Kata Pengantar

2

Puji syukur kita panjatkan kepadaTuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatdan karunia-Nya sehingga Buku SakuWBK & WBBM di RSUP SanglahDenpasar dapat diselesaikan denganbaik.

Tujuan penyusunan buku saku iniadalah agar informasi tentang WBK &WBBM yang perlu disosialilasikankepada seluruh karyawan RSUP SanglahDenpasar dapat terlaksana.

Juni

ZI (Zona Integritas)adlh predikat yg diberikan kpd

instansi pemerintah yg pimpinan & jajarannya mempunyai komitmenutk mewujudkan WBK/WBBM mllreformasi birokrasi, khususnya dlmhal pencegahan korupsi & peningkatan kualitas pelayananpublik.

3

4

WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)

adlh predikat yg diberikan kpd suatu unit kerja yg memenuhi sebagian besar program:a. manajemen perubahan,b. penataan tata laksana,c. penataan sistem manajemen

SDM,d. penguatan akuntabilitas

kinerja, dane. penguatan pengawasa

5

WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)

adlh predikat yg diberikan kpd suatu unit kerja yg memenuhi sebagian besar kelima program pd WBK di atas ditambah dgn program penguatan kualitas pelayanan publik.

Tahap-tahap pembangunan ZI:

6

1. Pencanangan Pembangunan (ZI)adlh deklarasi dr pimpinaninstansi pemerintah bhwinstansinya siap membangun ZI.

• dilakukan oleh instansipemerintah yg pimpinan & sebagian besar pegawainyatelah menandatanganiDokumen Pakta Integritas.

• dilaksanakan secara terbuka & dipublikasikan agar masyarakatdpt mengawasi & berperanserta dlm program kegiatanreformasi birokrasi, khususnyadi bidang pencegahan korupsi& peningkatan kualitaspelayanan publik.

7

2. Proses Pembangunan ZI menujuWBK/WBBM

proses pembangunan ZI mrpktindak lanjut pencanangan ygtelah dilakukan oleh pimpinaninstansi pemerintah.

8

Komponen dlm pembangunanZI menuju WBK/WBBM1. Komponen pengungkit, yaitu:

a. Manajemen Perubahan,b. Penataan Tatalaksana,c. Penataan Sistem Manajemen

SDM,d. Penguatan Akuntabilitas

Kinerja,e. Penguatan Pengawasan, danf. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

9

2. Komponen Hasil, sasaran hasilpembangunan ZI, yg terdiri dr:

a. Terwujudnya Pemerintahan ygBersih & Bebas KKN

b. Terwujudnya PeningkatanKualitas Pelayanan Publik kpdMasyarakat

Tercapainya komponen hasil initergantung pd keberhasilanpenerapan komponen pengungkit. Maka, komponen pengungkit mjdfaktor penentu pencapaian sasaranhasil pembangunan ZI menujuWBK/WBBM, yaitu: pemerintahan yang bersih danbebas KKN serta peningkatankualitas pelayanan publik kpdmasyarakat.

10

Pengukuran keberhasilanpembangunan ZI

dinilai dr parameter komponenpengungkit & komponen hasil.

Bobot Komponen Pengungkit(60%):

a. Manajemen Perubahan : 5%b. Penataan Tatalaksana : 5%c. Penataan Manajemen SDM : 15%d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

10%e. Penguatan Pengawasan : 15%f. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik : 10%

11

Bobot Komponen Hasil (40%):

a. Terwujudnya Pemerintahan ygBersih & Bebas KKN yg diukur dgnnilai persepsi korupsi (survey eksternal) & persentasepenyelesaian Tindak Lanjut HasilPemeriksaan (TLHP): 20%

b. Terwujudnya Peningkatan KualitasPelayanan Publik yg diukur mllnilai persepsi kualitas pelayanan(survei eksternal): 20%

12

KKN (Korupsi, Kolusi & Nepotisme)

Korupsiadlh penggelapan/ penyelewengan

harta milik perusahaan ataupun miliknegara utk kepentingan diri sendiri(pribadi) maupun utk kepentinganorang lain.

13

Kolusiadlh permufakatan/kerja sama

secara melawan hukum antarPenyelenggara Negara / antaraPenyelenggara Negara & pihak lain ygmerugikan orang lain, masyarakat & / negara.

14

Nepotismeadlh setiap perbuatan

Penyelenggara Negara secara melawanhukum yg menguntungkankepentingan keluarganya &/ kroninyadi atas kepentingan masyarakat, bangsa, & negara.

15

Tujuh klasifikasi korupsi:

1. Merugikan keuangan Negara2. Suap menyuap3. Gratifikasi4. Penggelapan dalam jabatan5. Pemerasan6. Perbuatan curang7. Konflik kepentingan

16

Perbuatan yg merugikan negara, dpt dibagi mjd 2 bagian, yaitu:

1. Mencari keuntungan dgn caramelawan hukum & merugikannegara. (orang yg secara melawanhukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi yg dptmerugikan keuanganNegara/perekonomian Negara.

2. Menyalahgunakan jabatan utkmencari keuntungan & merugikannegara. (sama dgn penjelasan pdno. 1 di atas, bedanya hanyaterletak pd unsur penyalahgunaanwewenang, kesempatan, / saranayg dimiliki krn jabatan / kedudukan.

17

Suap–menyuap,yaitu tindakan pemberian uang /

menerima uang / hadiah yg dilakukanoleh pejabat pemerintah utkmelakukan / tdk melakukan sesuatuyg bertentangan dgn kewajibannya. Contoh; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisamenguntungkan orang yang memberikan suap.

18

Penyalahgunaan / penggelapan dalam jabatan,

adlh pejabat pemerintah yg dgnkekuasaan yg dimilikinya melakukanpenggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti / membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti ygbertujuan utk menguntungkan dirisendiri dgn jalan merugikan Negara.

19

Pemerasan, berdasarkan definisi & dasar hukumnya dibagi mjd 2, yaitu:

1. Pemerasan yg dilakukan olehpejabat pemerintah kpd orang lain / masyarakat. Pemerasan ini dptdibagi lagi mjd 2 (dua), yaitu :

a. Dilakukan oleh pejabatpemerintah krn mempunyaikekuasaan & memaksa orang lain utk memberi/melakukansesuatu yg menguntungkandirinya.

b. Dilakukan oleh pegawai negerikpd seseorang/masyarakat dgnalasan uang/pemberian ilegalitu adlh bagian dr peraturan/ haknya, pdhl kenyataannyatdk demikian.

20

2. Pemerasan yg dilakukan olehpegawai negeri kpd pegawainegeri yg lain.

21

Korupsi yg berhubungan dgnkecurangan (perbuatancurang)

adlh kecurangan yg dilakukan olehpemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekananTNI/Polri, yg melakukan kecurangandlm pengadaan/pembelian barang ygmengakibatkan kerugian bagi orang lain / thd keuangan negara / yg dptmembahayakan keselamatan negarapd saat perang. Selain itu pegawainegeri yg menyerobot tanah negara ygmendatangkan kerugian bagi orang lain jg termasuk dlm jenis korupsi ini.

22

Korupsi yg berhubungan dgnkonflik kepentingan

adlh situasi dimana seorangpenyelenggara negara ygmendapatkan kekuasaan & kewenangan berdasarkan peraturanperundang-undangan memiliki / diduga memiliki kepentingan pribadiatas setiap penggunaan wewenang ygdimilikinya shg dpt mempengaruhikualitas & kinerja yg seharusnya.

.

23

Beberapa bentuk konflikkepentingan yang sering terjadi:

1. Situasi yg menyebabkan seseorangmenerima gratifikasi/pemberian/ penerimaan hadiah atas suatukeputusan/jabatan;

2. Situasi yg menyebabkanpenggunaan aset jabatan/instansiutk kepentinganpribadi/golongan;

3. Situasi yg menyebabkan informasirahasia jabatan/instansidipergunakan utk kepentinganpribadi/golongan;

24

4. Perangkapan jabatan di bbrpalembaga/instansi/perusahaan ygmemiliki hubungan langsung/tdklangsung, sejenis/tdk sejenis, shgmenyebabkan pemanfaatan suatujabatan utk kepentingan jabatanlainnya;

5. Situasi dimana seorangpenyelenggara negaramemberikan akses khusus kpdpihak tertentu, misalnya dlmrekrutmen pegawai tanpamengikuti prosedur ygseharusnya;

6. Situasi yg menyebabkan proses pengawasan tdk mengikutiprosedur krn adanya pengaruh & harapan dr pihak yg diawasi;

25

7. Situasi dimana kewenanganpenilaian suatu obyek kualifikasi, dimana obyek tsb mrpk hasil dr sipenilai;

8. Situasi dimana adanyakesempatan penyalahgunaanjabatan;

9. Post employment (berupa trading influence, rahasia jabatan);

10. Situasi dimana seorangpenyelenggara negaramenentukan sendiri besarnyagaji/remunerasi;

11. Moonlighting / outside employment (bekerja lain di luarpekerjaan pokoknya);

12. Situasi utk menerima tawaranpembelian saham pihakmasyarakat;

26

13. Situasi yg memungkinkanpenggunaan diskresi ygmenyalahgunakan wewenang.

Gratifikasiadlh pemberian dlm arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, & fasilitas lainnya, baik yg diterima didlm negeri maupun diluar negeri, yg dilakukan dgn menggunakan sarana elektronik/tanpa sarana elektronik.

27

Yg dimaksud dgn korupsi jenis ini (gratifikasi) adlh pemberian hadiah yg diterima oleh pegawai negeri/penyelenggara negara & tdk dilaporkan kpd KPK dlm jangka waktu 30 hr sejak diterimanya gratifikasi.

28

Setiap gratifikasi kpd pegawai negeri/penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila:

a. Gratifikasi diperoleh dr pihak yg memiliki hubungan jabatan dgn penerima

b. Penerimaan gratifikasi tsbbertentangan dgn kewajiban/tugaspenerima

c. Gratifikasi yg diterima tsb tdkdilaporkan kpd KPK dlm jangkawaktu paling lambat 30 hr kerjaterhitung sejak tgl gratifikasiditerima / kpd Unit PengendaliGratifikasi (UPG) satuan kerja dlmwaktu paling lama 7 hr kerja sejakditerimanya gratifikasi.

29

Yg akan dilakukan apabila menerima gratifikasi:

1. Saya akan melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kpd KPK apabila berhubungan dgn jabatan & bertentangan dgn kewajiban / tugas saya selaku Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara, dlm waktu 30 hr kerja terhitung sejak tgl gratifikasi diterima dgn mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi, atau

2. Saya akan menyampaikan Formulir Laporan Gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) RS

30

d.a. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) pesawat 162, dlm waktu paling lama 7 hr kerja sejak diterimanya gratifikasi, atau.

3. Apabila dlm jangka waktu sebagaimana dimaksud pd no. 2 diatas terlampaui, maka saya akan menyampaikannya secara langsung ke kantor KPK / mengirimkannya mll pos, email, / website KPK (online).

31

Contoh-contoh gratifikasi yg berkembang dlm praktik yg wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi kpd UPG / KPK, antara lain:1. terkait dengan pemberian layanan

pada masyarakat;2. terkait dgn tugas dlm proses

penyusunan anggaran;3. terkait dgn tugas dlm proses

pemeriksaan, audit, monitoring & evaluasi;

4. terkait dgn pelaksanaan perjalanan dinas (diluar penerimaan yg sah/resmi dr instansi PN/Pn);

5. dlm proses penerimaan/promosi/ mutasi pegawai;

32

6. dlm proses komunikasi, negosiasi & pelaksanaan kegiatan dgn pihak lain terkait dgn pelaksanaan tugas & kewenangannya;

7. sebagai akibat dr perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dgn pihak lain yg bertentangan dgn undang-undang;

8. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama / setelah proses pengadaan barang & jasa;

9. dr pejabat/pegawai / pihak ketiga pd hari raya keagamaan;

10. dlm pelaksanaan pekerjaan yg terkait dgn jabatan & bertentangan dgn kewajiban / tugasnya.

33

Whistle bloweradlh pelapor yg mengetahui & melaporkan tindak pidana korupsi & pelapor tsb bukan bagian dr pelaku tindak pidana korupsi yg dilaporkannya.

34

WBS (Whistle Blower System)

mrpk sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yg telah terjadi / akan terjadi yg melibatkan pegawai & orang lain yg berkaitan dgn dugaan tindak pidana korupsi yg dilakukan didlm organisasi tempatnya bekerja.

35

Apabila melihat/menemukan tindak pidana korupsi di RSUP Sanglah:

Bertindak sbg whistle blower dgn cara melaporkan tindak pidana korupsi tsb melalui:

alamat email WBS RS Sanglah:sanglahhospitalbali.com/pengaduan