penyusunan data basis indeks pembangunan manusia · pdf filei kata pengantar assalamualaikum...

Kerjasama:Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat

dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Tahun 2007

Penyusunan Data Basis Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Provinsi Jawa Barat Tahun 2007

i

KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas izin dan

pertolonganNya, peyusunan Data Basis Indeks Pembangunan Manusia ini akhirnya dapat

diselesaikan. Buku ini tersaji atas kerjasama Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA)

Provinsi Jawa Barat dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Data yang memuat informasi mengenai kondisi perkembangan masyarakat

khusunya yang berkaitan dengan pembangunan manusia sangat berguna sebagai bahan

analisis dan evaluasi program pembangunan. Disamping itu data tersbut juga bermanfaat

sebagai bahan perencanaan pembangunan. Publikasi data basis Indeks Pembangunan

Manusia ini sesuai dengan maknanya merupakan data dasar yang memuat gambaran secara

makro hasil pembangunan yang telah dicapai Pemerintah Jawa Barat dalam upaya

meningkatkan pemberdayaan manusia di Jawa Barat. Publikasi ini diharapkan akan sangat

berguna sebagai kerangka konsep pembangunan yang menjadi dasar kebijakan

pembangunan manusia.

Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Data Basis

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini kami ucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini

bermanfaat bagi banyak pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, Desember 2007

BPS PROVINSI JAWA BARAT Kepala,

Drs. H. Lukman Ismail, MA NIP. 340004379

Penyusunan Data Basis IPM Provinsi Jawa Barat ii

DAFTAR ISI Halaman

Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii Daftar Gambar iii Daftar Lampiran iv BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1 1.2. Tujuan Penulisan 3 1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data 3

BAB II METODOLOGI 5

2.1. Pengertian Indikator 6 2.2. Indikator-Indikator Pembangunan Manusia 7 2.3. Metode Penghitungan IPM 8 2.4. Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM 12 2.5. Ukuran Perkembangan IPM 13 2.6. Beberapa Definisi Operasional Indikator Terpilih 14 BAB III

STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA

17

3.1. Penduduk 20 3.2. Pembangunan Bidang Kesehatan 24 3.2.1. Derajat Kesehatan Masyarakat 26 3.2.2. Status Gizi Balita 30 3.2.3. Perilaku Hidup Sehat Masyarakat 35 3.2.4. Perumahan dan Lingkungan 38 3.3. Pendidikan 42 3.3.1. Angka Partisipasi Sekolah 43 3.3.2. Budaya Masyarakat 45 3.3.3. Biaya Pendidikan 46 3.3.4. Biaya Pendidikan 51 BAB IV

PERTUMBUHAN IPM 2005-2007

49

4.1. Perkembangan IPM dan Komponennya 50 4.2. Indikator Kesehatan 54 4.3. Indikator Pendidikan 54 4.4. Indikator Daya Beli 56 BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

58

5.1. Kesimpulan 58 5.2. Rekomendasi 60

Penyusunan Data Basis IPM Provinsi Jawa Barat

Daftar Tabel Lampiran

No. Judul Tabel Hal. Tabel 1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Beserta Komponennya di Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2006

63-64

Tabel 1.2 Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2006

65-69

Tabel 2.1 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2006

70-71

Tabel 2.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2006

72

Tabel 2.3 Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2006

73

Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2006

74

Tabel 2.5 Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2006

75

Tabel 2.6 Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2006

76

Tabel 2.7 Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2006

77-78

Tabel 2.8 Rata-rata Umur Perkawinan Pertama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2006

79

Tabel 2.9 Total Fertility Rate (TFR) Menurut Kabupaten/kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2006

80

Tabel 2.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2004

81-83

Penyusunan Data Basis IPM Provinsi Jawa Barat 1

1.1. Latar Belakang

Ungkapan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sepertinya sudah tidak asing

lagi bagi para kepala daerah/wilayah di Jawa Barat baik dilevel Bupati/Walikota, para

perencana pembangunan, Dinas/Instansi, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) hingga para Camat. Pimpinan daerah di wilayah ini sangat concern terhadap

berbagai hal, berbagai program pembangunan yang pada ujungnya dapat

meningkatkan pencapaian IPM. Ini tidak lepas dari visi pembangunan Jawa Barat

yang berkeinginan dengan iman dan taqwa sebagai provinsi termaju di Indonesia dan

mitra terdepan Ibukota pada tahun 2010 dengan salah satu pencapaiannya adalah

nilai IPM 80. Visi dan misi ini sangat intens disosialisasikan ke masyarakat.

Pembangunan yang bertumpu pada sumber daya alam saja sangat jarang bisa

berkembang dan tumbuh secara berkesinambungan. Paradok pembangun sepertinya

juga terasa. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang tinggi ternyata belum memberi

dampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat.

Padahal pengalaman menekan angka kemiskinan dibanyak negara menunjukkan

bahwa pertumbuhan ekonomi masih menjadi resep ampuh mengurangi kemiskinan

walaupun menjadi kurang efektif manakala tidak diimbangi dengan usaha

mengurangi jurang kesenjangan. Pengalaman di negara-negara Amerika Latin

memberi gambaran bahwa tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan

menjadi penghambat potensi-potensi pertumbuhan ekonomi. Mereka melupakan

investasi pada manusia khususnya pada penduduk miskin sehingga ketika kesempatan

terbuka, kelompok ini tidak dapat terserap dan tetap tertinggal. Ini menjadi bom

waktu yang setiap saat dapat menimbulkan masalah sosial.

Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktifitas manusia akan

meningkat sehingga mereka menjadi agen pertumbuhan yang efektif. Pertumbuhan

Bab I. PENDAHULUAN


ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan pendapatan. Pemerataan

kesempatan harus tersedia baik, semua orang, perempuan maupun laki-laki harus

diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan keputusan-

keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia

menjadi hal yang sangat penting. Penekananan terhadap pentingnya peningkatan

SDM dalam pembangunan menjadi suatu kebutuhan. Kualitas manusia (SDM yang

tangguh) disuatu wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan

pengelolaan pembangunan di wilayahnya. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya

adalah ESQ yang handal dari para pengelola dan pelaksana pembangunan.

Tujuan utama dari pembangunan manusia, yaitu untuk memperbanyak

pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Semakin tinggi pendidikan semakin banyak

peluang-peluang yang bisa diraih. Manusia harus bebas untuk melakukan apa yang

menjadi pilihannya di dalam sistem pasar yang berfungsi dengan baik. Pendekatan

pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas,

serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia

melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat; pertumbuhan ekonomi,

perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari

sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya,

yaitu jender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan

sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Menurut UNDP (1995), paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4

(empat) komponen utama, yaitu : (1) Produktifitas, masyarakat harus dapat

meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses

memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan

ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia, (2) Ekuitas,

masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua

hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat

dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan

ini, (3) Kesinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak


hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk

permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi, (4) Pemberdayaan,

pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka.

Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses

yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Paradigma pembangunan menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus

dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan

atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat

kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan

(kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam

masyarakat dan kegiatan ekonomi).

1.2. Tujuan Penulisan

Penyusunan Data Basis IPM bertujuan pertama: untuk melihat

perkembangan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat. Kedua, memberi

gambaran yang lebih sederhana dan lengkap dalam melihat dampak pembangunan

yang dilaksanakan dan implikasinya terhadap peningkatan kualitas penduduk. Ketiga,

untuk gambaran tentang seberapa besar kemajuan IPM di masing-masing

kabupaten/kota setiap tahunnya dan bagaimana kontribusi kabupaten/kota dalam

menunjang akselerasi pencapaian IPM Jawa Barat. Tersedianya informasi tersebut

diharapkan dapat membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam menyusun

program dan kebijakan di Provinsi Jawa Barat, khususnya yang berkaitan dengan

program pembangunan manusia di Jawa Barat.

1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Perencanaan bagi program-program pelaksanaan pembangunan memerlukan

informasi yang dapat menyajikan gambaran sebenarnya di lapangan (represent reality).

Semua informasi yang ada tersebut berguna sebagai penunjang bagi analisis,

monitoring dan evaluasi suatu kebijakan. Dari sini dapat dilihat pentingnya


pemanfaatan data yang relevan dengan kualitas yang baik dan dari sumber yang

terpercaya dikarenakan kecermatan dan konsistensi data sangat diperlukan untuk

mencegah kekeliruan kesimpulan yang dapat terjadi di kemudian hari secara dini.

Ruang lingkup Penyusunan data Basis Indeks Pembangunan Manusia Tahun

2007 ini adalah mencakup seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan rentang isu yang dibahas mencakup aspek kependudukan, sosial budaya,

ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan perumahan.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini sebagian besar berasal dari

hasil Suseda dan Susenas. Juga dilengkapi dengan data hasil Sensus Penduduk,

Sensus Ekonomi, Perhitungan PDRB dan data lain yang dikumpulkan dari berbagai

dinas/instansi yang ada kaitannya dengan penulisan analisis ini.


Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang

menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan

pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya guna memperoleh

pendapatan untuk mencapai hidup layak, peningkatan derajat kesehatan agar

meningkat usia hidup panjang dan sehat dan meningkatkan pendidikan (kemampuan

baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan

ekonomi).

Menurut UNDP (1990:1), pembangunan manusia secara holistik salah

satunya berupa suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“a

process of enlarging people’s choices”). Ini berarti fokus pembangunan adalah penduduk

karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Konsep pembangunan

manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas.

Lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menitikberatkan pada

pertumbuhan ekonomi.

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis

serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Pembangunan yang dapat mencapai manusia yang berharga dan diakui

kemanusiaanya dan pencapaiannya. Premis penting dalam pembangunan manusia

diantaranya adalah: Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat

perhatian; Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi

penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka; oleh karena itu,

konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan,

dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja; Pembangunan manusia memperhatikan

bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga

pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal;

Bab II. Metodologi


Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas,

pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan; dan Pembangunan manusia

menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis

pilihan-pilihan untuk mencapainya (UNDP (1995:118).

2.1. Pengertian Indikator

Petunjuk yang memberikan indikasi tentang sesuatu keadaan dan merupakan

refleksi dari keadaan tersebut disebut juga sebagai Indikator. Dengan kata lain,

indikator merupakan variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-

variabel ini terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat

diukur secara langsung. Indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan,

antara lain: (1) sahih (valid), indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya

akan diukur oleh indikator tersebut; (2) objektif, untuk hal yang sama, indikator

harus memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda

dan pada waktu yang berbeda; (3) sensitif, perubahan yang kecil mampu dideteksi

oleh indikator; (4) spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang

dimaksud. Namun demikian perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-

benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat.

Indikator bisa bersifat tunggal (indikator tunggal) yang isinya terdiri

dari satu indikator, seperti Angka Kematian Bayi (AKB) dan bersifat jamak (indikator

komposit) yang merupakan gabungan dari beberapa indikator, seperti Indeks Mutu

Hidup (IMH) yang merupakan gabungan dari 3 indikator yaitu angka melek huruf

(AMH), angka kematian bayi (AKB) dan angka harapan hidup dari anak usia 1 tahun

(e1).

Menurut jenisnya, indikator dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok

indikator, yaitu: 1) Indikator Input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan

program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti: rasio murid-guru,

rasio murid-kelas, rasio dokter, rasio puskesmas. 2) Indikator Proses, yang

menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti: Angka Partisipasi


Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata jumlah jam kerja, rata-rata

jumlah kunjungan ke puskesmas, persentase anak balita yang ditolong dukun. 2)

Indikator Output/Outcome, yang menggambarkan bagaimana hasil (output) dari

suatu program kegiatan telah berjalan, seperti: persentase penduduk dengan

pendidikan SMTA ke atas, AKB, angka harapan hidup, TPAK, dan lain-lain.

2.2. Indikator Pembangunan Manusia

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laksana doa orang tua untuk

anak-anaknya. Orang tua yang berdoa dan berharap anak-anaknya tumbuh menjadi

anak yang pintar, anak yang panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Dalam konteks

pembangunan, cita-cita idealnya adalah membangun manusia yang sehat dan berumur

panjang, manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, dan mempunyai akses terhadap

sumber daya yang dibutuhkan agar hidup secara layak.

Upaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar kemajuan

pembangunan yang telah dicapai suatu wilayah tentunya diperlukan data-data up to

date dan akurat. Data-data yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi

terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Apakah pembangunan di bidang

kesehatan telah secara nyata meningkatkan derajat kesehatan masyarakat? Apakah

pembangunan di bidang pendidikan telah mampu meningkatkan tingkat partisipasi

sekolah dan tingkat pendidikan masyarakat? Apakah program Paket Kejar telah

mampu meningkatkan kemampuan baca tulis penduduk secara umum?. Dalam

konteks tersebut diatas diperlukan pula ukuran-ukuran yang tepat untuk digunakan

sebagai indikator. Untuk itu perlu kiranya diketengahkan mengenai berbagai ukuran-

ukuran yang biasa digunakan sebagai indikator pembangunan.

Berbagai program seperti pengadaan pangan, perbaikan gizi, peningkatan

kesehatan dan peningkatan kegiatan olah raga dilaksanakan dalam upaya peningkatan

taraf kualitas fisik penduduk. Namun demikian seperti dikatakan Azwini, Karomo

dan Prijono (1988:469), tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan

keberhasilan (pembangunan) dalam beberapa hal agak sulit ditentukan. Alat ukur

yang sering digunakan untuk menilai kualitas hidup selama ini sebenarnya hanya


mencakup kualitas fisik, tidak termasuk kualitas non fisik. Kesulitan muncul terutama

karena untuk menilai keberhasilan pembangunan non-fisik indikatornya relatif lebih

abstrak dan bersifat komposit.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; Human Development Index)

merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik

penduduk . Kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas

non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka

melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang

tercermin dari nilai purcashing power parity index (ppp).

2.3. Metode Penghitungan IPM

IPM adalah suatu indikator pembangunan manusia yang diperkenalkan

UNDP pada tahun 1990. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar

bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu

ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut

berkaitan dengan peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan hidup layak

(decent lving).

Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir;

pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah angka melek huruf penduduk

usia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang

didasarkan pada Purchasing Power Parity (paritas daya beli dalam rupiah). Usia hidup

diukur dengan angka harapan hidup atau e0 yang dihitung menggunakan metode

tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir

hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Komponen pengetahuan diukur dengan

angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Indikator angka melek huruf diperoleh

dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama

sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu

tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang

ditamatkan.


Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi

riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator Produk

Domestik Bruto (PDB) per kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per

capita) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang

lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.

Penghitungan indikator konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan

dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut :

• Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari Susenas Modul (=A).

• Mendeflasikan nilai A dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) ibukota propinsi

yang sesuai (=B).

• Menghitung daya beli per unit (=Purchasing Power Parity (PPP)/unit). Metode

penghitungan sama seperti metode yang digunakan International Comparison

Project (ICP) dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara.

• Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu basket

komoditi yang terdiri dari nilai 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul

(Tabel 2.1).

• Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C).

• Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk

memperkirakan nilai marginal utility dari C.

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus :

∑ E ( i, j ) j

PPP / unit = ------------------------- ∑ (p( 9, j ) . q ( i,,j )

j dimana, E( i, j ): pengeluaran konsumsi untuk komoditi j di kabupaten ke-i P( 9, j ) : harga komoditi j di DKI Jakarta (Jakarta Selatan)


q( i,,j ): jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di kabupaten ke-i Tabel 2.1. Daftar Komoditi Terpilih

Untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)

Komoditi Unit Sumbangan thd total konsumsi

(%) *) (1) (2) (3)

1. Beras lokal Kg 7.25 2. Tepung terigu Kg 0.10 3. Ketela pohon Kg 0.22 4. Ikan tongkol/tuna/cakalang Kg 0.50 5. Ikan teri Ons 0.32 6. Daging sapi Kg 0.78 7. Daging ayam kampung Kg 0.65 8. Telur ayam Butir 1.48 9. Susu kental manis 397 gram 0.48 10. Bayam Kg 0.30 11. Kacang panjang Kg 0.32 12. Kacang tanah Kg 0.22 13. Tempe Kg 0.79 14. Jeruk Kg 0.39 15. Pepaya Kg 0.18 16. Kelapa Butir 0.56 17. Gula pasir Ons 1.61 18. Kopi bubuk Ons 0.60 19. Garam Ons 0.15 20. Merica/lada Ons 0.13 21. Mie instant 80 gram 0.79 22. Rokok kretek filter 10 batang 2.86 23. Listrik Kwh 2.06 24. Air minum M3 0.46 25. Bensin Liter 1.02 26. Minyak tanah Liter 1.74 27. Sewa rumah Unit 11.56

Total 37.52

*) Berdasarkan data Susenas 1996. Sumber : Badan Pusat Statistik

Unit kuantitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang

dibentuk dari tujuh komponen kualitas tempat tinggal. Ketujuh komponen kualitas

yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah diberi skor sebagai

berikut :


• Lantai : keramik, marmer, atau granit = 1, lainnya = 0

• Luas lantai per kapita : > 10 m2 = 1, lainnya = 0

• Dinding : tembok = 1, lainnya = 0

• Atap : kayu/sirap, beton = 1, lainnya = 0

• Fasilitas penerangan : listrik = 1, lainnya = 0

• Fasilitas air minum : leding = 1, lainnya = 0

• Jamban : milik sendiri = 1, lainnya = 0

• Skor awal untuk setiap rumah = 1

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh

suatu rumah tinggal dan bernilai antara 1 sampai dengan 8. Kuantitas dari rumah

yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga adalah Indeks Kualitas Rumah dibagi 8.

Sebagai contoh, jika suatu rumah tangga menempati suatu rumah tinggal yang

mempunyai Indeks Kualitas Rumah = 6, maka kuantitas rumah yang dikonsumsi oleh

rumah tangga tersebut adalah 6/8 atau 0,75 unit.

Rumus Atkinson (dikutip dari Arizal Ahnaf dkk, 1998;129) yang digunakan

untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebaga

berikut :

C (i)* = C(i) jika C(i) < Z = Z + 2(C(i) – Z) (1/2) jika Z < C(i) < 2Z

= Z + 2(Z) (1/2)+ 3(C(i) – 2Z) (1/3) jika 2Z < C(i) < 3Z = Z + 2(Z) (1/2)+ 3(Z) (1/3)+4(C(i) – 3Z) (1/4) jika 3Z < C(i) < 4Z

di mana,

C(I) = Konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit (hasil

tahapan 5)

Z = Threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas

kecukupan yang dalam laporan ini nilai Z ditetapkan secara arbiter sebesar

Rp 547.500,- per kapita setahun, atau Rp 1.500,- per kapita per hari.


2.4. Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM

Rumus penghitungan IPM dikutip dari Arizal Ahnaf dkk (1998;129) yaitu

sebagai berikut :

IPM = 1/3 (X (1) + X (2) + X (3))

Dimana,

X(1) : Indeks harapan hidup

X(2) : Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama

sekolah)

X(3) : Indeks standar hidup layak

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan

antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai

maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat

disajikan sebagai berikut :

Indeks X(i) = (X(i) - X(i)min) / (X(i)maks - X(i)min)

Dimana,

X(i) : Indikator ke-i (i = 1,2,3)

X(i)maks : Nilai maksimum X(i)

X(i)min : Nilai minimum X(i)

Nilai maksimum dan minimum indikator X(i) disajikan pada Tabel 2.2.


Tabel 2.2. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indikator Komponen IPM (=X(I))

Nilai maksimum

Nilai Minimum

Catatan

(1) (2) (3) (4)

Angka Harapan Hidup 85 25 Sesuai standar global

(UNDP)

Angka Melek Huruf 100 0 Sesuai standar global (UNDP)

Rata-rata lama sekolah 15 0 Sesuai standar global (UNDP)

Konsumsi per kapita yang disesuaikan 2005

732.720 a) 300.000 b) UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Catatan: a) Proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk propinsi yang memiliki angka tertinggi (Jakarta) pada tahun 2018 setelah disesuaikan dengan formula Atkinson. Proyeksi mengasumsikan kenaikan 6,5 persen per tahun selama kurun 1996-2018.

b) Setara dengan dua kali garis kemiskinan untuk propinsi yang memiliki angka terendah tahun 1996 di Papua.

2.5. Ukuran Perkembangan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu

digunakan reduksi shortfall per tahun (annual reduction in shortfall). Ukuran ini

secara sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh

dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM=100).

Prosedur penghitungan reduksi shortfall IPM (=r) (dikutip dari Arizal Ahnaf dkk,

1998;141) dapat dirumuskan sebagai berikut :

(IPM t+n – IPMt) x 100 1/n

r = ---------------------------

(IPM ideal – IPMt)


dimana,

IPM t : IPM pada tahun t

IPM t+n : IPM pada tahun t + n

IPM ideal : 100

2.6. Beberapa Definisi Operasional Indikator Terpilih

Untuk bisa melihat dengan jelas dan terarah beragam permasalahan

pembangunan manusia selama ini dan bagaimana mengimpelmentasikan program-

program pembangunan secara baik dan terukur diperlukan ukuran atau indikator

yang handal. Beberapa indikator yang sering digunakan diantaranya adalah :

• Rasio jenis kelamin Perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan, dikalikan 100.

• Angka ketergantungan Perbandingan antara jumlah penduduk usia < 15 tahun ditambah usia > 65 tahun terhadap penduduk usia 15 - 64 tahun, dikalikan 100.

• Rata-rata Lama Sekolah Lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas.

• Angka Melek Huruf Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya)

• Angka Partisipasi Murni SD

Proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD

• Angka Partisipasi Murni SLTP

Proporsi penduduk usia 13 - 15 tahun yang sedang bersekolah di SLTP

• Angka partisipasi Murni

SLTA Proporsi pendudk usia 16 - 18 tahun yang sedang bersekolah di SLTA

• Persentase penduduk dengan pendidikan SLTP ke atas

Proporsi penduduk yang menamatkan pendidikan SLTP atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi

• Jumlah penduduk usia sekolah

Banyaknya penduduk yang berusia antara 7 sampai 24 tahun


• Bekerja Melakukan kegiatan/ pekerjaan paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

• Angkatan Kerja Penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan.

• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia 10 tahun

• Angka Pengangguran Terbuka

Perbandingan penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja

• Persentase pekerja yang setengah menganggur

Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu

• Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri

Proporsi penduduk usia 10 tahun keatas dengan status berusaha sendiri

• Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tidak tetap

Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tak dibayar

• Persentase pekerja dengan status berusaha dengan buruh tetap

Proporsi penduduk usia 10 tahun keatas yang berusaha dengan buruh tetap

• Persentase pekerja dengan status berusaha pekerja tak dibayar

Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status pekerja keluarga

• Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis

Proporsi balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis ( dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya )

• Angka Harapan Hidup waktu lahir

Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk

• Angka Kematian Bayi Besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup.

• Persentase rumah tangga berlantai tanah

Proporsi rumah tangga yang tinggal dalam rumah dengan lantai tanah


• Persentase rumah tangga beratap layak

Proporsi rumah tangga yang menempati rumah dengan atap layak (atap selain dari dedaunan ).

• Persentase rumah tangga berpeneranganListrik

Proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik

• Persentase rumah tangga bersumber air minum leding

Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum leding

• Persentase rumah tangga bersumber air minum bersih

Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum pompa / sumur / mata air yang jaraknya lebih besar dari 10 meter dengan tempat penampungan limbah / kotoran terdekat

• Persentase rumah tangga berjamban dengan tangki septik

Proporsi rumah tangga yang mempunyai jamban dengan tangki septik

• Pengeluaran Pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

• Gini Rasio Ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Gini Rasio terletak antara 0 yang mencerminkan kemerataan sempurna dan 1 yang menggambarkan ketidak merataan sempurna.

• Penduduk Miskin Penduduk yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kalori dan kebutuhan non makanan yang mendasar.

• Garis Kemiskinan Suatu batas dimana penduduk dengan pengeluaran kurang dari batas tersebut dikategorikan sebagai miskin. Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu komponen batas kecukupan pangan (GKM), dan komponen batas kecukupan non makanan (GKNM)


IPM sudah sangat populer di hampir semua daerah di Provinsi Jawa Barat.

Seperti dijelaskan dimuka ini tidak terlepas dari sosialisasi yang gencar dan tiada henti

tentang IPM. Setiap daerah berusaha dengan segenap kemampuan merencanakan

program yang dampaknya bisa berkontribusi menaikkan angka dari komponen IPM.

Semua SKPD memusatkan program yang dapat meningkatkan angka IPM. Namun

perlu disadari bahwa investasi pembangunan dalam rangka pembangunan manusia

yang dalam hal ini dipotret dalam suatu angka IPM hasilnya tidak instant langsung

berdampak di tahun berikutnya. Contoh usaha untuk meningkatkan rata-rata lama

sekolah seperti dimanifestasikan dalam program wajar dikdas 9 tahun dimana anak-

anak usia sekolah diwajibkan minimal mengenyam pendidikan sampai jenjang tingkat

SMP. Hasilnya akan terasa pada beberapa tahun kemudian. Investasi pembangunan

manusia memang merupakan pembangunan jangka panjang. Ada kerancuan antara

konsep pembangunan manusia dan Indeks Pembangunan Manusia. Pemahaman yang

berkembang tentang IPM, IPM dilihat sebagai indeks, bukan sebagai alat ukur untuk

mengukur kinerja komprehensif dari pembangunan manusia.

Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator IPM sering

diterjemahkan secara tidak tepat. Angka harapan hidup sesungguhnya hanya fungsi

matematis dari Angka Kematian Bayi (AKB). Program pembangunan seyogyanya

diarahkan pada penurunan AKB dengan fokus pada determinan yang ada

dibelakangnya, bukan pada AKB nya sendiri. Begitu juga pada upaya peningkatan

indeks pengetahuan, seyogyanya penanganannya di daerah jauh lebih holistik dari

pada sekadar program pemberantasan buta huruf dan wajib belajar. Akibat

pemahaman yang periferal terhadap makna pembangunan manusia, dan tekanan

terlalu kuat pada peningkatan indeks, maka yang muncul adalah program intervensi

BAB III. STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA


langsung pada komponen-komponen IPM, bukan pada determinan yang membangun

komponen tersebut.

Kembali pada persoalan awal bahwa pembangunan manusia dalam

perencanaan pembangunan sudah menjadi fokus utama. Pembangunan manusia

(human development) menurut UNDP, 1990, dirumuskan sebagai perluasan pilihan

bagi penduduk (enlarging the choice of people), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke

arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut.

Di antara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah berumur panjang

dan sehat, memiliki ilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber

daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Setelah berjalan hampir setengah dekade, sebagian kalangan tampaknya

merasa kurang optimis, keinginan mencapai IPM 80 bisa terwujud dalam kurun tiga

tahun ke depan. Angka IPM 80 pada tahun 2010 dianggap tidak wajar dan tidak

rasional, karena hingga 2007 IPM Jawa Barat baru mencapai 70,76 (angka sangat

sementara) atau hanya naik 1,41 dari kondisi tahun 2005 yang mencapai 69,35.

Kekhawatiran tersebut sangat wajar mengingat apabila dicermati laju perkembangan

IPM Jawa Barat yang relatif belum begitu menggembirakan selama beberapa tahun

terakhir, akan tetapi patut pula menjadi renungan bersama bagaimana konsistennya

negara jiran, Malaysia, mendukung tujuan “Wawasan 2020” untuk menjadikan

Malaysia sebagai negara maju menjelang tahun 2020.

Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi Perdana Menteri Malaysia menyatakan

bahwa tidak ada alasan baginya untuk merubah program yang ada semata-mata hanya

karena ingin menonjolkan namanya (Republika, 5 April 2006). Hal ini

mencerminkan begitu teguhnya Pemimpin Malaysia tersebut menjalankan komitmen

yang digagas pendahulunya, Dr Mahathir Mohamad. Badawi merumuskan Rancangan

Malaysia Kesembilan (RMK-9) untuk mewujudkan komitmen bangsanya dengan

mengalokasikan dana untuk pembangunan 200 miliar ringgit (sekitar Rp. 4,6 triliun)

untuk tempo 2006 hingga 2010. Secara jelas Badawi memaparkan bahwa RMK-9

bukan sekedar sebuah rencana, tetapi merupakan salah satu Misi Nasional, misi yang


melibatkan semua rakyat dan dapat melahirkan satu semangat dan kekuatan untuk

menggapai cita-cita tersebut.

Belajar dari semangat pemimpin negeri Malaysia untuk tetap konsisten

dengan cita-cita pendahulunya, maka konsep pembangunan manusia yang sudah

menjadi semangat pembangunan di Jawa Barat harus tetap diwujudkan walaupun

terjadi pergantian pimpinan daerah. Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk

mewujudkan visi menjadi provinsi termaju dan mitra terdepan ibukota negara hampir

serupa dengan yang digagas Malaysia walaupun dalam skala yang berbeda. Komitmen

ini harus senantiasa terpelihara dihati para para pemimpin daerah dan SKPD serta

dukungan masyarakat luas dengan upaya membangkitkan lagi modal sosial yang dulu

pernah dimiliki bangsa ini. Sifat saling percaya (trust) antara pemimpin dan yang

dipimpin, saling peduli terhadap sesama, saling memberi dan mampu menerima hal-

hal positif yang datang dari luar lingkungannya, proaktif dan nilai-nilai positif yang

menjadi modal kolektif untuk menuju kebaikan dan kemajuan bersama. Dalam

beberapa tahun terakhir setidaknya terbangun komitmen kuat kabupaten/kota dan

terjalin sinergitas yang tinggi antar berbagai stakeholders untuk menggiatkan kembali

gairah pembangunan yang sempat terpuruk ketika krisis ekonomi melanda Indonesia.

Pencapaian IPM bukanlah sesuatu yang mutlak, tetapi yang lebih penting adalah

terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang sejahtera dan makmur (gemah ripah), serta

cageur, bageur, pinter, bener tur singer.

Robby Djohan (Let to Togetherness, 2007) menyebutkan bahwa

pembangunan sesungguhnya ditujukan untuk manusia dan oleh manusia. Modal

sosial akan mempercepat proses pembangunan manusia. Dengan modal sosial yang

tinggi, masyarakat akan lebih mudah menyelesaikan berbagai problem kolektif yang

mereka hadapi. Modal sosial akan memberikan energi kolektif untuk dapat

mendorong roda perubahan yang cepat di tengah masyarakat. Modal sosial yang tinggi

akan memfasilitasi upaya memperluas kesadaran bersama bahwa banyak jalan yang

bisa dilakukan oleh setiap anggota kelompok untuk memperbaiki kesejahteraan dan

mutu kehidupan secara bersama-sama. Suatu masyarakat dengan modal sosial yang

tinggi akan membawa kehidupan yang lebih efisien dalam berbagai urusan. Problem


individu dapat diselesaikan oleh kelompok, biaya-biaya untuk membangun kerja sama

dapat lebih ditekan karena terbangunnya trust dan semangat tolong-menolong.

Masyarakat yang memiliki modal sosial yang tinggi akan terbiasa hidup dalam suasana

gotong-royong dan saling bertanggung jawab atas kenyamanan, kebersihan, dan

keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Mereka akan memiliki daya tangkal yang

tinggi terhadap berbagai gangguan dan dampaknya akan lebih aman dari berbagai

tindak kriminalitas.

Pada bahasan berikut dipaparkan tentang bagaimana status pembangunan

manusia di Provinsi Jawa Barat secara sederhana tetapi mencakup berbagai bidang

pembangunan. Diharapkan akan muncul pemahaman dan harapan-harapan baru bagi

kemajuan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat, sehingga akan terdapat

upaya yang lebih kuat dari berbagai komponen masyarakat Provinsi Jawa Barat untuk

melakukan perbaikan ke depan terhadap berbagai indikator pembangunan dasar,

seperti kesehatan dan pendidikan.

3.1. Kependudukan

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah

penduduk yang cukup besar, bahkan terbesar di Indonesia. Menurut data Suseda

2007, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat sebesar 41,48 juta jiwa. Jumlah tersebut

mendiami wilayah seluas 34.588,89 km2 sehingga secara rata-rata kepadatan

penduduk di Provinsi Jawa Barat adalah 1.199,3 jiwa per km2. Dalam negara

berkembang, jumlah penduduk yang besar dengan mutu yang rendah belum bisa

dijadikan sebagai modal pembangunan bahkan sebaliknya seringkali menjadi beban

dalam proses pembangunan. Karena itu, untuk menunjang keberhasilan

pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus secara terus-menerus melakukan

upaya pengendalian jumlah penduduk, dengan menciptakan tatanan keluarga kecil

yang sehat dan berkualitas sebagai upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM) ke depan. Berkualitas bukan hanya dari sisi intelektualnya tetapi juga

dari sisi moral, emosi, dan spiritualnya. Tidak cukup badannya yang sehat tetapi

jiwanya juga harus sehat.


Gambar 3.1. Jumlah Penduduk

dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2007

05

1015202530354045

Penduduk (juta) LPP

200520062007

Sumber: Suseda 2005-2007

Persoalan kependudukan seperti pertumbuhan penduduk dan tingkat

fertilitas yang masih tinggi akan berdampak dalam penyediaan infrastruktur yang

besar dan memadai serta lapangan pekerjaan yang cukup di masa mendatang.

Menurut data Suseda, laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Provinsi Jawa Barat dari

tahun ke tahun relatif terus menurun. Pada periode 2004-2005, LPP Provinsi Jawa

Barat mencapai 2,09 persen turun menjadi hanya 1,94 persen pada periode

berikutnya (tahun 2005-2006), tetapi terus mengalami penurunan pada periode tahun

2006-2007 menjadi hanya sekitar 1,84 persen. Kondisi tersebut menunjukkan upaya

penanganan pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat relatif cukup baik.

Pada Tahun 2007 terjadi pemekaran wilayah di Kabupaten Bandung menjadi

Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Jumlah kabupaten/kota di Jawa

Barat yang semula sebanyak 25 kabupaten/kota bertambah menjadi 26

kabupaten/kota. Komposisi penduduk Jawa Barat tahun 2007 (hasil Suseda 2007)

menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut: Jumlah penduduk laki-laki sebesar

20.919.807 orang dan penduduk perempuan sebesar 20.563.922 orang dengan sex


ratio sebesar 101,7 yang berarti setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.017

laki-laki. Adanya kelahiran dan adanya migrasi masuk dari daerah lain merupakan

faktor penambah penduduk. Peningkatan penduduk harus ditangani dengan baik dan

komprehensif. Pemerintah daerah melalui SKPD/dinas/intansi terkait perlu

melakukan upaya pengendalian jumlah penduduk secara terpadu dan

berkesinambungan dan diiringi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dibandingkan

dengan provinsi lain di Indonesia.

Menurut data Suseda 2007, terdapat 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Jawa

Barat yang mempunyai penduduk di atas 2 juta jiwa. Menarik dicermati,

kabupaten/kota yang memiliki penduduk cukup besar tersebut tersebar secara merata

di beberapa wilayah Jawa Barat. Di wilayah Bandung Raya misalnya, penduduk paling

besar terdapat di Kabupaten Bandung yang mencapai sebanyak 3.038.038 jiwa dan

Kota Bandung sebanyak 2.364.312 jiwa. Bila dibandingkan dengan kondisi tahun

2006, penduduk Kabupaten Bandung mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini

disebabkan adanya pemekaran wilayah di kabupaten tersebut. Di wilayah Priangan,

penduduk paling banyak terdapat di Kabupaten Garut. Penduduk paling banyak di

wilayah pantura terdapat di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cirebon. Sementara

di wilayah Bodebek, penduduk paling banyak terdapat di Kota Bekasi dan Kabupaten

Bogor dan sisanya berada di wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.

Kabupaten Bekasi pada tahun 2006 masih berpenduduk di bawah 2 juta jiwa pada

tahun 2007 sudah berpenduduk lebih dari 2 juta jiwa.

Daerah yang tingkat kepadatan tertinggi akan dihadapkan pada

permasalahan kebutuhan akan perumahan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu juga

harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan sarana pendidikan yang

terjangkau bagi penduduknya. Salah satu faktor penyebab tingginya penduduk di satu

wilayah disamping tingkat kelahiran adalah perpindahan penduduk (migrasi).

Perpindahan penduduk mengalir dari daerah perdesaan ke perkotaan, dari daerah

yang miskin ke daerah yang kaya yang pembangunannya berkembang pesat. Karena

itu perlu upaya menciptakan pembangunan merata di setiap daerah disertai


penciptaan lapangan kerja, dengan tidak melupakan potensi yang dimiliki oleh

masing-masing daerah.

Menarik dicermati, Provinsi Jawa Barat yang secara geografis letaknya sangat

strategis, yaitu berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan disertai berbagai

fasilitas/infrastruktur yang cukup lengkap merupakan salah satu tujuan utama

migrasi. Dengan berbagai macam alasan, para migran tersebut masuk ke Provinsi Jawa

Barat, utamanya ke daerah sekitar BODEBEK (Bogor, Depok dan Bekasi) dan

Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi) (Bapeda dan

BPS provinsi Jawa Barat, Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk

Ke Jawa Barat Tahun 2000; 2002).

Banyaknya migran yang masuk ke Provinsi Jawa Barat tentunya akan

menimbulkan permasalahan dan menjadi beban jika migran yang masuk tersebut

memiliki kualitas rendah. Sehingga dalam beberapa diskusi, fenomena migran masuk

dari luar Provinsi Jawa Barat seringkali dianggap sebagai salah satu penyebab besarnya

hambatan kemajuan pembangunan manusia di provinsi ini. Namun perlu dicermati

juga bahwa teori migran menyebutkan bahwa orang yang berpendidikan lebih

migratori dibanding orang yang kurang berpendidikan.

Adanya kekhawatiran sebagian kalangan bahwa para migran yang masuk ke

Jawa Barat berpeluang menjadi beban dalam proses pembangunan saat ini karena

dianggap banyak yang berkualitas rendah tampaknya akan semakin terreduksi. Fakta

menunjukkan bahwa mereka yang melakukan migrasi ke Jawa Barat pada umumnya

adalah penduduk yang berusia produktif dan memiliki tingkat pendidikan yang relatif

lebih baik dibandingkan penduduk lokal.

Dampak negatif yang mungkin timbul dengan kondisi tersebut adalah kalah

bersaingnya penduduk non migran/lokal dalam mendapatkan pekerjaan. Kesempatan

kerja jelas akan lebih terbuka bagi penduduk migran, karena mereka memiliki

pendidikan lebih tinggi. Sedangkan dampak positifnya dalam perspektif

pembangunan manusia, akan meningkatnya rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa

Barat. Oleh karena itu, adanya migran yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi


diharapkan dapat merangsang penduduk non migran/lokal untuk meningkatkan

tingkat pendidikannya.

Mungkin salah satu kekhawatiran terbesar pemerintah setempat terhadap

fenomena arus migran masuk ke Provinsi Jawa Barat adalah semakin kecilnya peluang

penduduk non migran/lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurut

data hasil SP2000, persentase penganggur dari penduduk non migran/lokal relatif

lebih besar dibandingkan penduduk migran. Kondisi tersebut mengindikasikan

bahwa penduduk asli Jawa Barat banyak yang kalah bersaing dengan kaum pendatang

(migran). Kaum pendatang nampaknya lebih gesit dalam mengangkap

peluang/kesempatan kerja yang ada.

Jadi yang diperlukan adalah bukan membatasi kaum pendatang untuk

masuk ke Jawa Barat, karena mereka memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan

roda perekonomian Jawa Barat, melainkan Tapi seharusnya dilakukan adalah

bagaimana meningkatkan daya juang dan daya saing penduduk lokal Jawa Barat agar

memiliki kompetensi dan berdiri sejajar dengan kaum pendatang. Untuk itu, mereka

harus diberi kesempatan seluas-luasnya meraih pendidikan yang tinggi dan diciptakan

peluang agar mereka mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan keinginan dan

tingkat pendidikannya.

3.2 Pembangunan Bidang Kesehatan

Departemen Kesehatan, 2003, mencanangan visi pembangunan kesehatan

yaitu tercapainya penduduk dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan

untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta

memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik

Indonesia. Visi pembangunan ini merupakan cita-cita reformasi bidang kesehatan

yang diangkat sebagai bagian dari pembangunan manusia secara keseluruhan selain

pembangunan bidang ekonomi dan pendidikan.

Dalam lingkup lebih kecil, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mempunyai

visi sebagai penggerak dan pemberdaya potensi sumber daya kesehatan guna


mendukung pencapaian IPM 80 Tahun 2008. Misinya adalah meningkatkan

pengaturan dan fasilitas penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan; meningkatkan

jejaraing kerja dan kemitraan dengan stakeholders dalam rangka pemebrdayaan potensi

sumber daya kesehatan; meningkatkan profesionalitas dan pendayagunaan aparatur

kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan kualitas

penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan skala provinsi.

Sebagai bukti keseriusan bagi pencapaian visi tersebut program strategis yang

dilakukan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan,

meningkatkan sumber daya kesehatan, dan memberdayakan masyarakat, serta

pengembangan biaya kesehatan. Faktor kesehatan menjadi satu dari tiga indikator

penting penunjang pembangunan manusia karena bila daya tahan tubuhnya maka

tingkat produktivitas manusia secara langsung bisa tergali dengan optimal. Pada saat

sehat orang dapat menjalankan aktivitas seperti bekerja, bersekolah, mengurus

rumahtangga, berolah raga, maupun menjalankan aktivitas lainnya lebih baik

dibandingkan saat kondisi tubuhnya sedang sakit.

Kondisi kesehatan penduduk Jawa Barat dari Data statistik kesehatan tahun

2004 memperlihatkan 70,48 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas memiliki

kondisi kesehatan baik fisik maupun mental dengan kategori cukup dan baik, dengan

26,53 persen diantaranya bahkan memiliki tingkat kesehatan yang sangat baik.

Sisanya sebanyak 2.99 persen mengalami kondisi kesehatan yang buruk.

Gambar 3.2. Kondisi Kesehatan Penduduk Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004

sangat baik(26,53%)baik (56,24%)

cukup baik(14,24%)buruk (2,85%)

sangat buruk(0,14%)

Catatan: Data kesehatan penduduk 15 tahun ke atas baik fisik maupun mental (persen). Sumber: BPS, Statistik Kesehatan 2004


Sesuai dengan konsep, seseorang dikatakan “sehat” jika dapat melakukan

aktivitas seperti dapat berjalan/bergerak dengan bebas, dapat merawat diri tanpa

kesulitan, tidak ada rasa sakit di badan, dapat mengingat/konsentrasi, dapat bergaul

tanpa hambatan, dapat tidur tanpa gangguan, tidak merasa sedih secara berlebihan,

dan dapat melihat dengan baik. Artinya, 97,01 persen penduduk Jawa Barat memiliki

kondisi tubuh dan jiwa yang dapat dikategorikan “sehat”.

3.2.1. Derajat Kesehatan Masyarakat

Menurut Henrik L Blum, peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang

dapat diukur dari tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk yang dipengaruhi oleh

empat faktor penentu, yaitu : faktor-faktor lingkungan (45 persen), perilaku kesehatan

(30 persen), pelayanan kesehatan (20 persen) dan kependudukan/keturunan (5

persen). Hubungan derajat kesehatan dengan keempat faktornya digambarkan Henrik

L Blum dalam bagan berikut:

Gambar. 3.3 Bagan Analisis Derajat Kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

• AKSES & KUALITAS YANKES • YANKES DASAR & RUJUKAN • PERBAIKAN GIZI

MASYARAKAT • IMMUNISASI • P2M

• PENINGKATAN SDK (KUANTITAS & KUALITAS )

• PENATAAN SDM KESEHATAN • PENINGKATAN FUNGSI

SARKES • PEMBERDAAYAN MASYARAKAT

KEMITRAAN & KEMANDIRIAN • PROMOSI KESEHATAN

PHBS • PENYEHATAN LINGKUNGAN

• PEMBIAYAAN KESEHATAN OUT SOURCING

•• DDeerraajjaatt KKeesseehhaattaann

•• MMoorrbbiiddiittaass

•• MMoorrttaalliittaass

YYAANNKKEESS 2200%%

LLIINNGGKKUUNNGGAANN ((4455%%))

PPEERRIILLAAKKUU ((3300%%))

KKEETTUURRUUNNAANN ((55%%))


Ukuran mortalitas sebagai acuan untuk mengukur kemajuan pembangunan

manusia adalah infant mortality rate (IMR) atau angka kematian bayi (AKB) dan

expectation of life at birth (e0) atau angka harapan hidup (AHH). Berikut adalah tren

AKB dan AHH Jawa Barat.

Gambar 3.4. Perkembangan AHH dan Target Variabel Bidang Kesehatan Jawa Barat Tahun 2003 – 2007

63.564

64.565

65.566

66.567

67.568

Th 200

3

Th.200

4

Th.200

5

Th.200

6

Th.200

7

CapaianTarget

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Angka harapan hidup Jawa Barat meningkat dari 64,94 tahun pada tahun

2003 menjadi 67,62 tahun pada tahun 2007. Jika diperhatikan pada tahun 2006

target Angka Harapan Hidup yang ditetapkan Dinas Kesehatan dapat dilampaui.

Angka Harapan Hidup merupakan fungsi matematis dari Angka Kematian Bayi.

Panjangnya usia hidup secara negatif berhubungan dengan rendahnya angka kematian

(bayi lahir mati, kematian bayi bawah 1 tahun, kematian anak di bawah lima tahun

dan kematian ibu) dan tingginya angka kesehatan. Makin tinggi angka kesehatan

menyebabkan makin rendahnya angka kematian sehingga memperbesar harapan

untuk hidup.


Angka kematian bayi pada tahun 2003 sebesar 42,50 per 1.000 kelahiran

hidup. Pada tahun 2006 AKB Jawa Barat berhasil mencapai 40,26 per 1.000 kelahiran

hidup. Dalam rentang waktu 3 tahun angka kematian bayi mengalami penurunan

yang sangat signifikan sebagai dampak pelaksanaan pembangunan di segala bidang,

termasuk intervensi program kesehatan yang sangat intensif dilaksanakan di seluruh

pelosok tanah air. Namun terjadinya berbagai wabah penyakit seperti flu burung,

demam berdarah, dan kasus mengenai prevelensi balita kekurangan energi dan

protein, terutama berkaitan dengan masalah busung lapar dapat menyebabkan

kenaikan angka kematian bayi. Memang yang harus menjadi fokus kita adalah

mengintervensi determinan yang mempengaruhi AKB karena sesungguhnya AHH

yang merupakan salah satu indikator dari IPM merupakan fungsi matematis dari

AKB. Beberapa hal yang berkaitan dengan faktor determinan AKB adalah lamanya

disusui, penolong kelahiran, pendidikan kaum perempuan, perilaku hidup sehat, dan

kemudahan dan keterjangkauan sarana kesehatan.

Angka kematian bayi pada tahun 2003 sebesar 42,50 per 1.000 kelahiran

hidup. Pada tahun 2006 AKB Jawa Barat berhasil mencapai 40,26 per 1.000 kelahiran

hidup. Dalam rentang waktu 3 tahun angka kematian bayi mengalami penurunan

yang sangat signifikan sebagai dampak pelaksanaan pembangunan di segala bidang,

termasuk intervensi program kesehatan yang sangat intensif dilaksanakan di seluruh

pelosok tanah air. Namun terjadinya berbagai wabah penyakit seperti flu burung,

demam berdarah, dan kasus mengenai prevelensi balita kekurangan energi dan

protein, terutama berkaitan dengan masalah busung lapar dapat menyebabkan

kenaikan angka kematian bayi. Memang yang harus menjadi fokus kita adalah

mengintervensi determinan yang mempengaruhi AKB karena sesungguhnya AHH

yang merupakan salah satu indikator dari IPM merupakan fungsi matematis dari

AKB. Beberapa hal yang berkaitan dengan faktor determinan AKB adalah lamanya

disusui, penolong kelahiran, pendidikan kaum perempuan, perilaku hidup sehat, dan

kemudahan dan keterjangkauan sarana kesehatan.

Angka kematian bayi baru lahir terutama disebabkan oleh antara lain infeksi

dan berat bayi lahir rendah. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan kondisi


kehamilan, pertolongan persalinan yang aman, dan perawatan bayi baru lahir

(Kompas, 7 April 2005). Menurut data Suseda tahun 2005, masih terdapat 38,73

persen balita yang lahir hanya mendapatkan pertolongan persalinan dari tenaga non

paramedis seperti dukun, dan keluarga, bahkan kondisi pada tahun 2006 sempat

meningkat menjadi 43,6 persen. Ini perlu dikaji, apakah karena ketiadaan biaya,

faktor budaya atau mencari mudahnya. Penolong kelahiran oleh dukun biasanya

dukun yang datang ke rumah. Namun di tahun 2007 penolong kelahiran menjadi

38,77 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hampir dua per lima balita di

Jawa Barat memiliki peluang yang lebih besar untuk terkena infeksi atau perawatan

pasca persalinan yang kurang baik dibandingkan dengan yang ditolong oleh tenaga

medis seperti dokter, bidan, maupun tenaga paramedis lain saat kelahirannya.

Tabel 3.1. Persentase Penolong Kelahiran Terakhir di Jawa Barat Tahun 2005-2007

Indikator 2005 2006 2007

Penolong Kelahiran (terakhir)

1. Dokter 7,13 8,87 11,31

2. Bidan 53,66 47,13 49,40

3. Paramedis Lain 0,48 0,64 0,51

4. Dukun 36,65 41,84 38,24

5. Famili/Lainnya 2,08 1,52 0,53


Pengetahuan yang minim tentang cara persalinan dan perawatan pasca

persalinan yang sehat dan aman misalnya mengenai perawatan tali pusar, perlakuan

saat membersihkan bayi yang baru lahir, serta sangat minimnya alat-alat bantu

penolong persalinan yang ada dapat mengancam keselamatan bayi. Dapat

dibayangkan bagaimana situasi genting ketika sebuah keluarga yang berada di daerah

terpencil terhalang oleh ketidaktersediaan sarana transportasi yang memadai untuk

membawa ibu dan bayi ke tempat-tempat persalinan medis, ditambah dengan

minimnya anggaran memaksa mereka bergantung kepada penolong kelahiran non

medis.


Situasi tersebut tidak saja membawa kerawanan terhadap bayi yang baru

dilahirkan, tapi juga keselamatan dari ibu yang melahirkan. Data AKI sangat sulit

diperoleh karena sifatnya yang rare cases. Data tahun 2003 Angka Kematian Ibu (AKI)

di Jawa Barat masih sebesar 321,15 per 100.000 angka kelahiran hidup. AKI di Jawa

Barat ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan AKI Nasional yang sebesar 307 per

100.000 angka kelahiran hidup (data yang dikumpulkan secara nasional dari SDKI

2002). Kondisi AKI sendiri telah mengalami penurunan yang cukup besar

dibandingkan dengan 1990 yaitu 450 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab

langsung berkaitan dengan kematian ibu adalah komplikasi pada kehamilan,

persalinan, dan nifas yang tidak tertangani dengan baik dan tepat waktu. Dari hasil

survei (SKRT 2001) diketahui bahwa komplikasi penyebab kematian ibu yang

terbanyak adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (eklampsia), infeksi, partus

lama, dan komplikasi keguguran (Kompas, 7 April 2005).

Untuk mencegah AKB maupun AKI, kegiatan imunisasi pada bayi harus

dipertahankan atau ditingkatkan cakupannya sehingga mencapai Universal Child

Immunization (UCI) sampai di tingkat desa. Peningkatan pelaksanaan ASI eksklusif

dan peningkatan status gizi serta peningkatan deteksi dan stimulasi dini tumbuh

kembang jadi modal awal untuk sehat. Pencegahan dan pengobatan penyakit infeksi

terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, dan malaria terutama di

daerah endemik perlu ditingkatkan melalui Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM). Kejadian komplikasi pada ibu dan

bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa sekitar persalinan sehingga

pemeriksaan kesehatan pada saat hamil dan kehadiran serta pertolongan tenaga

kesehatan yang terampil pada masa persalinan menjadi sangat penting

3.2.2. Status Gizi Balita

Gizi berperan besar terutama di masa-masa pembentukan janin pada periode

kehamilan dan berlanjut pada masa-masa pertumbuhan seorang anak. Otak sebagai

salah satu organ paling penting dalam tubuh, tumbuh secara dramatis selama periode

kehamilan, Indonesia Nutrition Network menjelaskan otak bayi terbentuk segera setelah


pembuahan, di mana otak seorang bayi yang baru lahir mencapai pertumbuhan 25

persen dari otak orang dewasa, dan mengandung 100 miliar sel otak (neuron). Pada

usia setahun, pertumbuhannya mencapai 70 persen dari otak dewasa, dan 70 – 85

persen neuron yang ada sudah terbentuk secara lengkap. Dan pada usia tiga tahun,

perkembangan otaknya sudah mencapai 90 persen otak dewasa totalnya yang secara

signifikan akan menentukan kualitas SDM hingga masa dewasa.

Hingga kurun waktu tersebut frekuensi tubuh dalam membangun sistem

kekebalan sangat besar. Masa ini juga merupakan masa kritis bagi tumbuh kembang

fisik, kecerdasan (intelligence quation), mental (emotional quation), dan sosial (socio

quation). Dengan berbagai potensi tersebut, kekurangan gizi pada masa ”golden age” ini

akan berdampak besar bagi kelangsungan kehidupan seorang anak.

Seorang anak yang memiliki gizi buruk berpeluang mengalami penurunan

tingkat kecerdasan hingga 30 poin. Akibat jangka pendek yang dirasakan adalah

mudah terkena penyakit atau bahkan kematian. Akibat jangka panjangnya, kalaupun

anak dengan gizi buruk ini dapat bertahan, biasanya akan mempunyai kualitas hidup

yang sangat rendah yang tidak mungkin dapat diperbaiki sepanjang rentang

kehidupannya. Resiko pertumbuhan dan perkembangan yang tidak optimal pada

akhirnya akan melahirkan ”lost generation”. Kondisi tersebut sangat menghawatirkan,

karena sebagian dari generasi penerus kita tidak mampu bertumbuh kembang dengan

baik dan memiliki kualitas yang rendah. Seperti umumnya di negara-negara

berkembang, kecukupan gizi yang relatif rendah (atau lebih sederhana di sebut kurang

gizi) pada balita merupakan masalah utama yang cukup menghambat kemajuan

pembangunan (Kodyat, 1992).

Status gizi anak balita secara sederhana dapat diketahui dengan

membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang

badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan yaitu melalui pemeriksaan

antropometri (Muhamad Thohar Arifin, M.D, 2005). Apabila berat badan menurut

umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar

disebut gizi kurang, dan apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Selain

melalui pengujian antropometri, diagnosis kurang gizi juga dapat melalui temuan


klinis, di mana keadaan klinis gizi buruk dapat dibagi menjadi kondisi marasmus

seperti anak kurus, kulitnya kering, dan didapati pengurusan otot (atrophy); kondisi

kwasiorkor seperti didapati pembengkakan terutama pada punggung kaki yang tidak

kembali setelah dilakukan pemijitan; serta kondisi marasmik kwasiorkor yang

merupakan bentuk klinis campuran keduanya.

Hasil Survei Garam Yodium (SGY) Tahun 2005 menginformasikan bahwa

ada 6 persen balita dengan gizi buruk dan 16 persen dengan gizi kurang, 75 persen

balita dengan gizi cukup dan 3 persen balita dengan gizi lebih. Penyebab kekurangan

gizi pada anak biasanya disebabkan oleh kuantitas dan kualitas asupan makanan yang

dikonsumsi dan tingkat kesehatan anak tersebut. Salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi gizi buruk adalah saat bayi hingga usia 2 tahun anak tidak cukup

mendapat makanan bergizi seimbang seperti Air Susu Ibu (ASI). Gizi lebih juga harus

diwaspadai karena akan berpengaruh terhadap kesehatan balita tersebut. Masalah

akan timbul jika asupan energi lewat makanan jauh lebih besar dari pada energi yang

diperlukan untuk beraktivitas, atau peningkatan gizi yang terjadi tidak disertai

peningkatan aktifitas/bergerak.

Gambar 3.5. Persentase Balita Berdasar Status Gizi Balita Provinsi Jawa Barat Tahun 2005

0

10

20

30

40

50

60

70

80

gizi buruk(6%)

gizi kurang(16%)

gizi normal(75%)

gizi lebih(3%)

Sumber : Diolah dari Survei Garam Yodium 2005


Ketahanan tubuh bayi sangat dipengaruhi oleh masukan gizi dan imunisasi

yang diberikan. Masukan gizi yang baik untuk bayi berasal dari ASI. Air susu ibu

disamping memenuhi kebutuhan akan gizi juga mengandung zat antibodi terhadap

penyakit. ASI merupakan sumber zat gizi utama dan paling berperan pada masa-masa

pertama anak yang baru lahir hingga usia 2 tahun. Obat pencegah gangguan gizi pada

bayi ini mengandung beberapa nutrien khusus bagi pertumbuhan otak bayi, seperti

taurin, laktosa, omega-3 asam linoleat alfa, dan asam lemak ikatan panjang antara lain

DHA (Docosahexanoic Acid) dan AA (Arachidonic Acid) yang ke semua nutrien tersebut

tidak bisa didapat dari susu sapi atau fomula. Kalaupun ada itupun hanya dengan

komposisi yang sangat sedikit. Berbagai fakta ilimiah membuktikan bayi dapat

tumbuh lebih sehat dan cerdas jika diberi ASI secara ekslusif pada 4 – 6 bulan

pertama kehidupannya. Ekslusif artinya adalah pada kurun waktu tersebut bayi hanya

mengkonsumsi ASI saja dan tidak diberi tambahan makanan cairan apapun seperti

susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih, maupun tambahan makanan seperti

pisang, bubur susu, biskuit, maupun nasi tim.

Tabel 3.2. Lama Balita Menyusui di Jawa Barat Tahun 2005-2007

Indikator 2005 2006 2007

Balita

1. Jumlah Balita 3.517.149 3.538.588 3.831.703

2. Balita yang Disusui 3.353.734 3.389.525 3.617.313

3. % disusui > 24 bulan 34,39 33,98 36,46

4. % disusui 12-23 bulan 44,34 40,52 37,20

5. % disusui < 12 bulan 21,7 25,50 26,34


Bayi yang diberi ASI secara khusus terlindung dari serangan penyakit sistem

pernapasan dan pencernaan. Hal itu disebabkan zat-zat kekebalan tubuh di dalam ASI

memberikan perlindungan langsung melawan serangan penyakit. Sifat lain dari ASI

yang juga memberikan perlindungan terhadap penyakit adalah penyediaan

lingkungan yang ramah bagi bakteri ”menguntungkan” yang disebut ”flora normal”.


Keberadaan bakteri ini menghambat perkembangan bakteri, virus dan parasit

berbahaya. Tambahan lagi, telah dibuktikan pula bahwa terdapat unsur-unsur di

dalam ASI yang dapat membentuk sistem kekebalan melawan penyakit-penyakit

menular dan membantunya agar bekerja dengan benar Menurut Harun Yahya (2006)

dalam artikelnya menyebutkan bahwa kelebihan yang diberikan ASI kepada bayi di

antaranya adalah kandungan minyak omega-3 asam linoleat alfa dalam ASI yang

merupakan zat penting bagi otak dan retina manusia.

Dari data Suseda 2007 diketahui 36,46 persen balita tersebut disusui lebih

dari 2 tahun, sedangkan 37,20 persen disusui selama 1-2 tahun dan sisanya sebanyak

26,34 persen balita hanya mendapatkan asupan ASI dari ibunya kurang dari 12

bulan. Situasi ini sangat menggembirakan karena tingkat kesadaran orang tua

terutama ibu untuk memberikan asupan gizi terbaik bagi si kecil makin baik. Dengan

kata lain semakin panjang usia pemberian ASI terutama ASI ekslusif 4 – 6 bulan

pertama akan menjamin tercapainya pertumbuhan otak secara optmal, sehingga

diharapkan pengembangan potensi anak dapat berjalan baik dan semakin optimal

pula. Namun demikian pemberian ASI kadang terpaksa tidak dilakukan dengan

optimal. Hal ini terjadi karena meninggalnya ibu pasca persalinan, ASI yang tidak

keluar ataupun jika keluar tapi tidak memenuhi kebutuhan bayi dan anak, atau

karena alasan pekerjaan dan penampilan.

Asupan gizi lain bisa didapat tidak hanya dari ASI. Seiring dengan

perkembangan usia, semakin besar, anak butuh asupan gizi lain yang bisa didapat dari

sayur-sayuran, buah-buahan, susu dan makanan lain yang notabene mengandung zat-

zat yang dibutuhkan tubuh seperti karbohidrat, protein hewani dan nabati, vitamin,

kalsium, serta berbagai mineral penting lainnya.

Di lingkungan kita, di lingkungan sekolah anak-anak kita banyak ditawarkan

aneka jajanan pada anak-anak. Anak-anak sering mengkonsumsi jajan di luar dan

cenderung enggan menyantap masakan yang ada di rumah. Makanan jajanan tersebut

terkadang tidak memenuhi standar kebersihan maupun mutu asupan gizinya.

Contohnya jajanan yang banyak dikonsumsi anak adalah jajanan dengan kandungan

monosodium glutamat (MSG) yang cukup tinggi. Menurut penelitian MSG dapat


mengkontaminasi pelindung darah otak yang dapat mengakibatkan kelainan hati,

trauma, hipertensi, stres, demam tinggi dan proses penuaan. MSG juga memicu reaksi

gatal, bintik merah di kulit, mual, dan muntah sakit kepala, migren, asma, gangguan

hati, ketidakmampuan belajar dan depresi.

Gambar 3.6. Peresentase Rumahtangga Pengguna Garam Menurut

Kecukupan Kandungan Yodium Tahun 2005

cukup (66,39%)kurang (21,97%)tidak ada (11,64%)

Sumber : Diolah dari Survei Garam Yodium Tahun 2005

Masalah zat gizi utama lainnya adalah kurang zat gizi mikro seperti kurang

vitamin A, kurang zat besi, maupun kurang yodium. Data Survei Garam Yodium

2005 memperlihatkan terdapat sekitar 11,64 persen rumahtangga yang tidak

mengkonsumsi garam beryodium di Jawa Barat dan 21,97 persen rumah tangga

mengkonsumsi garam dengan kandungan yodium kurang. Kondisi ini cukup

menghawatirkan karena orang yang kekurangan yodium menurut Departemen

Kesehatan berpotensi kehilangan IQ sebesar 50 poin, bahkan dapat berakibat kepada

kerusakan mental. Ibu yang kekurangan yodium dapat menyebabkan bayi lahir mati,

cacat fisik maupun kerusakan berat pada otak.

3.2.3. Perilaku Hidup Sehat Masyarakat

Faktor perilaku turut berperan dalam penentuan derajat kesehatan masing-

masing sebesar 30 persen (Teori dari Henrik L Blum) Faktor perilaku berkaitan

dengan pengetahuan dan pendidikan. Indonesia dan negara-negara berkembang lain

saat ini sedang menghadapi transisi epidemiologi. Pada bidang gizi terjadi perubahan


pola makan seperti rendahnya konsumsi buah dan sayur, tingginya konsumsi garam,

dan meningkatnya konsumsi makanan yang tinggi lemak serta berkurangnya aktivitas

olah raga (Departemen Kesehatan, 2006). Perilaku dan kondisi lingkungan yang

kurang sehat ini meningkatkan resiko penduduk terkena penyakit degeneratif (tidak

menular) dan kematian.

Dalam satu sendok teh garam dapur berisi 2.000 mg sodium demikian

diungkap oleh Dr. Hendrawan N (2006). Sodium yang terkandung dalam setiap

menu modern rata-rata sekitar 500 mg. Pada takaran ini ginjal sudah perlu kerja keras

untuk tetap mempertahankan keseimbangan cairan dan asam-basa agar mesin tubuh

tak kacau dari penyakit akibat kelebihan sodium. Konsumsi sodium tubuh yang lebih

dari jumlah standar yang mampu diolah ginjal akan berdampak pada gangguan

kesehatan. Darah tinggi, jantung, keracunan kehamilan, kelainan hati, hingga

penyakit gagal ginjal adalah beberapa penyakit akaibat kelebihan mengkonsumsi

garam. Budaya senang garam tanpa disadari telah merongrong ginjal manusia untuk

bekerja lebih keras membuang kelebihan natrium (sodium) dari garam yang ditelan

setiap hari. Tubuh tidak memerlukan garam sebanyak kebiasaan budaya makan kita.

Kita rata-rata menelan lima-enam kali lipat kebutuhan garam tubuh dari menu harian.

Gambar 3.7. Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Merokok Menurut

Jenis Kelamin dan Jumlah Batang Yang di Hisap Seminggu Terakhir di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006

10.22

31.12

22.7915.54

61.99

53.33

0

10

20

30

40

50

60

70

< 13 13-25 >25

laki-lakiperempuan

Sumber: Suseda 2006


Jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang pernah merokok sebanyak

10.124.117 orang atau sekitar 30,74 persen (Suseda 2006). Penduduk laki-laki yang

merokok sebanyak 9.873.381 orang dan perempuan sebanyak 250.736 orang.

Walaupun pada bungkus rokok tercantum peringatan bahwa merokok dapat

menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan

janin namun persentase laki-laki yang merokok lebih dari 25 batang seminggu

terakhir mencapai 61,99 persen dan perempuan mencapai 53,33 persen. Peringatan

tersebut sepertinya belum effektif untuk menghentikan kebiasaan merokok. Akibat

yang ditimbulkan nikotin bukan hanya bagi para perokok aktif melainkan bagi para

perokok pasif, yaitu orang-orang yang berada di lingkungan para perokok karena

mereka berpeluang menghirup asap rokok yang ada di sekitarnya. Kebiasaan merokok

ketika bersama anggota rumah tangga mencapai 91,14 persen.

Peran media mutlak diperlukan dalam mengkampanyekan bahayanya

merokok. Tidak hanya merugikan bagi si perokok tapi juga bagi orang-orang di

sekitarnya yang secara tidak langsung ikut juga menyerap asap rokok. Iklan layanan

masyarakat yang terus menerus akan memberi pengetahuan pada masyarakat. Untuk

itu media diharapkan dapat memberikan ruang untuk meningkatkan pengetahuan

masyarakat, melakukan fungsi sosial dengan cara bekerja sama dengan pemerintah

untuk memunculkan iklan layanan masyarakat dengan biaya murah.

Kebiasaan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan merupakan salah

satu perilaku hidup sehat. Mencuci tangan memakai sabun banyak manfaatnya. Hasil

studi Curtis V dari Departemen of Intectious and Tropical Diseases London Scholl of Hygiene

and Tropical Medicine (Koalisi untuk Indonesia Sehat, 2006) pada tahun 2003

membuktikan bahwa mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi resiko terkena

penyakit diare yang merupakan penyebab terbesar kematian terutama bagi balita di

banyak negara. Kerentanan tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat kekebalan

tubuh balita dibandingkan dengan tubuh orang dewasa. Di Jawa Barat sendiri pada

tahun 2005 paling tidak terdapat 1,18 persen penduduk yang mengeluhkan terkena

diare dalam sebulan terakhir.


Perilaku lain yang baik bagi peningkatan status kesehatan penduduk adalah

mengurangi minuman yang beralkohol, frekuensi mandi, berpakaian bersih,

menggunting kuku, menggosok gigi, membuang sampah pada tempatnya, hingga

kebiasaan berolah raga penduduk. Mencegah lebih baik dari pada mengobati.

Tindakan preventif jauh lebih murah, lebih efektif, dan efisien daripada tindakan

kuratif. Permasalahannya bagaimana menggalakkan perilaku hidup sehat menjadi

perilaku rutin setiap penduduk khususnya di Jawa Barat.

3.2.4. Perumahan dan Lingkungan

Upaya penanggulangan penyakit seharusnya tidak hanya melibatkan agent

(penyebab sakit) dan host (manusia) semata, melainkan juga faktor lingkungan yang

ternyata berperan sangat besar. Pendidikan dokter di Indonesia sedikit sekali

menyentuh lingkungan tersebut sebagai salah satu faktor penting yang berperan dalam

menimbulkan penyakit pada manusia. Bahkan masih sedikit penelitian jangka

panjang tentang penyakit lingkungan yang dilakukan. Karena itu, sering timbul

perdebatan tentang penyebab yang sebenarnya dari sesuatu penyakit lingkungan

tersebut (Anies, Kompas 4 April 2003).

Telah lama disinyalir bahwa peran lingkungan dalam meningkatkan derajat

kesehatan sangat besar. Sebagaimana dikemukakan Blum (1974) dalam Planning for

Health, Development and Application of Social Change Theory, bahwa faktor lingkungan

berperan sangat besar di samping perilaku daripada faktor pelayanan kesehatan dan

keturunan. Memang tidak selalu lingkungan sebagai penyebab, melainkan juga

sebagai penunjang, media transmisi, maupun memperberat penyakit yang telah ada.

Selama ini orang lebih mewaspadai mikroorganisme sebagai penyebab penyakit yang

berasal dari lingkungan yang masa inkubasinya relatif pendek. Jarang disadari bahwa

pada 20 sampai 30 tahun mendatang berbagai penyakit keganasan dan yang dapat

menimbulkan kecacatan akan menjadi problem serius bagi kita, di antaranya adalah

radiasi elektromagnetik di sekitar kita.


Sumber daya alam sebagai lingkungan fisik yang ada selama ini

dipergunakan bagi kelangsungan hidup manusia memiliki sifat irrevertible (tidak

mungkin berkembang), sedangkan jumlah penduduk semakin lama semakin

meningkat. Laju pertumbuhan yang cukup cepat, hingga kini selalu memunculkan

masalah, tidak saja pada masalah ekonomi, sosial, budaya, namun juga berdampak

pada permasalahan lingkungan seperti ketersediaan air yang sehat dan bersih dan

peningkatan kadar polusi udara, laut, maupun darat berupa sampah. Setiap tahunnya,

tak kurang dari 2,2 juta orang di negara berkembang (middle development country)

utamanya anak-anak, meninggal dunia dikarenakan kurangnya air minum yang aman,

sanitasi dan higiene yang buruk (Departemen Kesehatan, 2006). Untuk melihat

rendahnya tingkat sanitasi lingkungan sebagai standar utamanya dapat diperhatikan

dari berbagai sarana penunjang kesehatan yang berada di lingkungan rumahtangga,

baik dilihat dari kondisi perumahan, sumber air bersih, fasilitas buang air besar,

termasuk fasilitas buang sampah.

Tabel 3.3. Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Lantai, Fasilitas Air Minum, dan

Fasilitas Buang Air Besar, di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2007

Indikator 2005 2006 2007 (1) (2) (3) (4)

persen rmt dg lantai tanah 7,47 7,91 6,75 persen rmt tanpa akses sumber air minum bersih

14,85

14,37

16,84

persen rmt dg jarak sumber air ke penampungan tinja <=10m

36,90 37,32 34,14

persen rmt tanpa akses tempat buang air besar

14,66 14,77 17,05

Sumber : Suseda 2005-2007

Air minum yang bersih merupakan syarat yang penting bagi kesehatan

manusia. Rendahnya kualitas air yang diminum menyebabkan bakteri penyakit


mudah masuk ke dalam tubuh. Kualitas air minum sendiri dapat diketahui dari

bentuk dan rasa air, di mana terdapat lima tingkatan kualitas air yang sering dijadikan

tolok ukur yaitu jernih, berwarna, berasa, berbusa, dan berbau. Data Suseda 2007

menyebutkan bahwa sebanyak 16,84 persen rumah tangga mengkonsumsi air yang

tidak bersih, 6, 75 persen rumah tangga menghuni rumah dengan lantai tanah dan

sebanyak 17,05 persen rumah tangga tidak mempunyai fasilitas tempat buang air

besar di rumahnya.

Besarnya persentase rumahtangga yang mengkonsumsi air minum dengan

kualitas bersih paling tidak membuka peluang besar penduduk untuk memperoleh air

minum yang sehat dan aman. Air sebelum diminum harus direbus sampai mendidih

(suhu 1000 C). Proses perebusan air merupakan cara yang paling efektif untuk

membunuh berbagai bakteri patogen yang berbahaya bagi kesehatan. Perlu diwaspadai

bahwa untuk mendapatkan air melalui cara filterisasi dan ozonisasi seperti yang kini

mulai marak di masyarakat dalam bentuk air minum isi ulang yang belum tentu

memberikan jaminan air dengan kualitas yang sehat dan aman. Kompas (23/5)

memberitakan, ditemukan bakteri Escherichia coli, coliform, bahkan Salmonella

dalam air minum isi ulang yang diambil dari beberapa depo. Dalam proses

mendapatkan air bersih, tidak cukup melihat air tersebut jernih atau bening saja, tapi

juga harus diperhatikan apakah ada peluang terkena pencemaran dari lingkungan

tempat sumber air tersebut berasal.

Jka jarak sumber air minum sangat dekat dengan tempat penampungan

kotoran atau tinja (< 10 meter) bisa mengakibatkan tercemarnya air minum oleh

kotoran manusia. Data Suseda 2007 memperlihatkan masih ada sebanyak 34,14

persen rumah tangga di Jawa Barat yang memiliki jarak tempat pembuangan tinja

dengan sumber air minum yang kurang dari 10 meter. Air yang berasal dari sumber

tidak terlindung, seperti sumur yang tidak ada dinding penghalang minimal 3 meter

ke dalam tanah dapat tercemar oleh bakteri-bakteri yang ada di sekitar sumur tersebut,

misalnya bakteri dari limbah manusia (tinja). Belum lagi penduduk yang

memanfaatkan sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, air sungai, bahkan

air hujan untuk memenuhi kebutuhan air minum.


Kondisi lingkungan tempat tinggal yang sehat sangat menunjang kehidupan

yang sehat. Lingkungan yang bersih, nyaman, asri, bebas dari polusi dan dapat

memberikan rasa aman dan nyaman. Di Jawa Barat memang kebiasaan bekerja bakti

warga membersihkan sampah baik di selokan maupun di lingkungan tempat tinggal

masih cukup tinggi dilakukan. Hasilnya, 72,07 persen keadaan air got/selokan di

sekitar rumah mengalir dengan lancar (statistik perumahan dan lingkungan, 2004).

Sebesar 8,94 persen lainnya adalah keadaan air selokan yang mengalir sangat lambat

dan tergenang, bahkan 18,99 persen rumahtangga tidak memiliki selokan untuk

mengaliri limbah domestiknya. Kondisi ini perlu mendapat perhatian, karena air

selokan yang tidak mengalir lancar maupun tergenang, atau air limbah yang

berserakan di sekitar lingkungan tempat tinggal bisa menyebabkan bau tidak sedap

dan menjadi tempat berkembang biak berbagai sumber penyakit selain lingkungan

menjadi tidak sedap dipandang.

Perilaku membuang sampah masyarakat cukup mempengaruhi kesehatan

lingkungan. Persoalan sampah harus ditangani secara komprehensif. Harus ada

regulasi dari pemerintah dan upaya-upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat

dalam mengelola sampah. Kota Bandung pernah menjadi lautan sampah, dan pada

Tahun 2005 pernah terjadi longsor sampah di TPA Leuwigajah yang menelan korban

jiwa. Dalam keseharian tidak sedikit orang yang menghidupi rumah tangganya dari

mengelola sampah. Mereka memilah-milah sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Ini

berarti apabila setiap rumah tangga sudah memilah-milah jenis sampah rumah tangga

akan lebih memudahkan penanganan pengolahan sampah. Apabila ada rumah tangga

yang tidak memilah sampahnya maka sampah tersebut tidak akan diambil oleh

petugas pengangkut sampah. Demikian juga apabila sampah tersebut sampai ke TPA

sampah tanpa dipilah pengelola TPA berhak menolak sampah tersebut. Bila ini

dilakukan secara disiplin oleh berbagai pihak terkait kiranya persoalan sampah bisa

ditanggulangi. Peran media juga sangat diperlukan dalam mensosialisasikan

penanganan sampah. Iklan layanan masyarakat seperti jangan membuang sampah

sembarangan dan berbagai macam akibatnya secara kontinu disampaikan kepada

masyarakat.


Masih banyak lagi problematika kesehatan yang muncul dan perlu segera

dibenahi akibat perubahan sosial ekonomi dan budaya, antara lain; terjadinya

disparitas status kesehatan; beban ganda penyakit; kinerja pelayanan kesehatan yang

rendah; perilaku dan pola hidup bersih masyarakat yang kurang mendukung;

rendahnya kondisi kesehatan lingkungan; rendahnya kualitas pemerataan dan

keterjangkauan pelayanan kesehatan; terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan

distribusi yang tidak merata; dan rendahnya kesehatan penduduk miskin.

3.3. Pendidikan

Indikator pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) yang

merupakan salah satu komponen dari IPM mengalami peningkatan pada Tahun

2007. Pada Tahun 2005 AMH Jawa Barat sebesar 94,52 persen naik 1,11 persen

menjadi 95,63 persen pada Tahun 2007. Sedangkan rata-rata lama sekolah dari 7,46

pada Tahun 2005 menjadi 7, 82 pada Tahun 2007.

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa hanya negara yang mempunyai

Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang akan mampu bersaing dengan negara

lain dalam era globalisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah khususnya

pemerintah daerah perlu lebih mengedepankan upaya peningkatan kualitas SDM

melalui program-program pembangunan yang lebih berorientasi pada pemenuhan

kebutuhan pendidikan baik formal maupun non formal. Karena sudah saatnya

masyarakat menyadari bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang tak kalah

pentingnya dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Dalam institusi terkecil seperti

rumahtangga, pendidikan seyogyanya telah menjadi kebutuhan utama. Kewajiban

pemerintah untuk memfasilitasi hal tersebut, karena bagaimanapun juga SDM yang

bermutu merupakan syarat utama bagi terbentuknya peradaban yang baik.

Pendidikan Indonesia memang ibarat kapal karam, terombang-ambing di

tengah ombak tanpa nakhoda yang andal. Bergerak tanpa arah yang jelas, keropos

karena korupsi. Buku yang bergonta-ganti, murid yang dijadikan obyek bisnis oleh

guru atau kepala sekolah, sekolah-sekolah ambruk, kompetensi dan gaji guru yang

rendah merupakan persoalan yang dihadapi dari tahun ke tahun. Pendidikan sebagai


prioritas, anggaran pendidikan 20 persen, dan wajib belajar 12 tahun hanya menjadi

sekumpulan kata-kata indah dalam pembicaraan politisi dan pejabat pemerintahan

(Kompas, 24 Desember 2004).

3.3.1. Angka Partisipasi Sekolah

Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab IV

(Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat Dan Pemerintah) pasal 6

ayat 1, mengatakan bahwa “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan

lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”, dan pasal 11 ayat 2 “Pemerintah

dan pemerintah daerah menjamin tersedianya dana, guna terselenggaranya

pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas

tahun.” Hal ini berarti bahwa sepatutnya sudah tidak ada lagi anak usia 7-15 tahun

yang tidak bersekolah, atau tingkat partisipasi sekolahnya 100 persen.

Sebagai salah satu provinsi yang diharapkan termaju di Indonesia, sesuai

dengan visi Jawa Barat 2010, Provinsi Jawa Barat berusaha keras memajukan bidang

pendidikan. Pendidikan yang tinggi menjadi modal kuat untuk memperkuat daya

saing penduduk. Jika kecenderungan penanganan pendidikan di masyarakat masih

berkutat pada bagaimana mempertahankan siswa rawan DO agar tetap bersekolah,

tentunya permasalahan yang lebih besar akan banyak muncul di masa mendatang.

Gambar 3.8 : Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tahun 2005 dan 2006

96.68

78.75

45.13

9.55

96.35

79.38

51.53

10.5

0102030405060708090

100

Th. 2005 Th. 2006

7-1213-1516-1819-24

Sumber: Suseda 2005 dan 2006


Dari hasil Suseda 2005 dan 2006 diperoleh bahwa partisipasi sekolah

di Jawa Barat masih relatif rendah, khususnya untuk jenjang pendidikan lanjutan dan

tinggi. Pada penduduk kelompok umur 7 - 12 tahun terjadi sedikit penurunan namun

untuk jenjang SMP (13-15), SMA (16-18 tahun), tinggi (19-24 tahun) mengalami

sedikit peningkatan. APS untuk pendidikan dasar (7-12 tahun) mencapai 96,35

persen. Hal ini kemungkinan karena gencarnya kampanye program pendidikan dasar

yang dilakukan pemerintah di berbagai daerah secara luas dengan disertai oleh

bermacam kucuran dana bantuan pendidikan, mulai dari yang hanya terbatas pada

kelompok masyarakat miskin hingga yang sifatnya menyeluruh seperti Bantuan

Operasional Sekolah (BOS).

Pemerintah telah mencanangkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun

namun demikian pencapaian APS untuk jenjang SMP belum setinggi pada APS SD.

Ini kemungkinan disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat

khususnya di pedesaan untuk menyekolahkan anak ke jenjang lanjutan. Mereka lebih

memilih untuk mempersiapkan atau bahkan menerjunkan anak-anaknya ke dalam

dunia kerja, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Hal serupa juga terjadi pada

penduduk kelompok umur 16 - 18 tahun. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja

Daerah tahun 2003 (Sakerda 2003), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)

penduduk kelompok umur 10-14 tahun untuk daerah perkotaan dan perdesaan

masing-masing sebesar 2,79 dan 6,73. Ini memperkuat fakta bahwa kecenderungan

penduduk usia dini di pedesaan untuk terjun ke dunia kerja lebih tinggi

dibandingkan dengan di perkotaan.

Isu adanya perbedaan mencolok untuk memperoleh pendidikan yang layak

menurut jenis kelamin dimana kesempatan laki-laki untuk mengakses pendidikan

lebih besar dari pada perempuan, sudah mulai terdegradasi secara umum di Jawa

Barat. Pada Tahun 2006 sudah tidak nampak lagi adanya perbedaan kesempatan

bersekolah yang signifikan antara penduduk laki-laki dan perempuan, khususnya

untuk kelompok umur sasaran program wajib belajar pendidikan dasar sembilan

tahun. Untuk jenjang pendidikan tinggi tampak laki-laki lebih besar dibanding

perempuan. Hal ini bisa dipahami mengingat keberadaan perguruan tinggi umumnya


ada di perkotaan. Kemungkinan orang tua khawatir melepas anak perempuannya jauh

ke negeri orang.

Gambar 3.9 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2006

0

20

40

60

80

100

120

7-12 13-15 16-18 19-24

Laki-LakiPerempuan

3.3.2. Budaya Masyarakat

Adanya kecenderungan penurunan pengeluaran rata-rata perkapita sebulan

untuk kebutuhan pendidikan. Pada Tahun 2006 alokasi biaya pendidikan sebesar

3,74 persen dari total pengeluaran rumah tangga dan turun menjadi 3.11 persen pada

Tahun 2007. Hal ini mungkin disebabkan adanya pembebasan biaya sekolah yang

dicanangkan oleh pemerintah. Sehingga sebagian alokasi biaya tersebut dialihkan ke

pengeluaran lainnya. Dari sisi nilai, persentase pengeluaran untuk pendidikan masih

sangat kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan skala prioritas

pengeluaran untuk kebutuhan pendidikan di rumahtangga relatif lebih marginal jika

dibandingkan dengan pengeluaran lainnya yang relatif lebih konsumtif.

Pengeluaran rumahtangga untuk makanan sebesar 51,66 persen masih lebih

besar dari pada untuk non makanan (48,34 persen). Untuk golongan non makanan,

pengeluaran paling besar untuk kebutuhan perumahan dan bahan bakar (25,57

persen), sedangkan pengeluaran untuk biaya pendidikan hanya sebesar 3,11 persen.

Hal ini Fenomena tersebut kemungkinan disebabkan oleh masih relatif rendahnya

pemahaman para orang tua tentang pentingnya investasi di bidang pendidikan.

Sumber : Suseda 2006


Banyak alasan yang mereka kemukakan, salah satunya adalah belum menjanjikannya

masa depan putra putri mereka yang berpendidikan tinggi akan mendapatkan

pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak dibandingkan dengan mereka yang tidak

melanjutkan sekolah dan langsung bekerja

Gambar 3.10 : Persentase Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan Non Makanan Tahun 2007

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Makanan 51.66 % 2. Perumahan dan Bahan Bakar 25,57 % 3. Aneka Barang dan Jasa 9,34 % 4. Pendidikan 3,11 % 5. Kesehatan 2,73 % 6. Pakaian dan Barang Tahan Lama 5,59 % 7. Pajak, asuransi, kepeluan pesta 2,00 %

Sumber : Suseda 2007

3.3.3. Biaya Pendidikan

Pandangan masyarakat menyatakan bahwa pendidikan hanya milik orang

kaya dan kalangan berduit saja. Sedangkan dari dana kompensasi BBM yang salah

satunya disalurkan melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk

jenjang pendidikan dasar dan lanjutan pertama, serta BKM (Bantuan Khusus Murid)

untuk jenjang lanjutan atas, pada pelaksanaannya masih dikhawatirkan beberapa

pihak. Pandangan tersebut tidak salah mengingat biaya sekolah khususnya untuk


pendidikan menengah dan tinggi semakin tak terjangkau. Pendidikan masih identik

dengan biaya yang tinggi dan sulit dijangkau oleh masyarakat kalangan menengah ke

bawah. Tercatat bahwa hingga Tahun 2004 persentase penduduk yang masih hidup di

bawah garis kemiskinan sebesar 12,10 persen (Susenas 2004). Masih banyaknya

masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah, di mana umumnya memiliki

keterbatasan untuk berpartisipasi dalam meraih pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi, perlu menjadi perhatian dalam melakukan perencanaan pembangunan

terutama di bidang pendidikan.

Gambar 3.11 : Konsumsi Pendidikan Per Kapita se Bulan Tahun 2005, 2006 dan 2007

3.74 3.74

3.11

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Th. 2005 Th. 2006 Th. 2007

Sumber : Suseda 2005-2007

Tampak bahwa terjadi penurunan alokasi pengeluaran di bidang pendidikan

dari Tahun 2005 ke 2007. Alokasi dana pendidikan masyarakat Jawa Barat di tingkat

rumahtangga masih rendah (di bawah 4 persen). Kita perlu waspada dan prihatin

apabila peningkatan persentase pengeluaran untuk pendidikan ternyata lebih

disebabkan karena semakin mahalnya akses untuk memperoleh pendidikan.

Pemerintah telah berupaya keras menyalurkan dana bantuan untuk

pendidikan. Kenyataannya hal tersebut belum dapat menghapuskan berbagai bentuk


pungutan atau iuran pada lembaga pendidikan. Bila tidak segera diantisipasi dan

ditanggulangi dikhawatirkan akan mengancam pelaksanaan pembangunan

pendidikan. Bila pendidikan hanya dikonsumsi oleh penduduk dengan tingkat

ekonomi tinggi, dampaknya adalah turunnya angka partisipasi sekolah. Penduduk

miskin tidak mampu mengenyam pendidikan. Akibatnya mereka menjadi miskin

pengetahuan dan pilihan-pilihan hidupnya sangat terbatas. Rumah tangga yang

demikian akan menurunkan generasi yang miskin dan terus terpinggirkan. Ini perlu

menjadi renungan dan dicarikan solusinya.


Pembangunan manusia kian mandapat perhatian dari penyelenggara

pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Indikasinya, pembangunan manusia

dimanifestasikan dalam bentuk indeks pembangunan manusia (IPM) serta menjadi

salah satu tolok ukur pencapaian dari suatu proses pembangunan. Di kalangan para

pengamat dan pemerhati masalah kesejahtaraan rakyat pun program pembangunan

yang dijalankan dengan berlandaskan pada pembangunan manusia menjadi perhatian

utama.

Hakekatnya, pembangunan manusia itu sendiri merupakan suatu proses

investasi. Upaya pemerintah untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat

berjalan seiring dengan pembangunan manusia maka diupayakanlah berbagai

program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta

kapabilitas penduduk. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup manusia yang

cukup signifikan baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi maka akan

terlahir pula generasi-generasi penerus yang berkualitas. Hingga suatu saat nanti

penduduk tidak lagi menjadi beban bagi bergulirnya proses pembangunan namun

lebih merupakan suatu potensi.

Adanya kesungguhan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan komitmen yang

kuat dari kabupaten/kota untuk mengubah paradigma pembangunan dengan lebih

mengutamakan pada manusia, tercermin dengan ditetapkannya capaian IPM 80 pada

tahun 2010. Hal ini memberikan angin segar bagi tujuan kemajuan pembangunan

manusia secara menyeluruh di Jawa Barat.

Berikut gambaran perjalanan capaian pembangunan manusia di Provinsi Jawa

Barat selama periode kurun tahun 2005-2007. Dipaparkan pula bagaimana capaian

IPM di tingkat kabupaten/kota secara series.

Bab IV. Pertumbuhan IPM 2005-2007


4.1. Perkembangan IPM dan Komponennya

Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu daerah penyangga dan perlintasan

utama menuju Ibukota Negara, memiliki peluang yang cukup besar bagi tumbuh dan

berkembangnya berbagai sektor perekonomian khususnya industri dan perdagangan

serta jasa yang dapat berimplementasi langsung pada meningkatnya penyerapan

tenaga kerja serta pendapatan per kapita. Dengan posisi strategis serta kekayaan alam

yang cukup beragam, Jawa Barat berpotensi besar menjadi Provinsi termaju selaras

dengan visi misi Jawa Barat.

Permasalahan terbesar terletak pada kesiapan sumber daya manusia yang

dimiliki Jawa Barat dalam menjawab tantangan tersebut. Bila pertumbuhaan serta

perkembangan kualitasnya lambat atau cenderung di bawah provinsi lain, niscaya kita

akan tersisih dan pada akhirnya penduduk Jawa Barat hanya akan menjadi penonton

roda pembangunan yang digerakkan oleh para pendatang.

Jawaban dari permasalahan tersebut tidak lain adalah strategi pembangunan

yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat agar tercapai

pemerataan hasil-hasil pembangunan secara lebih berkeadilan, sehingga tercipta

sumber daya manusia yang tangguh dan kompetitif. Fokus pembangunan yang masih

terkonsentrasi pada daerah-daerah yang cepat pertumbuhan ekonominya juga menjadi

sumber permasalahan tersendiri, yang berakibat pada kurangnya perhatian terhadap

daerah-daerah yang relatif “tertinggal” seperti di wilayah Jawa Barat bagian selatan.

Walaupun ada pemikiran yang berkembang berkaitan dengan pemerataan

pembangunan, dimana hasil pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada daerah tertentu

suatu saat diharapkan akan memberi efek tetesan ke bawah pada daerah-daerah

periferal yang pada akhirnya diharapkan berdampak kuat pada upaya pemberantasan

kemiskinan (Denis A. Rondinelli dan Shahir G. Cheema : 1983). Namun seyogyanya

pemerintah daerah tidak terlalu berharap bahwa imbas kemajuan suatu wilayah yang

secara alamiah dapat merangsang pertumbuhan daerah sekitarnya, perlu adanya

dukungan program yang dapat menjadi pemacu pembangunan ekonomi pada daerah-

daerah tertinggal tersebut.


Sesuai dengan trend pembangunan saat itu, polarisasi aktivitas ekonomi pada

daerah-daerah pusat pertumbuhan (core areas) semakin kuat. Sementara daerah-daerah

periferal semakin tertinggal dan miskin (Hilhorst, 1971). Realitas pembangunan

menunjukan disparitas antara si kaya dan si miskin makin lebar. Dan yang lebih

menyedihkan, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan melesat pesat, tetap berjalan

perlahan, sementara daerah-daerah miskin makin bertambah karena pemerataan

pembangunan belum sesuai dengan harapan. Guna mengurangi kesenjangan tersebut

di atas, peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) yang handal menjadi solusi dan

salah satu modal utama dalam proses pembangunan dewasa ini. Upaya peningkatan

kualitas SDM, yang dalam skala lebih luas disebut sebagai pembangunan manusia

mutlak terus dilakukan oleh pemerintah, seperti perbaikan derajat kesehatan, tingkat

pengetahuan dan keterampilan penduduk, serta kemampuan daya beli di masyarakat.

Berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, pencapaian IPM

Provinsi Jawa Barat memperlihatkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2005 misalnya, angka IPM Provinsi Jawa Barat telah mencapai 69,35 dan

kemudian menunjukkan kemajuan yang cukup berarti di tahun 2006 menjadi 70,28

atau naik sekitar 0,93 poin, yang akhirnya pada tahun 2007 IPM Jawa Barat mencapai

70,76 atau naik sebesar 0,48 poin dari tahun sebelumnya.

Selama kurun waktu 2 (dua) tahun pembangunan, terhitung dari 2005 hingga

2007, Jawa Barat telah mengalami peningkatan IPM sebesar 1,41 poin. Suatu

peningkatan yang cukup signifikan untuk provinsi sebesar Jawa Barat, mengingat

dengan jumlah penduduk mencapai 41,48 juta jiwa tentunya menjadi tantangan

tersendiri untuk menjalankan proses peningkatan kualitas manusianya. Terlepas dari

itu, bagaimana pun besarnya tantangan itu, kita berharap bahwa dengan semakin

terwujudnya optimalisasi dan sinergitas pola serta sasaran pembangunan manusia

yang dikembangkan pemerintah dan masyarakat di Provinsi Jawa Barat selama ini

akan dapat lebih memacu lagi pertumbuhan pembangunan manusia pada kurun 3

(tiga) tahun ke depan, kaitannya dengan target capaian IPM Jawa Barat 80 pada

Tahun 2010.


0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Gambar 4.1. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2007

2005 69.28 94.52 49.73 59.18 69.35

2006 70.67 94.90 49.73 60.34 70.28

2007 71.03 95.63 52.13 60.13 70.76

Indeks AHHo Indeks AMH Indeks MYS Indeks PPPIndeks Pembangunan

Manusia

Jika kita telaah menurut komponen penyusun IPM, peningkatan capaian

Provinsi Jawa Barat periode 2005-2007 secara nyata didukung utamanya oleh

meningkatnya kualitas kesehatan penduduk kemudian tingkat pendidikan serta

terakhir oleh komponen daya beli. Hal tersebut tercermin dari kenaikan IPM sebesar

1,41 poin (2005-2007) merupakan hasil dari peningkatan indeks komponen

kesehatan sebesar 1,75 poin, indeks komponen pendidikan 1,54 poin serta indeks

daya beli 0,95 poin. Kondisi tersebut dimungkinkan karena pada kedua komponen

pertama (kesehatan dana pendidikan), program pembangunan yang dilaksanakan

pada saat ini tidak terlepas dari perencanaan serta tahapan pembangunan di masa

sebelumnya dimana pada dua komponen ini relatif lebih mudah diterapkan suatu

kebijakan maupun intervensi pembangunan.

Kita telah melihat keseriusan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam

mengupayakan segala bentuk kemudahan bagi masyarakat luas untuk dapat

mengakses sarana pendidikan dan kesehatan dasar. Upaya antara lain ditempuh baik

melalui peningkatan kualitas serta penambahan jumlah sarana maupun pembebasan

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Suseda 2005-2007


pungutan biaya untuk mendapatkan pelayanan (BOS, keaksaraan fungsional dan

pendidikan luar sekolah, pelayanan kesehatan gratis, dsb). Meskipun di beberapa

wilayah Jawa Barat, khususnya daerah ‘tertinggal’, dirasa belum optimalnya

pelaksanaan dari program-program pembangunan tersebut sehingga masih

membutuhkan perhatian yang lebih guna mempertajam hasil yang ingin dicapai.

Sedangkan pada komponen daya beli sendiri, meskipun dimungkinkan bagi

pemerintah untuk malakukan intervensi, masih cukup besar pengaruh yang dirasakan

masyarakat akibat kondisi pasar serta stabilitas ekonomi.

Terdapat hal menarik dari realita di atas yang perlu kita telaah. Bahwasanya

kesehatan dan pendidikan merupakan komponen yang kontribusinya sulit untuk

dipacu untuk menghasilkan peningkatan yang sifatnya spontan dan dapat dirasakan

dalam waktu dekat. Peningkatan yang terjadi, seperti telah diungkapkan, tidak

terlepas dari pondasi pembangunan yang telah diletakkan sebelumnya serta sifatnya

relatif lebih stabil dan mudah mengalami kejenuhan apabila telah mencapai derajat

tertentu. Semisal, daerah perkotaan yang telah mencapai AMH cukup tinggi pasti

akan mengalami ‘stagnasi’ peningkatan capaian indikator, demikian pula dengan

MYS serta AHHo.

Berbeda halnya dengan potensi komponen daya beli yang kontribusi dapat

bertambah secara nyata seiring dengan keberhasilan peningkatan kesejahteraan

masyarakat sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Dan

potensi tersebut terlihat demikian besarnya mengingat indeks yang telah dicapai Jawa

Barat hanya sebesar 60,13 sangat rendah dibanding capaian indeks kesehatan (71,03)

maupun pendidikan (81,13). Namun sayangnya pertumbuhan ekonomi kita masih

dalam skala medium serta diperparah dengan masih didapati ketimpangan

pemerataan pendapatan penduduk di beberapa wilayah Jawa Barat.

Untuk melihat lebih jauh hasil yang telah dicapai pada proses pembangunan

manusia di Jawa Barat, perlu kiranya kita telaah satu per satu kemajuan yang didapat

untuk masing-masing komponen.


4.2. Indikator Kesehatan

Capaian angka harapan hidup Provinsi Jawa Barat dewasa ini masih belum

begitu menggembirakan, walaupun terdapat peningkatan yang cukup signifikan.

Namun masih menjadi pertanyaan apakah peningkatan yang didapat tersebut mampu

mencerminkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Barat dapat

dikatakan cukup baik. Berdasarkan Suseda 2005, capaian angka harapan hidup Jawa

Barat baru mencapai sebesar 66,57 tahun kemudian meningkat sebesar 1,05 selama

kurun waktu 2005-2007 menjadi 67,62 tahun. Tampaknya masih perlu ditingkatkan

upaya yang bersifat komprehensif dan lintas sektor, agar perbaikan derajat kesehatan

yang direfleksikan secara nyata melalui penurunan angka kematian bayi secara baik

dapat terwujud di masa mendatang.

Dalam perpektif peningkatan derajat kesehatan, upaya menurunkan tingkat

kematian bayi dan balita secara bertahap harus terus menjadi prioritas, begitu pula

penanganan status gizi pada balita dari waktu ke waktu agar terus ditingkatkan,

dengan tidak mengabaikan program-program lain yang bersentuhan langsung dengan

perbaikan derajat kesehatan. Selain berpengaruh pada pencapaian derajat kesehatan,

faktor kurangnya gizi juga menyebabkan anak terperangkap dalam kebodohan akibat

sulitnya mengikuti pelajaran dengan baik.

Tingkat kesehatan balita juga dipengaruhi secara nyata oleh kondisi kesehatan

ibu serta lingkungannya. Tidak sedikit anak yang terpaksa terlahir dengan berat badan

lahir rendah karena dilahirkan oleh ibu yang menderita kekuarangan gizi. Dimana

anak-anak yang mengalami kondisi tersebut membutuhkan penanganan serius sebab

mereka terancam untuk mengalami tumbuh kembang yang lambat serta kecerdasan

rendah. Anak-anak yang berpotensi mangalami hal tersebut utamanya yang berasal

dari keluarga tidak mampu.

4.3. Indikator Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan akan membawa dampak positif cukup

nyata di masa mendatang. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan putus


sekolah tampaknya harus terus digalakkan dan menjadi prioritas utama dengan

diiringi pembangunan serta revitalisasi gedung-gedung sekolah sebagai upaya

meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Sebab dengan komposisi

penduduk yang relatif besar di usia muda diperlukan persiapan sarana penunjang

pendidikan yang memadai, utamanya ditujukan bagi penduduk usia 10-14 tahun yang

masih relatif besar.

Pencapaian tingkat pendidikan yang cukup baik saat ini merupakan cermin

dari keberhasilan perencanaan pembangunan di masa lalu. Yang perlu kita lakukan

sekarang adalah memelihara upaya-upaya positif yang telah dirintis serta lebih

mempertajam sehingga dapat dihasilkan capaian yang secara nyata lebih baik dari yang

kita rasakan saat ini. Jika aspek pendidikan tidak ditangani secara baik dan lebih dini,

dikhawatirkan pada rentang waktu 3-5 tahun ke depan akan berdampak cukup serius

pada pencapaian angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Hingga saat ini

pencapaian indeks pendidikan (yang ditunjang oleh angka melek huruf dan rata-rata

lama sekolah) di Provinsi Jawa Barat sudah relatif terus membaik.

Sebagai gambaran bahwasanya tingkat pendidikan penduduk dewasa (15

tahun ke atas) Provinsi Jawa Barat mengalami perkembangan relatif terus membaik

selama periode tahun 2005-2007 tercermin pada semakin dapat diturunkannya

jumlah penduduk dewasa yang buta huruf serta lamanya mengenyam pendidikan

formal yang semakin meningkat. Pada tahun 2005 capaian Angka Melek Huruf

(AMH) Jawa Barat yaitu sebesar 94,52 persen dan terus mengalami peningkatan yang

nyata dari tahun ke tahun hingga mencapai 95,63 persen pada tahun 2007, atau

mengalami peningkatan sebesar 1,11 persen selama kurun waktu 2005-2007. Begitu

pula dengan rata-rata lama sekolah yang juga menunjukkan peningkatan, meskipun

masih relatif kecil, kurun waktu 2 tahun yaitu sebesar 0,36 tahun. Rata-rata lama

sekolah penduduk dewasa Jawa Barat yaitu sebesar 7,46 tahun pada 2005 dan terus

meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 7,82 tahun pada 2007.

Relatif rendahnya peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah

dimungkinan karena masih cukup besarnya penduduk dewasa Jawa Barat yang tingkat

pendidikannya tidak tamat pendidikan dasar, sehingga meskipun partisipasi sekolah


penduduk usia muda sudah sedemikian dipacu peningkatannya namun belum terasa

hasilnya secara nyata. Perlu kiranya disusun intervensi strategis dalam upaya

menaikkan kualitas SDM dari sisi pendidikan, khususnya bagi mereka yang telah

putus sekolah sejak kurun waktu 5-10 tahun yang lalu. Program pendidikan dasar 9

tahun seyogyanya juga diupayakan lebih serius bagi penduduk putus sekolah yang

belum mengenyam pendidikan dasar maupun menengah pertama meskipun usianya

telah beranjak dewasa. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan lebih

mengoptimalkan pemanfaatan pendidikan luar sekolah (PLS) seperti, program Paket

A, B dan C dan keaksaraan fungsional.

4.4. Indikator Daya Beli

Belum selesainya proses pemulihan perekonomian makro Indonesia secara

menyeluruh ternyata cukup berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan daya beli

masyarakat Provinsi Jawa Barat yang relatif lambat sehingga kurang mampu

menunjang kontribusi positif bagi capaian angka IPM. Menurut data Suseda 2005,

kemampuan daya beli penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar secara minimal

agar dapat hidup secara layak mencapai sebesar Rp. 556.100,- meningkat menjadi

sebesar Rp. 560.190,- pada tahun 2007. Dalam kurun waktu tahun 2005-2007,

peningkatan dari indeks daya beli penduduk Provinsi Jawa Barat masih relatif kecil,

yaitu hanya mencapai sebesar 4,09 poin. Relatif lambatnya peningkatan kemampuan

daya beli masyarakat Jawa Barat dewasa ini, kemungkinan lebih disebabkan oleh

faktor eksternal Jawa Barat, seperti belum mantapkan kebijakan makro ekonomi

Nasional.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa setiap perubahan kebijakan makro

ekonomi Nasional ternyata berdampak secara serius terhadap ketatnya perkembangan

daya beli masyarakat. Padahal dalam situasi perekonomian yang semakin membaik

selama 3 (tiga) tahun terakhir, ekpektasi pencapaian komponen kemampuan daya

beli masyarakat sebenarnya diharapkan lebih dari angka tersebut. Untuk itu,

tampaknya Pemerintah Provinsi Jawa Barat mesti menyiapkan strategi dan kebijakan

yang berpihak pada masyarakat, seperti menyiapkan program ketahanan pangan


secara berkelanjutan, mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat miskin dan

tertinggal, langkah-langkah pemerintah pusat dalam mengembangkan subsidi

langsung tunai dapat pula dioptimalkan karena terbukti efektif menghindari

merosotnya kemampuan daya beli masyarakat secara luas, walaupun dalam beberapa

sisi direview agar berhasil dan tepat guna dalam mendongkrak daya beli masyarakat.


5.1. Kesimpulan

Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat

digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya

terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat

non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik

masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli,

sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat.

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak

digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara

menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari

hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya.

Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur

dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM

merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang

mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk

suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelelektualitas dan standar hidup layak.

Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi dalam

memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas perumusan kebijakan dan

penentuan program pembangunan. Hal ini juga merupakan tuntunan dalam

mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditentukan

oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.

Terlepas dari itu perlu diingat bahwa IPM bukanlah satu-satunya alat ukur

yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan dalam pembangunan manusia.

Karena dimensi pembangunan manusia yang diukur oleh IPM hanya meliputi tiga

indikator saja, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Aspek-aspek lain seperti

Bab V. Kesimpulan dan Saran


kesetaran jender, tingkat partisipasi masyarakat, kesehatan mental dan lainnya.

Sehingga evaluasi dalam pembangunan manusia perlu juga melihat indikator-

indikator lain, seperti Indeks Pembangunan Jender, Indeks Pemberdayaan Jender,

Indeks Kemiskinan Manusia dan Indeks Mutu Hidup sehingga kesimpulan yang

didapat akan lebih mendekati fakta sebenarnya.

Berdasarkan bahasan sebelumnya, nampak bahwa pelaksanaan program

pembangunan di Provinsi Jawa Barat telah menunjukan perubahan yang positif. Krisis

memang belum sepenuhnya berakhir, tetapi tanda-tanda kebangkitan kembali

ekonomi Provinsi Jawa Barat sudah mulai terlihat. Kondisi demikian bukan saja akan

memberi peluang bagi peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga terhadap

peningkatan kesejahteraan mereka. Sinergi dari berbagai faktor tadi tercermin dengan

semakin membaiknya kualitas pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat seperti

diperlihatkan oleh peningkatan angka IPM.

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil uraian dan analisis

pada bagian sebelumnya adalah sebagai berikut :

• Angka putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar relatif masih cukup tinggi

walaupun terus menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke

tahun. Utamanya pada daerah pedesaan, meskipun sudah adanya program

pembebasan biaya sekolah namun karena keterbatasan kondisi ekonomi keluarga

berdampak pada dorongan kuat untuk segera terjun ke dunia kerja dan

meninggalkan bangku sekolah.

• Perlu ditingkatkan pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar

beserta tenaga-tenaga kesehatannya, kembali lagi khususnya adalah pada daerah-

daerah pedesaan yang menghadapi kendala dalam hal aksesibilitas karena

keterbatasan sarana dan prasarana transportasi.

• Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi daerah bahwa tingkat buta huruf

perempuan dua kali lebih besar dari laki-laki. Cerminan bahwa kaum perempuan

masih belum mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan

pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Angka putus sekolah kaum


perempuan pun cenderung lebih tinggi dari kaum laki-laki dan ini hampir secara

merata terjadi di seluruh wilayah Jawa Barat.

• Masih cukup tingginya perbedaan pembangunan manusia antar daerah perkotaan

dan pedesaan di Provinsi Jawa Barat, akibat masih belum meratanya distribusi

hasil-hasil pembangunan. Otonomi Daerah seharusnya dapat menjadi solusi

dalam meredam fenomena tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya

lebih menggiatkan pembangunan di daerah karena sebagian besar kewenangan

telah diserahkan ke daerah, yang pada akhirnya diharapkan distribusi hasil-hasil

pembangunan tidak lagi terpusat pada daerah tertentu saja.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan gambaran kemajuan pembangunan manusia di Jawa Barat,

perencanaan pembangunan diharapkan dapat memperbaiki kualitas dari determinan

setiap komponen IPM yang telah dicapai khususnya pada beberapa daerah maupun

aspek yang perlu untuk diprioritaskan. Dengan pertimbangan upaya yang telah

dilakukan, hasil yang dicapai serta kendala yang dihadapi maka penyusun mengajukan

beberapa saran sebagai berikut :

1) Perlu dilakukannya identifikasi faktor-faktor utama penyebab kurang maksimalnya

akses terhadap pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi sehingga dapat

disusun suatu perencanaan kebijakan yang tepat. Di bidang kesehatan misalnya,

angka harapan hidup dipengaruhi oleh adanya faktor pelayanan kesehatan,

lingkungan dan perilaku. Intervensi pelayanan diarahkan dalam rangka

memperbaiki faktor lingkungan dan perilaku masyarakat. Di bidang pendidikan,

penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan drop out murid sekolah

harus tetap mendapat prioritas utama, disamping terus melakukan upaya lain,

seperti: pembangunan dan revitalisasi gedung-gedung sekolah, sebagai upaya

meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan.

2) Upaya untuk menggugah kesadaran masyarakat terhadap arti penting kualitas

hidup manusia, salah satunya dengan mengoptimalkan peran seluruh komponen


masyarakat, semisal pemuka agama. Kebijakan pembangunan manusia seyogyanya

sinergis dengan upaya kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan.

3) Relatif masih rendahnya kualitas hidup masyarakat di pedesaan perlu langkah

terobosan untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi di pedesaan yang

dapat memperbaiki dan meningkatkan pendapatan rumahtangga. Membuka

lapangan usaha pertanian dan memberdayakan industri kecil merupakan hal yang

dapat dilakukan.

4) Pada daerah-daerah perdesaan pembangunan yang optimal dapat dilakukan

melalui peningkatan mutu dan sarana irigasi, penyediaan alat-alat pertanian yang

mencukupi, sarana transportasi bagi kemudahan pemasaran produksi pertanian,

serta pengadaan penyuluhan bagi petani yang berguna untuk meningkatkan

produktivitas pertaniannya merupakan cara-cara peningkatan pembangunan di

bidang pertanian.

5) Mendorong para investor, khususnya dari kalangan swasta, untuk turut berperan

serta pada proses pembangunan pada daerah-daerah yang kurang berkembang.

6) Permasalahan pembangunan seperti tingginya angka kemiskinan, pendidikan yang

kurang bermutu, pengangguran, etnosentrisme, kegagalan modernisasi di berbagai

sektor, kerusakan moral dan melemahnya budaya tidak terlepas dari pengaruh

perencanaan pembangunan yang mengabaikan modal sosial. Jika kita

mendambakan kekuatan dan perubahan yang cepat maka dibutuhkan komitmen

yang kuat untuk memberdayakan manusia melalui pengembangan modal sosial

menuju keunggulan budaya manusia Jawa Barat.

No Indikator2005 2006 *) 2007 **)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Angka Harapan Hidup 66,57 67,40 67,62

Life Expetancy Rate

2 Angka Melek Huruf (AMH) 94,52 94,90 95,63

Literacy Rate

3 Rata-rata Lama Sekolah 7,46 7,46 7,82

Mean Years of Schooling (MYS)

4 Paritas Daya Beli 556,10 561,10 560,19

Purchasing Power Parity (PPP)

*) Angka hasil penghitungan BPS Pusat

**) Angka regional sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Komponen IPM

Tabel 1.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia IPM Beserta KomponennyaDi Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005-2007

No Indikator2005 2006 *) 2007 **)

(1) (2) (6) (7) (8)


Life Expetancy Rate


Literacy Rate



Indeks Pendidikan 79,59 79,84 81,13



5 Indeks Pembangunan Manusia 69,35 70,28 70,76

Human Development Index (HDI)

6 Reduksi Shortfall

a. Nilai maks = 100 3,13 3,03 1,62

(2004-2005) (2005-2006) (2006-2007)

b. Nilai maks = 80 8,51 8,73 4,94

(visi Jabar mencapai IPM 80 pada tahun 2010) (2004-2005) (2005-2006) (2006-2007)




Tahun 2005-2007

Indeks


No Indikator2005 2006 *) 2007 **)

(1) (2) (3) (4) (5)


Life Expetancy Rate


Literacy Rate








Komponen IPM


Tahun 2005-2007

No Indikator2005 2006 *) 2007 **)

(1) (2) (6) (7) (8)


Life Expetancy Rate


Literacy Rate



Indeks Pendidikan 79,59 79,84 81,13



5 Indeks Pembangunan Manusia 69,35 70,28 70,76

Human Development Index (HDI)

6 Reduksi Shortfall

a. Nilai maks = 100 3,13 3,03 1,62

(2004-2005) (2005-2006) (2006-2007)

b. Nilai maks = 80 8,51 8,73 4,94

(visi Jabar mencapai IPM 80 pada tahun 2010) (2004-2005) (2005-2006) (2006-2007)




Tahun 2005-2007

Indeks


No Kabupaten/ Kota

AHH0 Indeks AHH0 Indeks AHH0 Indeks(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Kab. Bogor 44,50 42,42 41,82 66,94 69,90 67,10 70,17 67,28 70,47

2 Kab. Sukabumi 45,87 44,50 44,47 64,82 66,37 65,70 67,83 65,87 68,12

3 Kab. Cianjur 50,75 48,50 47,04 65,05 66,75 65,61 67,68 66,00 68,33

4 Kab. Bandung 46,37 43,50 42,38 65,85 68,09 66,23 68,72 66,98 69,97

5 Kab. Garut 55,94 54,83 52,83 62,02 61,70 62,64 62,73 63,56 64,27

6 Kab. Tasikmalaya 48,75 45,50 45,38 66,72 69,53 67,05 70,08 67,45 70,75

7 Kab. Ciamis 51,40 49,91 49,76 65,85 68,08 65,91 68,18 66,73 69,56

8 Kab. Kuningan 47,35 42,52 41,98 69,02 73,37 69,08 73,47 69,12 73,53

9 Kab. Cirebon 54,46 52,24 51,44 64,47 65,78 64,78 66,30 64,97 66,62

10 Kab. Majalengka 48,50 44,24 44,08 67,41 70,68 67,70 71,17 67,75 71,25

11 Kab. Sumedang 39,52 39,02 38,97 67,87 71,45 67,94 71,57 68,02 71,70

12 Kab. Indramayu 53,89 51,33 51,11 64,36 65,60 65,03 66,72 65,63 67,72

13 Kab. Subang 41,00 40,67 40,41 67,81 71,35 67,87 71,45 68,15 71,92

14 Kab. Purwakarta 43,36 41,50 41,33 67,13 70,22 67,66 71,10 67,84 71,40

15 Kab. Karawang 55,70 48,29 48,00 66,12 68,53 66,73 69,55 66,94 69,90

16 Kab. Bekasi 46,61 45,43 45,33 68,64 72,73 68,73 72,88 68,79 72,98

17 Kota Bogor 26,64 26,32 26,15 71,66 77,77 71,80 78,00 71,86 78,10

18 Kota Sukabumi 34,50 32,27 32,05 71,40 77,33 71,65 77,75 71,80 78,00

19 Kota Bandung 35,88 35,01 34,92 72,54 79,23 72,56 79,27 72,59 79,32

20 Kota Cirebon 32,50 31,67 31,23 69,16 73,60 69,23 73,72 69,42 74,03

21 Kota Bekasi 32,77 31,95 30,65 69,38 73,97 69,49 74,15 69,71 74,52

22 Kota Depok 29,28 28,07 27,99 72,17 78,62 72,97 79,95 73,03 80,05

23 Kota Cimahi 34,16 31,15 31,03 70,60 76,00 71,75 77,92 71,82 78,03

24 Kota Tasikmalaya 43,88 41,36 41,27 67,05 70,08 67,43 70,72 67,52 70,86

25 Kota Banjar 43,50 42,67 42,00 65,42 67,37 65,54 67,57 65,75 67,92

41,72 40,87 40,26 65,34 67,23 66,57 69,28 67,40 70,67

*) Angka RegionalSumber : Kompilasi data kabupaten /kota

Tabel 1.2. Angka IPM dan Komponennya Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Jawa Barat

Tahun2004 - 2006 *)

Jawa Barat

AKB

2004 2005 2006200620052004

Komponen Kesehatan

No Kabupaten/

KotaAMH Indeks AMH Indeks AMH Indeks

(1) (2) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Kab. Bogor 93,22 93,22 93,91 93,91 94,04 94,04

2 Kab. Sukabumi 96,23 96,23 96,59 96,59 96,77 96,77

3 Kab. Cianjur 96,51 96,51 96,67 96,67 96,79 96,79

4 Kab. Bandung 98,23 98,20 98,65 98,65 98,70 98,70

5 Kab. Garut 97,63 97,63 98,16 98,16 98,74 98,74

6 Kab. Tasikmalaya 97,90 97,90 98,19 98,19 98,37 98,37

7 Kab. Ciamis 95,67 95,67 95,74 95,74 96,18 96,18

8 Kab. Kuningan 91,88 91,88 94,12 94,12 94,56 94,56

9 Kab. Cirebon 88,73 88,73 89,34 89,34 89,56 89,56

10 Kab. Majalengka 91,92 91,92 92,33 92,33 92,60 92,60

11 Kab. Sumedang 98,01 98,01 98,72 98,72 98,86 98,86

12 Kab. Indramayu 78,76 78,76 80,43 80,43 83,03 83,03

13 Kab. Subang 87,85 87,85 88,42 88,42 88,58 88,58

14 Kab. Purwakarta 95,62 95,62 95,78 95,78 95,83 95,83

15 Kab. Karawang 87,98 87,98 88,40 88,40 88,52 88,52

16 Kab. Bekasi 92,67 92,67 92,70 92,70 92,85 92,85

17 Kota Bogor 98,51 98,51 98,92 98,92 98,98 98,98

18 Kota Sukabumi 99,03 99,03 99,06 99,06 99,08 99,08

19 Kota Bandung 99,01 99,01 99,12 99,12 99,31 99,31

20 Kota Cirebon 96,89 96,89 97,23 97,23 97,55 97,55

21 Kota Bekasi 98,71 98,71 98,85 98,85 98,86 98,86

22 Kota Depok 97,16 97,16 97,98 97,98 98,35 98,35

23 Kota Cimahi 99,82 99,82 99,84 99,84 99,84 99,84

24 Kota Tasikmalaya 98,80 98,80 98,85 98,85 98,94 98,94

25 Kota Banjar 95,64 95,64 96,20 95,80 96,54 95,80

93,96 93,96 94,52 94,52 94,90 94,90


2006Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf

Tabel 1.2. Angka IPM dan Komponennya Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Jawa BaratTahun 2004 - 2006 *)

Jawa Barat

Angka Melek Huruf

Komponen Pendidikan2004 2005

No Kabupaten/

Kota Indeks Indeks IndeksRLS Indeks Pendidikan RLS Indeks Pendidikan RLS Indeks Pendidikan

(1) (2) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

1 Kab. Bogor 6,26 41,73 76,06 6,69 44,60 77,47 7,13 47,53 78,54

2 Kab. Sukabumi 6,45 43,00 78,49 6,56 43,73 78,97 6,61 44,07 79,20

3 Kab. Cianjur 6,42 42,80 78,61 6,47 43,13 78,82 6,60 44,00 79,19

4 Kab. Bandung 8,03 53,53 83,31 8,26 55,07 84,12 8,39 55,93 84,44

5 Kab. Garut 6,86 45,76 80,34 6,97 46,47 80,93 7,12 47,47 81,65

6 Kab. Tasikmalaya 6,72 44,80 80,20 6,83 45,53 80,64 7,00 46,67 81,14

7 Kab. Ciamis 6,59 43,93 78,42 6,66 44,40 78,63 7,09 47,27 79,88

8 Kab. Kuningan 6,70 44,67 76,14 6,88 45,87 78,04 6,94 46,27 78,46

9 Kab. Cirebon 6,45 43,00 73,49 6,52 43,47 74,05 6,58 43,87 74,33

10 Kab. Majalengka 6,45 43,00 75,61 6,49 43,27 75,98 6,50 43,33 76,18

11 Kab. Sumedang 7,75 51,67 82,56 7,87 52,47 83,30 7,92 52,80 83,51

12 Kab. Indramayu 5,56 37,07 64,86 6,01 40,07 66,98 6,09 40,60 68,89

13 Kab. Subang 6,72 44,80 73,50 6,85 45,67 74,17 6,90 46,00 74,39

14 Kab. Purwakarta 7,17 47,80 79,68 7,31 48,73 80,10 7,42 49,47 80,38

15 Kab. Karawang 6,61 44,07 73,34 6,92 46,13 74,31 7,22 48,13 75,06

16 Kab. Bekasi 8,08 53,87 79,74 8,14 54,27 79,89 8,21 54,73 80,14

17 Kota Bogor 9,93 66,20 87,74 9,97 66,47 88,10 10,00 66,67 88,21

18 Kota Sukabumi 8,92 59,47 85,84 9,15 61,00 86,37 9,30 62,00 86,72

19 Kota Bandung 10,32 68,80 88,94 10,34 68,93 89,06 10,34 68,93 89,18

20 Kota Cirebon 9,45 63,00 85,59 9,98 66,53 87,00 10,20 68,00 87,70

21 Kota Bekasi 10,71 71,40 89,61 10,86 72,40 90,03 10,88 72,53 90,08

22 Kota Depok 10,18 67,87 87,40 10,61 70,73 88,90 10,64 70,93 89,21

23 Kota Cimahi 9,45 63,00 87,55 10,04 66,93 88,87 10,11 67,40 89,03

24 Kota Tasikmalaya 8,15 54,33 83,98 8,42 56,13 84,61 8,61 57,40 85,09

25 Kota Banjar 7,50 50,00 80,43 7,56 50,40 80,93 7,68 51,20 80,93

7,37 49,13 79,02 7,46 49,73 79,59 7,46 49,73 79,84


Tabel 1.2. Angka IPM dan Komponennya Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Jawa Barat

Tahun 2006 *)

Jawa Barat

Rata2 Lama Sekolah

Komponen Pendidikan2006

Rata2 Lama Sekolah Rata2 Lama Sekolah20052004

No

PPP Indeks PPP Indeks PPP Indeks(1) (2) (27) (28) (29) (30) (31) (32)

1 Kab. Bogor 552,45 58,34 556,75 59,33 561,21 60,36

2 Kab. Sukabumi 550,20 57,82 554,47 58,81 558,78 59,80

3 Kab. Cianjur 530,08 53,17 533,05 53,86 537,16 54,81

4 Kab. Bandung 534,32 54,15 536,49 54,65 545,83 56,81

5 Kab. Garut 546,12 56,88 548,50 57,43 559,25 59,91

6 Kab. Tasikmalaya 540,79 55,65 544,55 56,51 548,09 57,33

7 Kab. Ciamis ** 586,32 66,17 587,45 66,43 587,45 66,43

8 Kab. Kuningan 535,80 54,49 537,53 54,89 540,17 55,50

9 Kab. Cirebon 527,76 52,63 531,05 53,39 540,55 55,59

10 Kab. Majalengka 549,85 57,74 552,75 58,41 555,30 59,00

11 Kab. Sumedang 550,75 57,95 556,78 59,34 558,67 59,78

12 Kab. Indramayu 556,38 59,25 558,50 59,74 562,03 60,55

13 Kab. Subang 558,49 59,74 558,73 59,79 563,38 60,87

14 Kab. Purwakarta 545,23 56,67 548,24 57,37 550,02 57,78

15 Kab. Karawang 530,36 53,24 538,80 55,19 541,88 55,90

16 Kab. Bekasi 598,00 68,87 598,52 68,99 560,09 60,11

17 Kota Bogor 552,82 58,43 554,03 58,71 555,11 58,95

18 Kota Sukabumi 554,06 58,71 558,03 59,63 562,06 60,56

19 Kota Bandung 574,12 63,35 576,62 63,93 576,74 63,95

20 Kota Cirebon 544,83 56,58 546,02 56,85 548,46 57,42

21 Kota Bekasi 565,20 61,29 569,38 62,25 569,74 62,34

22 Kota Depok 579,30 64,55 579,52 64,60 579,76 64,65

23 Kota Cimahi 550,78 57,95 553,93 58,68 554,02 58,70

24 Kota Tasikmalaya 555,75 59,10 557,58 59,53 564,05 61,02

25 Kota Banjar ** 588,92 66,77 589,78 66,97 589,78 66,97

554,57 58,83 556,10 59,18 561,10 60,34

*) Angka Regional

**) Pebedaan Komponen Daya Beli

Sumber : Kompilasi data kabupaten /kota

Jawa Barat


Kabupaten/ KotaKomponen Daya Beli

2004 2005 2006

No2004 2005 2006

(1) (2) (33) (34) (35)

1 Kab. Bogor 68,10 68,99 69,79

2 Kab. Sukabumi 67,56 68,54 69,04

3 Kab. Cianjur 66,18 66,79 67,44

4 Kab. Bandung 68,52 69,16 70,41

5 Kab. Garut 66,31 67,03 68,61

6 Kab. Tasikmalaya 68,46 69,08 69,74

7 Kab. Ciamis ** 70,89 71,08 71,95

8 Kab. Kuningan 68,00 68,80 69,17

9 Kab. Cirebon 63,97 64,58 65,51

10 Kab. Majalengka 68,01 68,52 68,81

11 Kab. Sumedang 70,65 71,40 71,66

12 Kab. Indramayu 63,24 64,48 65,72

13 Kab. Subang 68,20 68,47 69,06

14 Kab. Purwakarta 68,86 69,52 69,85

15 Kab. Karawang 65,04 66,35 66,95

16 Kab. Bekasi 73,78 73,92 71,08

17 Kota Bogor 74,64 74,94 75,09

18 Kota Sukabumi 73,96 74,58 75,09

19 Kota Bandung 77,17 77,42 77,48

20 Kota Cirebon 71,92 72,52 73,05

21 Kota Bekasi 74,95 75,48 75,65

22 Kota Depok 76,85 77,81 77,97

23 Kota Cimahi 73,83 75,16 75,25

24 Kota Tasikmalaya 71,05 71,62 72,33

25 Kota Banjar ** 71,52 71,82 71,94

68,36 69,35 70,28

*) Angka Regional**) Pebedaan Komponen Daya Beli

Sumber : Kompilasi data kabupaten /kota

Jawa Barat


Kabupaten/ KotaIPM

No Kabupaten/Kota

N % N % N %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Kab. Bogor 2.085.587 50,86 2.015.347 49,14 4.100.934 100,00 2 Kab. Sukabumi 1.136.359 51,07 1.088.634 48,93 2.224.993 100,00 3 Kab. Cianjur 1.069.408 50,96 1.029.236 49,04 2.098.644 100,00 4 Kab. Bandung 2.108.890 49,46 2.155.044 50,54 4.263.934 100,00 5 Kab. Garut 1.182.875 50,96 1.138.195 49,04 2.321.070 100,00 6 Kab. Tasikmalaya 867.460 51,22 826.019 48,78 1.693.479 100,00 7 Kab. Ciamis 781.746 50,68 760.915 49,32 1.542.661 100,00 8 Kab. Kuningan 549.369 50,09 547.479 49,91 1.096.848 100,00 9 Kab. Cirebon 1.060.299 50,30 1.047.619 49,70 2.107.918 100,00 10 Kab. Majalengka 596.024 50,02 595.466 49,98 1.191.490 100,00 11 Kab. Sumedang 534.711 50,10 532.650 49,90 1.067.361 100,00 12 Kab. Indramayu 898.038 51,02 862.248 48,98 1.760.286 100,00 13 Kab. Subang 708.731 49,84 713.242 50,16 1.421.973 100,00 14 Kab. Purwakarta 389.864 50,59 380.796 49,41 770.660 100,00 15 Kab. Karawang 1.029.477 51,85 956.097 48,15 1.985.574 100,00 16 Kab. Bekasi 992.508 50,81 960.872 49,19 1.953.380 100,00 17 Kota Bogor 429.627 50,86 415.151 49,14 844.778 100,00 18 Kota Sukabumi 146.496 50,91 141.264 49,09 287.760 100,00 19 Kota Bandung 1.171.169 50,57 1.144.726 49,43 2.315.895 100,00 20 Kota Cirebon 139.849 49,75 141.240 50,25 281.089 100,00 21 Kota Bekasi 998.634 50,06 996.216 49,94 1.994.850 100,00 22 Kota Depok 688.390 50,11 685.470 49,89 1.373.860 100,00 23 Kota Cimahi 247.812 50,20 245.886 49,80 493.698 100,00 24 Kota Tasikmalaya 293.326 49,37 300.832 50,63 594.158 100,00 25 Kota Banjar 85.558 49,29 88.018 50,71 173.576 100,00

20.192.207 50,53 19.768.662 49,47 39.960.869 100,00 Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.1. Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin

Tahun 2005

Provinsi Jawa Barat

JENIS KELAMIN

Di Provinsi Jawa Barat

Laki-Laki Perempuan Laki-Laki+Perempuan

No Kabupaten/Kota

N % N % N %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Kab. Bogor 2.141.513 50,79 2.074.673 49,21 4.216.186 100,00 2 Kab. Sukabumi 1.151.103 51,37 1.089.798 48,63 2.240.901 100,00 3 Kab. Cianjur 1.100.412 51,78 1.024.611 48,22 2.125.023 100,00 4 Kab. Bandung 2.220.788 50,48 2.178.340 49,52 4.399.128 100,00 5 Kab. Garut 1.178.223 49,59 1.197.502 50,41 2.375.725 100,00 6 Kab. Tasikmalaya 879.406 50,44 863.918 49,56 1.743.324 100,00 7 Kab. Ciamis 781.641 49,94 783.480 50,06 1.565.121 100,00 8 Kab. Kuningan 566.005 50,59 552.771 49,41 1.118.776 100,00 9 Kab. Cirebon 1.052.676 49,31 1.081.980 50,69 2.134.656 100,00 10 Kab. Majalengka 589.040 49,17 608.954 50,83 1.197.994 100,00 11 Kab. Sumedang 541.401 49,67 548.488 50,33 1.089.889 100,00 12 Kab. Indramayu 886.264 49,84 892.132 50,16 1.778.396 100,00 13 Kab. Subang 730.656 50,70 710.535 49,30 1.441.191 100,00 14 Kab. Purwakarta 396.879 50,57 387.918 49,43 784.797 100,00 15 Kab. Karawang 1.037.296 51,07 993.832 48,93 2.031.128 100,00 16 Kab. Bekasi 1.028.526 51,65 962.704 48,35 1.991.230 100,00 17 Kota Bogor 449.793 52,56 406.053 47,44 855.846 100,00 18 Kota Sukabumi 151.158 51,30 143.488 48,70 294.646 100,00 19 Kota Bandung 1.174.528 50,18 1.166.096 49,82 2.340.624 100,00 20 Kota Cirebon 138.879 48,67 146.484 51,33 285.363 100,00 21 Kota Bekasi 1.016.576 49,83 1.023.682 50,17 2.040.258 100,00 22 Kota Depok 716.672 51,43 676.896 48,57 1.393.568 100,00 23 Kota Cimahi 252.500 49,88 253.750 50,12 506.250 100,00 24 Kota Tasikmalaya 309.420 50,69 301.036 49,31 610.456 100,00 25 Kota Banjar 87.953 49,66 89.165 50,34 177.118 100,00

20.579.308 50,52 20.158.286 49,48 40.737.594 100,00 Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Survei Sosial Ekonomi Daerah 2006

Tabel 2.1. Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin

Tahun 2006

Provinsi Jawa Barat

JENIS KELAMIN

Di Provinsi Jawa Barat

Laki-Laki Perempuan Laki-Laki+Perempuan

No Kabupaten/ Rata-rataKota 2005 2006 Pertumbuhan

N N 2004-2005(1) (2) (3) (4) (5)

1 Kab. Bogor 4.100.934 4.216.186 2,812 Kab. Sukabumi 2.224.993 2.240.901 0,713 Kab. Cianjur 2.098.644 2.125.023 1,264 Kab. Bandung 4.263.934 4.399.128 3,175 Kab. Garut 2.321.070 2.375.725 2,356 Kab. Tasikmalaya 1.693.479 1.743.324 2,947 Kab. Ciamis 1.542.661 1.565.121 1,468 Kab. Kuningan 1.096.848 1.118.776 2,009 Kab. Cirebon 2.107.918 2.134.656 1,2710 Kab. Majalengka 1.191.490 1.197.994 0,5511 Kab. Sumedang 1.067.361 1.089.889 2,1112 Kab. Indramayu 1.760.286 1.778.396 1,0313 Kab. Subang 1.421.973 1.441.191 1,3514 Kab. Purwakarta 770.660 784.797 1,8315 Kab. Karawang 1.985.574 2.031.128 2,2916 Kab. Bekasi 1.953.380 1.991.230 1,9417 Kota Bogor 844.778 855.846 1,3118 Kota Sukabumi 287.760 294.646 2,3919 Kota Bandung 2.315.895 2.340.624 1,0720 Kota Cirebon 281.089 285.363 1,5221 Kota Bekasi 1.994.850 2.040.258 2,2822 Kota Depok 1.373.860 1.393.568 1,4323 Kota Cimahi 493.698 506.250 2,5424 Kota Tasikmalaya 594.158 610.456 2,7425 Kota Banjar 173.576 177.118 2,04

39.960.869 40.737.594 1,94Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2005-2006

Tabel 2.2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/KotaDi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2006

Propinsi Jawa Barat

Jumlah Penduduk

Kabupaten/ No Kota

(1) (2) (3) (4)

1 Kab. Bogor 10,26 10,352 Kab. Sukabumi 5,57 5,503 Kab. Cianjur 5,25 5,224 Kab. Bandung 10,67 10,805 Kab. Garut 5,81 5,836 Kab. Tasikmalaya 4,24 4,287 Kab. Ciamis 3,86 3,848 Kab. Kuningan 2,74 2,759 Kab. Cirebon 5,27 5,2410 Kab. Majalengka 2,98 2,9411 Kab. Sumedang 2,67 2,6812 Kab. Indramayu 4,41 4,3713 Kab. Subang 3,56 3,5414 Kab. Purwakarta 1,93 1,9315 Kab. Karawang 4,97 4,9916 Kab. Bekasi 4,89 4,8917 Kota Bogor 2,11 2,1018 Kota Sukabumi 0,72 0,7219 Kota Bandung 5,80 5,7520 Kota Cirebon 0,70 0,7021 Kota Bekasi 4,99 5,0122 Kota Depok 3,44 3,4223 Kota Cimahi 1,24 1,2424 Kota Tasikmalaya 1,49 1,5025 Kota Banjar 0,43 0,43

100,00 100,00Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2004-2006

Tabel 2.3. Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/KotaDi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2006

Provinsi Jawa Barat

2005

Distribusi Penduduk

2006

No Kabupaten/ Luas Wilayah

Kota (Km2)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Kab. Bogor 2.371,21 1.729,47 1.778,07 2 Kab. Sukabumi 3.867,16 575,36 579,47 3 Kab. Cianjur 3.460,82 606,40 614,02 4 Kab. Bandung 2.913,79 1.463,36 1.509,76 5 Kab. Garut 3.045,33 762,17 780,12 6 Kab. Tasikmalaya 2.568,61 659,30 678,70 7 Kab. Ciamis 2.388,57 645,85 655,25 8 Kab. Kuningan 1.117,00 981,96 1.001,59 9 Kab. Cirebon 974,00 2.164,19 2.191,64 10 Kab. Majalengka 1.210,00 984,70 990,08 11 Kab. Sumedang 1.421,82 750,70 766,54 12 Kab. Indramayu 1.935,27 909,58 918,94 13 Kab. Subang 1.864,00 762,86 773,17 14 Kab. Purwakarta 971,72 793,09 807,64 15 Kab. Karawang 1.578,45 1.257,93 1.286,79 16 Kab. Bekasi 1.082,68 1.804,21 1.839,17 17 Kota Bogor 112,74 7.493,15 7.591,33 18 Kota Sukabumi 48,44 5.940,55 6.082,70 19 Kota Bandung 168,06 13.780,17 13.927,31 20 Kota Cirebon 37,36 7.523,80 7.638,20 21 Kota Bekasi 201,55 9.897,54 10.122,84 22 Kota Depok 906,55 1.515,48 1.537,22 23 Kota Cimahi 40,23 12.271,89 12.583,89 24 Kota Tasikmalaya 171,56 3.463,27 3.558,27 25 Kota Banjar 131,97 1.315,27 1.342,11

34.588,89 1.155,31 1.177,77 Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2005-2006

Luas Wilayah diolah dari hasil Registrasi Penduduk

Tabel 2.4. Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/KotaDi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2006

Provinsi Jawa Barat

2005

Kepadatan Penduduk

2006

No Kabupaten/

Kota

(1) (2) (3) (4)



Tabel 2.5. Angka Ketergantungan (Dependency Ratio ) Menurut Kabupaten/KotaDi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2006

Provinsi Jawa Barat

20062005

Angka Ketergantungan (Dependency Ratio )

Kabupaten/ No Kota

(1) (2) (3) (4)



Tabel 2.6. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio ) Menurut Kabupaten/KotaDi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2006

Provinsi Jawa Barat

20062005

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio )

No Kabupaten/ Kota

0-14 15-64 65+(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Kab. Bogor 106,66 101,90 100,19 103,492 Kab. Sukabumi 101,11 105,75 104,93 104,383 Kab. Cianjur 94,99 106,79 143,32 103,904 Kab. Bandung 92,51 100,22 100,98 97,865 Kab. Garut 110,04 100,62 103,53 103,936 Kab. Tasikmalaya 116,96 100,66 96,69 105,027 Kab. Ciamis 120,42 100,36 73,25 102,748 Kab. Kuningan 98,17 101,61 98,25 100,359 Kab. Cirebon 104,46 100,28 92,55 101,2110 Kab. Majalengka 111,74 97,18 87,13 100,0911 Kab. Sumedang 116,59 95,16 93,30 100,3912 Kab. Indramayu 103,61 106,71 76,21 104,1513 Kab. Subang 99,70 98,63 105,70 99,3714 Kab. Purwakarta 106,91 100,19 103,27 102,3815 Kab. Karawang 124,01 102,06 98,27 107,6716 Kab. Bekasi 112,20 100,70 76,48 103,2917 Kota Bogor 108,14 101,08 116,00 103,4918 Kota Sukabumi 111,24 102,99 74,29 103,7019 Kota Bandung 103,95 102,35 90,38 102,3120 Kota Cirebon 108,18 95,06 110,34 99,0221 Kota Bekasi 98,92 102,25 50,00 100,2422 Kota Depok 104,21 98,93 100,00 100,4323 Kota Cimahi 113,68 96,02 108,70 100,7824 Kota Tasikmalaya 103,40 94,06 114,14 97,5025 Kota Banjar 102,33 93,60 114,46 97,21

105,20 101,20 96,14 102,14Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Provinsi Jawa Barat

Tabel 2.7. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio ) Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio )Total

No Kabupaten/ Kota

0-14 15-64 65+(1) (2) (3) (4) (5) (6)


103,66 101,44 101,37 102,09Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Survei Sosial Ekonomi Daerah 2006

Provinsi Jawa Barat

Tabel 2.7. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio ) Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Tahun 2006

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio )Total

No Kabupaten/ Kota

2005 2006(1) (2) (3) (4)


22,40 23,01Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat, Suseda 2005, Suseda 2006

Provinsi Jawa Barat

Tabel 2.8. Rata-rata Umur Perkawinan Pertama Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2005-2006

Rata-rata Umur Perkawinan Pertama

No Kabupaten/ Kota

2005 2006(1) (2) (3) (4)


2,10 2,06*)Dihitung menggunakan metode RelleSumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat, Suseda 2005, Suseda 2006

Jawa Barat

Tabel 2.9. Total Fertility Rate (TFR) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2005-2006

Total Fertility Rate *)

Kabupaten/ Persentase GarisKota penduduk kemiskinan

miskin (%) (Rp/kap/bulan)(1) (3) (4)

01. Kab. Bogor 476.371 12,56 121.86702. Kab. Sukabumi 353.871 16,32 122.50803. Kab. Cianjur 388.770 19,05 127.91404. Kab. Bandung 515.312 12,78 133.54305. Kab. Garut 338.620 15,48 120.98606. Kab. Tasikmalaya 285.736 17,99 121.06307. Kab. Ciamis 228.100 15,18 120.79808. Kab. Kuningan 201.680 19,50 123.26709. Kab. Cirebon 353.138 17,33 120.07410. Kab. Majalengka 203.671 17,66 129.54711. Kab. Sumedang 130.046 12,82 130.14512. Kab. Indramayu 288.561 17,46 146.20313. Kab. Subang 220.359 16,07 145.39314. Kab. Purwakarta 97.628 13,09 144.73015. Kab. Karawang 256.011 13,60 140.42516. Kab. Bekasi 127.517 6,86 131.63771. Kota Bogor 65.188 8,22 149.40172. Kota Sukabumi 20.531 7,67 130.85073. Kota Bandung 88.095 3,95 148.72374. Kota Cirebon 21.154 7,76 136.67275. Kota Bekasi 58.076 3,15 132.92176. Kota Depok 64.986 4,96 197.30477. Kota Cimahi 45.597 9,68 136.21478. Kota Tasikmalaya 52.693 9,32 134.05679. Kota Banjar 17.302 10,66 136.384

Provinsi Jawa Barat 4.899.013 12,90 130.503*) Penduduk Miskin dihitung berdasarkan pendekatan pengeluaranSumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Susenas 2003

Tabel 2.10. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan Garis kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota

Tahun 2003di Provinsi Jawa Barat

Jumlahpenduduk

miskin(2)

Kabupaten/ Persentase GarisKota penduduk kemiskinan

miskin (%) (Rp/kap/bulan)(1) (3) (4)

01. Kab. Bogor 453,400 11,94 130.92702. Kab. Sukabumi 321,400 14,70 111.20203. Kab. Cianjur 357,900 17,36 121.90204. Kab. Bandung 483,600 11,84 133.57805. Kab. Garut 338,300 15,37 108.26606. Kab. Tasikmalaya 260,900 16,14 116.02407. Kab. Ciamis 221,900 14,73 123.21708. Kab. Kuningan 196,800 18,95 130.53109. Kab. Cirebon 341,200 16,59 120.34610. Kab. Majalengka 202,000 17,42 122.68511. Kab. Sumedang 120,300 11,74 154.74312. Kab. Indramayu 273,000 16,49 159.90113. Kab. Subang 202,500 14,67 150.67414. Kab. Purwakarta 95,500 12,60 123.48415. Kab. Karawang 252,100 13,28 134.67516. Kab. Bekasi 121,700 6,35 114.62471. Kota Bogor 67,700 7,85 168.11172. Kota Sukabumi 16,800 6,16 131.73873. Kota Bandung 75,500 3,38 173.94574. Kota Cirebon 20,700 7,52 126.52375. Kota Bekasi 58,200 3,04 163.38576. Kota Depok 64,000 4,84 162.35277. Kota Cimahi 43,500 8,85 156.53378. Kota Tasikmalaya 48,600 8,48 139.35079. Kota Banjar 16,900 10,33 96.653

Provinsi Jawa Barat 4.654,200 12,10 137.929*) Penduduk Miskin dihitung berdasarkan pendekatan pengeluaranSumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Susenas 2004

Tabel 2.10. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan Garis kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota

Tahun 2004di Provinsi Jawa Barat

Jumlahpenduduk

miskin(2)

Kabupaten/ PersentaseKota Rumahtangga RMT Miskin

Miskin PSE'05 Terhadap RMT Suseda'05(1) (3) (4)

01. Kab. Bogor 967.136 256.929 26,5702. Kab. Sukabumi 625.808 228.395 36,5003. Kab. Cianjur 598.720 196.166 32,7604. Kab. Bandung 1.100.960 280.682 25,4905. Kab. Garut 576.000 221.148 38,3906. Kab. Tasikmalaya 474.224 143.098 30,1807. Kab. Ciamis 538.944 118.705 22,0308. Kab. Kuningan 290.432 84.446 29,0809. Kab. Cirebon 541.648 203.137 37,5010. Kab. Majalengka 370.800 115.339 31,1111. Kab. Sumedang 322.960 82.719 25,6112. Kab. Indramayu 520.896 169.701 32,5813. Kab. Subang 438.960 147.554 33,6114. Kab. Purwakarta 208.608 58.461 28,0215. Kab. Karawang 554.576 191.618 34,5516. Kab. Bekasi 494.992 111.577 22,5471. Kota Bogor 199.648 41.398 20,7472. Kota Sukabumi 72.144 12.346 17,1173. Kota Bandung 672.896 84.287 12,5374. Kota Cirebon 75.712 15.024 19,8475. Kota Bekasi 470.752 38.109 8,1076. Kota Depok 322.770 32.085 9,9477. Kota Cimahi 131.424 21.937 16,6978. Kota Tasikmalaya 163.648 39.448 24,1179. Kota Banjar 46.752 10.908 23,33

Provinsi Jawa Barat 10.781.410 2.905.217 26,95

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, PSE 2005

(2)

Jumlah

Tabel 2.10. Jumlah Rumahtangga dan Rumahtangga Miskin, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005

RumahtanggaSuseda'05

No Kabupaten/Kota

5-6 7-12 13-15 16-18 19-24N N N N N N

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Kab. Bogor 172.892 605.782 273.516 244.374 445.942 1.742.506 2 Kab. Sukabumi 57.474 308.857 151.297 124.042 238.018 879.688 3 Kab. Cianjur 112.788 328.720 141.688 122.024 176.196 881.416 4 Kab. Bandung 178.816 521.972 220.872 202.404 545.062 1.669.126 5 Kab. Garut 107.615 345.960 152.295 100.985 237.350 944.205 6 Kab. Tasikmalaya 70.539 220.506 88.183 97.788 149.005 626.021 7 Kab. Ciamis 41.845 176.268 82.548 66.567 130.809 498.037 8 Kab. Kuningan 48.671 140.903 55.518 50.776 112.796 408.664 9 Kab. Cirebon 109.030 289.996 113.547 137.451 265.893 915.917 10 Kab. Majalengka 42.334 136.832 57.090 54.418 135.078 425.752 11 Kab. Sumedang 31.404 124.890 65.163 48.597 95.193 365.247 12 Kab. Indramayu 61.632 222.468 109.770 92.292 174.222 660.384 13 Kab. Subang 58.701 159.097 60.617 70.645 134.517 483.577 14 Kab. Purwakarta 24.842 102.680 49.531 39.329 90.398 306.780 15 Kab. Karawang 61.535 242.790 122.246 121.377 205.745 753.693 16 Kab. Bekasi 72.028 279.070 117.634 121.176 230.494 820.402 17 Kota Bogor 38.775 102.366 51.183 48.598 104.951 345.873 18 Kota Sukabumi 11.554 35.098 14.824 18.748 29.866 110.090 19 Kota Bandung 69.093 255.900 123.685 122.832 284.049 855.559 20 Kota Cirebon 10.914 36.166 15.622 18.190 34.882 115.774 21 Kota Bekasi 83.824 273.234 106.392 115.258 257.114 835.822 22 Kota Depok 54.750 156.950 59.860 83.220 173.010 527.790 23 Kota Cimahi 19.581 52.965 22.149 26.643 66.768 188.106 24 Kota Tasikmalaya 26.136 80.362 33.384 31.188 62.924 233.994 25 Kota Banjar 5.532 20.692 10.312 9.162 17.872 63.570

1.572.305 5.220.524 2.298.926 2.168.084 4.398.154 15.657.993 Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Jawa Barat

Tabel 2.11. Penduduk Usia 5-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, dan Kelompok Umur Pendidikan di Provinsi Jawa Barat

Kelompok UmurJumlah

Tahun 2005

No Kabupaten/Kota

5-6 7-12 13-15 16-18 19-24N N N N N N

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Kab. Bogor 194.703 633.447 283.002 269.331 404.694 1.785.177 2 Kab. Sukabumi 91.202 306.184 137.224 119.118 209.336 863.064 3 Kab. Cianjur 87.091 303.663 123.441 123.732 201.400 839.327 4 Kab. Bandung 182.502 551.169 274.651 223.869 466.894 1.699.085 5 Kab. Garut 105.067 334.436 155.576 134.223 224.138 953.440 6 Kab. Tasikmalaya 69.268 225.584 110.934 90.900 156.586 653.272 7 Kab. Ciamis 64.422 179.187 75.018 79.914 113.670 512.211 8 Kab. Kuningan 39.059 138.775 65.049 60.888 96.298 400.069 9 Kab. Cirebon 102.582 283.104 138.888 120.942 235.188 880.704 10 Kab. Majalengka 46.530 149.007 65.456 55.051 91.275 407.319 11 Kab. Sumedang 33.295 120.076 59.621 46.941 100.958 360.891 12 Kab. Indramayu 61.548 228.608 97.448 103.764 169.384 660.752 13 Kab. Subang 45.954 171.753 76.575 63.590 133.815 491.687 14 Kab. Purwakarta 36.498 112.476 50.610 41.469 72.708 313.761 15 Kab. Karawang 67.164 276.576 134.792 121.780 230.580 830.892 16 Kab. Bekasi 91.442 274.656 147.672 118.716 228.566 861.052 17 Kota Bogor 36.693 103.761 46.413 46.656 115.911 349.434 18 Kota Sukabumi 9.912 36.108 18.290 16.166 31.742 112.218 19 Kota Bandung 82.336 243.536 123.504 120.032 305.040 874.448 20 Kota Cirebon 11.700 31.824 17.082 17.316 32.292 110.214 21 Kota Bekasi 85.690 248.710 118.712 126.654 218.614 798.380 22 Kota Depok 48.224 155.232 74.624 82.720 160.160 520.960 23 Kota Cimahi 19.125 61.500 24.000 26.500 64.625 195.750 24 Kota Tasikmalaya 27.696 69.970 32.558 27.402 69.074 226.700 25 Kota Banjar 6.320 19.779 10.049 8.718 17.119 61.985

1.646.023 5.259.121 2.461.189 2.246.392 4.150.067 15.762.792 Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Survei Sosial Ekonomi Daerah 2006

Jawa Barat

Tabel 2.11. Penduduk Usia 5-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, dan Kelompok Umur Pendidikan di Provinsi Jawa Barat

Kelompok UmurJumlah

Tahun 2006

No Kabupaten/ Kota

2004 2005 2006 2004 2005 2006(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Kab. Bogor 44,50 42,42 41,82 66,94 67,10 67,282 Kab. Sukabumi 45,87 44,50 44,47 64,82 65,70 65,873 Kab. Cianjur 50,75 48,50 47,04 65,05 65,61 66,004 Kab. Bandung 46,37 43,50 42,38 65,85 66,23 66,985 Kab. Garut 55,94 54,83 52,83 62,02 62,64 63,566 Kab. Tasikmalaya 48,75 45,50 45,38 66,72 67,05 67,457 Kab. Ciamis 51,40 49,91 49,76 65,85 65,91 66,738 Kab. Kuningan 47,35 42,52 41,98 69,02 69,08 69,129 Kab. Cirebon 54,46 52,24 51,44 64,47 64,78 64,9710 Kab. Majalengka 48,50 44,24 44,08 67,41 67,70 67,7911 Kab. Sumedang 39,52 39,02 38,97 67,87 67,94 68,0212 Kab. Indramayu 53,89 51,33 51,11 64,36 65,03 65,6313 Kab. Subang 41,00 40,67 40,41 67,81 67,87 68,1514 Kab. Purwakarta 43,36 41,50 41,33 67,13 67,66 67,8415 Kab. Karawang 55,70 48,29 48,00 66,12 66,73 66,9116 Kab. Bekasi 46,61 45,43 45,33 68,64 68,73 68,7917 Kota Bogor 26,64 26,32 26,15 71,66 71,80 71,8618 Kota Sukabumi 34,50 32,27 32,05 71,40 71,65 71,8019 Kota Bandung 35,88 35,01 34,92 72,54 72,56 72,5920 Kota Cirebon 32,50 31,67 31,23 69,16 69,23 69,4221 Kota Bekasi 32,77 31,95 30,65 69,38 69,49 69,7122 Kota Depok 29,28 28,07 27,99 72,17 72,97 73,0323 Kota Cimahi 34,16 31,15 31,03 70,60 71,75 71,8224 Kota Tasikmalaya 43,88 41,36 41,27 67,05 67,43 67,5225 Kota. Banjar 43,50 42,67 42,00 65,42 65,54 65,75

41,72 40,87 40,26 65,34 66,57 67,08Sumber : Hasil Rekonsiliasi Data Kabupaten/Kota

BPS Provinsi Jawa Barat, Angka Regional

Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.1. Infant Mortality Rate (IMR) dan Angka Harapan Hidup (AHH0)Di Provinsi Jawa Barat

Tahun 2004-2006

Indikator KesehatanInfant Mortality Rate (IMR) Angka Harapan Hidup (AHH0)

Tabel 3.2. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Keluhan Kesehatan UtamaYang Dialami Sebulan yang Lalu

Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005

No Kabupaten/Kota

Ya Tidak Ya Tidak Ya TidakN N N N N N

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Kab. Bogor 10,00 90,00 12,02 87,98 15,10 84,902 Kab. Sukabumi 10,68 89,32 11,26 88,74 10,81 89,193 Kab. Cianjur 8,70 91,30 8,55 91,45 5,57 94,434 Kab. Bandung 6,48 93,52 8,06 91,94 7,81 92,195 Kab. Garut 12,61 87,39 13,41 86,59 12,63 87,376 Kab. Tasikmalaya 9,43 90,57 11,52 88,48 12,67 87,337 Kab. Ciamis 9,64 90,36 15,93 84,07 17,42 82,588 Kab. Kuningan 8,50 91,50 8,72 91,28 8,38 91,629 Kab. Cirebon 16,08 83,92 17,38 82,62 22,84 77,1610 Kab. Majalengka 10,67 89,33 17,20 82,80 16,63 83,3711 Kab. Sumedang 6,36 93,64 10,51 89,49 13,84 86,1612 Kab. Indramayu 6,93 93,07 6,50 93,50 8,26 91,7413 Kab. Subang 6,10 93,90 6,38 93,62 6,17 93,8314 Kab. Purwakarta 14,03 85,97 13,49 86,51 17,43 82,5715 Kab. Karawang 9,75 90,25 12,04 87,96 11,96 88,0416 Kab. Bekasi 5,68 94,32 6,95 93,05 8,47 91,5317 Kota Bogor 3,85 96,15 4,93 95,07 3,97 96,0318 Kota Sukabumi 7,89 92,11 8,33 91,67 8,48 91,5219 Kota Bandung 9,54 90,46 11,51 88,49 11,07 88,9320 Kota Cirebon 6,89 93,11 11,48 88,52 12,55 87,4521 Kota Bekasi 5,00 95,00 8,96 91,04 9,52 90,4822 Kota Depok 13,26 86,74 16,12 83,88 18,13 81,8723 Kota Cimahi 7,38 92,62 9,59 90,41 8,42 91,5824 Kota Tasikmalaya 9,66 90,34 13,16 86,84 13,34 86,6625 Kota Banjar 12,08 87,92 14,39 85,61 16,23 83,77

9,14 90,86 11,01 88,99 11,80 88,20Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat

Suseda 2005

Provinsi Jawa Barat

KELUHAN KESEHATAN UTAMALaki-Laki

Panas Batuk Pilek



No Kabupaten/Kota


(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Suseda 2005

LainnyaSakit Kepala

Laki-LakiKELUHAN KESEHATAN UTAMA

Diare/Buang Air

Provinsi Jawa Barat



No Kabupaten/Kota


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



Suseda 2005

Pilek

Provinsi Jawa Barat

PerempuanKELUHAN KESEHATAN UTAMA

Panas Batuk



No Kabupaten/Kota


(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Suseda 2005

Diare/Buang Air

Provinsi Jawa Barat

PerempuanKELUHAN KESEHATAN UTAMA

LainnyaSakit Kepala



Laki-Laki+PerempuanNo Kabupaten/

KotaYa Tidak Ya Tidak Ya TidakN N N N N N

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



Suseda 2005

PilekKELUHAN KESEHATAN UTAMA

Provinsi Jawa Barat

Panas Batuk





(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Suseda 2005

Provinsi Jawa Barat

KELUHAN KESEHATAN UTAMADiare/Buang Air LainnyaSakit Kepala



No Kabupaten/Kota


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



Suseda 2006

Batuk Pilek

Provinsi Jawa Barat

PanasKELUHAN KESEHATAN UTAMA

Laki-Laki



No Kabupaten/Kota


(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Suseda 2006

Diare/Buang Air

Provinsi Jawa Barat

LainnyaSakit Kepala

Laki-LakiKELUHAN KESEHATAN UTAMA



No Kabupaten/Kota


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



Suseda 2006

KELUHAN KESEHATAN UTAMAPanas Batuk

Perempuan

Pilek

Provinsi Jawa Barat



No Kabupaten/Kota


(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Suseda 2006

KELUHAN KESEHATAN UTAMADiare/Buang Air Lainnya

Perempuan

Sakit Kepala

Provinsi Jawa Barat





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



Suseda 2006

KELUHAN KESEHATAN UTAMA

Provinsi Jawa Barat

Panas Batuk Pilek





(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Suseda 2006

Provinsi Jawa Barat

KELUHAN KESEHATAN UTAMADiare/Buang Air LainnyaSakit Kepala

No Kabupaten/Kota

=< 3 4-7 8-14 15-21 22-30% % % % % %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



Suseda 2005

Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Yang Lalu

di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005

Jumlah JUMLAH HARI SAKIT

Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Hari Sakit

Laki-laki

No Kabupaten/Kota

=< 3 4-7 8-14 15-21 22-30% % % % % %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



Suseda 2005

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Yang LaluMenurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Hari Sakit


Perempuan

JUMLAH HARI SAKITJumlah

Provinsi Jawa Barat

No Kabupaten/Kota

=< 3 4-7 8-14 15-21 22-30% % % % % %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



Suseda 2005

Provinsi Jawa Barat


Laki-laki+Perempuan


Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Hari Sakitdi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005

No Kabupaten/Kota

=< 3 4-7 8-14 15-21 22-30% % % % % %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



Suseda 2006

Provinsi Jawa Barat



Jumlah JUMLAH HARI SAKIT

Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Hari Sakit

Laki-laki

No Kabupaten/Kota

=< 3 4-7 8-14 15-21 22-30% % % % % %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



Suseda 2006

Provinsi Jawa Barat


Perempuan



No Kabupaten/Kota

=< 3 4-7 8-14 15-21 22-30% % % % % %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



Suseda 2006

Provinsi Jawa Barat


Laki-laki+Perempuan



No Kabupaten/Kota Dokter Bidan Tenaga Dukun Famili Lainnya

Medis Lain% % % % % % %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Kab. Bogor 5,86 40,39 0,50 53,25 0,00 0,00 100,002 Kab. Sukabumi 2,49 26,02 0,00 71,49 0,00 0,00 100,003 Kab. Cianjur 2,01 26,50 0,00 71,49 0,00 0,00 100,004 Kab. Bandung 6,57 52,34 0,00 36,93 3,70 0,46 100,005 Kab. Garut 0,76 31,52 0,76 66,19 0,76 0,00 100,006 Kab. Tasikmalaya 2,45 46,48 0,00 45,73 5,33 0,00 100,007 Kab. Ciamis 3,45 58,55 0,00 33,82 4,18 0,00 100,008 Kab. Kuningan 7,11 77,79 0,00 13,76 1,33 0,00 100,009 Kab. Cirebon 3,81 71,08 0,00 17,64 5,64 1,83 100,0010 Kab. Majalengka 4,20 54,18 0,00 41,63 0,00 0,00 100,0011 Kab. Sumedang 3,75 72,81 1,37 22,08 0,00 0,00 100,0012 Kab. Indramayu 3,65 56,87 0,00 36,84 0,00 2,63 100,0013 Kab. Subang 3,77 78,50 0,00 15,12 1,46 1,15 100,0014 Kab. Purwakarta 12,95 44,84 0,00 39,53 2,67 0,00 100,0015 Kab. Karawang 0,91 66,37 0,00 29,98 0,00 2,73 100,0016 Kab. Bekasi 9,79 63,81 0,00 16,35 6,31 3,74 100,0017 Kota Bogor 21,88 68,75 0,00 9,38 0,00 0,00 100,0018 Kota Sukabumi 4,76 63,49 0,00 30,16 1,59 0,00 100,0019 Kota Bandung 9,92 71,07 1,65 17,36 0,00 0,00 100,0020 Kota Cirebon 7,92 72,28 1,98 11,88 5,94 0,00 100,0021 Kota Bekasi 14,43 78,35 1,03 4,12 2,06 0,00 100,0022 Kota Depok 39,53 51,16 1,16 8,14 0,00 0,00 100,0023 Kota Cimahi 10,14 69,57 1,45 18,84 0,00 0,00 100,0024 Kota Tasikmalaya 8,58 86,08 0,00 5,34 0,00 0,00 100,0025 Kota Banjar 0,00 48,92 2,05 44,93 2,05 2,05 100,00

6,94 54,60 0,38 35,83 1,68 0,57 100,00Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat

Suseda 2005

Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.4. Persentase Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran TerakhirDi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005

PENOLONG WAKTU LAHIR TERAKHIRLaki-Laki

Jumlah


Medis Lain% % % % % % %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



Suseda 2005

Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005Tabel 3.4. Persentase Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Terakhir

Provinsi Jawa Barat

PerempuanPENOLONG WAKTU LAHIR TERAKHIR

Jumlah


Medis Lain% % % % % % %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



Suseda 2005

Provinsi Jawa Barat

Laki-Laki+PerempuanPENOLONG WAKTU LAHIR TERAKHIR

Jumlah



Medis Lain% % % % % % %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



Suseda 2006

Provinsi Jawa Barat


PENOLONG WAKTU LAHIR TERAKHIRLaki-Laki

Jumlah


Medis Lain% % % % % % %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



Suseda 2006

Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006Tabel 3.4. Persentase Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Terakhir

Provinsi Jawa Barat

PerempuanPENOLONG WAKTU LAHIR TERAKHIR

Jumlah


Medis Lain% % % % % % %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



Suseda 2006


Provinsi Jawa Barat

Laki-Laki+PerempuanPENOLONG WAKTU LAHIR TERAKHIR

Jumlah

No Kabupaten/Kota 0 1-5 6-11 12-17 18-23 24+

% % % % % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



Suseda 2005

Tabel 3.5. Persentase Balita Yang Pernah Disusui Menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya DisusuiDi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005

Laki-Laki

Jumlah LAMA DISUSUI (BULAN)

Provinsi Jawa Barat


% % % % % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



Suseda 2005

Provinsi Jawa Barat


Perempuan



% % % % % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



Suseda 2005

Laki-Laki+Perempuan

Jumlah

Provinsi Jawa Barat

LAMA DISUSUI (BULAN)



% % % % % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



Suseda 2006

Provinsi Jawa Barat


Laki-Laki



% % % % % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



Suseda 2006

Provinsi Jawa Barat


Perempuan



% % % % % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



Suseda 2006


Laki-Laki+Perempuan

Jumlah

Provinsi Jawa Barat

LAMA DISUSUI (BULAN)

No Kabupaten/ Kota 7-12 13-15 16-18 19-24

% % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6)


96,87 78,52 47,29 11,15Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2005

Tabel 4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis KelaminDi Provinsi Jawa Barat, Tahun 2005

Angka Partisipasi Sekolah (APS)Laki-Laki

Provinsi Jawa Barat


% % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6)



Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2005Tabel 4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Provinsi Jawa Barat

Perempuan


% % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6)



Provinsi Jawa Barat

Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2005

Laki-Laki+Perempuan

Tabel 4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin



% % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6)



Laki-Laki

Provinsi Jawa Barat

Tabel 4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis KelaminDi Provinsi Jawa Barat, Tahun 2006



% % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6)



PerempuanAngka Partisipasi Sekolah (APS)

Provinsi Jawa Barat

Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2006Tabel 4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin


% % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6)




Provinsi Jawa Barat


Laki-Laki+Perempuan

Tabel 4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin

Laki-LakiNo Kabupaten/

Kota SD/Sederajat SLTP/Sdrjt SLTA/Sdrjt% % %

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Kab. Bogor 106,61 69,02 37,302 Kab. Sukabumi 102,57 75,51 47,973 Kab. Cianjur 104,63 59,81 31,044 Kab. Bandung 100,57 86,55 55,435 Kab. Garut 102,29 76,31 38,186 Kab. Tasikmalaya 107,44 74,34 29,557 Kab. Ciamis 98,92 88,32 49,508 Kab. Kuningan 101,85 86,17 62,549 Kab. Cirebon 110,45 70,86 40,2110 Kab. Majalengka 107,96 64,87 36,4311 Kab. Sumedang 106,91 88,37 74,8512 Kab. Indramayu 106,16 66,83 39,5913 Kab. Subang 111,61 85,16 59,2114 Kab. Purwakarta 97,59 77,69 57,3715 Kab. Karawang 102,44 73,84 58,4416 Kab. Bekasi 104,03 81,20 61,6617 Kota Bogor 107,48 90,91 67,5218 Kota Sukabumi 103,80 91,67 81,0919 Kota Bandung 104,55 97,24 86,8720 Kota Cirebon 102,74 88,18 67,9021 Kota Bekasi 111,36 97,83 92,5922 Kota Depok 112,07 114,37 81,2723 Kota Cimahi 107,23 102,50 89,1924 Kota Tasikmalaya 109,19 78,17 86,5225 Kota Banjar 106,96 83,21 40,69

104,98 77,09 50,55Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2005

Provinsi Jawa Barat

Tabel 4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis KelaminDi Provinsi Jawa Barat, Tahun 2005

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)

PerempuanNo Kabupaten/


(1) (2) (3) (4) (5)




Provinsi Jawa Barat




(1) (2) (3) (4) (5)





Provinsi Jawa Barat

Tabel 4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin



(1) (2) (3) (4) (5)


106,63 77,60 49,79Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat





(1) (2) (3) (4) (5)


108,48 72,43 52,52Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat



Provinsi Jawa Barat



(1) (2) (3) (4) (5)





Provinsi Jawa Barat

Tabel 4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin



(1) (2) (3) (4) (5)



Provinsi Jawa Barat

Tabel 4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis KelaminDi Provinsi Jawa Barat, Tahun 2005

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)



(1) (2) (3) (4) (5)





Provinsi Jawa Barat



(1) (2) (3) (4) (5)





Provinsi Jawa Barat

Tabel 4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin



(1) (2) (3) (4) (5)







(1) (2) (3) (4) (5)




Provinsi Jawa Barat




(1) (2) (3) (4) (5)





No Kabupaten/ Kota < SD SD SLTP SLTA Ak/Univ

% % % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


23,63 37,36 16,48 17,86 4,68 100,00Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2005

Tabel 4.4. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Yang ditamatkanDi Provinsi Jawa Barat, Tahun 2005

Laki-Laki

JumlahPendidikan Yang Ditamatkan

Provinsi Jawa Barat


% % % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



Perempuan


Pendidikan Yang Ditamatkan

Provinsi Jawa Barat

Jumlah


% % % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)





Provinsi Jawa Barat

Laki-Laki+Perempuan

Jumlah

Tabel 4.4. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Yang ditamatkan


% % % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)




Provinsi Jawa Barat


Laki-Laki

Jumlah


% % % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)




Provinsi Jawa Barat

Jumlah

Perempuan



% % % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



Provinsi Jawa Barat

Laki-Laki+Perempuan

Jumlah

Tabel 4.4. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Yang ditamatkan



No Kabupaten/ Kota Laki-Laki Perempuan Laki-Laki+Perempuan

% % %(1) (2) (3) (4) (5)



Provinsi Jawa Barat

Tabel 4.5. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Tamat SLTP Keatas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2005

Persentase Penduduk Yang Tamat SLTP Keatas

No Kabupaten/ Kota Laki-Laki Perempuan Laki-Laki+Perempuan

% % %(1) (2) (3) (4) (5)



Provinsi Jawa Barat

Tabel 4.5. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Tamat SLTP Keatas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2006

Persentase Penduduk Yang Tamat SLTP Keatas

No Kabupaten/ Kota 2004 2005 2006

% % %(1) (2) (3) (4) (5)


93,96 94,52 95,12 Sumber : Kompilasi Kabupaten/Kota

Angka Regional

Tahun 2004-2006

Provinsi Jawa Barat

Tabel 4.6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Persentase Penduduk Yang Melek Huruf

No Kabupaten/ Kota 2004 2005 2006

(1) (2) (3) (4) (5)


7,37 7,46 7,74

Angka RegionalSumber : Kompilasi Kabupaten/Kota

Tahun 2004-2006

Provinsi Jawa Barat

Tabel 4.7. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Dewasa (Usia 15 tahun Keatas) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Rata-rata Lama Sekolah

No Kabupaten/ Kota

N % N %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Kab. Bogor 131.930 39,06 205.843 60,94 337.773 2 Kab. Sukabumi 51.537 52,62 46.409 47,38 97.946 3 Kab. Cianjur 27.188 22,14 95.592 77,86 122.780 4 Kab. Bandung 115.044 38,72 182.064 61,28 297.108 5 Kab. Garut 76.865 41,69 107.510 58,31 184.375 6 Kab. Tasikmalaya 38.890 32,74 79.898 67,26 118.788 7 Kab. Ciamis 39.573 40,91 57.149 59,09 96.722 8 Kab. Kuningan 33.347 42,01 46.034 57,99 79.381 9 Kab. Cirebon 39.533 29,47 94.608 70,53 134.141 10 Kab. Majalengka 31.028 40,83 44.966 59,17 75.994 11 Kab. Sumedang 25.083 36,46 43.710 63,54 68.793 12 Kab. Indramayu 39.240 37,69 64.878 62,31 104.118 13 Kab. Subang 25.413 28,42 64.013 71,58 89.426 14 Kab. Purwakarta 18.913 35,09 34.993 64,91 53.906 15 Kab. Karawang 60.738 47,70 66.590 52,30 127.328 16 Kab. Bekasi 38.676 36,13 68.376 63,87 107.052 17 Kota Bogor 17.578 33,66 34.639 66,34 52.217 18 Kota Sukabumi 8.720 43,01 11.554 56,99 20.274 19 Kota Bandung 54.592 39,51 83.594 60,49 138.186 20 Kota Cirebon 6.206 38,41 9.951 61,59 16.157 21 Kota Bekasi 33.852 27,63 88.660 72,37 122.512 22 Kota Depok 31.390 34,96 58.400 65,04 89.790 23 Kota Cimahi 11.235 33,33 22.470 66,67 33.705 24 Kota Tasikmalaya 11.366 30,64 25.728 69,36 37.094 25 Kota Banjar 4.062 36,67 7.014 63,33 11.076

971.999 37,15 1.644.643 62,85 2.616.642

Suseda 2005

Provinsi Jawa Barat

Jumlah

Tabel 4.8. Penduduk Usia Dini (0-6 Tahun) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis KelaminDi Provinsi Jawa Barat, Tahun 2005

Laki-Laki

0-2 3-6Penduduk Usia Dini

Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat

No Kabupaten/ Kota

N % N %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


923.761 37,36 1.549.051 62,64 2.472.812

Suseda 2005

Penduduk Usia Dini0-2 3-6 Jumlah

Provinsi Jawa BaratSumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat


Perempuan

No Kabupaten/ Kota

N % N %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


1.895.760 37,25 3.193.694 62,75 5.089.454

Suseda 2005

Penduduk Usia DiniLaki-Laki+Perempuan



0-2 3-6

Provinsi Jawa Barat

Jumlah

No Kabupaten/ Kota

N % N %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


958.887 36,07 1.699.161 63,93 2.658.048

Suseda 2006

Jumlah


Laki-Laki

0-2 3-6Penduduk Usia Dini

Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat

No Kabupaten/ Kota

N % N %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


930.143 36,81 1.596.420 63,19 2.526.563

Suseda 2006

0-2 3-6 Jumlah



Provinsi Jawa Barat

PerempuanPenduduk Usia Dini

No Kabupaten/ Kota

N % N %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


1.889.030 36,44 3.295.581 63,56 5.184.611

Suseda 2006


0-2 3-6

Provinsi Jawa Barat

JumlahPenduduk Usia Dini

Tabel 4.8. Penduduk Usia Dini (0-6 Tahun) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin


Laki-Laki+Perempuan

No Kabupaten/ Kota

N % N %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Kab. Bogor 748.799 48,04 809.834 51,96 1.558.633 2 Kab. Sukabumi 417.382 50,94 402.031 49,06 819.413 3 Kab. Cianjur 356.924 51,09 341.704 48,91 698.628 4 Kab. Bandung 797.962 48,69 840.794 51,31 1.638.756 5 Kab. Garut 398.065 49,22 410.760 50,78 808.825 6 Kab. Tasikmalaya 277.935 49,38 284.900 50,62 562.835 7 Kab. Ciamis 226.389 50,11 225.406 49,89 451.795 8 Kab. Kuningan 184.781 50,59 180.503 49,41 365.284 9 Kab. Cirebon 427.758 50,70 415.974 49,30 843.732 10 Kab. Majalengka 208.060 49,59 211.530 50,41 419.590 11 Kab. Sumedang 155.469 46,96 175.605 53,04 331.074 12 Kab. Indramayu 314.028 51,58 294.768 48,42 608.796 13 Kab. Subang 229.569 48,42 244.531 51,58 474.100 14 Kab. Purwakarta 143.900 50,56 140.702 49,44 284.602 15 Kab. Karawang 383.653 50,90 370.151 49,10 753.804 16 Kab. Bekasi 405.482 47,92 440.748 52,08 846.230 17 Kota Bogor 169.059 49,55 172.161 50,45 341.220 18 Kota Sukabumi 54.500 52,19 49.922 47,81 104.422 19 Kota Bandung 476.827 51,00 458.061 49,00 934.888 20 Kota Cirebon 52.644 49,10 54.570 50,90 107.214 21 Kota Bekasi 407.836 48,61 431.210 51,39 839.046 22 Kota Depok 267.910 47,11 300.760 52,89 568.670 23 Kota Cimahi 100.152 46,99 112.992 53,01 213.144 24 Kota Tasikmalaya 98.568 45,68 117.204 54,32 215.772 25 Kota Banjar 28.372 49,02 29.512 50,98 57.884

7.332.024 49,38 7.516.333 50,62 14.848.357 Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2005

Provinsi Jawa Barat

Jumlah

Tabel 4.9. Jumlah Pemuda (Penduduk Usia 15-35 Tahun) Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2005

Jumlah Pemuda (15-35 Tahun)Laki-Laki Perempuan

No Kabupaten/ Kota

N % N %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Kab. Bogor 785.745 49,96 787.013 50,04 1.572.758 2 Kab. Sukabumi 384.588 50,14 382.475 49,86 767.063 3 Kab. Cianjur 389.531 52,09 358.282 47,91 747.813 4 Kab. Bandung 821.728 49,22 847.820 50,78 1.669.548 5 Kab. Garut 411.702 48,93 429.699 51,07 841.401 6 Kab. Tasikmalaya 278.400 49,40 285.134 50,60 563.534 7 Kab. Ciamis 235.338 50,45 231.171 49,55 466.509 8 Kab. Kuningan 180.129 51,10 172.352 48,90 352.481 9 Kab. Cirebon 376.002 49,63 381.564 50,37 757.566 10 Kab. Majalengka 181.145 46,70 206.707 53,30 387.852 11 Kab. Sumedang 175.822 48,17 189.165 51,83 364.987 12 Kab. Indramayu 315.892 50,93 304.348 49,07 620.240 13 Kab. Subang 243.566 50,71 236.732 49,29 480.298 14 Kab. Purwakarta 135.684 48,34 145.026 51,66 280.710 15 Kab. Karawang 395.108 50,58 386.052 49,42 781.160 16 Kab. Bekasi 378.254 49,37 387.950 50,63 766.204 17 Kota Bogor 191.241 52,57 172.530 47,43 363.771 18 Kota Sukabumi 52.510 50,11 52.274 49,89 104.784 19 Kota Bandung 479.632 49,79 483.600 50,21 963.232 20 Kota Cirebon 52.884 48,65 55.809 51,35 108.693 21 Kota Bekasi 409.640 48,90 428.032 51,10 837.672 22 Kota Depok 288.992 50,87 279.136 49,13 568.128 23 Kota Cimahi 98.250 48,04 106.250 51,96 204.500 24 Kota Tasikmalaya 111.494 50,52 109.220 49,48 220.714 25 Kota Banjar 26.501 49,28 27.277 50,72 53.778

7.399.778 49,85 7.445.618 50,15 14.845.396 Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2006

Provinsi Jawa Barat

Jumlah

Tabel 4.9. Jumlah Pemuda (Penduduk Usia 15-35 Tahun) Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2006

Jumlah Pemuda (15-35 Tahun)Laki-Laki Perempuan

No Kabupaten/ Kota

Rp % Rp %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Kab. Bogor 158.161 54,54 131.807 45,46 289.968 2 Kab. Sukabumi 135.779 61,09 86.481 38,91 222.259 3 Kab. Cianjur 136.238 62,58 81.467 37,42 217.705 4 Kab. Bandung 145.145 55,42 116.766 44,58 261.911 5 Kab. Garut 111.144 61,84 68.587 38,16 179.731 6 Kab. Tasikmalaya 114.640 62,05 70.108 37,95 184.747 7 Kab. Ciamis 142.977 59,09 98.984 40,91 241.962 8 Kab. Kuningan 126.381 60,07 84.010 39,93 210.391 9 Kab. Cirebon 140.195 59,29 96.262 40,71 236.457 10 Kab. Majalengka 137.696 62,79 81.616 37,21 219.312 11 Kab. Sumedang 157.451 59,14 108.798 40,86 266.248 12 Kab. Indramayu 141.811 55,90 111.888 44,10 253.699 13 Kab. Subang 147.077 61,12 93.571 38,88 240.649 14 Kab. Purwakarta 174.348 60,27 114.938 39,73 289.286 15 Kab. Karawang 163.130 55,12 132.821 44,88 295.951 16 Kab. Bekasi 174.067 47,45 192.748 52,55 366.816 17 Kota Bogor 203.033 55,72 161.345 44,28 364.378 18 Kota Sukabumi 191.465 51,62 179.466 48,38 370.931 19 Kota Bandung 215.713 43,25 283.057 56,75 498.770 20 Kota Cirebon 200.648 41,50 282.811 58,50 483.459 21 Kota Bekasi 202.441 40,60 296.193 59,40 498.634 22 Kota Depok 215.480 38,78 340.226 61,22 555.705 23 Kota Cimahi 170.592 43,92 217.823 56,08 388.415 24 Kota Tasiklamaya 146.150 46,80 166.103 53,20 312.252 25 Kota Banjar 136.256 57,18 102.037 42,82 238.293

146.027 55,58 116.689 44,42 262.716 Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2005

Jumlah

Tabel 5.1. Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Untuk Sub Golongan MakananDan Non Makanan Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2005

Jenis Pengeluaran Makanan Non Makanan

Provinsi Jawa Barat

No Kabupaten/ Kota

Rp % Rp %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Kab. Bogor 166.550 50,76 161.560 49,24 328.110 2 Kab. Sukabumi 146.835 59,70 99.122 40,30 245.957 3 Kab. Cianjur 144.586 59,44 98.677 40,56 243.264 4 Kab. Bandung 164.512 52,57 148.450 47,43 312.962 5 Kab. Garut 128.259 60,01 85.476 39,99 213.735 6 Kab. Tasikmalaya 139.683 60,69 90.488 39,31 230.171 7 Kab. Ciamis 159.278 60,14 105.580 39,86 264.858 8 Kab. Kuningan 153.117 58,39 109.128 41,61 262.245 9 Kab. Cirebon 164.673 61,48 103.161 38,52 267.834 10 Kab. Majalengka 165.504 60,43 108.367 39,57 273.871 11 Kab. Sumedang 166.314 54,42 139.300 45,58 305.613 12 Kab. Indramayu 177.544 60,83 114.302 39,17 291.847 13 Kab. Subang 170.846 60,13 113.263 39,87 284.109 14 Kab. Purwakarta 181.148 57,03 136.501 42,97 317.648 15 Kab. Karawang 178.876 53,15 157.703 46,85 336.579 16 Kab. Bekasi 195.014 47,28 217.483 52,72 412.497 17 Kota Bogor 224.008 44,40 280.519 55,60 504.527 18 Kota Sukabumi 209.739 48,35 224.064 51,65 433.803 19 Kota Bandung 214.356 40,64 313.101 59,36 527.456 20 Kota Cirebon 209.724 47,84 228.683 52,16 438.406 21 Kota Bekasi 230.232 42,91 306.258 57,09 536.490 22 Kota Depok 226.743 40,06 339.273 59,94 566.016 23 Kota Cimahi 205.387 45,01 250.960 54,99 456.347 24 Kota Tasiklamaya 165.282 51,60 155.061 48,40 320.343 25 Kota Banjar 169.931 56,12 132.864 43,88 302.795

138.915 51,87 128.913 48,13 267.828 Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2006

Provinsi Jawa Barat

Jumlah

Tabel 5.1. Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Untuk Sub Golongan MakananDan Non Makanan Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2006

Jenis Pengeluaran Makanan Non Makanan

0 40,000 60,000 80,000 100,000 Rata-rataJenis Komoditi s.d s.d s.d s.d s.d > 150,000 per

39,999 59,999 79,999 99,999 149,999 Kapita(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A. MAKANAN 1. Padi-padian 7.714 19.309 21.897 23.880 24.571 24.552 24.405 2. Umbi-umbian 160 689 717 941 1.058 1.469 1.355 3. I k a n 3.750 3.177 3.788 4.835 6.592 11.758 10.361 4. Daging 548 405 595 1.002 2.304 9.328 7.529 5. Telur dan Susu 1.315 1.624 1.959 3.006 4.424 12.140 10.149 6. Sayur-sayuran 1.980 2.630 3.231 4.308 5.312 9.472 8.366 7. Kacang-kacangan 1.295 1.997 2.484 3.084 3.895 5.902 5.344 8. Buah-buahan 708 443 903 1.521 2.364 6.596 5.498 9. Minyak dan Lemak 2.679 2.034 2.572 3.119 3.684 5.457 4.97110. Bahan Minuman 1.245 1.057 1.761 2.513 3.368 6.178 5.42011. Bumbu-bumbuan 750 1.281 1.808 2.010 2.644 4.230 3.79412. Konsumsi lainnya 252 1.247 1.547 2.238 3.363 6.701 5.80113. Makanan jadi 2.285 1.522 3.906 6.298 11.058 30.717 25.57614. Minuman beralkohol 0 0 6 4 29 141 11215. Tembakau dan Sirih 2.143 2.325 5.089 7.454 11.435 23.477 20.234 Jumlah Makanan 26.824 39.739 52.264 66.212 86.102 158.116 138.915

B. BUKAN MAKANAN 1. Perumahan, Bahan bakar 5.875 10.838 14.734 17.178 37.936 122.955 66.792 2. Aneka barang dan jasa 500 2.233 3.583 5.012 8.504 29.982 24.285 3. Biaya pendidikan 1.125 1.577 3.015 3.095 4.146 12.094 10.022 4. Biaya kesehatan 678 879 939 1.227 2.076 6.844 5.399 5. Pakaian, Alas kaki 1.958 2.667 3.427 4.391 6.405 12.231 9.903 6. Barang-barang tahan lama 148 260 432 656 1.036 8.380 6.559 7. Pajak dan Asuransi 159 145 258 341 524 3.584 2.824 8. Kep. Pesta dan Upacara 275 205 246 522 884 3.891 3.128 Jumlah Bukan Makanan 10.718 18.805 26.634 32.421 61.512 199.961 128.913

Jumlah (A + B) 37.542 58.544 78.898 98.633 147.614 358.077 267.828Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2005


Tabel 5.2. Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan untuk Sub Golongan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan

(Rupiah)

Golongan Pengeluaran per Kapita sebulan (Rupiah)


39,999 59,999 79,999 99,999 149,999 Kapita(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A. MAKANAN 1. Padi-padian 20,55 32,98 27,75 24,21 16,65 6,86 9,11 2. Umbi-umbian 0,43 1,18 0,91 0,95 0,72 0,41 0,51 3. I k a n 9,99 5,43 4,80 4,90 4,47 3,28 3,87 4. Daging 1,46 0,69 0,75 1,02 1,56 2,61 2,81 5. Telur dan Susu 3,50 2,77 2,48 3,05 3,00 3,39 3,79 6. Sayur-sayuran 5,27 4,49 4,10 4,37 3,60 2,65 3,12 7. Kacang-kacangan 3,45 3,41 3,15 3,13 2,64 1,65 2,00 8. Buah-buahan 1,89 0,76 1,14 1,54 1,60 1,84 2,05 9. Minyak dan Lemak 7,14 3,47 3,26 3,16 2,50 1,52 1,8610. Bahan Minuman 3,32 1,81 2,23 2,55 2,28 1,73 2,0211. Bumbu-bumbuan 2,00 2,19 2,29 2,04 1,79 1,18 1,4212. Konsumsi lainnya 0,67 2,13 1,96 2,27 2,28 1,87 2,1713. Makanan jadi 6,09 2,60 4,95 6,39 7,49 8,58 9,5514. Minuman beralkohol 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,04 0,0415. Tembakau dan Sirih 5,71 3,97 6,45 7,56 7,75 6,56 7,55 Jumlah Makanan 71,45 67,88 66,24 67,13 58,33 44,16 51,87

B. BUKAN MAKANAN 1. Perumahan, Bahan bakar 15,65 18,51 18,68 17,42 25,70 34,34 24,94 2. Aneka barang dan jasa 1,33 3,81 4,54 5,08 5,76 8,37 9,07 3. Biaya pendidikan 3,00 2,69 3,82 3,14 2,81 3,38 3,74 4. Biaya kesehatan 1,81 1,50 1,19 1,24 1,41 1,91 2,02 5. Pakaian, Alas kaki 5,22 4,56 4,34 4,45 4,34 3,42 3,70 6. Barang-barang tahan lama 0,39 0,44 0,55 0,67 0,70 2,34 2,45 7. Pajak dan Asuransi 0,42 0,25 0,33 0,35 0,36 1,00 1,05 8. Kep. Pesta dan Upacara 0,73 0,35 0,31 0,53 0,60 1,09 1,17 Jumlah Bukan Makanan 28,55 32,12 33,76 32,87 41,67 55,84 48,13

Jumlah (A + B) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2005

Tabel 5.3. Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan untukSub Golongan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan

(Rupiah)




39,999 59,999 79,999 99,999 149,999 Kapita(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A. MAKANAN 1. Padi-padian 7.714 19.309 21.897 23.880 24.571 24.552 24.405 2. Umbi-umbian 160 689 717 941 1.058 1.469 1.355 3. I k a n 3.750 3.177 3.788 4.835 6.592 11.758 10.361 4. Daging 548 405 595 1.002 2.304 9.328 7.529 5. Telur dan Susu 1.315 1.624 1.959 3.006 4.424 12.140 10.149 6. Sayur-sayuran 1.980 2.630 3.231 4.308 5.312 9.472 8.366 7. Kacang-kacangan 1.295 1.997 2.484 3.084 3.895 5.902 5.344 8. Buah-buahan 708 443 903 1.521 2.364 6.596 5.498 9. Minyak dan Lemak 2.679 2.034 2.572 3.119 3.684 5.457 4.97110. Bahan Minuman 1.245 1.057 1.761 2.513 3.368 6.178 5.42011. Bumbu-bumbuan 750 1.281 1.808 2.010 2.644 4.230 3.79412. Konsumsi lainnya 252 1.247 1.547 2.238 3.363 6.701 5.80113. Makanan jadi 2.285 1.522 3.906 6.298 11.058 30.717 25.57614. Minuman beralkohol 0 0 6 4 29 141 11215. Tembakau dan Sirih 2.143 2.325 5.089 7.454 11.435 23.477 20.234 Jumlah Makanan 26.824 39.739 52.264 66.212 86.102 158.116 138.915

B. BUKAN MAKANAN 1. Perumahan, Bahan bakar 5.875 10.838 14.734 17.178 24.677 81.079 66.792 2. Aneka barang dan jasa 500 2.233 3.583 5.012 7.333 29.982 24.285 3. Biaya pendidikan 1.125 1.577 3.015 3.095 3.827 12.094 10.022 4. Biaya kesehatan 678 879 939 1.227 1.990 6.569 5.399 5. Pakaian, Alas kaki 1.958 2.667 3.427 4.391 5.698 11.403 9.903 6. Barang-barang tahan lama 148 260 432 656 1.014 8.380 6.559 7. Pajak dan Asuransi 159 145 258 341 518 3.584 2.824 8. Kep. Pesta dan Upacara 275 205 246 522 868 3.891 3.128 Jumlah Bukan Makanan 10.718 18.805 26.634 32.421 45.925 156.981 128.913

Jumlah (A + B) 37.542 58.544 78.898 98.633 132.027 315.098 267.828Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2006



Tabel 5.2. Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan untuk Sub Golongan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan

(Rupiah)


39,999 59,999 79,999 99,999 149,999 Kapita(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A. MAKANAN 1. Padi-padian 20,55 32,98 27,75 24,21 18,61 7,79 9,11 2. Umbi-umbian 0,43 1,18 0,91 0,95 0,80 0,47 0,51 3. I k a n 9,99 5,43 4,80 4,90 4,99 3,73 3,87 4. Daging 1,46 0,69 0,75 1,02 1,75 2,96 2,81 5. Telur dan Susu 3,50 2,77 2,48 3,05 3,35 3,85 3,79 6. Sayur-sayuran 5,27 4,49 4,10 4,37 4,02 3,01 3,12 7. Kacang-kacangan 3,45 3,41 3,15 3,13 2,95 1,87 2,00 8. Buah-buahan 1,89 0,76 1,14 1,54 1,79 2,09 2,05 9. Minyak dan Lemak 7,14 3,47 3,26 3,16 2,79 1,73 1,8610. Bahan Minuman 3,32 1,81 2,23 2,55 2,55 1,96 2,0211. Bumbu-bumbuan 2,00 2,19 2,29 2,04 2,00 1,34 1,4212. Konsumsi lainnya 0,67 2,13 1,96 2,27 2,55 2,13 2,1713. Makanan jadi 6,09 2,60 4,95 6,39 8,38 9,75 9,5514. Minuman beralkohol 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,04 0,0415. Tembakau dan Sirih 5,71 3,97 6,45 7,56 8,66 7,45 7,55 Jumlah Makanan 71,45 67,88 66,24 67,13 65,22 50,18 51,87

B. BUKAN MAKANAN 1. Perumahan, Bahan bakar 15,65 18,51 18,68 17,42 18,69 25,73 24,94 2. Aneka barang dan jasa 1,33 3,81 4,54 5,08 5,55 9,52 9,07 3. Biaya pendidikan 3,00 2,69 3,82 3,14 2,90 3,84 3,74 4. Biaya kesehatan 1,81 1,50 1,19 1,24 1,51 2,08 2,02 5. Pakaian, Alas kaki 5,22 4,56 4,34 4,45 4,32 3,62 3,70 6. Barang-barang tahan lama 0,39 0,44 0,55 0,67 0,77 2,66 2,45 7. Pajak dan Asuransi 0,42 0,25 0,33 0,35 0,39 1,14 1,05 8. Kep. Pesta dan Upacara 0,73 0,35 0,31 0,53 0,66 1,23 1,17 Jumlah Bukan Makanan 28,55 32,12 33,76 32,87 34,78 49,82 48,13

Jumlah (A + B) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2006

(Rupiah)



Tabel 5.3. Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan untukSub Golongan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan

No Kabupaten/ Kota

(1) (2) (3)

1 Kab. Bogor 0,1852 Kab. Sukabumi 0,2133 Kab. Cianjur 0,1924 Kab. Bandung 0,1555 Kab. Garut 0,2196 Kab. Tasikmalaya 0,2077 Kab. Ciamis 0,1658 Kab. Kuningan 0,1469 Kab. Cirebon 0,26110 Kab. Majalengka 0,22511 Kab. Sumedang 0,16912 Kab. Indramayu 0,20413 Kab. Subang 0,21914 Kab. Purwakarta 0,21515 Kab. Karawang 0,22816 Kab. Bekasi 0,19417 Kota Bogor 0,15818 Kota Sukabumi 0,19119 Kota Bandung 0,15920 Kota Cirebon 0,19821 Kota Bekasi 0,18422 Kota Depok 0,19923 Kota Cimahi 0,19524 Kota Tasikmalaya 0,19925 Kota Banjar 0,213

0,191Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat, Suseda 2005 Provinsi Jawa Barat

Gini Ratio

Tabel 5.4. Gini Rasio, Dan Persentase Pendapatan 40 Persen Bawah

Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2005 Yang Diterima Kelompok Masyarakat

40 % PendapatanKelompok Bawah

10,9915,72

(4)

12,3111,7316,9116,6117,8515,4616,0016,4111,4013,3914,0915,2413,3610,169,0413,046,48

13,7113,55

12,63

7,657,647,018,65

No Kabupaten/ 40 % Pendapatan 40 % Pendapatan 20 % PendapatanKota Kelompok Bawah Kelompok Sedang Kelompok Tinggi

(1) (2) (3) (4) (5)


12,63 35,04 52,33Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat, Suseda 2005Provinsi Jawa Barat

Tabel 5.5. Distribusi Persentase Pendapatan Yang Diterima Kelompok Masyarakat Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005

No Kabupaten/ Kota

(1) (2) (3)

1 Kab. Bogor 0,1872 Kab. Sukabumi 0,2173 Kab. Cianjur 0,2034 Kab. Bandung 0,1715 Kab. Garut 0,2296 Kab. Tasikmalaya 0,2217 Kab. Ciamis 0,1658 Kab. Kuningan 0,1549 Kab. Cirebon 0,24710 Kab. Majalengka 0,23211 Kab. Sumedang 0,17212 Kab. Indramayu 0,20313 Kab. Subang 0,23314 Kab. Purwakarta 0,21115 Kab. Karawang 0,22516 Kab. Bekasi 0,20217 Kota Bogor 0,17518 Kota Sukabumi 0,20019 Kota Bandung 0,17820 Kota Cirebon 0,20521 Kota Bekasi 0,19622 Kota Depok 0,19223 Kota Cimahi 0,20024 Kota Tasikmalaya 0,20625 Kota Banjar 0,226

0,190Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat, Suseda 2006

21,8121,91

20,50

19,1321,2223,3322,27

22,5319,6525,6920,26

25,6925,0622,4423,62

24,9624,4025,4422,65

(4)

24,4422,4324,2024,9824,86

Provinsi Jawa Barat

Gini Ratio

Tabel 5.4. Gini Rasio, Dan Persentase Pendapatan 40 Persen Bawah

Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2006Yang Diterima Kelompok Masyarakat

40 % PendapatanKelompok Bawah

20,6823,07

No Kabupaten/ 40 % Pendapatan 40 % Pendapatan 20 % PendapatanKota Kelompok Bawah Kelompok Sedang Kelompok Tinggi

(1) (2) (3) (4) (5)


20,50 57,63 21,87Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat, Suseda 2006Provinsi Jawa Barat

Tabel 5.5. Distribusi Persentase Pendapatan Yang Diterima Kelompok Masyarakat Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006

No Kabupaten/ Kota Jumlah Bukan Jumlah

Bekerja Mencari Kerja*) Angkatan Angkatan Kolom (5)+(6)Kerja Kerja

N N N N N(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Kab. Bogor 1.065.504 122.415 1.187.919 423.302 1.611.221 2 Kab. Sukabumi 641.679 79.610 721.289 240.982 962.271 3 Kab. Cianjur 593.016 43.772 636.788 237.456 874.244 4 Kab. Bandung 1.135.186 163.914 1.299.100 392.836 1.691.936 5 Kab. Garut 615.820 37.725 653.545 244.315 897.860 6 Kab. Tasikmalaya 484.891 38.987 523.878 163.875 687.753 7 Kab. Ciamis 459.418 25.599 485.017 161.217 646.234 8 Kab. Kuningan 308.968 25.804 334.772 106.164 440.936 9 Kab. Cirebon 577.466 57.041 634.507 224.904 859.411 10 Kab. Majalengka 355.820 24.846 380.666 102.554 483.220 11 Kab. Sumedang 306.837 19.176 326.013 108.756 434.769 12 Kab. Indramayu 538.704 49.914 588.618 151.308 739.926 13 Kab. Subang 424.863 29.437 454.300 125.918 580.218 14 Kab. Purwakarta 208.346 17.983 226.329 85.764 312.093 15 Kab. Karawang 525.316 75.867 601.183 227.616 828.799 16 Kab. Bekasi 552.354 40.436 592.790 212.014 804.804 17 Kota Bogor 207.834 32.054 239.888 112.706 352.594 18 Kota Sukabumi 69.760 12.208 81.968 35.098 117.066 19 Kota Bandung 597.100 87.859 684.959 283.196 968.155 20 Kota Cirebon 72.974 9.416 82.390 34.668 117.058 21 Kota Bekasi 532.766 54.002 586.768 206.336 793.104 22 Kota Depok 361.350 39.420 400.770 152.570 553.340 23 Kota Cimahi 121.338 22.791 144.129 55.854 199.983 24 Kota Tasiklamaya 154.716 17.186 171.902 66.344 238.246 25 Kota Banjar 44.508 6.612 51.120 18.616 69.736

10.956.534 1.134.074 12.090.608 4.174.369 16.264.977 *) Mencari kerja secara aktif (mencari kerja, dan mempersiapkan usaha)Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2005

Angkatan Kerja

Tabel 5.6. Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu danKabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2005

Penduduk Usia 10 Tahun Keatas (Usia Kerja)Laki-Laki

Provinsi Jawa Barat



N N N N N(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Kab. Bogor 334.027 82.443 416.470 1.139.082 1.555.552 2 Kab. Sukabumi 189.946 53.185 243.131 662.997 906.128 3 Kab. Cianjur 228.860 39.300 268.160 520.076 788.236 4 Kab. Bandung 347.922 144.846 492.768 1.224.240 1.717.008 5 Kab. Garut 253.595 32.415 286.010 602.885 888.895 6 Kab. Tasikmalaya 200.692 28.748 229.440 449.513 678.953 7 Kab. Ciamis 262.136 22.809 284.945 360.677 645.622 8 Kab. Kuningan 125.794 23.399 149.193 296.632 445.825 9 Kab. Cirebon 249.368 61.222 310.590 529.098 839.688 10 Kab. Majalengka 148.856 21.516 170.372 327.784 498.156 11 Kab. Sumedang 112.308 18.489 130.797 322.401 453.198 12 Kab. Indramayu 246.738 20.298 267.036 453.210 720.246 13 Kab. Subang 156.662 18.781 175.443 423.383 598.826 14 Kab. Purwakarta 72.054 12.933 84.987 219.058 304.045 15 Kab. Karawang 124.817 59.006 183.823 601.974 785.797 16 Kab. Bekasi 168.542 37.048 205.590 584.452 790.042 17 Kota Bogor 64.625 21.197 85.822 252.813 338.635 18 Kota Sukabumi 20.056 7.630 27.686 89.816 117.502 19 Kota Bandung 281.490 60.563 342.053 602.218 944.271 20 Kota Cirebon 33.812 5.992 39.804 80.036 119.840 21 Kota Bekasi 163.618 45.942 209.560 601.276 810.836 22 Kota Depok 136.510 33.580 170.090 375.220 545.310 23 Kota Cimahi 48.792 18.618 67.410 139.314 206.724 24 Kota Tasiklamaya 68.518 20.166 88.684 167.264 255.948 25 Kota Banjar 14.730 4.882 19.612 52.874 72.486

4.054.468 895.008 4.949.476 11.078.293 16.027.769 *) Mencari kerja secara aktif (mencari kerja, dan mempersiapkan usaha)Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2005

Angkatan Kerja


PerempuanPenduduk Usia 10 Tahun Keatas (Usia Kerja)

Provinsi Jawa Barat



N N N N N(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Kab. Bogor 1.399.531 204.858 1.604.389 1.562.384 3.166.773 2 Kab. Sukabumi 831.625 132.795 964.420 903.979 1.868.399 3 Kab. Cianjur 821.876 83.072 904.948 757.532 1.662.480 4 Kab. Bandung 1.483.108 308.760 1.791.868 1.617.076 3.408.944 5 Kab. Garut 869.415 70.140 939.555 847.200 1.786.755 6 Kab. Tasikmalaya 685.583 67.735 753.318 613.388 1.366.706 7 Kab. Ciamis 721.554 48.408 769.962 521.894 1.291.856 8 Kab. Kuningan 434.762 49.203 483.965 402.796 886.761 9 Kab. Cirebon 826.834 118.263 945.097 754.002 1.699.099 10 Kab. Majalengka 504.676 46.362 551.038 430.338 981.376 11 Kab. Sumedang 419.145 37.665 456.810 431.157 887.967 12 Kab. Indramayu 785.442 70.212 855.654 604.518 1.460.172 13 Kab. Subang 581.525 48.218 629.743 549.301 1.179.044 14 Kab. Purwakarta 280.400 30.916 311.316 304.822 616.138 15 Kab. Karawang 650.133 134.873 785.006 829.590 1.614.596 16 Kab. Bekasi 720.896 77.484 798.380 796.466 1.594.846 17 Kota Bogor 272.459 53.251 325.710 365.519 691.229 18 Kota Sukabumi 89.816 19.838 109.654 124.914 234.568 19 Kota Bandung 878.590 148.422 1.027.012 885.414 1.912.426 20 Kota Cirebon 106.786 15.408 122.194 114.704 236.898 21 Kota Bekasi 696.384 99.944 796.328 807.612 1.603.940 22 Kota Depok 497.860 73.000 570.860 527.790 1.098.650 23 Kota Cimahi 170.130 41.409 211.539 195.168 406.707 24 Kota Tasiklamaya 223.234 37.352 260.586 233.608 494.194 25 Kota Banjar 59.238 11.494 70.732 71.490 142.222


Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2005

Penduduk Usia 10 Tahun Keatas (Usia Kerja)Angkatan Kerja

Tabel 5.6. Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu dan

Laki-Laki+Perempuan



N N N N N(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Kab. Bogor 1.089.889 113.364 1.203.253 474.575 1.677.828 2 Kab. Sukabumi 607.631 79.405 687.036 227.133 914.169 3 Kab. Cianjur 605.150 43.245 648.395 237.101 885.496 4 Kab. Bandung 1.137.709 158.260 1.295.969 481.000 1.776.969 5 Kab. Garut 593.533 37.614 631.147 289.066 920.213 6 Kab. Tasikmalaya 501.008 32.860 533.868 174.338 708.206 7 Kab. Ciamis 458.625 21.852 480.477 156.756 637.233 8 Kab. Kuningan 342.581 20.347 362.928 111.510 474.438 9 Kab. Cirebon 548.964 51.480 600.444 234.810 835.254 10 Kab. Majalengka 347.865 23.512 371.377 101.049 472.426 11 Kab. Sumedang 318.246 18.599 336.845 116.203 453.048 12 Kab. Indramayu 514.604 48.248 562.852 166.796 729.648 13 Kab. Subang 402.776 25.340 428.116 166.753 594.869 14 Kab. Purwakarta 204.339 17.397 221.736 86.307 308.043 15 Kab. Karawang 551.472 67.188 618.660 241.932 860.592 16 Kab. Bekasi 550.742 40.404 591.146 227.812 818.958 17 Kota Bogor 224.532 28.188 252.720 111.780 364.500 18 Kota Sukabumi 73.632 12.036 85.668 37.052 122.720 19 Kota Bandung 618.512 78.368 696.880 276.768 973.648 20 Kota Cirebon 66.807 8.956 75.763 39.365 115.128 21 Kota Bekasi 544.654 53.446 598.100 246.260 844.360 22 Kota Depok 358.688 37.664 396.352 194.656 591.008 23 Kota Cimahi 121.375 21.135 142.510 63.115 205.625 24 Kota Tasiklamaya 166.556 16.258 182.814 68.066 250.880 25 Kota Banjar 48.600 5.216 53.816 18.692 72.508


Angkatan Kerja


Penduduk Usia 10 Tahun Keatas (Usia Kerja)Laki-Laki

Provinsi Jawa Barat




N N N N N(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Kab. Bogor 363.678 79.880 443.558 1.145.370 1.588.928 2 Kab. Sukabumi 179.630 47.563 227.193 666.083 893.276 3 Kab. Cianjur 270.380 35.278 305.658 513.334 818.992 4 Kab. Bandung 404.898 140.658 545.556 1.206.793 1.752.349 5 Kab. Garut 218.630 32.127 250.757 664.195 914.952 6 Kab. Tasikmalaya 259.896 27.412 287.308 409.700 697.008 7 Kab. Ciamis 269.277 21.740 291.017 355.873 646.890 8 Kab. Kuningan 171.353 22.574 193.927 258.633 452.560 9 Kab. Cirebon 229.482 56.018 285.500 589.948 875.448 10 Kab. Majalengka 180.062 21.191 201.253 293.895 495.148 11 Kab. Sumedang 149.867 16.316 166.183 292.558 458.741 12 Kab. Indramayu 215.696 19.084 234.780 507.792 742.572 13 Kab. Subang 175.391 13.601 188.992 404.194 593.186 14 Kab. Purwakarta 82.722 11.016 93.738 216.012 309.750 15 Kab. Karawang 162.680 54.612 217.292 602.404 819.696 16 Kab. Bekasi 191.844 35.986 227.830 561.582 789.412 17 Kota Bogor 71.199 19.097 90.296 252.820 343.116 18 Kota Sukabumi 20.886 5.602 26.488 91.394 117.882 19 Kota Bandung 296.608 56.624 353.232 610.992 964.224 20 Kota Cirebon 36.270 5.265 41.535 82.017 123.552 21 Kota Bekasi 177.650 44.234 221.884 624.566 846.450 22 Kota Depok 161.920 32.672 194.592 360.512 555.104 23 Kota Cimahi 57.750 17.750 75.500 135.875 211.375 24 Kota Tasiklamaya 78.790 18.874 97.664 145.918 243.582 25 Kota Banjar 16.590 3.398 19.988 54.701 74.689

4.443.149 838.572 5.281.721 11.047.161 16.328.882 *) Mencari kerja secara aktif (mencari kerja, dan mempersiapkan usaha)Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2006


Tabel 5.6. Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu dan

Perempuan

Laki-Laki+Perempuan

Penduduk Usia 10 Tahun Keatas (Usia Kerja)

Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2006

Penduduk Usia 10 Tahun Keatas (Usia Kerja)Angkatan Kerja

Angkatan Kerja


N N N N N(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Kab. Bogor 1.453.567 193.244 1.646.811 1.619.945 3.266.756 2 Kab. Sukabumi 787.261 126.968 914.229 893.216 1.807.445 3 Kab. Cianjur 875.530 78.523 954.053 750.435 1.704.488 4 Kab. Bandung 1.542.607 298.918 1.841.525 1.687.793 3.529.318 5 Kab. Garut 812.163 69.741 881.904 953.261 1.835.165 6 Kab. Tasikmalaya 760.904 60.272 821.176 584.038 1.405.214 7 Kab. Ciamis 727.902 43.592 771.494 512.629 1.284.123 8 Kab. Kuningan 513.934 42.921 556.855 370.143 926.998 9 Kab. Cirebon 778.446 107.498 885.944 824.758 1.710.702 10 Kab. Majalengka 527.927 44.703 572.630 394.944 967.574 11 Kab. Sumedang 468.113 34.915 503.028 408.761 911.789 12 Kab. Indramayu 730.300 67.332 797.632 674.588 1.472.220 13 Kab. Subang 578.167 38.941 617.108 570.947 1.188.055 14 Kab. Purwakarta 287.061 28.413 315.474 302.319 617.793 15 Kab. Karawang 714.152 121.800 835.952 844.336 1.680.288 16 Kab. Bekasi 742.586 76.390 818.976 789.394 1.608.370 17 Kota Bogor 295.731 47.285 343.016 364.600 707.616 18 Kota Sukabumi 94.518 17.638 112.156 128.446 240.602 19 Kota Bandung 915.120 134.992 1.050.112 887.760 1.937.872 20 Kota Cirebon 103.077 14.221 117.298 121.382 238.680 21 Kota Bekasi 722.304 97.680 819.984 870.826 1.690.810 22 Kota Depok 520.608 70.336 590.944 555.168 1.146.112 23 Kota Cimahi 179.125 38.885 218.010 198.990 417.000 24 Kota Tasiklamaya 245.346 35.132 280.478 213.984 494.462 25 Kota Banjar 65.190 8.614 73.804 73.393 147.197


Provinsi Jawa Barat

No Kabupaten/

Kota Angkatan Bukan JumlahKerja Angkatan

Kerja% % %

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Kab. Bogor 73,73 26,27 100,002 Kab. Sukabumi 74,96 25,04 100,003 Kab. Cianjur 72,84 27,16 100,004 Kab. Bandung 76,78 23,22 100,005 Kab. Garut 72,79 27,21 100,006 Kab. Tasikmalaya 76,17 23,83 100,007 Kab. Ciamis 75,05 24,95 100,008 Kab. Kuningan 75,92 24,08 100,009 Kab. Cirebon 73,83 26,17 100,0010 Kab. Majalengka 78,78 21,22 100,0011 Kab. Sumedang 74,99 25,01 100,0012 Kab. Indramayu 79,55 20,45 100,0013 Kab. Subang 78,30 21,70 100,0014 Kab. Purwakarta 72,52 27,48 100,0015 Kab. Karawang 72,54 27,46 100,0016 Kab. Bekasi 73,66 26,34 100,0017 Kota Bogor 68,04 31,96 100,0018 Kota Sukabumi 70,02 29,98 100,0019 Kota Bandung 70,75 29,25 100,0020 Kota Cirebon 70,38 29,62 100,0021 Kota Bekasi 73,98 26,02 100,0022 Kota Depok 72,43 27,57 100,0023 Kota Cimahi 72,07 27,93 100,0024 Kota Tasiklamaya 72,15 27,85 100,0025 Kota Banjar 73,31 26,69 100,00


Provinsi Jawa Barat

Tabel 5.7. Persentase Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan KerjaMenurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005

Penduduk Usia Kerja (10 Tahun Keatas)

Laki-Laki

No Kabupaten/ Kota Angkatan Bukan Jumlah

Kerja AngkatanKerja

% % %(1) (2) (3) (4) (5)



PerempuanPenduduk Usia Kerja (10 Tahun Keatas)

Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005


No Kabupaten/


Kerja% % %

(1) (2) (3) (4) (5)



Laki-Laki+Perempuan

Provinsi Jawa Barat

Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005


Tabel 5.7. Persentase Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

No Kabupaten/


Kerja% % %

(1) (2) (3) (4) (5)




Tahun 2006


Laki-Laki

Provinsi Jawa Barat

No Kabupaten/ Kota Angkatan Bukan Jumlah

Kerja AngkatanKerja

% % %(1) (2) (3) (4) (5)



Tahun 2006


PerempuanPenduduk Usia Kerja (10 Tahun Keatas)

Provinsi Jawa Barat

No Kabupaten/


Kerja% % %

(1) (2) (3) (4) (5)



Laki-Laki+Perempuan

Provinsi Jawa Barat

Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006


Tabel 5.7. Persentase Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

No Kabupaten/ Kota

(1) (2) (3) (4) (5)


9,38 18,08 11,91*) Mencari kerja secara aktif (mencari kerja, dan mempersiapkan usaha)Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2005

Perempuan Laki-Laki+Perempuan

Provinsi Jawa Barat

Laki-Laki

Tabel 5.8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis KelaminDi Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*)

No Kabupaten/ Kota

(1) (2) (3) (4) (5)


8,79 15,88 10,95*) Mencari kerja secara aktif (mencari kerja, dan mempersiapkan usaha)Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2006

Tabel 5.8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis KelaminDi Provinsi Jawa Barat

Tahun 2006

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*)


Provinsi Jawa Barat

Laki-Laki

No Kabupaten/ Kota

(1) (2) (3) (4) (5)




Provinsi Jawa Barat

Laki-Laki

Tabel 5.9. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Jenis KelaminDi Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

No Kabupaten/ Kota

(1) (2) (3) (4) (5)



Tabel 5.9. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Jenis KelaminDi Provinsi Jawa Barat

Tahun 2006

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)


Provinsi Jawa Barat

Laki-Laki

Tabel 5.10. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005

No Kabupaten/KotaPertanian Pertambangan Industri Listrik, Gas Konstruksi

& Penggalian & Air% % % % %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Kab. Bogor 23,52 0,44 22,72 0,56 8,932 Kab. Sukabumi 40,72 0,39 11,48 0,21 6,413 Kab. Cianjur 58,32 0,21 6,03 0,23 5,214 Kab. Bandung 22,32 0,46 23,39 0,27 11,015 Kab. Garut 39,54 0,25 9,86 0,00 7,726 Kab. Tasikmalaya 39,92 0,65 9,19 0,11 6,337 Kab. Ciamis 37,06 0,00 15,30 0,10 8,698 Kab. Kuningan 42,17 1,08 5,49 0,00 5,479 Kab. Cirebon 28,52 0,74 22,80 0,25 13,7710 Kab. Majalengka 34,33 2,08 18,99 0,00 7,9211 Kab. Sumedang 35,54 0,15 16,15 0,22 13,2212 Kab. Indramayu 55,85 0,49 5,85 0,00 3,5913 Kab. Subang 54,05 0,00 2,50 0,00 7,9414 Kab. Purwakarta 28,09 1,76 19,14 0,40 13,7815 Kab. Karawang 28,86 0,96 18,96 0,16 4,6516 Kab. Bekasi 12,41 0,16 27,08 0,00 1,9017 Kota Bogor 1,99 0,75 26,62 0,25 10,2018 Kota Sukabumi 10,31 0,00 6,88 0,31 10,9419 Kota Bandung 1,57 0,14 21,29 1,14 11,1420 Kota Cirebon 6,16 0,59 8,80 0,59 12,6121 Kota Bekasi 1,51 0,61 27,08 0,61 7,8722 Kota Depok 3,23 0,61 14,75 1,21 8,4823 Kota Cimahi 0,26 0,00 41,27 2,38 7,1424 Kota Tasikmalaya 10,78 0,40 22,33 0,58 7,9325 Kota Banjar 33,62 2,11 10,66 0,00 9,18

28,57 0,51 17,07 0,33 8,16Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Suseda 2005

Provinsi Jawa Barat

Lapangan UsahaLaki-Laki


No Kabupaten/KotaPerdagangan Angkutan& Keuangan Jasa Lainnya

Komunikasi% % % % % %

(1) (2) (8) (9) (10) (11) (12) (13)



Jumlah

Laki-Laki

Provinsi Jawa Barat

Lapangan Usaha




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Provinsi Jawa Barat

PerempuanLapangan Usaha




(1) (2) (8) (9) (10) (11) (12) (13)



Provinsi Jawa Barat

Perempuan

JumlahLapangan Usaha




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Lapangan Usaha

Provinsi Jawa Barat

Laki-Laki +Perempuan




(1) (2) (8) (9) (10) (11) (12) (13)



Provinsi Jawa Barat

Lapangan UsahaLaki-Laki +Perempuan

Jumlah




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Provinsi Jawa Barat

Lapangan UsahaLaki-Laki




(1) (2) (8) (9) (10) (11) (12) (13)



Jumlah

Laki-Laki

Provinsi Jawa Barat

Lapangan Usaha




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Provinsi Jawa Barat

PerempuanLapangan Usaha




(1) (2) (8) (9) (10) (11) (12) (13)



Perempuan


Provinsi Jawa Barat




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Provinsi Jawa Barat

Lapangan UsahaLaki-Laki +Perempuan




(1) (2) (8) (9) (10) (11) (12) (13)



Laki-Laki +Perempuan


Provinsi Jawa Barat

No Kabupaten/KotaTenaga Pro- Tenaga Pejabat Tenaga

fesional Kepemimpinan & Pelaksana & UsahaKetatalaksanaan Tenaga TU Penjualan

% % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6)



Jenis PekerjaanLaki-laki

Provinsi Jawa Barat

Tabel 5.11. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Jenis Pekerjaan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005


No Kabupaten/KotaTenaga Tenaga Usaha Tenaga Anggota

Usaha Jasa Pertanian Produksi TNI danLainnya

% % % % %(1) (2) (7) (8) (9) (10) (11)



Laki-laki

Provinsi Jawa Barat

JumlahJenis Pekerjaan



% % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6)




Provinsi Jawa Barat

Jenis PekerjaanPerempuan

Tabel 5.11. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Jenis Pekerjaan




% % % % %(1) (2) (7) (8) (9) (10) (11)



Perempuan

Jumlah

Provinsi Jawa Barat

Jenis Pekerjaan



% % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6)



Jenis Pekerjaan


Provinsi Jawa Barat

Laki-laki+Perempuan





% % % % %(1) (2) (7) (8) (9) (10) (11)



Laki-laki+Perempuan

JumlahJenis Pekerjaan

Provinsi Jawa Barat



% % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6)




Provinsi Jawa Barat

Jenis PekerjaanLaki-laki




% % % % %(1) (2) (7) (8) (9) (10) (11)



Jenis PekerjaanJumlah

Laki-laki

Provinsi Jawa Barat



% % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6)





Provinsi Jawa Barat





% % % % %(1) (2) (7) (8) (9) (10) (11)



Provinsi Jawa Barat


Jumlah

No Kabupaten/

Kota Jumlah< 35 Jam > 35 Jam

% % %(1) (2) (3) (4) (5)



Provinsi Jawa Barat

Tabel 5.12. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam KerjaDan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005

Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu

Laki-Laki

No Kabupaten/


% % %(1) (2) (3) (4) (5)



PerempuanPenduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu

Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005


No Kabupaten/


% % %(1) (2) (3) (4) (5)



Laki-Laki+Perempuan

Provinsi Jawa Barat

Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005


Tabel 5.12. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja

No Kabupaten/


% % %(1) (2) (3) (4) (5)




Tahun 2006


Laki-Laki

Provinsi Jawa Barat

No Kabupaten/


% % %(1) (2) (3) (4) (5)



Tahun 2006


PerempuanPenduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu

Provinsi Jawa Barat

No Kabupaten/


% % %(1) (2) (3) (4) (5)



Laki-Laki+Perempuan

Provinsi Jawa Barat

Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006


Tabel 5.12. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja

No Kabupaten/Kota

% % % % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



Tabel 5.13. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Status Pekerjaan UtamaDi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005

Provinsi Jawa Barat

Laki-Laki

JumlahBerusaha sendiri

Berusaha dibantu buruh

tidak tetap


tetap

Buruh/ Karyawan

Pekerja Tak dibayar

Status Pekerjaan

No Kabupaten/Kota

% % % % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



PerempuanStatus Pekerjaan

Provinsi Jawa Barat




tidak tetap


tetap

Buruh/ Karyawan

Pekerja Tak dibayar

No Kabupaten/Kota

% % % % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



Provinsi Jawa Barat


Laki-Laki+Perempuan



tidak tetap


tetap

Buruh/ Karyawan

Pekerja Tak dibayar

Status Pekerjaan

No Kabupaten/Kota

% % % % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



Status Pekerjaan


Provinsi Jawa Barat

Laki-Laki



tidak tetap


tetap

Buruh/ Karyawan

Pekerja Tak dibayar

No Kabupaten/Kota

% % % % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)





tidak tetap


tetap

Buruh/ Karyawan

Pekerja Tak dibayar

PerempuanStatus Pekerjaan

Provinsi Jawa Barat


No Kabupaten/Kota

% % % % % %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)





tidak tetap


tetap

Buruh/ Karyawan

Pekerja Tak dibayar

Status Pekerjaan

Provinsi Jawa Barat


Laki-Laki+Perempuan

No Kabupaten/

Kota 2005 2006

Rp Rp(1) (2) (3) (4) (6)

1 Kab. Bogor 689.500,- 737.000,- 6,892 Kab. Sukabumi 408.500,- 450.000,- 10,163 Kab. Cianjur 410.000,- 470.000,- 14,634 Kab. Bandung 601.000,- 710.000,- 18,145 Kab. Garut 413.000,- 465.000,- 12,596 Kab. Tasikmalaya 415.000,- 498.000,- 20,007 Kab. Ciamis 408.500,- 457.500,- 12,008 Kab. Kuningan 410.000,- 450.000,- 9,769 Kab. Cirebon 457.500,- 526.125,- 15,0010 Kab. Majalengka 425.000,- 489.000,- 15,0611 Kab. Sumedang 592.500,- 702.250,- 18,5212 Kab. Indramayu 524.000,- 581.000,- 10,8813 Kab. Subang 533.500,- 633.368,- 18,7214 Kab. Purwakarta 613.500,- 713.000,- 16,2215 Kab. Karawang 672.000,- 750.000,- 11,6116 Kab. Bekasi 710.000,- 781.068,- 10,0117 Kota Bogor 639.500,- 720.750,- 12,7118 Kota Sukabumi 410.000,- 550.000,- 34,1519 Kota Bandung 642.590,- 746.500,- 16,1720 Kota Cirebon 470.000,- 540.500,- 15,0021 Kota Bekasi 710.000,- 795.000,- 11,9722 Kota Depok 681.804,- 750.000,- 10,0023 Kota Cimahi 601.000,- 715.000,- 18,9724 Kota Tasikmalaya 415.000,- 500.000,- 20,4825 Kota Banjar 408.500,- 450.000,- 10,16

408.260,- 447.654,- 9,65Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa BaratProvinsi Jawa Barat

Tabel 5.14. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)Di Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005-2006

Perubahan (%)

Upah Minimum Kabupaten/Kota

penyusunan data basis indeks pembangunan manusia · pdf filei kata pengantar assalamualaikum...

Documents