presentasi k3 uu no 1 1970 tentang keselamatan kerja

Kelompok 3:undang-undang no.1 tahun 1970

tentang keselamatan kerjaNAMA :

Nabilla Aprilia Triadi

Qishan F Rizal F

• Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya

• Orang lain yang berada di tempat kerja perlu menjamin keselamatannya

• Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien

TUJUAN

1. Kampanye2. Pemasyarakatan3. Pembudayaan4. Kesadaran dan kedisiplinan

Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui :

Penjelasan Umum

• Dengan majunya industrialisasi, mekanisasi, elektrifikasi dan modernisasi, maka dalam kebanyakan hal berlangsung pulalah peningkatan intensitet kerja operasionil dan tempo kerja para pekerja. Hal-hal ini memerlukan pengerahan tenaga secara intensief pula dari para pekerja. Kelelahan, kurang perhatian akan hal hal lain, kehilangan keseimbangan dan lain-lain merupakan akibat dari padanya dan menjadi sebab terjadinya kecelakaan.

• Bahan-bahan yang mengandung racun, mesin-mesin, alat-alat serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan ketrampilan dan latihan kerja, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru, sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja. Maka dapatlah difahami perlu adanya pengetahuan keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang maju dan tepat.

• Bahan-bahan yang mengandung racun, mesin-mesin, alat-alat serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan ketrampilan dan latihan kerja, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru, sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja. Maka dapatlah difahami perlu adanya pengetahuan keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang maju dan tepat.

• peraturan yang maju akan dicapai keamanan yang baik dan realistis, faktor sangat penting dalam memberikan rasa tentram, hal ini dapat mempertinggi mutu pekerjaan, meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.

PENDAHULUAN:

(UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA)

• Walaupun undang-undang tersebut mengatur tentang keselamatan kerja tetapi hal yang dimaksud disini adalah tentang masalah kesehatan dalam bekerja. Undang-undang ini diatur agar keselamatan dalam bekerja itu terjamin. Sehingga semua pekerja mendapat perlindungan atas pekerjaannya dalam melakukan pekerjaan. Hal itu untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktifi tas nasional. Dan memberikan rasa aman bagi pekerja baru.Ruang lingkup dari undang-undang ini adalah semua pekerjaan baik di darat, di dalam tanah ataupun di dalam air, maupun di udara. Dan tentunya yang berada di dalam wilayah hukum Republik Indonesia kita.

Presiden Republik Indonesia :Menimbang :a. bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalammelakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitasNasionalb. bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja terjamin pula keselamatannyac. bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisiend. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-normaperlindungan kerja;e. bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang yang memuatketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembanganmasyarakat. Industrialisasi. teknik dan teknologi

Mengingat :1. Pasal-pasal 5.20 dan 27 Undang-undang Dasar 1945;2. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuanPokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 35,Tambahan Lembaran negara Nomor 2912).Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; MEMUTUSKAN:1. Mencabut:Veiligheidsreglement tahun 1910 (Stbl. No.406).2. Menetapkan :Undang-undang Tentang Keselamatan Kerja

• (1) Tempat Kerja adalah ruangan tertutup seperti kantor-kantor, pabrik, ruangan terbuka seperti proyek-proyek, yang di pakai oleh tenaga kerja itu sendiri.

• (2) pengurus ialah orang yang mempunyai tugas pemimpin sesuatu di tempat• kerja.• (3) pengusaha ialah:• a. orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan• untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;• b. orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan suatu usaha• bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja• c. orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum• termaksud pada (a) dan (b), jika kalau yang diwakili berkedudukan di wilayah• Indonesia.• (4) direktur ialah orang profesional yang ditujuk oleh pemilik perusahan untuk

menjalankan dan memimpin persoalan terbatas.• (5) pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dan Departemen Tenaga• kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja;• (6) ahli keselamatan kerja adalah tenaga teknisi yang berkeahlian dalam keselamatan

kerja sesuai undang-undang

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

(1)Tempat kerja, dalam wilayah hukum R.I :a. Darat, dalam tanahb. Permukaan air, dalam airc. Udara

(2)Rincian tempat kerja, terdapat sumber bahaya yg berkaitan dengan :

a. Keadaan mesin/ alat/ bahanb. Lingkungan kerjac. Sifat pekerjaand. Cara kerjae. Proses produksi

(3)Kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja

BAB II RUANG LINGKUPPasal 2


(1)Arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat keselamatan kerja sesuai K3

(2)Pengembangan perundangan dengan syarat-syarat keselamatan kerja sesuai K3 di luar ayat (1) dalam bidang IPTEK

Pasal 3


(1)Penerapan syarat-syarat K3 sejak tahap perencanaan s/d pemeliharaan

(2)Mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi teknis guna menjamin keselamatan barang itu sendiri

(3)Kecuali ayat (1) dan (2) bila terjadi perkembangan IPTEK dapat ditetapkan lebih lanjut

Pasal 4


(1) Direktur sebagai pelaksana umum(2) Wewenang dan kewajiban dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur

dengan peraturan perundangan.

(1) panitia Banding (2) Tata cara permohonan banding (3) Keputusan panitia banding tidak bisa di banding lagi

Pasal 5

Pasal 6


Pasal 7 untuk pengawasan pengusaha harus membayar

Retribusi sesuai ketentuan yang akan diatur perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan Tenaga Kerja baik mental maupun fisik

(2) Pengurus diwajibkan memeriksakan tenaga kerja, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur.


Pasal 9 – Pembinaan

Pasal 10 (1) Panitia Pembina K3 bertugas memberi pertimbangan dan dapat membantu

pelaksanaan usaha pencegahan kecelakaan dalam, perusahaan yang bersangkutan serta dapat memberikan penjelasan dan penerangan efektif pada para pekerja yang bersangkutan.

(2) Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu Badan yang terdiri dari unsur-unsur penerima kerja, pemberi kerja dan pemerintah (tripartite).

(1)Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan TK baru(2)Dinyatakan mampu dan memahami pekerja(3)Pengurus wajib pembinaan(4)Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3


(1)Kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan(2)Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan

Pasal 11 - Kecelakaan

Pasal 12 – Hak dan Kewajiban TK

a. Memberi keterangan yang benar (peg. Pengawas dan ahli K3)b. Memakai Alat Pelindung Diri c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat

K3e. Menyatakan keberatan kerja bila syarat-syarat K3 tidak

dipenuhi dan Alat Pelindung Diri yang wajib diragukan


Pasal 13 – Kewajiban memasuki tempat kerja

Barangsiapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati K3 dan APD

Pasal 14 – Kewajiban pengurus

a. Menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerjab. Memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3c. Menyediakan APD secara cuma-cuma


Pasal 15 – Ketentuan Penutup

(1) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di atur lebih lanjut dengan peraturan perundangan

(2) Ancaman pidana atas pelanggaran :• Maksimum 3 bulan kurungan atau• Denda maksimum Rp. 100.000

(3) Tindak pindana tersebut adalah pelanggaran

Pasal 16Kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling lama setahun (12 Januari 1970)

Pasal 17Aturan peralihan untuk memenuhi keselamatan kerja VR 1910 tetap berlaku selama tidak bertentangan


• Pasal 18• Menetapkan UU No. 1/ 1970 sebagai undang-undang

keselamatan kerja dalam LNRI No. : 1918 mulai tanggal 12 Januari 1970

presentasi k3 uu no 1 1970 tentang keselamatan kerja

Documents