penguatan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang

Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia

Outline 1.Pengantar

2.Peraturan Zonasi

3.Perizinan

4.Pemberian Insentif dan Disinsentif

5.Pengenaan Sanksi

6.Peran Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS)


Republik Indonesia


Republik Indonesia

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pengaturan Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan

Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian

Perizinan

Insentif & Disinsentif

Sanksi

Peraturan Zonasi


Republik Indonesia

Sebagai alat pengendali pengembangan wilayah;

Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;

Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;

Meminimalkan pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan

Mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

1

3

2

4

5


Republik Indonesia


Republik Indonesia

ZONA KAWASAN atau AREA yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik

ZONING

PEMBAGIAN lingkungan kota ke dalam zona-zona dan MENETAPKAN PENGENDALIAN pemanfaatan ruang/memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda-beda.

ZONING

REGULATION

KETENTUAN yang mengatur tentang KLASIFIKASI ZONA, pengaturan lebih lanjut mengenai PEMANFAATAN LAHAN, dan PROSEDUR PELAKSANAAN pembangunan


Republik Indonesia

TUJUAN

MENJAMIN bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mencapai STANDAR KUALITAS LOKAL MINIMUM (health, safety and welfare)

Melindungi atau menjamin agar PEMBANGUNAN BARU TIDAK MENGGANGGU penghuni atau pemanfaat ruang yang telah ada.

Memelihara NILAI PROPERTI

Memelihara/memantapkan LINGKUNGAN dan melestarikan kualitasnya

Menyediakan ATURAN yang seragam di SETIAP ZONA

MANFAAT

MEMINIMALKAN penggunaan LAHAN yang TIDAK SESUAI

MENINGKATKAN pelayanan terhadap FASILITAS yang bersifat PUBLIK

MENJAGA KESEIMBANGAN kehidupan masyarakat

MENDORONG pengembangan EKONOMI


Republik Indonesia

Sebagai INSTRUMEN PENGENDALIAN pembangunan.

Peraturan zonasi yang lengkap akan memuat prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke tata cara pengawasannya

Sebagai PEDOMAN penyusunan RENCANA OPERASIONAL.

Ketentuan zonasi dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, karena memuat ketentuan-ketentuan tentang penjabaran rencana yang bersifat makro ke dalam rencana yang bersifat sub makro sampai pada rencana yang rinci

Sebagai PANDUAN TEKNIS pengembangan/ pemanfaatan lahan. Ketentuan zonasi mencakup guna lahan, intensitas pembangunan, tata bangunan, prasarana minimum, dan standar perencanaan


Republik Indonesia

INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM NASIONAL

(Dalam RTRWN) Ps. 151 ayat (1)

INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI

SISTEM PROVINSI (Dalam RTRWP)

Ps. 152 ayat (1)

RTR KSK/ RDTR

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

KAB/KOTA (Dalam RTRW Kab/Kota)

Ps. 153 ayat (1)

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional

Ketentuan Zonasi Sektoral pada Sistem Nasional

Ditetapkan oleh masing-masing menteri sesuai kewenangan

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Ketentuan Zonasi Sektoral pada Sistem Provinsi

Ditetapkan dengan Perda Prov

Peraturan Zonasi Kabupaten/ Kota

Ditetapkan dengan Perda Kab/ Kota

PZ utk kabupaten diperuntukan untuk kawasan perkotaan saja

Dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, izin, dan pengenaan sanksi Berdasarkan PP 15 Tahun 2010


Republik Indonesia

RTRW Kab/Kota

Peraturan Zonasi (Text & Map)

RTRW Kab/Kota

RDTR Peraturan Zonasi

(Text & Map)

RTRW Kab/Kota

RDTR (Map) Peraturan Zonasi (Text)

Skala: 1:50.000/ 1: 25.000

Skala: 1:5.000

Skala: 1:50.000/ 1: 25.000

Skala: 1:50.000/ 1: 25.000

Skala: 1:5.000

Skala: 1:5.000

• Inefisiensi waktu dan dana

• Apabila RTRW direvisi , PZ perlu diadaptasi dlm RTRW baru

• Efisiensi waktu dan dana

• Apabila RDTR direvisi ,maka PZ perlu diadaptasi dalam RDTR baru.

• Inefisiensi waktu dan dana

• Apabila RDTR direvisi ,maka PZ dpt tetap berlaku

Berdasarkan PP 15 Tahun 2010, Pasal 158

Perda Terpisah

Perda Gabungan

Perda Terpisah

• Bila RTRW sdh skala detail , maka RDTR tidak dibutuhkan,

• PZ tetap harus ada.

• Bila RTRW belum skala detil, maka RDTR dan PZ dibutuhkan

• RDTR ada, PZ melengkapi.

• Perda PZ ditetapkan paling lama 2 tahun sejak Perda RDTR.


Republik Indonesia


Republik Indonesia

IZIN PEMANFAATAN RUANG adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 1)

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang

(Penjelasan pasal 37)


Republik Indonesia

sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan kegiatan dan perilaku masyarakat.

sebagai sarana hukum administrasi karena izin itu bersifat hukum publik (bukan perdata namun juga bukan pidana) yang terkait dengan

kepentingan umum, sepihak dan mengikat, sehingga apabila timbul sengketa hukum dari perizinan maka penyelesaiannya

dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

merupakan bentuk ketentuan yang memperbolehkan atau memperkenankan menurut hukum (sarana pengabsahan

atau legitimasi yuridis) bagi seseorang untuk melakukan sesuatu

sesuai dengan jenis izin yang diterima.


Republik Indonesia

Lisensi (license): izin bagi kegiatan tertentu yang tidak [harus] berkaitan

dengan tata ruang (SIUP, Izin Prinsip, IUT, Izin Trayek, SIM, dll)

Izin (permit): izin yang berkaitan dengan lokasi, serta pemanfaatan dan

kualitas ruang (Izin Lokasi, Tempat Usaha, IMB, dll)

Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi sifatnya lisensi, tidak ada yang masuk kategori permit.

Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota berupa lisensi dan permit.


Republik Indonesia

RTRW Kab/Kota

RDTR Kab/Kota

PZ

Dasar Pemberian Izin

IZIN PRINSIP

IZIN LOKASI

IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN

TANAH

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

IZIN LAIN BERDASARKAN

PERATURAN PER-UU-AN

• Diberikan berdasarkan RTRW Kab/Kota • Izin Prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk

pelaksanaan kegiatan • Izin Lokasi diperlukan untuk pemanfaatan

ruang > 1 Ha utk non pertanian dan > 25 Ha utk pertanian

• Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan

• Dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang

• Diberikan berdasarkan peraturan zonasi • Sebagai surat bukti dari Pemda untuk

mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan

• Bentuk izin lain yang dikeluarkan oleh masing-masing sektor dan/ instansi yang berwenang Berdasarkan PP 15 Tahun 2010,

Pasal 160 - 167


Republik Indonesia


Republik Indonesia

perangkat atau upaya untuk memberikan

imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai

dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang

INSENTIF perangkat untuk

mencegah, membatasi atau mengurangi pertumbuhan, agar tidak terjadi kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung maupun budi daya

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

DISINSENTIF


Republik Indonesia

INSE

NTI

F • Sebagai perangkat

untuk mendorong kegiatan dalam pemanfaatan ruang

pada promoted area yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan

• Sebagai katalisator perwujudan pemanfaatan ruang

DIS

INSE

NTI

F • Sebagai perangkat untuk

mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang


Republik Indonesia

INSENTIF DISINSENTIF

KRITERIA

BENTUK

TATA CARA

• Kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya

• Menghormati hak orang

• Kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya

• Menghormati hak orang

• Pemberian keringanan pajak

• Pengurangan distribusi

• Pemberian kompensasi

• Subsidi silang • Kemudahan

perizinan • Imbalan • Sewa ruang • Urun saham • Penyediaan sarpras • Pengahargaan • Publikasi & promosi

• Pengenaan pajak tinggi

• Kewajiban memberi kompensasi

• Persyaratan khusus dalam perizinan

• Kewajiban memberi imbalan

• Pembatasan penyediaan sarpras

Pemerintah

Pemda 1

Pemerintah & Pemda

Fiskal Non Fiskal Fiskal Non Fiskal

Pemerintah

Pemda 1

Pemerintah & Pemda

Ps. 170 Ps. 176

Ps. 171 Ps. 177


Republik Indonesia

POLA PENGATURAN

INSENTIF DISINSENTIF

Preventif Pengusaha yang membangun industri di kawasan industri dikenakan keringanan pajak

Dalam mencegah alih fungsi lahan perumahan menjadi lahan komersial, ditetapkan pembatasan daya aliran listrik

Kuratif Dalam rangka mengurangi permukiman kumuh di bantaran sungai, Pemerintah memberikan subsidi yang terkait kinerja Pemda dalam mengurangi permukiman kumuh.

Dalam rangka mencegah berkembangnya permukiman kumuh di bantaran sungai, Pemda tidak memberikan prasarana dan sarana penunjang di kawasan tersebut.


Republik Indonesia


Republik Indonesia

Arahan Pengenaan Sanksi adalah arahan ketentuan pengenaan

sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang, yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

• Sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan

• Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang


Republik Indonesia

Hasil pengawasan penataan ruang

Simpangan implementasi rencana tata ruang

Kesepakatan antar instansi yang berwenang

Peraturan perundang-undangan sektor terkait

lainnya


Republik Indonesia

BENTUK TATA CARA KRITERIA

a. Peringatan tertulis Penerbitan surat peringatan tertulis

• Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan

• Nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan

• Kerugian publik yang ditimbulkan

b. Penghentian sementara kegiatan

Penerbitan surat keputusan penghentian kegiatan, setelah peringatan tertulis diabaikan

c. Penghentian sementara pelayanan umum

Penerbitan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar, setelah pertingan tertulis diabaikan

d. Penutupan lokasi Penerbitan surat keputusan penutupan lokasi, setelah peringatan tertulis diabaikan

e. Pencabutan izin Penerbitan surat keputusan pencabutan izin, setelah peringatan tertulis diabaikan

f. Pembatalan izin Penerbitan surat keputusan pembatalan izin, setelah peringatan tertulis diabaikan

h. Pemulihan fungsi ruang

Penerbitan surat perintah pemulihan fungsi ruang, setelah peringatan tertulis diabaikan

i. Denda administratif Dapat dikenakan bersama dengan sanksi lain atau tersendiri

Berdasarkan PP 15 Tahun 2010

Ps. 182 ayat (3) Ps. 188 - 197 Ps. 187


Republik Indonesia


Republik Indonesia

TUR BIN LAK WAS

P

e

r

e

n

c

a

n

a

a

n

P

e

m

a

n

f

a

a

t

a

n

P

e

n

g

e

n

d

a

l

i

a

n

PPNS Penataan Ruang

Berdasarkan Ps. 68 UU 26/2007, PPNS Penataan

Ruang melakukan penyidikan atas dugaan adanya

tindak pidana penataan ruang.

Berdasarkan Ps. 205 PP 15/2010, PPNS Penataan

Ruang menerima dan menindaklanjuti hasil

pengawasan yang mengindikasikan adanya tindak

pidana penataan ruang.

Berdasarkan Ps. 05 Permen PU 13/2009, tugas Pokok

PPNS Penataan Ruang adalah :

- Melakukan penyidikan tindak pidana tata ruang;

- Mewujudkan tegaknya hukum dalam pengendalian

pemanfaatan ruang dengan berkoordinasi dengan

penyidik

polri; dan

- Melakukan pembinaan kedalam agar tercipta suatu

kesiapan dalam rangka melaksanakan tugas

penyidikan.


Republik Indonesia

(Permen PU No.13/2010 tentang PPNS)

Tugas Pokok PPNS Penataan Ruang: 1. melakukan penyidikan tindak pidana Penataan Ruang; 2. mewujudkan tegaknya hukum dalam pengendalian

pemanfaatan ruang dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penataan ruang dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri;dan

3. melakukan pembinaan ke dalam agar tercipta suatu kesiapan dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana penataan ruang.

Fungsi PPNS Penataan Ruang : Menegakkan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang yang menyangkut tindak pidana penataan ruang.


Republik Indonesia

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah turunan UU

Peraturan lainnya sebagai pelaksana UU/PP/Perda bidang Penataan Ruang

Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota

UU No.26 Tahun 2007 (Penataan Ruang)

PP No.15 Tahun 2010 (Penyelenggaraan Penataan Ruang)

Permen PU No.13 Tahun 2010 (PPNS)

Perda tentang RTRW Prov/Kab/Kota


Republik Indonesia

Tahun

2009 Tahun

2014

JUMLAH

PPNS PR

Per April 2014

26 orang

504 orang

Asumsi Kebutuhan Per Daerah 2 org Atasan Penyidik dan 3 org Penyidik

*) Blm termasuk 20 Calon PPNS 2014 Yang Belum Menerima SK

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Kebutuhan Ketersediaan Kekurangan

2.630 Orang

504 Orang

2.126 Orang

Atasan Penyidik 57.74%

Penyidik 42.26%

Proporsi Penyidik dan

Atasan Penyidik

Perbandingan Kebutuhan

dan Ketersediaan PPNS


Republik Indonesia

0

50

100

150

200

250

PPNS PUSAT PPNS PROVINSI PPNS KABUPATEN PPNS KOTA

42

144

240

78

Distribusi PPNS Berdasakan Tempat Tugas

Provinsi

Kabupaten

Kota

Ada PPNS 94%

Blm Ada PPNS 6.06%

Ada PPNS 42.61%

Blm Ada PPNS

57.39%

Ada PPNS

85.11%

Blm Ada

PPNS 14.89%


Republik Indonesia

Ditemukan / pengaduan / laporan dugaan

tindak pidana penataan ruang /

hasil pengawasan penataan ruang

Persiapan penyidikan

Pemberitahuan Penyidikan

Pulbaket

Gelar Perkara Bukan Tindak Pidana

Tindak Pidana SPRINDIK PENYIDIKAN

Gelar

Perkara

Lanjutan

Pemberkasan Serah Berkas

Perkara Ke JPU

Peradilan

Pengehentian

Penyidikan


Republik Indonesia

Mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada

kepentingan pribadi atau golongan;

Menjunjung tinggi HAM;

Mendahulukan kewajiban daripada hak;

Memperlakukan semua orang sama di muka hukum;

Bersikap jujur & tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

menyatakan yg benar adalah benar & yg salah adalah salah;

Tidak mempublikasikan nama terang TSK dan saksi-saksi;

Tidak mempubiikasi tata cara aktik dan teknik penyidikan;

Mengamankan dan memelihara BB yg berada dalam penguasaannya karena terkait dgn penyelesaian perkara;

Menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan,

kesusilaan dan HAM;

Senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;

Menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan

Bersikap ikhlas & ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara

yg ditanganinya kepada semua pihak yg terkait dgn perkara pidana yg dimaksud,

sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

*) PERMENDAGRI NO.11/2009 tentang Kode Etik PPNS Daerah


Republik Indonesia

LAUNCHING

USULAN P5R.

PEMBAHASAN

KONSEP P5R.

PENYUSUNAN

AKADEMIK PAPER

P5R.

PENYUSUNAN

GRAND DESIGN P5R.

2013

TAHAP PERSIAPAN

2014

TAHAP INISIASI

Penyusunan Rencana

Aksi/Pemantapan Konsep

P5R

Peningkatan Kerjasama dan

Koordinasi dengan Lembaga

terkait dalam Pengawasan

dan Pengendalian di

Pemerintah dan Pemerintah

Daerah

Penguatan Instrumen

Pengawasan dan

Pengendalian

Pilot Project Manajemen

Pengawasan

• Pelaksanaan Audit di KSN

Perkotaan

• Pelaksanaan Audit di Provinsi

yang sudah memiliki RTRW

Pembinaan Pengawasan dan

Pengendalian pemanfaatan

Ruang

• Sosialisasi PPNS Penataan

Ruang

2015-2016

TAHAP PELAKSANAAN

2017-2019

TAHAP PELAKSANAAN

Pemantapan dan

Finalisasi Instrumen

Pengawasan dan

Pengendalian

Tindak Lanjut

Manajemen Pengawasan

• Tindak Lanjut

Pelaksanaan Audit di KSN

Perkotaan

• Tindak Lanjut

Pelaksanaan Audit di

Provinsi yang sudah

memiliki RTRW

Pembinaan Pengawasan

dan Pengendalian

pemanfaatan Ruang

• Sosialisasi PPNS

Penataan Ruang

• Sosialisasi NSPK

Pengawasan dan

pengendalian

Tindak Lanjut

Manajemen Pengawasan

• Pelaksanaan

Rekomendasi Hasil Audit

di KSN Perkotaan

• Pelaksanaan

Rekomendasi Hasil Audit

di Provinsi yang sudah

memiliki RTRW


dan Pengendalian

pemanfaatan Ruang

• Sosialisasi NSPK dan


dan pengendalian

PENYIAPAN

KONSEP

PELAKSANAAN

P5R

PENYUSUNAN KAJIAN

DAN PILOT PROJECT

PELAKSANAAN

PELAKSANAAN,

PEMBINAAN DAN

TINDAK LANJUT

PELAKSANAAN,

PEMBINAAN DAN

TINDAK LANJUT


Republik Indonesia

penguatan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang

Documents