petunjuk pelaksanaan pertemuan tiga pihak 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERTEMUAN TIGA PIHAKDALAM RANGKA PENYUSUNAN

RKP DAN RENJA K/L TAHUN 2014

Lampiran Surat Bersama PAGU INDIKATIF TAHUN 2014

AN AD RA ARA KCG AAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA2013

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

ii

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman pada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang RKP menyatakan bahwa RKP merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat rancangan

kerangka ekonomi makro yang termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas

pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kemudian UU No. 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan

RAPBN yang berpedoman kepada RKP tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Dengan demikian, karakteristik yang mendasar dalam RKP yakni bahwa program dan kegiatan

yang termuat sudah bersifat terukur dan dapat dilaksanakan karena sudah memperhitungkan

ketersediaan anggaran.

Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004, Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan

mengkoordinasikan penyusunan RKP. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40

Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan

Pemerintah No.90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-

K/L), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Kementerian Keuangan ditugaskan untuk menyusun Pagu Indikatif sebagai acuan

bagi setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (Renja K/L) masing-masing. Dalam tahap berikutnya, RKP dan Renja K/L

dipergunakan sebagai pedoman penyusunan RAPBN dan RKA-K/L.

Sebagai upaya memperkuat keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran secara

nasional, yang dikoordinasikan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan

perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh setiap K/L, maka dipandang perlu untuk

menyelenggarakan Pertemuan Tiga Pihak. Pertemuan Tiga Pihak merupakan sebuah forum

pembahasan bersama yang dilakukan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan,

dan Kementerian/Lembaga guna melakukan konsolidasi dan penajaman Prioritas Nasional berikut

pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan prioritas-prioritas tersebut, yang selanjutnya

akan dituangkan secara konsisten dalam RKP dan Renja K/L.

iii

Dalam rangka persiapan penyusunan RKP dan RAPBN serta untuk memberikan

pemahaman yang sama atas proses Pertemuan Tiga Pihak, maka dirasakan perlu untuk disusun

Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak. Buku ini juga memuat penjelasan format

(formulir isian) dokumen kesepakatan yang diperlukan untuk menjaga konsistensi antara RKP dan

Renja K/L, yang selanjutnya akan dituangkan secara konsisten pula dalam RAPBN dan RKA-K/L.

Walaupun penjelasan dalam buku ini dirasakan telah memadai, tetapi apabila terdapat

permasalahan dalam proses pengisian dokumen kesepakatan secara substansi, dapat kiranya

menghubungi:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

c.q. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan

Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta 10310

Telp. (021) 3905650 ext. 1523 dan 1524

Fax. (021) 3148553

Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Anggaran

c.q. Direktorat Sistem Penganggaran

Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung D Lantai 4,

Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3868060

Fax. (021) 3868061

Semoga Buku Petunjuk Pelaksanaan ini dapat membantu proses kelancaran dalam perumusan

dokumen kesepakatan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan

Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak.

Jakarta, Maret 2013

iv

DAFTAR ISI

Halaman.................................................................................................................................................................................... i Kata pengantar ...................................................................................................................................................................... ii

Daftar isi ................................................................................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................................ 1

1.1. Tujuan pelaksanaan .................................................................................................................................................... 2

1.2. Waktu pelaksanaan ..................................................................................................................................................... 2

1.3. Terminologi .................................................................................................................................................................... 2

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PERTEMUAN TIGA PIHAK ........................................................... 6

BAB III LINGKUP PEMBAHASAN PERTEMUAN TIGA PIHAK ................................................................ 15

BAB IV TINDAK LANJUT .................................................................................................................................... 23

BAB V PENUTUP .................................................................................................................................................. 24

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 ........................................................................................................................................................................... 25

LAMPIRAN 2 ........................................................................................................................................................................... 27

LAMPIRAN 3 ........................................................................................................................................................................... 28

PETUNJUK PENGISIAN ....................................................................................................................................................... 31

HASIL KESEPAKATAN ........................................................................................................................................................ 33

LAMPIRAN HASIL KESEPAKATAN ................................................................................................................................ 36

1 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyusunan Renja KL dan penyempurnaan Rancangan Awal RKP,

sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 90 tahun 2010 tentang Rencana Kerja

dan Anggaran Kementerian/Lembaga perlu dilakukan Pertemuan Tiga Pihak.

Pertemuan ini merupakan suatu forum koordinasi yang melibatkan Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan

Kementerian/Lembaga yang bertujuan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas

perencanaan dan penganggaran yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) untuk tahun 2014.

RKP yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBN, diharapkan dapat

menjadi sebuah rencana aksi yang memberikan gambaran lebih jelas tentang

keterkaitan antara prioritas pembangunan, arah kebijakan, strategi pencapaian serta

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pendanaannya. Dalam proses

penyusunan RKP diperlukan suatu konsolidasi dan kesepahaman antara instansi

pemerintah pusat (Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan) yang

ditugaskan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam koridor

kebijakan fiskal, dengan Kementerian/Lembaga sebagai pengusul kegiatan dan

pengguna anggaran. Mengingat penting dan luasnya materi yang akan dibahas, maka

dipandang perlu untuk dilakukan kegiatan Pertemuan Tiga Pihak antar lembaga-

lembaga terkait tersebut di atas, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian

Keuangan dan Kementerian/Lembaga, di mana pertemuan ini merupakan forum

konsultasi dan penelaahan terhadap rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan

oleh Kementerian/Lembaga.

Dengan diamanatkannya pelaksanaan kegiatan Pertemuan Tiga Pihak ini dalam

PP No.90 Tahun 2010, maka perlu ditingkatkan mekanisme kerja dan kualitas dari hasil

Pertemuan Tiga Pihak yang selama ini telah dilakukan. Sehubungan dengan itu, maka

dirasakan perlu untuk tetap disusun Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini,

yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama atas proses penyusunan

RKP 2014, serta untuk mendapatkan komitmen bersama dalam pencapaian Prioritas

Pembangunan Nasional.


1.1. Tujuan Pelaksanaan

Beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan

Pertemuan Tiga Pihak ini adalah :

a. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara Kementerian

PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait

dengan pencapaian sasaran-sasaran prioritas pembangunan nasional yang

akan dituangkan dalam RKP, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kebijakan

belanja tahun 2014;

b. Menjaga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan

dengan dokumen penganggaran, yaitu antara RPJM, RKP, Renja K/L dan

RKA-KL;

c. Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu

dilakukan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, yaitu

kepastian mengenai Program/Kegiatan/Output Prioritas beserta target dan

besaran anggarannya, Pemenuhan Biaya Operasional, Penuangan Sumber

Dana, Penelaahan dokumen pendukung (TOR dan RAB) khususnya untuk

Inisiatif Baru dan merupakan Kegiatan/Output Prioritas Nasional, Identikasi

Tematik APBN, Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Usulan

Inisiatif Baru dan Tambahan Rupah Murni, serta Kerjasama Selatan-Selatan

dan Triangular (KSST).

1.2. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak dimulai setelah disampaikannya surat yang

ditandatangani oleh Menteri PPN/Ka. Bappenas bersama Menteri Keuangan perihal

Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014

kepada Kementerian/Lembaga pada Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus). Kegiatan

Pertemuan Tiga Pihak ini diharapkan dapat diselesaikan sebelum batas akhir

penyampaian Renja K/L ke Bappenas dan Kementerian Keuangan sesuai surat

penyampaian pagu indikatif.

1.3. Terminologi

Untuk menyamakan pemahaman atas istilah dan definisi yang digunakan dalam

pembahasan Pertemuan Tiga Pihak, maka diperlukan penjelasan mengenai beberapa

terminologi sebagai berikut:


1. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga atau masyarakat

yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah, untuk mencapai sasaran dan tujuan

serta memperoleh alokasi anggaran. Program yang digunakan adalah program-

program yang ada dalam RPJMN 2010 - 2014.

2. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja sebagai

bagian dari pencapaian sasaran pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan

tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi

dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

3. Kegiatan Prioritas merupakan kegiatan yang terkait secara langsung terhadap

pencapaian Sasaran Program Prioritas Nasional,Bidang atau Kementerian/Lembaga.

4. Kegiatan Non Prioritas adalah kegiatan yang dianggap tidak terkait langsung

dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian Prioritas Pembangunan

Nasional, Bidang atau Kementerian/Lembaga pada tahun yang direncanakan.

5. Kerjasama Pemerintah Swasta adalah Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah

dan Swasta, dengan skema pihak swasta melaksanakan sebagian fungsi pemerintah

selama waktu tertentu dengan pemberian kompensasi atas pelaksanaan fungsi

tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tanggung jawab risiko

yang timbul akibat pelaksanaan fungsi tersebut dibebankan kepada pihak swasta

selama masa kontrak.

6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah

Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

7. Badan Layanan Umum (BLU) adalah Instansi di lingkungan pemerintah yang

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Pinjaman Luar Negeri (PLN), adalah salah satu pembiayaan melalui utang yang

diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu

perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar

kembali dengan persyaratan tertentu.

9. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan

negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau


surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali,

yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

10. Rupiah Murni Pendamping (RMP) adalah dana yang bersumber dari rupiah murni

sebagai dana pendamping dari PHLN.

11. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan

perempuan dan laki-laki (gender) yang merupakan alat untuk mewujudkan

kesetaraan dan keadilan gender.

12. Anggaran Pendidikan merupakan anggaran pada fungsi pendidikan yang

dianggarkan melalui Kementerian/Lembaga dan alokasi anggaran pendidikan

melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran

pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi

tanggung jawab pemerintah.

13. Inisiatif Baru (New Initiatives) adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan

berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran

baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif Baru dapat berupa penambahan

Program (Fokus Prioritas) Baru/Outcome Baru/Kegiatan Baru/Output Baru,

Penambahan Volume Target, atau Percepatan Pencapaian Target.

14. Kerjasama Selatan-Selatan adalah Kerjasama diantara negara-negara berkembang

melalui knowledge sharing untuk mencapai tujuan pembangunan bersama.

Sedangkan Kerjasama Triangular adalah Kerjasama Selatan-Selatan yang

melibatkan mitra pembangunan.

15. Belanja Operasional adalah pengeluaran yang direncanakan untuk memenuhi

kebutuhan rutin dalam menjalankan pemerintahan dan manfaatnya hanya untuk

satu tahun anggaran serta tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi

pemerintah.

16. Prakiraan maju (forward estimate) merupakan gambaran prakiraan untuk 3

tahun ke depan terhadap capaian target dan kebutuhan pendanaan sebagai akibat

kebijakan yang ditetapkan pada tahun direncanakan.

17. Keluaran (output) adalah segala sesuatu yang berupa produk atau jasa (fisik dan

atau non-fisik), sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan

input yang digunakan.

18. Satuan biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa, baik secara

mandiri maupun gabungan, yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu

dalam rangka penyusunan anggaran.


19. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.

20. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau

desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta

dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas

tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaannya kepada yang menugaskan.


BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PERTEMUAN TIGA PIHAK

Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak dilaksanakan untuk memudahkan

konsolidasi dan penajaman Prioritas Nasional di dalam RKP dan Renja K/L melalui

forum pembahasan yang dilakukan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian

Keuangan dan Kementerian/Lembaga. Adapun proses mekanisme pelaksanaan

Pertemuan Tiga Pihak secara umum dapat dilihat pada Bagan dibawah ini.

Bagan 1

Mekanisme Pertemuan Tiga Pihak

Penjelasan lebih lanjut atas mekanisme Pertemuan Tiga Pihak dengan tujuan utama

adalah menghasilkan rumusan dokumen kesepakatan bersama dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Kegiatan Sebelum Pertemuan Tiga Pihak.

1. Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rancangan Awal RKP berdasarkan Arah

Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden serta


mengacu pada Prioritas serta Sasaran Pembangunan yang ada dalam RPJM 2010-

2014.

2. Menteri Keuangan menyusun Resource Envelope Belanja K/L 2014 berdasarkan

asumsi dasar ekonomi makro, potensi sumber pendapatan negara dan hibah,

kebutuhan belanja negara serta kemampuan pembiayaan anggaran.

3. Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan mengeluarkan surat yang

ditandatangani bersama perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) tahun 2014 yang disampaikan kepada Kementerian/Lembaga

sebagai dasar penyusunan Renja K/L.

4. Kementerian/Lembaga melakukan beberapa langkah persiapan yang diperlukan,

yaitu antara lain :

a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berjalan yang terdapat dalam

Renstra K/L, dengan memberikan perhatian utama terhadap keberlanjutan

kebijakan yang telah diambil pada tahun lalu dan akan dilanjutkan untuk

dilaksanakan pada tahun 2014;

b. Mempersiapkan seluruh Informasi yang diperlukan terkait dengan

Program/Kegiatan/Output Prioritas beserta target dan besaran anggarannya,

Pemenuhan Biaya Operasional, Penuangan Sumber Dana, Penelaahan dokumen

pendukung (TOR dan RAB) khususnya untuk Inisiatif Baru dan merupakan

Kegiatan/Output Prioritas Nasional, Identikasi Tematik APBN, Pengalihan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Usulan Inisiatif Baru dan Tambahan

Rupah Murni, dan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), serta

kebijakan berupa kerangka regulasi yang akan dibahas dalam Pertemuan Tiga

Pihak; serta

c. Menyusun rancangan Renja K/L.

Kegiatan Dalam Pertemuan Tiga Pihak.

1. Kementerian PPN/Bappenas dengan mengacu pada Rancangan Awal RKP,

menyampaikan Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional dan Kegiatan Prioritas

dengan target sasaran dan pendanaannya termasuk Inisiatif Baru yang disetujui.

2. Kementerian Keuangan, menyampaikan kebijakan anggaran yang meliputi:

kebijakan di bidang belanja negara, kelompok biaya, jenis belanja, dan satuan biaya.

Di samping itu, juga memberikan masukan atas kepatutan penggunaan anggaran

dan pelaksanaan efisiensi yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.


3. Kementerian/Lembaga, menyampaikan arah kebijakan, rencana program dan

kegiatan prioritas yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian/Lembaga

termasuk kebijakan-kebijakan baru yang belum tertampung dalam Renstra.

4. Dari pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak diharapkan menghasilkan suatu dokumen

kesepakatan yang bersifat mengikat tiga pihak dan berisikan butir-butir

kesepakatan seperti format lampiran 1 dan lampiran 2 dokumen kesepakatan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Pertemuan Tiga Pihak (trilateral meeting)

adalah:

a. Pagu Indikatif yang telah ditetapkan melalui surat yang ditandatangani oleh

Menteri PPN/Ka. Bappenas bersama Menteri Keuangan merupakan batas atas

belanja masing-masing K/L yang tidak dapat dilampaui, dan merupakan

akumulasi dari angka dasar (baseline) dan Inisiatif Baru (New Initiatives).

b. Terkait dengan Inisiatif Baru yang telah disetujui sebagaimana terlampir dalam

Surat Bersama Pagu Indikatif :

i. Alokasi anggaran Inisiatif Baru yang sudah dialokasikan dalam Surat

Bersama Menteri PPN/Ka. Bappenas dan Menteri Keuangan tidak dapat

berkurang dan pemanfaatannya tidak dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan lainnya diluar yang telah disetujui;

ii. K/L wajib menyusun TOR dan RAB dilevel Output, khusus untuk melengkapi

usulan Inisiatif Baru yang telah mendapatkan alokasi sesuai Surat Bersama

Menteri PPN/Ka. Bappenas dan Menteri Keuangan.

iii. TOR dan RAB akan dibahas dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak (trilateral

meeting) guna memastikan/menjamin konsistensi dan kesesuaian target

kinerja serta kelayakan dan kewajaran anggarannya.

iv. Dalam hal K/L tidak dapat menyampaikan TOR dan RAB pada saat trilateral

meeting, maka alokasi anggaran yang telah ditetapkan akan dikurangi dari

pagu anggaran K/L yang bersangkutan.

v. K/L yang mendapatkan tambahan alokasi anggaran untuk Inisiatif Baru

berdasarkan direktif Presiden namun belum mengajukan proposal Inisiatif

Baru, maka diharapkan dapat segera mengajukan proposal Inisiatif Baru

sebelum ditetapkannya pagu anggaran K/L.

c. Perubahan pagu antar program dan antar kegiatan dalam Pagu Indikatif masih

dimungkinkan, sepanjang sesuai dengan pencapaian Prioritas Pembangunan

Nasional.


d. Penambahan dan pengurangan Kegiatan Prioritas dapat dilakukan dengan

mempertimbangkan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional atau

Kementerian/Lembaga.

e. Penambahan dan pengurangan keluaran Kegiatan Prioritas dapat dilakukan

dengan mempertimbangkan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional atau

Kementerian/Lembaga dan alokasi pagu anggaran yang tersedia.

f. Kebutuhan belanja pegawai dan operasional harus dipenuhi dan menjadi

prioritas utama.

g. Pergeseran alokasi dari Rupiah Murni menjadi PHLN atau sebaliknya tidak

dapat dilakukan, demikian pula pergeseran dari Pinjaman Luar Negeri (PLN)

menjadi Hibah Luar Negeri. Usulan perubahan ini dapat dilakukan pada Matriks

Pembahasan dalam dokumen kesepakatan.

h. Kelebihan atau kekurangan alokasi PHLN ditampung dalam Matriks

Pembahasan dalam dokumen kesepakatan.

i. Memberikan prioritas utama untuk kebutuhan dana pendamping PHLN yang

akan diserap dan kegiatan yang disetujui sebagai multiyears.

j. Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan harus mempertimbangkan

kemampuan pelaksanaan dan penyerapan anggaran.

k. Usulan penambahan pagu Kementerian/Lembaga serta penggunaannya dapat

disampaikan dalam Matriks Pembahasan pada dokumen kesepakatan

pembahasan Pertemuan Tiga Pihak.

l. Memperhatikan kewenangan pusat dan daerah.

5. Dokumen kesepakatan yang telah disetujui bersama antara Kementerian

PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga dijadikan dasar

untuk penyusunan Renja K/L, penyempurnaan Rancangan Awal RKP 2014, dan

penyusunan Pagu Anggaran.

6. Kementerian/Lembaga menyampaikan Renja K/L yang telah disusun berdasarkan

dokumen kesepakatan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian

Keuangan.

7. Apabila dalam Pertemuan Tiga Pihak terjadi ketidaksepakatan antara Kementerian

PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga, maka dapat

dilakukan alternatif tindakan sebagai berikut :

a. Alternatif Pertama : Butir-butir ketidaksepakatan dibahas kembali bersama-

sama dengan memperhatikan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.


Apabila alternatif ini tidak menghasilkan kesepakatan maka dilakukan alternatif

berikutnya;

b. Alternatif Kedua : Butir-butir ketidaksepakatan dijadikan catatan pembahasan

dalam dokumen kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak dan tidak perlu untuk

diputuskan dalam forum ini. Apabila dirasakan sangat perlu untuk mendapatkan

putusan atas perbedaan yang ada, maka dapat dilakukan alternatif berikutnya;

c. Alternatif Ketiga : Butir-butir ketidaksepakatan yang dianggap perlu dan penting

untuk diputuskan dapat dibawa dan diputuskan di tingkat yang lebih tinggi

(Eselon I). Namun demikian, perlu untuk diperhatikan keterbatasan waktu yang

tersedia untuk menyusun Renja K/L.

8. Catatan pembahasan dalam dokumen kesepakatan pertemuan dimungkinkan untuk

menampung :

a. Usulan pergeseran atau perubahan alokasi Rupiah Murni dan PHLN yang belum

dapat disepakati bersama;

b. Kelebihan atau kekurangan alokasi Rupiah Murni, PHLN/PDN, PNBP dan BLU

yang perlu untuk mendapat perhatian khusus;

c. Perbedaan perhitungan untuk alokasi belanja operasional dan non-operasional;

serta

d. Butir-butir ketidaksepakatan yang tidak perlu untuk diputuskan dalam forum

ini.

9. Seluruh catatan pembahasan yang ada dalam dokumen kesepakatan Pertemuan Tiga

Pihak akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Pagu Anggaran dan

penelaahan RKA-K/L yang akan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan pertemuan tiga pihak menjadi suatu forum koordinasi yang sangat penting

karena pada tahapan ini dilakukan sinkronisasi dan integrasi terhadap kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan untuk pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Penetapan target dan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi

terhadap kebijakan berjalan dan capaian yang diperoleh sampai dengan saat ini.

Memperhatikan kebutuhan dan dukungan terhadap suatu kegiatan yang saling terkait

menjadi kunci utama dalam menentukan kegiatan yang akan dijadikan prioritas, baik

prioritas nasional, bidang maupun prioritas Kementerian/Lembaga. Untuk dapat

menghasilkan hasil kesepakatan yang lebih baik sangat ditentukan oleh kesiapan dari

masing-masing institusi sebelum dilakukannya kegiatan ini.


Institusi Peserta

Peserta yang hadir dalam Pertemuan Tiga Pihak adalah Kementerian PPN/Bappenas,

Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga. Kementerian PPN/Bappenas akan

diwakili oleh Pejabat dari Direktorat Sektoral/Regional yang memiliki tugas dan

tanggung jawab sesuai lingkup kewenangannya, Kementerian Keuangan diwakili oleh

Pejabat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Direktorat Jenderal Anggaran yang

memilki mitra kerja sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, dan Unit Eselon I

lainnya pada lingkungan Kementerian Keuangan yang terkait dalam proses Trilateral

Meeting, serta Kementerian/Lembaga diwakili oleh Pejabat dari Biro

Perencanaan/Keuangan atau Unit Organisasi yang bertanggung jawab dalam

perencanaan program dan anggaran.

Terkait dengan adanya beberapa Kementerian/Lembaga yang memiliki Badan Layanan

Umum (BLU) dan mengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), di samping

Direktorat Anggaran dalam pembahasan di trilateral meeting, perlu juga

mengikutsertakan Pejabat dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan

Umum (Dirjen Perbendaharaan) dan Direktorat PNBP (Dirjen Anggaran), Kementerian

Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Institusi Peserta

Untuk kelancaran pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak, perlu diperjelas pembagian tugas

dan tanggung jawab dari masing-masing peserta. Pembagian ini dilakukan dengan

mempertimbangkan pembagian kewenangan antara Kementerian PPN/Bappenas dan

Kementerian Keuangan sebagai central agencies dengan Kementerian/Lembaga sebagai

pengusul dan pengguna anggaran. Dengan tetap mempertimbangkan kewenangan dan

tugas dari masing-masing pihak, diharapkan pelaksanaan pertemuan tiga pihak ini

dapat menghasilkan kesepakatan yang nantinya dapat dijadikan pedoman. Penjelasan

pembagian kewenangan tersebut sebagai berikut:

1. Kementerian PPN/Bappenas

a) Menyampaikan penjabaran rancangan awal RKP 2014 yang meliputi arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sampai dengan kegiatan

prioritas beserta target capaian dan indikasi pendanaannya yang akan

dilaksanakan oleh K/L;

b) Menyampaikan tanggapan terhadap program dan kegiatan prioritas dalam

rancangan Renja K/L yang disusun Kementerian/Lembaga, untuk disinkronkan

dengan program dan kegiatan prioritas yang ada dalam Rancangan Awal RKP


termasuk penelaahan atas prakiraan maju untuk 3 tahun kedepan dan indikasi

pendanaannya;

c) Melakukan penelaahan terhadap TOR dan RAB untuk setiap output dari Inisiatif

Baru yang mendukung pencapaian tema dan prioritas pembangunan nasional,

baik dasar pertimbangan perlunya inisiatif baru, sasaran dan target yang akan

dicapai serta pendanaan terhadap inisiatif baru dengan memperhatikan

komponen dari inisiatif baru yang diusulkan beserta prakiraan maju dari

pendanaan Inisiatif Baru tersebut;

d) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan prioritas

yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga;

e) Memperhatikan kegiatan-kegiatan yang telah menjadi kesepakatan dalam

Rencana Aksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundangan (Inpres,

Keppres, dll);

f) Menetapkan dokumen kesepakatan bersama-sama dengan Kementerian

Keuangan dan Kementerian/Lembaga.

2. Kementerian Keuangan

a) Menyampaikan kebijakan anggaran yang meliputi kebijakan jenis belanja

(Belanja pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Bantuan Sosial) dan

kepatutan penggunaan anggaran;

b) Melakukan penelaahan terhadap rancangan Renja K/L, terutama terkait

pemenuhan biaya operasional, kelayakan dan kewajaran anggaran untuk

menghasilkan keluaran termasuk penelaahan atas prakiraan maju untuk 3 tahun

kedepan;

c) Melakukan penelaahan terhadap TOR dan RAB untuk setiap output dari Inisiatif

Baru yang mendukung pencapaian tema dan prioritas pembangunan nasional,

baik dasar pertimbangan perlunya inisiatif baru, sasaran dan target yang akan

dicapai serta penilaian atas pendanaan terhadap inisiatif baru dengan

memperhatikan komponen dari inisiatif baru yang diusulkan beserta prakiraan

maju dari pendanaan inisiatif baru tersebut;

d) Memberikan masukan atas pelaksanaan efisiensi yang dapat dilakukan oleh

Kementerian/Lembaga dengan mempertimbangkan kemampuan penyerapan

anggaran;

e) Menetapkan dokumen kesepakatan bersama-sama dengan Kementerian

PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga.


3. Kementerian/Lembaga

a) Menyampaikan arah kebijakan Kementerian/Lembaga dan rancangan Renja K/L

sebagai penjabaran Renstra K/L yang telah disesuaikan dengan Rancangan Awal

RKP 2014 dan pagu indikatif TA 2014 dalam surat yang ditandatangani oleh

Menteri PPN/Ka. Bappenas bersama Menteri Keuangan;

b) Menyampaikan gambaran rencana pencapaian sasaran dan target dari program

dan kegiatan serta perkiraan pendanaannya berdasarkan Renstra K/L dan

Rancangan Awal RKP 2014;

c) Mempersiapkan TOR dan RAB untuk setiap output yang nantinya digunakan

dalam penelaahan untuk menjelaskan Inisiatif Baru yang mendukung

pencapaian tema dan prioritas pembangunan nasional, baik dasar pertimbangan

perlunya inisiatif baru, sasaran dan target yang akan dicapai maupun perkiraan

pendanaannya sampai dengan tingkat komponen;

d) Menjelaskan prakiraan maju kegiatan, baik target maupun pendanaan untuk 3

tahun kedepan;

e) Menetapkan dokumen kesepakatan bersama-sama dengan Kementerian

PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Keluaran

Dengan dilaksanakannya Pertemuan Tiga Pihak ini, di samping adanya pemahaman

yang sama atas arah kebijakan, prioritas, fokus prioritas dan kegiatan prioritas dalam

Rancangan Awal RKP, keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dokumen

kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak yang ditanda tangani oleh Kementerian

PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga yang mencakup:

1. Kesepakatan atas Kegiatan Prioritas, Kegiatan Non prioritas, Inisiatif Baru beserta

target/volume keluaran, dan besaran anggarannya;

2. Kesepakatan atas perubahan alokasi anggaran antar program dan antar kegiatan;

3. Kesepakatan atas perkiraan penyerapan untuk PHLN dan PDN beserta kebutuhan

dana pendampingnya;

4. Kesepakatan atas kegiatan dan kebutuhan pendanaannya yang terkait dengan

pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta;

5. Kebijakan baru yang sesuai dengan tema dan prioritas RKP serta prakiraan maju

target dan anggarannya;

6. Kesepakatan alokasi anggaran yang dipergunakan sebagai Anggaran Responsif

Gender (ARG), Anggaran Pendidikan, Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular


(KSST) Dana Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, serta kegiatan khusus lainnya

pada Kementerian/Lembaga;

7. Catatan usulan perubahan (tambahan/pengurangan) pagu baik Rupiah Murni

maupun PHLN yang mungkin dapat ditampung pada Pagu Anggaran K/L (Pagu

Sementara) atau Alokasi Anggaran K/L (Pagu Definitif) beserta rencana

penggunaanya.


BAB III

LINGKUP PEMBAHASAN PERTEMUAN TIGA PIHAK

Pembahasan yang dilakukan pada Pertemuan Tiga Pihak ini dimaksudkan untuk

mengidentifikasikan, mengkonfirmasi, dan menyepakati kebijakan program, kegiatan,

output, dan target yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja KL,

penyempurnaan Rancangan Awal RKP dan penelaahan RKA-KL. Adapun lingkup

pembahasan trilateral meeting ini meliputi pembahasan mengenai :

A. Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam lingkup pembahasan yang terkait dengan Prioritas Pembangunan Nasional

meliputi :

1. Program dan kegiatan prioritas

Pembahasan program dan kegiatan prioritas utamanya untuk mengklarifikasi

dan menyepakati terkait kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan

pada tahun anggaran 2014. Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam

pembahasan Program dan Kegiatan prioritas ini antara lain adalah :

a. Kesepakatan mengenai kegiatan prioritas. Menentukan kegiatan prioritas

dalam K/L yang merupakan kegiatan prioritas Nasional, Prioritas Bidang dan

Prioritas Kementerian/Lembaga;

b. Klarifikasi terhadap kegiatan prioritas yang tetap berlanjut di tahun 2014

atau hanya sampai pada tahun berjalan;

c. Kesepakatan terkait pencapaian target-target kegiatan prioritas yang ingin

dilaksanakan pada tahun 2014;

d. Mengidentifikasi indikator kegiatan mana yang akan dijadikan sebagai

ukuran untuk mencapai sasaran program dan kegiatan prioritas;

e. Mengklarifikasi dan menyepakati terkait adanya perubahan volume target

dan kebutuhan pendanaannya; serta

f. Klarifikasi mengenai lokasi pelaksanaan kegiatan prioritas.

Hasil kesepakatan dalam pembahasan program dan kegiatan prioritas dituliskan

pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan

lampiran 3 matriks catatan pembahasan.

2. Inisiatif Baru

Pembahasan Inisiatif Baru utamanya untuk melakukan review terhadap TOR dan

RAB Inisiatif Baru yang telah disetujui dalam lampiran Pagu Indikatif 2014.


Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam review Inisiatif Baru ini

antara lain adalah :

a. Mengkonfirmasi kesesuaian Inisiatif Baru yang diajukan dengan Arah

Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional;

b. Konfirmasi target Inisiatif Baru yang ingin dicapai;

c. Konfimasi sumber pendanaan Inisiatif Baru (On Top/Realokasi/Kombinasi);

serta;

d. Konfimasi kesesuaian komponen yang digunakan untuk mencapai output

Inisiatif Baru yang diajukan;

e. Konsistensi penuangan target output dalam usulan Inisiatif Baru

dibandingkan dengan target dalam rancangan awal RKP;

f. Kewajaran dan kelayakan anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan

output yang direncanakan;

g. Konsistensi penerapan jenis belanja sesuai dengan kaidah Bagan Akun

Standar.

Hasil kesepakatan dalam pembahasan Inisiatif Baru dituliskan pada catatan

pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan lampiran 3

matriks catatan pembahasan.

3. Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Catatan pembahasan pengalihan Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan utamanya

mengkonfimasi dan menyepakati kegiatan-kegiatan/komponen dekonsentrasi

dan tugas pembantuan yang mendanai unsur daerah untuk dialihkan kepada

transfer ke daerah. Adapun beberapa hal yang perlu diinformasikan dalam

catatan pembahasan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ini antara

lain adalah:

a. Nama kegiatan/komponen yang potensi didekonsentrasikan dan

ditugaspembantuankan;

b. Volume target kegiatan yang didekonsentrasikan dan ditugaspembantuan;

c. Alokasi pendanaan kegiatan yang didekonsentrasikan dan ditugas

pembantuankan;

d. Memastikan kegiatan yang dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan selama ini memang merupakan urusan Daerah;


Hasil kesepakatan dalam pembahasan Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan

Pembahasan) dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan.

B. Pendanaan Pembangunan Nasional

Dalam lingkup pembahasan yang terkait dengan Pendanaan Pembangunan Nasional

meliputi :

4. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)

Pembahasan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri utamanya untuk mengkonfimasi

kegiatan-kegiatan yang mendapat pendanaan yang berasal dari Pinjaman dan

Hibah Luar Negeri. Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam

pembahasan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri ini antara lain adalah :

a. Nama proyek pinjaman dan hibah luar negeri;

b. Status Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, apakah PHLN ini merupakan PHLN

yang on-going atau baru, jika PHLN tersebut baru, maka perlu untuk

dijelaskan status terakhir tahapan proses;

c. Jangka waktu efektif berlakunya PHLN, mulai dari tanggal penandatanganan

kesepakatan PHLN, hingga akhir berlakunya PHLN;

d. Konfirmasi Kode Registrasi dan nomor pinjaman atau hibah; serta

e. Konfirmasi besaran pagu PHLN di pagu indikatif 2014, apakah besaran pagu

PHLN tersebut sudah sesuai rencana penarikan.

Hasil kesepakatan dalam pembahasan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan)

dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan.

5. PNBP/BLU

Dalam pembahasan PNBP/BLU utamanya untuk mengidentifikasikan kegiatan-

kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilaksanakan

oleh Kementerian/Lembaga. Hasil PNBP tersebut dapat dikelola oleh Badan

Layanan Umum (BLU) Kementerian/Lembaga di dalam mendukung pencapaian

sasaran-sasaran prioritas yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga.

Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam pembahasan PNBP/BLU

tersebut antara lain adalah :

a. Besaran perkiraan penerimaan yang diperoleh oleh K/L;


b. Besaran pemanfaatan PNBP yang telah disetujui oleh Kementerian

Keuangan;

c. Digunakan pada kegiatan apa pemanfaatan PNBP tersebut;

d. Besaran volume target pada kegiatan yang memanfaatkan dana PNBP; serta

e. Besar penggunaan pendanaan untuk kegiataan yang memanfaatkan dana

PNBP.

Hasil kesepakatan dalam pembahasan PNBP/BLU dituliskan pada catatan

pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan lampiran 3


6. Belanja Operasional

Pembahasan belanja operasional utamanya untuk mengkonfimasikan kebutuhan

belanja operasional Kementerian/Lembaga sebagaimana tercantum dalam

lampiran Pagu Indikatif 2014. Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan

dalam pembahasan belanja operasional ini antara lain adalah:

a. Memastikan alokasi anggaran untuk kebutuhan belanja operasional K/L

tersedia cukup untuk 1 (satu) tahun, meliputi kebutuhan anggaran untuk

Belanja Pegawai (Komponen 001) dan Belanja Barang Operasional Satker

(Komponen 002);

b. Dalam hal alokasi anggaran tidak cukup, dipastikan penyebab terjadinya

kekurangan dapat diidentifikasi dengan benar dan dilengkapi dokumen

pendukung yang sesuai dan lengkap;

c. Untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional, pergeseran anggaran antar

Program/Kegiatan dapat dilakukan, sepanjang tidak mengurangi anggaran

untuk mencapai target/sasaran prioritas pembangunan nasional;

d. Dalam hal pergeseran anggaran tidak mungkin dilakukan atau jumlahnya

tidak cukup, maka kekurangan kebutuhan biaya operasional dituangkan

dalam Dokumen Hasil Trilateral Meeting.

Hasil kesepakatan dalam pembahasan Belanja Operasional dituliskan pada

catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan lampiran 3


7. Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni

Pembahasan kebutuhan tambahan rupiah murni ini utamanya untuk

mengkonfimasi kebutuhan tambahan rupiah murni Kementerian/Lembaga dari

yang sudah dialokasikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Pagu Indikatif


2014. Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam pembahasan

kebutuhan tambahan rupiah murni ini antara lain adalah:

a. Dasar alasan perlunya adanya tambahan rupiah murni;

b. Dasar perhitungan yang digunakan dalam menghitung kebutuhan tambahan

rupiah murni;

c. Konfirmasi kegiatan yang menggunakan tambahan rupiah murni;

d. Konfirmasi data target yang ingin dicapai untuk kegiatan yang mendapatkan

tambahan rupiah murni; serta

e. Besar kebutuhan tambahan rupiah murni untuk kegiataan yang dimaksud.

Hasil kesepakatan dalam pembahasan Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni



C. Program Tematik

Dalam lingkup pembahasan yang terkait dengan Program Tematik meliputi :

8. Dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

Pembahasan mengenai Kejasama Pemerintah Swata utamanya untuk

mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang memerlukan dukungan Kerjasama

Pemerintah Swasta (KPS). Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam

pembahasan dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta ini antara lain adalah :

a. Nama kegiatan di APBN yang mendukung KPS;

b. Nama proyek yang memerlukan dukungankegiatan di APBN;

c. Besar kebutuhan pendanaan untuk mendukung KPS;

d. Bentuk kegiatan yang medukung pelaksanaan KPS (Feasibility Study, tanah,

infrastruktur, dll)

Hasil kesepakatan dalam pembahasan dukungan Kerjasama Pemerintah dan

Swasta dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan


9. Anggaran Pendidikan

Pembahasan anggaran pendidikan utamanya untuk program dan kegiatan yang

memiliki indikator-indikator kegiatan yang terkait dengan dukungan

pemerintah terhadap anggaran pendidikan. Adapun beberapa hal yang perlu

didiskusikan dalam anggaran pendidikan ini antara lain adalah :

a. Nama kegiatan di APBN yang terkait dengan anggaran pendidikan;


b. Sasaran kegiatan yang terkait dengan aggaran pendidikan; serta

c. Besar rencana pendanaan untuk anggaran pendidikan pada kegiatan

dimaksud.

Hasil kesepakatan dalam pembahasan Anggaran Pendidikan dituliskan pada

catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan lampiran 3


10. Anggaran Responsif Gender (ARG)

Pembahasan Anggaran Responsif Gender utamanya untuk mengidentifikasi

program/kegiatan prioritas yang terkait dengan dukungan pemerintah terhadap

pelaksanaan pembangunan gender di Indonesia. Adapun beberapa hal yang

perlu didiskusikan dalam pembahasan anggaran responsif gender ini antara lain

adalah:

a. Nama program/kegiatan K/L yang diindikasikan telah responsif terhadap

pembangunan gender;

b. Indikator kinerja yang diindikasikan telah responsif terhadap pembangunan

gender;

c. Sasaran kegiatan yang responsif terhadap pembangunan gender; serta

d. Besar rencana pendanaan untuk pembangunan gender.

Hasil kesepakatan dalam pembahasan Anggaran Responsif Gender dituliskan

pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan

lampiran 3 matriks catatan pembahasan.

11. Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)

Pembahasan KSST utamanya untuk mengidentifikasikan program/kegiatan yang

terkait dengan dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan KSST

di Indonesia. Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam pembahasan

KSST ini adalah :

a. Nama program/kegiatan KL yang diperuntukan untuk pelakasanaan kegiatan

KSST;

b. Cakupan Kegiatan KSST (Pelatihan/training, Workshop, Pengiriman Tenaga

Ahli, Bantuan Kegiatan/Proyek);

c. Kepatutan KSST (pembiayaan KSST, Penerima Manfaat, Kerangkan Kerja

Desain dan Monitoring, Keberlanjutan Program);

d. Indikator kinerja kegiatan yang diindikasikan akan digunakan pada kegiatan

KSST;


e. Besar rencana alokasi pendanaan untuk pembangunan KSST, baik yang

bersumber dari Rupiah Murni maupun hibah;

f. Target Negara, merupakan negara yang akan menjadi objek atas kegiatan

KSST dengan kriteria merupakan kelompok Negara miskin atau Negara

sedang berkembang.

Hasil kesepakatan dalam pembahasan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular



12. Infrastruktur pendukung MP3EI

Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam pembahasan pembangunan

infrastruktur khususnya yang mendukung pelaksanaan MP3EI adalah sebagai

berikut:

a. Program/kegiatan yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan

infrastruktur;

b. Memperhatikan 8 program utama MP3EI yaitu : 1. Pertanian, 2.

Pertambangan, 3. Energi, 4. Industri; 5. Kelautan; 6. Pariwisata, 7. Telematika,

dan 8. Pengembangan Kawasan Strategis.

Hasil kesepakatan dalam pembahasan terkait dengan infrastruktur pendukung

MP3EI dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan


13. Program-program pro rakyat termasuk program pendukung (Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia) MP3KI.

Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam pembahasan program dan

kegiatan pendukung MP3KI adalah:

a. Identifikasi Program dan kegiatan pro rakyat termasuk program dan kegiatan

pendukung MP3KI;

b. Identifikasi sasaran K/L yang mendukung MP3KI.

Hasil kesepakatan dalam pembahasan terkait dengan program pendukung

MP3KI dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan


14. Program dalam rangka MDGs

Didalam pembahasan trilateral meetings para pihak harus memperhatikan

Program/Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian tujuan MDGS yaitu :


a. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;

b. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;

c. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

d. Menurunkan angka kematian anak;

e. Meningkatkan kesehatan ibu;

f. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;

g. Memastikan kelestarian lingkungan;

h. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam diskusi antara lain :

a. Program/Kegiatan yang mendukung tema MDGs;

b. Sasaran terkait pencapaian MDGs.

Hasil kesepakatan dalam pembahasan terkait dengan program pendukung

pencapaian MDGs dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E.

Catatan Pembahasan) dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan.


BAB IV

TINDAK LANJUT

Pelaksanaan pertemuan tiga pihak diharapkan dapat menghasilkan sebuah

kesepakatan yang meliputi arah kebijakan, sasaran dan target, program dan kegiatan

serta perkiraan kebutuhan pendanaan sesuai dengan arah kebijakan yang akan

dituangkan dalam RKP. Untuk itu hasil kesepakatan dalam Pertemuan Tiga Pihak akan

ditindaklanjuti oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan

Kementerian/Lembaga, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

a) Melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RKP sesuai dengan

masukan yang diperoleh dalam Pertemuan Tiga Pihak;

b) Menjadikan dokumen kesepakatan yang telah ditetapkan sebagai dasar

penelaahan terhadap Renja K/L yang dikirim Kementerian/Lembaga;

c) Melakukan kompilasi terhadap Renja K/L dari Kementerian/Lembaga untuk

dijadikan salah satu pertimbangan dalam penelaahan RKA-KL.


a) Menjadikan dokumen kesepakatan yang telah ditetapkan sebagai dasar

penelaahan terhadap Renja K/L yang dikirim Kementerian/Lembaga;

b) Menyempurnakan kebijakan anggaran yang terbagi kedalam jenis belanja dan

satuan biaya yang dianggap perlu untuk disesuaikan dengan masukan yang

diperoleh dalam Pertemuan Tiga Pihak;

c) Melakukan kompilasi terhadap Renja K/L dari Kementerian/Lembaga untuk

dijadikan salah satu pertimbangan dalam penyusunan Pagu Anggaran.


a) Melakukan konsolidasi internal untuk penyesuaikan terhadap masukan yang

diperoleh dalam Pertemuan Tiga Pihak;

b) Menjadikan dokumen kesepakatan yang telah ditetapkan sebagai dasar

penyusunan Renja K/L;

c) Menyampaikan Renja K/L yang telah disusun kepada Kementerian

PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan;

d) Menggunakan Renja K/L sebagai pedoman penyusunan RKA-KL.

Setelah dilakukan Pertemuan Tiga Pihak ini, para pihak segera menandatangani

dokumen kesepakatan yang telah disepakati.


BAB V

PENUTUP

Dengan dikeluarkannya buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak,

maka semua pokok-pokok pemaparan yang disampaikan oleh Kementerian

PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga harus sesuai

dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan

Tiga Pihak ini.

Mekanisme pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana tercantum dalam

Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini dapat digunakan oleh para

pihak sebagai pedoman dalam menyampaikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya

yaitu bagi Kementerian PPN/Bappenas untuk menyampaikan sasaran Prioritas

Pembangunan Nasional dan Kegiatan Prioritas yang merupakan Tupoksi dari

Kementerian/Lembaga yang terkait; bagi Kementerian Keuangan untuk menyampaikan

kebijakan jenis belanja, kebijakan satuan biaya, dan kepatutan penggunaan anggaran;

serta bagi Kementerian/Lembaga untuk menyampaikan rencana program dan kegiatan

prioritas dari Renstra Kementerian/Lembaga.

Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini berlaku sejak tanggal

dikeluarkan. Segala ketentuan dan petunjuk pelaksanaan yang tidak sesuai atau

bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga

Pihak ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila dikemudian hari Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini perlu

disempurnakan, maka Kemeterian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan akan

menerbitkan perbaikan.

Jakarta, Maret 2013


DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK

Acara : Tanggal dan Waktu a. Tanggal : b. Waktu : Tempat : Pimpinan Rapat : Dasar Pelaksanaan : Tujuan Pertemuan : Peserta Pertemuan

1. Kementerian PPN/Bappenas

a) Nama : Jabatan :

b) Nama : Jabatan :


a) Nama : Jabatan :

b) Nama : Jabatan :


a) Nama : Jabatan :

b) Nama : Jabatan :

LAMPIRAN 1


HASIL KESEPAKATAN Kementerian/Lembaga :

A. VISI

B. MISI

C. SASARAN STRATEGIS

D. ARAH KEBIJAKAN

E. CATATAN PEMBAHASAN

No. Materi Pembahasan Catatan Kementerian

PPN/Bappenas

Catatan Kementerian

Keuangan

Catatan Kementerian/

Lembaga (1) (2) (3) (4) (5)

Prioritas Pembangunan Nasional 1 Program dan Kegiatan Prioritas 2 Inisiatif Baru 3 Pengalihan Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan

Pendanaan Pembangunan Nasional

4 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 5 PNBP/BLU 6 Belanja Operasional 7 Kebutuhan Tambahan Rupiah

Murni

Program Tematik

8 Dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

9 Anggaran Pendidikan 10 Anggaran Responsif Gender

(ARG)

11 Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular

12 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

13 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI)

14 Millennium Development Goals (MDGs)

Jakarta,.. April 2013

Kementerian/Lembaga ___

Kepala Biro. Kementerian Keuangan Direktur Anggaran..

Kementerian PPN/Bappenas Direktur .

(________________) NIP._____________

(________________) NIP._____________

(_______________) NIP._____________


LAMPIRAN HASIL KESEPAKATAN

1. RINCIAN PAGU PER PROGRAM

2. REKAPITULASI DAFTAR KEGIATAN

Total Alokasi Kegiatan Prioritas 2014: Rp Juta, terdiri dari: a. Prioritas Nasional Rp. Juta. b. Prioritas Bidang Rp. Juta. c. Prioritas K/L Rp. Juta.

Jakarta,.. April 2013

Kementerian/Lembaga ___

Kepala Biro . Kementerian Keuangan

Direktur Anggaran ... Kementerian PPN/Bappenas

Direktur

(________________) NIP._____________

(________________) NIP._____________

(_______________) NIP._____________

Dep Prog 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

a. Rp Murni

b. PNBP

c. BLU

d. PLN

e. HLN

f. PDN

g. SBSN

Total

a. Rp Murni

b. PNBP

c. BLU

d. PLN

e. HLN

f. PDN

g. SBSN

Total

a. Rp Murni

b. PNBP

c. BLU

d. PLN

e. HLN

f. PDN

g. SBSN

Total

Sumber PendanaanRencana

2014

Prakiraan Maju

01018

02018

Program A.

Program B.

KodeProgram/Kegiatan

Rencana Rencana

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

XXXX XXXX XXXX XXXX

Prioritas

(N, B, K/L,-0-)Kode Program/Kegiatan Indikator

Target Alokasi

Prakiraan Maju Prakiraan Maju

JUMLAH

LAMPIRAN 2


MATRIKS LAMPIRAN CATATAN PEMBAHASAN

A. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

1. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORTAS

2. INISIATIF BARU

3. PENGALIHAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

B. PENDANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

4. PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Target AlokasiKode

Prioritas

(N, B, K/L)

Alokasi 2014Volume Target 2014Indikator Kinerja

Kegiatan

Program/Kegiatan/

Sasaran Kegiatan

Perubahan

KodeProgram/Kegiatan/

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2014

Alokasi

2014

Prioritas

(N, B, K/L)

Jenis Inisiatif

Baru


Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2014

Alokasi

2014

Prioritas

(N, B, K/L)

Tanggal

Mulai

Tanggal

Penutupan

Pagu

Indikatif

2014

PerubahanKode Kegiatan/Nama PHLN

AlokasiStatus

(On

Going/Baru)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Progres

PHLN

Jangka WaktuKode

PHLN/No

Registrasi

LAMPIRAN 3


5. PNBP/BLU

6. BELANJA OPERASIONAL

7. KEBUTUHAN TAMBAHAN RUPIAH MURNI

C. PROGRAM TEMATIK

8. DUKUNGAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS)

9. ANGGARAN PENDIDIKAN


Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2014

Pendanaan

berasal dari

Prioritas

(N, B, K/L)

Alokasi

2014

Sebelum Sesudah Sebelum SesudahKode

Program/Kegiatan/

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Kegiatan

Volume Target

2014Alokasi 2014 Prioritas

(N, B, K/L)

Kebutuhan

Tambahan Belanja

Operasional

Sebelum Sesudah Sebelum SesudahKode

Program/Kegiatan/

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Kegiatan

Volume Target Alokasi Prioritas

(N, B, K/L)

Kebutuhan Tambahan

Rp Murni

Rencana Rencana

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Alokasi

Anggaran

KPS

Prioritas

(N, B, K/L)Prakiraan Maju Prakiraan MajuKode

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Kegiatan

Target Alokasi

Rencana Rencana

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Alokasi

Anggaran

Pendidikan

Prioritas

(N, B, K/L)Kode

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Kegiatan

Target Alokasi



10. ANGGARAN RESPONSIF GENDER

11. KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR

12. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)

13. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA (MP3KI)

14. MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

Rencana Rencana

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Alokasi

Anggaran

Responsif

Gender

Prioritas


Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Kegiatan

Target Alokasi

Rencana Rencana

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Prioritas

(N, B, K/L)Kode

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Kegiatan

Target Alokasi


Alokasi

Anggaran

KSST

Rencana Rencana

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Prioritas


Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Kegiatan

Target Alokasi Alokasi

Anggaran

MP3EI

Rencana Rencana

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Prioritas


Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Kegiatan


Anggaran

MP3KI

Rencana Rencana

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Prioritas


Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Kegiatan


Anggaran

MDG's


PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN 1 DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK

Acara

Adalah nama acara dan pokok pembahasan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian

PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga.

Contoh: Pertemuan Tiga Pihak Pembahasan Rancangan RKP K/L 2014 dan Pagu

Indikatif RAPBN 2014 untuk Kementerian Perdagangan.

Tanggal dan Waktu

Adalah tanggal dan waktu dalam melaksanakan Pertemuan Tiga Pihak yang terdiri dari

tanggal dan pukul berapa pelaksanaan tersebut

Contoh: Tanggal 3 April 2013

Pukul 08.00 17.00 WIB

Tempat

Adalah tempat pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak.

Contoh: Ruang Rapat SS2, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.

Pimpinan Rapat

Adalah seseorang yang menjadi pemimpin dalam Pertemuan Tiga Pihak, pemilihan

pemimpin sesuai dengan kesepakatan mayoritas peserta.

Contoh: Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional,

Kementerian PPN/Bappenas.

Dasar Pelaksanaan

Adalah dasar ketentuan mengenai pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak.

Contoh :

1. Rancangan Awal RKP Tahun 2014 Buku I dan Buku II

2. Surat Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan No. xx/M.PPN/xx/2013 dan

SE No. xx/MK/2013 tanggal ... Maret 2013 tentang Pagu Indikatif RKP Tahun 2014.

Tujuan Pertemuan

Adalah tujuan diadakannya Pertemuan Tiga Pihak.


Contoh : Membahas dan mendiskusikan isu/substansi RKP 2014 dengan fokus bahasan

yaitu:

i. Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga;

ii. Rincian Kegiatan Prioritas TA 2014 Kementerian/Lembaga Berdasarkan

Program;

iii. Usulan Inisiatif Baru (New Initiatives); serta

iv. Pagu Indikatif Kegiatan Prioritas TA 2014.

Peserta Pertemuan

Adalah individu dari perwakilan institusinya masing-masing yang menjadi peserta

dalam Pertemuan Tiga Pihak.

Contoh: Nama: Srie Agustina, SE, ME.

Jabatan: Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat

Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan.


HASIL KESEPAKATAN

Adalah hasil-hasil kesepakatan yang dicapai oleh pihak Kementerian

PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan sebagai central agency dengan

Kementerian/Lembaga sebagai pengusul kegiatan dan pengguna anggaran. Hasil

kesepakatan dalam Pertemuan Tiga Pihak yang memuat:

A. VISI

Diisi dengan visi dari Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan visi yang

tercantum dalam dokumen rencana strategis (Renstra K/L). Visi merupakan

rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga.

Contoh :

Visi Kementerian Perdagangan:

Perdagangan Sebagai Motor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Serta Penciptaan Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan

B. MISI

Diisi dengan misi Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan misi yang tercantum

dalam dokumen rencana strategis (Renstra K/L). Misi merupakan upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kementerian/Lembaga harus

selaras dengan tujuan Kementerian/Lembaga. Misi mencakup kondisi internal dan

eksternal yang dihadapi oleh Kementerian/Lembaga.

Contoh :

Misi Kementerian Perdagangan:

1. Meningkatkan Kinerja Ekspor Non Migas Secara Berkualitas 2. Menguatkan Pasar dalam Negeri 3. Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok dan Penguatan Jaringan Distribusi

Nasional 4. Optimalisasi Reformasi Birokrasi.

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis, diisi dengan sasaran startegis yang akan dicapai oleh

Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen rencana

strategis (Renstra K/L).

Contoh :

Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Non Migas, Sebagai Salah Satu Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi Nasional;

2. Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor yang Semakin Baik, Sebagai Indikasi Berkurangnya Ketergantungan Ekspor Pada Suatu Negara Tertentu, Sehingga Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Semakin Baik;


3. Diversifikasi Produk Ekspor Non Migas yang Semakin Baik, Sehingga Ketergantungan Pada Produk Ekspor Tertentu Menjadi Berkurang;

4. Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Luar Negeri; 5. Meningkatnya Keunggulan Komparatif Produk Ekspor Indonesia Di Pasar

Global, yang Menunjukan Semakin Banyaknya Produk-Produk dalam Negeri yang Mampu Bersaing Di Pasar Global;

6. Perbaikan Citra Produk Ekspor Indonesia Di Pasar Global, yang Pada Akhirnya Akan Mendukung Kontinuitas dan Pertumbuhan Ekspor;

7. Meningkatnya Intensitas Keikutsertaan Indonesia Di Berbagai Forum Internasional dan Meningkatnya Hasil Perundingan yang Dihasilkan Di Berbagai Forum Internasional yang Mampu Memberi Nilai Tambah Bagi Kepentingan Nasional;

8. Penyederhanaan Perizinan Perdagangan dalam Negeri; 9. Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Kreatif Terhadap PDB Nasional Sebagai

Salah Satu Alternatif Baru Penggerak Ekonomi Nasional.

D. Arah Kebijakan

Diisi dengan berbagai kebijakan yang akan diambil oleh Kementerian/Lembaga

yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Kebijakan tersebut

harus mempertimbangkan aspek sektoral dan regional (kewilayahan) serta dapat

diwujudkan dan dilaksanakan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Contoh :

Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2010 2014. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi lima pokok pikiran, yaitu:

1. Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di for a internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional.

2. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 3. Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan antar

daerah. 4. Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka

memantapkan budaya dan karakter bangsa. 5. Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam

kegiatan perekonomian.

E. Catatan Pembahasan

Kolom Nomor (1)

Dalam kolom nomor, diisi dengan nomor urut materi pembahasan yang dilakukan

pada waktu pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak.

Kolom Materi Pembahasan (2)

Dalam kolom Materi Pembahasan, diisi dengan materi yang dibahas pada waktu

pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak.

Kolom Catatan Kementerian PPN/Bappenas (3)


Dalam kolom Catatan Kementerian PPN/Bappenas, diisi dengan catatan dari pihak

Kementerian PPN/Bappenas yang sesuai dengan materi pembahasan Pertemuan

Tiga Pihak.

Kolom Catatan Kementerian Keuangan (4)

Dalam kolom Catatan Kementerian Keuangan, diisi dengan catatan dari pihak

Kementerian Keuangan yang sesuai dengan materi pembahasan Pertemuan Tiga

Pihak.

Kolom Catatan Kementerian/Lembaga (5)

Dalam kolom Catatan Kementerian/Lembaga, diisi dengan catatan dari pihak

Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan materi pembahasan Pertemuan Tiga

Pihak.

Kolom Tanggal

Adalah tanggal dokumen kesepakatan disetujui bersama oleh Bappenas,

Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga

Contoh : Jakarta, 5 April 2013

Kolom Tanda Tangan

Adalah kolom tempat membubuhkan tanda tangan dari Eselon II atau

setingkatnya, sebagai bukti kesepakatan mengenai program/kegiatan prioritas

K/L dengan Pagu Indikatif-nya antara: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian

Keuangan, dan Kementerian/Lembaga.


LAMPIRAN 2 LAMPIRAN HASIL KESEPAKATAN

I. RINCIAN PAGU PER PROGRAM

1. Kolom Kode (1) & (2)

Adalah kode Bagian Anggaran KL (BA) dan kode Program yang sesuai dengan

nomenklatur dalam lampiran petunjuk pengisian.

Contoh:

Kode Kementerian/Lembaga (Dep) : 090 Kode Program (Prog) : 03

2. Kolom Nama Program (3)

Adalah nama program sebagaimana program dalam surat yang ditandatangani

oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu

Indikatif Tahun 2014. Tidak diperkenankan untuk menambah Program baru di

luar surat tersebut.

Contoh :

Program Pengembangan Ekspor Nasional

Kegiatan Prioritas : Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor

3. Kolom Sumber Pendanaan (dalam juta rupiah) (4)

Adalah nama program sebagaimana program dalam surat yang ditandatangani

oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu

Indikatif Tahun 2014. Tidak diperkenankan untuk menambah Program baru di

luar surat tersebut.

Rencana 2014 (5)

d. Baris Rupiah Murni

Pada baris rupiah murni diisi dengan jumlah anggaran rupiah murni yang

akan dialokasikan pada tahun 2014 untuk program yang terkait dalam

satuan juta rupiah.

e. Baris PNBP

Pada baris PNBP diisi dengan jumlah anggaran PNBP yang akan dialokasikan

pada tahun 2014 untuk program yang terkait dalam satuan juta rupiah.

f. Baris BLU

Pada baris BLU diisi dengan jumlah anggaran BLU yang akan dialokasikan

pada tahun 2014 untuk program yang terkait dalam satuan juta rupiah.


g. Baris PLN

Pada baris PLN diisi dengan anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang

dialokasikan pada TA 2014 untuk program terkait dalam satuan juta rupiah.

h. Baris HLN

Pada baris HLN diisi dengan anggaran Hibah Luar Negeri (HLN) yang


i. Baris PDN

Pada baris PDN diisi dengan anggaran Pinjaman Dalam Negeri (PDN) yang


j. SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)

Pada baris SBSN diisi dengan anggaran SBSN yang dialokasikan pada TA

2014 untuk program terkait dalam satuan juta rupiah

Prakiraan Maju Tahun 2015 (6)

Diisi dengan prakiraan total jumlah anggaran yang akan dialokasikan pada tahun

2015 untuk program yang terkait baik yang bersumber dari rupiah murni,

PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN dan SBSN dalam satuan juta rupiah.









II. REKAPITULASI DAFTAR KEGIATAN

1. Kolom Kode (1)

Adalah kode program dan kode kegiatan yang sesuai dengan nomenklatur

dalam lampiran petunjuk pengisian.

Contoh:

Kode Program : 06 Kode Kegiatan : 3751

2. Kolom Nama Program/Kegiatan Prioritas (2)

Adalah nama program dan kegiatan prioritas sebagaimana program dan

kegiatan prioritas dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala


Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Tahun 2014. Tidak

diperkenankan untuk menambah kegiatan prioritas baru di luar surat tersebut.

Contoh :

Program Pengembangan Ekspor Nasional

Kegiatan Prioritas : Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor

3. Indikator Kinerja Kegiatan (3)

Adalah indikator kinerja kegiatan (output) yang dapat berupa (i).Indikator

Kuantitas, (ii).Indikator Kualitas, atau (iii). Indikator Harga. (tidak harus ketiga

indikator ini ada dalam mengukur sebuah output, disesuaikan dengan jenis

outputnya)

Contoh:

(i). Indikator kuantitas:

Jumlah updating data eksportir dan importir dalam database. Jumlah updating perusahaan yang mendapatkan fasilitas pameran

virtual Ditjen PEN.

(ii). Indikator kualitas:

Prosentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan peningkatan dan pengembangan ekspor yang terimplementasikan.

Presentase rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Penanganan Hambatan Industri dan Perdagangan yang terimplementasikan.

(iii). Indikator Harga :

Besarnya biaya untuk promosi produk dalam negeri melalui iklan. Besarnya biaya untuk pelayanan perizinan ekspor/impor online .

4. Kolom Target

Rencana Tahun 2014

Adalah target pencapaian dari suatu kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan

Kementerian/Lembaga pada tahun 2014 sesuai dengan indikator kinerja

kegiatan.

Contoh :

4.000 Perusahaan (Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE).

850.000 SKA (Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi).

5. Kolom Target Prakiraan Maju 2015 2016 (5 7)

Tahun 2015 (5)

Adalah prakiraan target kinerja dari kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan

Kementerian /Lembaga pada tahun 2015.

Contoh :




Tahun 2016 (6)



Contoh :



Tahun 2017 (7)



Contoh :



6. Kolom Alokasi

Rencana Tahun 2014 (8)

Adalah Alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan prioritas yang

akan dilaksanakan pada tahun 2014. Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah.

Contoh :

Rp 1.526,20 juta. (Alokasi biaya untuk kegiatan Perijinan Ekspor/Impor Online yang Dilayani melalui INATRADE)

7. Kolom Alokasi Prakiraan Maju 2015 2017 (9 11)

Tahun 2015 (9)

Adalah prakiraan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan

prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Satuan biaya ditulis dalam

juta rupiah.

Contoh :

Rp 1.630,20 juta. (Alokasi biaya untuk kegiatan kegiatan Perijinan Ekspor/Impor Online yang Dilayani melalui INATRADE)

Tahun 2016 (10)



juta rupiah.

Contoh :



Tahun 2017 (11)



juta rupiah.

Contoh :


8. Kolom Prioritas (12)

Dalam kolom Prioritas diisi dengan prioritas IKK jenis kegiatan yang dapat

berupa kegiatan Prioritas Nasional (N), Prioritas Bidang (B), Prioritas

Kementerian/Lembaga (K/L) dan Non-Prioritas (-0-). Untuk kegiatan Prioritas

Nasional harus dapat diidentifikasikan mendukung langsung pencapaian salah

satu Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum pada Buku I RKP 2014.

Contoh:

N menunjukkan kegiatan prioritas nasional yang terkait dengan prioritas pembangunan Nasional.

B menunjukkan kegiatan prioritas bidang yang bersangkutan K/L menunjukkan kegiatan prioritas K/L yang bersangkutan -0- menunjukkan kegiatan Non-Prioritas K/L yang bersangkutan

LAMPIRAN 3

MATRIKS LAMPIRAN CATATAN PEMBAHASAN

Cara pengisian matriks-matriks yang terdapat dalam Matriks Lampiran Catatan

Pembahasan mengikuti cara pengisian sebagaimana petunjuk pengisian yang

dicontohkan pada Matriks Rekapitulasi Daftar Rincian Kegiatan Prioritas dan Kegiatan

Non-Prioritas.

CoverKata Pengantar dan Daftar IsiBab 1-5 Trilateral Meetings 2014_28032013_versi 2

petunjuk pelaksanaan pertemuan tiga pihak 2014

Documents