pertemuan 3-hak asasi manusia-.pptx

7/22/2019 Pertemuan 3-Hak Asasi Manusia-.pptx

1/38

Pengantar Ilmu Politik

Universitas Terbuka Jurusan Ilmu Komunikasi

Yus Rama Denny

Pertemuan III(Hak Asasi Manusia)


2/38

Silabus Mata Kuliah

Universitas Terbuka Jurusan Ilmu

Komunikasi

Kegiatan belajar 1 : Sejarah Hak Asasi Manusia

Kegiatan belajar 2 : Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kompetensi MK: setelah mengikuti seluruh prosespembelajaran secara aktif, para mahasiswa diharapkanmampu menjelaskan sejarah HAM, hak asasi di bidang

sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, hak asasi padaperempuan, hak asasi dalam Islam, HAM dalam UUD 45secara mendalam

Modul 3


3/38

Silabus Mata Kuliah


Komunikasi

Kegiatan belajar 1 : Sejarah Hak Asasi Manusia

Kegiatan belajar 2 : Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kompetensi MK: setelah mengikuti seluruh prosespembelajaran secara aktif, para mahasiswa diharapkanmampu menjelaskan sejarah HAM, hak asasi di bidang

sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, hak asasi padaperempuan, hak asasi dalam Islam, HAM dalam UUD 45secara mendalam

Modul 2


4/38

Hak Asasi Manusia (HAM)

DEFINISI :

1. Hak yg melekat pd diri manusia, dan tanpa hak-hak itu

manusia tdk dpt hidup layak sbg manusia

2. Hak yg dimiliki manusia yg telah diperoleh dan dibawa

nya bersamaan dg kelahirannya, atau kehadirannya didlm kehidupan masyarakat (Tilaar, 2001).

SIFAT :

1. Universal (umum) karena diyakini bahwa beberapa hak

dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, jeniskelamin.

Dasar : bahwa manusia harus memperoleh kesempatan

untuk berkembang sesuai dg bakat dan cita citanya

(Meriam Budiardjo, 1994)


5/38

2. Supralegal : tdk tergantung kepada adanya suatu

negara atau undang undang dasar, maupun kekuasaan

pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi,

karena hak asasi manusia dimiliki manusia, bukankarena kemurahan atau pemberian negara, melainkan

karena berasal dari sumber yg lebih tinggi.

Disebut HAM karena

melekat pd eksistensi

manusia, yg bersifatuniversal, merata dan

tidak dapat dialihkan


6/38


7/38

No Tahun Nama Dokumen Isi/Keterangan1 2500

s.d.

1000 SM

----

Hukum

Hamurabi

Perjuangan Nabi Ibrahim melawan kelaliman Raja Namrud

yang memaksakan harus menyembah patung (berhala). Nabi

Musa, memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja

Firaun (Mesir).

2 600 SM ---- Di Athena (Yunani), Solon telah menyusun undang-undang

yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap

warganya.

3 527 s.d.

322

SM

Corpus Luris

----

Kaisar Romawi F.A. Justinianus menciptakan peraturan

hukum modern yang terkodifikasi yang Corpus Luris sebagai

jaminan atas keadilan dan hak asasi manusia.

4 30 SM

s.d.

632 M

Kitab Suci Injil

Kitab Suci

Al-Quran

Dibawa oleh Nabi Isa Almasih sebagai peletak dasar etika

Kristiani dan ide pokok tingkah laku manusia agar senantiasa

hidup dalam cinta kasih, baik kepada Tuhan maupun sesama

manusia.

Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak

mengajarkan tetang toleransi, berbuat adil, tidak boleh

memaksa, bijaksana, menerapkan kasih sayang,

memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta, dan

sebagainya.

Perkembangan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak

asasi manusia dari berbagai sumber atau dokumen:


8/38

5 1215 Magna Charta

(Masa Pem.

Lockland di

Inggris)

Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak dengan izin dari

Great Council. Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa

atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum

negara.

6 1629 Pett ion of Rights

(Masa

Pemerintahan

Charles I di

Inggris)

Pajak dan hak-hak istimewa harus denga izin parlemen.

Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah

penduduk. Dalam keadaan damai, tentara tidak boleh

menjalankan hukum perang.

Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah.

7 1679 Habeas Corp us

Act(MasaPemerintahan

Charles II di

Inggris)

Jika diminta, hakim harus dapat menunjukan orang yang

ditangkapnya lengkap dengan alasan penangkapan itu.Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya

dua hari setelah ditangkap.

8 1689 Bil l of Rights

(Masa

Pemerintahan

Willwem III diInggris)

Membuat undang-undang harus dengan izin parlemen

Pengenaan pajak harus atas izin parlemen

Mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen.

Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagiparlemen. Parlemen berhak mengubah keputusan raja

9 1776 Declarat ion of

Independence

(Amerika

Serikat)

Bahwa semua orang yang diciptakan sama. Mereka

dikaruniai oleh Tuhan ; hak hidup, hak kebebasan, dan hak

mengejar kebahagiaaan (life, liberty, and pursuit of happiness).

Amerika Serikat dianggap sebagai negara pertama yang

mencantumkan hak asasi dalam konstitusi (dimuat secara

resmi dalam Constitusi of USA tahun 1787) atas jasa presidenThomas Jefferson.


9/38

10 1789 Declarat ion des

Droits de

Lhomme et du

Citoyen

(Perancis)

Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai

hasil revolusi Perancis di bawah pimpinan Jendral Laffayete,

antara lain menyebutkan:

Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang

sama

Hak-hak itu ialah hak kebebasan, hak milik, keamanan dan

sebagainya.

11 1918 Rights of

Determinat ion

Tahun-tahun berikutnya, pencantuman hak asasi manusia

dalam konstitusi diikuti oleh Belgia (1831), Unisoviet (1936),

Indonesia (1945), dan sebagainya.

Naskah yang diusulkan oleh Presiden Woodrow Wilson yang

memuat 14 pasal dasar untuk mencapai perdamaian yang

adil.

12 1941 Atlant ic Charter

(dipelopori oleh

Franklin D.

Rooselvt)

Muncul pada saat berkobarnya Perang Dunia II, kemudian

disebutkan empat kebebasan (The Four Freedoms) antara

lain:

Kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul,

dan berorganisasi. Kebebasan untuk beragama danberibadah, Kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan,

Kebebasan seseorang dari rasa takut.

13 1948 Universal

Declarat ion of

Human Rights

Pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang

terdiri dari 30 pasal. Piagam tersebut menyerukan kepada

semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan

mengakui hak-hak asasi manusia dimuat di dalam konstitusi

negara masing-masing.


10/38

Pandangan dari berbagai tokoh yang mengidentifikasimacam-macam hak asasi manusia

Macam-macam HAM

1. John Locke

2. Aristoteles

3. Montesquieu4. J.J.

Rousseau

Hak kemerdekaan beragama,

Hak kemerdekaan berkumpul,

Hak kemerdekaan atas diri sendiri,

Hak menyatakan kebebasan warganegara dari pemenjaraan sewenang-

wenang (bebas dari rasa takut), dan

Hak kemerdekaan pikiran dan pers

Brierly

Hak mempertahankan diri (selfreservation),

Hak kemerdekaan (independence),

Hak persamaan pendapat (equal i ty),

Hak untuk dihargai (respect),dan

Hak bergaul satu dengan lain

(in tercourse)


11/38

Perkembangan Pemaknaan Terhadap HAM :


12/38

Istilah hak dasar atau hak asasi manusia

antara lain, tercantum dalam UUD 1945,

Konstitusi RIS 1949, UUD sementara 1950,

Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966, danKetetapan No. XVII/MPR/1998.

Bahwa setelah dikeluarkannya :

Tap MPR No. XVII/MPR/1998, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia,

dan

UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.


13/38

Makna dan Hakekat HAM bagi Bangsa Indonesia :

1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17-8-1945

Deklarasi HAM : kebebasan dan kemerdekaan adl hak segala

bangsa

2. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pancasila : Kemanusiaan yg adil dan beradab

3. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok KaidahFundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemahaman bangsa Indonesia terhadap HAM

4. UUD 1945

Hak individu, sosial, ekonomi dan politik : hak utkmemperoleh pengajaran, kebebasan berserikat, berkumpul dan

mengeluarkan pendapat, persamaan warga negara di depan hukum


14/38

Salah satu tonggak dalam upayapemajuan, penghormatan dan penegakan

HAM, adalah ketika organisasi Persatuan

Bangsa Bangsa (PBB) membentuk Komisi

PBB untuk Hak Asasi Manusia pada 1946.

Langkah untuk pemajuan, penghormatan

dan penegakan HAM, ketika Majelis Umum

PBB mengeluarkan Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia (Universal Declaration

of Human Rights) pada 10 Desember 1948.

Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan

Penegakan HAM


15/38

KELAHIRAN HAM

HAM PBB (Eleanor Roosevelt), 10 Des. 1948 resmi

diterima PBB sbg : Universal Declarat ion of Human

Rightsmemuat 30 pasal hak sipil, politik, ekonomi,

sosial dan kebudayaan

Awalnya deklarasi ini hanya mengikat secara formal

dan moral anggota PBB, tetapi sejak 1957 dilengkapi 3perjanjian :

1. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

2. International Covenant on Civil and Political Righats

3. Optional Protocols to the International Covenant on Civil and

Political Rights.

Diterima PBB pada 16 Desember 1966 dan anggota PBB

dipersilahkan meratifikasinya


16/38

10 tahun kemudian perjanjian itu dpt diberlakukan sebab

pd 1976 baru 35 negara yg meratifikasinya. Bahkan

negara yg merasa dirinya Champion dlm HAM seperti

USA dan Inggris hingga awal dekade 1990 belummeratifikasi covenant tersebut

Secara eksplisit bagian covenant berisi :

Hak Sipil dan Politik

Pasal 6 : Right to lifePasal 9 : Right to liberty ans security and person

Pasal 14 : Right to equality the court and tribunals

Pasal 18 : Right to freedom of thought conscience and relegion

Pasal 19 ; Right to hole opinion without interference

Pasal 21 : Right to peaceful assembly

Pasal 22 : Right to freedom of association

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 6 : Right to work


17/38

Pasal 8 : Right to form trade unions

Pasal 9 : Right to social security

Pasal 11 : Right to adequate standard of living for himself and his family,

including adequate food, clothing and housing

Pasal 13 : Right to education

Universal Declaration of Human Rightsmenyatakansetiap orang mempunyai :

1. Hak untuk hidup

2. Kemerdekaan dan keamanan badan

3. Hak utk diakui kepribadiaanya menurut hukum

4. Hak utk memperoleh perlakuan yg sama dg org lain menurut hukum

5. Hak utk mendapat jaminan hukum dlm perkara pidana seperti diperiksa

di muka umum, dianggap tdk bersalah kecuali ada bukti yg sah

6. Hak utk masuk dan keluar wilayah suatu negara

7. Hak utk mendapat hak milik atas nama benda


18/38

8. Hak utk bebes mengutarakan pikiran dan perasaan

9. Hak utk bebas memeluk agama serta mempunyai dan mengeluarkan

pendapat

10. Hak utk berapat dan berkumpul11. Hak utk mendapatkan jaminan sosial

12. Hak utk mendapat pekerjaan

13. Hak utk berdagang

14. Hak utk mendapatkan pendidikan

15. Hak utk turut serta dlm gerakan kebudayaan dlm masyarakat

16. Hak utk menikmati kesenian dan turut serta dlm kemajuan keilmuan


19/38

PELAKSANAAN HAM

Dalam arti :

1. Pragmatis : banyak dipengaruhi oleh muatan local atau

kepentingan subyektif bangsa tersebut. Misal demi

keamanan dan ketentraman,demi pembangunan

penguasa dg mudahnya mengabaikan prinsip

HAM/Demokrasi2. Ideal : Negara tdk dibenarkan mencampuri hak asasi

manusia setiap warga negara, apalagi menindasnya atau

menghilangkannya


20/38

Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan

perlindungan HAM harus berdasarkan prinsip :

Hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya dan hak pembangunan merupakan

satu kesatuan yg tdk dpt dipisahkan, baik dlm penerapan, pemantauanmaupun pelaksanaannya (Hassan Wirajuda, 2005)

Pasal 1 (3), Pasal 55 dan 56 Piagam PBB : upaya pemajuandan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu kerjasama internasional

yg berdasarkan pd prinsip saling menghormati, kesederajatan dan hubunganantar negara serta hukum internasional yg berlaku

Program Penegakan Hukum dan HAM PP No. 7 tahun

2005

Pemberantasan korupsi, anti terorisme, pembasmian penyalahgunaan

narkotika dan obat berbahaya, dan oleh sebab itu, penegakkan hukum dan

hak asasi manusia harus dilakukan secara tegas, tdk diskriminatif dan

konsisten.


21/38

STUDI KASUS

Teror 11 September

Jadi Alat Pembenaran Untuk Langgar HAMPeraih Nobel Perdamaian Shirin Ebadi asal Iran, mengatakan serangan 11September 2001 di AS telah menjadi alat pembenaran untuk melanggarhukum internasional dan hak asasi manusia. Dalam dua tahun terakhir ini,beberapa negara telah melanggar prinsip-prinsip universal dan hukum Hak

Asasi Manusia dengan dalih melawan terorisme.Para pembela HAM semakin miris saat menyaksikan pelanggaran terhadaphukum internasional, tidak hanya oleh mereka yang selama ini telahdikenal menentang hukum internasional itu, tetapi prinsip ini jugadilanggar negara-negara Barat yang demokratis dan mengaku pembelaHAM. Disisi lain, masih terdapat keputusan dan resolusi Dewan

Keamanan PBB yang diskriminatif dalam 12 tahun terakhir. Contohnyata adalah dalam resolusi untuk Irak (sanksi ekonomi, senjata dan aksimiliter) begitu efektif. Namun untuk Israel, resolusi PBB mengenaipendudukan wilayah-wilayah Palestina tidak pernah dijalankan denganbenar.

(Sumber : Disarikan dari Media Indonesia, 11/12/2003)


22/38

Sharing : Apakah anda pernah mengalami/melihat

secara langsung pelanggaran HAM di Korea Selatan

atau di Indonesia..???


23/38

Instrumen Hukum Internasional PBB

1. Mahkamah

Internasional

2. Mahkamah PidanaInternasional

3. Panel Khusus dan

Spesial Pidana

Internasional

PERADILAN

INTERNASIONAL HAKASASI MANUSIA

Komponen-komponen

Peradilan

Internasional

Peradilan Internasional Hak Asasi Manusia


24/38

Instrumen Hukum dan Peradilan HAM

Internasional

Piagam PBB menyatakan bahwa salah satutujuan didirikannya adalah untukmenyebarluaskan dan mendorongpenghormatan terhadap hak asasi manusiadan kebebasan dasar bagi semua tanpamemandang perbedaan ras, jenis kelamin,bahasa, dan agama.

No Tahun Uraian/Keterangan1. 1958 Lahirnya Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan.

a. Instrumen Hukum HAM Internasional


25/38

2. 1966 Covenants of Human Rights telah diratifikasi oleh negara-negaraanggota PBB, isinya mencakup : The International on Civil and Pilitical Rights, yaitu memuattentang hak-hak sipil dan hak-hak politik pria dan wanita. Optional Protocol, yaitu adanya kemungkinan seorang warganegara mengadukan pelanggaran hak assi kepada PBB setelahmelalui upaya pengadilan di negaranya. The International Covenant of Economic, Social and Cultural

Rights, yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistemdemokrasi ekonomi, sosial, dan budaya.3. 1976 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Khusus.4. 1984 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk DiskrimansiTerhadap Wanita.5. 1990 Konvensi tentang Hak-hak Anak.6. 1993 Konvensi Anti-Apartheid Olahraga.7. 1998 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman La-in yg Kejam, Tidak Manusiawi, & Merendahkan Martabat Manusia.8. 1999 Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Rasial.


26/38

Sejarah mencatat bahwa dari masa ke masa, terdapat berbagai kejahatankemanusiaan yang membawa banyak korban manusia, baik yang meninggalmaupun yang dilukai hak-hak dasarnya sebagai manusia. Berikut ini adalahbeberapa catatan tentang peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasimanusia yang sempat menjadi isu internasional.

No Ngr & Th Kejadian/Peristiwa

1 Jerman1923

Setelah kemenangan pemilu melalui Partai BuruhJerman Sosialis, Adolf Hitler mendirikan negara

totaliter. Lawan-lawan politiknya ditangkapi danberbagai kejahatan kemanusiaan dilakukannya, darigerakan pembasmian orang-orang Yahudi, agresi keAustria dan Cekoslowakia (1938), hingga meletupkanPerang Dunia II dengan menyerbu Polandia (1939).


27/38

2 Uni Soviet

1979

85.000 tentara Uni Soviet, mengadakan invansi

(penyerbuan) ke Kabul (Afganistan) yang mendukungpemerintahan Babrak Karmal melalui kudeta sehinggamenimbulkan korban perang berkepanjangan sampaitahun 1990-an.

3 Uganda1971

Idi Amin yang menjadi presiden Uganda pada 1971-1979 telah menjalankan pemerintahannya denganotoriter, lalim dan penuh teror. Mulai dengan pengusiran80.000 keturunan Asia, penangkapan semena-mena,hingga tidak kurang 300.000 orang korban pembunuhantanpa proses peradilan.

4 Amerika

Serikat1989

Pembantaian anak-anak, pelakunya Patrick Edward P. Ia

memberondong murid SD di Cleveland (California) dengankorban 5 tewas dan 30 luka-luka. Semua korban adalahanak Asia sehingga diduga unsur rasialisme. Peristiwaserupa pernah terjadi antara tahun 1985-1988 diAlabama, Illionis, Chicago, Philadelphia, dan Florida.


28/38

PBB telah membentuk komisi untuk Hak

Asasi Manusia (The United Nations

Comm iss ion on Human Rights).

Memiliki kekuasaan untuk mengadili

dan menghukum para penjahat

kemanusiaan Internasional (pelanggar

HAM berat). Terdiri dari 18 negaraanggota, berkembang menjadi 43

anggota. Indonesia diterima tahun 1991.

Peradilan Internasional HAM


29/38

Cara kerja komisi PBB, sebagai berikut : Melakukan pengkajian thd pelanggaran-pelanggaranyg dilakukan.

Seluruh temuan Komisi ini dibuat dalam Yearbookof Human Rights yang disampaikan kepada sidangumum PBB.

Setiap warga negara dan atau negara anggota PBBberhak mengadu kepada komisi ini.

Mahkamah Internasional, segera menindak lanjutipengaduan. Hasil pengkajian/temuan, ditindaklan-juti untuk diadakan pendidikan, penahan, danproses peradilan.


30/38

Proses Peradilan Hak Asasi ManusiaInternasional (Dalam Bagan)

MAJELIS

UMUM

REKOMENDASIMAHKAMAH

INTERNASIONAL

KOMISI

HAM

PBB

YEAR

BOOK

ON

HUMAN

RUGHTS

LAPORAN :1. Negara

Anggota PBB

2. Warga Negara

Perseorangan

PELANGGARAN

HAM

INTERNASIONAL

OPINI

DUNIA

INTER-

NASIONAL


31/38

Beberapa contoh pelaksanaan dan proses pengadilaninternasional yang mengadili pelanggaran HAM :

Tahun 1987, Klaus Barbie (Nazi Jerman) dihukumseumur hidup, bersalah karena telah menyiksa 842orang Yahudi dan partisan Perancis (343 tewas).

Februari 1993, DK PBB mengeluarkan resolusi 808untuk mengadili para penjahat perang pelanggar HAMdi bekas negara Yugoslavia yang melakukan etniccleansing.Pemimpin yang dianggap paling bertanggungjawab adalah Slobodan Milosevic dan Ratko Mladic.

Maret 1993, Komisi HAM PBB telah mempublikasikansebuah laporan yang menyatakan bahwa militer ElSalvador bertanggung jawab atas pelanggaran HAMselama perang 12 tahun.


32/38

Hak Asasi Perempuan

Universitas Terbuka Jurusan IlmuKomunikasi

Masa perkembangan city-state di Yunani diskriminasi

perempuan terjadi seperti posisinya sama dengan budak,derajat yang berbeda dengan laki-laki, tidak memiliki hakwaris dan milik, juga upah lebih rendah.

Gerakan kaum perempuan (gerakan feminis) terjadi 3

gelombang besar atas ketidak adilan. Era gelombang feminis 1 (1840-1850) diusung oleh ide

Wollstonecraft : perlunya pendidikan yang sama bagiperempuan dan laki-laki. Untuk hak politik (hak memilih)gerakan universal suffrage (1920).

Era gelombang feminis II (1960-an) : gerakan sosial baruuntuk perempuan yang lebih kotemporer seperti mampumenentukan posisinya sendiri, berhak terlibat dipemerintahanuntuk kebijakan publik terkait perempuan dengan lahirnyaConvension on the Political Rights of women (1952) di SidangUmum PBB.


33/38


34/38

Hak Asasi Perempuan


Tahun 1979 Sidang Umum PBB merancang CEDAW

(Convention on the Elemination of All forms of

Discrimination Against Women) yang menegaskan

kembali hak-hak perempuan sebagai manusia (lihat

hal 3.17)

Konvesi ini juga memutuskan perempuan berhak

untuk menentukan nasib tubuhnya sediri dalam hak

reproduksi, menentukan/mengubah

kewarganegaraan anaknya.


35/38


TanyaKENAPA


36/38

Hak Asasi dalam Islam


Garis besar dan segi tujuan, ajara Islam tetang HAM

sama dengan UUD 45 dan Pernyataan Sedunia

tentang HAM serta Perjanjian dari PBB tahun 1948

dan 1966.

Tetapi pada Pernyataan PBB hanya menekankanpada hak saja tanpa memperhatikan kewajiban.

Ada beberapa HAM dalam Al Quran berdasar pada

Khalid M Ishaque berjudul Human Rights in Islamic

Law (1974)


37/38

Hak Asasi dalam Islam


HAM diantaranya : Hak untuk hidup, hak

memperoleh keadilan, hak persamaan, kewajiban

untuk memenuhi apa yang sesuai dengan hukum,

serta hak untuk tidak patuh kepada apa yang tidak

sesuai hukum, hak kebebasan, hak kebebasan

kepercayaan, hak menyatakan kebenaran, hak

mendapatkan perlindungan, hak kehormatan dan

nama baik, hak ekonomi, hak untuk memiliki.


38/38


PRESENTASI MODUL

3 Mari Berdiskusi.

pertemuan 3-hak asasi manusia-.pptx

Documents