persekutuan ak dl 1

MODUL 1

PEMBENTUKAN, PEMBAGIAN LABA-RUGI, DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEKUTUAN

Kegiatan Belajar 1: Pembentukan Persekutuan

Rangkuman

1. Pengertian persekutuan ditinjau dari hukum adalah kumpulan dua atau lebih subjek hukum untuk

bergabung bersama-sama.

2. Bentuk Persekutuan sebagai entitas usaha ada dua macam yaitu berbadan hukum dan tidak

berbadan hukum. Persyaratan pendirian persekutuan berdasarkan kitab Undang-undang Hukum

Perdata Pasal 1320.

3. Bentuk Persekutuan tidak berbadan hukum, yaitu firma dan persekutuan komanditer. Firma lebih

bersifat kekeluargaan karena tanggung jawab setiap sekutu tidak terbatas (unlimited labilities).

Sedangkan persekutuan komanditer adalah firma dengan salah satu sekutunya sebagai sekutu

komanditer karena tanggung jawab terbatas (unlimited labilities) dan bisa diwujudkan dalam

bentuk saham.

4. Pengertian persekutuan ditinjau dari substansial. Adanya kesepakatan bergabungnya dua pihak

atau lebih dengan tanggung jawab yang dipikul oleh masing-masing sekutu secara penuh dan

tidak terbatas hanya pada modal penyertaannya saja. Walau tanggung jawab sekutu tidak terbatas,

namun persekutuan merupakan satu entitas ekonomi yang sama dengan bentuk usaha lainnya.

5. Sifat-sifat persekutuan sebagai berikut mempunyai umur terbatas/ limited life, mempunyai

tanggung jawab yang tak terbatas/unlimited labilities, mutual agency, memiliki bentuk yang

sederhana, pemilikan harta bersama, dan partisipasi dalam pembagian laba.

6. Hubungan ekonomis antara persekutuan dan para sekutu ditampung dalam tiga rekening, yaitu

rekening modal, rekening prive, serta rekening utang dan piutang kepada sekutu.

7. Investasi sekutu saat pembentukan persekutuan dilakukan dalam bentuk tunai atau berupa kas dan

aktiva bukan kas. Investasi dalam bentuk bukan kas sebaiknya dinilai sebesar fair values.

8. Perlakuan terhadap kemampuan lebih yang memiliki sekutu ada dua pendekatan, yaitu metode

bonus dan metode goodwill.

9. Acap kali selisih antara pengorbanan untuk investasi dengan nilai penyertaan merupakan

unidentifiable assets dengan perlakuan sebagai goodwill atau bonus.

10. Harus dibedakan antara mutasi modal penyertaan dengan utang/ piutang sekutu. Utang/piutang

sekutu tidak secara otomatis dikonversikan pada modal penyertaan, kecuali atas persetujuan

sekutu.

11. Perkiraan prive tidak harus ditutup pada modal penyertaan terutama pada sekutu yang membagi

laba didasarkan pada saldo modal. Offsetting prive ke modal penyertaan harus sepersetujuan para

sekutu.

Kegiatan Belajar 2: Pembagian Laba-Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan

Rangkuman

1. Laba rugi yang dihasilkan adalah hak atau beban masing-masing sekutu dengan jumlah yang

tergantung pada kesepakatan. Walau banyak yang mengaitkan dengan saldo modal, tetapi

pembagian laba rugi tidak harus didasarkan pada besarnya modal. Pembagian laba rugi

didasarkan pada rasio tertentu, saldo modal, perhitungan bonus, perhitungan jumlah tetap, dan

perhitungan bunga penyertaan.

2. Pembagian laba rugi didasarkan pada rasio tertentu. Termasuk dalam kategori ini adalah

pembagian didasarkan pada original capital (saldo modal saat didirikannya persekutuan) karena

jumlahnya tidak berubah.

3. Pembagian laba rugi didasarkan pada saldo modal. Banyak pihak yang mendukung dasar ini

karena saldo modal yang tersisa merupakan investasi sekutu pada persekutuan hingga return

berupa pembagian laba rugi juga layak dikaitkan dengan saldo modal.

4. Pembagian laba rugi dengan memperhitungkan bonus. Dasar ini berpeluang untuk mendorong

sekutu lebih berprestasi karena adanya reward.

5. Pembagian laba rugi dengan memperhitungkan bagian jumlah tetap. Dasar ini memberikan

jaminan pembayaran dalam jumlah tetap. Banyak pihak yang menyebut dasar ini dengan

pembagian laba rugi didasarkan pada gaji. Namun, substansinya adalah jumlah yang tetap

tersebut karena gaji sudah masuk dalam unsur biaya operasi dan laba rugi dibagi sudah bersih dari

unsur gaji.

6. Pembagian laba rugi dengan memperhitungkan bunga penyertaan. Hampir sama dengan dasar

modal rata-rata karena memberikan penghargaan pada waktu. Namun, dasar ini mengandung

fixed atas tarifnya bukan jumlahnya.

7. Laporan keuangan persekutuan terdiri dari laporan perhitungan laba rugi, laporan perubahan

modal, dan neraca. Laporan perhitungan laba rugi secara eksplisit menunjukkan porsi laba

masing-masing sekutu. Laporan perubahan modal secara eksplisit menyajikan laporan perubahan

modal masing-masing sekutu. Neraca adalah struktur modal yang secara eksplisit harus

menunjukkan porsi ekuitas masing-masing sekutu.

Daftar Pustaka

Baker Richard E, Lembke Valdean C, and King Thomas E. (2005). Advance Financial Accounting. 6th

ed. New York. NY.: McGrawhill.

Beams Floyd A, Anthony Joseph H, Clement Robin P, and Lowensohn Suzanne H. (2002). Advanced

Accounting. 7th Edition. Upper Saddle River. NJ.: Prentice Hall.

Drebin Allan. R. (2000). Advanced Accounting. 5th Edition. South Western

Haried, Andrew A. Imdieke, and Smith. (1994). Advanced Accounting. 6th Edition. John Wiley &

Sons, Inc.

L. Suparwoto. (1991). Akuntansi Keuangan Lanjutan Bagian 1. Yogyakarta: BPFE.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. per 1 Oktober 2004. Salemba Empat.

MODUL 2

PEMBUBARAN KARENA PERUBAHAN SEKUTU DAN LIKUIDASI

Kegiatan Belajar 1: Pembubaran Persekutuan karena Perubahan Sekutu

Rangkuman

1. Dari tinjauan hukum (legal), bertambahnya sekutu baru pada dasarnya akan membubarkan

persekutuan yang sudah ada sebagai satu entitas hukum (partnership dissolution) untuk kemudian

didirikan persekutuan yang baru.

2. Dari tinjauan substantif tidak pernah ada pembubaran karena sebagai satu entitas ekonomi,

perusahaan tersebut masih terus menjalankan usahanya.

3. Penambahan sekutu baru tersebut harus disertai dengan penyusunan neraca untuk mengetahui

posisi penyertaan/pemilikan masing-masing sekutu dan disusun pula neraca persekutuan yang

baru.

4. Bertambahnya sekutu baru bisa dilakukan melalui cara pembelian sebagian atau seluruh

penyertaan seorang atau beberapa orang sekutu. Pembelian ini bukan transaksi perusahaan, tetapi

merupakan transaksi pribadi antara sekutu baru dengan sekutu yang akan digantikan. Dengan

demikian, apabila terjadi ketidaksamaan antara jumlah pembayaran dengan nilai pemilikan bukan

merupakan keuntungan persekutuan, tetapi merupakan keuntungan atau kerugian pribadi sekutu.

5. Pada transaksi pembelian, jumlah ekuitas tidak bertambah yang dicatat di dalam transaksi ini

adalah susunan sekutu.

6. Bertambahnya sekutu juga bisa dilakukan melalui cara investasi sekutu baru, bukan

menggantikan pemilikan sekutu yang sudah ada. Persoalan yang timbul adalah adanya

kemungkinan ketidaksamaan antara jumlah yang diinvestasikan dan diterima olah persekutuan

dengan saldo modal yang akan diakui.

7. Selisih antara jumlah investasi dengan bagian pemilikan bisa diakui sebagai bonus atau dilakukan

penyesuaian terhadap aktiva dan kewajiban. Namun, apabila seluruh aktiva dan kewajiban telah

dinilai sebesar nilai wajar, selisih tersebut diakui sebagai goodwill. Bonus dan goodwill tersebut

bisa diberikan pada sekutu lama dan juga bisa diberikan pada sekutu baru, tergantung pada

transaksinya.

8. Dari tinjauan hukum (legal), berkurangnya sekutu baru pada dasarnya akan membubarkan

persekutuan yang sudah ada sebagai satu entitas hukum (partnership dissolution) untuk kemudian

didirikan persekutuan yang baru.

9. Dari tinjauan substantif tidak pernah ada pembubaran karena sebagai satu entitas ekonomi,

perusahaan tersebut masih terus menjalankan usahanya.

10. Berkurangnya sekutu baru tersebut harus disertai dengan penyusunan neraca untuk mengetahui

posisi penyertaan/pemilikan masing-masing sekutu dan disusun pula neraca persekutuan yang

baru.

11. Persoalan akan timbul manakala terjadi selisih antara jumlah yang akan diberikan pada sekutu

yang mengundurkan diri dengan saldo modal yang akan diakui.

12. Selisih antara jumlah yang akan diberikan pada sekutu yang mengundurkan diri dengan saldo

modal bisa diakui sebagai bonus atau dilakukan penyesuaian terhadap aktiva dan kewajiban.

Namun, apabila seluruh aktiva dan kewajiban telah dinilai sebesar nilai wajar, selisih tersebut

diakui sebagai goodwill. Bonus dan goodwill tersebut bisa diberikan pada sekutu lama dan juga

bisa diberikan pada sekutu baru, tergantung pada transaksinya

Kegiatan Belajar 2: Likuidasi persekutuan

Rangkuman

1. Likuidasi persekutuan mencakup konversi aktiva bukan kas menjadi kas, pengakuan untung dan

rugi selama masa likuidasi, pembayaran kewajiban, dan distribusi kas kepada sekutu pada saat

berakhirnya usaha.

2. Laporan keuangan utama untuk likuidasi persekutuan ialah laporan likuidasi persekutuan yang

meringkas seluruh transaksi dan peristiwa finansial selama masa likuidasi. Laporan ini juga

digunakan sebagai dokumen resmi untuk likuidasi yang dilakukan melalui pengadilan.

3. Likuidasi sederhana mengacu pada konversi seluruh aktiva menjadi kas sebelum distribusi

dilakukan kepada sekutu.

4. Ketika persekutuan dilikuidasi dengan pendistribusian bertahap kepada sekutu, kas

didistribusikan kepada sekutu setelah kewajiban dibayar, tetapi sebelum untung ataupun rugi

likuidasi diakui.

5. Untuk mencegah pembayaran yang berlebihan kepada sekutu, jumlah kas yang didistribusikan

dihitung dengan dua asumsi yaitu seluruh sekutu secara pribadi tidak likui dan seluruh aktiva

bukan kas rugi. Dengan asumsi ini ada dua pendekatan utama untuk menghitung jumlah

pembayaran aman kepada sekutu pada tiap tahap distribusi. Pendekatan pertama ialah

menyiapkan skedul pembayaran aman untuk setiap tahap distribusi dan pendekatan kedua adalah

menyiapkan rencana distribusi kas yang digunakan selama proses likuidasi.

Daftar Pustaka





Drebin Allan. R. (2000). Advanced Accounting. 5th Edition. South Western


Sons, Inc.



MODUL 3

PENGEMBANGAN PERSEKUTUAN

Kegiatan Belajar 1: Perubahan Persekutuan menjadi Perseroan Terbatas

Rangkuman

1. Perubahan usaha dari bentuk persekutuan menjadi perseroan terbatas bila ditinjau dari sisi legal

(hukum) pada dasarnya telah membubarkan entitas hukum persekutuan dalam bentuk perusahaan

perorangan (single proprietorship) dan membentuk entitas hukum baru berupa perseroan terbatas

yang berbadan hukum. Sedang ditinjau dari sisi substantif, seakan tidak terjadi pembubaran

karena perusahaan tersebut berjalan terus dan hanya berganti struktur modalnya.

2. Pencatatan yang harus dibuat sehubungan dengan perubahan persekutuan menjadi perseroan

terbatas, dapat memilih satu di antara dua metode, yaitu perseroan terbatas meneruskan buku-

buku persekutuan atau perseroan terbatas menggunakan buku-buku baru.

Kegiatan Belajar 2: Kerja Sama Patungan (Joint Venture)

Rangkuman

1. Perusahaan patungan merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing sebagai

venturer sampai batas waktu tertentu. Perbedaan yang pokok antara joint venture dengan

persekutuan adalah umur joint venture lebih pendek dibandingkan umur persekutuan. Anggota

joint venture (venture/partner/sekutu) dapat berupa perseorangan, persekutuan, perseroan terbatas

dan sebagainya. Salah satu sekutu bertindak sebagai manajer (managing partner).

2. Akuntansi yang diselenggarakan oleh joint venture ini pada dasarnya sama dengan akuntansi yang

diselenggarakan oleh persekutuan. Model akuntansi yang bisa diterapkan pada perusahaan

patungan, yaitu akuntansi untuk kerja sama patungan diselenggarakan terpisah dan tidak terpisah.

3. Pada metode akuntansi terpisah, joint venture menyelenggarakan akuntansi secara tersendiri.

Dalam metode ini masing-masing sekutu hanya akan mencatat investasi sendiri saja. Jadi, para

sekutu hanya akan mencatat apabila haknya berubah. Metode ini biasanya dipakai oleh joint

venture yang umurnya relatif panjang.

4. Pada metode akuntansi tidak terpisah, joint venture tidak menyelenggarakan akuntansi secara

tersendiri. Akuntansi terhadap joint venture diselenggarakan oleh masing-masing sekutu (partner),

yaitu managing partner dan non-managing partner.

5. Beberapa bentuk pengembangan kerja sama patungan adalah kerja sama operasi (KSO),

pengendalian bersama operasi dan pengendalian bersama aset.

6. Kerja sama operasi dilakukan melalui kontrak perjanjian (contractual agreement) antara dua atau

beberapa pihak dengan kesepakatan untuk melakukan usaha bersama dengan menggunakan aset

dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama-sama menanggung risiko atas usaha

tersebut.

7. Pengendalian bersama operasi terbentuk atas kesepakatan dua atau lebih venturer untuk

menggabungkan operasi, sumber daya dan keahlian mereka dalam rangka memproduksi,

memasarkan dan mendistribusikan bersama suatu produk atau jasa tertentu yang menimbulkan

pengendalian bersama.

8. Pengendalian bersama aset terbentuk atas kesepakatan dua atau lebih venturer melakukan

pengendalian bersama dan kepemilikan bersama atas satu atau lebih aset yang diserahkan oleh

mereka atau dibeli untuk digunakan dalam kegiatan joint venture.

Daftar Pustaka





Drebin Allan. R. (2000). Advanced Accounting. 5th Edition. South Western.


Sons, Inc.



MODUL 4

LIKUIDASI PERSEROAN, KUASI REORGANISASI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG-

PIUTANG BERMASALAH

Kegiatan Belajar 1: Akuntansi Likuidasi Perseroan

Rangkuman

1. Likuidasi merupakan kegiatan untuk membubarkan perusahaan sebagai entitas hukum dan

sebagai entitas ekonomi. Pada perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat

Umum Luar Biasa Pemegang Saham, para pemegang saham sebagai lembaga tertinggi

menetapkan status likuidasi dan pihak-pihak yang akan melaksanakan proses likuidasi.

2. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh tim likuidasi antara lain adalah inventarisasi kembali

semua aktiva dan kewajiban perusahaan terlikuidasi, menyusun neraca perusahaan terlikuidasi,

penilaian kembali aktiva dan kewajiban perusahaan terlikuidasi sebesar nilai yang diharapkan bisa

direalisasikan, penjualan aktiva bukan kas, penyusunan Laporan Kondisi Keuangan saat likuidasi,

penyelenggaraan pembukuan likuidasi dan pembayaran kepada kreditor sesuai dengan hak

prioritas.

3. Kewajiban tim likuidasi di antaranya membuat laporan kondisi keuangan saat likuidasi yang

berisi nilai yang diharapkan dapat direalisasi pada proses likuidasi.

4. Kegiatan akuntansi diselenggarakan oleh tim likuidasi sebagai media pertanggungjawaban

keuangan perusahaan terlikuidasi. Terdapat dua kegiatan akuntansi, yaitu pertama pada saat

likuidasi belum selesai, kegiatan ini dimulai dari penyusunan laporan posisi keuangan berupa

neraca awal, yaitu posisi harta, kewajiban, dan ekuitas melalui jurnal pembukaan, jurnal transaksi,

buku besar, dan laporan keuangan (laporan penerimaan dan pengeluaran kas, laporan perubahan

ekuitas harta pailit, neraca, laporan likuidasi). Kegiatan kedua pada saat likuidasi berakhir,

kegiatan ini dimulai dari penyusunan laporan posisi keuangan berupa neraca awal melalui jurnal

pembukaan, jurnal transaksi, buku besar, dan pelunasan kewajiban pada kreditor.

Kegiatan Belajar 2: Kuasi Reorganisasi dan Restrukturisasi Utang- Piutang Bermasalah

Rangkuman

1. Pada PSAK Nomor 21 paragraf 43, reorganisasi kuasi adalah kegiatan mereorganisasi struktur

ekuitas umumnya, saldo laba khususnya.

2. Pada PSAK Nomor 51, kuasi reorganisasi adalah reorganisasi, tanpa melalui reorganisasi secara

hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar

dan mengeliminasi saldo defisit. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk

melakukan kuasi reorganisasi adalah perusahaan mengalami defisit dalam jumlah yang material,

perusahaan harus memiliki status kelancaran usaha dan memiliki prospek yang baik pada saat

kuasi reorganisasi dilakukan, perusahaan tidak sedang menghadapi permohonan kepailitan, tidak

bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan saldo ekuitas sesudah kuasi

reorganisasi harus positif.

3. Aktiva dan kewajiban harus dinilai kembali dengan nilai wajar yang ditentukan sesuai dengan

nilai pasar (fair market value) terkait pada pendekatan pasar (market approach). Apabila tidak

tersedia, dengan estimasi nilai wajar berdasar informasi tersedia. Teknik penilaian harga wajar

antara lain, nilai sekarang (present value) adalah income approach, model penentuan harga opsi

(option pricing models), model penentuan harga matriks (matrix pricing), analisis fundamental

(fundamental analysis).

4. Pada PSAK Nomor 54, piutang atau utang yang termasuk dalam restrukturisasi utang-piutang

bermasalah umumnya terjadi sebagai akibat dari pemberian pinjaman atau peminjaman kas,

investasi dalam efek utang piutang (debt securities) yang sebelumnya diterbitkan atau pembelian

atau penjualan barang dan jasa secara kredit.

Daftar Pustaka

Baker Richard E, Lembke Valdean C, and King Thomas E. (2005). Advance Financial Accounting. 6 th

Edition. New York. NY.: McGrawhill.



Jan Hoesada. (2004). Akuntansi Kuasi Reorganisasi. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia dan Raya

Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. per 1 Oktober 2004. Salemba Empat

MODUL 5

PENJUALAN ANGSURAN

Kegiatan Belajar 1: Metode Pengakuan Laba Kotor pada Penjualan Angsuran

Rangkuman

1. Penjualan angsuran yaitu penjualan barang dagangan atau jasa yang dilaksanakan dengan

perjanjian di mana pembayaran dilakukan secara bertahap atau berangsur.

2. Pengakuan atau perhitungan laba kotor (hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan)

dalam penjualan angsuran pada praktiknya dapat dilakukan dengan dua metode sebagai berikut,

yaitu metode pengakuan laba kotor pada saat terjadinya penjualan angsuran dan metode

pengakuan laba kotor sejalan dengan realisasi penerimaan kas.

3. Pada metode pengakuan laba kotor pada saat terjadinya penjualan angsuran ini, laba akan diakui

bersamaan dengan saat terjadinya pengakuan pendapatan/penjualan, seperti penjualan tunai dan

penjualan kredit pada umumnya.

4. Pada metode pengakuan laba kotor sejalan dengan realisasi penerimaan kas ini, laba tidak akan

diakui seluruhnya pada saat terjadinya transaksi penjualan angsuran, namun diakui sepanjang

kontrak penjualan masih efektif.

Kegiatan Belajar 2: Pencatatan Akuntansi pada Penjualan Angsuran

Rangkuman

1. Sistem pencatatan persediaan yang digunakan oleh suatu perusahaan berbeda-beda sehingga

menyebabkan perbedaan dalam pencatatan akuntansi pada penjualan angsuran, yang terdiri dari

balans permanen (permanen system) dan periodik atau fisik (physical system).

2. Sesuai dengan sifatnya, metode perpetual digunakan pada kebanyakan perusahaan retailer dengan

frekuensi terjadinya transaksinya tinggi dan harga jual per unit relatif lebih rendah. Di samping

itu, pada penjualan retail ini juga sulit untuk mengidentifikasikan hubungan antara suatu

penjualan dengan harga pokok produknya yang sering berubah-ubah sehingga sulit pula untuk

mengidentifikasikan laba kotor atas suatu transaksi penjualan tertentu. Laba kotor hanya bisa

dihitung pada akhir tahun dan karenanya laba kotor hanya bisa diidentifikasikan menurut

tahunnya saja.

3. Penjualan angsuran dengan metode fisik banyak dilakukan pada penjualan properti, kendaraan

bermotor atau biasanya pada penjualan produk lain yang harga jualnya relatif besar dan tidak

bersifat retail.

4. Kegagalan pelunasan piutang merupakan risiko yang berpotensi tinggi pada penjualan angsuran

karena lamanya waktu penyelesaian kontrak penjualan itu sendiri. Risiko tersebut apabila terjadi

merupakan suatu kerugian yang selayaknya harus dihadapkan dengan pendapatan yang terjadi

atas penjualan yang menghasilkan risiko tersebut.

Daftar Pustaka

MODUL 6

PENJUALAN KONSINYASI

Kegiatan Belajar 1: Prosedur Umum dalam Akuntansi Penjualan Konsinyasi

Rangkuman

Ada dua pihak yang terlibat di dalam kerja sama penjualan konsinyasi, yaitu pengamanat

dan komisioner. Bagi pengamanat, kerja sama konsinyasi menguntungkan antara lain karena

bertambah luasnya cakupan layanan penjualan dan bisa melakukan pengendalian harga.

Sedangkan bagi komisioner, kerja sama konsinyasi menguntungkan antara lain karena

adanya pengurangan risiko pemilikan persediaan dan pengurangan kebutuhan modal kerja.

Berpindahnya persediaan dari pengamanat kepada komisioner bukan merupakan transaksi

penjualan dan karenanya pengamanat masih belum layak mengakui pengiriman tersebut

sebagai penjualan. Demikian pula pada komisioner masih belum layak untuk mengakui

penerimaan kiriman persediaan dari pengamanat sebagai pembelian.

Oleh karena pengamanat bisa melakukan penjualan dengan cara konsinyasi maupun

penjualan dengan cara lain, dimungkinkan pengamanat memisahkan catatan penjualan

konsinyasi dengan penjualan lainnya dan dimungkinkan pula tidak memisahkan catatan

penjualan konsinyasi dengan penjualan lainnya. Demikian pula pada komisioner, bisa

melakukan pengadaan persediaan dengan cara pembelian konsinyasi dan bisa pula

melakukan pembelian langsung dari pihak lainnya, sehingga dimungkinkan memisahkan

catatan pembelian konsinyasi dengan pembelian lainnya dan dimungkinkan pula tidak

memisahkan catatan pembelian konsinyasi dengan pembelian lainnya. Apabila komisioner

memisahkan catatan pembelian konsinyasi dari pembelian lainnya, tidak akan melakukan

jurnal atas penerimaan kiriman dari pengamanat dan akan mengakui pembelian pada saat

penjualan direalisasikan.

Kegiatan Belajar 2: Masalah-masalah Lain Penjualan Konsinyasi

Rangkuman

Perkiraan uang muka pada buku pengamanat dan komisioner dapat dikompensasi sebesar

barang yang terjual ditambah retur barang konsinyasi, pada saat laporan penjualan barang

konsinyasi dibuat dan dikirimkan oleh komisioner.

Pencatatan beban yang dibebankan atas retur barang, pada buku pengamanat dengan

mendebit perkiraan beban yang bersangkutan dan mengkredit perkiraan konsinyasi keluar.

Pada buku komisioner tidak perlu dilakukan jurnal atas retur barang konsinyasi.

Pada akhir tahun harus dilakukan perhitungan beban-beban yang melekat pada persediaan

konsinyasi yang masih belum laku dijual oleh komisioner. Beban-beban persediaan

konsinyasi yang masih belum laku dijual oleh komisioner terdiri dari harga pokok

persediaan yang dikirimkan ditambah dengan beban-beban yang bersifat inventoriable,

misalnya beban angkutan sebesar proporsional dengan jumlah unit yang tersisa. Untuk

keperluan tersebut akan dilakukan perhitungan alokasi beban atas persediaan yang masih

belum laku dijual oleh komisioner.

Daftar Pustaka

Baker Richard E, Lembke Valdean C, and King Thomas E. (2005). Advance Financial

Accounting. 6 th Edition. New York. NY.: McGrawhill.

Beams Floyd A, Anthony Joseph H, Clement Robin P, and Lowensohn Suzanne H. (2002).

Advanced Accounting. 7th Edition. Upper Saddle River. NJ.: Prentice Hall.

Drebin Allan R. (2000). Advanced Accounting. 5th Edition. South Western

Haried Andrew A., Imdieke, and Smith. (1994). Advanced Accounting. 6th Edition. John

Wiley & Sons, Inc.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. per 1 Oktober 2004.

Salemba Empat.

Utoyo Widayat. (1993). Akuntansi Keuangan Lanjutan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia.

MODUL 7

VALUTA ASING

Kegiatan Belajar 1: Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Rangkuman

Standar akuntansi yang berlaku di Amerika untuk transaksi mata uang asing dan laporan

keuangan adalah FASB Statement Nomor 52 yang menyajikan konsep mata uang

fungsional. Mata uang fungsional dari sebuah entitas adalah mata uang yang berlaku di

lingkungan primer di mana entitas tersebut beroperasi.

Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia untuk transaksi mata uang asing adalah PSAK

Pernyataan Nomor 10. Sedangkan mata uang fungsional diatur dalam PSAK yang masih

dalam status Exposure draft.

Transaksi mata uang asing adalah transaksi yang dinyatakan dalam mata uang selain mata

uang fungsional dari entitas yang bersangkutan.

Operasi hedging atau kontrak lindung nilai adalah kontrak penjualan atau pembelian mata

uang asing untuk menghindari risiko memegang utang dan piutang dalam mata uang asing.

Kontrak berjangka, yaitu transaksi pertukaran dua valuta asing melalui pembelian tunai

dengan penjualan kembali secara berjangka atau penjualan tunai dengan pembelian kembali

secara berjangka.

Kegiatan Belajar 2: Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Rangkuman

Translasi adalah menyatakan pengukuran mata uang fungsional dalam mata uang pelaporan.

Adapun tujuan dari pengukuran kembali adalah untuk mendapatkan hasil yang sama seakan-

akan pembukuannya dilakukan dengan mata uang fungsional.

Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia untuk translasi laporan keuangan dalam mata

uang asing adalah PSAK No. 11.

Prinsip akuntansi translasi laporan keuangan berkaitan dengan harga perolehan atau beban

penyusutan aktiva tetap berwujud akan dijabarkan menggunakan kurs tanggal transaksi atau

apabila aktiva tetap dinilai dengan wajar akan menggunakan kurs pada tanggal penilaian;

biaya persediaan akan dijabarkan dengan menggunakan kurs pada saat biaya terjadi; jumlah

yang dapat dipulihkan atau nilai yang dapat direalisasikan dari suatu aktiva dijabarkan

dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat penilaian; menggunakan kurs rata-rata;

perusahaan harus mengungkapkan: beda nilai tukar bersih yang diklasifikasikan dalam

kelompok ekuitas sebagai suatu unsur yang terpisah dan rekonsiliasi beda nilai tukar

tersebut pada awal dan akhir periode, perubahan dalam mata uang pelaporan, perubahan

dalam klasifikasi suatu kegiatan usaha, serta dampak atas pos-pos moneter mata uang asing

Daftar Pustaka





Federick D.S. Choi, Gary K Meek. International Accounting. 5th Edition. Prentice Hall.

Drebin Allan R. (2000). Advanced Accounting. 5th Edition. South Western.

Haried Andrew A., Imdieke, and Smith. (1994). Advanced Accounting. 6 th Edition. John

Wiley & Sons, Inc.


Salemba Empat.

MODUL 8

HUBUNGAN KANTOR PUSAT DENGAN KANTOR CABANG

Kegiatan Belajar 1: Transaksi Umum Hubungan Kantor Pusat dengan Kantor Cabang

Rangkuman

Dalam tinjauan hukum, kantor pusat dan kantor cabang bukanlah entitas yang berdiri sendiri

karena masih dalam satu entitas perseroan. Namun, dalam tinjauan substantif, masing-

masing dianggap sebagai entitas.

Sebagaimana umumnya, kantor pusat dan kantor cabang sebagai suatu entitas akan

menyusun dan menyajikan laporan keuangan masing-masing dan karenanya akan

menyelenggarakan kegiatan akuntansi pada masing-masing entitas ekonomi tersebut.

Ada beberapa akun yang mewakili hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang.

Kantor pusat akan memelihara beberapa akun, antara lain akun kantor cabang, akun

pengiriman persediaan ke kantor cabang dan kantor cabang akan memelihara beberapa akun,

antara lain akun kantor pusat dan akun pengiriman persediaan dari kantor pusat.

Teknik akuntansi untuk mencatat transaksi hubungan antarkantor cabang dilakukan dengan

menganggap kantor cabang melakukan transaksinya dengan kantor pusat.

Laba-rugi yang terjadi atas transaksi hubungan antarkantor cabang menjadi beban bagai

kantor pusat.

Terhadap pengiriman persediaan yang difaktur di atas harga perolehannya, selisih di

antaranya akan ditampung di dalam akun laba belum direalisasi.

Laba belum direalisasi tersebut pada akhir tahun akan disesuaikan dengan saldo persediaan

yang tersisa.

Oleh karena kantor pusat dan kantor cabang secara legal merupakan satu entitas, laporan

keuangan keduanya akan digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasi sebagai laporan

keuangan perusahaan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi akan dijumlahkan seluruh aktiva dan

kewajiban dan akan dilakukan eliminasi atas akun-akun timbal-balik (reciprocal).

Kegiatan Belajar 2: Hubungan Kantor Pusat dengan Kantor Cabang Luar Negeri

Rangkuman

Kantor pusat dan kantor cabang luar negeri masing-masing akan mencatat transaksinya

didasarkan pada mata uang fungsionalnya masing-masing.

Pada akhir tahun dilakukan translasi laporan keuangan kantor cabang menjadi laporan

keuangan translasi dengan menggunakan mata uang domestik, yaitu mata uang yang

digunakan oleh kantor pusat sebagai dasar pencatatan transaksi dan pelaporan keuangannya.

Laporan keuangan kantor pusat dan laporan keuangan translasi kantor cabang

dikonsolidasikan untuk dihasilkan laporan keuangan konsolidasi sebagai laporan keuangan

perusahaan.

Pada saat penggabungan laporan keuangan tersebut akan dilakukan eliminasi atas beberapa

akun timbal-balik (reciprocal), yaitu akun kantor cabang dan pengiriman persediaan ke

kantor cabang yang dipelihara di dalam pembukuan kantor pusat serta akun kantor pusat dan

pengiriman persediaan dari kantor pusat yang dipelihara di dalam pembukuan kantor

cabang.

Daftar Pustaka





Federick D.S. Choi, Gary K Meek. International Accounting. 5th Edition. Prentice Hall.


Hadori Yunus & Hernanto. (1987). Akuntansi Keuangan Lanjutan. Bagian 1. Yogyakarta:

BPFE.

Haried Andrew A., Imdieke, and Smith. (1994). Advanced Accounting. 6 th Edition. John

Wiley & Sons, Inc.


Salemba Empat.

MODUL 9

LAPORAN SEGMEN DAN LAPORAN INTERIM

Kegiatan Belajar 1: Laporan segmen

Rangkuman

FASB Statement Nomor 14 menyatakan semua perusahaan, kecuali perusahaan non-publik

wajib mengikuti persyaratan pelaporan segmen. Pengungkapan yang diharuskan, meliputi

informasi mengenai operasi pada industri yang berbeda, operasi luar negeri dan penjualan

ekspor, dan konsumen utama suatu kelompok perusahaan.

Standar Akuntansi Keuangan di dalam Pernyataan Nomor 5 menjelaskan tentang pelaporan

informasi keuangan menurut segmen dari suatu perusahaan khususnya yang beroperasi

dalam industri dan wilayah geografis yang berbeda.

Komponen utama yang dilaporkan di dalam laporan segmen, antara lain adalah pendapatan

segmen, beban segmen, hasil segmen, aktiva segmen dan kewajiban segmen.

Segmen usaha atau segmen geografis harus diidentifikasikan sebagai segmen dilaporkan jika

mayoritas pendapatannya diperoleh dari penjualan kepada pelanggan ekstern dan

pendapatan yang berasal dari penjualan kepada pelanggan ekstern dan dari transaksi dengan

segmen lainnya berjumlah 10 persen atau lebih dari total pendapatan, baik ekstern maupun

intern, dari seluruh segmen; atau hasil segmennya, apakah laba atau rugi, berjumlah 10

persen atau lebih dari hasil gabungan seluruh segmen yang mengalami laba atau hasil

gabungan seluruh segmen yang mengalami rugi, mana yang lebih besar dalam jumlah

absolutnya atau aktivanya berjumlah 10% atau lebih dari total aktiva seluruh segmen.

Kegiatan Belajar 2: Laporan Keuangan Interim

Rangkuman

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Pernyataan Nomor 3 menjelaskan pengertian laporan

keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan

tahunan. Laporan keuangan didasarkan pada pandangan yang menganggap periode interim

sebagai bagian yang integral dari periode tahunan.

Periode penyusunan laporan keuangan interim dapat secara bulanan, triwulanan atau periode

lain yang kurang dari setahun dan mencakup seluruh komponen laporan keuangan sesuai

SAK.

Komponen utama yang dilaporkan di dalam laporan keuangan interim adalah neraca,

laporan laba rugi dan saldo laba interim, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi pada periode interim harus sama dengan kebijakan akuntansi yang

diterapkan pada penyusunan laporan keuangan tahunan, antara lain dasar pengakuan

pendapatan dan beban, penggolongan aktiva dan kewajiban, dan perbandingan laporan

keuangan interim.

Daftar Pustaka






Haried Andrew A., Imdieke, and Smith. (1994). Advanced Accounting. 6th Edition. John

Wiley & Sons, Inc.


Salemba Empat.

persekutuan ak dl 1

Education

akuntansi keuangan lanjutan

john wiley

ikatan akuntan indonesia

john wiley

standar akuntansi keuangan

upper saddle river

john wiley

dari tinjauan hukum