TENTATIP

POKOK-POKOK REPEUTA Ill

BIDANG

PENYIAPAN TANAH PEMUKIMAN TRANSMitRASI

Juni, 1978

TENTATIP

POKOK-POKOK REPEUTA ill

BIDANG

PENYIAPAN TANAH PEMUK.IMAN TRANSMIGRASI

Dep. Peker)aan Umum & Tenaga Llatrlk PUSLITBANG

PERPUSTAKAAN

Juni, 1978

-----------;~naga Ustr\\( IJmum & e

[, ~\ Oep. Pekerjaan I I B A ~ ~ G .

~ -~ p ~ ~ ~ ~ S T A 1<. A AN •. . -. . ... ~ .. i

f~~-~ Dt:PARTEMEN PEKER.JAM! tJ,"·, :;.,_r.

1- .1' I . p u s L I ~ B_ A ~~ ( - ' rf ', .f! P E R P US I A K /-" ,..:. . J

~i-L,~~;;·~~~ : ;c;-;q. let~; .. ~ J

' i N.l.: 311/fll . ;~ ~~~

N.K. : 3~$".3 )'' i!V.b I ) -

I S I

KOLOM I GBHN 1978 BIDANG TRANSMIGRASI

( 1) Kaitan Langsung

a) Umum

b) Khusus

(2) Kaitan Tidak Langsung

KOLOM II (1) Arah Utama

(2) Sasaran Utama

(3) Langkah-langkah Utama

KOLOM III (1) Penjelasan Mengenai Kebijaksanaan Yang

Ditempuh

(2) Ruang Lingkup

(3) S k a I a

(4) Pentah~pan

(5) Kaitan Dengan Sektor-S.:ktor Lain

(6) Alterna tif-alterna tif

(7) Implikasi Regional

(8) lmplikasi Pembiayaan

***

KOLOM I

~ 1) LANGSUNG

a) U mum

POLA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Tuj uan Pem bangunan Nasional

B. Landasan Pem bangunan Nasional

c. Asas-asas Pemhangunan Nasional

D. Modal Dasar dan Faktor-faktor Domin an

E. Wawasan Nusantara

F. Ketahanan Nasional

POLA UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Berdasarkan pada Pola Dasar Pembangunan Nasional, disusunlah Pola Umum

Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi jangka waktu 25 sampai de­

ngan 30 tahun sebagai usaha ptmgarahan dalam melaksanakan pembinaan

dan pembangunan Bangsa pada umumnya dalam menuju tercapainya cita­

cita Nasional.

A. Pendahuluan

B. Arah Pembangunan Jangka Panjang

2

b) Khusus

1. Program transmigrasi ditujukan untuk meningkatkan penyebaran pendu­

duk dan tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah pro­

duksi dan pertanian baru dalam rangka pembangunan daerah, khu­

susnya di luar P. Jawa, P. Madura, P. Bali dan P. Lombok, yang da-L/

pat menjamin peningkatan taraf hidup para transmigran dan taraf hi-

dup masyarakat disekitarnya. Dalam pelaksanaan transmigrasi perlu

diperhatikan pula kepentingan pert all;. nan dan keamanan nasional.

2. Disamping transmigrasi yang langsung digerakkan oleh pemerintah ma­

ka transmigrasi spontan juga perlu lebih didorong dengan memperluas

pembangunan dan kegiatan ekonomi di luar Jawa serta dengan me­

ningkatkan hubungan antar pulau.

3. Karena penyelenggaraan transmigrasi bersifat lintas sektoral maka pe­

laksanaannya perlu dilakukan secara terkoordinasi.

Untuk mcnjamin keberhasilan pelaksanaan program transmigrasi, perlu

dilakukan persiapan-persiapan yang matang; pada daerah asal transmi­

gran, pada d •• aah tujuan transmigran dan penyediaan sarana produksi.

3

(2) TIDAK LANGSUNG

J

1. Pembangunan pertanian yang dilanjutkan dalam rangka meningkatkan

produksi pangan, meningkatkan ekspor, meningkatkan penghasilan pe­

tani dan memungkinkan dukungan yang kuat terhadap pembangunan

industri.

2. Peningkatan produksi perkebunan, kehutanan dan perikanan disam-

ping untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja dan penghasilan

/ rakyat, juga bertujuan untuk menunjang pembangunan industri serta

meningkatkan ekspor.

3. Disamping memanfaatkan hasil hutan untuk pembangunan, perhatian

penuh perlu diberikan pada pembinaan hutan sebagai sumber alam.

Dalam rangka itu perlu sckali dilakukan usaha-usaha peningblan pe­

nertiban penebangan hutan, pcnanaman kembali hutan-hutan yang ru­

sak serta konversi sebagian hutan alam menjadi hutan buatan yang

menghasilkan kayu industri. Disamping itu hutan perlu dikelola se­

demikian rupa sehingga rakyat merasakan manfaatnya secara langsung.

Hal ini akan lebih meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat un­

tuk membina kelestarian hutan.

4. Pengelolaan bidang pertambangan perlu diserasikan dengan kebijaksana­

an umum dibidang energi dan bahan bakar 'l'rta dengan pengembang­

an wilayah, disertai dcngan peningkatan pengawasan yang menyeluruh.

5. Perluasan kesempatan kerja dan l'crlindunga .. tcnaga kerja harus meru­

pakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya nwnyeluruh disemua sektor.

Dalam hubungan ini program-program pembangunan sektoral maupun

regional perlu senantiasa mengusahakan terciptanya perluasan kesem­

patan kerja sebanyak mungkin dcngan imbalan jasa yang sepadan.

Dengan jalan demikian maka disamping peningkatan produksi sekaligus

4

dapat dicapai pemerataar' hasil pembangunan karena adanya perluasan

partisipasi masyarakat secara ak tif didalam pembangunan.

6. Kebijaksanaan tcnaga kerja harus pula diarahkan kepada penyaluran

penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja yang lebih baik melalui

perbaikan informasi serta pcmbinaan dan peningkatan ketrampilan.

Demikian pula kebijaksanaa11 dibidang perlindungan tenaga keija ditu­

jukan kepada perbaikan upah, sarat keija, kondisi kerja dan hubung­

an kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial didalam ran~ka perbaikan

kesejahteraan tenaga kerja sccara mcnyeluruh.

7. Dalam Pelita Kctiga ditilJgkatkan keselarasan antara pembangunan sek­

toral dan pembangunan daerah, schingga pembangunan sektoral yang

bcrlangsung didaerah-daerah benar-benar sesuai dengan potensi dan pri­

oritas daerah, sedangkan keseluruhan pembangunan daerah juga benar­

benar merupakan satu kesatuan demi terbinanya Indonesia sebagai sa­

lah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-kea­

manan didalam mewujudkan tujuan nasional.

8. Dalam rangb pelaksanaan pcmbangunan nasional yang lebih merata

seluruh daerah diusahakan keserasian laju pertumbuhan an tar daerah,

antara lain dcngan peningkatan perhubungan antar daerah dan antar

pulau, memberikan bantuan dan rangsangan bagi peningkatan pemba -

ngunan daerah-dacrah yang rclatif tcrbelakang, serta penyebaran pen­

duduk yang lcbih merata melalui transmigrasi.

9 Untuk melaksanakan peningkatan pembangunaH daerah diperlukan pe­

ningkatan praka ->a dan partisipasi rakyat didaerah. Disamping itu de­

ngan memperhatikan kcmampuan dacrah, perlu ditingkatkan pendapat­

an dacrah baik Jengan pcmungutan yang lebih intensif, wajar dan tcr­

tib terhadap sunrber-sumbcr yang ada maupun dengan penggalian sum­

bcr-sum ber .keuangan banr serta peningkatan dan penyempurnaan pe-

5

nyaluran berbagai dana bantuan pembangunan. Dalam rangka ini ke­

mampuan serta perbaikan aparatur Pemerintah Daerah perlu terus di­

tingkatkan baik aparatur otonom maupun aparatur vertikal dalam

rangka mewujudkan otonomi Daerah secara lebih nyata dan bertang­

gung jawab.

10. Koordinasi fungsionil perwilayahan dan kerjasama pembangunan an tar

daerah perlu lebih ditingkatkan untuk lebih melancarkan pelaksanaan

dan pengelolaan kegiatan-kegiatan pembangunan.

II. Pembangunan kota perlu lebih memperhatikan keserusian hubungan

antara kota dengan lingkungan d.an antara kota dengan ·Jaerah pede­

saan. sekitarnya serta keserasian pertumbuhan kota itu sendiri.

12. Dalam pelaksanaan pembangunan perlu selah! diadakan penilaian ) .mg

seksama terhadap pengaruhnya bagi lingkungan hidup, agar pengaman­

an terhadap pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hidupnya dapat

dilakukan sebaik-L.dknya. Penilaian tersebqt perlu dilakukan baik se­

cara sektoral maupun region<.~. dan untuk itu perlu dikembangkan kri­

teria mutu baku lingkungan hidup.

13. Rehabilitasi sumber alam yang berupa tanah dan air yang rusak per­

lu lcbih ditingkatkan lagi melalui pendekatan terpadu daerah alir<tll su­

ngai dan wilayah. Dalam hubungan ini program penyelamatan hutan,

tanah, dan air perlu lebih discmpurnakan dan ditingkatkan.

14. Pendayagunaan daerah pantai dan laut perlu ditingkatkan tanpa meru­

sak mutu dan kelestarian lingkungan hidup.

15. Dalam pembangunan pemukiman diberikan prioritas kepada perbaikan

Iingkungan hidup bagi masyarakat bcrpenghasilan rendah.

16. Pendidikan nasional berdasarkan a tas Pancasila dan bertujuan untuk

6

meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan

dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian

dan memperteba1 semangat kebangsaan agar dapat n:enumbuhkan rna-

nusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya ·~ndiri

serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

17. Mutu pendidikan ditingkatkan untuk mengejar ketinggalan dibidang il­

mu pengetahuan dan teknologi yang mutlak diperlukan untuk pemba­

ngunan.

18. Sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan

segala bidang yang memerlukan jenis-Jcnis keahlian dan ketrampilan

serta dapat sekaligus meningkatkan produktivitas, mutu dan efisiensi

kerja.

19. Titik berat program pendidikan diletakkan pada perluasan pendidikan

dasar dalam rangka mewujudkan pe1aksanaan wajib belajar yang seka­

Iigus memberikan ketrampilan yang sesuai dc:ugan kebutuhan lingkung­

annya serta peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan pada semua

tingkat untuk dapat menghasilkan anggota-anggota masyarakat yang me­

miliki kecakapan sebagai tenaga pembangunan.

20. Makin meningkatkan peranan perguruan-perguruan tinggi dan Iembaga­

lembaga penelitian dalam kegiatan pembangunan, ant:1ra lain dengan

cara-cara :

I) Penggunaan kebebasan mimbar akadcmis dalam bentuk-bentuk

yang kreatif, konstruktif dan bcrtanggung jawab, tetap dijamin

sehingga dapat bermanLat bagi masyarakat dan pemba;Jgunan.

2) lntegrasi dan konsolidasi kegiatan-kegiatan mahasiswa dan cende­

kiawan sesuai dengan profcsir' ya dalam wadah-wadah yang efek­

tir sehingga mereka dapat menyumbangkan prc:stasi-prestasi serta

partisipasi yang positif.

7

21. Perlu dilanjutkau dan ditingkatkan usaha-usaha pembinaan secara fung­

sionil dan terintegrasi bidang pendidikan umum dan kejuruan dalam

rangka tercapainya suatu sistem pembinaan pendidikan secara nasional,

mantap dan terpadu.

22. Nilai budaya Indonesia terus dibina dan dikembangkan guna memper­

kuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan

nasional serta memperkokoh jiw3 kesatuan nasional.

23. Disiplin nasional dibina dan dikembangkan secara lebih nyata, dalam

usaba untuk memperkokob kesetiakawanan nasional, lebib menanam -

kan sikap mental tenggang rasa, bemat dan. prasaja, bekeija keras, cer­

mat, tertib, penub rasa pengabdian, jujur dan kewiraan.

24. Kebijaksanaan pengcmbangan ilmu pengetahuan dan teknologi diarah -

kan pada pengembangan kemampuan nasional dalam ilmu dan tekno­

logi yang diperlukan dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan

se~ta prioritas pembangunan. Cabang-cabang ilmu pengetabuan ter-

tentu yang penting tetapi kurang peminatnya perlu mendapat perhati­

an kbusus.

25. Dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetabuan dan basil penelitian ba-

gi pembangunan perlu diciptakan iklim yang menggairahkan kegiatan

penelltian dan pengembangan.

26. Lembaga-lembaga penelitian ditingkatkan daya gunanya sesuai dcngan

prioritas pembangunan sedang disamping itu ditingkatkan pula sistem

informasi mengenai kegiatan dan basil penelitian.

27. Dalam pembinaan ilmu pengetabuan perlu diciptakan iklim yang men­

jamin pertumbuhan dan obyektivitas ilnm pengetahuan yang diarahkan

untuk kepentingan nasiunal.

Dalam hubungan ini perlu ditingkatkan kemampuan Perguruan Tinggi,

Lembaga Peuditian, organisasi dan kegiatan cendekiawan serta dicip­

takan sistem pengh~rgaan pada karya-karya ilmiah y~ng dapat mem­

pertinggi martabat bangsa.

28. Dalam mendorong kegiatan pembangunan diusahakan pengembangan

serta pemanfaatan teknologi yang tepat guna dengan meneliti secara

seksama teknologi yang akan dipilih yang dapat menunjang pening -

katan produksi, perluasan ke;;..:mpatan keija d<tn pemerataan penda -

patan.

29. Dalam rangka mempertinggi taraf kesehatuu dan kecerdasan rakyat,

maka ditingkatkan pelayanan kesehatan dan perbaikan mutu gizi.

Peningkatan pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi diutamakan ke­

pada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, l)aik di desa

·maupun di kota.

30. Kebijaksanaan kependudukan perlu dirumuskan secara nasional dan

menyeluruh dan dituangkan dalam program-program kependudukan

yang terpadu.

31. Kebijaksanaan kependudukan yang perlu ditangani antara lain meliputi

bidang-bidang pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, ter­

utama kematian .anak-anak, perpanjangan harapan hidup, penyebaran

penduduk yang lebih serasi dan seimbang, pola urbanisasi yang lebih

berimbang dan merata serta perkembangan dan penyebaran angkatan

kerja.

/ 32. Untuk program pembangunan perumahan perlu dikembangkan suatu

sistem yang lebih terarah dan terpadu, yang b~rkaitan dengan tata gu­

na tanah perkotaan dan pedesaan, pembiayaan, perluasan kesempatan

kerja, kesehatan lingkungan, produksi bahan bangunan lokal dan ke­

serasian pembangunan daerah serta lingkungan pemukiman pada umum­

nya.

9

33. Perbaikan pelayanan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan

kesadaran serta kemampuan setiap warga negara untuk ikut serta di­

dalam pembangunan. Disamping itu, sebagai salah satu perwujudan

usaha untuk menuju tercapainya keadilan sosial, rnaka diusahakan ke­

sempatan yang lebih luas bagi setiap warga negara untuk mendapat­

kan tingkat kesejahteraan sosial yang makin baik.

34. Dalam rangka memantapkan stabilitas politik yang dinamis serta pe­

laksanaan mekanisme demokrasi Pancasila, perlu makin memantapkan

kehidupan konstitusionil, demokrasi u • .m tegaknya hukum. Dalam hu­

bungan ini perlu dilanjutkan langkah-langkah pelaksanaan mckanisme

kepemimpinan nasional; serta memantapkan fungsinya dan saling ber­

hubungan antara Lembaga-lembaga Tinggi Negara berdasarkan Undang­

Undang Dasar 1945.

35. Pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur Pemerintal1 ba­

ik ditingkat pusat maupun daerah, termasuk perusahaan-perusahaan

milik negara dan milik daerah sebagai aparatur perekonomian negara

dilakukan secara terus-menerus agar dapat mampu menjadi alat yang

efisien, efektif, bersih dan berwibawa sehingga mampu melaksanakan

tugas-tugas umum Pemerintah maupun untuk menggerakkan pelaksa­

naan pembangunan secara lancar.

36. Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kebijaksanaan dan langkah-langkah

yang telah dilakukan dalam rangka penertiban aparatur Pemerintah

serta dalam menanggulangi masalah-masalah korupsi, penyalahgunaan

wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan nega­

ra, pungutan-pungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan lain­

nya yang menghambat pelaksanaan pembangunan.

37. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar

diseluruh pelosok Negara dan dalam rangka membina kesatuan bang-

l l

kah-langkah UHtuk penyusunan perundang-undangan yang menyangh.ut

hak .dan kewajiban asasi warganegara dalam rangka _ mengamalbn

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

42. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada ke­

pentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan disegala

bidang.

43. Meningkatkan peranan Indonesia di dunia internasional dalam rangka

membina dan meningkatkan persahabatan dan ke:rja sama yang saling

bermanfaat antara Bangsa-bangsa.

44. Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi di­

antaca negara-negara yang sedang membangun lainnya untuk memper­

cepat terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Baru.

45. Pembangunan pertahanan-pertahanan nasional secara keseluruhan harus

dikaitkan dengan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sedemiki­

an rupa sehingga merupakan bagian yang integral daripada pembangun­

an nasional. Setiap investasi harus menunjukkan kemanfaatan yang

nyata dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan atau sasaran, ser­

ta harus memiliki waktu kegunaan yang cukup panjang. Suatu kcgu­

naan tambahan hendaknya diusahakan apabila mungkin.

46. Prinsip ekonomi perlu diterapkan sebaik mungkin dalam usaha perta­

hanan-keamanan nasional, disamping itu efektivitas untuk menghadapi

keadaan darurat harus tetap terjamin. Dalam keadaan aman dan da­

mai dipelihara kekuatan pertahanan keamanan nasional yang relatif

kecil tetapi efisien dan efektif, yang dalam keadaan darurat harus da-

pat dikembangkan dengan cepat. Kebutuhan akan kemampuan pe-

ngembangan kekuatan ini menghendaki agar dirumuskan suatu sistem

cadangan, yang mencakup kekuatan lapangan beserta segenap unsur,

sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukungnya.

12

47. Suatu penelitian nasional perlu dilaksanakan untuk membuat inventa­

risasi kemampuan industri dalam negeri guna mendukung penyeleng -

garaan pertahanan-keamanan nasional dan direncanakan cara-cara pe­

manfaatannya dalam keadaan darurat.

48. Kekuatan lapangan menurut sifat dan tugas khasnya masing-masing ,

harus direncanakan menempati posisi-posisi strategis yang memung­

kinkan dilakukannya reaksi yang cepat terhadap ancaman yang datang.

Daerah-daerah perbatasan, alur-alur pelayaran dan selat-selat yang pen­

ting, perlu dinilai tingkat kemungkinannya menjadi arah pendekat po­

tensial bagi berbagai bentuk ancaman, untuk kemudian digunakan se­

bagai dasar penentu dislokasi kekuatan atau pangkalan yang sesuai.

Perhatian yang lebih besar harus diberikan kepada kekuatan pemuku~

yang perlu memperoleh latihan-latihan terus menerus dengan dukung­

an fasilitas yang sebaik mungkin. Daerah-daerah latihan yang cukup

luas di luar Jawa yang sekaligus dijadikan pangkalan bagi satuan-satu­

an perlu memperoleh prioritas yang tinggi dalam pembangunan perta­

hanan- keamanan nasional.

49. Keberhasilan tugas pertahanan-keamanan nasional banyak tergantung pa­

cta dukungan yang diberikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu, upaya pertahanan-keamanan nasional harus dapat me­

manfaatkan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

SO. Pembinaan kemampuan pertahanan-keamanan nasional diusahakan un­

tuk meningkatkan kemampuan unsur-unsur Hankam yang meliputi ke­

mampuan kekuatan di darat, di !aut, di udara, penertiban dan penye­

lamatan masyarakat serta unsur-unsur kemampuan lainnya sehingga

ABRI mampu melaksanakan tugas-tugas pertahanan-keamanan nasional

sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh ncgara

dan bangsa Indonesia.

13

51. Pembinaan kemampuan ABRI sebagai kesatuan sosial diarahkan agar

ABRI marnpu untuk :

a) Bersama-sama kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan

kegiatan-kegiatan pembangunan nasional.

b) Meningkatkan peranannya secara aktif dalam memperkokoh keta­

hanan nasional.

***

KOLOM II

ARAH, SASARAN DAN LANGKAH-LANCKAH UTA:'>IA

(I) ARAH UTAMA

Arah utama didasarkan pada pemikiran-pemikiran sebagai berikut

Pencapaian kderpaduan menyeluruh, dimana kaitan fungo.: fungsi jdas dan tcr­

arah menurut hirarki kcpentingan pengemba' ·an Nasional. Dalam hal ini lan­

dasan yang digunakan ialah landasan pemikiran Perkembangan Nasional yang

mengikuti baik pendekatan wilayah maupun pendekatan sektoral secara terpa­

du, mclalui usaha optimasi.

Pendekatan sektoral pada dasarnya diarahkan pada usaha memaksimalkan per­

kembangan sektor-sektor untuk memenuhi pendapatan Nasional yang diingin­

kan. Dalam pada itu disadari bahwa hal ini dapat menjurus pada perkem -

bangan wilayah-wilayah/daerah-daerah secara tidak seimbang dan tidak merata,

karena daerah-daerah yang tclah maju dcngan tingk::t kemudahan yang tinggi

akan lebih bcrkembang, sedangkan daerah-daerah dengan tingkat kemudahan

yang rendah akan kurang bcrkcmbang. Hal ini dapat u1hindarkan dengan u-

saha mcncapai sua tu struk t ur Pen gem bangan \11 ilayah tertentu yang d iing: .1kan,

yaitu yang menjamin dicapainya suatu tingkat perkembangan antar dac!ah yang

makin seimbang. Struktur pengcmbangan tersebut meng)-' mbarkan penyebaran

dan tingkat pakembangan dari Satuan-satuan Wilayah Pcngembangan

yang diukur dari tingkat kemudahan ma:,lllg-masing.

(SWP)

Pembangunan Nasional, scpcrti disebutkan dalam GBHN 1978, menetapkan

pcncapaian usaha bcsar yang diarahk.:n pada tcrwujutnya kcscilllbangan dan pe­

mcrataan d~dam tingkat pertumbuhan antara ':~erah yang terccrmin r~lda ting -

kat kcmudahan masing-masing wilayah/dacrah atau dengan kata lain L.1gkat kc-

tcrbukaannya terhadap dunia luar.

Kriteria yang digunakan untuk menyatakan tingkat pertumbuhan ialah "tingkat

ketersediaan (Jremudahan) kebutuhan-kebutuhan hidup maupun kebutuhan-kebutuh

an untuk melakukan kegiatan usaha". Kritcria ini membcrikan ukuran pula

bagi "kcscmpatan pertumbuhan" dan "daya tarik", yang jelas mempengaruhi o­

rientasi serta mempertimbangkan masyarakat dalam mcncntukan lokasi tcmpat

pcmukiman maupun lokasi dan jenis kcgii.ltan usahanya. Pemilihan lokasi trans­

migrasi dengan demikian disamping memperhatikan kescimbangan ekologis, harus

memperhatikan tingakt harga pasar yang memadai pada kota/pusat distribusi

yang d iccrm in kan dari ti ngk: ~ aksessibilitasnya yang tinggi.

Disamping itu, juga diperhatikan faktor-faktor kesuburan tanah minimum. Me­

kanisme pengembang._,t yang menjelmakan diri dalam Satuan Wilayah Pengem -

bangan (SWP) merupakan suatu kesatuan antara keseimbangan ckologis dengan

pemukiman yang ada didalamnya.

Dcngan demikian, perencanaan pemukiman perlu dikaitkan dcngan perencanaan

t)engembangan SWP-SWP yang meningkatkaY1 kep-adatanjasa distrihusi dan mcniriggikan

"tingkat kemudahan" kebutuhan berupa barang-barang dan jasa, yang berakibat

menimbulkan "kescmpatan pertumbuhan" dan "daya tarik".

Menscimbangkan dan pemet _ .tan dalam tingkat pcrtumbLilan anL:r daerah di­

caminkan dcngan perencanaan pengembangan SWP-SWP, yang diarahkan menu­

ju terwujudnya kcscimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya.

Tingkat perkcmbangan scrta pcnyebaran SWP-SWP di Jalam Wilayah Nasional

menggambarkan Struktur Pcngembangan Vilayah Tingkat Nasional (SPWTN).

(2) SASARAN UTAMA

Sasaran utama yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran arah kcl>tJaksanaan di­

tentukan meJaJui pcrencanaan-perl'llCanaan bertahap uall berjangka tertl'll!ll yang

tdah mcmpertimbangkan hal-hal scbagai b ikut

3

I) Kontinuitas Pel ita II dan Repelita III yang harus terjamin karu1a kaitan­

nya pada Rencana Umum Jangka Panjang yang saua. i !al ini sebagai

suatu perujudan sinkronisasi ketatala: tnaan yang terkait pada keterpadu-

an (integrasi) permasalahan pembangunan dibid" Penyiapan Tanah Pcmu-

kima11 Transmigrasi tersebut digamb:t· kan dalam R-20 ialah suatu rencana

jangka 20 tahun Pcnyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi.

2) Tuntutan-tuntutan baru sebagai akibat dari peL ,ikan-perbaikan yang ditu­

runkan dari penditian-penelitian terh:~ciap pemikiran, perencanaan dan im­

plementasi Pelita II, pada hakekatnya t .. enghasilkan penyempumaan­

penyempurnaan. Hal ini disebabkan teruwna karena tingkat pemikiran

dan peren~:.~naan pada waktu penyusunan Repelita II belum memaclai clan

l>dum dapat menjangkau knlalaman dan ketajaman seperti yang berlaku

sekarang, antara lain belum dipertimbangkannya penyusunan perencanaan

dan program transmigrasi yang tcrkait d ·ngan SPWTN serta SWP yang

mencaku piny a.

3) Kdangsungan kehidupan bangsa (st viva)) dan regencrasi bangsa harus da­

pat dijamin berJangSUilg clalam bentl'k yang I iCnjalllill perkembangan Oang­

<;a selanjutnya, yaitu dengan Dasar struktur pcrkembangan bangsa yang di­

ills.nkan yang mempunyai kaitan yang jelas dengan t, rwujudnya wawasan

nusantara dan pcningkatan ketahanan nasional.

Khususnya dalam pcrwujudan wawasan nusantara dan kd. ngsungan kcta­

hanan nasional penyiapan tanaL pemukiman transmigrasi memberikan kon­

tribusinya, karena dengan terbukanya daerah baru akan meningkatkan pro­

duksi dan tingkat hidup bagi transmigran maupun penduduk lokal.

Pcnduduk lokal diusahakan akan mcndapatkan manfaat langsung dari pc·m­

bangunan dengan mcncmpatkannya dalam Satuan Pemukiman Utama UI­

mana ditempatkan fasilitas umum pcmukiman. Dalam pada itu penyebar~

an penduduk yang meluas akan memungkinkannya dijangkaunya Wilay:dl­

\v ilayah yang tadinya belum terjangkau oleh jasa distribusi.

4

(3) LANGKAH - LANGKAH UTAMA

Dalam usaha mewujudkan sasaran-sasaran utama sebagai y,,ng disebu[kan dalam

(2), ditempuh langkah utama seperti yang dicerminkan dalam program-program

yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut

l) Meluasnya program penyiapan tanah pemukiman transmigrasi memberikan

kontribusi pada penonjolan keadilan sosial yang lebih me rata dan peme­

ra taan pem bangunan serta hasil - hasilnya, termasuk peningkatan dan per­

luasan kesem pa tan kerja.

2) Adanya program yang jelas dalam penyiapan tanah pemukiman transmigra­

si dari Satuan Pemukiman, Satuan Kawasan Pemukiman serta Satuan Wi­

layah Pengembangan dalam kaitannya dengan Struktur Pengembangan Ting­

kat Nasional, memberikan gambaran bahwa wilayah-wilayah akan mengala­

mi pcnstrukturan sedemikian rupa sehingga memudahkan perkembangan­

nya.

3) Adanya penanganan yang didasarkan pada

a. K riteria fungsionil Penyiapan Tanah Pemukiman Transmig1.1Si yang le­

bih mantap, yaitu

- penyiapan Ia han usaha dari stap olah menjadi siap tanam, term a-

) suk penyediaan bib it tanaman pupuk, dan pestisida yang cukup.

b.

- penyiapan prasarana perhlihungan intra yang lebih m" .1tap Ualan

jalan desa diberi perkerasan kerikil).

- penyiapan fasilit-ts umum yang lebih memadai sesuai d,.,, ~tn hirar­

ki pemukimannya.

Kriteria teknis yang lebih •. tjam dalam bentuk tingkat-tingkat pc-

\.! nanganan teknis sebagai berikut

- pada tingkat perencanaan secara teknis ~Ltdah cliperhitungkan eksis­

te nsi perk am pungan penJ uJuk lokal, sehingga pend ud uk lokal :.kan

5

mendapatkan manfaat dalam bentuk peningkatan pem bangunJn.

- Pada tingkat perencanaan inipun diperhitungkan faktor kdestarian

wilayah

- Pentajaman kriteria kebutuhan petani mcnurut standar rata -rata

serta tingkat-tingkat perkembangannya.

4) Penghindaran program yang tumpang tindih selalu diusahakan untuk

diatasinya melalui BP2DT.

5) Adanya struktur yang jelas dari keseluruhan program yang bcrdasar­

kan sistem pclaksanaan tugas Dit. Jen. Bina Marga dalam bentuk

- program utama

- program penunjang utama

- program penunjang umum.

***

KOLOM III

( 1) PENJELASAN MEN GENAl KEBIJAKSANAAN YANG DITEMPUH

·~

Keterpaduan yang dicapai adalah keterpaduan yang menyeluruh, bukan sekedar

keterpaduan partial sektor, bukan keterpaduan partial lokasi dan bukan pula

keterpaduan sektor yang satu pada yang lainnya.

Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi dalam kaitannya SW') dan SPW'l N

diusahakan untuk menundukkan fungsi Pengembangan Lingkungan Kehidupan

di dalam keseluruhan proses pertumbuhan bangsa. Masalah keterpaduan pemi­

kiran menjadi menonjol. Hal tersebut tercennin di dalam landasan perencana­

an Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi , ang dipergunakan dan yang me-

nempuh kebijaksanaan bahwa fungsi Peny,iapan Tanah Pemukiman Transmigrasi

bukan sekedar memenuhi tuntutan penampungan bagi para transmigran saja, a­

kan ttt:tpi memperhatikan fungsi SWP sebagai satu kesatuan di dalam SPWTN

yang dapat mengendalikan pertumbuhan bangsa menuju perkemb;,ngan antar

daerah yang semakin seimbang.

(2) RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi meliputi

a. Perencanaan Umum

- Studi ldentifikasi Wilayah Pengembau::; .... n meliputi 14 propinsi (Sumate­

ra, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Irian J aya).

- Studi Perencanaan Umum Pengembangan meliputi 14 propinsi (Suma -

tera, Kalimantan, Sulawesi, Ki.?pulauan Maluku, oan Irian Jaya).

2

b. Penyusunan Program Lima Tahun

Rencana satuan kawasan Pengen, bangan meliputi sejumlah 250 SKP

> c. Perencanaan Teknis

l/ d.

)

- }teucana teknis satuan Pengembangan meliputi sejumlah 1000 SP.

- Rencana iteknis jalan penghubung dan poros meliputi 15.000 km.

Pelaksanaan Fisik

-

-

-

Ja1an

1. Jalan penghubung

2. Jalan poros

3. Jalan des a

4. Jalan ladang/sawah

Penyiapan Lahan

1. Siap olah

2. Siap tan am

3. Lahan pembibitan

4. Penutup lahan

5.000 km

10.000 km

15.000 km

15.000 km

125.000 ha

1.000.000 ha

37.500 ha

:)00.000 ha

Penyediaan air bersih khusus untuk daerah pasang surut meliputi 250

buah.

Pem el iharaan jalan p·.;nghubm~:' dan poros meliputi 12.984 km.

1. Pembinaan peralatan dan bah an 15 dokumen

2. Pembinaan perkem bang an t.:knologi IS dokumen

3. Pembin<, .. n tenaga kerja 10.626 tenaga

3

( 4) PENTAHAPAN

Secara umum, pentahapan tahun demi L:hun dari im plementasi p:·ogram dapat

dilihat dalam tabel pada halaman 6.

Jumlah ha atau KK yang ditunjukkan memberi gambaran Jumlah ekivalen la­

han serta jalan yang diselesaikan pada tahun yang bersangkutan.

(5) KAITAN DENGAN SEKTOR LAIN.

Kaitan dengan sektor lain dilandasi oleh keterpaJuan peL•ikiran menurut pen­

dekatan Pengembangan Wilayah , • ,agai scktor Transmigrasi, penyiapan tanah pe­

mukiman transmigrasi berkaitan langsung dengan :

- Sektor pertanian dalam kaitannya dengan pv .tyediaan sarana pertanian danpe­

ningkatan produksi pertanian (pangan dan tanaman tahunan).

- Sektor Perhubungan dalam kaitannya dengan faktor isolasi dan aksesibilitas. k:.t ,(..( ;'"('«\..

- Sektor Industri deL.,;an kaitan forward dull backward yang kuat.

- Sektor Pemerintah dalam Neg.:u dalam kaitannya dengan statt., tanah, dan

juga fungsi ekonomi desa dan pengelolaan jalan-jalan desa, poros dan peng­

hubung.

Sektor Kesehatan d .~am k.!itannya dengan kesehatan para transmigran.

- Sektor Agama dalam kaitannya dengan para transmigran dalam

mental & spirituil.

pembinaan

- Sektor Sosial dalam kaitannya dengan penyediaan fasilitas umum bagi t: dlS­

migran maupun penduduk lokal.

- Sektor !ingkungan kehidupan dalam kaitannya d.ngan lingkungan kehidupan

di desa.

(6) ALTERNATIF-ALTERNATIF

Kriteria penyediaan lahan didasarkan pacta kemiringan tanah 0 - 8% untuk pe­

nyiapan tanah guna tanaman pangan.

Apabila didalam areal tertentu terdapat lahan dengan kemiringan 8-15% dan

kurangnya lahan dengan kemiringan 0-8% maka lahan demikian dapat diguna­

kan untuk tanaman keras.

Penyiapan tanah pemukiman transmigrasi dilakukan baik di: wah kering mau­

pun tanah rawa dan pasang surut, sehingga target dari masing-m~.sing dapat

disesuaikan sesuai dengan ketersediaan lahan.

Untuk menghindari erosi, sesudah pembukaan huta 1 sebesar 1 ha perlu diberi

penutup tanah ( ground cover ) - Penutup tanah ini dapat dengan mmput.

Untuk rencana peternakan, maupun dengan legiminase untuk menambah kesu­

buran tanah.

:7) IMPLIKASI REGIONAL

Dengan pendekatan dan langkah-langkah ya:;g diambil u •.. lalam penyiapan pe­

nyiapan tanah pemukiman trausmigrasi, teruju,dlya sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan akan memberikan implikasi Regional, diantaranya yang menonjol

ialah

- Temjudnya pusat-pusat pengembangan, baik peningkatan yang t dah ada mau­

pun pertumbuh..Jn bam, yalig dapat menjamin pelayanan yang k 11ill baik ter­

hadap wilayah-wilayah pengembangan.

- Terdapatnya tingkat kemudahan yang semakin meningkat pada daerah-daerah

yang kurang berkembang dengan terujudnya lingkungan kehidupan ; .. 11g ber­

taraf dan berpola lebih baik.

- Pengurangan tingkat kepadatan pendudu k diuaerah asal transmigran sehingga

memberikan kemungkinan kesempatan kerja yang lebih besar serta mening·

5

katnya penghasilan dan taraf hidup rata-rata

- Peningkatan produksi didaerah-daerah yang dibub untuk pemukiman transmi­

grasi serta terwujudnya pemerataan pcrgembangan daerah tujuan.

- Peningkatan mutu lingkungan kehidupan baik ditempat asal maupull ditem -

pat tujuan transmigrasi.

(8) IMPLIKASI PEMBIA Y AAN

lmplikasi pembiaya<m, akibat rencana pemerinL.Il untuk memindahkan transmi­

gran sebanyak 500.000 KK pacta Pelit:• III, meningkat beberapa kali diban -

dingkan dengan jumlah biaya yang dipergunakan selama Pelita 11 .

J umlah biaya yang cukup besar ini bdum dapat seluruhnya dipenuhi melalui

APBN. Bantuan dari negeri donor masih dipe; :c~kan terutama untuJ... penyiap­

an tanah.

Mengingat bahwa selain penyiapan tanah pe1 1ukiman transmigrasi masih ada

penyiapan tanah untuk resettlement, perlu diusahakan standar pembiayaan pa­

cta APBN.

Biaya yang diperlukan untuk penyiapan tanah pemukiman transmigrasi sebagai

berikut

Rp. Juta $ Ribu Total Rp. Juta

1979/1980 103.400,24 138.907,46 152.611,44

1980/1981 125.284,51 53.893,49 I. I ,41

1981/1982 153.591,24 59.587,71 167.lJ~6,84

1982/1983 189.062,67 66 .. J5,54 204.897,87

198Jjl984 229.526,51 31.505,80 229.526.'51

Pelita III 800.865,17 350.000,- 893.394,07

P E N T A H A P A N NO. RUANG LINGKUP TC:'AL

79/80 - 80/81 81/82 82/83 83/84

Program Utama

1. Pembanguna;-l JalaP Penghubung 5000 Km 800 880 980 1.100 1.240

2. Pembangunan Jalan Poros 10.000 K.m 1.600 1.760 1.960 2.200 2.480

3. Pembangunan Jalan Desa 15.000 Km 2.400 2.G4o 2.940 3.300 3.720

4. Pcmbangunan Jalan Ladang/Sawah 15.000 Km 2.400 2.640 2.940 3.300 .).720 5. Penyiap;m lahan si~n olah 125.000 Ha 20.000 22.000 24.500 21-.~oo 31.000

6. Penyiapan lahan siap tanam 100.000 Ha 160.000 176.000 196.000 220.000 . 248.000 ...,

Penyiapan lahan pembibitan 37.500 Ha 6.600 7.350 8.250 9.300

8. Penyediaan lal1an 500.000 Ha 80.000 88.000 98.000 110.000 124.000 9. Penyediaan air bersih 250 bh 50 50 50 50 50

10. Pemeliharaan jalan Penghubung +Porus 12.984 Km 1.440 2.448 2./JO 3.012 3.384 o-

II Program Penunjang Utama

I. Perrncanaan Umum.f Penyus,;nan Program lim- un 30 dokumen 30 30 30 30 30

2. Per<·.:::anaan T: -~is Satuan Pengeml ~ngan 1 I 20 u.s.P: 176 196 220 248 280 ~'cr(i,c<maan TL::.,tis Jalan 16.800 Km 2.640 2.940 3.300 3.720 4.200

4. Pembinaan Peralatan 1\·rbekalan 15 dokumen 3 3 3 3 3 5. Pembinaan Pengembangan tehnologi 15 C: ··umen 3 3 3 3 3

m Progran1 : enunjang Urymm.

1. Pembin: :n tenaga kerja I 1.009 2.064 2.779 66 2.848 3.252 2. Pembinaan perlengkapan t 1m urn 250 unit 80 88 n 110 124 3. Pembinaan 1-(cmampuan keuangan p.m 4. Pembinaan l ·cngembangan Humas p.m 5. Pembinaan Pengendalian & koordinasi p.m

0 • ®

..------ SWP

.---SP

.---W PP

..---- S KP

- SWP = SATUAN WILAYAH PE NGEMBANGAN

± 7 - 10 WPP

- WPP = WILAYAH PENGEMBANGAN PARTIIL

- S K P = SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN

max 2000 K . K.

0 - SP = SATUAN PEML: ;<IMAN

max 500 K . K .

GAMBAR 1

GAM BAR 2 GAMBARAN SKEMATIS MENGENAI PL WBAHAN DAL· . .-<1

TAHAPAN .KEHIDUPAN

,,, ./I - I

.l' I Batas ponnulaan pukomb,ng'n IIJ " ' / i

~~~~~~MT~~

s a

f:m-:: u

Saat mulai berlakunya "akses" secara riil

Masa peralihan