sipmonev01.litbang.kkp.go.idsipmonev01.litbang.kkp.go.id/2013/download/juklak pengukura… ·...
TRANSCRIPT
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ iv BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Dasar Hukum .............................................................................. 2
C. Tujuan Juklak .............................................................................. 2
D. Keluaran……………………………………………………………… ..... 3
E. Hasil yang Diharapkan .................................................................... 3
F. Pengertian dan Istilah ..................................................................... 3
BAB II. INDIKATOR KINERJA UTAMA
A. Rekomendasi .................................................................................. 8
B. IPTEK yang Adopsi ......................................................................... 9
C. Pengguna IPTEK .......................................................................... 10
BAB III. METODE PELAKSANAAN
A. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 12
B. Alat Bantu Pengukuran Kinerja ..................................................... 14
C. Sumber Data dan Informasi .......................................................... 15
D. Penentuan Lokasi dan Responden / informan ............................... 16
E. Pengumpulan Data Kinerja ........................................................... 16
F. Tabulasi dan Teknik Analisis ......................................................... 17
G. Pelaksana Kegiatan Pengukuran Kinerja ...................................... 18
iii
BAB IV. PELAPORAN KINERJA
A. Penyajian Data dan Informasi Kinerja ........................................... 19
B. Pelaporan Kinerja Rekomendasi ................................................... 19
C. Pelaporan Kinerja IPTEK yang Adopsi .......................................... 21
D. Pelaporan Kinerja Pengguna IPTEK ............................................. 21
BAB V. EVALUASI KINERJA
A. Evaluasi Kinerja Rekomendasi ...................................................... 23
B. Evaluasi Kinerja Pengguna Hasil Litbang ...................................... 25
BAB VI. PENUTUP ........................................................................................... 27
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Iptek yang di manfaatkan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan ............................................................................ 12
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Pengukuran Capaian Kinerja Outcome
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan ............... 14
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengukuran Kinerja adalah proses penilaian secara sistematis
dan berkesinambungan atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi
dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian
setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan
sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang
menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan
kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana
ditetapkan dalam Renstra.
Pengukuran kinerja di lingkungan instansi pemerintah dilakukan sesuai dengan
peran, tugas dan fungsi masing-masing, sehingga lebih mengandalkan pada
pengukuran pencapaian kinerja instansi pemerintah yang dilakukan secara
berjenjang dari tingkatan unit kerja sampai pada tingkatan tertinggi organisasi.
Dalam melaksanakan pengukuran kinerja, maka harus ada ukuran pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi yang disebut indikator kinerja. Di antara indikator-
indikator kinerja terdapat indikator kinerja yang merupakan ukuran pencapaian
pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi (unit kerja mandiri) yang
disebut Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator), sedangkan ukuran
pencapaian yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan
atau sasaran yang akan dicapai disebut Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(IKP/K).
2
Dalam menyusun Laporan Capaian Kinerja, rumusan indikator kinerja utama (IKU)
dan target-target yang akan dicapai harus dicantumkan dalam laporan tersebut. Hal
tersebut untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja utama/ program/ kegiatan
dibandingkan dengan terget kinerja yang telah ditetapkan.
B. Tujuan
Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi Badan
Penelitian dan Pengembangan KP dalam mengumpulkan data, menganalisa, dan
membuat laporan capaian kinerja sebagai wujud akuntabilitas kinerja. Juklak ini
juga diharapkan dapat membantu mengintegrasikan langkah-langkah bagi
Balitbang KP dalam mengelola kinerjanya, mulai dari perencanaan strategis,
rencana kinerja tahunan, penyusunan penetapan/perjanjian kinerja dan pelaporan
capaian kinerja.
C. Keluaran
Keluaran yang diharapkan adalah tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran,
capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah ditetapkan sebagai
acuan teknis yang berkaitan dengan pengumpulan data, analisis sampai dengan
penyusunan laporan kinerja bagi Balitbang KP.
D. Hasil yang Diharapkan
Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran capaian kinerja Outcome ini
diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Balitbang KP dapat memahami hal-hal
yang berkaitan dengan:
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keterkaitannya dalam salah satu
komponen sistem AKIP yang terdiri dari pengumpulan data, analisis data dan
evaluasi hasil pengukuran capaian kinerja;
2. Meningkatkan kualitas Capaian Kinerja;
3
3. Mengimplementasikan Capaian Kinerja untuk penyempurnaan perencanaan
kinerja di masa yang akan datang.
E. Pengertian dan Istilah
1. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban
atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan
hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
2. Kinerja adalah unjuk kerja/hasil kerja/keluaran/hasil dari
kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi,
dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat pencapaian dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan.
4. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan pencapaian/kegagalan pelaksanaan program
dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam
rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja
yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun
secara periodik.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian
sistematik dari berbagai komponen, alat, dan prosedur yang dirancang untuk
mencapai tujuan manajemen kinerja, yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban
dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Perencanaan Strategis (Renstra), adalah merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai
4
dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin
timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah,
yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan
program serta ukuran pencapaian dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
7. Perencanaan Kinerja adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan
dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana
kinerja tahunan.
8. Pengukuran Kinerja adalah merupakan sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai pencapaian dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.
9. Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan
akuntabilitas kinerja Kementerian, Lembaga, pemerintah daerah, instansi
pemerintah di berbagai tingkatan, dan institusi yang menggunakan serta
mengelola sumber daya negara, yang disusun dan disampaikan secara
sistematik dan melembaga.
10. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan.
11. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran pencapaian yang akan dicapai dari program
dan kegiatan yang telah direncanakan, atau sasaran yang akan dicapai.
13. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran
pencapaian dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
14. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
5
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target-target
kinerja yang di gambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja.
15. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan
sumberdaya yang disediakan.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya
baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan hasil litbang, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua
jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
17. Satuan Kerja Mandiri adalah unit kerja yang mengelola anggaran tersendiri
dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.
18. PPDPI adalah Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) yaitu salah
satu produk nyata Balai Penelitian dan Observasi Laut (BPOL) untuk
masyarakat nelayan di Indonesia. PPDPI telah dibuat dan didistribusikan sejak
tahun 2000,
19. IPTEKMAS adalah penerapan iptek yang telah teruji melalui proses diseminasi
kepada kelompok masyarakat pelaku masyarakat pelaku usaha perikanan dan
kelautan pada suatu kawasan/calon kawasan produksi perikanan dan kelautan.
20. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau
individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan
akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
21. Prosedur Operasional Standar (POS) adalah pedoman yang berisi prosedur-
prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan
untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan
fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi
berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis.
6
22. Kuisioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan
analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa
orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang
diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.
23. Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang
sesuatu fakta/ pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk
tulisan, yaitu ketika mengisi angket/ lisan ketika menjawab wawancara.
24. Informan adalah orang yang memberikan informasi dengan pengertian ini
maka informan dapat dikatakan sama dengan responden apabila pemberian
keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti
25. Kelompok Penerima adalah sekumpulan orang yang menerima paket hasil
litbang dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok
sasaran IPTEKMAS.
26. Orang (penerima) adalah individu yang menerima paket hasil litbang dan
bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok sasaran
IPTEKMAS.
27. Kelompok Kerja adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling
bergantungan, yang bergabung bersama-sama untuk mencapai sasaran. Suatu
kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi untuk berbagai informasi
dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota berkinerja dalam
bidang tanggungjawab.
28. Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-
undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau
untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam
lingkungan Pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
29. Deskritif adalah suatu upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat
diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh
orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri.
7
30. Skor adalah angka perolehan dari suatu tes atau kuesioner.
31. Kosmopolitan dapat berarti mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas
dan terjadi dari orang-orang atau unsur-unsur yang berasal dari pelbagai
bagian dunia.
32. Job Description adalah penyataan tertulis yang menjelaskan tugas-tugas,
kondisi kerja dan aspek-aspek lainnya dari suatu jabatan tertentu.
33. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urut-
urutan prosedur dari suatu program.
8
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA
A. Rekomendasi
Rekomendasi merupakan indikator kinerja utama Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) yang telah ditetapkan di
dalam Rencana Strategis (Renstra) Balitbang KP. Di dalam Renstra tersebut
ditetapkan bahwa rekomendasi merupakan hasil dari kegiatan litbang yang
disampaikan secara resmi kepada pemangku kepentingan sebagai saran, masukan
atau bahan pertimbangan yang dapat dipercaya untuk dijadikan bahan dalam
menyusun kebijakan di pusat dan/atau daerah. Hasil litbang sebagai sumber
rekomendasi ini termasuk di dalamnya adalah hasil kepakaran atau buah pikiran
para pakar atau peneliti/perekayasa Balitbang KP yang menggunakan hasil litbang
sebagai acuan.
Rekomendasi yang bersumberkan pada hasil litbang dan hasil kepakaran tersebut
dapat dinyatakan sebagai outcome apabila telah dimanfaatkan oleh pengguna
sebagai bahan atau bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan
pembangunan baik di pusat maupun daerah. Indikator outcome ini merupakan
indikasi bahwa hasil litbang dan kepakaran yang dimiliki Balitbang KP telah
dipercaya dan telah ikut berperan penting dalam penentuan kebijakan bagi
program-program pembangunan kelautan dan perikanan atau serta sektor terkait
lainnya. Semakin banyak rekomendasi yang dimanfaatkan menunjukkan semakin
baik kinerja Balitbang KP.
Beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan rekomendasi sebagai
outcome Balitbang KP tersebut antara lain:
1. Telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan peraturan pemerintah
pusat maupun daerah, seperti misalnya naskah akademis untuk penyusunan
peraturan pusat/daerah;
9
2. Tetah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan keputusan UPT Ditjen
teknis lingkup KKP atau instansi terkait lainnya, seperti misalnya naskah
akademis untuk pembentukan Komisi Rumput Laut Nasional;
3. Telah digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan pemerintah
untuk pengelolaan sumberdaya, seperti misalnya hasil kepakaran yang
digunakan dalam Kajiskan untuk menentukan potensi sumberdaya (peta WPP);
4. Telah digunakan sebagai acuan bagi pengguna atau masyarakat, seperti
misalnya Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (peta PPDPI);
5. Telah digunakan sebagai acuan oleh staf ahli menteri;
6. Telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan
pembangunan, seperti misalnya sistim dan metode monitoring untuk mengukur
tingkat susut hasil (losses) perikanan nasional, program pembinaan
masyarakat, dan sebagainya;
7. Telah digunakan dalam penyusunan program kerja dan kegiatan di pusat dan
daerah yang diaplikasikan dalam KUK/KAK/TOR, RKA-KL, dan sebagainya.
B. IPTEK yang Adopsi
IPTEK hasil kegiatan litbang yang diadopsi merupakan indikator kinerja utama
Balitbang KP dan telah ditetapkan di dalam Renstra Balitbang KP. Di dalam
Renstra tersebut ditetapkan bahwa IPTEK hasil litbang KP yang diadopsi oleh
pengguna merupakan IPTEK hasil kegiatan litbang KP yang telah dimanfaatkan
oleh stakeholder kelautan dan perikanan (seperti masyarakat perorangan atau
kelompok, pengusaha, industri, pemerintah, perguruan tinggi, dsb.) untuk kegiatan
pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
IPTEK hasil kegiatan litbang dapat dinyatakan sebagai outcome apabila telah
dimanfaatkan oleh pengguna dalam berbagai tingkatan adopsi IPTEK, yaitu tingkat
adopsi tinggi, sedang dan rendah. Tingkat adopsi rendah adalah hanya sebagian
kecil hasil penelitian (kurang dari 50 %) di adopsi, sedangkan tingkat adopsi sedang
10
adalah 50 – 70 % hasil penelitian di adopsi, serta tingkat adopsi tinggi adalah lebih
dari 70 % hail penelitian di adopsi. Indikator outcome ini merupakan indikasi bahwa
hasil litbang dari Balitbang KP telah dipercaya dan bermanfaat serta ikut berperan
langsung dalam pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Semakin banyak IPTEK yang
diadopsi masyarakat menunjukkan semakin baik kinerja Balitbang KP.
IPTEK yang diadopsi dapat berupa IPTEK yang disebarluaskan oleh Balitbang KP,
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media, kepada
masyarakat pengguna. IPTEK yang diadopsi tersebut dapat juga berupa IPTEK
yang teridentifikasi berasal dari Balitbang KP yang dimanfaatkan oleh pengguna di
daerah penyebarluasan (daerah introduksi) maupun di luar daerah introduksi.
Penyampaian atau media penyampaian terutama dalam bentuk introduksi,
diseminasi, IPTEKMAS dan REFINE. Selain itu, penyampaian dapat juga dalam
bentuk penyampaian langsung oleh para pakar atau peneliti/perekayasa Balitbang
KP secara per orangan maupun kelompok, baik secara resmi maupun tidak resmi.
Bentuk penyampaian yang lain di antaranya adalah dalam bentuk tebar karya
IPTEK, sosialisasi, bimbingan teknis, penyebarluasan hasil litbang melalui lefleat,
buku paket IPTEK, brosur, video CD, kaset, dan bentuk lainnya.
C. Pengguna IPTEK
Pengguna IPTEK hasil kegiatan litbang KP merupakan indikator kinerja utama
Balitbang KP dan telah ditetapkan di dalam Renstra Balitbang KP. Di dalam
Renstra tersebut ditetapkan bahwa pengguna IPTEK hasil litbang KP adalah
anggota masyarakat secara perorangan maupun kelompok. Pengguna tersebut
termasuk juga institusi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pelaku ekonomi,
pengusaha, industri atau perusahaan yang bergerak di bidang kelautan dan
perikanan yang berada di kawasan minapolitan maupun di luar kawasan
minapolitan. Pengguna IPTEK tersebut dapat juga merupakan pengguna yang
menerima IPTEK secara langsung dari Balitbang KP maupun pengguna yang
11
mendapatkan IPTEK tersebut secara tidak langsung di sekitar kawasan kelompok
sasaran. Terkait keterlibatan penelitian dan pengembangan IPTEK kelautan dan
perikanan, maka paket bantuan lewat kegiatan Iptekmas, refine, dan lainnya harus
ada batas minimum sejak diberikan paket, sehingga bukti penggunanya bukan
karena bantuan, tetapi karena membutuhkan hasil litbang tersebut.
Pengguna IPTEK hasil kegiatan litbang tersebut dapat dinyatakan sebagai outcome
apabila telah memanfaatkan IPTEK hasil kegiatan Balitbang KP dalam berbagai
tingkatan adopsi IPTEK (tingkat adopsi tinggi, sedang dan rendah), dan difusi
IPTEK. Indikator outcome ini merupakan indikasi bahwa masyarakat telah
mempercayai hasil litbang dari Balitbang KP dapat memberikan manfaat ekonomi
maupun sosial. Dengan demikian, ini dapat diartikan bahwa hasil litbang tersebut
telah ikut berperan langsung dalam pembangunan kelautan dan perikanan.
Semakin banyak jumlah pengguna IPTEK menunjukkan semakin baik kinerja
Balitbang KP.
Pengguna IPTEK tersebut mendapatkan informasi tentang IPTEK yang digunakan
dapat langsung dari Balitbang KP melalui kegiatan yang dilaksanakan seperti
introduksi, diseminasi, IPTEKMAS dan REFINE. Pengguna IPTEK tersebut dapat
juga mendapatkan IPTEK yang digunakan sumber lain yang memanfaatkan IPTEK
tersebut yang teridentifikasi berasal dari Balitbang KP. Media lain sumber IPTEK
yang dimanfaatkan pengguna dapat juga dalam bentuk penyampaian langsung oleh
para pakar atau peneliti/perekayasa Balitbang KP secara per orangan maupun
kelompok, baik secara resmi maupun tidak resmi. Sumber IPTEK yang lain di
antaranya adalah tebar karya IPTEK, sosialisasi, bimbingan teknis, penyebarluasan
hasil litbang melalui lefleat, buku paket IPTEK, brosur, video CD, kaset, dan bentuk
lainnya.
12
BAB III METODE PELAKSANAAN
A. Kerangka Pemikiran
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Badan Litbang KP)
sebagai suatu lembaga yang menghasilkan IPTEK dan kebijakan di bidang
kelautan dan perikanan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh satuan
kerja dibawahnya. Hasil penelitian tersebut disusun dalam bentuk paket IPTEK dan
atau kebijakan yang selanjutnya menjadi inovasi yang dimanfaatkan sebagai bahan
diseminasi yang disampaikan melalui suatu kegiatan tertentu seperti yang terlihat
pada gambar 1 di bawah ini
Gambar 1. Kerangka Pemikiran IPTEK yang dimanfaatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
13
Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Den Ban dan Hawkins (1996) yang
mengemukakan: “an innovation is an idea, method, or object which is regarded as
new by individual, but which is not always the result of recent research” (dalam
Musyafak dan Ibrahim, 2005). Dengan demikian, inovasi mempunyai tiga
komponen, yaitu;
(a) ide atau gagasan,
(b) metode atau praktek, dan
(c) produk (barang dan jasa).
Ketiga komponen tersebut harus mempunyai sifat “baru”. Sifat “baru” tersebut tidak
selalu berasal dari hasil penelitian mutakhir. Hasil penelitian yang telah lalu pun
dapat disebut inovasi, apabila diintroduksikan kepada masyarakat tani yang belum
pernah mengenal sebelumnya. Jadi, sifat “baru” pada suatu inovasi harus dilihat
dari sudut pandang masyarakat (calon adopter), bukan kapan inovasi tersebut
dihasilkan. Pada tataran pemahaman yang lebih operasional, inovasi yang
dihasilkan oleh suatu lembaga penelitian dan pengkajian dapat berwujud IPTEK,
kelembagaan, dan kebijakan.
Inovasi IPTEK dan kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Litbang Kelautan dan
Perikanan didesiminasikan melalui berbagai kegiatan dan program. Salah satu
kegiatan yang bermodus diseminasi adalah kegiatan Iptekmas.
Beberapa indikator yang dapat merupakan parameter capaian kinerja Badan
Litbang Kelautan dan Perikanan yaitu jumlah rekomendasi, tingkat adopsi IPTEK,
dan jumlah pengguna hasil Badan Litbang Kelautan dan Perikanan.
Kuantitas dari setiap indikator yang dikemukakan merupakan suatu hasil evaluasi
kinerja yang menggambarkan outcome dari Badan Litbang KP. Hasil evaluasi ini
merupakan umpan balik (feedback) baik bagi perbaikan proses diseminasi,
perbaikan rumusan bahan rekomendasi, adopsi IPTEK, dan jumlah pengguna hasil
14
Badan Litbang KP. Secara skematis kerangka pemikiran pentingnya pengukuran
capaian kinerja outcome Badan Litbang KP diperlihatkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Pengukuran Capaian Kinerja Outcome Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
B. Alat Bantu Pengukuran Kinerja
Alat bantu utama yang dipergunakan dalam pengukuran kinerja outcome adalah
kuesioner (daftar pertanyaan) baik yang dengan rekomendasi, adopsi IPTEK,
maupun jumlah pengguna IPTEK dan kebijakan. Sedangkan dokumen pendukung
dari pengukuran capaian outcome adalah Penetapan Kinerja, RKT, RENSTRA,
KUK/KAK/TOR, Proposal Teknis, dan Laporan Kegiatan/Penelitian
Kuesioner pengukuran kinerja rekomendasi berisikan hal-hal yang
mempertanyakan asal usul rekomendasi yang disampaikan kepada pihak
pengguna.
REKOMENDASI INOVASI HASIL LITBANG DAN
KEBIJAKAN
DISEMINASI
EVALUASI KINERJA
CAPAIAN KINERJA Jumlah
Rekomendasi Adopsi Hasil
litbang Jumlah
Pengguna
Um
pan Balik
Um
pan Balik
15
Kuesioner pengukuran kinerja tingkat adopsi IPTEK berisikan hal-hal yang terkait
dengan pertanyaan yang mempertanyakan sejauh mana IPTEK hasil Badan
Litbang KP yang diperkenalkan kepada pengguna dapat mereka terima (adopsi).
Kuesioner adopsi IPTEK disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup yang
menyediakan alternatif pilihan jawaban bagi responden sesuai dengan uraian
IPTEK yang dikemukakan oleh satker dibawah Badan Litbang KP.
Bahan pokok yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kuesioner adopsi
IPTEK adalah Prosedur Operasional Standar (POS) penerapan IPTEK dan
kebijakan yang telah dibuat oleh masing-masing satker lingkup Badan Litbang KP.
Alat bantu untuk pengukuran kinerja jumlah pengguna IPTEK dapat dipertanyakan
secara langsung kepada anggota masyarakat atau kelompok yang menerima paket
kegiatan diseminasi (Iptekmas) yang dilaksanakan oleh Badan Litbang KP.
Di lain pihak, dapat juga berasal dari berbagai laporan atau dokumen yang
membuat pernyataan bahwa anggota masyarakat atau sejumlah masyarakat telah
menggunakan suatu IPTEK yang berasal dari unit kerja Badan Litbang KP.
C. Sumber Data dan Informasi
Data dan informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja outcome Badan
Litbang KP dapat bersumber dari sumber primer maupun sumber sekunder.
Sumber primer didapatkan dari para penerima paket kegiatan diseminasi yang
dilaksanakan oleh satker lingkup Badan Litbang KP, baik anggota masyarakat
secara perorangan maupun kelompok, atau lembaga swasta/pemerintah atau
pelaku ekonomi atau perusahaan tertentu.
16
Data dan informasi ini baik yang berasal dari hasil wawancara ataupun dari hasil
pencatatan lapangan petugas ataupun catatan lapangan informan atau responden.
Di lain pihak, sumber sekunder juga merupakan sumber data dan informasi yang
dapat dipergunakan, termasuk laporan lembaga pemerintah atau laporan satker.
D. Penentuan Lokasi dan Responden/ Informan
Lokasi kegiatan yang berkaitan outcome yang dihasilkan Badan Litbang KP
jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan lokasi agar
upaya pengukuran yang dilakukan dapat merupakan hasil yang dapat mewakili
keseluruhan lokasi untuk komoditas tersebut.
Kemudian, seyogyanya lokasi yang dipilih berdasarkan keterwakilan satker yang
berada di bawah Badan Litbang KP. Kemudian dapat juga ditambah dengan kriteria
khusus jika diperlukan evaluasi pada lokasi-lokasi tertentu yang dianggap penting,
termasuk pengelompokan menurut komoditas, jenis IPTEK, tahapan produksi, dan
lain sebagainya.
Responden atau informan ditentukan berdasarkan informasi yang dikemukakan
oleh masing-masing satker terutama pada kegiatan Iptekmas. Namun demikian,
tidak tertutup kemungkinan responden atau informan lainnya dipilih berdasarkan
kebutuhan sesuai dengan indikator kinerja outcome yang akan diukur.
E. Pengumpulan Data Kinerja
Pengumpulan data kinerja dilakukan melalui wawancara yang dipandu kuesioner
terhadap responden ataupun informan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Studi dokumen juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, misalnya
termasuk Surat Keputusan Tim Kelompok Kerja di Kelembagaan Lingkup KKP,
keberadaan MoU, naskah akademis, Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Desa
17
(Perdes), notulensi rapat dengan pengguna misalnya dalam menyusun Rencana
Kerja Pemda/ RKA-KL yang dilengkapi dengan wawancara.
F. Tabulasi dan Teknik Analisis
Tabulasi dilakukan berdasarkan keperluan dan ketersedian data baik kualitatif
maupun kuantitatif. Analisis data secara umum dilakukan menggunakan
pendekatan deskriptif.
Teknik analisis yang digunakan dapat berupa analisis kelompok sasaran dan diluar
kelompok sasaran terutama terkait dengan adopsi dan penyebaran IPTEK.
Analisis dapat juga dilakukan mengunakan pendekatan statistik jika diperlukan
misalnya korelasi antara karakteristik penerima IPTEK terhadap tingkat adopsi
IPTEK.
Khusus untuk menentukan kategori tingkat adopsi IPTEK pada setiap inovasi
IPTEK atau kebijakan yang diperkenalkan atau dikembangkan, maka diadakan
pengelompokan yang meliputi adopsi tinggi, sedang, dan rendah. Adopsi tinggi,
sedang dan rendah didapatkan dengan cara sebagai berikut;
1Kategori Jumlah
MinimumSkor Maximum Skore−
−
Keterangan:
(1) Skor maksimum dan skor minimum diperoleh dari hasil penjumlahan skor setiap
responden untuk setiap item IPTEK yang diperkenalkan
(2) Jumlah kategori adalah 3 (rendah, sedang dan tinggi)
18
Jadi penetapan kategori variabel ”Tingkat Adopsi” secara keseluruhan dengan
jumlah responden m dan jumlah item pertanyaan n, maka perhitungan besar
kisaran adalah:
Skor maksimum = m x n x 3 = 3mn
Skor minimum = m x n x 1 = mn
G. Pelaksana Kegiatan Pengukuran Kinerja
Pelaksana kegiatan pengukuran kinerja outcome Badan Litbang KP ini dibedakan
berdasarkan kepentingan yang sama dalam suatu kegiatan. Kelompok tersebut
adalah :
a. Tim Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran Capaian Kinerja;
b. Tim Pengumpulan Data;
c. Tim Analisis;
d. Tim Pelaporan;
e. Tim Evaluasi
Dengan demikian masing-masing tim tersebut memiliki fungsi sesuai dengan tugas
yang dibebankan dalam penunjukkannya.
19
BAB IV PELAPORAN KINERJA
A. Penyajian Data dan Informasi Kinerja
Data dan informasi untuk penilaian kinerja diperoleh dari hasil wawancara pada
sumber informasi. Sumber informasi kegiatan penelitian dan pengembangan dapat
dikatagorikan menjadi empat kelompok, yaitu: penghasil IPTEK, pengguna IPTEK,
dan pemanfaat IPTEK (disebut juga sebagai yang mengkomersialkan IPTEK) dan
laporan tertulis.
Data dan informasi yang telah dikumpulkan harus diformulasikan dalam bentuk
kuantitatif dan kualitatif. Data dan informasi kualitatif dapat dikonversi menjadi data
kuantitatif melalui teknik frekuensi, dan pembobotan.
Penyajian data dan informasi tersebut harus disampaikan dalam berbagai bentuk,
seperti: grafik, flowchart atau diagram, dan foto. Penyajian yang paling sederhana
adalah dalam bentuk tabel-tabel analisis.
Data dan informasi yang ditampilkan dalam bentuk grafik, flowchart atau diagram,
dan foto serta tabel-tabel analisis tersebut harus diuraikan secara deskriptif agar
tidak terjadi kekeliruan informasi. Selain itu, penyajian data dan informasi dalam
bentuk grafik, flowchart atau diagram, dan foto serta tabel-tabel analisis tersebut
sangat berguna untuk membantu penelusuran, alat ukur untuk menilai keberhasilan
dari suatu kegiatan penelitian dan pengembangan, serta mereplikasi atau renovasi
prosedur suatu kegiatan.
B. Pelaporan Kinerja Rekomendasi
Pelaporan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan dapat diperoleh dari
tiga katagori, yaitu: rekomendasi dari hasil penelitian, rekomendasi karena
20
kepakaran serta rekomendasi karena keikutsertaan satker Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan dalam mendukung salah satu program
pembangunan nasional.
Pelaporan kinerja rekomendasi dari hasil penelitian diperoleh dari suatu kegiatan
penelitian pada satker, atau interaksi kegiatan antar satker lingkup Badan Penelitian
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Pelaporan rekomendasi ini dapat
dalam bentuk naskah akademik tentang penyelesaian suatu permasalahan atau isu
pembangunan, peraturan daerah yang memanfaatkan sebagian atau seluruh hasil
rekomendasi hasil penelitian, naskah rekomendasi yang disampaikan dalam rapat
pimpinan, atau bagian naskah rekomendasi isinya sebagian atau seluruhnya
diadopsi oleh staf ahli menteri.
Pelaporan kinerja rekomendasi dari kepakaran terjadi karena keikutsertaan peneliti
lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada
berbagai tugas pada Kelompok Kerja di Eselon I Lingkup Kementerian Kelalutan
dan Perikanan serta pada Komisi Nasional dalam lingkup Kementerian Kelautan
dan Perikanan. Wujud dari pelaporan kinerja rekomendasi karena keikutsertaan ini
dapat dalam bentuk peraturan menteri seperti: peraturan yang terkait dengan
pengelolaan sumberdaya, pemanfaatan sumberdaya, pemasaran, mutu produk,
susut hasil, dan lain sebagainya.
Pelaporan kinerja rekomendasi yang mendukung salah satu program nasional
merupakan kegiatan dari satker lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan yang diwujudkan dalam bentuk rencana aksi model
pemberdayaan ekonomi pada tingkat lokasi (desa atau kecamatan) pada sentra
perikanan. Wujud model pemberdayaan ekonomi ini, selanjutnya dimanfaatkan oleh
pemerintah daerah menjadi bagian dari program pembangunan yang sedang
dilaksanakan.
21
Bukti-bukti untuk memperkuat atas capaian Indikator Kinerja Utama diantaranya
berupa surat/naskah akademis tentang rekomendasi, SK Pokja yang
mengikutsertakan para peneliti sebagai tim dalam beberapa kegiatan di lingkup
Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sebagainya.,
C. Pelaporan Kinerja IPTEK yang Adopsi
Pelaporan kinerja IPTEK yang diadopsi merupakan hasil kerja dari suatu kegiatan
penerapan IPTEK yang dilaksanakan oleh satker lingkup Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada berbagai lokasi. Kegiatan penerapan
IPTEK tersebut dapat dalam bentuk diseminasi hasil penelitian, uji adaptasi dari
suatu IPTEK, dan uji multi lokasi dari suatu IPTEK.
Kinerja dari IPTEK yang diadopsi tersebut dapat diukur dari kecepatan adopsi pada
kelompok sasaran (motivator, early adopter, mayoritas awal, mayoritas lambat,
mayoritas lamban). Kecepatan adopsi tersebut dapat dicermati dari lama adopsi
atau luasan jangkauan adopsi dari IPTEK tersebut.
D. Pelaporan Kinerja Pengguna IPTEK
Pelaporan kinerja pengguna IPTEK adalah performan dari pengguna tentang
IPTEK yang diadopsi. Performan ini mencakup ketepatan IPTEK yang dibutuhkan
oleh pengguna pada saat diperlukan, perubahan-perubahan yang terjadi pada
pengguna tentang kesesuaian IPTEK tersebut, serta manfaat dari keberadaan
IPTEK tersebut pada pengguna.
Pelaporan kinerja pengguna IPTEK terkait dengan ketepatan IPTEK yang
dibutuhkan ditunjukkan oleh semakin banyaknya pengguna yang ingin memperoleh
IPTEK tersebut, atau semakin banyaknya bantuan dalam bentuk replikasi IPTEK
tersebut yang diberikan oleh pihak lain, atau dapat juga dengan semakin luasnya
IPTEK tersebut digunakan pada suatu kawasan.
22
Pelaporan kinerja pengguna IPTEK yang berhubungan dengan perubahan yang
terjadi pada pengguna dicirikan oleh perubahan sikap pengguna kearah yang positif
dalam berbagai aktivitas kehidupan yang terkait dengan IPTEK tersebut seperti
perubahan cara penanganan ikan, perubahan cara mendistribusikan ikan, termasuk
juga efisiensi usaha dan peningkatan pendapatan.
Pelaporan kinerja pengguna IPTEK yang berhubungan dengan semakin luasnya
IPTEK tersebut dimanfaatkan dapat diukur dari sebaran pengguna yang
menggunakan IPTEK tersebut atau munculnya pengguna yang mengkormersialkan
IPTEK tersebut untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan.
23
BAB V EVALUASI KINERJA
A. Evaluasi Kinerja Rekomendasi
Evaluasi kinerja rekomendasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang
kebijakan dalam pelaksanaannya, alat yang dipakai dan tujuan-tujuan yang
diberikan. Karenanya kegiatan-kegiatan spesifikasi, pengukuran, analisis, dan
rekomendasi adalah mencirikan segala bentuk evaluasi. Evaluasi kinerja
rekomendasi berfokus pada nilai manfaat suatu kegiatan, program atau kebijakan;
interdependensi fakta nilai, evaluasi tidak hanya tergantung pada bukti tapi juga
terhadap nilai; berorientasi pada masa kini, masa lalu, dan obyektif. Unsur penting
evaluasi kinerja rekomendasi adalah mengukur dampak (to measure the effects)
dengan bertumpu pada metodologi penelitian yang digunakan, dampak (effects)
tadi menekankan pada suatu hasil (outcomes), dari pada efisiensi, kejujuran, moral
yang melekat pada aturan-aturan atau standar, perbandingan antara dampak
(effects) dengan tujuan (goals) menekankan pada penggunaan kriteria (criteria)
yang jelas dalam menilai bagaimana suatu rekomendasi telah dilaksanakan dengan
baik, memberikan konstribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan
perbaikan kebijakan pada masa mendatang adalah merupakan tujuan sosial (the
social purpose) dari evaluasi.
Kriteria evaluasi kinerja rekomendasi mencakup Efektivitas (Apakah hasil yang
diinginkan tercapai); Efisiensi (Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk
mencapai hasil yang diinginkan); Kecukupan (Seberapa jauh pencapaian hasil
yang diinginkan memecahkan masalah); Pemerataan (Apakah biaya dan manfaat
didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda);
Responsivitas (Apakah hasil rekomendasi memuaskan kebutuhan preferensi atau
nilai kelompok-kelompok tertentu); Ketepatan (Apakah hasil/ tujuan yang diinginkan
benar-benar berguna atau bernilai). Evaluasi kinerja rekomendasi dilaksanakan
24
dengan menggunakan sistim pembobotan pentahapan Monev, sebagaimana yang
digunakan oleh Balitbang KP.
Evaluasi kinerja hasil litbang yang diadopsi dapat memberikan gambaran
permasalahan adanya gap hasil litbang, yaitu kesesuaian antara kebutuhan hasil
litbang dengan hasil litbang yang diterapkan, selain itu sifat hasil litbang merupakan
suatu hal yang perlu dievaluasi, untuk mengetahui sejauh mana kelebihan dan
kekurangan suatu hasil litbang, perlu digunakan seperangkat kriteria yang juga
bermanfaat untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat kecepatan adopsinya.
Kriteria tersebut adalah 1) keuntungan relatif (relative advantages) adalah tingkat
dimana suatu inovasi/hasil litbang dipandang sebagai sesuatu yang lebih baik dari
pada ide yang telah ada sebelumnya, dan membawa manfaat/ keuntungan bagi
calon adopter, 2) kesesuaian (compatibility), kesesuaian yaitu apakah inovasi/
hasil litbang yang akan didifusikan itu sesuai dengan nilai–nilai, sistem
kepercayaan, gagasan yang sudah ada sebelumnya, kebutuhan, selera, adat
istiadat, dan lainnya, 3) kerumitan (complexity) sebuah inovasi/ hasil litbang
apabila semakin rumit/ sulit digunakan maka tingkat adopsinya pun akan semakin
sulit dan lama, 4) dapat dicoba (trialibility) ,sebuah inovasi/ hasil litbang apabila
dapat diujicobakan terlebih dahulu sebelum memutuskan diterima atau tidak, maka
inovasi tersebut akan lebih cepat diadopsi oleh masyarakat, 5) dapat diamati (observability), sebuah inovasi/ hasil litbang apabila dapat diamati secara nyata
hasilnya maka akan lebih cepat diadopsi. Semakin mudah hasil/ efek sebuah
inovasi/ hasil litbang dapat terlihat/ diamati, maka orang – orang pun akan semakin
tertarik untuk menggunakan hasil litbang tersebut.
Evaluasi kinerja hasil litbang yang diadopsi dilaksanakan dengan menggunakan
sistim pembobotan pentahapan Monev, sebagaimana yang digunakan oleh
Balitbang KP. Pelaksanaan evaluasi kinerja hasil litbang yang diadopsi terdiri atas
lima tahapan, yaitu :
1. Perencanaan.
2. Penyiapan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
25
3. Pelaksanaan.
4. Pelaporan hasil evaluasi kinerja.
5. Implementasi rekomendasi hasil evaluasi kinerja.
B. Evaluasi Kinerja Pengguna Hasil litbang
Pada pelaksanaan penerapan hasil litbang kepada pengguna hasil litbang ,terjadi
perbedaan dan ketidaksesuaian antara pengguna hasil litbang yang
ditargetkan/direncanakan dengan pengguna hasil litbang yang direalisasikan,
beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah perbedaan karakteristik individu
pengguna hasil litbang yang berpengaruh terhadap kecepatan adopsi hasil litbang,
hal tersebut menyebabkan perlunya disusun suatu kategorisasi pengguna hasil
litbang berdasarkan kecepatan adopsinya. Dalam hal ini terdapat lima kategori
pengguna hasil litbang yang perlu dipertimbangkan yaitu (a) inovator (innovators)
jumlahnya 2,5% dalam masyarakat, (b) pengadopsi awal (early adopters)
jumlahnya 13,5% dalam masyarakat, (c) mayoritas awal (early majority) jumlahnya
34% dalam masyarakat, (d) mayoritas lambat (late majority) jumlahnya 34% dalam
masyarakat dalam masyarakat, dan (e) kelompok lamban (Laggard) jumlahnya
15% dalam masyarakat. Dengan pengetahuan tentang kategorisasi pengguna hasil
litbang dan prosentase jumlah pengguna hasil litbang, dapatlah kemudian disusun
strategi penerapan hasil litbang yang mengacu pada kelima kategori adopter
tersebut, sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal, sesuai dengan kondisi dan
keadaan masing-masing kelompok pengguna hasil litbang . Hal ini penting untuk
menghindari pemborosan sumberdaya hanya karena strategi penerapan hasil
litbang kepada pengguna hasil litbang yang tidak tepat sasaran. Strategi untuk
menghadapi adopter awal misalnya, haruslah berbeda dengan strategi bagi
mayoritas akhir, mengingat gambaran ciri-ciri mereka masing-masing.
Evaluasi kinerja pengguna hasil litbang dilaksanakan dengan menggunakan sistim
pembobotan pentahapan Monev, sebagaimana yang digunakan oleh Balitbang KP.
26
Adapun pelaksanaan evaluasi kinerja terdiri atas lima tahapan, yaitu :
1. Perencanaan.
2. Penyiapan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
3. Pelaksanaan.
4. Pelaporan hasil evaluasi kinerja.
5. Implementasi rekomendasi hasil evaluasi kinerja.
27
BAB VI PENUTUP
Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan acuan yang harus dipedomani bagi para
pelaksana pengumpulan data, analisis, sampai dengan pelaporannya sebagai
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang memadai. Pengukuran capaian
kinerja berperan sebagai salah satu rangkaian sistem akuntabilitas dan
pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pencapaian sasaran strategis organisasi
dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, dan media umpan balik pelaksanaan
perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
secara berkelanjutan. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Pengukuran capaian
kinerja ini juga berfungsi sebagai rangkaian/ proses penyampaian laporan kinerja dalam
rangkaian pertanggungjawaban kepada publik. Semua ini memerlukan dukungan dan
peran aktif seluruh Satuan Kerja lingkup Balitbang KP serta partisipasi masyarakat.
Juklak pengukuran capaian kinerja ini disusun selaras dengan perkembangan SAKIP
selama ini. Namun demikian, sebagai suatu acuan bagi perwujudan akuntabilitas
kinerja di lingkungan Balitbang KP, Juklak ini tentu masih memerlukan
penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu,
masukan positif bagi penyempurnaan Juklak ini tetap diperlukan agar tujuan
pengukuran capaian kinerja sebagaimana diuraikan di atas dapat tercapai dengan lebih
baik lagi.
Sebagai tindak lanjut Juklak akan disusun dan ditetapkan Prosedur Operasional
Standar (POS) oleh masing-masing satker lingkup Balitbang KP.