pokok-pokok pelaksanaan apbn2

87
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2 http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 1/87 MODUL MODUL PELAKSANAAN PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN

Upload: wedig

Post on 30-May-2018

243 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 1/87

MODULMODUL

PELAKSANAANPELAKSANAAN

ANGGARANANGGARAN

Page 2: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 2/87

22

KELEMAHAN DI BIDANGPENGANGGARAN

Fungsi perencanaan yang belum tegas benangFungsi perencanaan yang belum tegas benangmerahnya dengan penganggaran;merahnya dengan penganggaran;

Institusi penganggaran yang terbelah antaraInstitusi penganggaran yang terbelah antara

anggaran rutin dan pembangunan;anggaran rutin dan pembangunan;

Anggaran yang berorientasi pada input, bukanAnggaran yang berorientasi pada input, bukanoutput atau outcomes;output atau outcomes;

Landasan pelaksanaan hak bujet legislatif Landasan pelaksanaan hak bujet legislatif yang belum tersedia.yang belum tersedia.

Page 3: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 3/87

33

KELEMAHAN DI BIDANGPELAKSANAAN ANGGARAN

FungsiFungsi financial management financial management yang tidak yang tidak terpadu, dan fungsi operasional yang belumterpadu, dan fungsi operasional yang belumoptimal (optimal (let the managers managelet the managers manage););

Dukungan pembiayaan alternatif yang belumDukungan pembiayaan alternatif yang belumtersedia setelah independensi BI;tersedia setelah independensi BI;

Duplikasi dan akumulasi sehubungan denganDuplikasi dan akumulasi sehubungan denganpemisahan anggaran rutin dan pembangunan;pemisahan anggaran rutin dan pembangunan;

Penyelenggaraan fungsiPenyelenggaraan fungsi treasury treasury (kas, piutang,(kas, piutang,utang, investasi, aset lain) yang jauh dariutang, investasi, aset lain) yang jauh darioptimal.optimal.

Page 4: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 4/87

44

KELEMAHAN AKUNTANSI DANPERTANGGUNGJAWABAN

Tanggung jawab kementerian thp penggunaanTanggung jawab kementerian thp penggunaananggaran belum cukup tegas;anggaran belum cukup tegas;

Belum tersedia standar akuntansi bagiBelum tersedia standar akuntansi bagi

pelaporan keuangan pemerintah, dan belumpelaporan keuangan pemerintah, dan belum jelas otoritas pembuat standar dimaksud. jelas otoritas pembuat standar dimaksud.

Laporan keuangan hanya meliputi realisasiLaporan keuangan hanya meliputi realisasianggaran dan penyajiannya sangat lambat.anggaran dan penyajiannya sangat lambat.

Fungsi pemeriksaan yang kurang efektif danFungsi pemeriksaan yang kurang efektif dantumpang tindih;tumpang tindih;

Page 5: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 5/87

55

AGENDA REFORMASI:Dari Hulu Sampai ke Hilir

Reformasi bidang Perencanaan & Penganggaran.Reformasi bidang Perencanaan & Penganggaran.

Reformasi bidang Pelaksanaan Anggaran.Reformasi bidang Pelaksanaan Anggaran.

Reformasi bidang Perbendaharaan, dan SistemReformasi bidang Perbendaharaan, dan SistemPenerimaan & Pembayaran.Penerimaan & Pembayaran.

Reformasi bidang Pengelolaan Kas, Piutang,Reformasi bidang Pengelolaan Kas, Piutang,Barang Milik Negara, dan Kewajiban PemerintahBarang Milik Negara, dan Kewajiban Pemerintah

Reformasi bidang Akuntansi, Pelaporan, danReformasi bidang Akuntansi, Pelaporan, danPertanggungjawabanPertanggungjawaban

Reformasi bidang Pemeriksaan dan SistemReformasi bidang Pemeriksaan dan Sistem

PengendalianPengendalian

Page 6: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 6/87

66

AGENDA REFORMASI:Perangkat Perubahan

Perubahan Hukum & Peraturan Per-UU-anPerubahan Hukum & Peraturan Per-UU-an

Penataan ulang sistem, prosedur, dan kalenderPenataan ulang sistem, prosedur, dan kalender

Penyesuaian kelembagaan/organisasiPenyesuaian kelembagaan/organisasi

Perubahan kerangka perilakuPerubahan kerangka perilaku

Peningkatan kapasitas personilPeningkatan kapasitas personil

Penyediaan sarana kerjaPenyediaan sarana kerja

Perwujudan kepemimpinan/leadership baruPerwujudan kepemimpinan/leadership baru

Page 7: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 7/87

77 02/14/1002/14/10

Fiscal planning &management

External audit &external review

Transaction accounting,

recording and reporting

Budget execution

revenue raising, expenditure, loans

Budget preparation &enactment

Budget Cycles

Page 8: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 8/87

LANDASAN HUKUM PELAKSANAANLANDASAN HUKUM PELAKSANAAN

ANGGARANANGGARAN1.1. UU No.17 tahun 2004 tentang Keuangan NegaraUU No.17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara

2.2. UU No. 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUU No. 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3.3. UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab KeuanganUU No. 15 tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

NegaraNegara

4.4. PP Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.PP Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

5.5. PP Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/LPP Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L

6.6. PP Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum.PP Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum.

7.7. PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.8.8. Kepres Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danKepres Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 72 tahun 2004.Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 72 tahun 2004.

9.9. Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaKepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 61 Tahun 2004.Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 61 Tahun 2004.

10.10. PMK No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN.PMK No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN.

11. PMK Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Bagan Perkiraan Standar.11. PMK Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Bagan Perkiraan Standar.12. PMK Nomor 80/PMK.06/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana12. PMK Nomor 80/PMK.06/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan,Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan,

Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun 2009.Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun 2009.

13. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Mekanisme Pelaksanaan13. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Mekanisme Pelaksanaan

Pembayaran atas Beban APBN.Pembayaran atas Beban APBN.

Page 9: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 9/87

OVERVIEW

PERENCANAAN ANGGARAN

Page 10: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 10/87

RENSTRA-KL

PAGUINDIKATIFRENJA-KL

PAGUSEMENTARA

RKA-KL

HIMPUNANRKA-KL

NOTA KEU &

RAPBN

RPJM

APBN

RINCIANAPBN

RKP

DIPA

LKPP

BAPPENAS

KEMENTERIAN/LEMBAGA

BAPPENAS+DEPKEU

KEMENTERIAN/LEMBAGA

BAPPENAS

DEP.KEUANGAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA

DEP.KEUANGAN

DEP.KEUANGAN

PEMERINTAH+DPR

DEP.KEUANGAN

KEMENTRIAN/L+DEPKEU

PEMERINTAH+DPR

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PENGESAHANANGGARAN

PELAKSANAAN

PERTNGGJWB

PP

SEB

PP

SE-MK 

UU

Perpres

UU

Page 11: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 11/87

Pokok-pokok 

Kebijakan Fiskal dan

Kerangka Ekonomi

Makro

(Pertengahan Mei) Pagu Sementara

(Pertengahan Juni)

RAPBN

(Agustus)

APBN

(Akhir Oktober)

Rincian Anggaran

Belanja K/L(Akhir November)

Perpres

UU

RUU & NK 

RKP

Pagu Indikatif 

(Maret)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

DIPA K/L

(31 Desember)

SIKLUS APBN

Page 12: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 12/87

Pagu Sementara t+1(Pertengahan Juni)

RAPBN t+1(Agustus)

APBN T+1

(Akhir Oktober)

RAPBN-P t

(Juli)

APBN-P t

(September)

Pagu Indikatif t+1

(Maret)

(1)

(2)

(3)

(4)

(a)

(b)

(c)

LKPP t-1

PENUTUP : SIKLUS APBN

Page 13: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 13/87

PLAFON

RAPBN

Asumsi

Makro

• Pertumbuhan Ekonomi• Inflasi• Nilai Tukar • Harga Minyak

• Produksi Minyak• Tk. Suku Bunga

• Depkeu• Bappenas• Bank Indonesia• BPS

Pembahasan RKA-KL

.Komisi-Komisi DPR

.Depkeu

.Kementerian/Lembaga

Departemen

Keuangan

ALUR APBN

Page 14: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 14/87

TINGKAT PEMBICARAAN RUU APBN

Dilakukan dalam 2 tingkat pembicaraan:  TINGKAT I

Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat BadanLegislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia

Khusus TINGKAT II

Rapat Paripurna: pengambilan keputusan

Sebelum dilakukan pembicaraan Tingkat I dan Tingkat IIdiadakan Rapat Fraksi.

Page 15: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 15/87

PELAKSANAAN ANGGARANPELAKSANAAN ANGGARAN

Siklus Anggaran :Siklus Anggaran :

1.1.Penyusunan & Penetapan APBNPenyusunan & Penetapan APBN

2.2.Pelaksanaan APBNPelaksanaan APBN3.3.Pengawasan APBNPengawasan APBN

4.4.Pertanggungjawaban APBNPertanggungjawaban APBN

Page 16: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 16/87

Penyusunan & Penetapan APBNPenyusunan & Penetapan APBN

1.1. Pemerintah sampaikan pokok2 kebijakan fiskal &Pemerintah sampaikan pokok2 kebijakan fiskal &

kerangka ekonomi kpd DPR (bulan Mei)kerangka ekonomi kpd DPR (bulan Mei)

2.2. Pemerintah pusat & DPR bahas kebijaksanaanPemerintah pusat & DPR bahas kebijaksanaan

umum dan prioritas anggaran sbg acuan bagi K/Lumum dan prioritas anggaran sbg acuan bagi K/L

dalam penyusunan anggarandalam penyusunan anggaran

3.3. Menteri/Pimp. Lembaga menyusun RKA-KL danMenteri/Pimp. Lembaga menyusun RKA-KL dan

dibahas dgn DPR, hasilnya disampaikan kedibahas dgn DPR, hasilnya disampaikan ke

Menkeu sbg bahan rancangan UU APBN tahunMenkeu sbg bahan rancangan UU APBN tahun

berikutnyaberikutnya

4.4. Pemerintah Pusat sampaikan RUU APBN + NotaPemerintah Pusat sampaikan RUU APBN + Nota

Keuangan kpd DPR untuk dibahas (bulanKeuangan kpd DPR untuk dibahas (bulan

Agustus)Agustus)

5.5. DPR menyetujui RUU APBN selambat-lambatnya 2DPR menyetujui RUU APBN selambat-lambatnya 2

Page 17: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 17/87

Pelaksanaan APBNPelaksanaan APBN1.1. Setelah UU APBN ditetapkan, rincian pelaksanaannyaSetelah UU APBN ditetapkan, rincian pelaksanaannya

dituangkan dlm Perpres tent. Rincian APBNdituangkan dlm Perpres tent. Rincian APBN2.2. Menkeu beritahu K/L agar sampaikan dok. PelaksanaanMenkeu beritahu K/L agar sampaikan dok. Pelaksanaananggaran berdasarkan alokasi anggaran dlm Perpresanggaran berdasarkan alokasi anggaran dlm Perprestent.Rincian APBN (termasuk RBA BLU)tent.Rincian APBN (termasuk RBA BLU)

3.3. Menkeu mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran danMenkeu mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran dan

disampaikandisampaikan menteri/pimpinan lembaga, BPK, Gubernur, Direktur menteri/pimpinan lembaga, BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, KepalaJenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, KepalaKantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan terkait, Kuasa BendaharaKantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan terkait, Kuasa BendaharaUmum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran.Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran.

4.4. Penanggung jawab Keg. Mengajukan dana dgn menerbitkanPenanggung jawab Keg. Mengajukan dana dgn menerbitkan

SPM kpd kuasa BUNSPM kpd kuasa BUN5.5. Pemerintah susun lap. Realisasi semester I APBN & prognosisPemerintah susun lap. Realisasi semester I APBN & prognosis

dan disampaikan ke DPR selambat-lambatnya akhir Juli TA Ybs.dan disampaikan ke DPR selambat-lambatnya akhir Juli TA Ybs.

6.6. Jika ada penyesuaian pemerintah pusat ajukan RUU perubahanJika ada penyesuaian pemerintah pusat ajukan RUU perubahanAPBNAPBN

Page 18: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 18/87

1818

DPR RI PresidenPROSES PENYUSUNAN DANPROSES PENYUSUNAN DAN

PELAKSANAAN ANGGARANPELAKSANAAN ANGGARAN

DJA

Kementerian

/Lembaga

UnitOrganisasi

SATKER

Dit PA/

Kanwil DJPb

DJPb

KPPN

BANK Rekanan

3a5 

4

3 8a

8b

2  9a

10 

1

13

a

9b

11

12 

13

b

14

15 

16 

Page 19: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 19/87

 Pengawasan Pelaksanaan APBNPengawasan Pelaksanaan APBN

1.1. Pengawasan dilakukan atasan kepala kantor/satkerPengawasan dilakukan atasan kepala kantor/satker

K/LK/L

2.2. Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan atasInspektorat Jenderal melakukan pengawasan atas

pelaksanaan APBNpelaksanaan APBN3.3. Pengawasan oleh DPRPengawasan oleh DPR

Page 20: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 20/87

Pertanggungjawan PelaksanaanPertanggungjawan Pelaksanaan

APBNAPBN

1.1. Menteri/pimpinan lembaga membuat laporan keuangan :Menteri/pimpinan lembaga membuat laporan keuangan :

- Laporan Realisasi AnggaranLaporan Realisasi Anggaran

- NeracaNeraca

- Catatan atas Lap. KeuanganCatatan atas Lap. Keuangan(termasuk Lap. Keuangan BLU)(termasuk Lap. Keuangan BLU)

2.2. LK disampaikan ke Menkeu paling lambat 2 bulan setelahLK disampaikan ke Menkeu paling lambat 2 bulan setelahTA berakhir.TA berakhir.

3.3. Menkeu menyusun rekapitulasi LK dan disampaikan keMenkeu menyusun rekapitulasi LK dan disampaikan kePresidenPresiden

4.4. Presiden sampaikan LK ke BPK utk diauditPresiden sampaikan LK ke BPK utk diaudit

5.5. LK (audited) disampaikan Presiden ke DPR sbg RUULK (audited) disampaikan Presiden ke DPR sbg RUUPertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.

H l d dl P l kHal mendasar dlm Pelaksanaan

Page 21: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 21/87

Hal mendasar dlm PelaksanaanHal mendasar dlm Pelaksanaan

APBNAPBN1.1. Pemisahan kewenangan administratif (Pemisahan kewenangan administratif (ordonatur ordonatur ))

yang berada pada Menteri/pimpinan lembaga danyang berada pada Menteri/pimpinan lembaga dankewenangan perbendaharaan (kewenangan perbendaharaan (comptablecomptable) yang) yang

berada pada Menkeuberada pada Menkeu

2.2. Menkeu sbg pembantu Presiden dlm bidangMenkeu sbg pembantu Presiden dlm bidang

keuangan pada hakikatnya adalahkeuangan pada hakikatnya adalah Chief FinancialChief FinancialOfficer Officer ((CFOCFO) Pemerintah) Pemerintah

3.3. Menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalahMenteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah

Chief Operasional Officer PChief Operasional Officer Pengawas keuangan danengawas keuangan dan

manajer keuangan.manajer keuangan.4.4. Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggungKementerian Keuangan berwenang dan bertanggung

 jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara

secara nasional, sementara kementeriansecara nasional, sementara kementerian

negara/lembaga berwenang dan bertanggungjawabnegara/lembaga berwenang dan bertanggungjawabatas penyelenggaraan pemerintah sesuai denganatas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan

Page 22: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 22/87

ANGGARAN PENDAPATAN

& BELANJA NEGARA

Page 23: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 23/87

ANGGARAN PENDAPATAN DANANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARABELANJA NEGARA

1.1. PengertianPengertian

2.2. Struktur dan Format APBNStruktur dan Format APBN

3.3. Format APBN bentuk I-accountFormat APBN bentuk I-account4.4. Pengelompokkan dalam PenganggaranPengelompokkan dalam Penganggaran

TerpaduTerpadu

Page 24: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 24/87

PengertianPengertian

Menurut UU no. 17/2003 Pasal 1 angka 7:Menurut UU no. 17/2003 Pasal 1 angka 7:

APBN adalah rencana keuangan tahunanAPBN adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan Negara yang disetujui olehpemerintahan Negara yang disetujui olehDewan Perwakilan RakyatDewan Perwakilan Rakyat

Page 25: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 25/87

Struktur dan Format APBNStruktur dan Format APBN

APBN dituangkan kedalam suatu struktur APBN dituangkan kedalam suatu struktur 

dan format yang memuat pengelompokandan format yang memuat pengelompokan

 jenis transaksi berkaitan dengan rencana jenis transaksi berkaitan dengan rencana

kegiatan penyelenggaraan negarakegiatan penyelenggaraan negaramenurut pengaruhnya terhadap posisimenurut pengaruhnya terhadap posisi

keuangan Negara dalam kurun waktu satukeuangan Negara dalam kurun waktu satu

tahun anggarantahun anggaran

Page 26: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 26/87

Format APBN bentuk I-accountFormat APBN bentuk I-account

Terdiri dari tiga kelompok utama yaitu:Terdiri dari tiga kelompok utama yaitu:

• Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah,Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah,

Anggaran Belanja Negara danAnggaran Belanja Negara dan• Pembiayaan Defisit Anggaran.Pembiayaan Defisit Anggaran.

FORMAT DAN STRUKTUR

Page 27: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 27/87

FORMAT DAN STRUKTURAPBN

1. APBN terdiri atas anggaran pendapatan,anggaran belanja, dan pembiayaan.

2. Pendapatan negara terdiri atas penerimaanpajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.

3. Belanja negara dipergunakan untuk keperluanpenyelenggaraan tugas pemerintahan pusat danpelaksanaan perimbangan keuangan antarapemerintah pusat dan daerah.

4. Belanja negara dirinci menurut organisasi,fungsi, dan jenis belanja

Page 28: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 28/87

PendapatanPendapatan Negara dan HibahNegara dan Hibah

BelanjaBelanja NegaraNegara

Surplus/Defisit AnggaranSurplus/Defisit Anggaran

 Pendapatan Negara Hibah

Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah

-

PembiayaanPembiayaan

=

STRUKTUR APBN

Page 29: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 29/87

Page 30: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 30/87

Anggaran Pendapatan Negara danAnggaran Pendapatan Negara dan

HibahHibah

• Penerimaan perpajakan,Penerimaan perpajakan,

terdiri dari :terdiri dari :

- pajak dalam negeri dan- pajak dalam negeri dan

- pajak perdagangan internasional- pajak perdagangan internasional

• Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari:Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari:

- penerimaan sumber daya alam,- penerimaan sumber daya alam,

- bagian pemerintah atas laba badan usaha milik Negara- bagian pemerintah atas laba badan usaha milik Negara- penerimaan negara bukan pajak lainnya- penerimaan negara bukan pajak lainnya

• Penerimaan HibahPenerimaan Hibah

Page 31: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 31/87

Anggaran Belanja Negara danAnggaran Belanja Negara dan

Pembiayaan Defisit Anggaran.Pembiayaan Defisit Anggaran.

• Anggaran Belanja Pemerintah PusatAnggaran Belanja Pemerintah Pusat

dikelompokkan menurut:dikelompokkan menurut:

- organisasi/bagian anggaran,- organisasi/bagian anggaran,- fungsi dan belanja- fungsi dan belanja

- jenis belanja- jenis belanja

Anggaran Belanja ke daerah terdiri dari:Anggaran Belanja ke daerah terdiri dari:- dana perimbangan dan- dana perimbangan dan

- otonomi khusus dan dana penyesuaian- otonomi khusus dan dana penyesuaian

Page 32: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 32/87

Belanja pemerintah pusat menurutBelanja pemerintah pusat menurut

organisasi/bagian anggaranorganisasi/bagian anggaran

adalah semua pengeluaran negara yangadalah semua pengeluaran negara yang

dialokasikan kepada kementeriandialokasikan kepada kementerian

negara/lembaga, sesuai dengan program-negara/lembaga, sesuai dengan program-program yang akan dijalankanprogram yang akan dijalankan

Page 33: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 33/87

Belanja pemerintah pusat menurutBelanja pemerintah pusat menurut

fungsifungsi

adalah semua pengeluaran Negara yang digunakanadalah semua pengeluaran Negara yang digunakanuntuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Negarauntuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Negarayang terdiri dari:yang terdiri dari:

• fungsi pelayanan umum,fungsi pelayanan umum,

• fungsi pertahanan,fungsi pertahanan,• fungsi ketertiban dan keamanan,fungsi ketertiban dan keamanan,

• fungsi ekonomi,fungsi ekonomi,

• fungsi lingkungan hidup,fungsi lingkungan hidup,

• fungsi perumahan dan fasilitas umum,fungsi perumahan dan fasilitas umum,• fungsi kesehatan,fungsi kesehatan,

• fungsi pariwisata dan budaya,fungsi pariwisata dan budaya,

• fungsi agama, fungsi pendidikkan dan perlindunganfungsi agama, fungsi pendidikkan dan perlindungan

socialsocial

Page 34: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 34/87

Belanja pemerintah pusat menurutBelanja pemerintah pusat menurut

 jenis belanja jenis belanja

adalah semua pengeluaran negara yangadalah semua pengeluaran negara yangdigunakan untuk membiayai belanja negaradigunakan untuk membiayai belanja negarayang terdiri dari:yang terdiri dari:

• belanja pegawai,belanja pegawai,• belanja barang,belanja barang,• belanja modal,belanja modal,• pembayaran bunga utang,pembayaran bunga utang,

• subsidi,subsidi,• belanja hibah,belanja hibah,• bantuan sosial danbantuan sosial dan• belanja lain-lain.belanja lain-lain.

Page 35: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 35/87

Anggaran belanja ke daerah

Dana perimbangan;

Dana otonomi khusus dan Penyesuaian

Page 36: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 36/87

Pembiayaan dalam negeriPembiayaan dalam negeri

adalah semua pembiayaan yang berasal dari:adalah semua pembiayaan yang berasal dari:

• Perbankan dalam negeri,Perbankan dalam negeri,

• Non-Perbankan dalam negeri, terdiri dari :Non-Perbankan dalam negeri, terdiri dari :

- hasil privatisasi,- hasil privatisasi,

- penjualan aset program restrukturisasi- penjualan aset program restrukturisasi

perbankan danperbankan dan

- surat utang negara- surat utang negara

- dukungan infrastruktur - dukungan infrastruktur 

Page 37: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 37/87

Pembiayaan luar negeri bersihPembiayaan luar negeri bersih

adalah semua pebiayaan yang berasal dariadalah semua pebiayaan yang berasal daripenarikan utang/pinjaman luar negeri yangpenarikan utang/pinjaman luar negeri yangterdiri dari:terdiri dari:

• Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)- pinjaman program,- pinjaman program,

- pinjaman proyek.- pinjaman proyek.

• dikurangi dengan pembayaran cicilandikurangi dengan pembayaran cicilanpokok utang/pinjaman luar negeri.pokok utang/pinjaman luar negeri.

Page 38: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 38/87

contoh format APBN tahun anggaran 2007contoh format APBN tahun anggaran 2007

menurut UU 18/2006 sebagai berikut:menurut UU 18/2006 sebagai berikut:

A.A. Anggaran Pendapatan Negara dan HibahAnggaran Pendapatan Negara dan Hibah 723.057.922.783.000,-723.057.922.783.000,-

A.1.Penerimaan PerpajakanA.1.Penerimaan Perpajakan 509.462.000.000.000,-509.462.000.000.000,-

1. Pajak Dalam Negeri1. Pajak Dalam Negeri 494.591.600.000.000,-494.591.600.000.000,-

2. Pajak Perdagangan Internasional2. Pajak Perdagangan Internasional 14.870.400.000.000,-14.870.400.000.000,-

A.2.Penerimaan Negara Bukan PajakA.2.Penerimaan Negara Bukan Pajak 210.926.957.783.000,-210.926.957.783.000,-

1. Penerimaan Sumber Daya Alam1. Penerimaan Sumber Daya Alam 146.256.914.000.000,-146.256.914.000.000,-

2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

19.100.000.000.000,-19.100.000.000.000,-

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 45.570.043.783.000,-3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 45.570.043.783.000,-

A.3.Penerimaan HibahA.3.Penerimaan Hibah 2.668.965.000.000,-2.668.965.000.000,-

B.B. Anggaran Belanja NegaraAnggaran Belanja Negara 763.570.776.199.000,-763.570.776.199.000,-

B.1.Anggaran Belanja Pemerintah PusatB.1.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat504.776.199.968.000,-504.776.199.968.000,-

1. Menurut Organisasi/Bagian Anggaran1. Menurut Organisasi/Bagian Anggaran 504.776.199.968.000,-2. Menurut fungsi504.776.199.968.000,-2. Menurut fungsi504.776.199.968.000,-504.776.199.968.000,-

3. Menurut Jenis Belanja3. Menurut Jenis Belanja 504.776.199.968.000,-504.776.199.968.000,-

Page 39: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 39/87

B.2. Anggaran Belanja untuk DaerahB.2. Anggaran Belanja untuk Daerah 258.794.599.050.000,-258.794.599.050.000,-B.2.1.Dana PerimbanganB.2.1.Dana Perimbangan 250.342.751.050.000,-250.342.751.050.000,-

1. Dana Bagi Hasil1. Dana Bagi Hasil 68.461.251.050.000,-68.461.251.050.000,-

2. Dana Alokasi Umum2. Dana Alokasi Umum 164.787.400.000.000,-164.787.400.000.000,-

3. Dana Alokasi Khusus3. Dana Alokasi Khusus 17.094.100.000.000,-17.094.100.000.000,-

B.2.2.B.2.2. Dana Otonomi khusus dan PenyesuaianDana Otonomi khusus dan Penyesuaian 8.451.848.000.000,-8.451.848.000.000,-1. Dana Otonomi Khusus1. Dana Otonomi Khusus 4.045.748.000.000,-4.045.748.000.000,-

2. Dana Penyesuaian2. Dana Penyesuaian 4.406.100.000.000,-4.406.100.000.000,-

C. Pembiayaan Defisit AnggaranC. Pembiayaan Defisit Anggaran -40.512.876.235.000,--40.512.876.235.000,-

C.1.Pembiayaan Dalam NegeriC.1.Pembiayaan Dalam Negeri 55.068.296.235.000,-55.068.296.235.000,-

1. Perbankan Dalam Negeri1. Perbankan Dalam Negeri 12.962.028.920.000,-12.962.028.920.000,-

2. Privatisasi dan penjualan asset program2. Privatisasi dan penjualan asset program 1.500.000.000.000,-1.500.000.000.000,-restruturisasi perbankanrestruturisasi perbankan

3. Surat Utang Negara Bersih3. Surat Utang Negara Bersih 40.606.000.000.000,-40.606.000.000.000,-

4. Dukungan infrastruktur -2.000.000.000.000,-4. Dukungan infrastruktur -2.000.000.000.000,-

Page 40: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 40/87

C.2. Pembiayaan Luar Negeri BersihC.2. Pembiayaan Luar Negeri Bersih -14.555.420.000.000,--14.555.420.000.000,-1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri 40.274.580.000.000,-40.274.580.000.000,-

- Penarikan Pinjaman Program- Penarikan Pinjaman Program 16.275.000.000.000,-16.275.000.000.000,-

- Penarikan Pinjaman Proyek- Penarikan Pinjaman Proyek 23.999.580.000.000,-23.999.580.000.000,-

2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar  -54.830.000.000.000,--54.830.000.000.000,-

NegeriNegeri

BAGAN A IR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJA

Page 41: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 41/87

4141 02/14/1002/14/10

Benar 

UJIDAN

PERIK SA

PEMBEBAN

AN

PEMBEBAN

AN

ProsesSAIProsesSAI

SPMGU 

BUKTI

SP2D

LAPORAN

KEUANGAN

 DraftSPM -GU

PENERBIT SPMBENDAHARA

PENGELUARAN

UNIT AKUNTASI

SATKER

PENGUJITAGIHAN

PEMBUAT

KOMITMEN

SK SPK 

KONTRAK 

DaftarLembur

DAFTAR GAJIBA PK BA PB

BA SERAHTERIMA

BUKTIDAN

TAGIHAN

Salah

Bayar 

 DraftSPM -

LS

SPM

KPPN

Transfer 

UP/GU

Transfer 

UP/GU

BAGAN ALIR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJA 

SPMLS 

Transfer 

pihak III

Transfer 

pihak III

BUKTI

Pengelompokan Anggaran MenurutPengelompokan Anggaran Menurut

Page 42: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 42/87

Pengelompokan Anggaran MenurutPengelompokan Anggaran Menurut

Organisasi/Bagian AnggaranOrganisasi/Bagian Anggaran

Pengelompokan organisasi yang digunakan dalamPengelompokan organisasi yang digunakan dalamanggaran belanja negara adalah klasifikasi untukanggaran belanja negara adalah klasifikasi untuk

masing-masing kementerian negara/lembagamasing-masing kementerian negara/lembaga

sebagai pemegang bagian anggaran/penggunasebagai pemegang bagian anggaran/pengguna

anggaran.anggaran.

Selanjutnya dirinci ke beberapa unit organisasiSelanjutnya dirinci ke beberapa unit organisasi

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Satker Pusat,sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Satker Pusat,Satker vertikal, SKPD (dana dekon dan TP), Satker Satker vertikal, SKPD (dana dekon dan TP), Satker 

khusus (BAPP))khusus (BAPP))

 

Page 43: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 43/87

Pengelompokan AnggaranPengelompokan Anggaran

Menurut Fungsi dan Sub fungsiMenurut Fungsi dan Sub fungsi

Menurut fungsi menunjukkan rincianMenurut fungsi menunjukkan rincian

anggaran menurut fungsi/subfungsi,anggaran menurut fungsi/subfungsi,

program, dan kegiatan/subkegiatan.program, dan kegiatan/subkegiatan.

Page 44: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 44/87

Klasifikasi fungsiKlasifikasi fungsi

• pelayanan umum,pelayanan umum,• pertahanan,pertahanan,• ketertiban dan keamanan,ketertiban dan keamanan,•

ekonomi,ekonomi,

• lingkungan hidup,lingkungan hidup,• perumahan dan fasilitas umum,perumahan dan fasilitas umum,• kesehatan,kesehatan,

• pariwisata dan budaya,pariwisata dan budaya,• agama,agama,• pendidikkan, danpendidikkan, dan• perlindungan sosialperlindungan sosial

Page 45: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 45/87

Pengelompokan Anggaran MenurutPengelompokan Anggaran Menurut

Klasifikasi EkonomiKlasifikasi Ekonomi

• belanja pegawai,belanja pegawai,

• belanja barang,belanja barang,

• belanja modal,belanja modal,• beban bunga,beban bunga,

• subsidi,subsidi,

• bantuan sosial,bantuan sosial,• hibah danhibah dan

• belanja lainnyabelanja lainnya

Page 46: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 46/87

STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLA KEUANGAN NEGARA

STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLA KEUANGAN NEGARA

PRESIDEN

SATKERKuasa Pengguna

Anggaran

MENTERI

PENGGUNA

ANGGARAN

MENTERI KEUANGAN

BENDAHARAWAN

UMUM

SATKERKuasa Pengguna

Anggaran

KPPNKuasa Bendara

Umum

KPPNKuasa Bendara

Umum

Page 47: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 47/87

KARO KEUANGAN

BENDAHARAPEMBUATKOMITMEN

PEGUJITAGIHAN

PENERBITSPM

SEKJENKUASA PENGGUNA

ANGGARAN

UNITAKUTANSI

INSTANSI

KEPALABIRO

KEPALABIRO

Page 48: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 48/87

SEKDITJEN

BENDAHARAPEMBUATKOMITMEN

PEGUJITAGIHAN

PENERBITSPM

DITJENKUASA PENGGUNA

ANGGARAN

UNITAKUTANSI

INSTANSI

DIREKTUR DIREKTUR

Page 49: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 49/87

SETITJEN

BENDAHARAPEMBUATKOMITMEN

PEGUJITAGIHAN

PENERBITSPM

IRJENKUASA PENGGUNA

ANGGARAN

UNITAKUTANSI

INSTANSI

INSPEKTUR INSPEKTUR

Page 50: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 50/87

SEKBADAN

BENDAHARAPEMBUATKOMITMEN

PEGUJITAGIHAN

PENERBITSPM

BADANKUASA PENGGUNA

ANGGARAN

UNITAKUTANSI

INSTANSI

DEPUTY /KEPALA PUSAT

DEPUTY /KEPALA PUSAT

Page 51: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 51/87

KABAG UMUM

BENDAHARAPEMBUAT

KOMITMEN

PENERBIT

SPM

PEMBUAT

KOMITMEN

ESELON 2KUASA PENGGUNA

ANGGARAN

KEPALA

BIDANG

KEPALA

BIDANG

PEGUJI

TAGIHAN

UNIT

AKUTANSI

INSTANSI

Page 52: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 52/87

KASUBAG TU

Penerbit SPM

BENDAHARAPEGUJI

TAGIHAN

ESELON 3KUASA PENGGUNA

ANGGARAN

KEPALA SEKSI

PEMBUAT

KOMITMEN

KEPALA

SEKSI

PEGUJI

TAGIHAN

UNIT

AKUTANSI

INSTANSI

Page 53: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 53/87

DAFTAR ISIANDAFTAR ISIAN

PELAKSANAANPELAKSANAAN

ANGGARANANGGARAN

(DIPA)(DIPA)

Page 54: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 54/87

Pengertian DIPAPengertian DIPA1.1. Dokumen Pelaksanaan anggaran yang memuatDokumen Pelaksanaan anggaran yang memuat

uraian sasaran yang hendak dicapai, fungsi,uraian sasaran yang hendak dicapai, fungsi,

program dan rincian kegiatan, rencana penarikanprogram dan rincian kegiatan, rencana penarikan

dana tiap-tiap bulan dalam satu tahun sertadana tiap-tiap bulan dalam satu tahun serta

pendapatan yang diperkirakan oleh kementerianpendapatan yang diperkirakan oleh kementeriannegara/lembaganegara/lembaga

2.2. Sesuai PMK 80/PMK.05/2007, DIPA adalah dokumenSesuai PMK 80/PMK.05/2007, DIPA adalah dokumen

pelaksanaan anggaran yang dibuat olehpelaksanaan anggaran yang dibuat oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan olehMenteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh

Direktur Jenderal Perbendahaan atas nama MenteriDirektur Jenderal Perbendahaan atas nama Menteri

Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untukKeuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk

melakukan tindakan yang mengakibatkanmelakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran negara dan pencairan dana ataspengeluaran negara dan pencairan dana atas

beban APBN serta dokumen pendukung kegiatanbeban APBN serta dokumen pendukung kegiatan

Jenis Jenis DIPAJenis Jenis DIPA

Page 55: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 55/87

Jenis-Jenis DIPAJenis-Jenis DIPAa.a. DIPA Kementerian Negara/Lembaga :DIPA Kementerian Negara/Lembaga :

1.1. DIPA Satker Pusat/Kantor PusatDIPA Satker Pusat/Kantor Pusat

2.2. DIPA Satker Vertikal/ Kantor DaerahDIPA Satker Vertikal/ Kantor Daerah

3.3. DIPA Dana Dekonsentrasi (SKPD Provinsi)DIPA Dana Dekonsentrasi (SKPD Provinsi)

4.4. DIPA Tugas Pembantuan (SKPD Prov/Kab/Kota)DIPA Tugas Pembantuan (SKPD Prov/Kab/Kota)

a.a. DIPA Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (DIPA APP)DIPA Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (DIPA APP)

1.1. DIPA Belanja Pemerintah Pusat (contoh : BA 061)DIPA Belanja Pemerintah Pusat (contoh : BA 061)

2.2. DIPA Belanja Daerah (contoh : BA 070)DIPA Belanja Daerah (contoh : BA 070)

3.3. DIPA Pembiayaan (contoh : BA 096)DIPA Pembiayaan (contoh : BA 096)

4.4. DIPA Khusus (kondisi darurat, bersifat politis)DIPA Khusus (kondisi darurat, bersifat politis)

DIPA (lengkap)DIPA (lengkap)

Page 56: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 56/87

DIPA (lengkap)DIPA (lengkap)1.1. Surat Pengesahan DIPA (SP DIPA), berisi informasi mengenai halSurat Pengesahan DIPA (SP DIPA), berisi informasi mengenai hal

- hal yang disahkan dari DIPA dan ditandatangani oleh- hal yang disahkan dari DIPA dan ditandatangani oleh

DirjenPerbendaharaan atau Kakanwil DJPB atas nama MenteriDirjenPerbendaharaan atau Kakanwil DJPB atas nama MenteriKeuangan.Keuangan.

2.2. DIPA halaman I (Umum), terdiri dari halaman IA dan halaman IB.DIPA halaman I (Umum), terdiri dari halaman IA dan halaman IB.

Halaman IA memuat informasi yang bersifat umum dari setiapHalaman IA memuat informasi yang bersifat umum dari setiap

satuan kerja. Halaman IB memuat informasi umum tentangsatuan kerja. Halaman IB memuat informasi umum tentang

rincian fungsi, program dan sasarannya serta indikator keluaranrincian fungsi, program dan sasarannya serta indikator keluaranuntuk masing2 kegiatan.untuk masing2 kegiatan.

3.3. DIPA halaman II, berisi informasi setiap satuan kerja, uraianDIPA halaman II, berisi informasi setiap satuan kerja, uraian

kegiatan / sub kegiatan beserta volume keluaran yang hendakkegiatan / sub kegiatan beserta volume keluaran yang hendak

dicapai serta alokasi dana pada masing-masing belanja yangdicapai serta alokasi dana pada masing-masing belanja yang

dicerminkan dalam MAK dicerminkan dalam MAK 4.4. DIPA halaman III, berisi informasi tentang rencana penarikanDIPA halaman III, berisi informasi tentang rencana penarikan

dana dan penerimaan negara bukan pajak yang menjadidana dan penerimaan negara bukan pajak yang menjadi

tanggungjawab setiap satuan kerjatanggungjawab setiap satuan kerja

5.5. DIPA halaman IV, berisi catatan-catatan yaitu hal-hal yang perluDIPA halaman IV, berisi catatan-catatan yaitu hal-hal yang perlu

menjadi perhatian oleh pelaksana kegiatanmenjadi perhatian oleh pelaksana kegiatan

Page 57: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 57/87

DIPA KANTOR PUSAT :

DIPA Kantor Pusat adalah DokumenPelaksanaan Anggaran Kantor PusatKementerian Negara/Lembaga. PenelaahanDIPA dilakukan secara bersama antara

Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan denganKementerian Negara/Lembaga terkait.Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabatyang ditunjuk menetapkan DIPA dan Direktur

 Jenderal Perbendaharaan atas nama MenteriKeuangan mengesahkan DIPA

Page 58: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 58/87

DIPA KANTOR DAERAH :

DIPA Kantor Daerah adalah Dokumenpelaksanaan anggaran KantorDaerah/Instansi Vertikal KementerianNegara/Lembaga. Penelaahan DIPA

dilakukan secara bersama antara KanwilDitjen Perbendaharaan dengan KantorDaerah/Instansi Vertikal KementerianNegara/Lembaga. Kepala KantorDaerah/Instansi Vertikal Kementerian Negara/Lembaga atau pejabat yang ditunjukmenetapkan DIPA dan Kepala Kanwil

Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas

Page 59: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 59/87

DIPA dalam rangka PelaksanaanDekonsentrasi :

DIPA dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasiadalah dokumen pelaksanaan anggaran dalamrangka pelimpahan wewenang pemerintahanoleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil

Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal diwilayah tertentu. Penelaahan DIPA dilakukansecara bersama antara Kanwil Direktorat

 Jenderal Perbendaharaan dengan Dinas terkait

atas nama Gubernur. Gubernur/Kepala Dinasatau pejabat yang ditunjuk menetapkan DIPAdan Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan atas nama Menteri Keuangan

mengesahkan DIPA

DIPA dalam rangka Pelaksanaan Tugas

Page 60: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 60/87

DIPA dalam rangka Pelaksanaan TugasPembantuan :

DIPA dalam rangka pelaksanaan TugasPembantuan adalah dokumen pelaksanaananggaran dalam rangka penugasan dariPemerintah kepada Daerah dan/atau Desa

untuk melaksanakan tugas tertentu.Penelaahan DIPA dilakukan secara bersamaantara Direktorat Pelaksanaan AnggaranDitjen Perbendaharaan dengan Kementerian

Negara/Lembaga terkait. Menteri/PimpinanLembaga atau pejabat yang ditunjukmenetapkan DIPA dan Direktur JenderalPerbendaharaan atas nama MenteriKeuan an men esahkan DIPA

DIPA ANGGARAN PEMBIAYAANDIPA ANGGARAN PEMBIAYAAN

Page 61: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 61/87

6161

1)1) Cicilan Bunga Utang (BA 061)Cicilan Bunga Utang (BA 061)

2)2) Subsidi dan Transfer (BA 062)Subsidi dan Transfer (BA 062)

3)3) Belanja Lain-Lain (BA 069)Belanja Lain-Lain (BA 069)

4)4) Dana Perimbangan (BA 070)Dana Perimbangan (BA 070)

5)5) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 071)Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 071)

6)6) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negari (BA 096)Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negari (BA 096)

7)7) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri (BA 097)Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri (BA 097)

8)8) Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman (BA 098)Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman (BA 098)

9)9) Penyertaan Modal Negara (BA 099)Penyertaan Modal Negara (BA 099)

10)10) Penerusan Pinjaman sebagai Hibah (BA 101)Penerusan Pinjaman sebagai Hibah (BA 101)

11)11) Penerusan Hibah sebagai Hibah (BA 102)Penerusan Hibah sebagai Hibah (BA 102)

DIPA ANGGARAN PEMBIAYAANDIPA ANGGARAN PEMBIAYAAN

DAN PERHITUNGANDAN PERHITUNGAN 

Page 62: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 62/87

PENYUSUNAN DIPAPENYUSUNAN DIPA

PENYUSUNAN DIPA

Page 63: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 63/87

6363

- Pengertian :- Pengertian :

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor/satker rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor/satker 

K/L dalam mempersiapkan konsep DIPA yang akanK/L dalam mempersiapkan konsep DIPA yang akan

dimintakan pengesahannya kpd Dirjen PBN utk DIPAdimintakan pengesahannya kpd Dirjen PBN utk DIPA

kantor pusat atau Kakanwil DJPBN utk DIPA daerah.kantor pusat atau Kakanwil DJPBN utk DIPA daerah.- DIPA yg disusun oleh K/L harus berpedoman pd PerpresDIPA yg disusun oleh K/L harus berpedoman pd Perpres

tentang rincian APBN, maka struktur penganggaran dalamtentang rincian APBN, maka struktur penganggaran dalam

DIPA harus terinci unit organisasi, fungssi, program,DIPA harus terinci unit organisasi, fungssi, program,

kegiatan, sub kegiatan , jenis belanja dan lokasi.kegiatan, sub kegiatan , jenis belanja dan lokasi.

--

PENYUSUNAN DIPAPENYUSUNAN DIPA

Hal-hal yang harus diperhatikan dlmHal-hal yang harus diperhatikan dlm

Page 64: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 64/87

6464

1.1. StatusStatus loanloan..

2.2.  Jenis cara pembayaran. Jenis cara pembayaran.

3.3. Alokasi dana.Alokasi dana.

4.4. Standar biayaStandar biaya..

5.5. Kartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLNKartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLN

6.6. NPPHLN.NPPHLN.

Hal hal yang harus diperhatikan dlmHal hal yang harus diperhatikan dlm

pencantuman PHLN dalam DIPApencantuman PHLN dalam DIPA

PENYUSUNAN DIPAPENYUSUNAN DIPA

Page 65: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 65/87

6565

PENYUSUNAN DIPAPENYUSUNAN DIPA

Penyusunan DIPA oleh Satker berpedoman pada :Penyusunan DIPA oleh Satker berpedoman pada :

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.05/2007Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.05/2007tanggal 18 Juli 2007 tentang : Petunjuk Penyusunan dantanggal 18 Juli 2007 tentang : Petunjuk Penyusunan dan

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran KementerianPenelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan,Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan,

Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2008Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2008• Peraturan Menteri Keuangan No.Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.02/200781/PMK.02/2007

tanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggarantanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran

20082008

BELANJA MODALBELANJA MODAL

Page 66: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 66/87

6666

BELANJA MODALBELANJA MODALBelanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukanBelanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukandalam rangka pembentukan modal yang sifatnyadalam rangka pembentukan modal yang sifatnyamenambah aset kementerian negara/lembaga denganmenambah aset kementerian negara/lembaga dengankewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan.kewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan.

Dengan demikian, Belanja Modal merupakanDengan demikian, Belanja Modal merupakanpengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetappengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetapdan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satudan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satuperode akuntansiperode akuntansi

Aset Tetap

Page 67: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 67/87

Aset Tetap• Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai

berikut : berwujud, akan menambah aset pemerintah,mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,nilainya relatif material (di atas Rp 300.000,- per unit).Sedangkan batasan minimal kapitalisasi untukGedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi danJaringan adalah sebesar Rp 10.000.000,-.

 

• Ciri-ciri/karakteristik Aset Lainnya adalah tidak

berwujud, akan menambah aset pemerintah,mempunyai masa manfaat lebih dari dari 1 (satu)tahun, nilainya material.

Dikategorikan Belanja Modal apabila

Page 68: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 68/87

Dikategorikan Belanja Modal apabila

memenuhi kreteria :

Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya

perolehan aset tetap atau aset lainnya;

Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimalkapitalisasi aset tetap;

Aset lainnya yang telah ditetapkan oleh

pemerintah;

Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan

untuk dijual.

Page 69: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 69/87

BELANJA MODALBELANJA MODAL

1.1. belanja modal tanah,belanja modal tanah,

2.2. belanja modal peralatan danbelanja modal peralatan danmesin.mesin.

3.3. belanja modal gedung danbelanja modal gedung danbangunan,bangunan,

4.4.

belanja modal jalan, irigasi danbelanja modal jalan, irigasi dan jaringan, jaringan,

5.5. belanja modal fisik lainnya.belanja modal fisik lainnya.

Page 70: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 70/87

Belanja Bunga

Bunga yaitu pembayaran yang dilakukan

atas kewajiban penggunaan pokok utang

( principal outstanding ), baik utang dalam

negeri maupun luar negeri yang dihitungberdasarkan posisi pinjaman.

Jenis belanja ini khusus digunakandalam kegiatan dari Bagian Anggaran

Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP).

Subsidi

Page 71: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 71/87

Subsidi

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan

kepada perusahaan/lembaga yangmemproduksi, menjual, mengekspor, ataumengimpor barang dan jasa untuk memenuhihajat hidup orang banyak sedemikian rupasehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh

masyarakat.

Belanja ini antara lain digunakan untukpenyaluran subsidi kepada perusahaan negara

dan perusahaan swasta.

Jenis belanja ini khusus digunakan dalamkegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan danPerhitungan (BAPP).

Belanja Bantuan Sosial

Page 72: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 72/87

Belanja Bantuan Sosial.Bantuan sosial yaitu transfer uang atau barang yangdiberikan kepada masyarakat guna melindungi dari

kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggotamasyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan

dan keagamaan.

Yang termasuk kedalam belanja bantuan sosial adalah : bantuan kompensasi sosial,

Transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikankepada masyarakat, sebagai dampak dari adanya kenaikanharga BBM.

Bantuan kepada lembaga pendidikan dan peribadatan. Transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan

kepada lembaga pendidikan dan peribadatan.

Page 73: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 73/87

PENELAAHAN DIPAPENELAAHAN DIPA

PengertianPengertian

Page 74: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 74/87

PengertianPengertian

Pengertian penelaahan adalah proses pencocokanPengertian penelaahan adalah proses pencocokan

SRAA, peraturan presiden tentang rincian APBNSRAA, peraturan presiden tentang rincian APBN(menurut organisasi, fungsi, sub fungsi, program,(menurut organisasi, fungsi, sub fungsi, program,

kegiatan, sub kegiatan, jenis belanja, serta lokasikegiatan, sub kegiatan, jenis belanja, serta lokasi

kegiatan/sub kegiatan) dari Direktur Jenderalkegiatan/sub kegiatan) dari Direktur Jenderal

AnggaranAnggaran dengandengan konsep DIPA dari instansikonsep DIPA dari instansi

kementerian negara/ lembaga/satuan kerja terkait.kementerian negara/ lembaga/satuan kerja terkait.

Proses penelaahan DIPA s/d penetapan SP DIPAProses penelaahan DIPA s/d penetapan SP DIPAharus telah diselesaikan selambat-lambatnya padaharus telah diselesaikan selambat-lambatnya pada

tanggal 31 Desember sebelum tahun anggarantanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran

berjalan.berjalan.

Page 75: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 75/87

7575

PEMBLOKIRAN DANA KEGIATANPEMBLOKIRAN DANA KEGIATAN

1.1. Terdapat ketidaksesuaian kegiatan dan alokasi paguTerdapat ketidaksesuaian kegiatan dan alokasi pagu jenis belanja yang tercantum pada konsep DIPA yang jenis belanja yang tercantum pada konsep DIPA yang

diajukan oleh satuan kerja terkait dengan yangdiajukan oleh satuan kerja terkait dengan yang

tercantum pada SRAA dan atau Peraturan Presidentercantum pada SRAA dan atau Peraturan Presiden

tentang Rincian APBN satuan kerja yang bersangkutan.tentang Rincian APBN satuan kerja yang bersangkutan.

2.2. Keperluan biaya operasional satuan kerja baru yangKeperluan biaya operasional satuan kerja baru yang

belum mendapat persetujuan Menteri Negara PAN,belum mendapat persetujuan Menteri Negara PAN,

kecuali satuan kerja sementara.kecuali satuan kerja sementara.

3.3.

Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPHLN)Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPHLN)

belum efektif dan atau kegiatan PHLN yang belumbelum efektif dan atau kegiatan PHLN yang belum

tersedia dana pendampingnya.tersedia dana pendampingnya.

CatatanCatatan atas hasil penelaahan DIPAatas hasil penelaahan DIPA

Page 76: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 76/87

7676

CatatanCatatan atas hasil penelaahan DIPAatas hasil penelaahan DIPA1.1. Dalam hal sebagian atau seluruh kegiatan DIPA dibiayai danaDalam hal sebagian atau seluruh kegiatan DIPA dibiayai dana

yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),

dalam halaman IV Catatan DIPA agar dicantumkan catatandalam halaman IV Catatan DIPA agar dicantumkan catatan

khusus.khusus.

2.2. Dalam penelaahan belanja pegawai dalam DIPA agar tetapDalam penelaahan belanja pegawai dalam DIPA agar tetap

memperhatikan dasar perhitungan gaji atas dasar gaji bulanmemperhatikan dasar perhitungan gaji atas dasar gaji bulan

April 2007 (untuk DIPA tahun 2008).April 2007 (untuk DIPA tahun 2008).3.3. Apabila dalam penelaahan DIPA dijumpai alokasi paguApabila dalam penelaahan DIPA dijumpai alokasi pagu

kegiatan pada jenis belanja tertentu yang tidak sesuai dengankegiatan pada jenis belanja tertentu yang tidak sesuai dengan

klasifikasi belanja sebagaimana diatur dalam PP 24/2005klasifikasi belanja sebagaimana diatur dalam PP 24/2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintah, DIPA tetap diprosestentang Standar Akuntansi Pemerintah, DIPA tetap diproses

dengan dengan catatan diadakan pemblokiran atau tandadengan dengan catatan diadakan pemblokiran atau tandabintang(*) sampai adanya penetapan lebih lanjut dari Direktur bintang(*) sampai adanya penetapan lebih lanjut dari Direktur 

Jenderal PerbendaharaanJenderal Perbendaharaan

Page 77: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 77/87

7777

PENGESAHAN DIPAPENGESAHAN DIPA

Direktur Jenderal Perbendaharaan atas namaDirektur Jenderal Perbendaharaan atas namaMenteri Keuangan selaku Bendahara UmumMenteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegaraNegara mengesahkan DIPA Pusat setelah ditelaahmengesahkan DIPA Pusat setelah ditelaahkesesuaiankesesuaian antaraantara konsep DIPA dengan Rinciankonsep DIPA dengan Rincian

APBN yang ditetapkan dalamAPBN yang ditetapkan dalam Perpres.Perpres.  Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalKepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan atas nama Menteri KeuanganPerbendaharaan atas nama Menteri Keuanganselaku Bendahara Umum Negaraselaku Bendahara Umum Negara mengesahkanmengesahkan

DIPA daerah setelah ditelaahDIPA daerah setelah ditelaah kesesuaiankesesuaian antaraantarakonsep DIPA dengankonsep DIPA dengan SRAA dan/atauSRAA dan/atau RincianRincianAPBN yang ditetapkan dalamAPBN yang ditetapkan dalam Perpres.Perpres. 

PETUNJUK OPERASIONALPETUNJUK OPERASIONALG ( O )

Page 78: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 78/87

7878

KEGIATAN (POK)KEGIATAN (POK)

SSetelah DIPA disahkan oleh Direktur etelah DIPA disahkan oleh Direktur 

Jenderal Perbendaharaan/Kepala KanwilJenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil

Ditjen PBN, setiap satker dapatDitjen PBN, setiap satker dapat

menerbitkan Petunjuk Operasionalmenerbitkan Petunjuk OperasionalKegiatan (POK) sebagai pedomanKegiatan (POK) sebagai pedoman

pelaksanaan lebih lanjut dari DIPA.pelaksanaan lebih lanjut dari DIPA.

Revisi POKRevisi POK dilakukan oleh satker dilakukan oleh satker sepanjang tidaksepanjang tidak bertentangan denganbertentangan dengan 

DIPADIPA..

Page 79: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 79/87

BELANJA NEGARABELANJA NEGARA

Page 80: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 80/87

Belanja NegaraBelanja Negara 

adalah semua pengeluaran negara yangadalah semua pengeluaran negara yang

digunakan untuk membiayai belanjadigunakan untuk membiayai belanjapemerintah pusat dan belanja untukpemerintah pusat dan belanja untuk

daerahdaerah

b l j i

Page 81: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 81/87

belanja pegawaibelanja pegawai

yaitu kompensasi dalam bentuk uangyaitu kompensasi dalam bentuk uang

maupun barang yang diberikan kepadamaupun barang yang diberikan kepada

pegawai pemerintah yang bertugas dipegawai pemerintah yang bertugas di

dalam maupun di luar negeri sebagaidalam maupun di luar negeri sebagaiimbalan atas pekerjaan yang telahimbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksankandilaksankan

B l j b

Page 82: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 82/87

Belanja barangBelanja barang

yaitu pembelian barang dan jasa yangyaitu pembelian barang dan jasa yang

habis pakai untuk memproduksi baranghabis pakai untuk memproduksi barang

dan jasa yang dipasarkan maupun yangdan jasa yang dipasarkan maupun yang

tidak dipasarkan. Belanja ini antara laintidak dipasarkan. Belanja ini antara laindigunakan untuk pengdaan barang dandigunakan untuk pengdaan barang dan

 jasa, pemeliharaan, dan perjalanan. jasa, pemeliharaan, dan perjalanan.

B l j d l

Page 83: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 83/87

Belanja modalBelanja modal

yaitu pengeluaran yang dilakukan dalamyaitu pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pembentukan modal. Dalamrangka pembentukan modal. Dalam

belanja ini termasuk untuk tanah,belanja ini termasuk untuk tanah,

peralatan dan mesin, gedung danperalatan dan mesin, gedung danbangunan, jaringan, maupun dalambangunan, jaringan, maupun dalam

bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatangbentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang

dan lain sebagainya.dan lain sebagainya.

B b bB b b

Page 84: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 84/87

Beban bungaBeban bunga

yaitu pembayaran yang dilakukan atasyaitu pembayaran yang dilakukan atas

kewajiban penggunaan pokok utangkewajiban penggunaan pokok utang

(( principal outstanding  principal outstanding ), baik utang dalam), baik utang dalam

negeri maupun utang luar negeri yangnegeri maupun utang luar negeri yangdihitung berdasarkan posisi pinjaman.dihitung berdasarkan posisi pinjaman.

S b idiS b idi

Page 85: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 85/87

SubsidiSubsidi

yaitu alokasi anggaran yang diberikanyaitu alokasi anggaran yang diberikan

kepada perusahaan/lembaga yangkepada perusahaan/lembaga yang

memproduksi, menjual,mengekspor, ataumemproduksi, menjual,mengekspor, atau

mengimpor barang dan jasa untukmengimpor barang dan jasa untukmemenuhi hajat hidup orang banyakmemenuhi hajat hidup orang banyak

sedemikian rupa sehingga harga jualnyasedemikian rupa sehingga harga jualnya

dapat terjangkau oleh masyarakatdapat terjangkau oleh masyarakat

HibahHibah

Page 86: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 86/87

HibahHibah

yaitu transfer dana yang sifatnya tidakyaitu transfer dana yang sifatnya tidak

wajib kepada Negara lain atau kepadawajib kepada Negara lain atau kepada

organisasi internasional. Belanja ini antaraorganisasi internasional. Belanja ini antara

lain digunakan untuk hibah kepadalain digunakan untuk hibah kepadapemerintah luar negeri dan organisasipemerintah luar negeri dan organisasi

internasional.internasional.

B l j l i l iB l j l i l i

Page 87: Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2

http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 87/87

Belanja lain-lainBelanja lain-lain

yaitu pengeluaran/belanja pemerintahyaitu pengeluaran/belanja pemerintah

pusat yang tidak diklasifikasikan kedalampusat yang tidak diklasifikasikan kedalam

 jenis belanja yang telah tersebut diatas. jenis belanja yang telah tersebut diatas.