangan/Badan Hukum Perdata dengan

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang dilakukan oleh Hakim yang khusus

diangkat untuk itu. Dalam Peradilan itu dilakukan penilaian terhadap

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata

Usaha Negara yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Di lingkungan Peradilan TU N, penyelenggaraan Peradilan

dilaksanakan oleh Pengadilan TU N dan Pengadilan Tinggi TU N (khusus

penyelesaian sengketa melalui banding administratif) sebagai Peradilan

tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Peradilan

Tingkat Banding dan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan

Tertingginya.

Sesuai bidangnya pelaksanaan tugas pokok Badan Peradilan TU N

selain menyangkut tugas di bidang proses Peradilan menyangkut pula

tugas-tugas yang menjadi tanggung-jawab Kepaniteraan, yakni hal-hal yang

berkaitan dengan pengurusan berkas, putusan, dokumen yang perlu

disimpan di Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan secara umum

sebagai sarana pendukung guna kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas-tugas lainnya tersebut,

Pengadilan TUN telah membuat beberapa kebijakan yaitu sebagai usaha

berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan aparat Pengadilan TUN

Medan, maka dengan adanya kondisi sarana dan personil yang ada untuk

tahun 2018 telah dibuat program kerja di masing-masing Bagian/Sub

Bagian.

Kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam Program Keija tersebut

adalah selain bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas terselenggaranya

Peradilan guna penegakan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila dan

l

UUD 1945, juga lembaga penegak hukum yang melaksanakan fungsi

pelayanan publik (public Service) secara efektif, efesien dan transparan dari

segi teknis maupun non teknis.

B. Visi dan Misi

Sebagaimana halnya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

merupakan lembaga peradilan tertinggi dan Pengadilan TU N Medan dalam

struktur organisasi berada di bawah naungan Mahkamah Agung, maka

memiliki visi dan misi yang sama dengan organisasi induknya, yaitu:

V i s i : Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang Agung

M i s i :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Ber-Keadilan Kepada Pencari

Keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan.

C. Rencana Strategis

Rencana strategis dapat diartikan sebagai suatu arah, tujuan

serta sasaran untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh

Pengadilan TU N Medan melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan

(Ketua/Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera dan Sekretaris).

Untuk mencapai rencana strategis tersebut, Pengadilan TU N Medan

telah menyusun rencana dan strategi sebagai berikut:

1. Pengadilan TUN Medan setiap tahun merencanakan, menyusun dan

membuat Program Kerja. Program Kerja pada dasarnya meliputi uraian

tugas pokok pada setiap bagian unit organisasi dan mekanisme

pelaksanaannya berupa pelaporan serta pengawasannya.

2. Pengadilan TUN Medan setiap tahun merencanakan, menyusun dan

membuat pembagian tugas (job description) yaitu membagi tugas pokok

organisasi ke seluruh Sub Bagian dan staf untuk mewujudkan

pelaksanaan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas.

3. Ketua Pengadilan telah membuat suatu keputusan dengan menunjuk

masing-masing menjadi Pengawas Bidang (Hawasbid) yaitu

menindaklanjuti Keputusan Ketua MARI No. KMA/080/SK/VII/2006

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga

Peradilan.

2

4. Pengadilan TUN Medan telah menetapkan SOP (Standard Operasi

Prosedur) dalam melaksanakan Layanan Publik (Public Service) supaya

lebih efektif, efisien dan transparan, sebagai implementasi dari Undang -

Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

5. Penyelesaian perkara maksimal dalam waktu 5 (lima) bulan

(Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2014)

6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan PTUN Medan

dengan mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan baik yang

diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, lembaga lainnya maupun di

lingkungan PTUN sendiri.

7. Turut serta melakukan pembaruan sistem Peradilan yang berwibawa,

akuntabel, efektif dan efesien sebagaimana cetak biru (blue print) yang

dibuat oleh Mahkamah Agung.

8. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi di Era Globalisasi, dan

juga tuntutan keterbukaan informasi Peradilan, Pengadilan TUN Medan

sudah mempunyai website, selain sebagai bentuk tindak lanjut

pembaharuan Lembaga MARI juga sebagai bentuk pelaksanaan amanat

Keputusan Ketua MARI No. 144/KMA/SKIVIII/2007 tahun 2007 yang

telah diperbaharui dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011,

guna membantu kelancaran tugas sehingga Asas Beracara Cepat,

Sederhana, dan Berbiaya Ringan dapat tercapai.

Dari rencana dan strategi tersebut diharapkan seluruh kegiatan

pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan

dengan baik serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi (Tupoksi), sehingga hambatan-hambtan untuk mencapai tujuan

dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan dibentuknya Bawasbid dapat

memperkokoh pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan.

3

BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

STRUKTUR ORGANISASI ( terlampir)

- STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

No Unit Keija Jumlah Terdiri dari KeteranganI Teknis Pengadilan Tata usaha Negara Medan1 Ketua -2 Wakil Ketua -3 Hakim 7 1. SOP Pemeriksaan Berita

acara Biasa2. SOP Pemeriksaan Berita

acara Cepat3. SOP Pemeriksaan Berita

acara Singkat4. SOP Pemeriksaan sengketa

Informasi Publik.5. SOP Pemeriksaan sengketa

Atas dasar Pasal 21 UU Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintah

6. SOP Pemeriksaan Perkara Sengketa Permohonan atas dasar pasal 53 UU Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

7. SOP Pemeriksaan Sengketa atas dasar UU No.2 Tahun 2012

4 Panitera -5 Wakil Panitera -6 Panitera Muda

Perkara44 1. SOP Penerimaan Gugatan

2. SOP Pendaftaran Gugatan3. SOP Pengisian Register

Gugatan4. SOP Pemberitahuan Putusan5. SOP Penerimaan Gugatan

Pertanahan Untuk Pepentingan Umum

6. SOP Pendaftaran Gugatan Pertanahan Untuk Kepentingan Umum

7. SOP Pendaftaran Perkara Permohonan

8. SOP Pendaftaran Permohonan9. SOP Penerimaan dan

Pendaftaran Gugatan KIP10. SOP Layanan Pembebasan

Biaya Perkara

4

11. SOP Penerimaan Perkara Banding

12. SOP Pendaftaran perkara banding

13. SOP Penerimaan Memori Banding/Kontra Memori Banding

14. SOP Pencabutan Banding15. SOP Pemberitahuan Inzage

Perkara Banding16. SOP Pengiriman Berkas

Perkara Banding17. SOP Penerimaan Perkara

Kasasi18. SOP Pendaftaran Perkara

kasasi19. SOP Penerimaan Memori

Kasasi/Kontra Memori Kasasi

20. SOP Pencabutan Perkara Kasasi

21. SOP Pengiriman Berkas Perkara Kasasi

22. SOP Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali

23. SOP Pendaftaran Perkara Peninjauan kembali

24. SOP Penerimaan Permohonan Penyumpahan Novum Perkara Peninjauan Kembali

25. SOP Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali

26. SOP Pencabutan Perkara peninjauan Kembali

27. SOP Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali

28. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Banding/ Kasasi / Peninjauan Kembali

29. SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Perkara

30. SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Perkara

31. SOP Penerimaan Permohonan Eksesku si

32. SOP Pendaftaran Permohonan Eksesku si

33. SOP Penetapan Eksekusi34. SOP Pengisian Register

Gugatan / Banding/ Kasasi / Peninjauan Kembali

35. SOP Pengelolaan Arsip Berkas Perkara Kepaniteraan Perkara

36. SOP Penerimaan Permohonan

5

37. SOP Sumpah Novum38. SOP Proses Dismisal39. SOP Pencatatan Keuangan

Perkara Banding40. SOP Pencatatan Keuangan

Perkara Banding41. SOP Pencatatan Keuangan

Perkara Kasasi42. SOP Pencatatan Keuangan

Perkara Peninjauan Kembali43. SOP Pencatatan Perkara

Gugatan44. SOP Pencatatan Keuangan

Perkara pada Aplikasi Komdanas

7 Panitera Muda Hukum

13 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas /Surat Masuk

2. SOP SMS Gateway3. SOP Pengelolaan Surat

Khusus dan Surat Kuasa Insidentil

4. SOP Pengelolaan Berkas In Aktif

5. SOP Pengelolaan Meja Informasi

6. SOP Pelaksanaan Penanganan Meja Pengaduan

7. SOP Pelaksanaan Pembuatan Laporan tahunan

8. SOP Pengelolaan Surat Keluar

9. SOP Pelaksanaan Laporan Bulanan

10. SOP Pelaksanaan Pembuatan Laporan Catuwulan

11. SOP Pelaksanaan Laporan Triwulan

12. SOP Pengelolaan Pembuatan Laporan Semester

13. SOP Pengelolaan Surat Permohonan Keterangan dan Putusan In Aktif

8 PaniteraPengganti

3 1. SOP Pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan

2. SOP Pelaksanaan Persidangan

3. SOP Minutasi Berkas Perkara9 Juru sita

Pengganti1 1. SOP Melaksanakan Tugas

Juru sita Pengganti.II Non Teknis1 Sekretaris -2 Kasub Bag

Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana

18 1. Pengusulan Daftar Nama Calon Pendidikan Dan Pelatihan Hakim Dan Pegawai

2. Memproses Kenaikan Gaji Berkala ( KGB )

6

3. Berkas Usulan Promosi Jabatan

4. Penyelesaian Surat Dinas / Surat Tugas

5. Sistem Informasi Kepegawaian

6. Pengiriman Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat

7. Berkas Usul Kenaikan Pangkat

8. Rekapitulasi Daftar Hadir Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil

9. Duk Dan Bazetting10. Penyelesaian Permohonan

Cuti11. Pembutatan Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Tun Medan

12. Membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan ( S PM J )

13. Perencanaan Target Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai ( S KP)

14. Penilaian Sasaran Kineija Pegawai ( S KP )

15. Pelaporan Bulanan Sub Bagian Dan Gerakan Disiplin Nasional

16. Implementasi Dan Monitoring Aplikasi Pupns Dan Siharka

17. Penyusunan Standard Operating Procedure ( SOP ) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

18. Acara Kedinasan Kantor Dan Pembuatan Naskah Kedinasan

3 Kasub Bag Umum dan Keuangan

22 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar

3. SOP Keamanan dan Kebersiah Kantor

4. SOP Pemeliharaan dan Perbaikan BMN/Inventaris Kantor

5. SOP Pengadaan dan Pendistribusian Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran

6. SOP Rencana Keija Tahunan7. SOP Pelaksanaan

Pembayaran Gaji Induk Aparatur Sipil Negara ( ASN)

8. SOP Pelaksanaan Anggaran Gaji Susulan / Kekurangan Gaji Aparatur Sipil Negara

7

9. SOP Palaksanaan Anggaran Gaji Ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN)

10. SOP Pelaksanaan Uang Makan Aparatur Sipil Negara ( ASN )

11. SOP Pelaksanaan Anggaran Uang Persediaan

12. SOP Pelaksanaan Anggaran Uang Ganti Uang Persesiaan ( GUP)

13. SOP Pengelolaan Laporan Realisasi Penyerapan anggaran

14. SOP Laporan Peertanggung jawaban Bendahara

15. SOP Pelaporan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev)

16. SOP Pelaporan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK )

17. SOP Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP )

18. SOP Penerimaan dan Pertanggungjawaban Remunirasi

19. SOP Pelaksanaan Anggaran Pembayaran Langsung

20. SOP Pelporan BMN ( Barang Milik Negara)

21. SOP Pelaksanaan Anggaran DI PA ( Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

22. SOP Usulan Revisi Anggaran Belanja DI PA .

4 Kasub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

14 1. SOP Rencana Keija Tahunan2 . SOP Penyusunan Rencana

Keeija Anggaran( RKA-KL)3. SOP Penanganan Surat

Masuk4. SOP Penanganan Surat

Keluar5. SOP Pembaharuan Data dan

Informasi dalam Website6. SOP Dokumentasi Data dan

Informasi7. SOP Pengelolaan Server dan

Aplikasi8 . SOP Pengelolaan Jaringan9. SOP Pengelolaan dan

Singkronisasi Database10. SOP Pengelolaan Publikasi

Informasi Perkata11. SOP Treiner Pelaksanaan

SIPP12. SOP Laporan Kegiatan

Bulanan

8

13. SOP Laporan Tahuinan14. SOP Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJIP)

5 Staf / Fungsional Umum

-

- Sasaran Kerja Pegawai

No Sasaran Kerja Pegawai Jumlah Kegiatan Tahun 2018 Keterangan

1 Ketua 44 Kegiatan2 Wakil Ketua -3 Hakim 11 Kegiatan4 Panitera 12 Kegiatan5 Wakil Panitera 12 Kegiatan6 Panitera Muda Perkara 15 Kegiatan7 Panitera Muda Hukum 12 Kegiatan8 Juru Sita 5 Kegiatan9 Sekretaris 15 Kegiatan

10 Kasub Bag Kepegawaian Organisasi dan Tata laksana 10 Kegiatan

11 Kasub Bag Umum dan Keuangan 12 Kegiatan

12Kasub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

12 Kegiatan

13 Staf 11 Kegiatan

B. Pelayanan Publik Yang Prima

Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum memiliki Sertifikat ISO, tetapi

saat ini sedang berbenah untuk melaksanakan proses Akrediatasi oleh Dirjen

Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik

Indonesia.

Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran)

Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakyat pencari keadilan yang

tidak mampu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 (Pasal 144 c dan d), maka Pengadilan harus dapat memenuhi kebutuhan

masyarakyat tersebut dan membentuk Pos Bantuan Hukum di Pengadilan.

Untuk menindaklanjuti amanat tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan telah melakukan keijasama dengan Lembaga Bantuan Hukum

Marhaenis. Biaya pelaksanaan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan. Pemberian layanan di Posbankum diberikan dalam jumlah

layanan yaitu 192 (seratus sembilan puluh dua) Jam Layanan Setahun.

9

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Di dalam DI PA Pengadilan juga terdapat alokasi dana untuk pembebasan

ongkos biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu (Prodeo) sebanyak 1 (satu)

perkara, dan sudah terealisasi, yaitu dengan nomor perkara : 80/G/2018/PTUN-

Medan, Jenis Perkara Kepegawaian dimana pendaftaran gugatan tanggal 22 Mei

2018 dan putusan tanggal 24 September 2018.

10

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Pegawai PTUN Medan berjumlah 53 orang terdiri dari :

Hakim 13 Orang

Pejabat Struktural 4 Orang

- Pejabat Fungsional 30 Orang

- Staf 5 Orang

- Calon Hakim 1 Orang

Jenjang Pendidikan Pegawai PTUN Medan :

- Doktoral 1 Orang

- Magister/Strata Dua 19 Orang

- Sarjana/Strata Satu 28 Orang

- Diploma/D III - Orang

- SLTA 5 Orang

- SMP 1 Orang

No Nama Jabatan Keterangan1 Dr. H. Mustamar, S.H., M.H. Ketua2 Wakil Ketua Kosong3 Hj. Febru wartati, S.H., M.H. Hakim

4 I Gede Eka Putra Suartana, S.H., M.H. Hakim

5 Pengki Nurpanji, S.H. Hakim6 Elwes Pardamean Sitio, S.H. Hakim7 Agus Effendi, S.H., M.H. Hakim8 Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H. Hakim9 Yudi Rinaldi Surachman, S.H. Hakim10 Budiamin Rodding, S.H., M.H. Hakim11 Kemas Mendi Zatmiko, S.H., M.H. Hakim12 Efriandy, S.H. Hakim13 A. Tirta Irawan , S.H., M.H. Hakim14 Selvie Ruthyarodh, S.H. Hakim15 Fatma N.M. Simbolon, S.H., M.H. Panitera16 Maiy I. Nainggolan, S.E., S.H., M.H. Sekretaris17 Mardiana, S.H. Wakil Panitera18 Ratna Rosdiana, S.E., S.H. Panitera Muda Perkara19 Satriyana Berutu, S.H., M.H. Panitera Muda Hukum

20 Meryty Fenny Togatorop, S.H.Kasub Bag Kepegawaian

Organisasi dan Tatalaksana

11

21 Andrias, S.E. Kasub Bag Umum dan Keuangan

22 Canra Siregar, S.T., S.H., M.H.Kasub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi dan

Pelaporan23 Indra , S.H. Panitera Pengganti24 Fitri Sari Bangun, S.H. Panitera Pengganti25 Netty M. Siringoringo, S.H. Panitera Pengganti26 Amisah Br, Karo, S.H. Panitera Pengganti27 Risma Nelli, S.H. Panitera Pengganti28 Masalina Purba, S.H. Panitera Pengganti29 Ifnaidy asiroos, S.H. Panitera Pengganti30 Ben Hasmen Simatupang, S.H., M.H. Panitera Pengganti31 Ibnu Hasyim, S.H. Panitera Pengganti32 Zulkifli Roni, S.H., M.H. Panitera Pengganti33 Agus Mustafa, S.H., M.H. Panitera Pengganti34 Bahrum Lubis, S.H. Panitera Pengganti35 Derista Hotdiana Malau, S.H. Panitera Pengganti36 Bambang suryanto, S.H. Panitera Pengganti37 Sheilla Ch. Sirait, S.H., M.H. Panitera Pengganti38 Sri Siswanti Panitera Pengganti39 Tiarma Saragih, S.H. Panitera Pengganti40 Dewi Rosmawati, S.H. Panitera Pengganti41 Nuriani Damanik, S.H., M.H. Panitera Pengganti42 Betty Yoelanda, S.H., M.H. Panitera Pengganti43 Didi Andhika, S.H., M.H. Panitera Pengganti44 Yusi Dwi Wahyuningtias, S.H. Panitera Pengganti45 Zulfadli Nasution, S.H., M.H. Panitera Pengganti46 Kenedi, S.H. Juru sita Pengganti47 Suardin Hia Juru sita Pengganti48 Sri Mayang Madhani Juru sita Pengganti

49 Jefri Tumbur P. Manullang, S.E.Staf Sub Bag

Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

50 Darmiati Staf Sub Bag Umum dan Keuangan

51 Saria, S.H. Staf Sub Bag Umum dan Keuangan

52 Rupi'i Staf Sub Bag Umum dan Keuangan53 Adillah Rahman, S.H. Calon Hakim

Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana telah melaksanakan

tugas-tugas sesuai dengan tupoksi sebagai berikut:

a. Daftar Urut Kepangkatan g. Usulan PNS / Karpegb. Daftar Hadir (Absensi) h. Permintaan KARIS/KARSU,c. Laporan Bulanan Kehadiran ASKES,TASPENd. Kenaikan Pangkat i. Bezettinge. Kenaikan Gaji Berkala dan j. Sumpah PNS, Sumpah Jabatan

impassing dan Pelantikanf. SKP, KP4 dan Cuti k. Surat Pernyataan masih

menduduki jabatan danmelaksanakan tugas

12

Tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

dikelola dengan baik dan tepat waktu, namun dalam hal pengelolaan tupoksi

tersebut masih mengalami hambatan yang diakibatkan oleh kurangnya SDM

yaitu staf yang betul-betul memahami akan tupoksi di Bagian Kepegawaian

Organisasi dan Tata Laksana.

- Rekruitmen

Ada 1 (satu) orang, yaitu :

a.n JEFRI T.P. MANULLANG, S.E. sumber Pindahan dari Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Binjai

- Pendidikan Dan Pelatihan

Daftar Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2018

NoN am a Kegiatan Peserta Tem pat W aktu

Penyelenggara

1.B in tek Fungsiona l H ak im K h usus Pem ilu

- Y u d i R inald i Surachm an ,S .H .- E friandy,S .H .- A .T irta Iraw an ,S .H .,M .H

Bogor05 -03 -2018

s.d10 -0 3 -0 1 8

M ARI

2.

B in tek S istem In form asi Penelu su ran Perkara V ers i 3 .20

- A gu s M usta fa ,S .H ., M .H .

- Indra Jon i P ratam a, S .Kom .

Bandun

g 06-03 -2018s.d

09-03 -2018

M ARI

3.

B in tek Peraturan K epa la LK PP Ten tan g D a ftar H itam Tahu n A n ggaran 2018

- C an ra S iregar, S .T .,S .H .,M .H . M edan 29-03 2018 M ARI

4.B in tek H ak im B ag i Para K etua dan W a k il K etua

H. M u stam ar, S .H ., M .H. Bali04 -04 -2018

s.d.06 -04 -2018

M ARI

5.Sertifikas i H ak im L ingku ngan H idup

A gu s E ffend i,S .H ., M .H. Bogor15-04-2018

s.d17-04-2018

M ARI

6.B in tek K eta ta laksanaan Perkara

- R a tna Rosd iana, S .E ., S.H .- M asa lina Purba, S.H

Batam19- 04-2018

s.d20- 04-2018

M ARI

7.Pela tihan Lan ju t ( A dvan ce Tra in ing)

A .T itra Iraw an , S.H ., M .H. Riau15-07-2018

S.d20-07-2018

M ARI

8.B in tek Pendam pingan Penyusu nan Laporan Keuangan Sem ester I

Suard in H ia M edan 03-03-2018 M ARI

9.D ik la t P im p inan/ C alon P im p inan A n gka tan X IV - X V

- Hj. Febru W arta ti, S .H ., M .H.- I G ede Eka Pu tra ..S .S .H .,

M .HB ogor

26 -08 -2018s.d.

08 -09 -2018M ARI

10.B in tek A p lik as i O n line S istem In form asi Pengaw asan ( S IW AS )

- H j. Febru W arta ti, S .H ., M .H.- E lw is Pardam ean S itio, S.H.- A sri, S.H.- Indra J on i Pratam a, S .Kom .- F riska O ctav ia S iahaan, S.H.

M edan 17-10-2018 M ARI

11.B in tek B in tek Ap likasi S istem In form asi K epegaw aian ( S IKEP)

- Hj. Febru W arta ti, S .H ., M .H- A gu s E ffendi, S .H ., M .H- M eryaty Fenny

Togatorop ,S .H .- Zu lfad li N asution , S .H .,M .H .

M edan 18-10-2018 M ARI

12.D ik la t P im p inan /C alon P im p inan A n gka tan X IV - XVII

J im m y C lau s Pardede, S.H ., M .H .

Bogor11-11-2018

s.d.24 -11-2018

M ARI

13.

Penda lam an M ateri S en gketa A dm in istras i F ik tif P o s it if L ingku ngan Perad ilan TU N Seluruh Indones ia

E lw is Pardam ean Sitio, S.H.Bogor

9-12-2018s.d.

12-12-2018M ARI

13

Mutasi

Hakim dan Pegawai yang mutasi dari PTUN Medan :

1. Hj. Wahyuning Nuijayati, S.H., M.H

2. Tatiek Lestari, S.H., M.H.

Mutasi ke PTUN Pangkal Pinang

Mutasi ke PTUN Bengkulu

Hakim dan Pegawai yang mutasi ke PTUN Medan :

1. Yusi Dwi Wahyuningtias, S.H. ( Mutasi dari PT. TUN Medan )

2. Jefri Tumbur P. Manullang, S.E. ( Pindahan dari Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana PEMKO Binjai)

Promosi

Pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan dari PTUN Medan :

Pengisian Jabatan Fungsional (Panitera Pengganti) :

- Tidak ada

Pengisian Jabatan Struktural :

- Tidak ada

Kenaikan Pangkat

Kenaikan Pangkat Per April 2018 :

1. Selvie Ruthyarodh, S.H.

2. Canra Siregar, S.T., S.H., M.H.

Kenaikan Pangkat Per Oktober 2018

1. Kenedy, S.H.

2. Sri Mayang Madhani

- Kenaikan Gaji Berkala

Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2018 :

Jumlah Pegawai yang berkala pada tahun 2018 sebanyak 24 (dua puluh empat)

orang

Karsi / Karsu

1. Ifnaidi Asiroos, S.H. ( Karsi)

2. Betty Yoelanda, S.H., M.H. ( Karsu )

Jumlah Pegawai yang mengajukan penerbitan Karsi/Karsu untuk tahun 2018

sebanyak 2 ( dua) Orang

14

Kartu Pegawai Elektronik (KPE)Kartu Pegawai Elektronik :

Kartu Pegawai Elektronik sudah diusulkan ke Mahkamah Agung RI tetapi belum

ada realisasinya sampai saat ini.

Pensiun

Tidak ada

B. Penyelesaian Perkara

Adapun keadaan perkara tahun 2018 pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan adalah sebagai berikut:

Penyelesaian perkara :

1. Jumlah sisa perkara yang diputus sebanyak 52 (lima puluh dua) perkara;2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 111 (seratus sebelas)

perkara;3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak

113 (seratus tiga belas) perkara;4. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 134

(seratus tiga puluh empat) perkara;5. Jumlah perkara yang PK sebanyak 15 (lima belas) perkara; dan6. Jumlah perkara yang Eksekusi sebanyak 13 (tiga belas) perkara.

NO NAMA

KETERANGAN

PERKARAYANG

MASUK

PERKARA YANG DI PUTUS

SISA

PERKARA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

1 GUGATAN BIASA 170 119 512 KIP 4 3 13 FIKTIF POSITIF 2 2 -

TOTAL 176 124 52

Peradilan dalam rangka menyelenggarakan Kekuasan Kehakiman

sebagaimana disebutkan dalam UU. No. 4 Th. 2004 tentang Pokok-Pokok

Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok diatas diperlukan administrasi

perkara yang benar dan tertib. Penyelenggaraan administrasi perkara yang benar

harus mampu mendukung terbentuknya Peradilan yang mandiri.

15

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai salah satu lembaga

Peradilan di Indonesia, berdasarkan surat KMA RI tanggal 17 Juli 1993 No.

KMA/036/SK/VII/ 1993 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian di

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan pola-pola sbb:

- Pola tentang Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Perkara

- Pola tentang Register Perkara

- Pola tentang Keuangan Perkara

- Pola tentang Kearsipan Perkara

- Pola tentang Laporan Perkara

Pengadilan TUN Medan telah menerapkan pola-pola yang telah ditentukan oleh

Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Melaksanakan penerimaan perkara menurut Sistem Meja-Meja,

sebagaimana diatur dalam Bindalmindil dan petunjuk pelaksanaan pola

Bindalmin;

2. Melaksanakan pengisian Register dan semua Register Bantu yang ada di

Kepaniteraan Pengadilan TUN Medan sebagaimana diatur dalam pola

Bindalmin dan petunjuk pelaksanaan Bindalmin;

3. Melaksanakan pengelolaan keuangan perkara, baik dalam Buku Jurnal,

maupun Buku Induk Keuangan Perkara dengan dibantu Buku Bantu;

4. Melaksanakan pemindahan kegiatan kedalam buku-buku Hak-Hak Kepaniteraan;

5. Melaksanakan Penutupan Buku Jurnal, maupun Buku Induk Keuangan Perkara;

6. Menyetor uang hak-hak Kepaniteraan kepada Bendaharawan Penerima,

untuk disetor ke Kas Negara;

7. Melaksanakan pemantapan/penguasaan pemahaman dan pelaksanaan

tentang tata cara pengelolaan kearsipan perkara;

8. Mengelola arsip perkara berdasarkan tertib pembenahan arsip berkas

perkara Tahap I, Tahap II dan Tahap III serta dengan Sistem Box;

9. Melaksanakan laporan pemantapan dan penguasaan tata cara pembuatan laporan perkara;

10. Melaksanakan tertib penulisan Nomor Perkara;

11. Melaksanakan pencatatan tanggal sidang pertama;

12. Melaksanakan penulisan tanggal Putusan Perkara harus sesuai dengan buku laporan;

13. Melaksanakan penulisan Nomor Perkara yang belum diminutasi;

14. Menerima surat-surat masuk dan menjawab surat-surat yang perlu (jawab) serta mengarsipkan surat-surat tersebut;

15. Melaksanakan pembuatan/penyusunan statistik perkara;

16. Melaksanakan pengisian Papan Jadwal Sidang;

16

17. Mendokumentasikan data-data sub-kepaniteraan perkara dalam komputer;

18. Melaksanakan Laporan tentang keadaan perkara (laporan bulanan) ke Mahkamah Agung;

19. Melaporkan dalam jangka waktu empat bulan (Laporan Catur Wulan /

Kwartal) ke Mahkamah Agung yang terdiri dari :

a. Laporan Perkara Banding.

b. Laporan Perkara Kasasi.

c. Laporan Perkara Peninjauan Kembali.

d. Laporan Perkara Eksekusi.

20. Melaporkan Laporan Semesteran / Kegiatan Hakim menerangkan tentang

keadaan perkara yang ditangani oleh Majelis Hakim PTUN Medan dalam

jangka waktu 6 (enam) bulan;

21. Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji (Penyusunan Berkas Perkara In

Aktif) telah disusun berdasarkan tahun terdaftar dan digolongkan sesuai

dengan klasifikasi perkara tersebut;

22. Menyajikan Statistik Perkara yang menerangkan gambaran jumlah

perkara yang masuk dalam perbulan disesuaikan dengan klasifikasinya;

23. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

C. 1. Kendaraan Dinas

Tahun Kondisi KeteranganNO. Uraian Perolehan Baik RusakRinganRusakBerat

I JENIS KENDARAAN RODA 4 (Empat)

1 . TOYOTA VIOS 1,5 G NOPOL BK 2 J 2009 v

2. TOYOTA AVANZA 1300 G NOPOL BK 1941 K 2010 V

3. NISSAN GRAN LIVINA 1,5 S NOPOL BK 1421 L 2011 V

4. NISSAN GRAN LIVINA 1,5 S NOPOL BK 1429 L 2011 _______ 1II JENIS KENDARAAN RODA 2 (Dua)

1 . HONDA SUPRA NF 125 SF NOPOL BK 4825 K 2007

2. HONDA SUPRA NF 125 TD NOPOL BK 5264 K 2008 V




17

6. HONDA SUPRA NF 125 SD NOPOL BK 3885 K 2005 a /

7. HONDA SUPRA NF 125 SD NOPOL BK 3886 K 2005 a /

C. 2. Rumah Dinas

NO URAIAN JUMLAHKONDISI KETERA

BAIK RUSAKRINGANRUSAKBERAT

NGAN

I. RUMAH DINAS sebanyak 13 Unit

1. RUMAH DINAS KETUA Jalan Offset No.l Medan 1 v

2. RUMAH DINAS WAKIL KETUA 1 V

3. RUMAH DINAS HAKIM JL. Madio Santoso 4 V

4.RUMAH DINAS HAKIM danSEKRETARISJalan Dahlia Medan

4 v

5. RUMAH DINAS PANITERA 1 V

6. RUMAH DINAS HAKIM Jalan Pancing II Medan 2 v

C.3. Matriks Saran / Prasarana di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

No. Sarana / Prasarana Gedung Jumlah Keterangan■ Ruang di gedung sebanyak 22 ruangan1. Ruang Ketua 12. Ruang Wakil Ketua 13. Ruang Hakim 2 Kurang luas

4. Ruang Panitera 1

5. Ruang Sekretaris 1

6. Ruang Sidang Umum 3 Kurang luas

7. Ruang Sidang Persiapan 18. Ruang Kepaniteraan Perkara 1 Kurang luas

9. Ruang kepaniteraan Hukum 1

10. Ruang Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti 2

11. Ruang Kesekretariatan. .

1 Kurang luas

12. Ruang Server 113. Ruang Posbakum 114. Ruang Laktasi 1

18

15. Ruang Perpustakaan 116. Ruang Arsip Hukum 2 Kurang luas

17. Ruang Gudang Kesekretaritan 1 Kurang luas

II. SARANA / PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN

18. Komputer 1619. Laptop 1820. Printer 22

21. Layanan Internet 2 Kecepatan 80 Mbps

22 Komputer Server 2

23. Infoku s 124. PABX 125. Mesin Fotocopy 126. AC 2427. Faximile 128. Genset 129. Kursi Roda 1

30. Ruang Tunggu 131. Musholla 132. Kantin 1

C. 4. Penghapusan

Pada tahun 2018 telah diusulkan penghapusan penghapusan Barang Milik

Negara berupa Peralatan dan Mesin serta Meubelair yang sudah usang/rusak

berat dan tidak dapat digunakan lagi ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah

Agung RI.

Sarana dan prasarana gedung dikelola dengan baik dan telah

dipergunakan sebagai sarana dan prasana penunjang dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi, akan tetapi dalam pengelolaan tupoksi tersebut masih

mengalami kendala ataupun hambatan yang diakibatkan oleh kurangnya staf

dan kemampuan sumber daya manusia yang betul-betul memahami akan

tupoksi di bagian administrasi kesekretariatan.

19

D. Pengelolaan Keuangan

a. Sumber dana :

1. DIPA Nomor : SP DIPA - 005.01.07.526746/2018.



1.1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

1. Belanja Pegawai, Pembayaran Gaji Tunjangan :Lainnya

Anggaran semula Rp. 7.385.207.000,-Anggaran setelah revisi Rp. 7.385.207.000,-Pelaksanaan Rp. 7.143.541.319,-Sisa Pelaksanaan Anggaran Rp. 241.665.681,-

2. Belanja Barang, Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran :

- Anggaran semula Rp. 1.039.749.000,-- Anggaran setelah revisi Rp. 1.039.749.000,-- Pelaksanaan Rp. 1.008.383.632,-- Sisa Pelaksanaan Anggaran Rp. 31.365.368,-

3. Belanja Barang, Non Operasional :

- Anggaran semula Rp. 127.264.000,-- Anggaran setelah revisi Rp. 127.264.000,-

- Pelaksanaan Rp. 124.025.652,-

- Sisa Pelaksanaan Anggaran Rp. 3.238.348,-

Program Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Belanja Barang, Non Operasional :

Mahkamah Agung RI

- Anggaran semula Rp. 171.500.000,-

- Anggaran setelah revisi Rp. 171.500.000,-

- Pelaksanaan Rp. 171.500.000,-

- Sisa Pelaksanaan Anggaran Rp. o , -

1.3. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

PNBP dari bulan Januari s/d Desember 2018 telah disetor ke kas Negara

dengan perincian sebagai berikut:

- Penjualan Peralatan dan Mesin Rp. 0,-

- Sewa Rumah Dinas Rp. 10.511.000,-

- Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Rp. 0,-

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Rp. 0,-

20

2. DIPA Nomor : SP DIPA -005.05.2.526747/2018. 2.1. Program Peningkatan

Manajemen Peradilan

1. Belanja Barang Non Operasional : Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

□ Anggaran semula Rp. 43.300.000,-

□ Anggaran setelah revisi Rp. 43.300.000,-□ Pelaksanaan Rp. 40.969.300,-

□ Sisa Anggaran Belanja Rp. 2.330.700,-

2. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

PNBP dari bulan Januari s/d Desember 2018 telah disetor ke kas Negara

dengan perincian sebagai berikut :

Badan Pengadilan Rp. 1.574.000,-Pendapatan Ongkos Perkara Rp. 15.390.000,-

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Rp. 12.992.000,-

Catatan : Sisa anggaran belanja kembali ke kas Negara.

b. Pengadaan

Pengadaan Sarana Gedung Kantor Pengadilan TUN Medan pada tahun anggaran 2018 :

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

c. Pemeliharaan

Pemeliharaan Sarana Gedung yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 adalah :

1. Perawatan Inventaris berupa :

i) Komputer 20 unit

2) Printer 23 unit

3) Laptop 11 unit

4) Inventaris Kantor 63 unit

5) AC 20 unit

6) Mesin Fotocopy 1 unit

7) Genset 1 unit

a. Perawatan Barang Inventaris berupa Soundsystem, Kipas Angin,

Dispenser, Mesin Babat, Filing Cabinet, Meja, Kursi, Lemari dan Barang

Inventaris Lainnya.

21

b. Perawatan kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 5 unit

c. Perawatan kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 7 unit

Pemeliharaan Prasarana Gedung yang dilaksanakan pada tahun anggaran

2018 adalah :

1. Perawatan Gedung Kantor dan Halaman Gedung Kantor

2. Perawatan Gedung Rumah Dinas dan Halaman Gedung Rumah Dinas.

Tupoksi Sub Bagian Keuangan telah dikelola dengan baik dengan

berpedoman pada DIPA Tahun Anggaran 2018, RKA-KL Tahun Anggaran 2018,

Aplikasi SPM, SAKPA dan SAI dan kelebihan sisa anggaran secara otomatis

kembali ke Kas Negara.

E. Dukungan Teknologi Informasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Memiliki Perangkat Teknologi Informasi

yang terdiri dari Perangkat Keras dan Perangkat Lunak.

- Perangkat Keras :Perangkat Keras yang ada pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari :

a. Komputer Server sebanyak 2 (dua) unit yang terletak di Ruang Server.

b. Koneksi Internet yang terdiri dari 2 (dua) buah koneksi dengan

menggunakan jasa Telkom Indihome dengan kecepatan masing - masing

30 Mbps dan 40 Mbps.

c. Mikrotik yang dipergunakan adalah jenis Mikrotik Routerboard 1100 AH-

X2 untuk mengatur bandwith jaringan ke setiap komputer yang

terhubung dengan koneksi internet dan komputer server untuk aplikasi

Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

d. Modem yang dipergunakan adalah jenis router sehingga bisa melayani

jaringan kabel LAN dan jaringan wireless., seluruh ruangan terkoneksi

ke ruang server dengan sistem jaringan LAN dan Wifl.

e. Komputer Informasi dengan sistem touchscreen yang dilengkapi dengan

akses internet.

f. Televisi Informasi untuk menayangkan Jadwal Persidangan.

g. Line telephon sebanyak 3 (tiga) line, dimana 2 (dua) line paralel dengan

internet indihome dan 1 (satu) line paralel dengan fax. Seluruh line

terkoneksi ke semua ruangan melalui telephone pabx.

h. Kabel LAN ke setiap ruangan, sehingga setiap ruangan dapat terkoneksi

dengan internet.

i. CCTV sebanyak 9 kamera yang dipasang di setiap ruang sidang, ruang

lobby depan gedung, dan sekeliling halaman gedung kantor.

22

- Perangkat Lunak :Perangkat Lunak yang ada pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara terdiridari :

1. Website Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

alamat web : w w w. ptun-medan. ao. id

alamat email : admiriCdptun-medan. ao. id dan medanCaptun. ora.

2. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

3. Aplikasi Raspberiy untuk Penayangan Jadwal Sidang.

4. Operating System Windows Server 2008 R2.

5. Operating Sistem CentOS 7 untuk SIPP.

F. Regulasi Tahun 2018

Untuk kelancaran Pembinaan Sumber Daya manusia, Pengelolaan Sarana

Prasarana pendukung pelayanan serta guna mendukung kelancaran operasional

pelayanan di Pengadilan TUN Medan, maka dibuat regulasi sebagai berikut:

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi :

1. Manajemen Perubahan

- Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035, dalam cetak biru postur

yang di inginkan secara jelas telah dituangkan dalam bentuk program -

program dan kegiatan - kegiatan pembaruan/perubahan.

- Surat Keputusan KMA Nomor : 194/KMA/SK/XI/2014 tentang

Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan.

2. Perundang-Undangan

- Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 15 tahun

2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

4b/SEK/SK/II/2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 28 Februari 2017;

- Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 tahun

2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

Wl-TUNl/942/OT.01.3/X/2018 tentang Penunjukan Tim Baperjakat

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

W1-TUN 1/575/KP.01.10/VIII/2017 tentang Tim Pemilihan Pegawai

Teladan (Role Model) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

23

4. Penataan Tata Laksana

Pengembangan dan Pelaksanaan SOP

Sistem penilaian kineija sudah dilakukan seperti penyusunan timesheet

dan formulir Catatan Harian Keija, namun kegiatan ini masih belum

menjadi kebijakan umum bagi semua unit keija. Dalam pelaksanaannya

penggunaan timesheet dan catatan harian keija masih belum berjalan

secara optimal dan belum pernah ada evaluasi pelaksanaannya.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

W1-TUN1/469/KP.01.10/V/2018 tentang Tim Standar Pelayanan

Peradilan Di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

104A/KMA/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja

Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kineija Hakim dan

Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang

berada di bawahnya.

6. Penguatan Akuntabilitas

Program Keija yang merupakan sasaran program capaian dalam

melaksanakan pelayanan di Pengadilan TUN Medan.


W1-TUN1/459/KP.01.10/V/2018 tentang Penetapan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

7. Penguatan Pengawasan

Surat Keputusan Ketua Pengadilan TUN Medan Nomor : W l-

TUN1/170/KP.01.10/11/2018 tentang Penunjukan Hakim Pengawas

Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

8. Program Keija yang merupakan sasaran program capaian dalam

melaksanakan pelayanan di Pengadilan TUN Medan.


W1-TUN1/910/KP.01.10/XI/2017 tentang Penunjukan Hakim dan

Panitera Pengganti Yang Menangani Sengketa Pemilu.


Wl-TUNl/904/KP.01.10/XI/2017 tentang Penunjukan Tim Pelaksana

Penanganan Pengaduan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

24


Wl-TUNl/899/KP.01.10/XI/2017 tentang Pembentukan Komite

Penganggaran Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.


W1-TUN1/314/KP.01.10/11/2018 tentang Pembayaran Biaya Perkara

Berbasis Aplikasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan.


W1-TUN1/422/KP.01.10/IV/2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola

Website Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.


W1-TUN1/164/KP.01.10/1/2018 tentang Pengangkatan Petugas Meja

Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.


W1-TUN1/162/KP.01.10/1/2018 tentang Pengangkatan Petugas Meja

Pengaduan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.


W1-TUN1/385/KP.01.10/IV/2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi (RB)

di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

25

A. INTERNAL

BAB IVPENGAWASAN

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan

sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : Pengawasan Melekat

dan Pengawasan Fungsional

Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam hal pengawasan internal telah

dilakukan Pengawasan Melekat (Waskat) yang dilakukan oleh pejabat masing-

masing yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera,

Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan,

Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Selain hal tersebut diatas, juga telah ditunjuk Hakim-Hakim Pengawas Bidang

(Hawasbid) berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

W1-TUN1/170/KP.01.10/11/2018 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang

pada PTUN Medan, dengan susunan sebagai berikut:

NO. NAMA HAKIM PENGAWAS PENGAWASAN JABATAN

1 2 3 4

1. Hj. W ah yu n in g N u ijaya ti, SH .M H

K epan iteraan dan

K esekretaria tanKoord inator

2.

Hj. Febru W arta ti, SH , M H

[ G ede E ka P u tra S., SH ., MH. Yudi R inald i Su rachm an , SH , MH

Sub B agian K epan iteraan

PerkaraH ak im Pengaw as

3.

Pengki N urpan ji, SH. Selvie R u thyaroodh , SH

Sub B agian K epan iteraanH akim Pengaw as

Elw is Pardam ean S itio , SH. Hukum

4.

E lfriandy, SH.

K em as M end i Zatm iko, SH ., M H

Sub Bagian U m um dan

KeuanganH ak im Pengaw as

5.

Jim m y C lau s Pardede, SH ., MH.

A. T ir ta Iraw an , SH , MH.

Sub Bagian Perencanaan,

T I dan PelaporanH akim Pengaw as

6.

A gus E ffendi, SH , MH.

B udiam in Rodding, SH.

Sub B agian K epegaw aian

O rgan isasi dan Ta ta

Laksana

H ak im Pengaw as

26

Berdasarkan Keputusan KMA RI No. KMA/808/SK/VII/2006 tanggal 24

Agustus 2006 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan,

untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai

pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap

bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan

tersebut beijalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat

pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam

satuan keija tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga

peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan

Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Pengawasan Rutin / Reguler

Pengawasan Rutin / Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh

Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan

pengadilan 8 tingkat pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan

sesuai dengan kewenangan masing-masing;

B. EVALUASI

Di Pengadilan TUN Medan, Ketua dan Wakil Ketua serta Pejabat-Pejabat

Struktural karena jabatannya (ex officio) melakukan pengawasan terhadap

bawahannya dan satu bulan sekali dilakukan evaluasi terhadap hasil

pengawasan tersebut serta dijadikan dasar dalam melaksanakan kebijakan

untuk tugas sehari-hari.

Berdasarkan Surat KMA tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan mengeluarkan Surat Keputusan No. W l-

TUN1/170/KP.01.10/11/2018 tertanggal 20 Februari 2018, tentang Penunjukan

hakim Pengawas bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Adapun penunjukan Hakim Pengawas Bidang tersebut terdiri dari :

1. Bidang Perkara

2. Bidang Hukum

3. Bidang Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana

27

4. Bidang Umum dan Keuangan

5. Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan

Kelima bidang tersebut dikoordinir oleh Wakil Ketua PTUN Medan, masing- masing.

Hakim Pengawas Bidang bertugas :

a. Mengadakan Pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas administrasi secara

rutin, baik administrasi umum maupun administrasi perkara paling sedikit

satu kali dalam sebulan.

b. Memeriksa dan menata pengisian (input) data ke dalam komputer dan

laporan-laporan yang dibuat oleh setiap Sub Bagian.

c. Membuat Laporan Pengawasan secara tertulis kepada Ketua PTUN Medan

melalui Wakil Ketua PTUN Medan.

Bahwa hasil pengawasan baik berupa pengawasan melekat dan

pengawasan bidang dilaporkan secara berkala untuk dilakukan evaluasi

sehingga masalah-masalah yang timbul bisa segera diatasi sehingga tidak

mengganggu operasional pelayanan di PTUN Medan dan hasil pengawasan juga

dilaporkan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

(PTTUN)Medan.

28

BAB VKESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN :

1. Visi Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyesuaikan

dengan Visi Misi Mahkamah Agung RI khususnya dalam

penanganan sengketa Tata Usaha Negara.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah melaksanakan tugas

sesuai dengan program keija yang telah dibuat untuk Program

Keija Tahun 2018.

3. Dalam melaksanakan program kerja ditunjang dengan pembiayaan dari DIPA Tahun 2018, yaitu :DIPA Nomor : SP DIPA 005.01.07.126746/2018 dan SP DIPA 005.01.07.126747/2018

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam mengadili sengketa

Tata Usaha Negara telah berupaya untuk menyelesaikannya dalam

kurun waktu 5 (lima) bulan.

5. Dalam pelaksanaan kegiatan keija di Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan secara intern melakukan pengawasan baik oleh

Pimpinan dan Pejabat Struktural juga oleh Hakim-Hakim Pengawas

Bidang (Hawasbid).

6. Hasil pengawasan intern secara berkala dilaporkan kepada Hakim

senior (Wakil Ketua yang masih kosong) selaku Koordinator Hakim

Pengawas untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Medan.

REKOMENDASI :

1. Untuk meningkatkan kineija Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

diperlukan tambahan pegawai yang terdiri dari :

- 2 (dua) orang tenaga ahli komputer / IT

- 8 (delapan) orang pegawai Golongan II dengan perincian : 1 (satu)

orang di Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, 2

(dua) orang di Sub Bagian Umum dan Keuangan, 1 (satu) orang di

Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, 3 (tiga) orang di

Bagian Panitera Muda Perkara dan 1 (satu) orang di Panitera Muda

Hukum.

2. Perlu ditingkatkan sarana pendukung persidangan di Peradilan Tata

Usaha Negara seperti Sound System Persidangan, Mesin ATR,

29

Teleconference System, Public Address, tambahan jaringan Internet,

tambahan CCTV System dan perangkat teknologi informasi lainnya.

3. Perlu ditingkatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan

kemampuan SDM di Peradilan Tata Usaha Negara .

30

—

P E R A T U R A N M A R I N O . 7 T A H U N 2015 T E N T A N G O R A G A N IS A S I D A N

T A T A KERJA K E P A N IT E R A A N D A N K E S E K R E T E R A IA T A N P A E R A D IL A N

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDANKETUA

H. MUSTAMAR S.H. M.H

WAKIL KETUAKEKUATAN PEGAWAI

BERJUMLAH = 53 ORANG

HAKIM.

1. Hj. Wahyuning Nurjayati, SH., MH.2. Hj. Febru Wartati, SH., MH3. I Gede Eka Putra S., SH., MH.4. Pengki Nurpanji., SH.5. Jimmy Claus Pardede, SH., MH.6. Agus Effendi, SH., MH7. Elwis Pardamean Sitio, SH.8. Budiamin Rodding, SH9. Kemas Mendi Zatmiko, SH., MH10. A. Tirta Irawan, SH11. Effriandy, SH.12. Yudi Rinaldi Surachman, SH., MS13. Selvie Ruthvaroodh. SH

IV/dIV/c

= 1 oran g = - oran g , lll/b = 5 orang

IV/b = 2 orang , lll/a = 1 orang

IV/a = 7 o ran g . ll/c = - orang

lll/d = 30 o ran g , ll/b = 1 orang

lll/c = 4 orang

PANITERAFATMA N.M. S.H., M.H.

WAKIL PANITERAMARDIANA, SH

PANMUD HUKUMSATRYANA BERUTU, S.H., M.H.

SEKRETARIS MARY I. NAINGGOLAN,

S.E..S.H.. M.H.

PANMUD PERKARARATNA ROSDIANA, SE.,

KA SUB 8AG PERENCANAANTEKHNOLOGI INFORMASI DAN

PELAPORANCANRA SIREGAR, ST.,SH.,MH

KA SUB BAG KEPEGAWAIANORGANISASI & TATA LAKSANA

MERYATY FENNY TOGATOROP, S.H.

KA SUB BAG UMUM DANKEUANGAN

ANDRIAS, S.E.

1. INDRA, SH2. SATRYANA BERUTU, SH3. FITRI SARI BANGUN, SH4. NETTY M. SIRINGO-RINGO.SH5. AMISAH Br. KARO,SH6. RISMA NELLY, SH7. MASALINA PURBA, SH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI8. IFNAIDY ASIROOS, SH. 15.!9. BEN HASMEN S, SH., MH 16.5

10. IBNU HASYIM, SH 17.'11. ZULKIFLI RONI, SH., MH 18. I

l,SH 12. AGUS MUSTAPA, SH., MH 29. I13. BAHRUM LUBIS, SH 20. f

15. SHEILLA Ch. SIRAIT, SH..MH16. SRI SISWANTI17. TIARMA SARAGIH, SH18. DEWI ROSMAWATI, SH 29. NURIANI DAMANIK, SH 20. BETTY YOELANDA, SH

14. BAMBANG SURIYANTO, SH 21. DIDI ANDHIKA, SH., MH

JURUSITA PENGGANTI

1. KENEDI, SH2. SUARDIN HIA3. SRI MAYANG

MADHANI

PRANATA PERADILAN

KELOMPOKFUNGSIONAL

JABATAN

1. Fungsional Arsiparis2. Fungsional Pustakawan3. Fungsional Pranata Computer4. Fungsional Bendahara

P E N G A D IL A N T A T A U SA H A N E G A R A M E D A N L A P O R A N P E R K A R A T A H U N 2018 L I-T 12Jalan Bunga Raya No. 18 Kel. A sam K u m b a n g P E N G A D IL A N T A T A U S A H A N E G A R A M E D A NKec. Medan Selayang Kota Medan______________________________________________________________________________ K e c . M e d a n S e la y a n g K o ta M e d a n _______________________________________________________________________________

NO. JENIS PERKARASISA

TAHUNLALU

MASUK DISMISSAL PERLAWANAN CABUT PUTUS SISAPERMOHONAN

KETERANGANBANDING KASASI

PENINJAUANKEMBALI EKSEKUSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Pertanahan 28 75 1 - 13 61 28 52 23 7 92 Kepegawaian 10 24 - 2 4 17 13 13 20 4 13 Pajak - - - - - - - - - - -4 Perijinan 2 3 - - - 4 1 1 1 2 -5 Lelang - 14 - - 1 9 4 - - - -6 Tender 3 - - - 1 2 - - 1 - -7 HAKI - - - - - - - - - - -8 Badan Hukum - - - - - - - - - - -

9 Kehutanan - - - - - - - - - - -10 Perumahan - - - - - - - - - - -

11 PEMILUKADA - 1 - 1 - - 1 - - - -12 Partai Politik - - - - - - - - - - -13 Lain-lain 6 49 6 1 12 34 3 21 9 1 -14 KIP - 4 - - - 3 1 - 2 - 315 UUAP Fiktif Positif - 2 - - - 2 - - - - -16 UUAP Penyalahgunaan Wewenang - - - - - - - - - - -17 Lingkungan Hidup - 1 - - - - 1 - - 1 -18 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum - - - - - - - - - - -19 Sengketa Proses Pemilihan Umum - 3 - - 1 2 - - - - -

JUMLAH 49 176 7 4 32 134 52 87 56 15 13

pengadilan tata usaha negara medan - ptun …...44 1. sop penerimaan gugatan 2. sop pendaftaran...

Documents