pokok-pokok kebijakan hubungan pusat-daerah dalam pelaksanaan pnpm mandiri: pendanaan urusan bersama

7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama

1/28

LOGO

Oleh :

Drs. Yusrizal Ilyas, MPADirektur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan DaerahDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Jakarta, Februari 2011

www.djpk.depkeu.go.id

Disampaikan pada Lokakarya Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://ppkjatim.atspace.com/clip/pnpm.jpg&imgrefurl=http://ppkjatim.atspace.com/clipt.htm&usg=__MXqGaxEHqzuezyoyk6NM4PtcYxk=&h=767&w=989&sz=66&hl=id&start=4&itbs=1&tbnid=EkiovbhDo_CgRM:&tbnh=116&tbnw=149&prev=/images?q=PNPM&hl=id&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.radarlampung.co.id/web/images/stories/150px-logo_depkeu.jpg&imgrefurl=http://www.radarlampung.co.id/web/society/563-sampaikan-spt-tahunan-2008-melalui-drop-box.html&usg=__IXxnGccz6EDtOHjHM6upOor31Ls=&h=147&w=150&sz=8&hl=id&start=3&itbs=1&tbnid=MInm140wBixcQM:&tbnh=94&tbnw=96&prev=/images?q=depkeu&hl=id&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1http://www.google.com/imgres?imgurl=http://ppkjatim.atspace.com/clip/pnpm.jpg&imgrefurl=http://ppkjatim.atspace.com/clipt.htm&usg=__MXqGaxEHqzuezyoyk6NM4PtcYxk=&h=767&w=989&sz=66&hl=id&start=4&itbs=1&tbnid=EkiovbhDo_CgRM:&tbnh=116&tbnw=149&prev=/images?q=PNPM&hl=id&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1


2/28

Outline

1. PendahuluanDasar HukumDekon TP vs UB

2. Pokok-pokok Kebijakan DUB/DDUBPengertianPokok KebijakanSumber PendanaanProses Perencanaan dan Penganggaran DUBNaskah Perjanjian

3. Peran Kementerian KeuanganMenyiapkan Legal AspekMenyiapkan Indeks Fiskal dan Kemiskinan DaerahMenyediakan pedoman pengelolaan DUB

PencairanPelaporan dan PertanggungjawabanPembinaan dan Pengawasan

4. Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah (IFKD)


3/28

Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), danPasal 34 UUD 45;

UU 25/2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional

UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU 17/2007 tentang RPJP-N 2005-2025 UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial UU 25/2009 tentang Pelayanan Pubtik PP 20/2004 tentang RKP PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan PP 38/2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Provinsi, danPemerintahan Kab/Kota

Perpres 13/2009 * ) tentang KoordinasiPenanggulangan

Kemiskinan

Peraturan Terkait Urusan/Prog/Keg

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara UU 32/2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah

PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-K/L PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Terkait Pedanaan

PMK 168/2009 tentangPedoman Pendanaan UrusanBersama Pusat dan Daerah

Untuk PenanggulanganKemiskinan

*) Telah disempurnakan menjadi Perpres No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan


4/28

URUSAN BERSAMA DEKON/TP

1. Urusan yang ditangani merupakanurusan bersama Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah

2. Kegiatan dilaksanakan langsung olehMasyarakat

3. Kegiatan bersifat Bantuan Langsung keMasyarakat dan jenis belanja yangdialokasikan didominasi dengan

Bantuan Sosial4. Daerah diwajibkan menyediakan Dana

Pendamping

5. Menggunakan Naskah Kerjasamasebagai Dasar pelaksanaan Kegiatan

1. Urusan yang ditangani merupakanurusan Pemerintah Pusat

2. Kegiatan dilaksanakan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untukDekon dan Gubernur/Bupati/Walikotauntuk TP

3. Kegiatan bersifat Non Fisik untukDekon dan Fisik untuk TP

4. Daerah tidak diperkenankanmenyediakan Dana Pendamping

5. Menggunakan surat pelimpahansebagai dasar pelaksanaan Dekon dansurat penugasan sebagai dasar pelaksanaan TP


5/28

KONDISI YANG LALU

Dialokasikan melalui mekanismeDekon/TP

Dekon/TP tidak mensyaratkan danapendamping (PP 7/2008)

Dasar perencanaan lokasi dan alokasi,serta penentuan besaran DanaPendamping belum diatur dalamperaturan perundang-undangan

KARAKTERISTIK PROGRAMPENANGGULANGAN KEMISKINAN

Disepakati sebagai urusan bersama Pusatdan Daerah (diatur dengan Perpres 13/2009)Mensyaratkan Cost-Sharing dari daerah(APBD) dalam bentuk Dana PendampingDiikat dalam naskah perjanjian/kesepahaman

KONDISI YANG DIHARAPKAN

Tidak menggunakan mekanisme Dekon/TPmelainkan pola urusan bersama Pusat

dan daerahDasar perencanaan lokasi dan alokasi,serta penentuan besaran DanaPendamping diatur dalam peraturanperundang-undangan sebagai wujudtransparansi & akuntabilitas


6/28


7/28

Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusan pemerintahandi luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnyaPemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, PemdaProvinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota.

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan programPemerintah dan Pemda yang dilakukan secara sistematis, terencana,

dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajatkesejahteraan rakyat.

Pendanaan Urusan Bersama adalah pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan

bersama Pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan. Dana Urusan Bersama yang selanjutnya disebut DUB, adalah dana

yang bersumber dari APBN. Dana Daerah untuk Urusan Bersama yang selanjutnya disebut DDUB,

adalah dana yang bersumber dari APBD.


8/28

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas nasional dalamRPJMN dan RKP. Penanggulangan kemiskinan menjadi urusan bersama Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah, dengan demikian pendanaannya bersumber dari APBN(DUB), dan APBD (DDUB).

Rencana daerah penyelenggara Urusan Bersama dan alokasi DUB disusundengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, indeks fiskal dankemiskinan daerah, serta indikator teknis.

DDUB yang harus disediakan oleh daerah disesuaikan dengan indeks fiskaldan kemiskinan daerah

Indeks fiskal dan kemiskinan daerah dimaksudkan agar pengalokasian DUB

dilakukan secara proporsional, tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu, sertatransparan dan akuntabel.

Indeks fiskal dan kemiskinan daerah dicerminkan dari kaitan antara ruangfiskal (fiscal space) daerah yang diukur dari kemampuan keuangan daerah dandana transfer ke daerah dikurangi belanja pegawai terhadap persentasependuduk miskin di daerah.


9/28

APBDAPBNANGGARAN K/L

(RKA-KL)

KP KD DK TP UB

PROGRAM PNPMPERKOTAAN DANPEDESAAN (BLM)

Keterangan:KP = Kantor PusatKD = Kantor DaerahDK = DekonsentrasiTP = Tugas PembantuanUB = Urusan Bersama

ANGGARANSKPD

(RKA-SKPD)

DANA DAERAHUNTUK URUSAN

BERSAMA(DDUB)

DANA URUSANBERSAMA

(DUB)

Pasal 3 PMK No.168/PMK.07/2009


10/28

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEPALA DAERAH

Menyusun Program/Kegiatan

(RKP dan Renja)

MemberitahukanIndikasi

Program/KegiatanUrusan Bersama (UB)

Apabila Indikasi Program/kegiatan UB sesuai kebijakan

Pemda,KDH meneruskan kepada SKPD

sebagai bahan perencanaanpenyediaan DDUB

Penyusunan RKA-KL

DesemberSetelah

Perpres RABPP

PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN UB

TIME FRAME

MenyampaikanRKA-KL yang telahdisetujui Menkeu

Menyampaikan RKA-KLkepada DPRD sebagai bahan

penetapan DDUB

MenetapkanKPA dan menyusun

Konsep DIPA

Menyampaikan usulan nama

KPA untuk DUB

JuniSetelah

Pagu SementaraMenyampaikan usulan nama

SKPD yang akan melaksanakanprogram/kegiatan UB

MaretPMK IFKD


11/28

NaskahPerjanjian

PenyelenggaraanUrusan

Bersama

a) subyek kerja sama;b) rincian alokasi dan lokasi

dana program/kegiatanyang diselenggarakanbersama;

c) sumber dan besaranpendanaan;

d) penetapan penanggung- jawab dalam pengelolaanDUB;

e) klausul komitmen daerahuntuk tertib pelaporankeuangan DUB olehdaerah kepadakementerian/ lembaga ;dan

f) jangka waktu kerja sama.

Sekurang-kurangnya

memuat:


12/28


13/28

1. Menyediakan legal aspek dalam hal penyediaan danapendamping (DDUB) PMK 168/2009

2. Menyediakan pedoman pengelolaan dana urusan bersamabagi K/L dan SKPD agar dapat melaksanakan/ mencairkan/melaporkan dan mempertanggung-jawabkan dana yang berasal

dari APBN (DUB). Pencairan dan Penyaluran DUB

Pelaporan dan Pertanggungjawaban DUB

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Bersama

3. Menyiapkan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah *) dalambentuk PMK yang digunakan sebagai indikator umum dalampengalokasian DUB dan sebagai bahan masukan dalampenetapan DDUB

*) IFKD berisikan daftar daerah berdasarkan tingkatan

kemampuan fiskal dan kemiskinan daerah


14/28

Pencairan DUB secara umum dilakukan sesuai denganmekanisme yang berlaku dalam pembayaran atas beban APBN ,sedangkan ketentuan lebih lanjut diatur dengan PerdirjenPerbendaharaan.

DUB disalurkan secara langsung kepada masyarakat, kelompokmasyarakat dan/atau lembaga partsipatif masyarakat dalam bentukuang.

DUB yang telah ditransfer ke rekening masyarakat , kelompokmasyarakat dan/atau lembaga partsipatif masyarakat harus telahdimanfaatkan sesuai dengan rencana selambat-lambatnya 3 bulansetelah tahun anggaran bersangkutan berakhir.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, danatersebut belum dimanfaatkan maka dana tersebut harus disetorkanke rekening kas umum negara.

Mekanisme pencairan dan penyaluran DDUB berpedoman padaperaturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.


15/28

SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan penanggulangankemiskinan (DUB dan DDUB) wajib menyusun Laporan Keuanganberupa:

Neraca;Laporan Realisasi Anggaran; dan

Catatan atas Laporan Keuangan Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan DUBmengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansidan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan DDUB

mengacu ketentuan peraturan mengenai pengelolaan keuangandaerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Kepala daerah melampirkan laporan keuangan tahunan ataspelaksanaan DUB dalam Laporan Pertanggungjawaban APBDkepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud

transparansi dan akuntabilitas DUB dan DDUB.(PMK 168/PMK.07/2009 Pasal 16,17 dan 18)


16/28

TNPPK **)Koord. pembinaan

terhadap efektivitaspelaksanaanurusan bersama

Bappenaspembinaan terhadap

efektivitas perencanaandan pelaksanaan

program

Menteri/P impinan Lembaga

pembinaan terhadapefektivitas pengelolaan

kegiatan

Menteri Keuanganpembinaan terhadap

pengelolaan DUB(efisiensi dan efektivitas

alokasi anggaran,pelaksanaan anggaran,

penyusunan IFKD)

Kepala Daerahpembinaan terhadap

efisiensi dan efektivitaspengelolaan DDUB

**) TNPPK = Tim NasionalPercepatan

PenanggulanganKemiskinan

(PMK 168/PMK.07/2009 Pasal 22)


17/28

TNPPK **)Koord.

Pengawasan danpengendalianterhadap efektivitas

pelaksanaanurusan bersama

Bappenaspembinaan dan

pengawasan terhadapefektivitas perencanaan

dan pelaksanaanprogram

Menteri/

P impinan Lembagapengawasan dan

pengendalian terhadapefektivitas pengelolaan

kegiatan

Menteri Keuanganpengawasan dan

pengendalian terhadappelaporan keuangan

DUB

Kepala Daerahpengawasan dan

pengendalian terhadappelaporan keuangan

DDUB

**) TNPPK = Tim NasionalPercepatan


(PMK 168/PMK.07/2009 Pasal 23)


18/28


19/28

Kemampuan Keuangan Negara (Pasal 7 ayat2):pengalokasian DUB disesuaikan dengankemampuan APBN melalui bagian anggaranK/L.

Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah / IFKD(Pasal 7 ayat 3 dan 4) : dicerminkan dari kaitan antara ruang fiskal

(fiscal space) daerah yang diukur darikemampuan keuangan daerah dan danatransfer ke daerah dikurangi belanja pegawaiterhadap jumlah penduduk miskin di daerah

agar pengalokasian DUB proporsional, tidak

terkonsentrasi pada daerah tertentu, sertatransparan dan akuntabel

Indikator Teknis (Pasal 7 ayat 7) :untuk penetapan sasaran lokasi dan alokasiprogram ( targeting ), yang dimaksudkan agar pengalokasian DUB sesuai dengan karakteristiksektoral, kebutuhan, dan potensi daerah

Rencana daerahpenyelenggara UBdan alokasianggaran DUBdisusun denganmempertimbangkan:

kemampuankeuangannegara,indeks fiskaldan kemiskinandaerah (IFKD) ,serta ;indikator teknis


20/28

Indeks fiskal dan kemiskinan daerahsebagai-mana dimaksud pada ayat (4)disusun dan ditetapkan oleh MenteriKeuangan , serta disampaikan kepadaBappenas dan kementerian/lembagapenyelenggara urusan bersama untukpenanggulangan kemiskinan dengan

tembusan kepada TKPK Nasional *) palinglambat Bulan Maret sebelumpenyusunan Renja-KL .

*) TKPK Nasional (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) sesuai Perpres 13/2009, selanjutnya diubahmenjadi TNPPK (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) sesuai Perpres 15/2010


21/28

Kementerian/Lembaga SebagaiCOO (Pengguna Anggaran)

Menteri Keuangan Sebagai CFO(Pengelola Fiskal dan BUN)

BahanPertimbangan

(Intrepretasi UU 17/2003)


Peraturan Menkeu(PMK) tentang IFKD

Alokasi dan lokasiDana Urusan

Bersama

Indikator Teknis

Indeks Fiskal danKemiskinan Daerah

Renja - KL

Indikator Umum
http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.radarlampung.co.id/web/images/stories/150px-logo_depkeu.jpg&imgrefurl=http://www.radarlampung.co.id/web/society/563-sampaikan-spt-tahunan-2008-melalui-drop-box.html&usg=__IXxnGccz6EDtOHjHM6upOor31Ls=&h=147&w=150&sz=8&hl=id&start=3&itbs=1&tbnid=MInm140wBixcQM:&tbnh=94&tbnw=96&prev=/images?q=depkeu&hl=id&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1


22/28

IndeksFiskal danKemiskinan

Daerah(IFKD)

IndikatorTeknis

PerencanaanDaerah Penyelenggara

Urusan Bersama (UB) dan Alokasi DUB

PenentapanPersentase Besaran

Penyediaan DDUB

IFKD = Kaitan Indeks RuangFiskal Daerah (IFRD) denganIndeks Persentase Penduduk

Miskin Daerah (IPPMD)

Tepat sasaran, proporsional, tidak terkonsentrasipada daerah tertentu, serta transparan dan akuntabel.

MENKEU

Disampaikanpaling lambat bulan

Maret sebelumpenyusunan

Renja K/L

PMK tentang IFKD Surat Perhitungan Rincian DDUB *)

Tujuan:

Pasal7 ayat

(1)

Pasal 7 ayat(3)

Pasal 7ayat (4 dan 5)



K/L

TNPPK = Tim NasionalPercepatan


Pasal 7 ayat (6)

*) Pasal 10 ayat (5) PMK 61/2010 tentang IFKD

K/L danBappenas

TNPPK


23/28

KEPUTUSAN KETUA TNPPKTENTANG

BESARAN DDUB YANG HARUSDISEDIAKAN OLEH

MASING - MASING DAERAH

PMK TENTANGINDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN

DAERAH (MEMUAT JUGAPERTIMBANGAN BESARAN DDUB

MASING-MASING DAERAH)

ditetapkan dan disampaikan oleh Menkeu kepada Kepala Bappenas, Ketua TNPPKNasional , dan K/L paling lambat Bulan Maret atau sebelum penyusunan Renja-KL(setiap tahun).

Penggunaan Indeks Fiskal dan kemiskinan Daerah dimaksudkan agar besaran DDUB masing-masing daerah disesuaikan dengan ruang fiskal daerah (kemampuan fiskal daerah dan danatransfer ke daerah dikurangi belanja PNSD), serta kondisi penduduk miskin daerah

KETUA TNPPK(WAPRES)MENTERI KEUANGAN

(PMK No.61/PMK.07/2010)


24/28

VariabelFiskal dan

KemiskinanDaerah

VariabelKemampuanFiskal Daerah

(KFD)

Variabel% Penduduk

Miskin Daerah(PPMD)

Pendapatan Asli Daerah(PAD)Lain-Lain Pendapatan ygsahTransfer ke Daerah (DBH,DAU, Dana Otsus danPenyesuaianBelanja PNSD

Persentase Penduduk MiskinDaerah (PPMD) dicerminkandari Indeks Kemiskinan

Manusia (IKM)

Pertimbangan :

Transparan dan Akuntabel Proporsionalitas Tidak terkonsentrasi

di Daerah tertentu

AgendaPembangunan

Nasional : Pro- Growth Pro- Job Pro- Poor

Cut Off :Data (T-1) untuk Alokasi (T+1)

T = Tahun Proses

Sumber Data :- RFDdari Pemda (APBD) dan Depkeu- IKMdari BPS



25/28

Transfer ke

Daerah

PAD LAIN-

2PEND.

PETA

INDEKSFISKAL DANKEMISKINAN

DAERAH

IPPMD(Reindeks IKM)

Belanja

PNSD

DBH, DAU, Dana OTSUS

dan Dana PENYESUAIAN

Faktor Pengurang

KemampuanKeuangan

Daerah PAD = Pendapatan Asli DaerahKFD = Kemampuan Fiskal DaerahIKK = Indeks Kemahalan KonstruksiIFRD = Indeks Ruang Fiskal DaerahIPPMD = Indeks Persentase Pend. Miskin

IKM = Indeks Kemiskinan Manusia

IRFD=

KFD

Jml. Penduduk x IKK


IRFD KFD


26/28

IRFD


Keterangan:

IRFD = IndeksRuang Fiskal Daerah

IPPMD = IndeksPer-sentasePenduduk MiskinDaerah (ReindeksIKM)

IKM = Indeks Kemis-kinan Manusia

DDUB = DanaDaerah UrusanBersama

I P P M D

Kuadran IIIRFD di bawah

rata -rata nasionalnamun

IPP MD di atasrata -rata nasional

DDUB = Rendah

Kuadran IIRFD dan IP P MDdi atas rata -rata

Nasional

DDUB = SangatTinggi

Kuadran IVIRFD di atas

rata -rata nasionalnamun

IPP MD di bawahrata -rata nasional

Kuadran IIIIRFD dan IP P MD

di bawah rata -rataNasional

DDUB = SedangDDUB = Tinggi


27/28

Bali : 7 Kab/KotaNTT : 5 Kab/Kota

NTB : 4 Kab/KotaKuadran IKuadran II

Kuadran III Kuadran IV

Bali : - Kab/KotaNTT : 1 Kab/Kota

NTB : - Kab/Kota

Bali : 1 Kab/KotaNTT : 14 Kab/KotaNTB : 5 Kab/Kota

Bali : 1 Kab/KotaNTT : - Kab/KotaNTB : 1 Kab/Kota
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://ppkjatim.atspace.com/clip/pnpm.jpg&imgrefurl=http://ppkjatim.atspace.com/clipt.htm&usg=__MXqGaxEHqzuezyoyk6NM4PtcYxk=&h=767&w=989&sz=66&hl=id&start=4&itbs=1&tbnid=EkiovbhDo_CgRM:&tbnh=116&tbnw=149&prev=/images?q=PNPM&hl=id&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1


28/28

LOGO Kementerian KeuanganRepublik Indonesia


Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan DaerahGedung Radius Prawiro Lt. 8 Jl Dr. Wahidin No. 1 Jakarta 10710
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://ppkjatim.atspace.com/clip/pnpm.jpg&imgrefurl=http://ppkjatim.atspace.com/clipt.htm&usg=__MXqGaxEHqzuezyoyk6NM4PtcYxk=&h=767&w=989&sz=66&hl=id&start=4&itbs=1&tbnid=EkiovbhDo_CgRM:&tbnh=116&tbnw=149&prev=/images?q=PNPM&hl=id&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1http://www.google.com/imgres?imgurl=http://ppkjatim.atspace.com/clip/pnpm.jpg&imgrefurl=http://ppkjatim.atspace.com/clipt.htm&usg=__MXqGaxEHqzuezyoyk6NM4PtcYxk=&h=767&w=989&sz=66&hl=id&start=4&itbs=1&tbnid=EkiovbhDo_CgRM:&tbnh=116&tbnw=149&prev=/images?q=PNPM&hl=id&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1

pokok-pokok kebijakan hubungan pusat-daerah dalam pelaksanaan pnpm mandiri: pendanaan urusan bersama

Documents