penyimpangan pemberlakuan asas retroaktif yang …repository.unair.ac.id/23698/1/halaman...

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENYIMPANGAN PEMBERLAKUAN AZAS DIKY OKTAVIA

TESIS

PENYIMPANGAN PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF

YANG BERLAKU DI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA TERORISME

OLEH:

DIKY OKTAVIA, S.H.

NIM. 031324153081

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2016


TESIS PENYIMPANGAN PERBERLAKUAN AZAS DIKY OKTAVIA

PENYIMPANGAN PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF

YANG BERLAKU DI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA TERORISME

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Pada Program Studi Magister Hukum

Universitas Airlangga

OLEH:

DIKY OKTAVIA, S.H.

NIM. 031324153081

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2016



Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,

Pada tanggal, Januari 2016

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

Anggota : 1. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

2. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.

3. Astutik, S.H.,M.H.



ABSTRAK

Dampak ledakan Bom Bali I sangat luas sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 18 Oktober 2002, atau 6 (enam) hari setelah terjadinya peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002. Perppu tersebut memberlakukan asas mundur ke belakang atau retroaktif karena peristiwa Bom Bali I terjadi sebelum adanya/disahkannya Perppu dimaksud. Terhadap hal ini, maka atas nama supremasi hukum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 . Dengan demikian, para tersangka yang ditangkap oleh pihak Kepolisian disangkakan, didakwa dan diadili dengan menggunakan pasal-pasal dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002. Setahun kemudian baru disahkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Indonesia sebagai negara hukum yang jelas menganut asas non-retroaktif yang diatur dalam Pasal 28 I Ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan berakhir sudah prinsip asas retroaktif dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 atau Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti tersebut merupakan ketentuan yang lahir untuk dimatikan karena tidak ada fungsinya sama sekali. Dalam kasus tindak pidana yang sama di masa depan setiap wilayah Republik Indonesia, pelakunya tidak dapat dijerat UU No 16/2003 tetapi hanya dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003. Pengenaan larangan keputusan dari putusan Mahkamah Konstitusi surut Nomor 13 / PUU-I / 2003 yang berdampak pada hukum konstruksi di bidang pemberantasan terorisme adalah pengungkapan Contrario Argumentum. Dalam Argumentum a Contrario, hakim diberi kesempatan untuk menemukan hukum atas dasar bahwa jika hukum menetapkan hal-hal tertentu untuk fakta tertentu, maka aturan tersebut terbatas pada acara-acara tertentu dan untuk acara di luar itu berlaku secara terbalik.

Kata Kunci: Pembatalan Pemberlakukan Prinsip Retroaktif, Pemberantasan

Terorisme dan Mahkamah Konstitusi.



ABSTRACT

The impact of the Bali bomb is so large therefore the Indonesian government issued Government Regulation in of Law No. 1 of 2002 on Terrorism defined that issued on 18 October 2002. The Government Regulation is the implementation of the principle retroactively prior to / ratification of Government Regulation No. 1 of 2002 on the Eradication of Terrorism. Thus, the suspects were arrested by the police suspected, charged and tried by using clauses in the Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2002 on the Eradication of Terrorism. Indonesia as a law state that clearly adheres to the principle nonretroaktif set out in Article 28 first paragraph (1) of the Constitution (UUD 1945) and the legality principle set out in Article 1 Paragraph (1) of the Criminal Code, regulation has even violated its own constitution in making and enforcing by applying the principle of retroactive law (principle exclude nonretroaktif). The case was then taken to the Constitutional Court and decided contrary to the UUD1945, in other words the Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2002 or Act No. 15 of 2003 is a provision that was born to be turned off because there is no function at all , Decision of the judges of the Constitutional Court does not repeal Act No. 15 of 2003 concerning terrorism, but specifically annul Act No. 16 of 2003 on the Bali bombing. Thus, in case of similar criminal acts in the future of any region of the Republic of Indonesia, the culprit can not be charged under Law No. 16/2003 but only by Act No. 15 of 2003.Imposition of a ban on the decision of the Constitutional Court ruling retroactively No. 13 / PUU-I / 2003 impacting on construction law in the field of combating terrorism is a Contrario Argumentum disclosure. In Argumentum a Contrario, judges are given the opportunity to discover the law on the basis that if the law establishes certain things for certain fact, then the rule is limited to certain events and for events outside it applies in reverse.

Keywords: DeviationsPrinciplesof Retroactive, Government Law to Eradication

of Terrorism, and Constitutional Court Decision



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh, Puji dan syukur penulis

haturkan kepada Allah SWT, karena atas hidayah, berkah dan Rahmat-NYA

penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “PENYIMPANGAN

PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF YANG BERLAKU DI KITAB

UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME” sebagai persyaratan

untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa tesis ini takkan pernah selesai tanpa interaksi

dan bantuan serta support dari berbagai pihak. Untuk itu hormat dan terima kasih

penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses

belajar mengajar sehingga penulisan tesis ini, Alhamdulillah dapat diselesaikan.

Namun secara khusus penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak., selaku Rektor Universitas Airlangga.

2. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Airlangga.

3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Pasca

Sarjana Magister Ilmu Hukum.

4. Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., selaku pembimbing dan Dosen

MKPT, yang telah memberikan saran, pendapat dan masukan guna

penyempurnaan penyusunan tesis ini,



5. Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H.,MTCP., selaku penguji dan Dosen

MKPT yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala

ketulusan.

6. Ibu Dr. Sarwirini, S.H.,M.S., selaku ketua tim penguji tesis yang telah

memberikan dukungan, saran dan pendapat dengan segala ketulusan.

7. Ibu Astutik, S.H.,M.H., selaku anggota penguji yang telah memberikan

dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan

8. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Airlangga, yang dengan segala tulus telah memberikan pengajaran

ilmu dan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.

9. Kepada Ibuku, yang telah dengan ikhlas dan penuh kasih sayang memberikan

dorongan dan motivasi serta doa terbaik kepada penulis

10. Kepada Istriku tercinta dan anak-anakku tersayang yang telah mensuport.

11. Seluruh Karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Airlangga, yang dengan tulus telah membantu segala hal berkaitan

dengan administrasi perkuliahan selama masa studi.

12. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan V Program Magister Ilmu Hukum Fakultas

Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

yang telah memberikan semangat dan dorongan moril dalam penyelesaian

studi.

13. Kepada semua pihak yang dengan sangat berbesar hati memberikan dukungan,

doa, perhatian, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi kemajuan penulis.



Tak ada gading yang tak retak, Penulis menyadari bahwa tesis ini

bukanlah karya yang tidak memiliki kelemahan, oleh sebab itu dengan segala

kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai

pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

Hanya kepada Allah SWT jualah penulis panjatkan doa semoga budi baik

dan segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak yang tidak dapat

penulis sebutkan satu persatu, mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT.

Insya Allah, Aamiin Ya Robbal ‘alamiin.

Jakarta, Januari 2016

Penulis,

Diky Oktavia, S.H.



UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam menangani perkara Nomor : FDM-148/Denpa/2003 atas kejadian peledakan Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perkara Nomor 013/PUU-I/2003 tanggal 23 Juli 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 065/PUU-II/2004, tanggal 3 Maret 2005.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. ii

HALAMAN PENGUJI .................................................................................... iii

PERYATAAN ORISINALITAS TESIS ......................................................... iv

ABSTRAK ...................................................................................................... v

KATA PENGANTAR .................................................................................... vii

DAFTAR UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN .................................. x

DAFTAR ISI ................................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang ..................................................................................... 1

2. Perumusan Masalah ............................................................................. 13

3. Tujuan Penelitian ................................................................................. 13

4. Manfaat Penelitian ............................................................................... 13

5. Kajian Pustaka ..................................................................................... 14

6. Metode Penelitian ................................................................................ 48

7. Sistematika Penulisan ......................................................................... 50

BAB II PEMBERLAKUAN PRINSIP RETROAKTIF DALAM

PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

1. Prinsip Retroaktif ................................................................................. 52

2. Pertimbangan yang Mendasari Penerapan Prinsip Retroaktif dalam

Perpu No. 1 Tahun 2002 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 terhadap

Kasus Bom Bali I ................................................................................. 59



3. Pendapat Hukum Tentang Prinsip Retroaktif Dalam UU Tindak

Pidana Terorisme .................................................................................. 63

BAB III IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.

013/PUU-I/2003 TANGGAL 23 JULI 2004

1. Asas Non-Retroaktif Dan Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 ................... 79

2. Tidak Adanya Hukum Pidana Lain Yang Sepadan Yang Dapat

Digunakan Sebagai Dasar Penuntutan Dan Pemidanaan ..................... 84

3. Implikasi Yuridis Putusan MK No. 013/PUU-I/2004 .......................... 88

BAB IV. PENUTUP

1. Kesimpulan .......................................................................................... 91 2. Saran .................................................................................................... 93

DAFTAR BACAAN

penyimpangan pemberlakuan asas retroaktif yang …repository.unair.ac.id/23698/1/halaman...

Documents