PERLAWANAN Diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional PenanggungJawab: Hersa Krisna Pimpinan Redaksi: Ridwan Lukman Dewan Redaksi: Hersa Krisna,Ridwan Lukman, Seto Prawono Koresponden: Hasbi Aldi (Jambi), Wahyu (Palembang),

Catur (Tanggamus), Reza Gunada (Bandar Lampung), Irene (Jakarta), Surya Fer (Bandung), Zeny Olivia Noorma (Garut), Fazri(Purwokerto), Ida Lavigne (Yogyakarta), Sayid (Wonosobo), Abdullah (Jombang), Heni Dwi Utami (Malang), Imam Muclas (Surabaya),Edi (Lamongan),Hendro Purba (Mataram),Yoong (Lombok Timur) Alamat Redaksi: Jl. Salemba Bluntas No. 220 C RT 007/RW 08,Kelurahan Paseban-Jakarta Pusat Telpon: 081615051010 E-mail: perlawananfmn@yahoo.com Rekening: No Rek.0005485263BNI Cab. U.I Depok a.n. Seto Prawono.Redaksi menerima saran, kritik, dan sumbangan tulisan berupa naskah, artikel, berita, serta foto jurnalistik yang tidak bertentangan denganAD/ART FMN. Tulisan ditulis pada kertas kwarto, spasi satu setengah, huruf times new roman 12, diutamakan dalam bentuk microsoftword, dan dikirim ke alamat e-mail buletin perlawanan.

Fakta Bahwa Kita Krisis

Salam Demokrasi !Awal bulan Oktober tahun ini, pemerintah akan menaikan harga BBM yang diperkirakan

mencapai 80 persen. Dengan alasan Kenaikan harga minyak mentah dunia, pemerintahmenganggap subisidi BBM sebagai pemborosan dan merugikan bagi kas negara karena defisit.Maka pilihan pun jatuh pada pencabutan subsidi BBM dengan resiko harga BBM dinaikkan.

Benarkah subisidi BBM adalah beban? Padahal subsidi BBM cuma 2 persen dari PDB.Bandingkan dengan jumlah utang yang harus kita bayarkan setiap tahunnya. Setiap tahun 40persen kas negara digunakan untuk membayar utang. Bukankah seharusnya kita untung, jikaharga minyak naik. Kemanakah hasil penjualan minyak mentah tersebut?

Jika kebutuhan dalam negeri cukup tinggi, mengapa kebijakan ekspor minyakdipertahankan. Mengapa harus impor minyak, jika kita adalah negeri yang kaya akan sumberminyak dan gas alam? Mengapa pula pemerintah membiarkan perusahaan ekplorasi minyakseperti Caltex, Stanvac, Exxon Mobile Oil, Conoco Philips, Santa Fe, Britis Petrolium, Unocal,Shell dengan maruk mengeruk kekayaan minyak kita? Apakah kelangkaan semata-mata karenapenyelundupan dan penimbunan?Naiknya harga BBM ancaman bagi kehidupan sosial ekonomimasyarakat. Harga-harga naik, sekolah mahal, kesehatan mahal, buruh terancam PHK, pengusahaterancam bangkrut, pengangguran di depan mata, petani terancam hidupnya dan kaum miskinperkotaan makin gigit jari.

Tapi pemerintah dengan enteng menjawab, dont worry be happy aja lah. Semua telahtercover melalui dana kompensasi BBM. benarkah? Cuman 100 ribu per Kepala keluarga (KK) perbulan, dengan ancaman seperti diatas, pendataan rakyat miskin yang tidak jelas, ancamankonflik horizontal dengan cara dibagi langsung dan jalur birokrasi yang korup, apa masih pantasdi bilang sebuah solusi dan tenang-tenaang saja?

So, pencabutan subsidi BBM dan menaikkan harga BBM hanya akan menambah penderitaanrakyat. Dan dana kompensasi BBM bukan pula solusi dari kemiskinan rakyat Indonesia. Hinggatidak salah jika rejim SBY-Kalla disebut sebagai rejim boneka Amerika dan anti rakyat. Karenakebijakan ekspor minyak, membiarkan berjamurnya eksplorasi minyak asing di Indonesia danimpor BBM, justru membuat negara merugi dan rakyat harus menanggung beban dengan naiknyaharga BBM.

Krisis minyak menambah deretan penderitaan rakyat yang lain, seperti, pendidikan dankesehatan yang mahal, penggusuran, perampasan tanah rakyat, upah buruh yang tidak layak,PHK bagi buruh hingga penggunaan kekerasan dan pelanggaran HAM seperti tragedi berdarahTanak Awu 18 September 2005 lalu. Rejim SBY-Kalla perlahan tapi pasti, merampas hak-hakdasar rakyat yang seharusnya mereka berikan.

Di tengah penderitaan rakyat saat ini, SBY justru berkeliling ke negara-negara imperialisuntuk meminta sang tuan menanamkan investasi. Melakukan lobi-lobi picisan agar menjadigood boy bagi negara-negara imperialis. Bahkan dengan senang hati membuang uang ratusanjuta hanya untuk rapat yang berlangsung sekitar 30 menit melalui teleconfrencetragis sekali!

Krisis Minyak makin menegaskan betapa tajamnya krisis di negeri setengah jajahan-setengah feodal seperti Indonesia. Rakyatnya dibiarkan tercekik, sementara rejimnya leluasameladeni kepentingan kaum imperialis dan antek-anteknya di dalam negeri. Untuk itu, terimalahsalam kamiLAWAN!!!

LAGI-LAGI BBM NAIK

Setelah menunggu kepastian waktu,akhirnya pemerintah menepati janjinyauntuk menaikkan harga bahan bakarminyak (BBM) pada 1 Oktober 2005 nanti.Kenaikan kali ini merupakan yang kedua kalinya,setelah kenaikan sebelumnya pada bulan Maretlalu. Kenaikan diperkirakan akan mencapai 50hingga 80 persen. Dengan harapan adapengurangan biaya subsidi BBM Rp 25 triliun dariRp 138,6 menjadi Rp 113,7 triliun. Atauberdasarkan opsi kedua dari Panitia AnggaranDPR dengan pengurangan lebih besar menjadiRp 89,2 triliun.

Alasan pemerintah menaikkan harga BBMtidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yaitunaiknya harga minyak mentah di pasarinternasional. Hingga membuat anggaran negaradefisit, karena harus menanggung beban subisidiBBM. Untuk mengatasi kenaikan harga BBM, makadiberikan dana kompensasi bagi rakyat miskinyang terkena dampak kenaikan harga BBM.Apakah langkah di atas merupakan solusi ataspersoalan krisis minyak yang dihadapi? Bukankahlucu, jika Indonesia sebagai negeri kaya minyaksekaligus anggota organisasi negara-negara

pengekspor minyak (OPEC), harus mengimporminyak untuk kebutuhan dalam negerinya? Danbenarkah bahwa dana kompensasi bisa menjawabpersoalan kemiskinan di Indonesia?

Politik Pencabutan Subsidi BBMSaat ini harga minyak di pasar

internasional berkisar 64-65 Dollar Amerika perbarrel. Versi pemerintah menyatakan hal tersebutakan mempengaruhi beban biaya impor BBM.Karena dengan harga minyak 40 dollar Amerikasaja, subsidi yang harus ditanggung sudahsebesar Rp 105 triliun. Apalgi jika harga minyakdunia terus melambung. Ditambah melemahnyanilai tukar (kurs) rupiah terhadap dollar Amerika?

Selama ini, impor minyak dilakukan denganmembeli minyak di pasaran dunia yangdisesuaikan dengan harga pasar. Minyak tersebutkemudian dijual di pasar dalam negeri kepadarakyat dengan harga lebih murah dari harga dipasaran dunia melalui subsidi BBM. Subsidi BBMsendiri berarti pemerintah harus mensubsidi/menanggung sejumlah rupiah untuk setiap literBBM yang dibeli oleh rakyat.

Sederhananya, pemerintah menganggaptelah membeli dengan harga mahal, tapi harusdijual murah di dalam negeri melalui subisidi.Menurut pemerintah hal ini adalah sebuahpemborosan. Untuk itu, penghapusan subsidi BBMdan menaikan harga BBM adalah keharusan agarkestabilan antara harga impor dengan harga jualdi dalam negeri tetap terjaga.

Padahal, periode Januari-Juni 2005,ekspor minyak dan gas (migas) mencapai 8.825,4juta dollar Amerika. Sementara impornya sebesar7.891,6 juta dollar Amerika. Itu berarti devisanegara dari penjualan minyak masih surplus.Tetapi mengapa pendapatan negara dari minyakdan gas dalam APBN tidak signifikan? Di tahunini, sektor migas hanya menyetor sekitar 2 persendari produk domestik bruto (PDB) atau sebesarRp 30 triliun. Dan subisidi yang dikucurkan hanyaberjumlah Rp 33 triliun.

Kemanakah larinya surplus tersebut?Diperkirakan, selain untuk membiayai impor, jugadigunakan untuk membayar cicilan bunga utangsebesar Rp 63 triliun. Sisanya tentu saja masukke kantong para pejabat korup yang ada. So,wajar jika kemudian PERTAMINA menjadi salahsatu sarang koruptor di Indonesia.

Formulir Pendaftaran Front Mahasiswa Nasional

Pemerintah Salah Dalam Mengelola MinyakBagi negara setengah jajahan seperti Indonesia,

berlaku politik orientasi ekspor-impor komoditi. Maksdunya,hasil-hasil kekayaan alam utama diekspor ke luar negeridan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka kitaharus mengimpor komoditi yang dibutuhkan bagi produksiataupun konsumsi.

Kenyataan di atas juga berlaku dalam kasus krisisminyak yang tengah dihadapi. PemerintahkhususnyaPertaminaselalu mengakui bahwa kekurangan stok. Tapimengapa produksi dan ekspor minyak kita terusditingkatkan? Sebagai catatan, Produksi minyak Indonesiarata-rata mencapai di atas satu juta barrel per hari. Tahun2003 dan 2004, produksi minyak Indonesia mencapai 1,09juta barrel dan 1,15 juta barrel per hari. Untuk tahun 2005,diproyeksikan mencapai 1,12 juta barrel per hari.

Fakta juga membuktikan bahwa sejauh ini, kilangminyak yang ada banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing (baca : perusahaan milik imperialis) danpara pengusaha kompradornya di Indonesia. Sebut saja,Caltex, Stanvac, Exxon Mobile Oil, Conoco Philips, SantaFe, Britis Petrolium, Unocal, Shell, Pertamina, perusahaanminyak Belanda, Perancis, China dan beberapa pengusaha

dalam negeri seperti Abu Rizal Bakri,Yusuf Kalla, Arifin Panigoro dansebagainya. Dan secara resmi, merekamendaptkan lisensi dari pemerintah.

Misalnya dalam perdebatanantara Menko Ekuin Aburizal Bakridengan Pertamina. Aburizalmempersoalkan pembagianpendapatan antara Pertamina denganExxonMobile Oil Di Blok Cepu yang lebihbesar bagi Pertamina. Bakrimengatakan bahwa kasus ini akanmengurangi semangat investor asinguntuk mengeksplorasi minyak danmembangun infrastruktur lainnya didalam negeri.

Apa yang pemerintah dapatkandari hal di atas? Lewat KontrakProduksi Sharing (KPS) atau kontrakkarya, hanya sejumlah uang bagi hasilatau royalti dan sejumlah kecil pajakyang didapatkan pemerintah.Sebaliknya, perusahaan-perusahaan

asing tersebut mengeruk sebanyakmungkin minyak yang tersedia, lantasmenjualnya ke pasar internasional danmemenuhi cadangan minyak di negara-negara asalnya. Mereka memanfaatkanketidaktersediaan teknologi, tenagadan uang kita untuk mengebor minyak.Mereka juga mempropagandakan bahwamembeli minyak di pasar internasionaljauh lebih menguntungkan daripadamembiayai pengeboran sendiri.

Kenyataan ini membuktikanbahwa pemerintah mutlak di bawahtekanan kaum imperialiskhususnya ASdan sekutunya. Tujuannya agarpemerintah tidak melakukan campurtangan langsung untuk membelaperusahaan BUMN, termasuk rakyat.Amerika, Cina, Eropa dan Jepang sangatbernafsu membeli minyak pada hargaberapa pun, untuk mengisi kilang-kilangmereka sebagai cadangan persediaanenergi nasionalnya. Tetapi, mereka jugamelepas minyaknya ke pasar padaharga tinggi, yang berarti bertindakpula sebagai spekulan yang memainkanharga.

Kompensasi Bukan Solusi dari KrisisMinyak

Dana kompensasi adalah imbalanyang diberikan pemerintah kepadarakyat miskin yang terkena dampakkenaikan harga BBM. Jumlahnyaditentukan melalui perbandingankenaikkan biaya dan harga yang harusditanggung rakyat miskin, sepertikenaikan harga beras, sayur, ikan,pakaian, obat, perawatan kesehatan,biaya sekolah dan lain sebagainya.Pemerintah menganggap bahwa denganjalan ini, bantuan pemerintah dapatdirasakan secara langsung, karenaorang miskin tidak banyak yang membeliBBM.

Tapi kebijakan ini kontradiktifsekali. Kenaikan harga BBM pastimendorong naiknya harga bahan pokokdan biaya produksi, yang berdampakpada adanya ancaman PHK,pengangguran dan penurunanpendapatan dari masyarakat. Tetapikompensasi hanya dihitung berdasarkantingkat penggunaan BBM oleh rakyatmiskin. Dengan jumlah kompensasisekitar Rp 100 ribu, tentu saja perludipertanyakan. Belum lagi persoalanpendataan dan jalur birokrasi korup

yang tentu saja akan mengurangi jumlah subsidi yang harusditerima oleh rakyat miskin.

Sehingga bisa disimpulkan, dana kompensasibukanlah solusi untuk mengatasi kemiskinan. Dan kenaikanharga BBM hanya akan menambah deretan orang miskinserta penderitan rakyat Indonesia.

Mencari Solusi Dari Krisis MinyakRakyat semakin tercekik dengan situasi seperti ini.

Karena bukan hanya persoalan mahalnya harga BBM, tetapikelangkaan BBM yang hampir melanda seluruh pelosok negeriini. Disamping mulai naiknya harga-harga kebutuan pokok.Tentu saja, kondisi ini akan membuat kehidupan ekonomidan sosial akan lebih buruk.

Belakangan ini, muncul tuntutan untuk mengatasipersoalan krisis minyak seperti, mereshuffle kabinetterutama tim ekonomi SBY-Kalla, operasi lapangan danpengusutan kasus penyelundupan. Solusi-solusi tersebutjika pun dilaksanakan, hanya bersifat sementara dan tidakakan pernah menyelesaikan persoalan ini. Ibaratnyasesuatu yang ditambal sulam. Persoalan sesungguhnyaadalah bahwa Indonesia berada dibawah kendali negara-negara imperialis dan ini disokong secara kuat oleh borjuasibesar komprador dan kapitalis birokrat yang menjadi bonekadalam wujud rejim SBY-Kalla. Siapapun menteri, Presidendan pemerintahannya, selama imperialisme masihmendominasi Indonesia dan rejimnya menjadi bonekaimperialis, maka harga BBM akan tetap naik.Jika rejim SBY-Kalla berani, solusinya adalah menasionalisasiaset-aset asing dan kompradornya yang mengeksplorasiminyak di Indonesia. Layaknya acara TV, mimpi kali yee.Namun ada beberapa langkah yang bisa ditempuh selainitu, yaitu; menuntut perubahan kontrak karya antarapemerintah dengan negara-negara/perusahaan-perusahaan asing yang lebih berkeadilan. Kemudian, bagiperusahaan-perusahaan minyak asing (TNC-MNC) harusmembayar labih banyak kepada negara dan rakyat. Danterakhir, menyetop/mengurangi kebijakan impor minyakdengan tidak mencabut subsidi yang akan berdampak padakenaikan harga. (Red)

RUU BHP MELEGALISASI KOMERSIALISASI PENDIDIKAN

Rancangan UndangUndang Badan HukumPendidikan (RUU BHP), tinggal mengetukpalu untuk disahkan sebagai Undang-Undang. Terlepas pro dan kontra yang muncul,RUU ini memang sarat dengan kepentinganprivatisasi dan komersialisasi pendidikan.

Ada Apa Dibalik RUU BHP?Di tengah kontroversi seputar RUU BHP,

pasti kita bertanya, ada apa di balik RUU BHP?.Sebenarnya, RUU BHP merupakan tindak lanjut(follow up) dari UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003.Tujuannya, agar lembaga/institusi pendidikanberstatus badan hukum, dengan alasan otonomi,akuntabilitas dan efisiensi. Benarkah demikian?atau justru sebaliknya?

Konsep badan hukum pendidikan(BHP) adalah sebuah upaya mendoronginsititusi/lembaga pendidikanmenjaring sendiri pendanaanpendidikan. Caranya, menjalinkerjasama dengan pengusahaatau sektor industri.Menaikkan biaya pendidikandan efisiensi tenaga kerjamelalui sistem kerja kontrak.

Dengan demikian, BHP bertujuanmelepaskan tanggung jawab terhadappendidikan, khususnya tanggung jawabmembiayai pendidikan. Selain itu,merubah wajah institusi pendidikan darilembaga yang bertujuan mencerdaskanbangsa, menjadi lembaga yangmenjalankan bisnis untung rugi. Jelas bahwa RUUBHP telah melenceng dari amanat UUD 1945(Pembukaan dan Pasal 31).

Akibatnya, praktek privatisasi dankomersialisasi semakin menjadi-jadi. Negara tidaklagi mengucurkan subsidi. Biaya pendidikanmenjadi mahal dan sulit dijangkau. Sehinggajutaan rakyat miskin (buruh, tani dan kaum miskinperkotaan), terancam tidak bisa bersekolah dankuliah.

Parahnya, RUU ini merupakan hasilratifikasi pemerintah terhadap General AgreementOn trade Service (GATS) WTO tentang jasapendidikan. Padahal WTO merupakan salah satuorganisasi dari negara-negara imperialis dankoorporasi-koorporasinya yang telah menyeret

jutaan rakyat di belahan dunia dalam kemiskinandan keterbelakangan.

Apa DampaknyaDalam RUU BHP diatur tentang

pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan daritingkat dasar, hingga pendidikan tinggi. Semuainstitusi pendidikan tinggi (swasta atau negeri)harus berstatus badan hukum,terkecuali untukinstitusi pendidikan dasar dan menengah, dapatdiperbolehkan untuk tidak berstatus BadanHukum. Untuk pendidikan dasar dan menengahbernama Badan Hukum Pendidikan DasarMenengah (BHPDM). Sementara untukpendidikan tinggi disebut Badan HukumPendidikan Tinggi (BHPT).

Semua institusi pendidikan harusmenyusun proposal yang memuat

ad/art, visi-misi, kelayakanfinansial, fasil itas danketersediaan tenaga pendidik danlain-lainnya kepada pemerintah.Jika disepakati, maka institusitersebut dapat menyelenggarakanpendidikan. Begitu pun sebaliknya.

Baik kampus swastaataupun negeri, akan mengalami

dampak dari RUU BHP. Bagi kampusswasta, ancaman terburuk adalahberkurangnya peminat (calonmahasiswa). Terutama bagi kampus-

kampus swasta yang kurang terkenal.Mengapa? Karena dipastikan akan sulit bersaingdengan kampus-kampus negeri yangdiswastakan dan ancaman serbuan darikampus-kampus asing, seperti Oxford, Harvard,Monash nCs, yang membuka cabangnya diIndonesia. Pilihannya kemudian, gulung tikaratau merger dengan kampus lain.

Bayangkan jika hal itu benar-benar terjadi.Berapa banyak karyawan yang harus kehilanganpekerjaannya. Berapa mahasiswa yang haruspindah kuliah atau ngulang lagi dari awal. Danberapa mahasiswa yang mungkin gak bisamelanjutkan kuliahnya lagi.

Bagi institusi pendidikan negeri, adanyastatus Badan Hukum Pendidikan Milik Negara(BHPMN), semakin menegaskan adanya privatisasidan komersialisasi pendidikan. Dalam BHPMN,

Pasal-pasal Bermasalah RUU BHP :

1. Pembuka bagian menimbang poin b : .menuntut perlunya reposisi peran pemerintah daripenyelenggara menjadi pendiri dan fasilitator.

2. Pembuka bagian menimbang poin a dan c yang menyebutkan : penyelenggaraan pendidikanoleh satuan pendidikan sebagai pelayanan publik yang berprinsip nirlaba.

3. Bab I ketentuan Umum Pasal 1 ayat 14 : Komite sekolah/ Madrasah adalah lembaga mandiri diluar BHPDM.yang bertugas memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan sumber daya.

4. bab III bagian kedua pasal 4 ayat 8 : orang atau badan hukum asing dapat mendirikan BHPTmelalui cara kerjasama dengan BHPT nasional

5. Bagian keempat tentang Organ, yang tidak mencantumkan sama sekali keterwakilan mahasiswadalam struktur kepemimpinan institusi pendidikan tinggi.

6. Bagian Kelima Tentang Pendanaan dan kekayaan, Pasal 7 ayat 1 : dana untuk operasi BHPTberasal dari masyarakat, hibah dari dalam dan/atau luar negeri, pendiri, dan hasil usahaBHPT Ayat 5 : pendanaan dari pemerintah dalam bentuk hibah. Ayat 8 dan 9 : pendanaanmelalui subsidi silang yang ditentukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

7. Bagian kedelapan Tentang ketenagakerjaan Pasal 22 ayat 2 : pengangkatan, pemberhentian,status, jabatan, hak dan kewajiban karyawan BHPT diatur dalam perjanjian kerja sesuaidengan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bab IV tentang Badan Hukum Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 26 ayat 25 : orang ataubadan hukum asing dapat mendirikan BHPDM melalui kerjasama dengan BHPDM nasional

9. bab IV Bagian keempat tentang organ, yang tidak mencantumkan keterlibatan siswa danorangtua siswa dalam struktur kepemimpinan Institusi pendidikan dasar dan menengah

10. Bagian kelima tentang Pendanaan dan kekayaan Pasal 36 ayat 1 : dana untuk investasiawal; berasal dari masyarakat, hibah dari dalam dan/atau luar negeri, pendiri dan hasil usahaBHPDM ayat 5 : pemerintah memeberikan bantuan dalam bentuk hibah. Ayat 8 : Pendanaanoleh masyarakat dengan pola subsidi silang.

11. Bagian kedelapan Tentang Ketenagakerjaan Pasal 43 ayat 2 : pengangkatan,pemberhentian,status, jabatan, hak dan kewajiban karyawan BHPDM diatur dalamperjanjiankerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

kepemilikan dan tanggungjawab tidak lagi milikpemerintah. Pemerintah sekedar menjadi pendiribersama dengan masyarakat dan industri.Pembiayaan tidak lagi berasal dari kas negara(APBN atau APBD), tetapi dicari secara mandirioleh BHPMN.

Meskipun ada bantuan pemerintah berupahibah, tetapi tidak ditetapkan berapa jumlahminimal yang harus diberikan oleh negara. Selainitu, terdapat juga bantuan dana yang disebutsubsidi silang. Maksudnya, siswa/mahasiswayang kaya dibebankan untuk membiayai siswa/mahasiswa yang miskin. Pertanyaannya, berapapersen jumlah rakyat miskin yang bisa bersekolahatau kuliah? Siapa yang akan membiayainya, jikadirinya tidak bisa bersekolah atau kuliah?Jawabannya jelas, yaitu negara. Tetapi, dalamRUU BHP, negara atau pemerintah tidak lagibertanggung jawab membiayai pendidikan.

Karena tidak lagi disubsidi, institusipendidikan harus memutar otak untuk membiayaioperasionalnya. Maka, munculah kasus jual belikursi D1, D3, kelas jauh, kelas khusus, kelaskerjasama, kelas paralel, yang harganya gila-gilaan. Penjualan hasil-hasil penelitian kepadaperusahaan swasta, penyewaan aset kampus(gedung, sarana olahraga, dsb) hingga

memfasilitasi industri perdagangan guna investasidi kampus.

Dalam konsep BHPT misalnya, kampusdapat melakukan investasi dan memiliki unitusaha layaknya sebuah perusahaan dalam rangkamenambah pendapatan (baca : profit). Padahaldalam RUU ini disebutkan bahwa BHP adalahinstitusi yang berprinsip nirlaba. Namun dibalikitu semua, mahasiswa tetap menjadi sapiperahan utama bagi kampus dalam membiayaipendidikan.

Tidak Ada Jaminan Demokratisasi Kampus Apakah RUU BHP menjamin demokratisasi

Kampus? Non Sense! Dalam RUU BHP, mahasiswasama sekali tidak ditempatkan dalam strukturkepemimpinan Perguruan Tinggi (PT). StrukturKepemimpinan yang tersedia hanyalah MajelisWali Amanah (MWA), Dewan Audit, SenatAkademik, Pimpinan Perguruan Tinggi dan unitlain yang dianggap perlu. Maka tidak heran, bilaternyata kebijakan-kebijakan kampus lebihbanyak merugikan mahasiswa.

Salah satu struktur kepemimpinan yaituSenat Akademik, berfungsi untuk merumuskantata tertib kehidupan kampus. Dikhawatirkan,senat akademik dengan seenaknya membuat

peraturan seperti pelaranganmahasiswa menjadi anggotaorganisasi ekstra kampustertentu. Jika itu terjadi, makaini gak ada bedanya dengankebijakan NKK/BKK di era ordebaru. Bisa disimpulkan bahwaRUU BHP adalah ancaman bagikehidupan demokratisasi diKampus.

Di tingkat sekolah jugatidak jauh berbeda. Meskipunada Komite Sekolah, peranorangtua siswa tidak begitusignifikan dalam menentukankebijakan sekolah. Orangtuasiswa diperbolehkan menjadianggota Komite Sekolah. Tetapi,Komite Sekolah bukanlah badanyang mengambil kebijakan dalamBHP Dasar-Menengah. KomiteSekolah hanya sekedardifungsikan memberikanmasukan kepada kepalasekolah. Kebijakan sekolah lebihbanyak kemudian ditentukanoleh Kepala Sekolah.

Madesu Bagi TenagaPendidik

Masa depan suram(madesu) adalah gambaran atasnasib tenaga pendidik, jika RUUBHP ini terlaksana sebagaiUndang-Undang. Bagi pegawaiadministrasi dan tenagapengajarkhususnya di PTN-PTN, RUU BHP adalah

ancaman serius. Mereka tidakakan lagi berstatus pegawainegeri, tetapi menjadi pegawaiBHP. Itu berarti, mereka bekerjadengan sistem kerja fleksibeldan kerja kontrak, sesuaidengan UU Ketenagakerjaanyang ada di Indonesia. Dablazimnya sebuah institusiberbadan hukum, para tenagapendidik terancam denganminimnya pendapatan danancaman terhadap PHK.

Proses di atas telahterjadi di beberapa kampus.Pegawai rendahan dan dosen-dosen muda adalah sasaranempuk dari sistem ini. Ingatkasus protes dosen-doesnmuda UGM terhadap rencanakenaikan gaji rektor UGM,Sofyan Effendi sebesar 40persen. Nasib mereka kelak,tidak akan jauh berbeda denganburuh-buruh di pabrik yang

setiap saat harus siapkehilangan pekerjaannya tanpaada tunjangan yang layak.

RUU BHP Harus DitolakSetumpuk permasalahan

yang muncul dari RUU BHP ini,semakin menegaskan watak antirakyat dari rejim SBYKalla.Setelah rejim sebelumnyamengeluarkan regulasi/peraturan anti rakyat, sepertiPP 60/ 61 tahun 1999, UUSisdiknas No.20 tahun 2003,dan beberapa PP Pem-BHMN-anPTN. Kini, rejim SBY-Kalla justrumelanjutkan denganmengeluarkan RUU yang secarasubstansi sama, yaitukomersialisasi dan privatisasipendidikan.

Untuk itu, kita tidak bisaberdiam diri lagi melihatkenyataan ini. Bagi kekuatanpemuda-mahasiswa dan pelajar,harus segera membangunkekuatan denganmembangkitkan, menggerakandan mengorganisasikan massadi kampus-kampus dan sekolah-sekolah untuk menolakkebijakan anti-rakyat ini. Danbagi seluruh kekuatandemokratik yang antiimperialisme, anti feodalismedan kapitalis birokrat maribersatu, kita TOLAK RUU BHP!(Hersa Krisna)

Tak Pernah Berhenti Berjuang...

Seminar SeputarKontroversi RUU BHPBandung, 6 September2005. Menjelang HariPemberantasan Buta Huruf 8September lalu, FMNBandung mengadakanseminar pendidikan dengan tema; Quo VadisPendidikan Di bawah Bayang-Bayang RUU BHP.Acara yang diselenggarakan di UniversitasPendidikan Indonesia, (UPI) ternyata cukupmampu menyerap massa sekitar 150 orang.

Tampil sebagai pembicara adalah adalahHersa Krisna (FMN), Djafar dari (UKSP UPI), AdeIrawan (ICW) dan Iwan (FAGI). Secara umumpara pembicara menilai bahwa RUU BHP adalahancaman bagi dunia pendidikan. (Dik-dik)

Peringatan Hari Pemberantasan Buta HurufSe-DuniaMalang, 8 September 2005. FrontMahasiswa Nasional (FMN) mengadakan aksidemonstrasi dalam rangka memperingati HariPemberantasan Buta Huruf Sedunia. DalamAksinya, FMN menuntut agar rencana pemerintahmengesahkan Rancangan Undang-Undang BadanHukum Pendidikan (RUU BHP) segera dibatalkan.

Aksi dilakukan di dua kampus, yaituUnibraw dan ITN. Selain itu, aksi juga dimeriahkandengan teatrikal tentang mahalnya biayapendidikan. Aksi FMN kali ini juga didukung olehAMP. Dalam menyikapi persoalan RUU BHP, FMNbersama beberapa ormas mahasiswa dan guruantara lain, Gema Pembebasan, SPM dan PGTTjuga mengadakan diskusi tentang RUU BHP padatanggal 3 September 2005. Disamping itu, jugadiadakan talk show di stasiun TV lokal setempatantara mahasiswa dan akademisi (Aga).

Jakarta,8 September 2005. FMN yangtergabung dalam aliansi FAMPIR (Front AksiMahasiswa-Pemuda Indonesia untukRakyat), diantaranya; FIS Mercu Buana, LS-ADI, LKSM UBK dan GMNK mengadakan aksibersama di Depan Istana Negara. Dalam aksitersebut FAMPIR menuntut agar pemerintahsegera mengalokasikan anggaran 20 persen dariAPBN dan APBD, menolak pengesahan RUU BHPdan peraturan tentang Pem-BHMN-an perguruantinggi negeri, memberantas korupsi di sektor

pendidikan serta menjaminkebebasan berorganisasibagi mahasiswa. Selain itu,FAMPIR juga menyatakansikap menolak rencanapemerintah menaikkan hargaBBM. (Geger)

Bandung, 8 September 2005. Komite RakyatPeduli Pendidikan (KRPP) yang terdiri daribeberapa elemen rakyat Bandung yaitu FMN, GMP,FAMU, AGRA, KPP dan Pokja BP, juga melakukanaksi massa. Aksi ini, mengusung tema tolakprivatisasi pendidikan serta wujudkan sekolahgratis dan kuliah murah untuk anak-anak buruh,tani dan kaum miskin perkotaan.

Aksi dibuka di kampus Unpad Dipati Ukur.Kemudian menuju gedung DPRD Jawa Barat. DiDPRD massa aksi berencana mengadakan audiensikomisi E DPRD Jabar. Diluar dugaan, Ketua danseluruh anggota Komisi E justru keluar gedungdan menemui massa aksi. Bahkan ketua Komisi Ememinta agar massa aksi sering-seringberkunjung ke Komisi E, agar mendorongterlaksananya pendidikan gratis. Dari DPRD,massa aksi kemudian berjalan menuju gedungRRI Bandung. Di RRI, massa aksi hanya berniatmembacakan statemen secara live. Tetapi pihakRRI justru meminta diadakan talk show. Tawaranini diterima dalam kerangka mempropagandakantentang pentingnya sekolah gratis dan kuliahmurah bagi rakyat. Aksi kemudian ditutupmenjelang waktu dzuhur. (Dik-dik)

Bandar Lampung, 8 September 2005.Puluhan massa aksi Front Mahasiswa Nasional(FMN) juga melakukan aksi. Dalam aksi tersebut,FMN menuntut agar pemerintah menghentikansegala upaya yang mendorong privatsasi dankomersialisasi pendidikan, khususnya menyagkutrencana pengesahan RUU BHP. Aksi FMN di BandarLampung dilakukan dengan long marchmengelilingi beberapa kampus, antara lain Unila,Teknokra, STMIK Darmajaya, UBL dan kembalilagi ke Unila. Aksi ditutup di Unila denganpembacaan pernyataan sikap oleh koordinatoraksi. (Yusmi)

Garut, 8 September 2005. Puluhan massa dariAliansi Persatuan Rakyat (APR) yang terdiri

dari FMN, FPPMG,FPPI dan Komunitas SeniLawang Jagat juga melakukan aksi serupa. Dalamaksinya, APR menuntut beberapa hal yaitu;menolak privatisasi pendidikan, pendidikan gratisuntuk anak buruh tani dan KMK, realisasikananggaran pendidikan 20 persen dari APBN danAPBD, tolak kenaikan harga BBM, pencabutanPerpres 36/2005 dan hentikan privatisasi BUMN.

Aksi long march ini, menempuh jarak daribunderan Simpang Lima, kemudian menuju gedungDinas Pendidikan Kabupaten Garut. Disini massaaksi APR sempat bertemu dan berdialog denganKepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Namuntuntutan-tuntutan yang diajukan tidak diresponsecara positif. Selanjutnya massa aksi menujugedung DPRD Garut dan menutup aksi. (Dadan)

FMN Jombang Menuntut Perda KebebasanBerekspresi dan BerorganisasiJombang. 8 September 2005, 30 orangmahasiswa yang tergabung dalam FMN Jombangmenggelar demonstrasi di depan DPRD Jombang.Eqi, koordinator FMN jombang mengatakan, aksiini diselenggarakan sebagai upaya menuntutdibuatnya Peraturan Daerah (Perda) yangmenjamin kebebasan berekpresi dan berorgansiasidi wilayah Jombang. Saat ini demokratisasikampus belum dijamin. Birokrasi kampus secarasepihak men-Droup Out mahasiswanya yangkritis. Kampus STAIBU Jombang adalahcontohnya, di kampus ini 6 anggota FMN di DOdan hingga kini Dinas Pendidikan Jombang tidakmelakukan tindakan apa pun untuk membelamahasiswa. Sementara itu DPRD Jombang sangatlambat merespon dan menindaklanjuti kasus pen-DO-an mahasiswa ini.

Kepada Komisi D DPRD Jombang, FMNmeminta agar komisi D menandatangani tuntutanakan membuat Perda yang menjamin kebebasanberekpresi dan berorgansiasi serta bersediamenekan Pimpinan Kampus STAIBU agarmencabut SK DO terhadap beberapamahasiswanya. Setelah pernyataan sikapditerima, DPRD berjanji menandatangani sertamenindaklanjuti tuntutan FMN.

Selanjutnya pada tanggal 14 September2005, FMN kembali menggelar aksi lagi di DPRDJombang. Aksi ini bermaksud menagih janjikepada DPRD untuk menandatangani sertamenindaklanjuti tuntutan FMN sebelumnya. Aksiyang diikuti oleh 30 an orang ini berhasilmeenekan Ketua DPRD Jombang Halim Iskandarmenandatangani pernyataan FMN (Eki).

Aksi Menolak Kenaikan BBMBandung, 15 September 2005. Pukul 09.00WIB di Gazibu, puluhan massa dan sebagaiandengan muka yang berwarna putih dan tanpa

menggunakan alas kaki, mengadakan aksi menolakrencana kenaikan BBM. Aksi teatrikal ini sebagaisimbol buruknya kebijakan pemerintahkenaikanharga BBMbagi rakyat dan ancaman kemiskinanyang akan dialami rakyat.

Kemudian massa menuju depan gedungDPRD Jabar . Sesampainya di kantor DPRD, massaaksi berjajar ditengan jalan sambil membelakangigedung dan membagi-bagi selebaran. Setiap limamenit sekali massa aksi berputar, karenadipunggungnya tertera tulisan Tolak BBM Naikdengan satu orang peserta satu huruf. Aksiyang bisa dibilang cukup unik ini, mendapatsambutan yang hangat dari masyarakat yangmelewati lokasi aksi. Aksi diikuti oleh beberapaelemen demokratis di Bandung, antara lain; FMN,GMP, KPP, Pokja BP dan AGRA. (Dewi)

Penembakan Petani Tanak AwuLombok Tengah, 18 September 2005. SERTANTB bersama FSPI dan La Via Campcienamengadakan rapat umum kaum tani NusaTenggara Barat di Tanak Awu Lombok Tengah.Sebelumnya kegiatan ini telah mendapatkan ijindari pihak kepolisian RI pada tanggal 12September 2005 dengan no surat No. Pol.:SI/YANMIN/785/IX/2005/BAINTELKAM, tetapikemudian secara tiba-tiba kepolisian mencabutsurat izin tersebut secara sepihak tanpa alasanyang jelas.

Pada hari H kegiatan, Sebagian pesertarapat umum yang hendak berangkat ke lokasikemudian di hadang aparat, dan sebagian lagiyang telah berada di lokasi dibubarkan secarapaksa dengan menggunakan pentungan, gas airmata, peluru karet dan peluru tajam. Kebrutalanaparat tidak hanya dengan pembubaran danpenghadangan saja, tenda dan panggung buatanwarga juga dirobohkan. Korban pun berjatuhan,27 orang luka tembak (salah satunya adalahTarmuzi dari FMN IAIN Mataram), 6 orang terkenapukulan, dan 7 orang ditangkap.

Kebrutalan aparat ini sebenarnya tidakterlepas dari perjuangan Kaum Tani Tanak awuuntuk mempertahankan tanah miliknya yang olehpemerintah akan dibangun menjadi bandaraInternasional. Pembangunan bagi pemerintahsedangkan bagi petani adalah kemiskinan, karenapetani membutuhkan tanah untuk berproduksibukan bandara internasional. (Dio).

Aksi Solidaritas Terhadap Tragedi BerdarahTanak AwuJakarta, 19 September 2005. Menyaksikantindakan sewenang wenang aparat keamananterhadap petani di Nusa Tenggara Barat,beberapa ormas pemuda-mahasiswa, Tani, dansejumlah LSM mengadakan aksi di Komnas HAM

untuk menuntut pengusutan atas pelanggaranHAM berat yang dilakukan oleh Aparat Kepolisianterhadap peserta rapat akbar di Tanak AwuLombok Tengah dan penghentian teror terhadappetani Tanak Awu. (Geger)

Bandung, 20 September 2005. Aksi solidaritasterhadap perjuangan kaum tani di Tanak Awu,juga dilakukan oleh beberapa elemen rakyatdemokratik yang tergabung dalam KomitePerjuangan Rakyat Bandung (KPRB). Komiteini terdiri dari AGRA, Pokja BP, FMN, KPP danGMP. Aksi ini mengecam sekaligus mengutuktindakan represifitas dan pelanggaran HAM yangdilakukan aparat kepolisian dalam tragediberdarah TanaK Awu.

Aksi yang dikemas secara teatrikal ini,menggambarkan tentang duka dan penderitaanrakyat yang selalu direpresi ketikamemperjuangkan hak-haknya. Secara simbolik,ditunjukkan dengan menggunakan kaos hitam,tubuh yang dibelenggu tali, telanjang kaki yangdiikati beban serta mulut yang ditutup dengankertas bertuliskan kata LAWAN. Dalam aksinya,KPRB juga menolak rencana pemerintah menaikanharga BBM yang dianggap akan semakinmenambah penderitaan rakyat. Aksi KPRB dibukadari Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat,kemudian menuju gedung DPRD Jabar. Di DPRD,KPRB turut bersolidaritas terhadap wargakampung Pilar Bekasi, Dari DPRD, massa aksi KPRBlantas menuju Gedung RRI untuk membacakansikap dan kemudian menutup aksi. (Dewi)

Rakyat Menuntut Pencabutan Perpres 36Jakarta, Selasa 20 September 2005. KoalisiRakyat Tolak Perpres 36/2005 yang terdiri dariberbagai ormas petani, pemuda-mahasiswa, kaummiskin kota, nelayan akademisi, dan LSM turunke jalan untuk menolak Perpres 36. Selain itu,aksi juga ditujukan bersolidaritas terhadapperjuangan kaum tani Tanak Awu,

Aksi long march ini, dimulai dari depangedung Indosat dan berakhir di Gedung MahkamahAgung (MA). Massa aksi sempat berhenti diIstana negara untuk melakukan orasi menuntutrezim SBY-Kalla agar menghentikan proyek-proyek pembangunan dengan dalih kepentinganumum yang akan menggusur rakyat, sertamenjalankan reforma agraria, termasukmenyelesaikan konflik agaria dan melegalisasitanah-tanah yang sudah dikuasai rakyat.Setibanya di MA, delegasi dari koalisi masuk kedalam gedung untuk mengajukan uji meteriilterhadap Perpres 36/2005.

Koalisi menilai bahwa perpres 36, dapatmenimbulkan konflik, khususnya kaum tani dipedesaan dan kaum miskin kota di perkotaan.

Selain itu dengan memakai Perpres ini, pemerintahdapat memaksa rakyat menyerahkan tanahnyaatas nama pembangunan. Dan pihak yang palingdiuntungkan oleh Perpres ini adalah pemerintahdan pelaku bisnis. (Geger)

Aksi Menolak Kenaikan Harga BBM danPerpres 36/2005 di Depan Istana MerdekaDirepresi PolisiJakarta, Minggu, 25 September 2005. Polisikembali menunjukan perilaku represifnya.Berangkat dari Bundaran Hotel Indonesia (HI)menuju Istana Merdeka, kurang lebih 500 massadari buruh, petani, pemuda, mahasiswa, danperempuan menolak kenaikan harga BBM,menuntut pencabutan Perpres 36/ 2005 sertamenuntut lapangan pekerjaan dengan upah yanglayak. Dalam aksi yang digelar oleh GSBI,Gaspermindo, GRI, FMN, RTN, PERPENI, danForum Rakyat Anti Orba siang tadi, aparat dariPolres Jakarta Pusat berusaha menangkap RidwanLukman (Anggota Front Mahasiswa Nasional/FMN) di depan Istana Merdeka dengan tuduhanmenghina SBY-Kalla. Setelah orasi dari GSBI danGRI, kurang lebih pukul 14.00 WIB, koordinatorlapangan mempersilahkan perwakilan dari FMNuntuk menyampaikan orasinya. Dalam orasinyaRidwan Lukman mengatakan SBY-Kalla tidakmerakyat karena menaikan BBM yang menjadikebutuhan rakyat. SBY hanya menjalankan danmengabdi pada imperialisme. Jelas kiranya SBYadalah rezim pengkhianat rakyat. Spontanlangung puluhan polisi berseragam coklat-coklatdan para intel menuju mobil komando menyuruhturun Ridwan Lukman. Beberapa polisimengatakan akan membawa Ridwan Lukman kePolres Jakarta Pusat karena menghina SBY.

Segera puluhan pemuda, mahasiswa, danburuh yang mengikuti aksi atas komando korlaplangsung bergandeng tangan mengelilingi mobilkomando melindungi Ridwan Lukman. Para polisitetap menarik-narik Ridwan Lukman yang beradadi atas mobil komando, namun massa aksi tidakkalah semangatnya bersama-sama berteriaktidak boleh ada penangkapan; Ditangkap satutangkap semua.

Negosiasi alot dilakukan oleh panitia aksikepada Polres Jakarta Pusat. Dalam negosiasipihak Polres akhirnya memenuhi tuntutan untuktidak menangkap, asalkan aksi segera bubar.Selanjutnya kurang lebih pukul 15.00 WIB aksiditutup dan Ridwan Lukman selamat dari ancamanpasal karet yang anti demokrasi. Kejadiantersebut semakin menunjukan arogansi dankesewenang-wenangan aparat rezim bonekaAmerika Serikat (AS) SBY-Kalla terhadap gerakanmassa demokratis. (Geger)

Aceh adalah salah satu wilayah Indonesiayang subur dan kaya sumber daya alamnya.Bumi Aceh kaya akan minyak dan gas. Acehjuga mempunyai kekayaan hutan yang sangatbesar. Luas kawasan hutan 4.130.000 hektar atau74.56 % dari luas daratan, sebagian diantaranyadiperuntukan guna pembukaan perkebunan-perkebunan besar diantaranya kopi, kelapa sawit,dan karet.. Meski demikian, tambang-tambang ,hamparan hutan dan perkebunan serta industri-industri yang ada di wilayah tersebut, tidakbanyak dinikmati rakyat Aceh.

Setelah bebas dari kolonialisme Belanda,rakyat Aceh mengalami penindasan yang tidakkalah buasnya dalam bentuk penjajahan gayabaru yang dilakukan imperialisme seiring dengantelah dikhianatinya kemerdekaan RI oleh politikoportunis Hatta-Syahrir karena menandatanganiKMB tahun 1949. Pasca itu secara resmiIndonesia dalam kondisi setengah jajahan dansetengah feodal, dimana imperialisme bercokolsemakin kuat di dalam negeri di atas basissosialnya, feodalisme. Penindasan ini semakinmenjadi dengan naiknya Soeharto dalam tampukkekuasaan berkat sokongan AS dan Inggris.

Rezim Soeharto bekerjasama dengantuan-tuan tanah lokal menjual kekayaan alamAceh kepada Imperialis. Ladang minyak dan gasalam di sepanjang Aceh Utara hingga keperbatasan Aceh Timur dieksploitasi oleh PTExxon Mobil. Perusahaan ini, mengambil hasilbumi hingga mencapai 3,4 juta ton per tahunnya.Disekeliling Exxon Mobil terdapat 10 kecamatandengan penduduk mencapai 375 ribu jiwa, yangtidak lain adalah kantong-kantong kemiskinan.Zona tertutup dan ekslusif yang dibentuk ExxonMobil melahirkan sistem lingkungannya yangrapuh dan rawan atas timbulnya bencanapencemaran. Di lain sisi, fasilitas publik milik ExxonMobil, seperti poliklinik dan sekolah hanya dapatdinikmati oleh segelintir elit dan karyawan Exxon.

Selain itu, migas juga dieksploitasi olehPT Arun. Pertamina juga memberikankeistimewaan kepada bisnis keluarga pejabat,Tommy Seoharto memetik keuntungan gas alamArun di darat, Bambang Trihatmodjo menikmatirezeki gas alam Arun di laut melalui perusahaanjasa angkutan migas raksasanya yang berbasisdi Singapura, yaitu Osprey Maritime Ltd.Perusahaan milik Bambang Trihatmodjo bersama

partnernya dari Bimantara Group ini,mendapatkan kontrak pengapalan LNG Arun keKorea Selatan selama 20 tahun (1986-2006).Investasi pemodal besar juga merambah hutandan perkebunan. Seluruh hutan produksi Acehtelah di kapling-kapling oleh para penguasaJakarta dalam bentuk HPH, IPK, HTI. Terdapat19 perusahaan HPH yang beroperasi di Acehdengan pengasilan pertahun rata-rata mencapaihampir Rp. 900 milyar. Para pemegang konsesiini diantaranya kroni dekat Suharto, Bob Hasandan Sukanto Tanoto. Penebangan serakah initelah menyebabkan timbulnya konflik denganpenduduk setempat dan menimbulkan persoalanlingkungan yang serius.

Namun ditengah penggarukankeuntungan tersebut, terdapat kesenjanganyang luar biasa. Kemiskinan merebak. Kondisipendidikan rakyat Aceh sangat memprihatinkan.Pada tahun 2003 saja ada 40.000 siswa yangdrop-out dari SMU, 20.000 drop-out dari SLTP,dan 70.467 dari SD. Juga ada 13.534 anak dikampung-kampung yang tidak sekolah samasekali. Data tentang tingkat buta huruf yangdikeluarkan BPS Aceh tahun 2003 juga tak kalahmemprihatinkan. 267,000 (6.35%) dari sekitar 4juta jiwa penduduk Aceh yang buta huruf. Ada240.884 anak usia 4-6 tahun yang tidak punyapendidikan pra dan sekolah dasar, 13,994 anakusia 7-12 tahun dan 1,904 remaja usia 13-15tahun yang bahkan tidak pernah bersekolah samasekali. Dari kelompok usia produktif 10-44 tahun,ada 62,328 orang yang buta huruf. Tingginyaangka droup out sekolah dan buta huruf tidaklain merupakan akibat dari kemiskinan yangmelekat pada rakyat Aceh. Jumlah keluargakeluarga miskin mencapai hampir 60% daripenduduk. Di semua kabupaten di Aceh tingkatkemiskinan berkisar antara 40 hingga 60%. Ditahun 2004 menurut BPS Aceh ada 417.930 orangpencari kerja yang masih menganggur. Kalauditambah dengan pengangguran tak kentara,maka ada sekitar 1,1 juta (27.5%) pendudukAceh yang sebenarnya menganggur.

Aceh dibawah Represi Rezim Boneka ASPerlawanan-perlawanan yang dilakukan

rakyat Aceh dihadapi dengan represifitas yangkejam oleh militer rezim boneka. Untuk meredamperlawanan dan mengamankan asset-aset

Jalan Merebut Kedaulatan, Demokrasi, dan Kesejahteraan di Aceh Masih Panjang

ekonomi vital di Aceh, tahun 1989 Soehartomenggelar DOM. Operasi keamanan tersebut tidakhanya membunuh dan menangkapi para anggotaGAM, tapi rakyat Aceh biasa pun menjadi korban,dari mulai teror, penculikan, penangkapan,pemerkosaan, pembakaran rumah hinggapembantaian.

Meskipun DOM dihentikan pada erareformasi 1998, namun ketika naiknya kepimpinanMegawati, tindakan militer kembali diteruskan.Operasi keamanan tersebut didukung olehperusahaan-perusahaan asing, salah satunyaExxon Mobil. Perusahaan ini diketahui memberidana operasional personil pasukan keamananIndonesia sejumlah Rp 5 miliar per bulan. Memberiuang saku Rp 40 ribu per prajurit tiap hari, fasilitastransportasi, kantor, pos, barak, radio, telepon,mess, dan lain-lain. Exxon Mobil juga membiayaisedikitnya 17 Pos TNI dan Polri dengan jumlahpersonil 1.000 orang dari berbagai kesatuan.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) sendiri pernah terlibat dalam memimpinpembantaian rakyat Aceh sewaktu menjabatsebagai Menkopolkam. Pada tahun 2001 SBYsebagai menko Polkam memimpin operasi militerterbatas (Mandat Inpres nomor 4 tahun 2001) .Operasi militer terbatas yang didukung olehGeorge Bush ini dimaksudkan untuk mengamankanExxon Mobil. Pemerintah Amerika Serikat (AS)memberi dukungan, karena AS memiliki saham30 % di Exxon Mobil. Hasil dari operasi terbatasini, sebanyak 132 orang tewas, 65 orang diantaranya tewas akibat pembunuhan kilat.Selebihnya, 29 korban penangkapan sewenang-wenang, 12 korban penculikan dan sisanya 26orang adalah korban penyiksaan. Di antara jumlahtersebut, kelompok masyarakat sipil biasamerupakan korban terbanyak, yakni 95 orang.Jika ditotal, korban keseluruhan dari operasimiliter rezim boneka sejak Soeharto berkuasahingga sekarang sudah menghasilkanpembunuhan lebih dari 1000 orang.

Rakyat Aceh Butuh Kedaulatan, Demokrasi,dan Kesejahteraan

Karena ditindas, wajarlah jika rakyat Acehmelawan pemerintah RI. Karena selama ini, Rezimyang berkuasa di Indonesia hakekatnya adalahkekuasaan bersama antara para pengusahakomprador dan tuan tanah yang tunduk padadominasi imperialisme.

Karakter rezim yang demikian,menyelenggarakan kekuasaanya secara otoriter,menindas rakyat, dan memberikan keuntunganluar biasa bagi para komprador, tuan tanah, danimperialis. Perlawanan terhadap rezim bonekaimperialis juga dilakukan di banyak daerah diIndonesia, tidak hanya di Aceh.

Lantas apakah MoU Aceh Damaimempunyai effek yang maju bagi terwujudnyakedaulatan, demokrasi, kesejahteraan bagi rakyatAceh? Dilihat dari klausul-klausul yang terkandungdi dalamnya, MoU tersebut di satu sisi sangatmenguntungkan Rezim SBY-Kalla, yaknimengintegrasikan rakyat Aceh agar tetap beradadibawah dominasi penghisapannya. Dan di sisilain juga menguntungkan penguasa-penguasalokal, yaitu pejabat, pengusaha komprador dantuan tanah di Aceh karena akan mendapatkankeuntungan sesuai dengan kesepakatanmengenai investasi dan hutang luar negerisebagaimana tercantum dalam MoU. Dalam MoUdisebutkan pemerintah Aceh memilikikewenangan atas sumber daya alam yang hidupdi laut teritorialnya dan berhak memperolehdana melalui hutang luar negeri serta berhakmelakukan perdagangan dan bisnis secarainternal dan internasional termasuk menarikinvestasi. Padahal sudah jelas, investasi danhutang luar negeri selalu merugikan rakyat.Parahnya, dalam MoU tersebut ada upayarekonsiliasi atau permaafan terhadap sejarahpembantaian, perkosaan, penculikan, danpembakaran rumah-rumah yang dilakukan olehaparat rezim boneka. Bukankah SBY pernahterlibat dalam pembantaian? Kenapa pula SBYharus dimaafkan. Bukankah melupakankejahatan-kejahatan HAM terdahulu merupakanpengkhianatan terhadap rakyat Aceh.

Maka bisa dikatakan, MoU tersebut akanmenutupi kontradiksi yang tajam antara RakyatAceh dengan rezim anti rakyat boneka imperialis,SBY-Kalla, serta mengaburkan akar masalahterjadinya penindasan di Aceh. Sementara itupara penguasa lokal bisa mendapatkankenikmatan lebih dari hasil investasi dan hutangluar negeri di Aceh. Belum terlihat MoU tersebutberkomitmen untuk memajukan tingkatkesejahteraan buruh, menjamin dilaksanakannyareforma agraria, menjamin sekolah gratis, kuliahmurah, kebebasan demokratis seluas-luasnya bagirakyat. Maka MoU tersebut tidak mempunyaieffek yang banyak dalam terwujudnya kedaulatanrakyat, demokrasi, dan kesejahteraan rakyatAceh. MoU tersebut bukan jawaban atasproblem-problem mendasar rakyat Aceh.

Jalan mewujudkan kedaulatan, demokrasi,dan kesejahteraan bisa terwujud jika rakyatAceh tetap gigih melakukan perlawanan terhadapimperialisme dan rezim bonekanya. Dan perludigarisbawahi bahwa perlawanan rakyat Acehbukanlah perlawanan antar ethnis, bukanlahperlawanan antara suku bangsa Aceh dan sukubangsa Jawa. Kita mempunyai musuh yang sama,imperialisme AS dan rezim bonekanya di dalamnegeri yaitu rezim SBY-Kalla. (Ridwan Lukman)

Pemerintahan SusiloBambang Yudhoyonomakin melengkapipengkhianatannya terhadapreformasi denganmemberlakukan PeraturanPresiden Nomor 36/2005tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan PembangunanUntuk Kepentingan Umum.Meski peraturan yang ditanda-tangani 3 Mei 2005 lalu itu,melahirkan berbagai penolakandari banyak kalangan, namunsepertinya Presiden SBY tidakbergeming.

Terbitnya perpres 36/2005 ini terkait dengankepentingan SBY untukmelaksanakan berbagai proyekinfrastruktur yang dipandangsebagai jalan mempercepatpertumbuhan ekonomi,sebagaimana diungkapkan olehperwakilan Kamar Dagang danIndustri (Kadin), RadenPardede, bahwa Perpres 36/2005 ditujukan untuk menarikinvestasi dan mendorongpertumbuhan ekonomi.

Menurut Bappenas,rencana proyek yang akanberlangsung mulai tahun inisampai 2009 mendatang, akanmenyerap investasi sampai72,14 miliar dollar AS atausenilai Rp 613,2 triliun. Dari totaldana tersebut, 80 persen diantaranya akan diperoleh dariinvestasi asing, karenapemerintah hanya sanggupmendanai sebesar 20 persen.Itupun hanya untuk proyek-proyek non komersial yangpendanaannya akan diambil dariAPBN.

Untuk mendukungpelaksanaan proyek tersebut,pemerintah telah merevisi

sejumlah peraturan. Hinggamenjelang pelaksanaan KTTInfrastruktur (infrastructuresummit), Januari 2005 lalu,sedikitnya 8 dari 11 peraturanpresiden yang harus disusuntelah dirampungkan, termasukperaturan presiden yangmengatur masalah pembebasantanah. Beberapa peraturanyang telah direvisi tersebutantara lain, masalah izinketenagalistrikan, (PP izin usahadan penyediaan listrik), ijinpenetapan wilayah, PP tentangjual-beli tenaga listrik, dan PPnomor 35/2004 tentang usahahulu minyak dan gas bumi.

Dari sekian revisiperaturan yang diajukan,komitmen pemerintah tentangperaturan pembebasan tanahtergolong salah satu yangpaling istimewa. Wacanamengenai hal ini bahkan telahdimulai sejak dua-tiga bulansebelum pelaksanaan KTTInfrastruktur.

Persoalan Dibalik Perpres36/2005

Secara substansiPerpres 36/2005 tidak jauhberbeda dengan Keppres 55/1993, yaitu memperluaskewenangan politikp eme r i n t ahkhusu snyapresidenatas tanah danpengelolaannya di Indonesia.Menurut Perpres ini, pemerintahberhak mencabut hak seseorangatas tanah. Sedikitperbedaannya, keppres 55/1993 tidak memberikankekuasaan seluas itu padapemerintah.

Perpres tersebut jugamengatur tentang beberapakelembagaan yang

sesungguhnya tidak memilikiwewenang dalam menyelesaikanproses pembebasan tanah.Kelembagaan yang dibentuk,didorong menyelesaikanpembebasan tanah yangsifatnya represif. Memaksapemilik lahan menerimapenyelesaian menurut ganti rugi(baca: jual paksa) atau memilihdicabut hak-haknya. Pemiliklahan sama sekali tidak diberipil ihan demokratis untukmenolak pelepasan hak atastanah.

Pemberlakuan Perpres36/2005 tentu saja akanberdampak pada rakyatIndonesia. Pertama, sebagainegara agraris dengan populasisekitar 234 juta jiwa danmayoritas penduduk hidupdalam hubungan produksisetengah-feodal, permasalahantanah di Indonesia tidak sekedarmasalah tata-ruang semata.Masalah tanah di Indonesiaadalah masalah kepentinganpolitik, karena terkait secarakonkret dengan penghidupanmayoritas rakyat Indonesiayang berstatus sebagai kaumtani.

Di tengah situasi krisisimperialisme yang akan danselalu menajam di negerisetengah-feodal sepertiIndonesia, masalah-masalahpenguasaan dan kepemilikantanah akan dengan mudahmenggeret Indonesia pada krisispolitik yang berkepanjangan.Pasalnya, dengan komposisidemografis penduduk yangmayoritas bekerja sebagaipetani dan sedikitnya 56.52persen di antaranya adalahkeluarga tani miskin (gurem)dengan penguasaan tanah

PERPRES 36/2005 :Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Imperialis

Oleh : Ragil Sugiyarna

rata-rata dibawah 0,4 hektar,tanah menjadi materi yangsignifikan karenamempertemukan berbagaikepentingan ekonomi, politik,dan kebudayaan mayoritasrakyat Indonesia.

Sebagai contoh,pergeseran fungsi tanah yangdiakibatkan adanya praktekmonopoli kepemilikan tanahdiakui telah menjadi sumberpermasalahan yangmengakibatkan kesenjangandan memburuknya kondisiekonomi dan politik di pedesaan.Sehingga menimbulkanmasalah-masalah seperti,berjangkitnya wabah penyakit,kemiskinan, kelaparan,perdagangan manusia, dan lain-lain.

Selain itu, Perpres 36/2005 memandang tanah hanyasebagai komoditas (modal),karena memiliki nilai tukar ataudapat diperjualbelikan.Pandangan ini jelasbertentangan dengan prinsipdasar tentang fungsi sosialatas tanah, sebagaimanatertuang dalam UUPA Nomor 5tahun 1960. Dan jelas-jelasmenganut paham yangdikembangkan oleh imperialisme

Mayoritas rakyatIndonesiakhususnya kaumtani,masih memandang tanahsebagai sarana pokok penunjangproduksi untuk memenuhikebutuhan subsisten baik

secara langsung maupun tidaklangsung. Proses penyempitanfungsi tanah tidak bisa dilakukanbila corak produksi sisa feodalmasih berkembang luas di negeriseperti Indonesia.Menyempitkan fungsi lahantanpa diawali denganperombakan struktural dalamcara produksi masyarakat samadengan menyulut api di tengahpadang belukar yang kering.

Kedua, terbitnyaperpres 36/2005 adalah jalanpintas yang justru makinmemperdalam keterpurukanIndonesia dalam kubangan krisisimperialisme. Perpres tersebut,secara jelas dikeluarkan untukmendukung proyek-proyekinfrastruktur, yang berupayamenarik investasi danmendorong pertumbuhanekonomi atau p e m b a n g u n a n i s m e (developmentalism). Tapi,benarkah demikian? Mungkinhanya mampu manarikinvestasi, tetapi belum tentumampu memacu pertumbuhan.Mengapa? Sebab,pembangunanisme seperti dizaman Orde Baru, terbukti telahgagal dan masih menyisakansekian persoalan yangmenumpuk bagi rakyat.

Perpres 36/2005 : ProdukHukum Rezim Anti Rakyat

Hadirnya kembaliwacana tentang

pembangunanisme dibalikPerpres 36/2005, tentu mewakilikepentingan terselubungpemerintahan SBY. Untukmembuktikan hal tersebut, bisadilihat dari pandangan,pendirian, metode, sikap dantindakannya.

Pertama, mengenaipandangan yangmelatarbelakani lahirnya Perpres36/2005. Ditinjau dari berbagaisudut, logika yang terkandungdalam perpres tidak didasarkanpada analisis yang konkret dancermat atas situasi sosial rakyatIndonesia. SBY cenderungsubyektif karena secarasembrono mengabaikanberbagai kritik terhadappembangunanisme yangberkembang luas di masyarakatdan terbukti sudah mengalamikegagalan.

Kedua, dari segipendirian, SBY lebih sukamembuka ruang seluas mungkinbagi ekspansi kapitalis monopoli(imperialis) melalui jalaninvestasi. Hal ini menunjukkanbahwa SBY akan berupayamemanjakan kepentinganimperialis. Membuka ruang bagiadanya ekspansi sama denganmembuka kesempatan bagi parakapitalis monopoli besar asinguntuk mengeksploitasi rakyatguna mencapai keuntungan(akumulasi). Hal ini makinmenegaskan keberpihakan SBYpada kepentingan-kepentinganimperialis.

Ketiga, dari aspekmetode. Melalui perpres 36/2005 SBY sudah bertindakmenghina demokrasi. Daribentuk peraturan yang dipilihdan materi-materi yangdikemukakan dalam perpres 36/2005, SBY cenderung memilihjalan pintas denganmemaksimalkan kekuasaanpolitiknya dan mengabaikansuara-suara kritis rakyat.Buktinya secara hukum, Perpresini disahkan tanpa melalui hakuji materiil terlebih dahulu.

Keempat, dari aspek

sikap. Susunan pandangan,pendirian, dan metode yangdipilih SBY sudah pasti akanmenuntun sikap anti-demokrasidan anti-rakyat dari SBY. Sikapini termanifestasi dari sekiankomentar aparatuskekuasaannya yang secarasemena-mena mengecilkanpermasalahan tersebut sebatasganti-rugi dan janji-janji yangsebenarnya sudah tidakmeyakinkan. Publik jugamemahami bahwa rakyatlahyang akan sangat dirugikan.Sebaliknya, perusahaan-perusahaan asing, pemodalJepang, dan perusahaan-perusahaan milik Yusuf Kalla danAburizal Bakrie yang bakalmendapatkan durian jatuh.

Kelima, dari aspektindakan. Dari paparan di atas,bisa disimpulkan bahwakeputusan mengeluarkanperpres 36/2005 adalahtindakan anti-demokrasi, anti-rakyat, dan anti perubahan.Karenanya, bukan hal yangtidak mungkin bila tindakan-tindakan yang dilakukannya punakan menindas rakyat,menindas demokrasi, danmenindas segenap keinginanuntuk perubahan yang kinitengah makin meninggi.

Perpres 36/2005Memelihara Sengketa TanahBerkepanjangan

Fenomena sepertiperpres 36/2005 ini sebenarnya

bukan suatukejutan yangbaru. RakyatIndonesiakhususnyakaum tanidan rakyatm i s k i nperkotaan,merasakans e n d i r it i n d a k a n -t i n d a k a ns e p i h a kpengambilalihan lahan (landgrabbing) yang dilakukannegara terhadap rakyat. Darilaporan Konsorsium PembaruanAgraria (KPA), diketahui telahterjadi 1.753 kasus pelanggaranhak atas tanah oleh negarayang melahirkan sengketaagraria. Kasus-kasus tersebutseluruhnya mempersengketakansedikitnya 10.892.203 hektarlahan, yang melibatkan1.189.482 kepala-keluarga.Sedikitnya 508 kasusdiantaranya melibatkan tentara.

Sementara itu,(perusahaan) swasta menjadipihak yang sering bermasalahdengan jumlah kasus mencapai833. Setelah itu pemerintahsebanyak 719 kasus, BUMN 219kasus, dan militer sebanyak 59kasus. Tingginya kasusperampasan tanah yangmembuka sengketa antara kaumtani dengan negara, hakikatnyamembuka wajah negara yangsesungguhnya, sebagai alat

yang membela kepentingankekuatan imperialis yangmendominasi.

Bila rencana perpres 36/2005 itu terlaksana, bisadiprediksikan jumlah kasus-kasus pelanggaran hak atastanah dan sumber-sumberagraria seperti tercantum diatas, akan terus bertambah.Tentu saja, tindakan yang perludilakukan tidak hanya mencatatberapa jumlah kasus yang kelakakan muncul, melainkanmenyiapkan diri dalam barisanrakyat melawan seluruh tindakansepihak yang anti-rakyat dananti-demokrasi dari rezim SBYdan aparatusnya.

Penulis Adalah KoordinatorKomite Pendidikan danPropaganda Aliansi GerakanReforma Agraria (AGRA)